AMPIRAN (PLP2K-BK) BUKU PANDUAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

AMPIRAN BUKU PANDUAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN

(PLP2K-BK)

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2010

1



2



3


AMPIRAN 1

KUESIONER, PRIORITAS LOKASI, PANDUAN CAP, & PANDUAN TPM


4


ORM 1A KUESIONER PENILAIAN


5


FORM 1A

Kuesioner agar diisi oleh pemerintah kota/kabupaten


1) NO. LOKASI* 2) KOTA/KABUPATEN 3) PROVINSI Keterangan:

* Diharapkan masing-masing kota/kabupaten mengusulkan 3 lokasi calon PLP2K-BK TA 2010

(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN)

DIISI OLEH,

DIKETAHUI OLEH,

(PEJABAT ESELON III)

(SEKRETARIS DAERAH KOTA/SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN/ KEPALA BAPPEDA/KEPALA BAPPEKO/KEPALA DINAS TERKAIT)


6


I.

DATA LOKASI

1.1.

ADMINISTRASI a. KELURAHAN (dapat diisi lebih dari 1 kelurahan)

FORM 1A

1) 2) 3)

b. KECAMATAN (dapat diisi lebih dari 1 kecamatan)

1) 2) 3)

c. KOTA/KABUPATEN (dicoret salah satu) d. PROVINSI e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH

1) MILIK PERSEORANGAN 2) DIKUASAI PEMERINTAH 3) LAINNYA,…………………………………………………....

1.2.

UMUM a. LUAS

HEKTAR

b. JUMLAH RUMAH

UNIT

c. JUMLAH PENDUDUK

JIWA

d. JUMLAH KEPALA KELUARGA

KK

e. DOMINASI PERMUKIMAN

(tipologi berdasarkan mata pencaharian)

1 ) PERMUKIMAN PEKERJA 2) PERMUKIMAN NELAYAN 3) LAINNYA,…………………………………………………….


7


II. 2.1.

KRITERIA WAJIB BENTUK LOKASI

KLASIFIKASI

FORM 1A

1 ) MENGELOMPOK (CLUSTER) 2) TERPENCAR (SCATTERED)

2.2.

PERUNTUKAN DALAM

RTRW KABUPATEN/KOTA

1) HUNIAN 2) LAINNYA,…………………………………………………… …………………………………………………………………..

2.3.

BAGIAN DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH (PENETAPAN PERDA)

1) YA 2) DALAM PROSES 3) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….

2.4.

APAKAH ADA KETERSEDIAAN DANA APBD?

1) YA 2) DALAM PROSES 3) LAINNYA,…………………………………………………… …………………………………………………………………..

III. 3.1.

KRITERIA KOMPETITIF APAKAH PERNAH ADA PROGRAM SERUPA DALAM RANGKA PENANGANAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH?

KLASIFIKASI 1) YA, KEGIATAN…………………………………………….. ………………………………………………………………….

2) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….

3.2.

DALAM PENANGANAN SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?

1) YA, KEGIATAN…………………………………………….. ………………………………………………………………….

2) LAINNYA,……………………………………………………. …………………………………………………………………. 3.3.

KESEDIAAN UNTUK MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM (PASCA STIMULAN)?

1) YA 2) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….


8


III. 3.4.

KRITERIA KOMPETITIF

KLASIFIKASI

FORM 1A

INTENSITAS KEKUMUHAN

A.

KEPENDUDUKAN

1.

TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK 1.1. KOTA METROPOLITAN

a. > 750 jiwa/ha b. 700 - 750 jiwa/ha c.

600 - 700 jiwa/ha

d. 500 - 600 jiwa/ha e. 250 - 500 jiwa/ha 1.2. KOTA BESAR

a. > 500 jiwa/Ha b. 450 - 500 jiwa/Ha c.

350 - 450 jiwa/Ha

d. 250 - 350 jiwa/Ha e. 150 - 250 jiwa/Ha 1.3. KOTA SEDANG


200 - 225 jiwa/Ha

d. 150 - 200 jiwa/Ha e. 100 - 150 jiwa/Ha 1.4. KOTA KECIL


75 - 100 jiwa/Ha

d. 50 - 75 jiwa/Ha e. 25 - 50 jiwa/Ha PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2010

9


III. 2.

KRITERIA KOMPETITIF JUMLAH KK PER RUMAH

KLASIFIKASI

FORM 1A

a. > 4 KK/rumah b. 4 KK/rumah c.

3 KK/rumah

d. 2 KK/rumah e. 1 KK/rumah 3.

TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK (PADA LOKASI YANG AKAN DITANGANI)

a. > 2,5% b. 2,1 - 2,5% c.

1,6 - 2,0%

d. 1,0 - 1,5% e. < 1,0% B.

KONDISI BANGUNAN

1.

TINGKAT KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN

(JUMLAH RUMAH SEMI ATAU TIDAK PERMANEN/JUMLAH TOTAL RUMAH)

a.

> 70%

b.

51 - 70%

c. d.

31 - 50% 11 - 30%

e. < 10% 2.

TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN

a. > 200 unit/Ha b. 151 - 200 unit/Ha c.

101 - 150 unit/Ha

d. 51 - 100 unit/Ha e. < 50 unit/Ha


10


III. 3.

KRITERIA KOMPETITIF TINGKAT KERUSAKAN RUMAH

(JUMLAH RUMAH YANG RUSAK/JUMLAH TOTAL RUMAH)

KLASIFIKASI

FORM 1A

a. 51 - 70% b. 31 - 50% c.

11 - 30%

d. < 10% e. 51 - 70% C.

KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

1.

TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH (JUMLAH KK YANG TIDAK TERLAYANI AIR BERSIH)

a. > 70% b. 51 - 70% c.

31 - 50%

d. 11 - 30% e. < 10% 2.

KONDISI SANITASI LINGKUNGAN (JUMLAH KK YANG TIDAK MENGGUNAKAN JAMBAN)

a. > 70% b. 51 - 70% c.

31 - 50%

d. 11 - 30% e. < 10% 3.

KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN (JUMLAH KK SAMPAHNYA BELUM TERLAYANI/JUMLAH TOTAL KK)

a. > 70% b. 51 - 70% c.

31 - 50%

d. 11 - 30% e. < 10%


11


III. 4.

KRITERIA KOMPETITIF KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE

- JIKA MEMILIKI DRAINASE, PANJANG DRAINASE YANG TIDAK LANCAR ATAU TERSUMBAT/PANJANG DRAINASE TOTAL)

5.

KLASIFIKASI a. > 70% b. 51 - 70% c.

31 - 50%

- JIKA TIDAK MEMILIKI DRAINASE, PERSENTASE LUASAN AIR LIMPASAN (RUN OFF)

d. 11 - 30%

KONDISI JALAN RUSAK

a. > 70%

(PANJANG JALAN RUSAK/PANJANG JALAN TOTAL)

FORM 1A

e. < 10%

b. 51 - 70% c.

31 - 50%

d. 11 - 30% e. < 10% 6.

JUMLAH RUANG TERBUKA

a. < 2,5% b. 2,5 - 5% c.

5 - 7,5%

d. 7,5 - 10% e. > 10% D.

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

1.

TINGKAT PENDAPATAN

a. > 35% b. 26 - 35% c.

16 - 25%

d. 6 - 15% e. < 6%


12


III. 2.

KRITERIA KOMPETITIF TINGKAT PENDIDIKAN

(JUMLAH PENDUDUK YANG TIDAK TAMAT WAJIB BELAJAR 9 TAHUN)

KLASIFIKASI

FORM 1A

a. > 15% b. 11 - 15% c.

6 - 10%

d. 1 - 5% e. 0% 3.

TINGKAT KERAWANAN KRIMINAL (JUMLAH TINDAKAN KRIMINAL DALAM 1 TAHUN)

a. > 6 kali/tahun b. 5 - 6 kali/tahun c.

3 - 4 kali/tahun

d. 1 - 3 kali/tahun e. 0 kali/tahun 4.

STATUS GIZI BALITA

a.

> 70%

b. 51 - 70% c. d.

31 - 50% 11 - 30%

e. < 10% 5.

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH

a.

> 20%

b.

16 - 20%

c.

11 - 15%

d.

6 - 10%

e. < 5%


13


III. 6.

KRITERIA KOMPETITIF ANGKA KESAKITAN DIARE

KLASIFIKASI a.

> 70%

b.

51 - 70%

c. d.

FORM 1A

31 - 50% 11 - 30%

e. < 10% 7.

ANGKA KESAKITAN ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS)

a.

> 70%

b.

51 - 70%

c. d.

31 - 50% 11 - 30%

e. < 10% E.

FREKUENSI BENCANA

1.

FREKUENSI KEBAKARAN


3 - 4 kali/tahun

d. 1 - 2 kali/tahun e. 0 kali/tahun 2.

FREKUENSI BANJIR


3 - 4 kali/tahun

d. 1 - 2 kali/tahun e. 0 kali/tahun


14


III.

KRITERIA KOMPETITIF

3.

FREKUENSI TANAH LONGSOR/3 TAHUN

KLASIFIKASI

FORM 1A

a. > 7 kali/3 tahun b. 5 - 7 kali/3 tahun c.

3 - 4 kali/3 tahun

d. 1 - 2 kali/3 tahun e. 0 kali/3 tahun

Keterangan:

Diisi dengan √


15


IV. 1.

PENDAPAT PENGISI KUESIONER

FORM 1A

POTENSI APAKAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI LOKASI AGAR BERSINERGI DENGAN SISTEM KOTA? (Misalnya karena lokasi dekat dengan kawasan industri, maka berpotensi untuk pengembangan rumah sewa di lokasi tersebut)

Jawab:

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 2.

BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI? (Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan)

Jawab:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3.

ADAKAH PERMASALAHAN YANG TIDAK TERIDENTIFIKASI PADA LOKASI TERSEBUT? (Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan)

Jawab:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2010

16


IV. 4.

PENDAPAT PENGISI KUESIONER

FORM 1A

APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI KEGIATAN SERUPA, MISALNYA NUSSP (NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT), SAPOLA (SLUM ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN), DST? Jawab:

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 5.

BAGAIMANA KESIAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN TA 2010? Jawab:

a. Siap ditangani pada TA 2010, karena_________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA 2011, karena________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________


17


ORM 1B

PRIORITAS LOKASI PENANGANAN TA 2010 & JADWAL KUNJUNGAN LAPANGAN


18


FORM 1B

No.

Provinsi

Kab/kota

Keterangan

I

Kota dan Kabupaten Pemenang Penghargaan Adiupaya Puritama 2009

2

1

Jawa Barat

Kepulauan Riau

-

Metropolitan Bandung Kota Bandung (Sapola) Kota Cimahi Kab. Bandung Barelang

Kota Metropolitan Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas Kota Metropolitan

3

Bali

-

Kota Denpasar

Pemenang Hapernas

4

Nusa Tenggara Barat

-

5 6 7

Jambi Jawa Tengah Sulawesi Tengah

-

II

Kota dan Kabupaten Usulan dari Pemerintah Daerah

1

Nusa Tenggara Barat

2

Bangka Belitung

3

Sulawesi Tenggara

4

Kalimantan Barat

5

Jawa Timur

-

Kota Batam

Kota Mataram (NUSSP) (Kec. Ampenan - kumuh berat) Kota Jambi (NUSSP) Kab. Rembang (NUSSP) Kab. Donggala

-

Kab. Sumbawa (Kws Brangrea)

-

Kabupaten Belitung Timur

-

Kota Pangkalpinang

Pemenang Hapernas

Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas Pemenang Hapernas

Usulan dari Gubernur NTB Usulan dari Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Usulan dari Provinsi

-

Kabupaten Buton (NUSSP) Kabupaten Konawe Kota Pontianak (NUSSP) Kota Singkawang

-

Kota Probolinggo

-

Kota Caruban (Kab.Madiun)

-

Kabupaten Serang

Banten

-

Jabodetabek

Kota Metropolitan

2

DI Yogyakarta

-

Kota Metropolitan

3

Jawa Timur

-

4

Sumatera Selatan

-

5

Kalimantan Selatan

-

Kartamantul (Kota Yogyakarta - NUSSP) Gerbangkartasusilo (Kota Surabaya - NUSSP & Sapola) Patung Raya (Kota Palembang - NUSSP & Sapola) Banjarmaskuala

6

Banten

III

Kota Metropolitan

1

(Kab. Tangerang -NUSSP)


Usulan dari Gubernur Kalimantan Barat Usulan dari Walikota Probolinggo Usulan dari Bupati Madiun Usulan dari Bupati Serang

Kota Metropolitan Kota Metropolitan Kota Metropolitan

19


No.

Provinsi

Kab/kota

6

Sulawesi Selatan

-

7

Sumatera Utara

-

8

Jawa Tengah

-

IV 1

FORM 1B

(Kota Banjarmasin - Sapola) Maminasata (Kota Makassar - NUSSP & Sapola) Mebidang (Kota Medan - NUSSP) Kedungsepur (Kota Semarang)

Keterangan Kota Metropolitan Kota Metropolitan Kota Metropolitan

Kota dan Kabupaten Usulan Lainnya dari NUSSP dan Sapola Sulawesi Tengah

-

Kota Palu (NUSSP)

CATATAN:

Jadwal Kunjungan Lapangan Masih dalam Proses Penyelesaian


20


ORM 1C

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK KOMUNITAS (COMMUNITY ACTION PLAN / CAP) <Masih dalam Proses Penyelesaian>


21


ORM 1D

PANDUAN PEMBENTUKAN & LINGKUP KERJA TENAGA PENGGERAK MASYARAKAT (TPM) <Masih dalam Proses Penyelesaian>


22


AMPIRAN 2 SURAT-SURAT


23


ORM 2A

SURAT USULAN LOKASI PLP2K-BK TA 2010 OLEH PEMERINTAH PROVINSI


24


FORM 2A

KOP DAERAH PEMERINTAH PROVINSI No. Lampiran

: :

Jakarta,

Oktober 2009

Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.II, Wing.2 Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal :

Usulan Pemerintah Provinsi ……….. Untuk Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan TA 2010

Sesuai dengan surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor UM.01.03-M/94 tanggal 25 Juni 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2010-2014 dan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.03-SM/X/359 Tanggal 1 Oktober 2009 perihal Kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Rencana Kunjungan Lapangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, sebagai berikut: a. Penangangan pada Tahun Anggaran 2010 - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….

b. Penangangan pada Tahun Anggaran selanjutnya - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kota/kabupaten …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kota/kabupaten ……………

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi …………………….

………………………………. NIP. …………………….

Tembusan Yth. : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat; Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri Walikota/Bupati ……… Arsiparis.


25


ORM 2B

SURAT USULAN LOKASI PLP2K-BK TA 2010 OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA


26


FORM 2B

KOP DAERAH PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN Nomor Lampiran

: :

Jakarta,

Oktober 2009

Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal :

Usulan Pemerintah Kota/Kabupaten ……….. Untuk Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan TA 2010.

Sesuai dengan surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.03-M/94 tanggal 25 Juni 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2010-2014 dan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.03-SM/X/359 Tanggal 1 Oktober 2009 perihal Kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Rencana Kunjungan Lapangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kota/kabupaten…………. pada tahun anggaran 2010, sebagai berikut: a. Lokasi ………. b. Lokasi ………. c. Lokasi ………. Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kota/kabupaten….. - Kuesioner - Kesesuian dengan RUTR - Surat Keputusan pemerintah kabupaten/kota tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh - Kesanggupan pemerintah kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh - foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Walikota/Bupati …………………….

………………………………. NIP. …………………….

Tembusan Yth. : 1. Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 2. Arsiparis.


27


ORM 2C

SURAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH OLEH BUPATI/WALIKOTA


28


FORM 2C

KOP DAERAH

Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan bentuk penulisan surat keputusan yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materimateri pokok sebagai berikut : - Alasan pemilihan lokasi - Kesediaan pengalokasian dana APBD - Kesediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok diatas: KEPUTUSAN

BUPATI/ WALIKOTA ……………………

NOMOR :

/

/2009

TENTANG

PENETAPAN

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ………………..

Menimbang

:

………… dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh:

a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman;

c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang kualitas permukimannya semakin menurun dan perlu segera ditangani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota …………. tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/ Kota…………...

e. dst Mengingat

:

…… dst, sebagai contoh:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


29


FORM 2C 1992, Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3469);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;

e. dst

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

…….. dst, sebagai contoh:

Kesatu

:

Kedua

:

Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;

Keempat

:

Kelima

:

dan seterusnya….

“KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA …………………… TENTANG LOKASI PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA………………...”

Pemerintah Kabupaten/Kota …………bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan tuntasnya penanganan:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten/Kota…………… Tahun Anggaran ………; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Bupati/Walikota ……………… ...........................

NIP. ................... PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2010

30


Lampiran Nomor Tanggal Tentang No

FORM 2C : Keputusan Bupati/Walikota ……………… : : : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ………………………… Lokasi

Luas Kawasan (Ha)

Keterangan

1. 2. 3. 4.

Ditetapkan di : Pada tanggal : Bupati/Walikota ………………

........................... NIP. ...................


31


ORM 2D

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA PELAKSANAAN PENANGANAN OLEH BUPATI/WALIKOTA & GUBERNUR


32


FORM 2D

KOP SURAT SETEMPAT SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH WALIKOTA/BUPATI……………………………..

Bentuk surat pernyataan disesuaikan dengan model surat yang biasanya digunakan di daerah,

namun materi yang terkandung di dalam surat pernyataan ini seyogyanya meliputi hal-hal sebagai berikut: “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada

Tahun

Anggaran

2010,

maka

kota/kabupaten………………………… menyatakan:

bersama

ini

kami

pemerintah

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan

permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK); 2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah; 3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD

kota/kabupaten………… dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan PLP2K-BK; 4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM); 5. Bersama dengan TPM memfasilitasi terbentuknya kelompok aparat masyarakat dan

penyusunan Community Action Plan (CAP); 6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota tim gabungan koordinasi dan tim teknis rencana kegiatan PLP2K-BK;

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kemenpera dalam pelaksanaan PLP2K-BK; 8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan progam dan kegiatan PLP2K-BK sesuai dengan rencana CAP dan PLP2K-BK yang telah disusun, setelah kegiatan stimulan dari Kemenpera selesai.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya”.

…………………., ………………….. 2009 Walikota/Bupati ………….………. Nama NIP


33


AMPIRAN 3

KUMPULAN PERATURAN MENTERI


34


ORM 3A PERATURAN MENTERI TERKAIT UPAYA PENANGANAN DARI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA


35


FORM 3A

3.A.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB) http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/permenpera08permen-m2006.pdf

3.A.2

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/PERMEN-01-2009.pdf


36


ORM 3B PERATURAN MENTERI TERKAIT UPAYA PENANGANAN DARI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL


37


FORM 3B

3.B.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama http://dev.kemenpera.go.id/new_web/file/perpu/permen92008.pdf

3.B.2

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/PERMEN_14_2007.pdf

3.B.3

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang dibiayai APBN dan APBD http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/PERMEN_18_2007.pdf

3.B.4

Peraturan Menteri PU No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Rancang Bangun Rusuna Bertingkat Tinggi

3.B.5

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/PERMEN_10_2007.pdf


38


ORM 3C PERATURAN MENTERI TERKAIT UPAYA PENANGANAN DARI DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN


39


FORM 3C

3.C.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi http://dev.kemenpera.go.id/new_web/file/perpu/permen_05_2008.pdf

3.C.2

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi http://dev.kemenpera.go.id/new_web/file/perpu/permen_06_2008.pdf


40

AMPIRAN (PLP2K-BK) BUKU PANDUAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

Recommend Documents