DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG PERUMAHAN
Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi kegiatan pendukung
6
Substansi Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perumahan
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pasal 19-55
Pasal 56-85
PELAKU
PERAN
SUMBER DANA
Pemerintah
• •
pembinaan tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah
Masyarakat
memberikan masukan melalui forum
APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah
7
Penyelenggaraan Perumahan Rumah Perumahan
dengan tahapan
Memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat AKSES PEROLEHAN RUMAH
PENYEDIAAN RUMAH PERENCANAAN PERUMAHAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PEMANFAATAN PERUMAHAN
PENGENDALIAN PERUMAHAN
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MBR
Pasal 23-31
Pasal 32-48
Pasal 49-52
Pasal 53
Pasal 54-55
8
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Perencanaan Perumahan
Pembangunan Perumahan Pemanfaatan Perumahan Pengendalian Perumahan Perencanaan Perumahan Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Perumahan mengacu dengan RKP di daerah untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disahkan Gubernur/Bupati/Walikota RUMAH
PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM ADMINISTRASI, TEKNIS, TATA RUANG, EKOLOGIS
LANDASAN HUKUM SEBAGAI PELUANG
Ps. 28H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”
Ps. 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus”.
Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Ps. 121 ayat (1), “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
Ps. 4 ayat (1): “Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya dana murah berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau”
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”
3
KONDISI PERUMAHAN 2014 DAN TARGET PENANGANAN 2019 Backlog sebesar 7,6 juta unit pada
tahun 2014
berdasarkan konsep penghunian
(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
Menjadi sebesar
5 juta unit pada tahun 2019
13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan
Backlog sebesar konsep kepemilikan (Sumber : BPS dan Bappenas)
Menjadi sebesar 6,8
juta unit pada tahun 2019
3,4 juta unit
rumah tidak layak huni tahun 2014 (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS) Catatan: INDEF (Institute for Development of Economic & Finance), sebesar 8,46 juta unit
Menjadi sebesar
1,9 juta unit pada tahun 2019
4
SASARAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN No. 1.
SASARAN PROGRAM 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019 dan Program Pembangunan Sejuta Rumah) Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA. 033 dan BA. 999) • Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah
2.
Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA. 999)
melalui
bantuan
• Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan;
6
INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK SEKTOR PERUMAHAN HAKIKAT PERUMAHAN 1. 2. 3. 4.
Kebutuhan dasar Hak Asasi Pembentuk watak kepribadian bangsa Indikator kesejahteraan/kemajuan suatu bangsa
KENYATAAN
IDEAL Semua masyarakat Indonesia menempati rumah layak huni dan lingkungan hidup yang baik dan sehat
Masih banyak masyarakat belum menempati rumah layak huni
GAP 1. Backlog/defisit perumahan 2. Rumah tidak layak huni 3. Daerah kumuh
REGULASI
PEMBIAYAAN
PEMERINTAH
PENDANAAN
7
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TERIMA KASIH
