TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Tinjauan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) ABSTRAK Maisarah Tantia Dewi. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tinjauan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dna Kawasan Permukiman). Dibimbing oleh Bapak Dr. La Sina, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing utama dan Bapak Hamdani, S.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini untuk mangganti dan menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 sudah menjabarkan tugas dan wewenang pemerintah daerah kab/kota samarinda, justru ini menimbulkan masalah baru terkait pelaksanaannya pemerintah kab/kota Samarinda yang dianggap lamban dalam membangun perumahan bagi MBR dan juga terhadap beberapa kebijakan yang masih harus dilengkapi dan disinkronisasikan agar terwujudnya cicta-cita bangsa. Berdasarkan hal tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang terdapat dalam apa saja tanggung jawab yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kab/kota dalam penyelenggaraannya dan mengenai kebijakan yang diambil untuk mendukung penyelenggaraan tersebut. Diperlukan sebuah peraturan pelaksana terhadap undang-undang tersebut agar lebih memiliki kepastian hukum dan mengisyaratkan bahwa wajibnya aturan itu dilaksanakan serta peran dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannnya demi tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, murah dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur sehingga menjadikan Samarinda pusat dari berbagai aktifitas kehidupan yang didominasi dengan tujuan ekonomis. Kota Samarinda memiliki luas daratan sebesar 718,23 km dengan memiliki sebanyak 10 kecamatan yaitu : Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Kota, Sambutan, Sungai Pinang dan Loa Janan Ilir yang memiliki 53 Desa/Kelurahan dengan jumlah kepala keluarga/kk sebanyak 134.381, dan dengan jumlah penduduknya sebanyak 579.933 jiwa sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 751,22 jiwa perkm, kemudian kota samarinda memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dari kota/kabupaten lainnya sebesar 9,00%.1 Menjadi pusat pertumbuhan Samarinda dijadikan penyangga bagi daerahdaerah disekitarnya terutama daerah pedesaan. Dengan segala kekayaan alam yang dimiliki oleh kota Samarinda yang menjadikannya “magnet” bagi para pendatang untuk bertandang dan menetap di Samarinda, darimanapun pendatang itu berasal mereka adalah warga Negara Indonesia yang dilindungi haknya, Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”2 Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.
1
Buku Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2
Hal ini akan memicu permasalahan didalam pelaksanaannya, karena tidak dipungkiri pasti adanya pro dan kontra terhadap suatu aturan hukum. Bertambahnya kebutuhan akan tempat tinggal yang murah dan mudah,di daerah-daerah yang sebenarnya tidak layak huni namun berpotensi dalam hal ekonomi, hal ini yang berpotensi besar akan menjadi permasalahan terhadap perumahan diwilayah samarinda. Keberadaan penduduk liar merupakan realita sosial yang tidak dapat dihilangkan tanpa adanya turun tangan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan
penuh
dalam
penertiban
perumahan
dan
permukiman
serta
pengelolaan tata ruang wilayah maupun sebagai pihak yang wajib memelihara dan mensejahterakan
masyarakatnya.
Pembangunan
perumahan
dan
kawasan
permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Seperti dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu, (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.3
3
Pasal 6 ayat (1) dan (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Hukum Agraria Istilah tanah (agraria) berasal dari berbagai bahasa, dalam bahasa latin Agre artinya tanah atau sebidang tanah, Agrarius artinya persawahan, perladangan, pertanian. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah urusan pertanahan baik pertanian maupun kepemilikan tanah4. Hukum agraria adalah hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercermin dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 5 Kemudian dikonsep studi hukum agraria dengan obyek fisik tanahnya, yaitu letak, batas, dan luas selanjutnya dengan subyek pemiliknya yaitu perorangan atau badan hukum, serta jenis hak atas tanahnya (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) kemudian dengan konsep hukumnya adalah tindakan pemerintah daerah mengatur sedemikian baiknya dengan menggunakan dasar hukum
peraturan-
peraturan yang ada terutama peraturan yang terbaru, dengan cara menyertakan masyarakat didalam pelaksanaannya untuk kelangsungan pemanfaatan tanah bagi perumahan dan pemukiman. Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ini disempurnakan dengan pengertian lainnya yaitu, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
4
“ Hukum Agraria“ http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-agraria-suatu-pengantar/,diakses tanggal 29 Maret 2012. 5
Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 15.
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya6. Karena rumah merupakan kebutuhan penting dan mendasar maka seluruh masyarakat wajib memilikinya, baik dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, menengah dan atas. Jenis-jenis rumahpun dikondisikan agar masyarakat dapat memilikinya seperti : 1. Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah berupa rumah dengan konsep rumah sangat sederhana, tipe 36 maupun dibawahnya. Yang memiliki kisaran harga dari 80 juta-100 juta per unit. 2. Rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah berupa rumah dengan konsep rumah sederhana, tipe 70. Yang memiliki kisaran harga dari 100 juta-500 juta per unit. 3. Rumah untuk masyarakat berpenghasilan atas berupa rumah dengan konsep tipe besar atau rumah mewah, tipe diatas 70. Yang memiliki kisaran harga diatas 500 juta per unit. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau
hunian
yang
dilengkapi
dengan
prasarana
lingkungan
yaitu,
kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum,pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya7. Perumahan memiliki kategori, yaitu : 1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian8. 2. Perumahan
sehat
adalah
prasarana dan sarana
perumahan
seperti
yang
memiliki
ketersediian
: penyediaan air bersih, sanitasi
pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial9.
6 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7 “Pengertian Perumahan”, http://id.shvoong.com/social-sciences/2268537-pengertianperumahan/, diakses tanggal 28 juni 2012. 8 Ibid, angka 14.
Perumahan kumuh merupakan rumah tinggal yang tidak layak huni dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non-teknis, sedangkan perumahan sehat memenuhi kriteria tersebut. Dari segi teknis, perumahan sehat memiliki rumah-rumah yang: 1. Berfondasi yang kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, member kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bangunan dengan tanah; 2. Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10cm dari perkarangan dan 25cm dari badan jalan, bahan kedap air, untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu; 3. Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventelasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai; 4. Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy) penghuninya; 5. Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, minimum 2,4m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsum; serta 6. Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan10. Kemudian dari segi non-teknis menurut American Public Health Association (APHP) : 1. Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih rendah dari udara diluar rumah, penerangan yang memadai, ventelasi yang nyaman, dan kebisingan 45-55 dB.A.; 2. Memenuhi kebutuhan kejiwaan;
9
Soedjajadi Keman, Op.Cit., hlm.29. “Pengertian Permukiman Kumuh” , http://murni-motivasi.blogspot.com/2009/11/pengertianpemukiman-kumuh-adalah.html?m=1, diakses tanggal 10 Juli 2012. 10
3. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah dan saluran pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan; serta 4. Melindungi penghuninya dari kemungkinan teradinya kecelakaan dan bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan dari ancaman kecelakaan lalu lintas11. Kawasan Permukiman adalah kawasan penempatan dari proses menempati atau mendiami secara berkelanjutan, baik yang menetap, semi menetap dengan pemukiman sementara atau musiman12. Penegakan Hukum Bagi Perumahan dan Kawasan Permukiman Negara Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitan dengan Hak Milik, Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”13. Oleh karena itu, harus adanya pengendalian kewenangan terhadap Negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dengan adanya penegakan hukum diharapkan pemerintah dapat dengan baik menjalankannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa jenis sanksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah:
11 12
Ibid.
“Pengertian Perumahan”, http://id.shvoong.com/social-sciences/2268537-pengertianperumahan/, diakses tanggal 28 juni 2012. 13 Ibid, hlm. 57.
a. Sanksi Administratif14 : 1. Peringatan tertulis; 2. Pembatasan kegiatan pembangunan; 3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 4. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; 5. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); 6. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; 7. Pembatasan kegiatan usaha; 8. Pembekuan izin mendirikan bangunan; 9. Pencabutan izin mendirikan bangunan; 10. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; 11. Perintah pembongkaran bangunan rumah; 12. Pembekuan izin usaha; 13. Pencabutan izin usaha; 14. Pengawasan; 15. Pembatalan izin; 16. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; 17. Pencabutan insentif; 18. Pengenaan denda administratif; dan atau 19. Penutupan lokasi.
b. Sanksi Pidana : Dapat berupa denda dan kurungan penjara seperti yang diatur dalam pasal 151 – 163 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 14
Pasal 150 ayat 2, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan
dan
permukiman
merupakan
kebutuhan
dasar
manusia,
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk melindungi diri dari cuaca serta gangguan lain. Hal ini menunjukkan fungsi utama dan fungsi dasar perumahan dan permukiman sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia. Fungsi lain dari rumah adalah tempat tinggal untuk mengembangkan kehidupan individu serta kehidupan keluarga. Dengan demikian rumah dan permukiman mempunyai peranan yang sangat strategis, diantaranya untuk
mewujudkan
pembangunan
nasional
yang
pada
hakekatnya
adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasar dari pemikiran diatas, maka eksistensi sebuah rumah tinggal yang berdiri diatas bidang tanah sangat jelas, status sebuah rumah tinggal perlu mendapat perlindungan hukum yang kuat, yang pada hakekatnya adalah perlindungan hukum atas sebidang tanah dimana sebuah rumah tinggal berdiri. Perlindungan hukum terhadap bidang-bidang tanah untuk rumah tinggal tersebut dapat memberikan ketenangan dan kepastian hukum bagi penghuninya, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Dalam hal ini, Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan bagi setiap warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 2 ayat (2). Untuk mencapai penghidupan yang layak inilah hak ekonomi setiap warga Negara harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi. Mengingat hal diatas maka diperlukan sebuah peraturan dalam bentuk Undang-undang yang diharapkan mampu memberikan pengaturan yang lebih baik dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman terhadap perumahan dan permukiman di Indonesia. Dan lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menggantikan dan menyempurnakan Undang-undang sebelumnya yang dianggap aturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
Tanggung jawab pemerintah diawali dari tahap awal dalam pembinaan yang telah disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 ayat (1) yaitu: A. Perencanaan; B. Pengaturan; C. Pengendalian; dan D. Pengawasan.
a. Perencanaan, Perencanaan yang dimaksud adalah satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Kemudian pemerintah daerah bertugas untuk membuat rencana pembangunan daerah yang berpedoman kepada perencanaan pada tingkat provinsi yang berisikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan. b. Pengaturan, Selanjutnya ialah tanggung jawab pemerintah mengenai pengaturan dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. pengaturan ini bertujuan agar dalam proses penyelenggaraannya pemerintah benar-benar memiliki arah dan rencana kerja dalam prosesnya dengan memperhatikan
dan
mengutamakan
kepentingan
masyarakat
serta
memberikan kepastian hukum yang pro rakyat, seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu meliputi: a. Penyediaan Tanah; b. Pembangunan; c. Pemanfaatan; d. Pemeliharan; dan e. Pendanaan dan Pembiayaan. c. Pengendalian, pengendalian ialah langkah pemerintah dalam menindak lanjuti penyelenggaraan agar tetap dapat terlaksana sesuai tujuan dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pengendalian yang
wajib dilakukan oleh pemerintah dalam tahap Perencanaan, Pembangunan dan Pemanfaatan yang sudah dibahas sebelumnya kemudian pemerintah daerah melaksanakannya dalam bentuk: a) Perizinan b) Penertiban; c) Penataan;
d. Pengawasan, pengawasan adalah kegiatan pemerintah dalam menjaga keteraturan penyelenggaraan yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat sesuai dengan cita-cita bangsa seperti yang termaktub didalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tujuan
utama
pemerintah
daerah
khususnya
kota
samarinda
ialah
menciptakan perumahan yang murah dengan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat kota Samarinda tanpa terkecuali. Oleh karena itu baru-baru ini pemerintah daerah kota Samarinda menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) bersama 23 pemerintah kabupaten atau kota lainnya dengan Kementrian Perumahan Rakyat lewat Deputi Bidang Perumahan Formal salah satu isi MoU tersebut adalah kebijakan mengenai penyediaan lahan untuk perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pegawai negeri sipil. Pemerintah memprogramkan rumah murah seharga 25 juta/unit bagi MBR dan PNS sekaligus memberikan kesempatan MBR dan PNS untuk memiliki aset tanah dan rumah yang memenuhi persyaratan, sehat, cicilan terjangkau, memenuhi persyaratan keamanan dan keandalan bangunan.
Kementrian Perumahan Rakyat akan mengalokasikan subsidi atau bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baik dalam bentuk pinjaman konstruksi maupun dalam bentuk KPR tanpa uang muka serta akan mengalokasikan stimulant PSU melalui APBN. Agar cepat terealisasi perumahan murah untuk MBR dan PNS maka pemerintah kabupaten/Kota dihimbau menyediakan tanah dan menetapkan lokasi pembangunan rumah murah dengan mengacu kepada RTRW dan perkembangan kab/kota beberapa tahun kedepan, pemerintah kab/kota melakukan proses sertipikasi tanah, sehingga sertipikat dapat langsung atas nama PNS dan masyarakat yang bersangkutan serta pemberian IMB tanpa dipungut Retribusi. PENUTUP Mengingat dalam pasal 15 dan 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawsan Permukiman mengenai wewenang dan tugas dari pemerintah kabupaten/kota dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah demi terpenuhinya kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat di kota Samarinda sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan hukum yang mengharuskan pemerintah memberikan rumah tinggal yang layak huni, sehat, terjangkau oleh masyarakatnya dan dengan jaminan hukum yang pasti. Walau pada kenyataannya masih ada kebijakan yang tertunda tetapi berbagai pemangku kepentingan sudah pro aktif memperjuangkannya, hal ini menjadi pembuka jalan agar masyarakat kota Samarinda dapat secepatnya memperoleh rumah tinggal yang digalakan oleh pemerintah daerah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Gunawan, Markus, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta. Hamzah, Andi, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta. Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2011, Pencabutan Hak, Pembebasan Hak, dan Pengadaan Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muliawan, JW., 2009, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, Cerdas Pustaka, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum (cetakan Ketiga), UI-PRESS, Jakarta. ----, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta. Sumardjono, Maria S.W., 2007, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725). Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188). Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892). Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82). Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan Dan Permukiman (PNPM Mandiri Perkim). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Rumah Susun Dikota Samarinda.(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 07).
C. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet.
Artikel
“ Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Di Nimbung Kota Samarinda” http://digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate 3100010037504/1193, diakses tanggal 28 Maret 2012.
Artikel
“ 2.560 Rumah Bakal Direlokasi Lanjutan Penataan Bantaran SKM Pada 2012” http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/praca/ac?mib=berita .detail&id=119910, diakses tanggal 28 Maret 2012.
Artikel
“ Hukum Agraria“ http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukumagraria-suatu-pengantar/, diakses tanggal 29 Maret 2012.
Artikel
“ Metode Penulisan Hukum “ http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metodepenulisan-hukum/, 29 Maret 2012.
Artikel
“ Pengertian Tanggung Jawab Menurut Ahli”
http://paparisa.unpatti.ac.id/kuliah/mod/page/view.php?id=16, 3 Mei 2012. Artikel
“ Pengertian Tanggung Jawab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia” http://sosialdasar.blogspot.com/2011/03/manusia-dan-artitanggung-jawab.html, 3 Mei 2012.
Artikel
“ Pengertian Perlindungan Hukum” http://pernikedukasi.blogspot.com/2010/07/pemahaman-tentangpengertian-sistem-html?m=1 , 3 Mei 2012.
Artikel
“ Pengertian Penegakan Hukum” http://www.prasko.com/2012/04/pengertian-penegakanhukum.html , 3 Mei 2012.
Artikel
“Pengertian Perumahan”, http://id.shvoong.com/social-sciences/2268537-pengertianperumahan/ , 28 Juni 2012.
Artikel
“Pengertian Perumahan”, http://id.shvoong.com/social-sciences/2268537-pengertianperumahan/, 28 Juni 2012.
Artikel
“Komisi III Desak Pemkot Realisasikan Rusunawa” http://m.korankaltim.co.id/read/m/2967, 31 Juli 2012.
Artikel
“Pengertian Koordinasi” http://id.shvoong.com/writing-andspeaking/copywriting/2073198-pengertian-koordinasi/, 31 Juli 2012.
Jurnal Buku kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
