Sub Tema: KRISIS ATAU DARURAT PERUMAHAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
AFRIADI S. HASIBUAN Staf ahli menteri bidang pembangunan dan kemasyarakaatan KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan Dalam Acara: M u s y a w a r a h N a s i o n a l R E I X I V Ta h u n 2 0 1 3
Pada tanggal 24-27 November JAKARTA
2013.
I. PENDAHULUAN 1. 2. 3.
4.
APA ITU KRISIS? APA YANG KRISIS DARI ASPEK PERUMAHAN (PAPAN)? Apa yang krisis dari perumahan? KENAPA ASPEK PERUMAHAN TERSEBUT MENGALAMI KRISIS?, SEHINGGA DIPERLUKAN ADA PERUMUSAN KEBIJAKAN BARU DALAM UPAYA MENANGGULANGI KRISIS PERUMAHAN TERSEBUT. Kenapa krisis sehingga perlu kebijakan baru? APA YANG DIPERLUKAN UNTUK DILAKSANAKAN DARI SEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI), DAN SEBAGAI SALAH SATU TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH?
I.1. KRISIS? 1. Krisis adalah situasi yang merupakan titik balik (turning
point) yang dapat membuat sesuatu tambah baik atau tambah buruk. Jika dipandang dari kaca mata bisnis suatu krisis akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut : Intensitas permasalahan akan bertambah; Akan menganggu kelancaran bisnis sehari-hari; Dapat merusak sistim kerja dan menggoncangkan perusahaan secara keseluruhan; Mendorong pemerintah ikut melakukan intervensi. 2. Krisis ditangani oleh suatu manajemen. Oleh karena itu, krisis adalah kondisi tidak stabil yang perlu dikelola, yang bergerak kearah suatu titik balik, dan menyandang potensi perubahan yang menentukan.
I.2. Krisis perumahan adalah terkait daya beli (Supply dan Demand) masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat. Pada saat ini adalah permintaan terhadap perumahan
lebih besar/banyak dibandingkan yang ditawarkan tentang perumahan, sehingga mengakibatkan harga perumahan tinggi, apalagi harga perumahan dilepas kepasaran dimana harga pasar yang dominan. Dengan harga pasar tersebut masyarakat yang berpenghasilan terbatas akan tidak mampu menjangkau/membeli harga pasar perumahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah atau negara wajib menfasilitasi dan melindungi rakyat karena masyarakat memiliki hak pemenuhan dasar untuk memenuhi kehidupan bidang papan.
I.3. Hal tersebut disebabkan beberapa pokok penting: 5
SISI SUPPLY/PENYEDIAAN
SISI DEMAND/PERMINTAAN
• Lahan semakin
• Daya beli masyarakat
terbatas/mahal; • Kenaikan biaya bahan bangunan;. • Kenaikan biaya operasional; • Masih tingginya suku bunga kredit konstruksi.
menurun. • Suku bunga KPR cukup tinggi. • Prioritas konsumsi untuk pangan
Krisis perumahan lain yang mempengaruhi daya beli, antara lain : 6
1. Masih belum terkoordinasi
dengan baik perencanaan Daerah dan pemrograman perumahan dan permukiman di tingkat lokal secara terpadu;
2. Masih belum kuatnya jaminan kepastian hak pemenuhan dasar
masyarakat atas lahan/tanah yang dimiliki, hal ini terkait kepastian hukum seperti tata ruang, pengembangan wilayah dan peruntukan lahan; 3. Masih terjadinya ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Hal tersebut disebabkan belum dijadikan program yang struktural yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan perumahan di daerah; 4. Belum Optimalnya Kinerja fungsi pemerintahan daerah seperti fungsi
”alokasi dan distribusi” terkait dengan daya beli barang untuk pekerjaan konstruksi bangunan yang cukup mahal.
I.4. TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO.24 THN 2010 ttg Kementerian bahwa KEMENTERIAN DALAM NEGERI MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN DI BIDANG “PEMERINTAHAN DALAM NEGERI” DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PASAL 66); DENGAN PERAN SEPERTI:
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KEMENDAGRI (DALAM SISTEM MANAGEMENT PEMERINTAHAN NASIONAL ? 8
DALAM MEKANISME SISTEM POLITIK DAN KEBIJJAKAN
PUBLIK:
AKTOR POLITIK: MENETAPKAN KEBIJAKAN. BIROKRASI PEMERINTAHAN: MELAKSANAKAN KEBIJAKAN.
DALAM MEKANISME SISTEM MANAGEMENT NASIONAL:
FUNGSI FASILITATOR DAN KOORDINATOR DALAM PERENCANAAN, DAN IMPLEMENTASI TERHADAP (1) FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM (SUBSTANSI MENJAGA KEUTUHAN DAN WILAYAH NKRI); FUNGSI FASILITATOR DAN KORDINATOR DALAM PENYELENGGARAAN (2) DEKONSENTRASI DAN (3) TUGAS PEMBANTUAN SERTA DESENTRALISASI (SUBSTANSI MENJAGA HUBUNGAN KEUTUHAN DAN WILAYAH NEGARA DAN HUBUNGAN OPERASIONALISASI DI PEMERINTAHAN DAN DAERAH AGAR TERCIPTA K5S (KOORDINASI, KETERPADUAN, KESERASIAN, KESELARASAN DAN KONSISTENSI, SERTA SINKRONISASI ; FUNGSI DINAMISATOR DAN EVALUATOR DALAM PENGAWASAN BAIK MELALUI PEMBINAAN MAUPUN MELALUI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
File: AfriadiSH. SAHMEN.2013
PERANAN KEMENDAGRI DASAR HUKUM UUD 1945 NKRI
Kemendagri: MELAKSANAKAN MANAGEMENT PEMERINTAHAN (PEMBINAAN), YAITU: 1. MENAJAGA DAN MEMELIHARA KESATUAN DAN PERSATUAN NKRI; 2. MENJAGA DAN MEMELIHARA HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BAWAHAN SEBAGAI NKRI; 3. MENJAGA DAN MEMELIHARA SERTA MELAKSANAKAN TUGAS VRIJ BESTUR; 4. MENJAGA DAN MEMELIHARA: KESEIMBANGAN, KETERPADUAN, KONSISTENSI, KESERASIAN, KESELARASAN, dan SINKRONISASI (K5S); 5. MENCIPTAKAN KOORDINASI YANG EFEKTIF BERDASARKAN “K5S” DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN WILAYAH SEBAGAI NKRI; 6. DAN LAIN-LAIN. PERENCANAAN K5S
PELAKSANAAN PEMBINAAN PELAKSANAAN K/L DAN VRIJ BESTUR DI DAERAH BAWAHAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP K5S DENGAN ALAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN dan WAS.
Oleh karena itu, KEMENDAGRI mengarahkan Peranan/kebijakan, antara lain: 10
1. Meningkatkan Koordinasi pembangunan daerah baik Pengelolaan, Penataan dan pemanfaatan ruang daerah; 2. Meningkatkan pendayagunaan forum-forum pengembangan inovasi lokal di daerah terkait dengan pengembangan perumahan; 3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Penataan ruang pembangunan daerah; 4. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dalam pemanfaatan dan pendaya-gunaan potensi daerah yang mengarah pada pengembangan perumahan; 5. Mendorong Pendayagunaan dan pemanfaatan Sumberdaya Daerah yang optimal Khususnya di daerah; 6. Mendorong Kemitraan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah Khususnya di daerah secara sinergis dalam pengembangan perumahan; 7. Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Pendayagunaan Pemanfaatan Sumberdaya daerah secara berdaya guna dibidang perumahan.
KEBIJAKAN dan REGULASI YANG MENDUKUNG 11
“Cities without slums pada 2025 sejalan dgn tujuan ketujuh MDGs, fokus thd peningkatan kualitas lingk permukiman” Beberapa regulasi yang relevan dengan pembangunan perumahan : 1. Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan : Permendagri ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan; Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
Lanjutan …… 12
2. PERMENDAGRI Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam rangka Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan :
Prinsip-prinsip utama yang dikandung dalam Permendagri adalah :
ini
• mempercepat upaya penghapusan kawasan kumuh di kawasan perkotaan; •mempercepat penyediaan Rusuna yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah; • mendorong keterlibatan pengembang melalui pemberian kemudahan perijinan dan insentif untuk pembangunan Rusuna bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah; • mendorong terselenggaranya pembangunan Rusuna bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah secara berkelanjutan; • memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak milik bagi penghuni.
Lanjutan …… 13
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR : Prinsip-prinsip utama yang dikandung dalam PP ini adalah : • Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
•Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.
Lanjutan …… 14 4.
DRAFT PERMENDAGRI PEDOMAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH :
Prinsip-prinsip utama yang dikandung dalam Draft ini adalah : a. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi : kewenangan; perencanaan OPTP; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan b. Dalam pelaksanaan OPTP mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Milik Negara, Tanah Milik Daerah , Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar, Tanah Masyarakat, Bentuk Pemanfaatamn Tanah, Perizinan dan Insentif,
PERAN STAKEHOLDERS DALAM UPAYA SINKRONISASI PENYEDIAAN PERUMAHAN : 15
Pemerintah Pusat memfasilitasi terselenggaranya penyediaan dan pemanfaatan lahan bagi perumahan MBR secara terintegrasi, menyeluruh dan sesuai dengan amanat yg tertuang dlm RPJMN; secara operasional meliputi a.l.: a. Menyiapkan kebijakan, standar dan regulasi yg relevan
dengan optimalisasi pemanfaatan lahan bagi perumahan MBR; b. Memfasilitasi penyediaan anggaran bagi percepatan pembangunan rusuna (terutama bagi MBR), baik dari APBN, Bantuan LN dan pihak swasta; c. Memberikan bantuan teknis dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas PEMDA ; d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progress pembangunan perumahan di Daerah.
LANJUTAN
Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 16 yg menjadi kewenangannya (urusan wajib dibidang penataan lingkungan permukiman), dengan pendekatan otonomi yg seluas-luasnya; secara operasional meliputi a.l.: strategi operasional dalam penyediaan lahan bagi perumahan MBR(termasuk alokasi biaya bersama DPRD); Penguatan kelembagaan yang membidangi perumahan; Mengidentifikasi ketersediaan lahan yg diperlukan untuk perumahan MBR; Menjamin terselenggaranya pembangunan perumahan bagi MBR sejalan dgn Rencana Tata Ruang (konsistensi pemanfaatan ruang); Mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak swasta, dengan memberikan kemudahan dan insentif sesuai PERDA.
a. Menyiapkan
b. c. d. e.
LANJUTAN 17
SWASTA/PENGEMBANG memberikan kontribusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, secara operasional meliputi a.l: a. Melakukan
pembangunan perumahan sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku (taat azas fisik, sosial dan lingkungan) b. Tidak semata-mata mendapatkan profit namun tetap mengedepankan kepentingan bersama (Pemerintah, Pemda dan Masyarakat).
selanjutnya 18
MASYARAKAT memberikan kontribusi dalam upaya menSukseskan program Pemerintah dalam pembangunan perumahan, meliputi a.l.: a. Berperan aktif dalam mendukung program Pemerintah yang
berkaitan dengan pembangunan rusuna, seperti konsolidasi tanah; b. Mendukung terselenggaranya pembebasan tanah bagi kepentingan pembangunan rusuna (lahan untuk RTH, PSU); c. Mendukung kebijakan Pemerintah dalam alih fungsi lahan sesuai kebutuhan pembangunan kota dan masyarakat luas.
KESIMPULAN Perumahan sebagai hak pemenuhan dasar menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders yang terlibat19 di dalamnya, baik unsur pelaku pemerintah (pusat dan daerah), swasta/pengembang, masyarakat didukung oleh lembaga keuangan dan pendamping masyarakat melalui intensitas koordinasi terpadu untuk tercipta sinergitas perencanaan perumahan dengan perencanaan pembangunan Daerah. Untuk itu: a) Integrasi dan Sinkronisasi pelaksanaan “Penyediaan” dan “Pemanfaatan” lahan
untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Daerah yg mensyaratkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan di Pemerintah dan Daerah dalam konteks sinergitas peran masing2; b) Koordinasi dan konsolidasi antar pihak di Pemerintahan dan Daerah dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan program menjadi tools utama untuk mensinkronkan penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;. c) Adanya komitmen yg tinggi ke arah konsistensi penyediaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan menjadi pilar penting bagi terwujudnya cities without slums 2025.
Lanjutan Kesimpulan
Sinkronisasi Perencanaan Desentralisasi Teritorial dan Perencanaan Desentralisasi Fungsional berdasarkan Pengamatan tentang perumahan, antara lain: a) Kecenderungan masing-masing berjalan sendirisendiri antara Daerah dengan pengembang perumahan sehingga fungsi Pemda bidang alokasi dan distribusi dengan basis perencanaan kurang maksimal; b) Praktek koordinasi perencanaan di daerah antara Daerah dengan pengembang melalui Musrenbang Daerah belum berjalan efektif; c) Perencanaan berbasis wilayah dan infrastruktur (masalah dan potensi) menjadi arus utama bagi kedua belah pihak (Daerah dan Pengembang) sebagai mata rantai di Daerah belum berjalan dengan optimal;
SARAN/MASUKAN: 1. MENGOPTIMALISASIKAN
Lanjutan
DENGAN MEMBANGUN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH/PEMDA DENGAN PENGEMBANG DAN SEKTOR KEUANGAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMACU PENGEMBANG BERPARTISIPASI MENGERJAKAN KEGIATAN PENGADAAN PERUMAHAN DENGAN DORONGAN DANA SEKTOR KEUANGAN YANG TERJANGKAU, SEHINGGA ADA NILAI TAMBAH YANG LEBIH JELAS DENGAN DUKUNGAN PEMDA MELALUI FASILITAS PELAYANAN YANG KONDUSIF; 2. PEMERINTAH PERLU MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF BAGI PIHAK PENGEMBANG SEBAGAI INVESTOR UNTUK MEMBANGUN PENGADAAN PERUMAHAN YANG MURAH DAN TERJANGKAU OLEH PEMANFAAT (MASYARAKAT).
SELANJUTNYA
3.
DALAM UPAYA MENGELIMINASI KRISIS ATAU DARURAT PERUMAHAN AGAR MASYARAKAT MAMPU MEMILIKI PAPAN, MAKA HAK PEMENUHAN DASAR MASYARAKAT TENTANG PAPAN SEYOGIANYA TIDAK DILEPAS KEPADA MEKANISME PASAR, TETAPI DIUSAHAKAN MELALUI PELBAGAI KEBIJAKAN YANG MEMIHAK MASYARAKAT SESUAI FUNGSI PEMERINTAHAN (PELAYANAN, ALOKASI, DISTRIBUSI, DLL) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, OLEH KARENA ITU, TUGAS NEGARA WAJIB MELINDUNGI MASYARAKAT BERKAITAN HAK DASAR MEREKA TENTANG PEMILIKAN PAPAN SESUAI PEMBUKAAN UUD 1945.
Selanjutnya
4. MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG
TERPADU DAN TERINTEGRASI DENGAN PEMENUHAN LAIN SEPERTI INFRASTRUKTUR JALAN DAN TRANSPORTASI, SERTA PUSAT PERBELANJAAN; SELAIN ITU, BANGUNAN PERUMAHAN DIBANGUN MENJADI SATU KESATUAN MULAI DARI BANGUNAN MEWAH SAMPAI TERENDAH SECARA TERPADU DALAM SATU LOKASI PERUMAHAN; 5. MENGOPTIMALKAN PERENCANAAN PERUMAHAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA TERSTRUKTUR DI DAERAH, SEHINGGA MENJADI SATU KESATUAN DALAM RPJMD DI DAERAH; 6. MENGOPTIMALKAN FASILITASI MELALUI FORUM KOORDINASI UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN KEPENTINGAN DAERAH DENGAN PENGEMBANG MELALUI SUATU FORUM YANG DIKOORDINASIKAN KEPALA DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH dan MOHON MAAF GEDUNG F, LT. 2 JALAN: MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT.
