DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT

Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT Githa Angela Sihotang1, Pujiyono2, Nabitatus Sa’adah3 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [email protected] ABSTRAK Kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (discretionary power). Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundangundangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun kelompok. Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya para pejabat tidak berlaku sewenang-wenang. Belakangan ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal reseacrh dengan tujuan untuk mengetahui diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dengan aturan diatasnya, tidak digunakan sewenang-wenang; masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; dalam keadaan memaksa, kepentingan umum; berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Kata Kunci : Diskresi; Hukum Administrasi Negara; Situasi Darurat; Tanggung Jawab Pejabat Publik; Tindak Pidana Korupsi 1

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden 3 Penulis Ketiga 2

60



PENDAHULUAN

melekat pada jabatan itu. Tanda tangan pejabat

Kekuasaan

diskresi

pada

harus ada dalam kebijakan itu, sehingga merekalah

kekuasaan menjalankan jabatan yang dimiliki

yang bertanggung jawab jika ternyata menimbulkan

pejabat publik. Kekuasaan diskresi merupakan jenis

kerugian negara yang akhirnya dianggap sebagai

kekuasaan untuk menggunakan wewenangan

tindak pidana korupsi, walaupun dana yang

berdasarkan

dihasilkan tidak dinikmati pejabat tersebut.3

inisiatif

pejabat.

terdapat

Kekuasaan ini

diberikan oleh undang-undang dengan maksud agar

pejabat

dapat

menjalankan

Kebijakan yang dapat dikualifikasi sebagai

tugas

tindak pidana korupsi, tentu dilematis, padahal

sebagaimana mestinya. Kondisi seperti inilah

kebijakan adalah bagian dari suatu sistem. Pejabat

jabatan rawan untuk diselewengkan, karena

pemerintah yang takut mengambil kebijakan, maka

bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk

roda pemerintahanpun tidak akan berjalan sesuai

publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan kelompok.1

pribadi

atau

Penggunaan

pun

keuntungan

diskresi

mempunyai

harapan.4

jarang

pejabat

pemerintah

mengalami keraguan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, khususnya dalam menjalankan

syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan

kebijakan wewenangnya yang dipersepsikan oleh

kewenangannya, pejabat tidak berlaku sewenang-

penegak hukum sebagai perbuatan korupsi yang

wenang.

berlindung dibalik kebijakan.5

Permasalahan yang menyangkut kebijakan

Contohnya pada kasus Bullogate yang

tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan

bermula dari kebijakan yang diambil mantan

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan

Tidak

polemik.2

Pejabat

Presiden

terperangkap

B.J.Habibie

dalam

menanggulangi

kerawanan pangan dan dalam keadaan krisis

menjadi koruptor karena tugas mereka yang

kepercayaan kepada pemerintah yang meluas sebagai dampak pemerintah sebelumnya. Alasan

1

Indriyanto Seno Adji, KORUPSI : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara? (Jakarta: 2010), halaman1-2. Makalah disampaikan dalam diskusi panel dengan topik “Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban Pidana”, pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, di Hotel Grand Preanger, Bandung, 2 Desember 2010 2 Marwan Effendy, Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi?, halaman 1-2. Makalah disampaikan dalam Seminar “Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta, Selasa,11 Mei 2010

kebijakan yang diambil B.J.Habibie:6 1.

Bantuan dari luar negeri tidak datang sesuai jadwal yang diharapkan;

Benny Irawan, Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas, (Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011) halaman 143-144 4 Marwan Effendy..., Loc.cit. 5 Indriyanto Seno Adji..., Loc.cit. 6 Ibid., halaman 8 3

61


2.


Anggaran untuk penyelesaian masalah-

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan

masalah yang tak terduga, dalam hal ini

permasalahan berikut :

sembako dan penyalurannya pada APBN

1. Bagaimana diskresi dan tanggung jawab

tahun 1998/1999, sangat terbatas dan

pejabat publik pada pelaksanaan tugas

anggaran sudah berjalan; 3.

dalam situasi darurat?

Pemerintah harus segera bereaksi untuk mengembalikan

citra

2. Apa batasan perbuatan melawan hukum

kepercayaan

yang berdampak hukum administrasi dan

pemerintah yang waktu itu sedang merosot

hukum pidana dalam melaksanakan tugas

di masyarakat.

dalam situasi darurat?

Cara mengatasi hal tersebut, B.J.Habibie

METODE PENELITIAN

mengambil kebijakan cepat yakni mengundang Menko Kesra, Menperindag/Kepala Bulog, dan Mensesneg

untuk

kemungkinan

maksud memperoleh data yang lengkap dan dapat

pemanfaatan dana non-budgeter Bulog sebesar

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian

Rp.40 miliar dan segera diserahkan kepada

merupakan sarana yang dipergunakan untuk

Mensesneg

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu

untuk

menjajagi

Metodologi penelitian digunakan dengan

program

pengadaan

dan

pembagian sembako kepada masyarakat miskin.

pengetahuan.8

Presiden memerintahkan kepada Mensesneg guna

Penelitian

ini

menggunakan

metode

mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan dan

pendekatan penelitian hukum doktrinal. Penelitain

pembagian sembako.7

hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh

hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkuat

dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep.

putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Akbar Tanjung,

Penelitian

Dadang Sukandar, Winfried Simatupang dinyatakan

normatif.9

doktrinal

disebut

juga

penelitian

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Vrijspraak (putusan bebas). Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3 9 Ibid., halaman 121-122 8

7

Ibid

62



PEMBAHASAN

kerangka negara hukum, diskresi tidak dapat

1. Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik

digunakan tanpa batasan. Atas dasar tersebut,

Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi

maka diskresi memiliki unsur-unsur: 1) Sebagai

Darurat

bentuk dari konsekuensi dari konsep negara

Diskresi

(freies

ermessen)

kesejahteraan; 2) Merupakan bentuk sikap dari

merupakan

campur

kewajiban pemerintah dalam sebuah negara

administrasi

kesejahteraan (welfare state), yang mana tugas pemerintah

yang

utama

kesejahteraan adalah

dalam

untuk mengisi kekurangan peraturan perundangundangan; 7)Tidak bertentangan dengan sistem hukum atau pun norma-norma dasar.

darurat dapat dipahami sebagai daya paksa yang

Diskresi merupakan wewenang bebas, maka

terdapat di dalam Pasal 48 KUHP “barangsiapa

diskresi melekat pada jabatan. Sesuatu yang

melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak

melekat pada jabatan, maka penggunaan diskresi

dipidana.”

pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan

Diskresi dilakukan oleh administrasi negara

kewenangan jabatan. Tindakan seorang pemangku

Belum adanya peraturan

jabatan hanya mengikat jabatan kalau dia

tentang

melakukan

penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah

maka digunakan alat-alat formal seperti nama

kebebasan sepenuhnya.

jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul

pejabat

jabatan, tandatangan ketua serta sekretaris, dan

pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsep 10

negara

kesejahteraan,

tetapi

jabatan

dibedakan dari tindakan pribadi (prive handeling),

dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kepada

tindakan

dalam kualitasnya sebagai pejabat. Supaya dapat

Peraturan perundang-undangan yang menjadi

diskresi

suatu

(ambtshandeling), yaitu tindakan yang dilakukan

tersebut menuntut penyelesaian dengan segera; 2)

Pemberian

untuk

memberikan pelayanan publik; 6)Dimaksudkan

merealisasikan tujuan negara Indonesia. Situasi

mengatur

Dimaksudkan

inisiatif sendiri dari pemerintah; 5)Bertujuan untuk

tugas bagi pemerintah untuk melaksanakan dan

yang

3)

pejabat

ketentuan undang-undang; 4) Diambil berdasarkan

muncul bersamaan dengan adanya pemberian

perundang-undangan

negara;

atau

muncul secara tiba-tiba atau belum dimuat dalam

memberikan pelayanan

warga negara. Diskresi yang ada di Indonesia

101)

pemerintah

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

negara

umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi

dalam hal-hal

tangan

sebagainya.11

dalam

Harun Alrasid, Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 20,

Ibid., halaman 152-153

11

63



Pejabat pemerintah yang menggunakan

Agar tugas pelayanan publik tetap mencapai hasil

diskresi, selama dilakukan dalam lingkungan formil

maksimal,

wewenangnya atau dilakukan dalam rangka

kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri

melaksanakan

semua

dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang

konsekuensi yang timbul akan menjadi tanggung

harus ditangani secara tepat, sementara terhadap

jawab dari jabatan yang diemban.12

permasalahan itu tidak ada, atau masih belum

kewenangan

jabatan,

pejabat

administrasi

diberikan

Parameter yang membatasi gerak bebas

dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh

kewenangan aparatur negara adalah detournement

lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum

de povouir (penyalahgunaan wewenang) dan abus

administrasi negara disebut wewenang bebas

de droit (sewenang-wenang), sedangkan dalam

(diskresi).14

area Hukum Pidana pun memiliki kriteria yang

Tidak

membatasi gerak bebas kewenangan aparatur

digunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikan

menyalahgunakan kewenangan dan melawan

wewenang itu kepadanya. Wewenang bebas yang

hukum, pengadilan mana yang akan memproses

diberikan mengandung suatu kewajiban bahwa

hal tersebut.13

pejabat

2. A. Batasan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam

baik

negara

keputusan

yang

harus

selalu

terbaik

untuk

menghadapi situasi konkret.15 Sifat wewenang pemerintah, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan

Pejabat administrasi negara telah dilengkapi kewenangan-kewenangan

administrasi

menentukan

Melaksanakan Tugas dalam Situasi Darurat

dengan

bebas

dimiliki oleh pejabat administrasi tidak boleh

negara melakukan perbuatan yang dianggap

Administrasi

wewenang

modern, hal ini berarti bahwa wewenang yang

menyalahgunakan kewenangan. Manakala aparatur

Hukum

ada

sepenuhnya, sebab dalam kerangka hukum

Negara, yaitu unsur wederrechtelijkheid dan

Berdampak

pernah

bebas,

terutama

keputusan-keputusan

(besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikking)

yang

oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada

bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif.

keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.16

dalam Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), halaman 200 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), halaman 201

14

Yopie Morya Immanuel Patiro..., Op.Cit., halaman 186-187

15

Yopie Morya Immanuel Patiro..., Op.Cit., halaman 187

13Indriyanto

16

12

Indohartono, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penulisan dan Pengembangan

Seno Adji,...Op.Cit., halaman 3

64



Harus juga dipahami bahwa bebasnya sifat

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini

wewenang pemerintahan yang dirumuskan dalam

mengatur tentang penyalahgunan wewenang oleh

peraturan dasarnya, tetap harus berlaku norma-

seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan

norma tidak tertulis yang disebut dengan Asas-

dimana

Asas Umum Pemerintahan yang Layak.17 Kebijakan

Keuangan Negara. Jelas bahwa penyalahgunaan

yang

tidak

wewenang merupakan suatu perbuatan yang

diperkenankan Hakim biasa untuk mengadilinya.

dilarang oleh undang-undang. Pasal 3 Undang-

Bukanlah pengadilan yang dapat menilai kebijakan

undang

penguasa dengan diskresinya, sehingga kebijakan

Pemberantasan

pemerintah tidak boleh dicampuri oleh Hakim

menyebutkan:

diambul

pejabat

pemerintah

Umum. Pembatasan terhadap Beleidsvrijheid itu

dan

Pidana

tentang Korupsi

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

B. Batasan Perbuatan Melawan Hukum yang Pidana

Tindak

1999

sarana yang ada padanya karena jabatan atau

melalui Peradilan Tata Usaha Negara.18

Hukum

Tahun

merugikan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

pola

penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah

Berdampak

31

itu

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang,

Nomor

perbuatannya

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk perbuatan

akibat

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

dalam

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

Melaksanakan Tugas dalam Situasi Darurat

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (limah puluh jutarupiah) dan

Penyimpangan kekuasaan pada pejabat

paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar

publik dapat berupa penyalahgunaan wewenang

rupiah).”

yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 3 Undangundang

Nomor

31

Tahun

1999

Unsur-unsur

tentang

dalam

rumusan

Pasal

3

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah

Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) Bogor-Jakarta, 1995, halaman 189

setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri

Rusli K.Iskandar, Normatifisasi Hukum Administrasi Negara, dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2001), halaman 187

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

17

18

sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Ibid., halaman 10-11

65



kedudukan, dapat merugikan keuangan negara

sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan

atau perekonomian negara.

atau perekonomian negara yang sebagaimana dengan tegas telah diatur oleh undang-undang dan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3

dengan batas 1) Diskresi yang digunakan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi

menyimpang dari tujuan peraturan yang mendasari

ini

kewenangan pejabat publik dan 2) Diskresi yang

merupakan bentuk tindak pidana korupsi pokok.

digunakan oleh pejabat publik dimaksudkan untuk

Ketentuan pasal ini tidak menyebutkan unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

secara melawan hukum sehingga Penuntut Umum

suatu korporasi sehingga dapat merugiakan

tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum

keuangan atau perekonomian negara.

tersebut sudah terdapat pada unsur-unsur yang

KESIMPULAN

lain,19 sedangkan unsur penting atau bagian inti (bestanddelen) yang harus didefinisikan atau

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan

diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-

penelitian penulisan hukum yang berjudul “Diskresi

undang yaitu unsur ketiga. Hal ini diperlukan karena

dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada

pengertian penyalahgunaan wewenang merupakan

Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat”, ditarik

ruang lingkup (domain) dari hukum Penyalahgunaan

wewenang

kesimpulan sebagai berikut : yang

1. Diskresi (freies ermessen) merupakan suatu

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,

kebebasan

apabila suatu tindakan atau perbuatan yang peraturan

perundang-undangan

tujuan

teguh

pada

melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan

pejabat publik atau pejabat administrasi negara

kepentingan

tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, sengaja

berpegang

untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna

tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh

atau

daripada

ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah

peraturan yang ada yang mengatur tentang

maksud

asasnya

mengutamakan keefektifan tercapainya suatu

yang

berlaku tidak atau belum mengaturnya, atau

dengan

pada

memperkenankan alat administrasi negara

dilakukan oleh pejabat publik dalam hal tertentu dimana

yang

umum.

Prinsipnya,

pejabat

pemerintah yang menggunakan diskresi, selama

untuk

tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil

menguntungkan diri sendiri atau orang lain

wewenangnya (zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heeft

Hari Sasangka, Komentar Korupsi, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman 11 19

gehandeld) atau dilakukan dalam rangka 66



melaksanakan kewenangan jabatan, semua

menilai dari Pejabat Administrasi Negara, dan

konsekuensi

yang

akan

menjadi

tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat

Seorang

pejabat

dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa

pemerintah juga tidak dapat mengelak dari

atau mendesak demi kepentingan umum yang

tanggung jawab dan tanggung gugat dengan

telah

berlindung di balik alasan bahwa

yang

perundang-undangan, dengan batas-batas atau

dilakukannya itu atas dasar diskresi, jika

tolak ukur, yaitu diskresi dalam bentuk peraturan

ternyata diskresi yang digunakannya itu tidak

kebijaksanaan tidak boleh menyimpang atau

sah atau menyimpang dan merugikan pihak lain.

bertentangan dengan aturan diatasnya dalam

Diskresi dan peraturan kebijakan itu dianggap

arti harus sesuai dengan hierarki peraturan

tidak sah atau menyimpang jika bertentangan

perundang-undangan; diskresi yang digunakan

dengan peraturan perundang-undangan dan

tidak boleh melanggar hak asasi kewajiban

asas

unsur

warga negara dalam artian tidak digunakan

unsur

sewenang-wenang; diskresi yang digunakan

asas

masih berada dalam ruang lingkup peraturan

rasionalitas, melanggar hak asasi manusia,

dasarnya; diskresi digunakan dalam keadaan

bertentangan

umum

memaksa atau mendesak kesejahteran atau

pemerintahan yang baik (AAUPB) dan / atau

kepentingan umum; diskresi yang digunakan

prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik

harus

(Goed

Pemerintahan yang Layak (AAUPL).

tanggungjawab

hukum

timbul

jabatan.

(rechtsbeginsel),

penyalahgunaan

wewenang

sewenang-wenang

atau

dengan

Bestuur),

ada dan

melanggar asas-asas

dan

terdapat

unsur

maladministrasi. 2. A.

ditetapkan

B. Batasan

Batasan bahwa Diskresi oleh Pejabat

dalam

berlandaskan

bahwa

administrasi

suatu

peraturan

Asas-Asas

diskresi

oleh

negara

Umum

pejabat

merupakan

Administrasi Negara merupakan Perbuatan

penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan

Hukum Administrasi Negara, apabila suatu

sebagai tindak pidana korupsi, apabila suatu



Pejabat Administarsi Negar dalam hal tertentu

pejabat administrasi negara dalam hal tertentu

dimana peraturan perundang-undangan yang

dimana peraturan perundang-undangan yang





tindakan


atau

perbuatan

tersebut

tidak

jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan

pejabat 67

administrasi

negara

tersebut



DAFTAR PUSTAKA

menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri

Benny Irawan, Diskresi sebagai Tindak Pidana

sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan

Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum

kerugian

keuangan/perekonomian

negara

terhadap

yang

Fenomena

Pejabat

Otoritas,

(Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011)

sebagaimana dengan tegas telah diatur oleh Undang-undang dan dengan batas-batas atau

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodikin Sudrajat,

tolak ukur, yaitu diskresi yang digunakan

2009, Hukum Administrasi Negara dan

menyimpang

Kebijakan

dari

tujuan

peraturan

yang

dan;

diskresi

yang

Publik,

Bandung:

Nuansa.

mendasari kewenangan pejabat administrasi negara

Pelayanan

digunakan

Hari Sasangka, 2007, Komentar Korupsi, Bandung:

dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri

Mandar Maju.

atau orang lain atau suatu korporasi sehingga

Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab

dapat merugiakan keuangan atau perekonomian

Pemerintah, Yogyakarta: Fakultas Hukum

negara.

Universitas Islam Indonesia Press

SARAN

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian

1. Dalam mengadili permasalahan diskresi,

Hukum, Jakarta: UI-Press.

penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan ranah Hukum Administrasi

Yopie Morya Immanuel Patrioo, 2011, Diskresi

Negara atau ranah Hukum Tindak Pidana

Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi,

Korupsi;

Bandung: CV Keni Media. dalam

Indohartono, 1995, Perbuatan Pemerintah Menurut

penerapan ranah hukum Pengadilan Tata

Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga

Usaha Negara atau Pengadilan Tindak

Penulisan

Pidana Korupsi kepada penegak hukum

Administrasi Negara (LPP-HAN) Bogor-

yang mengadili perkara diskresi.

Jakarta.

2. Perlu

adanya

pengawasan

dan

Pengembangan

Hukum

SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

68



JURNAL Adji, Indriyanto Seno, 2010, KORUPSI

:

Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?, Jakarta. Effendy, Marwan,2010, Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi?, Jakarta.

69

DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT

Recommend Documents