c.
MENGINGAT
bahwa sehubungan dengan hal terebut huruf b, untuk melayani permohonan baru sertifikat badan usaha dipandang perlu membentuk Unit Layanan Sertifikasi Nasional (ULSN) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dan Unit Layanan Sertifikasi Daerah (ULSD) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi.
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157). 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015. 4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. 5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG UNIT LAYANAN SERTIFIKASI NASIONAL (ULSN) PADA BADAN USAHA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL DAN UNIT LAYANAN SERTIFIKASI DAERAH (ULSD) BADAN USAHA PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi. 2. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat. 3. Registrasi Ulang adalah suatu kegiatan untuk memastikan kembali kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi 4. Perpanjangan Masa Berlaku SBU adalah perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya. 5. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha. 6. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. 7. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi menurut bidang, subbidang dan bagian sub bidang serta layanan dan sub layanan pekerjaan konstruksi.
8. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha. 9. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha jasa perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi orang perseorangan dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha. 10. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha. 11. Nomor Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut NRBU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada SBU sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat dalam STI-LPJK Nasional. 12. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha. 13. Sistem Teknologi Informasi LPJK Nasional yang selanjutnya disebut STI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dimiliki LPJK Nasional. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN Pasal 2 (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru bagi badan usaha yang belum/tidak menjadi anggota asosiasi, atau badan usaha yang asosiasinya tidak termasuk dalam keputusan LPJK yang diberi kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi. (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 3 Lingkup pengaturan ini dilakukan bagi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru bagi badan usaha yang belum/tidak menjadi anggota asosiasi, atau
badan usaha yang asosiasinya tidak termasuk dalam keputusan LPJK yang yang mengatur tentang kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi. BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 ULSN dan ULSD Badan Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan LPJK No. 02 dan 03 Tahun 2011. Pasal 5 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya ULSN bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua LPJK Nasional melalui Direktur Registrasi dan Hukum BAPELNAS.
(2)
ULSD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua LPJK Daerah melalui Manajer Eksekutif BAPELDA.
BAB IV SIFAT, FUNGSI DAN SUSUNAN SATUAN KERJA Pasal 6 Sifat ULSN dan ULSD adalah sementara sampai terbentuknya Unit Sertifikasi sebagaima yang dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2010.
Pasal 7 ULSN berfungsi membantu BAPELNAS dan ULSD berfungsi membantu BAPELDA dalam melaksanakan verifikasi dan validasi badan usaha yang melakukan registrasi
ulang, perpanjangan masa berlaku dan sertifikasi permohonan baru SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 8 Susunan Organisasi ULSN dan ULSD diatur sebagai berikut : (1). Pengarah, memberikan arahan dan kebijakan berlangsungnya proses verifikasi dan validasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan sertifikasi baru badan usaha. (2). Ketua, memimpin, mengendalikan proses verifikasi dan validasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan sertifikasi baru badan usaha. (3). Sekretaris/Pemutus, membantu ketua dalam mengendalikan proses verifikasi dan validasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan sertifikasi baru badan usaha dan memutuskan hasil penilaian. (4). Asesor atau Penilai, melakukan penilaian dokumen dan analisis data pemohon dan membuat rekomendasi yang dituangkan pada Formulir Lembar Evaluasi Badan Usaha. Asesor menandatangi Berita Acara Verifikasi dan Validasi. (5). Verifikator dan Validator menerima berkas registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru badan usaha, memeriksa kelengkapan dan memastikan keberanan dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK No. 02 dan 03 Tahun 2011. Bilamana berkas yang dipersyaratkan belum lengkap dan tidak benar maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon. (6). Petugas Database memasukkan data ke dalam database yang telah diperiksa untuk dicocokkan dengan hasil verifikasi dan validasi kemudian mengunggah data tersebut ke situs STI – LPJK.
BAB V PENGANGKATAN PERSONIL DAN MASA TUGAS Pasal 9 (1). Pengangkatan dan pemberhentian personil yang melaksanakan Unit Layanan Sertifikasi Nasional dilakukan oleh Ketua LPJK Nasional. (2). Pengangkatan dan pemberhentian personil yang melaksanakan Unit Layanan Sertifikasi Daerah oleh Ketua LPJK Daerah.
Pasal 10 (3). Masa tugas personil ULSN dan ULSD adalah selama 2 (dua) tahun atau dapat diperpanjang kembali untuk satu masa jabatan berikutnya, sehingga terbentuknya Unit Sertifikasi .
BAB VI JENIS PELAYANAN DAN BEBAN ANGGARAN Pasal 11 (1)
ULSN dan ULSD melayani proses verifikasi dan validasi permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SBU sesuai Peraturan LPJK No. 02 dan 03 Tahun 2011 sebagai berikut : a. Badan Usaha anggota asosiasi yang tidak masuk kelompok unsur LPJKN. b. Badan Usaha anggota asosiasinya tidak termasuk dalam keputusan LPJK yang diberi kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi. c. Badan Usaha yang belum menjadi anggota asosiasi.
(2)
ULSN dan ULSD tidak melayani perubahan dan penambahan kualifikasi dan klasifikasi badan usaha. Pasal 12
(1) Segala beban biaya yang diperlukan ULSN dibebankan pada anggaran LPJK Nasional, sedangkan kebutuhan biaya bagi ULSD dibebankan pada anggaran LPJK Daerah. (2) Pembagian biaya sertifikasi dan registrasi Badan Usaha sebagaimana Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4.
