KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR :

8 / PERMEN / M / 2007

Tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Deputi Bidang Perumahan Swadaya

Jalan Raden Patah I No 1 Lantai 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Tel/Fax : (021) 7264364 Website : http//www.kemenpera.go.id 64 E-mail : [email protected]

i

Daftar Nama Tim Penyusun Konsep Pedoman Umum Pemugaran, Perluasan dan Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Tahun 2006

ii

NO. 1

NAMA Ir. Amien Roychanie

2

Ir. Eddy Suharyo, MM

3

Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA

4

Ir. Kriya Arsyah, M. Eng

5

Ir. Widianto Adiputra, M.Eng

6

Ir. Baby Setiawati D, Msi

1

Ir. Bambang Murwono. H, CES

2

Ir. Jusuf Langkun, CES

3

Ir. Roch Dianto, Dipl. Soc. Sc., MM

4

Ir. Handoko, MT

5

Heru Cokro, ST

6

Supoyo, ST, MT

7

Rustomo, ST, MT

8

Dudang, ST

9 10

Suradi Agus Salim

INSTANSI Deputi Bidang Perumahan Swadaya Tim Pelaksana Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya (Asdep I) Asdep Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (Asdep II) Asdep Pembangunan Baru Perumahan Swadaya (Asdep III) Asdep Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Swadaya (Asdep IV) Asdep Penguatan Kerjasama Kelembagaan Perumahan Swadaya (Asdep V) Sekretariat Kabid Perumahan Perdesaan, Asdep II Kabid Perumahan Perkotaan, Asdep III Kabid Evaluasi dan Analisa, Asdep I Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Asdep IV Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep II Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep II Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep III Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep III Staf Asdep III Staf Asdep III

63

JABATAN TIM Pengarah Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Daftar Nama Tim Penyusun Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya NO.

NAMA

INSTANSI

1

Ir. Amien Roychanie

2

Ir. Aim Abdurachim Idris, M.Sc

3

Tri Sulistyowarni, SH., S.Pn

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Staf Ahli Menpera Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri Tenaga Ahli Menpera Tim Pelaksana

1

Ir. Widianto Adiputra. M, Eng

2

Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA

3

Ir. Kriya Arsyah, M. Eng

4

Ir. Bambang Murwono Hariadi, CES

5

Ir. Baby Setiawati D, Msi

1

Ir. Susilo Ardimarwoto

2

Ir. Jusuf Langkun, CES

3

Ir. Roch Dianto, Dipl. Soc. Sc., MM

4

Ir. Handoko, MT

5

Ir. Khairuddin Thabrani, M.Eng

6

Ir. Nafisah Haryoko, MT

7

Heru Cokro, ST

8

Supoyo, ST, MT

9

Rustomo, ST, MT

10

Dudang, ST

11

Suradi

1

Ir. Muhammad Helmi

2

Drs. Iqbal

3

Ir. H. Suni Herizam, M.Si

4

Hari SIP, Ma

Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya (Asdep I) Asdep Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (Asdep II) Asdep Pembangunan Baru Perumahan Swadaya (Asdep III) Asdep Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Swadaya (Asdep IV) Asdep Penguatan Kerjasama Kelembagaan Perumahan Swadaya (Asdep V) Sekretariat Kabid Perumahan Perdesaan, Asdep II Kabid Perumahan Perkotaan, Asdep III Kabid Evaluasi dan Analisa, Asdep I Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Asdep IV Kabid Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum Asdep IV Kabid Perumahan Perbatasan, Kawasan Khusus, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Asdep II Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep II Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep II Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep III Kasubid Prasarana, Sarana Utilitas dan Lahan Asdep III Staf Asdep III Daerah Kasubid Analisa dan Penelitian Bappeda Brebes - Jateng Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pekalongan - Jateng Kasubid Perumahan Dinas Tarukim Makasar - Sulsel Lurah Sayang Kecamatan Marisso Makasar - Sulsel

62

JABATAN DALAM TIM Pengarah Pengarah

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pengarah Ketua Wakil Ketua Anggota

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR :

8 / PERMEN / M / 2007

Anggota Anggota

Ketua Anggota

Tentang

Anggota Anggota

PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Penanggap Penanggap Penanggap Penanggap

iii

BAB VIII PENUTUP Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terkait erat dengan kemiskinan sehingga upaya untuk mendorong MBR memiliki rumah layak huni merupakan bagian dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program-program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dari semua pihak khususnya swasta dan masyarakat sendiri karena sebenarnya bukan tidak berdaya sama sekali (tidak mempunyai apa-apa) dapat disinergikan dengan pemberian stimulant bagi MBR. Pedoman ini tetap mempertimbangkan kemampuan dari MBR dalam membangun rumahnya sehingga sangat sedikit menampilkan teknologi yang belum dikenal oleh masyarakat banyak walaupun banyak teknologi modern yang lebih murah dari metode yang diperkenalkan sehingga diharapkan metode ini mampu memandu MBR untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 5 September 2007 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

iv

61

7.5. Pelaku dan Waktu Monitoring/Evaluasi 1. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal pelaksana program dan pihak eksternal seperti Lembaga penelitian, LSM/NGO, Perguruan Tinggi dan Lembaga Independen lainnya. 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan program dan pasca pelaksanaan program. 3. Periode monitoring dan evaluasi adalah tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan.

60

i

2. Indikator Output a. Jumlah unit rumah yang diperbaiki secara swadaya, b. Jumlah unit rumah baru yang dibangun secara swadaya, c. Luasan perumahan yang berhasil direvitalisasi atau ditata kawasannya melalui peran serta masyarakat. d. Jumlah unit rumah swadaya yang dilayani dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. e. Jumlah kapling tanah perumahan swadaya dengan status tanah yang jelas (punya sertifikat atau izin tinggal dari instansi berwenang), f.

Jumlah KSM yang berhasil mendapat akses ke kredit mikro,

g. Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai RP4D, h. Jumlah kabupaten/kota yang mendukung program ’cities without slums’. 3. Indikator Outcome a. Angka kesehatan masyarakat yang membaik akibat perbaikan rumah dan lingkungan perumahan. b. Angka kesejahteraan masyarakat yang meningkat, misalnya membaiknya tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan meningkatnya hasil produksi. c. Peningkatan akses ke prasarana, sarana dan utilitas umum. d. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhaap penyelenggaraan perumahan swadaya secara berkelompok. e. Peningkatan jumlah kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. f. Peningkatan pelayanan kebijakan kepada masyarakat mengenai perumahan swadaya berkelompok.

ii

59

7.3. Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam program antara lain : 1. Penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi: review terhadap pedoman, membangun sistem monitoring dan evaluasi, 2. Penentuan fokus dan tujuan: apakah lebih menekankan pada kegiatan monitoring atau pada evaluasi, 3. Menentukan informasi yang dibutuhkan: ditujukan untuk membuat evaluasi pertanyaan pada level sasaran, tujuan dan keluaran yang diharapkan dari program, 4. Membangun indikator kunci: curah gagasan untuk menyusun daftar pertanyaan monitoring dan evaluasi, 5. Menentukan sumber informasi dan alat mengumpulkan data: mengidentifikasi sumber informasi dan kebutuhan data dasar, 6. Rencana analisis data dan penggunaan hasil : meliputi studi dan uji informasi dalam rangka memahami program secara keseluruhan, 7. Menyempurnakan dan menguji sistem monitoring dan evaluasi: mengidentifikasikan masalah-masalah potensial melalui pelaksanaan sistem selama periode tertentu, 8. Melakukan review program dan evaluasi eksternal: digunakan untuk meningkatkan kinerja program yang sedang berjalan serta penilaian secara periodik tingkat relevansi program dengan dampak dari tujuannya. Adapun evaluasi eksternal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. 7.4. Indikator Kinerja Bidang Perumahan 1. Indikator Input a. Tersedianya kebijakan, tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program perumahan swadaya. b. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan program perumahan swadaya. c. Terbentuknya KSM dalam pelaksanaan program perumahan swadaya. d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program perumahan swadaya. 58

iii

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Monitoring Dan Evaluasi Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah: keakuratan data, prasarana penyampaian data, akuntabel, tepat waktu, dan berkesinambungan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program melibatkan masyarakat dalam menghitung, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan data dalam membantu pengelola program dan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. 7.2. Komponen Monitoring Dan Evaluasi Secara umum terdapat lima komponen dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu : 1. Konteks : Kesesuaian penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok dengan landasan hukum dan kebijakan yang ada, termasuk daya dukung dalam pelaksanaannya. 2. Input : Mencakup keberadaan kuantitas maupun kualitas program, kebijakan, tujuan, sasaran mutu dan sumberdaya manusianya serta kesiapan untuk dilaksanakan. Idealnya indikator input telah siap sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. 3. Proses : Kesesuaian antara input yang dijalankan dengan prinsipprinsip dan konsep yang dijadikan landasan berfikir dalam pelaksanaan program. 4. Output : Mempertanyakan apakah sasaran pada suatu program tertentu telah tercapai. Dengan demikian untuk komponen output, baru dapat dilakukan pada saat program sudah selesai dan kegiatannya merupakan evaluasi. 5. Outcome : dampak dari program yang dijalankan. Dampak biasanya muncul setelah output terjadi beberapa lama. Misalnya, peningkatan jumlah kelompok di masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara perumahan swadaya berkelompok dan sebagainya.

iv

57

6.5. Rumah di Atas Air / Terapung (Berpindah)

56

v

6.2. Rumah Di Daratan Dengan Kondisi Tanah Lunak

RUMAH DINDING KAYU DENGAN RANGKA BETON BERTULANG PONDASI BETON BERTULANG (FOOT PLAT) 6.3.Rumah di Garis Pantai / Pasang Surut

6.4. Rumah di Atas Air / Terapung (Menetap)

vi

55

6.1. Rumah Di Daratan Dengan Kondisi Tanah Keras

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 8 / PERMEN / M / 2007

Tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

LAMPIRAN I PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

RUMAH DINDING BATA DENGAN RANGKA BETON BERTULANG PONDASI BATU KALI

54

vii

TABEL KARAKTERISTIK BANGUNAN RUMAH DI INDONESIA

BAB VI TIPOLOGI BANGUNAN RUMAH viii

53

5.5

Ketentuan Khusus Untuk Bangunan Rumah Di Daerah Pantai Dan Perairan.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................xiii BAB I KETENTUAN UMUM ......................................................................... .1 1.1. Pengertian Umum ........................................................................ 1 1.2. Pengertian Khusus ...................................................................... 5

RESIKO PERLETAKAN BANGUNAN

1.3. Maksud dan Tujuan Umum ......................................................... 5 1.4. Sasaran………....... ..................................................................... 5

Daratan Daerah Pengaruh Arus Balik

Jarak sekitar 100 m dari garis pantai mempunyai resiko kecil terhadap hantaman gelombang

Jarak sekitar 50 m dari garis pantai mempunyai resiko agak besar terhadap hantaman gelombang

Garis Pantai

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan ............................................................. 5

jarak sekitar 0 m dari garis pantai mempunyai resiko besar terhadap hantaman gelombang

1.6. Acuan Normatif….. ...................................................................... 6 BAB II DASAR PEMIKIRAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA…………..… ............................................ .8 2.1. Latar Belakang ............................................................................ 8 2.2. Kebijakan Pemerintah.................................................................. 8 2.3. Kewajiban Pemerintah ................................................................. 9 1. Tingkat Pemerintah Pusat ................................................... 10 2. Tingkat Pemerintah Provinsi ............................................... 10 3. Tingkat Pemerintah Kota / Kabupaten................................. 11

KETENTUAN MEMBANGUN DI TEPI PANTAI

4. Tingkat Masyarakat ............................................................. 12 2.4. Dasar Pertimbangan Umum ...................................................... 12 Didesain dan dibangun tahan terhadap tekanan angin, hempasan gelombang

BAB III KARAKTERITIK PERUMAHAN

MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH ..................................................... 14 3.1. Lokasi. .................................................................................... 14

Ketinggian terendah

lantai

3.2. Cerminan Budaya ................................................................... 15 3.3. Adaptasi terhadap Lingkungan ...............................................15

Dibuat dengan dinding yang mudah pecah 52

ix

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN RUMAH SECARA SWADAYA .................. ..................................................... 16 4.1. Memenuhi Ketentuan Persyaratan Administrasi ..................... 16

3) Rangka Baja (profil) pengelasan

4.2. Memenuhi Ketentuan Persyaratan Ekologis ........................... 16 4.3. Memenuhi Ketentuan Persyaratan Teknis .............................. 17 1. Pemenuhan Keselamatan Bangunan .............................. 18 2. Pemenuhan Luas Ruang Yang Cukup ............................ 19 3. Kesehatan Bagi Penghuninya.......................................... 21 4.4. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Swadaya Secara Individual / Perorangan ........................................................... 21 1. Kebutuhan Tenaga Kerja ................................................. 21 2. Kebutuhan Biaya ............................................................. 22 3. Sumber Pembiayaan ...................................................... 22 4. Perijinan dan Pelaksanaan Pembangunan ……………...23 5. Pemanfaatan dan Pengelolaan …………………………...23 4.5. Penyelengaraan Pembangunan Perumahan Swadaya .......... 24 4.6. Tahapan Pelaksanaan Penyelengaraan Pembangunan Perumahan Swadaya Berkelompok ........................................ 25 1. Tahap Persiapan di Tingkat Pusat dan Daerah ............... 25 2. Tahap Persiapan di Tingkat MBR .................................... 28 3. Tahap Pemetaan dan Perencanaan ................................ 34 4. Tahap Perijinan dan Pelaksanaan Pembangunan ........... 40 5. Tahap Pemanfaatan dan Pengelolaan ............................ 40 BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA ....................................................................................... 41 5.1. Pembangunan Rumah Baru ..................................................... 41 1. Pembangunan Tunggal / Kaveling Tunggal....................... 41 2. Pembangunan Kaveling Bersama ..................................... 41 3. Model Pelaksanaan ........................................................... 42 5.2 Pemugaran / Perluasan Rumah ............................................... 42

b. Pembagi beban penutup atap Penutup atap bermacam–macam sehingga pemasangan-nya memerlukan tempat untuk menahan yaitu : 1) Untuk penutup atap jenis genting diperlukan gording,kaso, reng dan balok penyangga gording (draagbalk). 2) Untuk penutup atap jenis asbes atau semen hanya memerlukan gording. 3) Untuk atap alang-alang atau bahan alam lainnya (khusus diperdesaan) memerlukan gording dan kaso. c. Penutup atap Penutup atap tergantung pada bahan yang tersedia dan budaya setempat yaitu : 1) Genteng di kenal dan digunakan oleh masyarakat Sumatera, Jawa, Bali, NTB 2) Seng dan asbes dikenal dan digunakanoleh seluruh masyarakat di Indonesia. 3) Sirap lebih banyak digunakan oleh masyarakat Kalimantan dan Sumatera. 4) Alang– alang di kenal dan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun untuk penggunaan yang “ bergengsi” banyak digunakan di Bali dan NTB. 5) Daun Kelapa lebih banyak digunakan di perdesaan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB,NTT.

1. Pemugaran Rumah ........................................................... 42 x

51

b. Sistim struktur rangka Bahan bangunan yang sesuai untuk sistim ini adalah ; kayu, beton bertulang, baja profil 6. Rangka Atap / Penutup Atap a. Jenis rangka atap 1) Rangka kayu. Penggunaan kuda-kuda dari bahan bangunan kayu disesuaikan dengan ukuran kayu yang tersedia, sistim

2. Perluasan Rumah .............................................................. 42 5.3. Kebutuhan Pokok Dalam Pembangunan Baru, Pemugaran / Perluasan ............................................................ 44 1. Bahan Bangunan ............................................................... 44 2. Kebutuhan Tenaga Kerja................................................... 44 5.4. Komponen Bangunan ............................................................... 44 1. Pondasi ............................................................................. 44 a. Pondasi batu kali / umpak ……………..………………..44 b. Pondisi Kayu...…………………………………………….44 2. Kerangka Bangunan / Badan Bangunan…...………………46 a. Dinding Tembok ......................................................... 46

struktur dan lebar bentang. 2) Rangka Bambu Mengkonstruksi kuda– kuda dengan rangka bambu prinsipnya relative sama dengan kuda– kuda kayu , yang membedakan adalah sambungan pertemuan dengan ikatan.

b. Dinding Setengah Batu .............................................. 46 c. Dinding Papan ............................................................ 47 3. Jenis Lantai ....................................................................... 47 a. Lantai Semen Plesteran ............................................. 47 b. Lantai Keramik ........................................................... 48 c. Lantai Kayu Panggung ............................................... 48 4. Kusen ................................................................................ 48 5. Kerangka Bangunan .......................................................... 49 6. Rangka Atap / Penutup Atap ............................................. 50 5.5. Ketentuan Khusus Untuk Bangunan Rumah di Daerah Pantai dan Perairan ................................................. 52 BAB VI TIPOLOGI BANGUNAN RUMAH .................................................. 54 6.1. Rumah di Daratan dengan Kondisi Tanah Keras ..................... 54 6.2. Rumah di Daratan dengan Kondisi Tanah Lunak ..................... 55 6.3. Rumah di Garis Pantai / Pasang Surut ..................................... 55 6.4. Rumah di Atas Air / Terapung (menetap) ................................. 55 6.5. Rumah di atas air / terapung (berpindah. ................................. 56

50

xi

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI..................................................... 57 7.1. Monitoring dan Evaluasi.......................................................... 57 7.2. Komponen Monitoring dan Evaluasi ....................................... 57 7.3. Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ..................... 58 7.4. Indikator Kinerja Bidang Perumahan ..................................... 58 1. Indikator Input .................................................................. 58 2. Indikator Output ............................................................... 59 3. Indikator Outcome............................................................ 59 7.5 Pelaku dan Waktu Monitoring dan Evaluasi............................. 60

200 cm

BAB VIII PENUTUP ....................................................................................... 61

90 cm

disesuaikan

60 cm

80 cm

CONTOH MODEL PINTU

200 cm

60 cm

CONTOH MODEL JENDELA

CONTOH MODEL PINTU DAN JENDELA (GENDONG)

5. Kerangka Bangunan a. Sistim struktur dinding penyangga Bahan bangunan yang sesuai adalah bata merah atau batu dan sistim ini lebih sesuai dengan kondisi tanah sedang dan keras untuk daerah relative aman dari gempa. xii

49

b. Lantai Keramik Masalah : Sebagian keramik penutup lantai terlepas; Sebab : Pemasangan keramik tidak sempurna c. Lantai Kayu /Panggung Masalah : sebagian papan penutup lantai kropos, sebab dimakan rayap atau lapuk

4. Kusen (kozyn) Kayu untuk kusen pakai kelas II, untuk bingkai dan panil pintu/ jendela dari kayu kelas II. Kayu yang dipergunakan harus tua dan kering.

Kusen

Pintu

Jendela

Ukuran kayu (mm)

60x100, 60x120, 60x150, 80x100, 80x120, 80x150, 100x120, 100x150

60x100, 80x100, 100x150

60x120, 80x120,

48

60x130, 60x150, 80x150, 100x120,

BAB I KETENTUAN UMUM 1.1. Pengertian Umum Dalam Peraturan Menrteri ini yang dimaksud dengan : 1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 3. Perumahan swadaya adalah rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok. 4. Rumah sederhana adalah bangunan yang harganya 75% dari harga rumah tipe C. 5. Struktur Utama bangunan rumah adalah bagian-bagian dari bangunan rumah yang minimal dibutuhkan untuk keamanan dan keselamatan, yang terdiri dari: pondasi, rangka dinding , rangka atap yang dilengkapi dinding, lantai dan penutup atap. 6. Utilitas rumah adalah fasilitas bangunan rumah, berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan pembuangan sampah. 7. Sanitasi rumah adalah sistim pengelolaan limbah rumah tangga dan lingkungan perumahan baik cair yang berkaitan erat dengan kesehatan penghuni rumah dan lingkungan perumahannya. 8. Prasarana Perumahan adalah kelengkapan dasar yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara optimal seperti ; jalan akses/ lingkungan, drainase, jaringan limbah, persampahan. 9. Sarana Perumahan adalah fasilitas yang berfungsi untuk menunjang kegiatan perumahan seperti; fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi. 10. Kaveling adalah sebidang tanah dengan luasan tertentu yang disyaratkan untuk dapat di dirikan bangunan rumah. 11. Ruang adalah luasan didalam bangunan rumah yang fungsinya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di dalam ruang tersebut. 1

12. Perijinan pembangunan dan penggunaan rumah adalah perijinan yang dikeluarkan oleh bagian dari pemerintah daerah bagi masyarakat yang hendak membangun dan atau menggunakan suatu bangunan sesuai dengan peruntukannya. 13. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah organisasi masyarakat tingkat kelurahan yang dibentuk, dimiliki, dikelola, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. BKM dapat berupa organisasi masyarakat yang sudah ada. 14. Konsultan Pembangunan (KP) atau Fasilitator masyarakat adalah seorang profesional yang memiliki kemauan, pengetahuan, dan ketrampilan mendampingi kelompok dalam mengembangkan pemukiman untuk mewujudkan lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan kemampuan mereka melalui suatu upaya bersama, dan untuk itu konsultan pembangunan memberikan dukungan teknis dan non-teknis yang belum dapat disediakan oleh kelompok itu sendiri. 15. Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) atau tenaga sejenis di tingkat lokal adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipilih oleh masyarakat di tingkat komunitas berdasarkan musyawarah warga yang nantinya membantu menggerakkan dan mendorong masyarakat dalam pembangunan perumahan. 16. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang bersifat sukarela, memiliki tujuan bersama dan sepakat mengorganisir diri dalam masalah perumahan. 17. KPRS Mikro atau Kredit/pembiayaan Mikro Pembangunan/ Perbaikan Perumahan Swadaya adalah kredit/pembiayaan yang diterbitkan Lembaga penerbit kredit/pembiayaan kepada anggota kelompok masyarakat atau individu yang bertujuan untuk membangun atau memperbaiki rumah yang telah dimiliki, dengan karakteristik nilai pinjaman relatif kecil dan jangka waktu pinjaman relatif pendek antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. 18. KPRS Mikro Bersubsidi atau Kredit/pembiayaan Mikro Pembangunan/ Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi adalah kredit yang diterbitkan Lembaga penerbit kredit/pembiayaan kepada anggota kelompok masyarakat atau individu yang bertujuan untuk membangun atau memperbaiki rumah yang telah dimiliki, dengan ketentuan kelompok sasaran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan nilai

2

c. Dinding Papan

3. Jenis Lantai a. Lantai Semen Plesteran Masalah : Sebagian lantai plester mengalami retak dan penurunan setempat; Sebab :Pengurugan tanah dibawah lantai belum cukup padat;

47

2. Kerangka Bangunan / Badan Bangunan Bagian badan bangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan bangunan lokal, komponen bangunan yang dapat digunakan dalam pembangunan rumah tinggal adalah sebagai berikut:

19.

a. Dinding Tembok

ANG KER D. 12 m m P A S . D IN D IN G BATAKO RAKYAT

20.

A

P A S . D IN D IN G B A T A K O RAKYAT SEKALA 1 : 50

b. Dinding Setengah Batu 21.

22.

23.

24.

25.

46

subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang KPRS Mikro Bersubsidi KPRS Bersubsidi atau Kredit/pembiayaan Mikro Pembangunan / Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi adalah kredit yang diterbitkan Lembaga penerbit kredit/pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memfasilitasi pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang KPRS Bersubsidi KPRS Syariah Bersubsidi atau Pembiayaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan Prinsip Syariah adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh bank pelaksana atau lembaga pembiayaan lainnya yang telah beroperasi dengan prinsip syariah dalam rangka memfasilitasi pembangunan atau perbaikan rumah sederhada sehat (Rs Sehat/RSH) secara swadaya oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok yang termasuk dalam kelompok sasaran. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdiri dari dua kategori yaitu yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap. Yang termasuk ke dalam golongan MBR adalah mereka yang memiliki tingkat pendapatan rata-rata sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR / KPRS Bersubsidi. Pembangun perumahan adalah perorangan, kelompok (dalam bentuk koperasi, arisan dan sebagainya) yang membangun rumah dan/atau perumahan untuk keperluan sendiri maupun keperluan orang lain. Pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan fasilitasi kepada masyarakat untuk menentukan sendiri program kegiatan pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan bersamasama pemangku kepentingan yang bertujuan membantu menggerakkan serta mendorong masyarakat dalam rangka pembangunan perumahan swadaya. Pendampingan adalah serangkaian upaya untuk membantu masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya secara berkelanjutan. Proposal KSM adalah usulan rencana yang dibuat oleh KSM berisikan tentang usulan kegiatan baik teknis, administrasi dan biaya. 3

26. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 27. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 28. CSR (Corporate Social Responsibility) komitmen dari bisnis/ perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat lokal. 29. LSM/NGO, yang juga disebut Organisasi non pemerintah, disingkat ornop atau ONP (non-governmental organization/NGO), adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya, dan organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. 30. Puskopkar adalah Pusat Koperasi Karyawan 31. Bapertarum adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, adalah Sekretariat Tetap yang dibentuk berdasarkan Kepres No.14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS jo. Kepres no.46 tahun 1994, yang bertugas mengelola Tabungan Perumahan PNS, terutama bagi Golongan I,II dan III 32. Jamsostek adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan yang mengelola asuransi tenaga kerja. 33. LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro 34. BMT adalah Baitul Maal Wa Tanwil , Salah satu Lembaga Keuangan Bank yang menyalurkan mikro kredit kepada masyarakat menengah ke bawah. 35. BUMN/D adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah 36. RP4D (Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah) merupakan suatu dokumen acuan yang mengikat bagi penanganan masalah perumahan dan permukiman di suatu kota/kabupaten. Dokumen ini memuat skenario besar penanganan perumahan dan permukiman yang direncanakan dalam prediksi waktu 10 tahun. RP4D dibuat oleh pemerintah daerah setempat dengan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman.

4

penampang kayu 10/10 cm dengan panjang tiang pondasi 2.50 m. Jarak antara tiang pondasi kayu satu dengan lainnya 1.50 m. 2) Semua pekerjaan kayu bila memungkinkan diawetkan terlebih dahulu. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara pelaburan. 3) Penggunaan kayu harus disesuaikan dengan peraturan PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) yang berlaku.

Lantai papan Balok anak 5/10

Tiang pondasi 10/10 ulin

1.00 m

Sunduk kayu ulin 4/6

1,50 m

Kalang kayu galam  8 –  10 cm

Kolom Utama

Balok Induk 6/12 Klam dari Papan Ulin 1/10 cm – 30 cm

Papan Lantai 2/20

Pondasi Tiang Kayu Balok Loteng 5/10

45

Setiap perluasan rumah akan memerlukan tambahan bahan bangunan (material), a. Jenis bahan bangunan 1) Kebutuhan jenis bahan bangunan sesuai kebutuhan minimal bahan bangunan untuk lantai, diding, atap, plafont, pintu jendela dan mungkin untuk tangga naik . 2) Sebaiknya mempertimbangkan kualitas, harga, kemudahan mendapatkan bahan bangunan dan penggunaan bahan bangunan lama yang layak untuk digunakan. b. Bentuk / ukuran 1) Bentuk / ukuran bahan bangunan, sebaiknya mempertimbangkan bentuk & ukuran bangunan lama yang ada. 2) Perubahan bentuk diserasikan dengan bentuk bangunan lama c. Perolehan Bahan Bangunan  Bahan bangunan dapat diperoleh langsung dari penyedia atau dikumpulkan/ ditabung secara swadaya memanfaatkan potensi yang ada. 2. Kebutuhan Tenaga Kerja (lihat hal 21 dan 22) 5.4. Komponen Bangunan 1. Pondasi. a. Pondasi Batu Kali / Umpak Pondasi batu kali hanya sesuai untuk tanah dengan kekuatan sigma sama atau lebih dari 1 (satu).

1.2. Pengertian Khusus 1. Pembangunan rumah baru adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah yang dimulai dari lahan untuk rumah yang masih kosong hingga bangunan rumah layak untuk dihuni. 2. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk memenuhi / meningkatkan persyaratan administrasi, keselamatan bangunan dan kesehatan bagi penghuninya. 3. Perluasan adalah kegiatan penambahan bangunan rumah dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang bagi penghuninya 1.3. Maksud dan Tujuan Umum 1. Maksud Pedoman Umum Perumahan Swadaya adalah agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumahnya mengarah pada pemenuhan standar layak huni. 2. Tujuan adalah Kualitas hidup MBR meningkat menjadi lebih baik 1.4. Sasaran Sasaran pengguna Pedoman Umum ini adalah : 1. Pendamping masyarakat, 2. POKJA Kab/Kota dan 3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

PASANGAN BATU KALI

PONDASI UMPAK

PONDASI BATU KALI

b. Pondasi Kayu 1) Pondasi yang digunakan unatuk tanah lembek/lunak atau sigma tanah lebih kecil dari satu. Bahan pondasi berupa tiang dari kayu Ulin atau yang sekualitas dengan kayu Ulin. Ukuran 44

Pedoman Umum ini meliputi, 1. Prinsip–prinsip Pembangunan Rumah Baru, Pemugaran / Perluasan Rumah yang dibangun secara swadaya di perkotaan /perdesaan pada tipologi perbukitan dan dataran, perairan, 2. Merupakan bagian dari fasilitasi pembangunan baru, pemugaran dan perluasan bagi MBR yang membangun rumahnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok. 3. Memberikan arahan pembangunan rumah berbahan bangunan lokal sejak tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga ke penggunaan (penghunian);

5

1.6. Acuan Normatif 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 2. Kepmenpera No. 06 Tahun 1994 tentang Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok 3. Keputusan Menteri PU No.441/KPTS/1998, Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 4. Kepmen Kes No. 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 5. Kepmen Kimpraswil No. 332 Tahun 2002 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 6. Kepmen Kimpraswil No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat; 7. PUBI-1982, Peratuan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 8. SNI 03-1733-1989, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota 9. SNI 03-2835-1992, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Persiapan Dan Pekerjaan Tanah Untuk Bangunan Sederhana 10. SNI 03-2836-1992, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi Batu Belah Untuk Bangunan Sederhana 11. SNI 03-2837-1992, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tembok Dan Plesteran Untuk Bangunan Sederhana 12. SNI 03-2840-1992, Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen Untuk Penutup Atap Pada Bangunan Rumah dan Gedung 13. SNI 03-2435-1994, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Langit-langit Untuk Bangunan Dan Gedung 14. SNI 03-3242-1994, Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman 15. SNI 03-3434-1994, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Bangunan Dan Gedung 16. SNI 03-3436-1994, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap Untuk Bangunan Dan Gedung 17. SNI 05-1994-F, Tata Cara Perancangan Penerangan Alami Siang Hari Untuk Rumah dan Gedung 6

1) Komponen rumah yang akan diperbaiki antara lain : Pondasi, Rangka bangunan, Rangka Atap. 2) Langkah– langkah perbaikan sedang dapat dilihat pada Pedoman Teknis Pemugaran/Perluasan Bangunan Rumah. c. Perbaikan berat (seluruh bangunanl) 1) Komponen rumah yang mengalami kerusakan dan akan diperbaiki antara lain : pondasi, rangka utama, lantai, dinding, kusen/pintu/jendela, plafont, rangka & penutup atap. 2) Langkah– langkah perbaikan berat dapat dilihat pada Pedoman Teknis Pemugaran/Perluasan Bangunan Rumah. 2. Perluasan Rumah a. Memperbesar / memperluas atau menambah ruangruang yang sudah ada secara horizontal 1) Memperluas ruang yang sudah ada tidak diperkenankan merubah struktur yang ada. 2) Menambah ruang yang ada dapat tidak membebani struktur utama; bila membebani struktur harus diperhitungkan kekuatan struktur utama, bila tidak memungkinkan harus diberi struktur penguat tambahan. 3) Langkah–langkah perbaikan berat dapat dilihat pada Pedoman Teknis Pemugaran/Perluasan Bangunan Rumah. b. Memperbesar / memperluas atau menambah ruangruang yang sudah ada secara vertikal 1) Memperluas ruang secara vertikal tidak diperkenankan merubah struktur yang ada khususnya pada hal perhitungan kekuatan struktur. 2) Menambah ruang secara vertical dapat tidak merubah atau membebani struktur utama bila diberi struktur penguat tambahan. 3) Penambahan ruang harus tetap mempertimbangkan aspek layak huni, 4) Langkah–langkah perbaikan berat dapat dilihat pada Pedoman Teknis Pemugaran/Perluasan Bangunan Rumah. 5.3. Kebutuhan Pokok dalam Pembangunan Baru, Pemugaran /Perluasan

1. Bahan Bangunan

43

d. Mohonkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada instansi yang berwenang e. Hitung biaya yang diperlukan f. Tetapkan alternative pembiayaan sisa dari pinjaman (BLM) g. Tetapkan pilihan cara pelaksanaan membangun. h. Dianjurkan untuk dilaksanakan sendiri bila pemilik mempunyai ketrampilan. i. Bila akan menggunakan pihak lain (pihak kedua), disarankan untuk dibuat perjanjian (secara tertulis atau lisan dengan saksi) 3. Model Pelaksanaan a. Mengikuti Pola Rumah Inti Tumbuh (RIT) 1) Pelaksanaan yang terencana mengikuti model Rumah Inti Tumbuh yang dikembangkan Departemen PU, yaitu perluasan rumah inti (RIT1) menjadi RIT 2, Rumah Sederhana Sehat (RsS 1), RsS 2. 2) Pada saat pembangunan awal (RIT 1) sudah mempersiapkan sistim kontruksi, bahan bangunan dan lahan untuk perluasan selanjutnya. 3) Untuk melakukan perluasan pola RIT sebaiknya mengikuti pedoman pengembangan RIT pada petunjuk teknis Pembangunan Rumah Baru Perumahan Swadaya b. Tidak Mengikuti Pola Rumah Inti Tumbuh (RIT) 1) Pelaksanaan yang tidak mengikuti pola RIT akan menemui kesulitan pada penataan ruang yang baik dan penyelesaian tahap awal untuk ditinggali. 2) Untuk menghindari hal tersebut diatas disarankan calon peserta program telah memiliki tabungan bahan bangunan yang mencukupi.

18. SNI 03-6981-2004, Tata Cara Perencanan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. 20. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK); 21. Keputusan Menteri PU No. 16 tahun 2004 tentang Penyediaan Air 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1989 tentang Peraturan Pengendalian secara Proposional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan. 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

5.2. Pemugaran / Perluasan Rumah 1. Pemugaran Rumah a. Perbaikan Ringan (Pemugaran Non Struktur ) 1) Komponen rumah yang mengalami kerusakan dan akan diperbaiki antara lain : Penutup Lantai, Dinding Penutup, Penutup Atap, Kusen/pintu/jendela/lubang hawa . 2) Langkah–langkah perbaikan ringan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Pemugaran/Perluasan Bangunan Rumah. b. Perbaikan sedang (Pemugaran Struktur ) 42

7

BAB II DASAR PEMIKIRAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA 2.1. Latar Belakang 1.

Meningkatnya Kebutuhan Rumah

a. Tingginya permintaan rumah Meningkatnya pertambahan penduduk dan urbanisasi menyebabkan meningkatnya permintaan jumlah rumah khususnya diperkotaan. b. Rendahnya penyediaan rumah Dalam memenuhi kebutuhan rumah tersebut Pengembang (developer) hanya mampu menyediakan sekitar 20% sedang sisanya dilakukan secara Swadaya oleh masyarakat, atau sekitar 68% dari total kebutuhan. 2. Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni a. Tingginya harga bahan bangunan Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 menyebabkan harga–harga bahan bangunan pokok menjadi mahal sehingga semin sedikit yang dapat menjangkau.` b. Meningkatnya jumlah penduduk miskin Krisis ekonomi juga menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang menyebabkan derajad kesejahteraannya menurun sehingga kualitas kehidupanya juga menurun. Indikasi ini terlihat semakin banyaknya masyarakat yang tinggal didalam rumah tidak layak huni. 2.2. Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya diarahkan untuk peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah (propinsi, kota atau kabupaten) dan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi antara lain : 1. Pendataan yang sistemik untuk kemudahan informasi bidang perumahan bagi MBR. 2. Penyusunan program perumahan (perencanaan, penganggaran) 8

BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA 5.1. Pembangunan Rumah Baru 1. Pembangunan Tunggal / Kaveling Tunggal (site terpencar ) a. Kepastian status tanah 1) Pembangunan harus dilaksanakan ditanah milik sendiri. 2) Cek kebenaran status kepemilikan tanah b. Usulkan penyertaan program kepada LKM dan tembusan kepada POKJA untuk klarifikasi dan persetujuan. c. Siapkan desain dan gambar kerja yang mengacu pada persyaratan teknis rumah layak huni. d. Mohonkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada instansi yang berwenang. e. Hitung biaya yang diperlukan, dan tetapkan alternative pembiayaan sisa dari pinjaman f. Tetapkan pilihan cara pelaksanaan membangun. g. Dianjurkan untuk dilaksanakan sendiri bila pemilik mempunyai ketrampilan. h. Bila akan menggunakan pihak lain (pihak kedua), disarankan untuk dibuat perjanjian (secara tertulis atau lisan dengan saksi) i. Bila akan dilaksanakan secara gotong royong disarankan untuk membentuk kelompok yang paling memudahkan pelaksanaannya. 2. Pembangunan Kaveling Bersama/Lisiba BS. (dalam satu wilayah administrasi) a. Kepastian status tanah 1) Cek keamanan lokasi terhadap bencana (longsor/banjir) dan kesesuaian terhadap rencana tata ruang. 2) Tetapkan cara penguasaan tanah bersama dengan calon pemilik 3) Cek kebenaran status kepemilikan tanah yang akan dibeli dan kesesuaian terhadap rencana tata ruang. b. Usulkan lokasi dan daftar kelompok penyertaan program kepada LKM dan tembusan kepada POKJA untuk klarifikasi dan persetujuan. c. Siapkan gambar rencana tapak (site plan) desain dan gambar kerja yang mengacu pada kelayakan lingkungan, persyaratan teknis rumah layak huni. 41

4. Tahap Perizinan dan Pelaksanaan Pembangunan a. Perizinan 1) Memastikan status tanah dan penyelesaian status tanah (BPN) 2) Memastikan peruntukan tanah (Dinas Tata Ruang/Perkim yang berhubungan dengan penataan ruang) yang produknya berupa rincikan tata ruang (advice planning) 3) Izin Prinsip 4) Izin Lokasi 5) Ijin Mendirikan Bangunan, didasarkan pada site plan dan disain bangunan. 6) Perijinan yang berkaitan dengan pengadaan utilitas (listrik, air bersih, telepon). b. Persiapan Pembangunan Penentuan siapa fihak yang membangun : 1) Apakah dengan menggunakan jasa kontraktor 2) Apakah dikerjakan secara gotong royong, atau kombinasi diantara keduanya : sebagian oleh pemborong, sebagian secara gotong royong. c. Pembangunan Setelah adanya kepastian biaya pembangunan, dan selesainya perijinan sebagai prasyarat pembangunan, maka baru dilakukan pembangunan dengan cara berdasarkan kesepakatan, menggunakan pemborong atau tidak. 5. Tahap Pemanfaatan dan Pengelolaan Pemanfaatan, setelah pembangunan dilakukan, dilanjutkan dengan penghunian. Setelah sebagian dihuni anggota, dilakukan pembentukan persatuan/perkumpulan penghuni yang dilakukan secara musyawarah. Bagi kawasan perumahan baru, persatuan/perkumpulan penghuni dapat juga dalam bentuk Rukun Tetangga/RT sesuai ketentuan yang berlaku.

40

yang lebih baik dan efektif, 3. Mengembangkan skim pembiayaan yang mudah diakses oleh MBR untuk pembangunan atau penghunian perumahan swadaya berkelompok, 4. Pengembangan kemitraan antar stakeholder untuk koordinasi dan keterpaduan program, 5. Pelibatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan dalam upaya memampukan MBR. Kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat saling menunjang sehingga terbentuk sistem penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya yang baik dan mampu mendorong percepatan pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan. Dengan demikian misi Kementerian Negara Perumahan Rakyat dapat terlaksana dengan baik yaitu; 1. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman, 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. 3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman, 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman. Sehingga visi Kementerian Negara Perumahan Rakyat, bahwa ”Setiap Keluarga Indonesia Menghuni Rumah yang Layak”. dapat tercapai. 2.3. Kewajiban Pemerintah 1. Secara umum pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Negara Perumahan Rakyat mempunyai misi, salahsatunya adalah membantu masyarakat untuk dapat tinggal di rumah layak huni, khususnya Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Untuk memandu MBR agar dapat membangun rumah kearah layak huni Kementerian Negara Perumahan Rakyat menyediakan pedoman yang dapat digunakan untuk operasionalisasi misi Kementerian Negara Perumahan Rakyat. 3. Dalam menjalankan misi tersebut diatas Kementerian Negara 9

Perumahan Rakyat berupaya berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak yang terkait dengan masalah perumahan (Pemda,Swasta,Masyarakat,Perguruan Tinggi,Ornop/NGO dll.). Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya, maka diperlukan strategi untuk setiap pelaku di setiap tingkatan yang meliputi : 1. Tingkat Pemerintah Pusat a. Pengembangan pendataan yang sistemik secara nasional berisi mengenai informasi dan kebutuhan perumahan, untuk mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya, b. Sosialisasi tentang penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok, baik di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat maupun Lembaga Tingkat Pusat yang terkait dengan perumahan swadaya, sebagai salah satu pilihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di masyarakat, c. Pemberian peluang bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa meringankan biaya perolehan maupun penyelenggaraan perumahan swadaya, dalam bentuk pemberian subsidi bunga, asuransi, insentif keringanan / pembebasan pajak tertentu. Dalam penyelenggara pembangunan. d. Penganggaran biaya melalui APBN serta sumber dana lain untuk mendukung pembinaan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. 2. Tingkat Pemerintah Propinsi a. Pengembangan pendataan yang sistemik mengenai informasi dan kebutuhan perumahan tingkat propinsi, untuk mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya, b. Sosialisasi tentang penyelenggaraan perumahan swadaya di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, maupun terhadap lembaga terkait perumahan swadaya, sebagai salah satu pilihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di masyarakat, c. Pemberian peluang bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa meringankan biaya perolehan maupun penyelenggaraan perumahan swadaya, dalam bentuk pemberian subsidi bunga, asuransi, insentif keringanan / pembebasan pajak tertentu. 10

3)

f.

rencanaan disain bangunan dan site plan ini dilakukan dalam sebuah forum rembug yang dihadiri oleh semua anggota organisasi penyelenggara perumahan swadaya. Karena kegiatan ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis arsitektural dan planologis, maka proses penyusunan rencana harus menghadirkan fasilitator masyarakat atau konsultan pembangunan yang memiliki penguasaan yang terhadap kedua disiplin ilmu tersebut. b) Untuk peningkatan kualitas bangunan : rancangan/desain perbaikan fisik bangunan. Perhitungan biaya bangunan dan biaya pematangan tanah berdasarkan desain bangunan rumah dan tata letak (site plan) perumahan berikut rencana jaringan prasarana dan utilitas perumahan.

Langkah 6 : Penyusunan Proposal Swadaya Berkelompok 1)

2)

3)

Penyelenggaraan Perumahan

Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai kelengkapan utama guna mendapatkan dana pinjaman ataupun bantuan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya, di samping itu dengan proposal ini akan dapat memudahkan pihak-pihak yang peduli dalam memberikan kontribusi mereka baik dari sisi bantuan teknis ataupun non teknis. Proposal ini memuat hal-hal yang berkaitan langsung dengan rencana penyelenggaraan perumahan swadaya dari hal yang bersifat umum seperti, latar belakang, tujuan penyelenggaraan, organisasi penyelenggara, sampai kepada hal yang bersifat teknis yang memuat perhitungan biaya pembangunan perumahan yang mencakup biaya perijinan, biaya pematangan tanah dan biaya pembangunan rumah berikut sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan desain bangunan rumah dan site plan, biaya operasional, dan pada akhirnya dibuat cashflow yang memperlihatkan pemasukan dan pengeluaran biaya. Khusus bagi kepentingan pengajuan biaya pembangunan SPU, disusun perhitungan biaya pembangunan jaringan jalan dan saluran. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa dokumen proposal teknis yang memuat gambaran menyeluruh rencana penyelenggaraan perumahan swadaya yang siap untuk diajukan kepada pihak-pihak terkait atau lembaga mitra yang bersedia bekerjasam dalam penyelenggaraan perumahan swadaya.

g. Langkah 7 : Pengajuan proposal

Pengajuan proposal, bertujuan untuk mendapatkan pinjaman dana atau bantuan dana atau bentuk bantuan lainnya dari lembaga mitra atau pihak-pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perumahan swadaya. Untuk pembangunan sarana, prasarana dan utilitas (SPU) diajukan kepada dinas terkait di wilayah kabupaten/kota atau propinsi.

39

c) Daftar penanggung jawab: penanggung jawab adalah orang (nama) yang disepakati harus bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan d) Daftar waktu pelaksanaan: adalah kurun waktu yang dibutuhkan agar kegiatan dapat diselesaikan. Harus jelas kapan dimulai dan kapan berakhir. Rencana tindak dapat disusun dalam format tabel sebagai berikut : No.

Kegiatan

Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7

Penanggung Jawab 8

1 2 3

e. Langkah 5 : Rintisan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Swadaya Berkelompok Rintisan penyelenggaraan pembangunan ini bertujuan untuk menentukan beberapa hal yang berhubungan langsung dengan pembangunan perumahan serta penyusunan proposal. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan rintisan penyelenggaraan ini adalah: 1) Pencarian lahan (bagi pembangunan rumah baru), Pencarian lahan sebaiknya dilakukan secara bersama dengan beberapa alternatif sehingga lahan terpilih adalah hasil kesepakatan anggota kelompok. Dalam hal ini perlu dilakukan pembicaraan dengan instansi terkait seperti BPN dan Pemda setempat untuk mengetahui lahan yang mungkin digunakan, dan pemetaan status tanah. Kriteria lahan yang dapat digunakan : a) Bukan tanah sengketa, dan yang memiliki legalitas jelas b) Bukan lahan yang rawan bencana seperti banjir, gempa, kebakaran. c) Berada pada lokasi peruntukan perumahan sesuai Rencana Tata Ruang yang ada. 2) Penyusunan Rencana/desain : a) Untuk pembangunan rumah baru : pembuatan rencana tata letak (site plan) dan desain bangunan rumah. Proses perencanaan disain bangunan serta tata letak bangunan harus dilakukan secara partisipatif. Ukuran bangunan dan luas tanah harus ditetapkan bersama. Pe38

d. Penganggaran biaya melalui APBD I serta sumber dana lain untuk mendukung pembinaan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. 3. Tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten a. Pengembangan pendataan yang sistemik mengenai informasi dan kebutuhan perumahan tingkat kota / kabupaten, untuk mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya. b. Sosialisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun terhadap lembaga terkait perumahan swadaya di tingkat Kota / Kabupaten, tentang penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok, sebagai salah satu pilihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di masyarakat. c. Penganggaran biaya melalui APBD II serta sumber dana lain untuk mendukung pembinaan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. d. Perumusan penetapan perencanaan dan pengendalian penataan kawasan Kota/Kabupaten yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok sehingga kawasan perumahan dapat lebih aman, sehat dan teratur. e. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kota/kabupaten yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. f. Penyusunan Rencana Teknik penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk satuan permukiman di kota / kabupaten yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. g. Penyusunan Rencana Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Daerah kota/kabupaten yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. h. Penyediaan pusat informasi tentang perumahan, yang dapat memberikan bimbingan bagi penyelenggaraan perumahan secara umum dan perumahan swadaya berkelompok. i. Pengembangkan kebijakan untuk kemudahan dalam penyediaan tanah dengan harga terjangkau untuk pengembangan perumahan swadaya berkelompok bagi MBR. j. Penyediaan sarana, prasarana lingkungan dan utilitas pada lokasi atau kawasan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. 11

k. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang perumahan yang mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. l. Pengembangan skim pembiayaan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok yang mudah diakses. m. Memberikan kemudahan atau pembebasan biaya perizinan bagi penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. n. Membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada pihak -pihak yang dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. 4. Tingkat Masyarakat a. Penyampaian aspirasi tentang penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya berkelompok, sebagai salah satu pilihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di masyarakat. b. Pengorganisasian masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. c. Fasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah kepada berbagai akses sumberdaya perumahan. d. Bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya berkelompok. e. Bimbingan dalam pengelolaan lingkungan kawasan perumahan swadaya berkelompok. f. Penyediaan sumberdaya dalam bentuk tenaga kerja bangunan, bahan bangunan atau lahan yang sudah dimiliki (warisan, adat). 2.4. Dasar Pertimbangan Umum 1. Budaya Masyarakat (kearifan lokal). Indonesia yang terdiri dari berbagai suku yang mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda –beda ,hal ini berpengaruh pada kebiasaan bermukim. Faktor tersebut diatas sebagai pertimbangan dalam penyusunan pedoman 2. Geografi dan Geologi Wilayah Indonesia Secara geografi wilayah Indonesia terdiri dari kawasan pesisir/ 12

Yang perlu dipertimbangkan dalam menjalin kemitraan bahwa ada konsekuensi yang harus ”dibayar” dari jalinan kemitraan yang dibangun. Pemetaan mitra potensial dapat dilakukan dengan menggunakan tabel (sebagai contoh) di bawah ini: No

Nama Lembaga / Individu calon mitra

Bentuk kontribusi yang Diharapkan

1

Lembaga kredit mikro perumahan*

Pembiayaan pembangunan rumah

Kredit perumahan

2

LSM/NGO

Pengembangan kelembagaan Penyediaan KP/ Fasilitator masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

3

......

Bentuk Kemitraan

KET.

2) Hasil identifikasi mitra potensial ini adalah berupa daftar lembaga atau individu yang diharapkan dapat menjadi mitra dalam penyelenggaraan perumahan swadaya. Nama lembaga atau individu tersebut harus ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi dan memohon kesediaan mereka menjalin kemitraan dengan organisasi penyelenggara perumahan swadaya. d. Langkah 4 : Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) 1) Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perumusan masalah dan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun program serta rencana tindak untuk penanganan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan bagi anggota. Komponen rencana tindak mencakup: a) Daftar tujuan: tujuan adalah suatu kondisi yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. b) Daftar kegiatan: semua kegiatan yang perlu dan harus dilakukan untuk mencapai tujuan sekaligus mengatasi permalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki

37

1) Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Pengembangan Perumahan Swadaya Berkelompok a) Jumlah anggota yang membutuhkan rumah baru/perbaikan, b) Jenis mata pencaharian, c) Besarnya penghasilan tiap keluarga dan kesanggupan menyisihkan biaya per bulan untuk mengangsur perbaikan/ pemilikan rumah, d) Kesanggupan menabung sebelum proses pembangunan berlangsung, e) Sumber daya apa saja yang telah dimiliki? Seperti: tanah, dana, bahan bangunan dan keterampilan. 2) Identifikasi Kebutuhan Bantuan Teknis Bantuan teknis atau pendampingan adalah fasilitasi yang sangat diperlukan oleh MBR untuk dapat mengejar segala ketertinggalan dari kelompok masyarakat lainnya. Aspek ini tidak hanya sebatas aspek fisik saja melainkan juga berkenaan dengan aspek sosial (kelembagaan, pendidikan, dan keterampilan) dan ekonomi (fasilitasi peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber pendanaan, dan lain -lain). Dalam melakukan identifikasi kebutuhan bantuan teknis, fokusnya diarahkan pada bentuk bantuan dari luar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya, seperti: a) Dampingan pengembangan kelembagaan b) Dampingan dalam pengembangan disain/rancanangan bangunan c) Dampingan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan kredit perumahan. d) Bantuan teknis diberikan oleh seorang/sekelompok Konsultan Pembangunan (KP). c. Langkah 3 : Identifikasi Mitra Potensial dalam Pengembangan Perumahan Swadaya Berkelompok 1) Yang dimaksud dengan identifikasi mitra potensial ini adalah memetakan lembaga-lembaga atau individu-individu yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membantu penyelenggaraan perumahan swadaya. Bagaimanapun, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi perumahan swadaya berkelompok, perlu melakukan pengembangan jaringan. 36

3.

4.

5.

6.

perairan, daratan, perbukitan bahkan pegunungan. Secara Geologi tanah di Indonesia mempunyai karakteristik dan jenis yang berbeda yaitu dari lahan yang berair, tanah lunak, sedang dan keras dan wilayah– wilayah yang rawan gempa,banjir/longsor dan gelombang. Sumberdaya Alam. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan rumah. Sumberdaya tersebut ada yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat sehingga merupakan potensi yang dapat digunakan untuk menekan harga bahan bangunan. Sumberdaya Manusia. Penduduk Indonesia yang sebagian besar dalam strata pendidikan menengah merupakan potensi tenaga kerja yang relative murah. Dikaitkan dengan budaya masyarakat khususnya diperdesaan merupakan tenaga kerja yang cukup untuk pembangunan (gotong royong) Teknologi. Perkembangan teknologi dibidang perumahan saat ini cukup maju namun teknologi ini banyak yang tidak mampu dijangkau oleh MBR. Dalam Pedoman ini diperkenalkan teknologi yang mampu dipahami dan di jangkau oleh MBR dan sebanyak– banyaknya memanfaatkan bahan bangunan setempat. Ketentuan Persyaratan Rumah Layak Huni Rumah layak huni adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan ; keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas ruang serta kesehatan penghuninya. a. Keselamatan bangunan dipahami bahwa bangunan rumah harus kokoh berdiri pada landasan/pondasi yang mampu mendukung dan mampu melindungi dari pengaruh karakteristik alam. b. Kecukupan minimum luas ruang dipahami dipenuhi standard minimum luas ruang gerak manusia didalam rumah. c. Kesehatan bagi penghuninya dipahami bahwa rumah harus dibuat agar penghuninya terjamin kesehatannya khususnya dari pengaruh lingkungan.

13

BAB III KARAKTERISTIK PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 3.1. Lokasi 1. Di Perkotaan a. Terletak pada daerah yang tumbuh tidak terencana dan sebagian pada tanah bukan miliknya dan dekat dengan tempat-tempat strategis. b. Berkepadatan tinggi (KDB > 60%) c. Sebagian besar dibangun belu memenuhi persaratan layak huni d. Berfungsi ganda yaitu untuk usaha rumahan e. Sarana dan prasarana yang minimal/seadanya.

Tahap pemetaan dan perencanaan ini dapat dilakukan oleh tim/pokja yang ditetapkan melalui proses rembug warga atau pemberian kewenangan kepada kelompok tersebut oleh pengurus organisasi. Keberadaan fasilitator masyarakat atau konsultan pembangunan (KP) dalam mendampingi proses pemetaan dan perencanaan patut untuk dipertimbangkan dalam rangka memberi masukan dan memfasilitasi proses-proses yang dilakukan. Informasi mengenai ketersediaan dan kesediaan KP atau fasilitator masyarakat dapat diperoleh dari Asosiasi KP yang ada atau LSM/NGO setempat. Uraian langkah-langkah untuk tahapan pemetaan dan perencanaan adalah sebagai berikut: a. Langkah 1 : Identifikasi Permasalahan Pengembangan Perumahan Swadaya Berkelompok Identifikasi permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota dalam membangun perumahan. Permasalahan masing-masing anggota tersebut lalu dirumuskan sehingga menjadi permasalahan bersama. Proses identifikasi masalah ini dapat dilakukan melalui forum pertemuan anggota. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa daftar permasalahan bersama dalam pembangunan perumahan. Daftar permasalahan bersama ini akan menjadi bahan masukan dalam identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana tindak (action plan) bersama. Diantara bentuk masalah yang mungkin muncul adalah: 1) Permasalahan kelembagaan 2) Permasalahan pembiayaan 3) Permasalahan tanah 4) Permasalahan instrumen/ mekanisme pendukung 5) Permasalahan bahan bangunan/teknologi

2. Di Perdesaan a. Terletak menyebar diantara rumah-rumah penduduk lainnya yang layak huni dan dibangun pada tanah milik sendiri. b. Berkepadatan rendah (KDB < 60%) c. Dibangun dengan memanfaatkan bahan bangunan local d. Sebagian besar berfungsi hanya sebagai tempat hunian e. Sarana dan prasarana seadanya

14

6) Permasalahan informasi 7) Permasalahan peraturan bangunan/tata ruang 8) Permasalahan lainnya b. Langkah 2 : Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Pen-gembangan Perumahan Swadaya Berkelompok Tujuan identifikasi kebutuhan ini adalah untuk merumuskan bentuk-bentuk kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh organisasi dalam penyelenggaraan perumahan swadaya. Hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut: 35

f.

Organisasi yang telah terbentuk tersebut sebaiknya dicatatkan pada institusi atau lembaga yang mempunyai kewenangan dan legalitas untuk keperluan tersebut. Langkah 6 : Pemupukan Tabungan Perumahan Swadaya Berkelompok 1) Pemupukan tabungan perumahan swadaya merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota. Untuk itu segera setelah organisasi penyelenggaraan perumahan swadaya terbentuk dilakukan pemupukan tabungan perumahan swadaya. Mengenai mekanisme pemupukan tabungan tersebut hendaknya mengacu kepada kesepakatan dan kemampuan rata-rata anggota. 2) Dalam kegiatan ini dapat ditetapkan antara lain; jumlah tabungan perumahan swadaya berkelompok, jenis tabungan, mekanisme pengumpulan, dan mekanisme pengelolaan harus disepakati terlebih dahulu oleh semua anggota.

3. Tahap Pemetaan dan Perencanaan Tahap pemetaan dan perencanaan adalah proses identifikasi permasalahan dan potensi yang ada yang kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan langkah-langkah penanganan serta bentuk-bentuk kegiatan yang harus dilakukan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut dituangkan dalam jadwal pelaksanaan kegiatan yang terinci. Alur tahapan pemetaan dan perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut : SkemaTahapan Pemetaan dan Perencanaan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme Pembiayaan

(1) Identifikasi permasalahan Pengembangan Perumahan Swadaya

Permasalahan Pembiayaan (2) Identifikasi Kebutuhan

Pelaksana Pembangunan

Permasalahan Instrumen/ Mekanisme Pendukung

(4) Penyusunan rencana tindak (action plan)

Permasalahan Bahan bangunan/ teknologi Permasalahan Informasi

(5) Persiapan Penyelenggaraan

Pengadaan Utilitas Pengadaan Fasum dan fasos

Permasalahan Tanah

(3) Identifikasi Mitra Potensial

Pengadaan Lahan Penyusunan rencana/ bangunan disain

Permasalahan Kelembagaan

(6) Penyusunan Proposal

Permasalahan Peraturan Bangunan/Tata ruang Permasalahan lainnya…..

3.2. Cerminan Budaya 1. Diperkotaan a. Masih membawa kebiasaan dan kebudayaan asal (perdesaan) b. Lebih bersikap permisif c. Cenderung individu (keperdulian terhadap sesama dan lingkungan menurun). d. Menyediakan waktu lebih banyak untuk penghidupan. e. Sikap adaptasi tinggi 2. Diperdesaan a. Lebih mentaati aturan setempat (di Sumatra dan daerah lainya adat, Di Jawa angger-angger, Di Bali awig-awig, di Sulawesi siri). b. Budaya gotong royong masih tinggi c. Banyak waktu luang (sebagian memanfaatkan bekerja ke kota). d. Adaptasi kepada hal baru masih sulit. e. Lebih mengutamakan contoh/panutan. 3.3 Adaptasi Lingkungan. Dalam keadaan mendesak masyarakat Indonesia pada umumnya mampu menyesuaikan keadaan dengan memanfaatkan potensi yang ada / setempat sehingga muncul berbagai tipologi rumah yang dibangun oleh masyarakat.

(7) Pengajuan Proposal

34

15

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN RUMAH SECARA SWADAYA Secara umum ada dua pola yang terdapat di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Pola pertama adalah masyarakat membangun secara swadaya, dimana masyarakat atas prakarsa dan upaya membangun rumah atau perumahannya, baik individual maupun berkelompok. Pola kedua, masyarakat menggantungkan pada penyediaan (providing) yang dilakukan oleh pengembang atau pihak lainnya. Dalam menyelenggarakan pembangunan rumah atau perumahan semua pihak harus memenuhi ketentuan antara lain pasal 7 huruf (a) yaitu ; mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administrasi. Pada kenyataannya masalah administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai membangun rumah atau perumahan. 4.1. Memenuhi Ketentuan Persyaratan Administratif 1. Bukti kepemilikan tanah. a. Kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan dokumen berupa girik atau sertifikat tanah atas nama dirinya. b. Bukti ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. 2. Ijin dari Pemilik tanah a. Ijin dari pemilik tanah ini harus dibuktikan dengan suatu perjanjian secara tertulis. b. Perjanjian ini disarankan untuk disaksikan oleh pihak lain khususnya aparat wilayah setempat. 3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). a. IMB sebagai alat pengendali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). b. Sebelum melaksanakan pembangunan rumah atau perumahan harus dilengkapi dengan IMB. 4.2. Memenuhi Ketentuan Persyaratan Ekologis 1. Persyaratan ekologis berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan , baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam, 16

menjadi bahan masukan dalam langkah berikutnya yaitu pembentukan dan penyusunan kelengkapan organisasi. e. Langkah 5 : Pembentukan dan Penyusunan Kelengkapan Organisasi 1) Pembentukan organisasi dalam penyelenggaraan perumahan swadaya bertujuan untuk menggalang potensi diri MBR dan memecahkan persoalan bersama terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. 2) Proses Pembentukan organisasi dapat difasilitasi oleh berbagai kalangan yang peduli dan berkeinginan untuk membantu mengembangkan perumahan swadaya berkelompok. 3) Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan legitimasi atas pilihan kelembagaan yang menjadi kesepakatan sebagaimana telah tertuang dalam persiapan pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi dilakukan melalui sebuah forum pertemuan yang dihadiri oleh semua anggota. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan pembentukan organisasi adalah: 1) Waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan 2) Peserta dan undangan yang akan hadir dalam pertemuan 3) Kelengkapan pertemuan 4) Jadwal acara 5) Pemandu (fasilitator) yang akan memfasilitasi jalannya pertemuan 6) Notulen atau pencatat proses pertemuan Pokok bahasan dalam pertemuan ini adalah: 1) Pembentukan organisasi 2) Pemilihan pengurus 3) Penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi 4) Perumusan dan Penetapan mekanisme pemupukan dana penyelenggaraan perumahan swadaya Bentuk dan struktur kepengurusan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan, diupayakan menghindari struktur kepengurusan yang terlalu ”gemuk” karena cenderung mengakibatkan jalannya organisasi menjadi lambat. Hasil dari kegiatan ini adalah terlegitimasinya organisasi penyelenggaraan perumahan swadaya yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota. Di samping itu, dari kegiatan ini juga dihasilkan susunan kepengurusan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. 33

Ada beberapa pendekatan dalam pembentukan organisasi :yaitu berdasarkan Pendekatan wilayah (misalnya lingkungan RT,RW, kelompok pinggir kali,dan sebagainya) ; Pendekatan fungsional (misalnya kelompok buruh, pedagang,PNS,dan sebagainya) ; serta berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk seperti Pondok Pesantren, Organda, Serikat Pekerja) Sebelum pertemuan dilakukan perlu terlebih dahulu ditetapkan beberapa hal, diantaranya: 1) Waktu dan tempat rembug warga 2) Peserta rembug warga 3) Fasilitator rembug warga 4) Notulen atau pencatat proses rembug warga 5) Perlengkapan rembug warga Pokok bahasan dalam rembug ini diantaranya adalah: 1) Format atau bentuk organisasi penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. Ada beberapa alternatif pilihan bentuk organisasi yang dapat digunakan diantaranya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Koperasi, Perkumpulan, Yayasan, dan lain lain. Perlu dipaparkan pada forum rembug kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk organisasi tersebut. 2) Kerangka dasar aturan-aturan organisasi. Yang dimaksud dengan kerangka dasar aturan-aturan organisasi diantaranya adalah, kepengurusan dan sistem pemilihan pengurus, mekanisme pertanggung jawaban pengurus, dan lain-lain. 3) Pemilihan kader komunitas atau tenaga relawan (jika dibutuhkan). Kader komunitas atau tenaga relawan ini adalah orang yang bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga dalam pengembangan organisasi dan terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan perumahan swadaya 4) Waktu dan tempat pelaksanaan pembentukan organisasi. 5) Agenda rembug dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Peserta pertemuan adalah anggota yang telah sepakat untuk terlibat aktif dan menjadi pemanfaat dari penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. Proses pertemuan difasilitasi oleh salah satu peserta rembug yang disepakati bersama atau fasilitator/moderator yang telah ditetapkan. Proses dan hasil-hasil rembug harus dicatat oleh notulis yang telah ditunjuk sebelumnya. Notulensi maupun berita acara pertemuan harus didokumentasikan dengan baik. Catatan proses serta hasil-hasil keputusan rembug persiapan pembentukan organisasi ini akan 32

maupun dengan lingkungan social budaya, termasuk nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Untuk memenuhi persyaratan ini perlu dituangkan dalam rencana pembangunan rumah atau perumahan dalam bentuk desain perencanaan. 2. Desain perencanaan dapat berupa tulisan dan atau gambar dengan ketentuan : a. Ditinjau kelaikan lokasinya b. Melibatkan sepenuhnya pemilik rumah c. Dikonsultasikan dengan pemuka adat setempat d. Dikonsultasikan dengan masyarakat sekitar masyarakat)

(pendapat

e. Dipertimbangkan biaya yang mampu ditanggung oleh pemilik f.

Menjelaskan tahapan– tahapan pelaksanaanya.

4.3. Memenuhi Ketentuan / Persyaratan Teknis Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan bangunan kenyamanan bangunan serta kehandalan sarana dan prasarana lingkunganya. Persyaratan teknis ini sebagai acuan persyaratan layak huni.

Beban Sendiri

Angin/ Gelombang

Gempa

= gaya-gaya yang bekerja

Penurunan Tanah

pada bangunan

17

1. Pemenuhan Keselamatan Bangunan . Dalam upaya untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan perlu ditinjau aspek-aspek : a. Kelaikan lokasi. 1) Lokasi perlu ditinjau apakah terletak pada daerah yang rawan bencana. 2) Dalam keadaan tidak ada pilihan diupayakan pencegahannya yang di tuangkan dalam desain dan musyawarah dengan pihak terkait. b. Kestabilan/kekuatan daya dukung tanah. 1) Pengetahuan kekuatan dan kestabilan tanah dapat digunakan untuk menetapkan pilihan struktur dan konstruksi yang sesuai dengan persyaratan keselamatan. 2) Juga dapat untuk menentukan pilihan sistim drainase dan sistim sanitasi didalam rumah dan lingkungan. c. Tanah keras (sigma lebih besar atau sama dengan 1) dapat menggunakan berbagai konstruksi yang sesuai dengan kemampuan. d. Tanah lunak (sigma lebih kecil dari 1) disarankan untuk menggunakan konstruksi dan bahan bangunan yang relatif ringan. e. Kekokohan badan atau rangka bangunan 1) Badan bangunan disamping sebagai pelindung juga mempunyai fungsi penyangga atap sehingga harus kokoh. 2) Dipilih bahan bangunan yang sesuai dengan syarat kekokohan tersebut dan kemudahan mendapatkanya. 3) Struktur rangka lebih sesuai untuk bangunan ringan di tanah lunak, sedang penggunaan struktur dinding lebih sesuai untuk bangunan diatas tanah keras. 4) Penataan ruang simetris lebih baik dalam mendukung kekokohan bangunan. f. Penggunaan Bahan Bangunan 1) Bahan bangunan kayu lebih sesuai untuk pembuatan struktur rangka atau kuda-kuda, kusen / daun pintu dan jendela. 2) Bahan bangunan batu kali lebih sesuai untuk pondasi. 3) Bahan bangunan bata, batako, trass, sesuai untuk dinding pengisi, dalam hal akan digunakan sebagai struktur dinding penyangga harus di beri komponen perkuatan pada jarak 3 m. 4) Struktur penguat dapat dipilih beton bertulang (kolom praktis) atau dari kayu relatif tahan air. 5) Beton bertulang lebih fleksibel (luwes) untuk digunakan berbagai jenis struktur namun untuk penggunaan yang lebih rumit atau 18

4) Hasil kegiatan sosialisasi ini adalah terbangunnya pemahaman masyarakat (calon partisipan perumahan swadaya) terhadap konsep penyelenggaraan perumahan swadaya. Di samping itu melalui forum sosialisasi diharapkan terbangun kesepakatan awal rencana tindak lanjut pengorganisasian masyarakat. c. Langkah 3 : Penyepakatan Keikutsertaan dalam Penyeleng-garaan Perumahan Swadaya Berkelompok 1) Tujuan penyepakatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama di antara calon peserta penyelenggaraan perumahan swadaya untuk terlibat aktif dalam dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari persiapan sampai pemanfaatan dan pengelolaan. Penyepakatan atau komitmen bersama dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok ini dapat dilakukan dalam bentuk forum bersama yang dihadiri oleh semua calon peserta. Pada forum tersebut disusun aturan atau kesepakatankesepakatan yang harus dibentuk, aturan atau kesepakatan yang telah disusun tersebut lalu dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Pembentukan komitmen bersama ini dapat dilakukan dalam bentuk lain dan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi lokal masing-masing. Agenda forum penyepakatan keikutsertaan ini diantaranya : a) Penyepakatan warga yang berminat terhadap kegiatan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok, b) Penyepakatan perlu atau tidaknya pembentukan organisasi atau kelompok. Penyepakatan ini perlu dilakukan guna membangun rasa kebersamaan diantara seluruh calon peserta. Bagi calon peserta yang tidak berkeinginan untuk melanjutkan keterlibatan mereka akan lebih baik untuk tidak ikut serta dalam forum penyepakatan ini daripada mengundurkan diri pada saat proses penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok sedang berlangsung, karena akan sangat berpengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan. 2) Hasil dari kegiatan ini adalah berupa daftar peserta yang berminat dan sepakat untuk bergabung dalam organisasi penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. d. Langkah 4 : Rembug Persiapan Pembentukan Organisasi. Tujuan kegiatan rembug persiapan pembentukan organisasi ini adalah untuk mendapatkan format atau bentuk organisasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anggota, di samping itu tujuan lainnya adalah merumuskan kerangka dasar aturan-aturan organisasi. 31

6) Dunia usaha (corporate) dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), 7) Pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui program atau proyek pengembangan perumahan swadaya, 8) Atau pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepedulian dan berkeinginan untuk membantu proses penyelenggaraan perumahan swadaya bagi MBR. Yang perlu diingat bahwa proses identifikasi hendaknya melibatkan masyarakat serta tidak hanya berhenti sebatas identifikasi semata. Pelibatan masyarakat dalam proses identifikasi merupakan awal dari pembelajaran kepada masyarakat untuk bisa memahami kondisi yang ada di lingkungan mereka. b. Langkah 2 : Sosialisasi Mekanisme Penyelenggaraan Perumahan Swadaya. 1) Tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah membangun pemahaman calon peserta tentang perumahan swadaya berkelompok, serta memberikan prakarsa awal untuk mengembangkan dan mengorganisasikan diri melalui mekanisme kelembagaan lokal. 2) Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah: a) Penyadaran tentang persoalan-persoalan ketidak berdayaan masyarakat secara umum dan pengadaan perumahan yang layak huni, b) Pentingnya rumah sehat , c) Mekanisme penyelenggaraan perumahan swadaya yang berbasis kepada masyarakat, d) Peran dan fungsi lembaga terkait dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok, e) Pentingnya pengorganisasian masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. Materi sosialisasi ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Media bantu sosialisasi dapat berupa poster, leaflet, selebaran, atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan media bantu sosialisasi ini sangat membantu untuk membangun pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. 3) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui forum pertemuan yang diinisiasi oleh masyarakat atau pihak-pihak lainnya sebagaimana disebut di atas (pada langkah 1). Dalam pertemuan sosialisasi ini hendaknya juga menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah terkait, guna mendapatkan dukungan dalam keberlanjutan kegiatan. 30

bentang balok lebih dari 5 m atau penggunaan sebagai lantai atas harus konsultasi kepada ahlinya. 6) Bahan bangunan pasir,kerikil dan semen sebagai bahan bangunan beton bertulang atau untuk plesteran (pasir). 7) Tulangan beton dapat menggunakan baja beton atau bambu tahan air dengan teknik tertentu. Penutup atap Kerangka atap

Ventilasi dan pencahayaan Pendukung atap/badan

Luas ruang yang cukup

Pendukung bangunan/pondasi

g. Perawatan konstruksi / struktur 1) Perawatan perlu dilakukan untuk konstruksi kayu untuk menjaga kelapukan atau dimakan bubuk/hama. 2) Perawatan pada saat konstruksi atap dapat menggunakan oli bekas atau teer, sedang untuk konstruksi bawah, kosen, pintu dan jendela menggunakan cat atau kapur. 2. Pemenuhan Luas Ruang yang Cukup Ruang didalam rumah diperlukan segi kenyamanan agar anggota keluarga dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan nyaman meliputi : luas ruang yang cukup,suhu dan kelembaban ruang serta cahaya yang cukup. a. Luas Ruang Suatu bangunan rumah minimal 9 m2 / jiwa, sedapat mungkin menggunakan standar ideal 12 m2 / jiwa, ambang batas terendandah 7,2 m2 / jiwa. b. Kenyamanan Ruang Pemilihan letak, penggunaan bahan bangunan, pencahayaan dan penghawaan yang cukup baik, akan sangat mempengaruhi kenyamanan ruang dalam rumah, pilihan kegiatan didalam ruang, sistim buangan limbah. 19

1) Penerangan alami maupun buatan perlu disediakan dengan cukup baik untuk menerangi hidangan pada siang maupun malam hari (setera dengan 20 watt/TL); 2) Ventilasi atau lubang angin memudahkan pergantian udara dalam ruangan dengan udara luar yang segar. c. Kecukupan air bersih ; untuk daerah padat disarankan menggunakan PAM. d. Kemudahan dan keamanan memusnahkan sampah ( bak dan septic tank). Ruang tamu a. Perletakan ruangan yang mudah dicapai oleh tamu dari luar, maupun keluarga dari dalam; b. Penerangan dan bidang bukaan yang cukup untuk memberikan suasana nyaman Ruang Tidur a. Penempatan ruangan hendaknya dapat memberikan cukup ketenangan serta memungkinkan cahaya matahari dapat masuk. b. Dihindari silau matahari sore dan tempias hujan dengan memanfaatkan adanya pelindung atau teritis lebar dan tirai yang melindungi jendela; c. Penerangan yang cukup untuk ruang tidur adalah sekurang-kurangnya seluas sepersembilan kali luas ruang; untuk siang hari dan penerangan buatan disesuaikan kebutuhan. d. Pertukaran udara sebaiknya diupayakan dengan peranginan silang, lubang angin/ventilasi dengan luas sekurang-kurangnya seperlima luas jendela Ruang makan / keluarga a. Penempatan ruang makan sebaiknya mudah dicapai oleh semua anggota keluarga; b. Perletakan ruang makan sebaiknya berdekatan dengan dapur untuk memudahkan sirkulasi; Dapur a. Penataan ruang dalam dapur dipersiapkan dengan menyesuaikan kebiasaan keluarga dalam mengolah makanan. Kegiatan yang umum adalah mencuci bahan mentah, meracik, memasak dan menyajikan; b. Penyediaan lubang udara/ventilasi yang cukup, agar memudahkan pertukaran udara panas, asap, dam bau; c.

Penerangan cahaya alami dan buatan cukup; 20

a. Langkah 1 : Identifikasi MBR yang membutuhkan Rumah 1) Yang dimaksud dengan identifikasi MBR yang membutuhkan rumah, adalah proses penggalian informasi tentang MBR yang membutuhkan rumah layak huni, baik berupa pembangunan baru atau perbaikan rumah. Dalam pelaksanaan identifikasi hendaknya dilakukan pengelompokan antara yang membutuhkan pembangunan rumah baru dengan yang membutuhkan perbaikan rumah. Pengelompokan tersebut perlu dilakukan sejak awal karena pendekatan penyelenggaraan terhadap dua hal tersebut berbeda. 2) Tujuan identifikasi ini adalah mendapatkan data primer tentang kebutuhan masyarakat yang berada pada lokasi atau kawasan tertentu akan rumah yang layak huni dan mempunyai kemungkinan untuk ditindak lanjuti dengan kegiatan penyelenggaraan perumahan swadaya. 3) Hasil kegiatan identifikasi ini adalah daftar kepala keluarga yang membutuhkan rumah (perbaikan atau pembangunan rumah) dan berkeinginan untuk mengembangkannya secara berkelompok. Input yang dapat digunakan sebagai data awal dalam melakukan identifikasi diantaranya adalah: a) Database kebutuhan MBR akan rumah yang layak huni yang bisa didapat dari pemerintah daerah, b) Data dan informasi tentang MBR yang membutuhkan rumah yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat, c) Hasil pendataan tentang kebutuhan rumah oleh lembaga atau instansi terkait, d) Data dari pemerintah atau lembaga lokal di tingkat kelurahan, e) Sumber data lainnya. Pelaku Identifikasi kebutuhan akan rumah bagi MBR dapat dilakukan oleh berbagai kalangan yang peduli dan berkeinginan untuk membantu mengembangkan perumahan swadaya berkelompok, seperti: 1) Kelompok atau individu MBR yang berada dalam satu kawasan atau wilayah administratif tertentu yang berminat untuk mengembangkan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok, 2) LSM/NGO yang peduli untuk mengembangkan perumahan swadaya bagi MBR, 3) Asosiasi profesi yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan MBR, 4) Konsultan Pembangunan (KP) yang biasanya merupakan anggota LSM/NGO, konsultan atau asosiasi profesi, 5) Lembaga penelitian atau perguruan tinggi, 29

2. Tahap Persiapan di Tingkat MBR: Pengorganisasian MBR Dalam kaitan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok, pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal dalam membangun komunitas untuk mampu menyelenggarakan perumahan swadaya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka akan rumah yang layak huni. Alur langkah-langkah pengorganisasian masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok dapat digambarkan sebagai berikut : Langkah-langkah Pengorganisasian MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya. ALUR PENGORGANISASIAN MBR DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN SWADAYA Database Kebutuhan MBR akan Perumahan Data dan Informasi tentang kebutuhan rumah dari kelompok masyarakat Hasil pendataan kebutuhan rumah oleh lembaga atau instansi terkait Sumber data lainnya

(1) Identifikasi MBR yang membutuhkan Rumah (1b) Pengelompokan berdasarkan kebutuhan (Perbaikan atau pembangunan baru)

(2) Sosialisasi mekanism e Perumahan swadaya (4a) Rem(3) bug PerPenyepak siapan atan pembenKeikutsert tukan Or(4b) aan dalam ganisasi Pemilihan Penyeleng dan garaan Penetapan perumaha (5) Pemben- TPM/Kader han Organisasi tukan dan swadaya Penyusunan kelengkapan organisasi (6) Pemupukan Tabungan Perumahan swadaya

28

d. Penataan ruang yang memberi kemudahan dalam pemeliharaan kebersihan peralatan, ruang dapur serta bahan makanan yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan keluarga; e. Penggunaan bahan bangunan yang tidak mudah terbakar dan mudah dibersihkan. Kamar Mandi / WC a. Penyediaan ruang/kamar mandi dan jamban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan badan dapat ditempatkan di dalam bangunan atau di luar bangunan; b. Penyediaan lubang hawa/ventilasi dengan arah bukaan keluar agar sirkulasi udara lancer; c. Penerangan yang cukup diusahakan dari penerangan alami Ruang usaha keluarga. *) Penempatan ruang kerja bagi keluarga yang melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian di rumah, perlu mempertimbangkan kemungkinan gangguan yang ditimbulkan, sehingga tempat kerja tidak menggangu tempat tinggal keluarga maupun tetangga; Adapun jenis gangguan tergantung dari pekerjaan yang dilakukan misalnya : debu, sampah padat, suara, sampah padat, asap dan bau, sampah cair dan padat 3. Kesehatan Bagi Penghuninya a. Kesehatan penghuni rumah ditentukan oleh factor bangunan itu sendiri (intern) dan factor dari luar bangunan serta kegiatan penghuninya. b. Penggunaan bahan bangunan yang tidak mengganggu kesehatan. c. Desain bangunan yang baik dan benar ( tata ruang yang baik, perhitungan ventilasi dan bukaan untuk cahaya dll.)

Organisasi Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Tabungan Kelompok

4.4. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Swadaya Secara Individual / Perorangan 1. Kebutuhan Tenaga Kerja a. Pekerjaan pasangan batu meliputi ; pasangan bata/ batako, pasangan batu kali, pleteran dll. 1 (satu) orang tukag dibantu 1 (satu) orang pembantu dapat menyelesaikan pekerjaan : 1) Pasangan batu kali sebanyak = 0,25 m3 perhari kerja (8 jam) 2) Pasangan bata sebanyak = 12—15 m2 perhari kerja 3) Pasangan batako sebanyak = 20—25 m2 perhari kerja 4) Pekerjaan plesteran + acian = 9 m2 perhari kerja 5) Pekerjaan kayu meliputi ; pekerjaan “kasar” seperti kudakuda,gording,kaso, reng dll. 21

6) Dan pekerjaan ‘halus” seperti kosen,daun pintu, jendela, lisplank, furniture/ meubeler dll. 1 (satu) orang tukang dapat menyelesaikan pekerjaan : a) Konstruksi kayu “kasar” sebanyak = 0,25 m3 perhari kerja b) Pekerjaan kayu “halus” sebanyak = 0,1 m3 perhari kerja 7) Pekerjaan Beton Bertulang meliputi ; bekesting (cetakan), pembesian, adulan dan pengecoran, terdiri dari 1 (satu) orang tenaga pembesian, 1 (satu) tenaga bekesting, 2 (dua) tenaga adulan masing– masing dapat menyelesaikan pekerjaan : a) 1 orang tenaga pembesian dapat merakit = 0,25 ton per harikerja atau setara rakitan besi beton 9 m2 / hari kerja. b) 1 orang tenaga bekesting dapat menyelesaikan pekerjaan = 6 m2 c) 2 orang tenaga adulan dapat menyelesaikan pekerjaan 1,2 m3 per hari kerja. 8) Tenaga kerja tersebut diatas perlu diawasi oleh seorang pengawas (mandor) dengan keahlian semua pekerjaan dengan kapasitas 1 orang mandor mampu mengawasi tenaga 22 orang. 2. Kebutuhan Biaya Kebutuhan biaya pokok dalam pembangunan rumah ditentukan oleh beberapa hal yaitu : a. Pembelian tanah ; harganya sesuai dengan kondisi setempat b. Biaya administratif , meliputi biaya ; perencanaan (bila menggunakan jasa arsitek), perijinan dan lainya. c. Biaya untuk pembelian bahan bangunan dan kelengkapan rumah seperti; engsel, kunci, gerendel, teralis dll. d. Biaya finishing meliputi, pengecatan atau politur dll. e. Biaya listrik f. Kebutuhan air bersih seperti, sumur gali, pompa air dan jaringan distribusi didalam bangunan.

Proses persiapan di tingkat pemerintah (pusat dan daerah) dalam penyelenggaraan perumahan swadaya dapat digambarkan sebagai berikut : Tahap Persiapan: Perumusan dan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan 1) Lembaga Pendukung Penyelengaraan PePerumusan Kebijakan Nasional

Sosialisasi dan Penyepakatan Kebijakan Nasional

2) Mekanisme koordinasi Pelaksanaan 3) Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian

Perumusan Kebijakan Propinsi

Sosialisasi dan Penyepakatan Kebijakan Pro-

1) Lembaga Pendukung Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Tingkat 2) Mekanisme koordinasi Pelaksanaan Kebijakan tingkat 3) Mekanisme Pengawasan dan

Perumusan Kebijakan Kabupaten/

2) Mekanisme koordinasi Pelaksanaan Kebijakan tingkat Kabupaten/kota

Sosialisasi dan Penyepakatan Kebijakan

3) Penjaminan Ketersediaan tanah terjangkau untuk Perumahan/ Permukiman Terutama bagi 4) Mekanisme fasilitasi Informasi Tentang Sumber Daya yang Diperlukan dalam Pembangunan

3. Sumber Pembiayaan a. Sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai pihak namun yang paling utama adalah modal sendiri penghasilan perorangan meliputi : 1) Tabungan pribadi (biasanya sepertiga dari penghasilan)

22

1) Lembaga Pendukung Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Tingkat

27

Pemerintah Pusat

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota

Lembaga Pendukung Penye-lenggaraan perumahan Swadaya untuk Tingkat Nasional

Lembaga Pendu-kung Penyelengga -raan perumahan Swaaya untuk Tingkat Propinsi

Lembaga Pendukung Penyelenggaraan perumahan Swadaya untuk Tingkat Kabupaten/ Kota

Mekanisme koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk tingkat nasional

Mekanisme koordi-ai pelaksanaan kebijakan untuk ting-kat propinsi

Mekanisme koordinasi pelaksana-an kebijakan untuk tingkat kabupaten/kota

Mekanisme Pengawasan dan P en genda l i an P eny e leng ga raan Perumahan Swadaya untuk tingkat nasional

Mekanisme Pengaasan dan Pengen-alian Penyeleng-araan Perumahan Swadaya tingkat Propinsi

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan Swadaya untuk tingkat Kabupaten/Kota

Pedoman Umum Penyelenggaraan Perumahan Swadaya

Penerbitan Peraturan Daerah yang menunjang penyelenggaraan Perumahan Swadaya

Pengembangan program swadaya nasional

Mengembangkan kebijakan untuk kemudahan dalam penyediaan tanah dengan harga terjangkau untuk pengembangan perumahan swadaya bagi MBR

perumah-an

Jaminan kemudahan atau pembe-asan biaya dalam proses perizinan penyelenggaraan perumahan swa-aya

Pengembangan Akses terhadap informasi mengenai teknologi bangunan

Akses terhadap informasi menge-ai teknologi bangunan

Pengembangan kebijakan pembia-yaan yang menunjang penye-lenggaraan perumahan swadaya dan akses berupa skim pembiayaan subsidi bunga bagi KPR maupun insentif bagi pembangun dalam bentuk pembebasab PPN bagi penyelenggara perumahan swadaya nasional

Akses terhadap pembiayaan penyenggaraan perumahan swa-daya, atau penyediaan dana APBD bagi salah satu atau sebagian proses penyelenggaraan perumahan swadaya

2) Pendapatan tambahan yang didapat dari ; peserta arisan, menjual aset, menerima warisan, hadiah dari pihak lain, sumbangan tetangga/kerabat (adat di perdesaan) b. Sumber Pembiayaan diluar modal sendiri meliputi : 1) Fasilitasi sebagai anggota koperasi atau organisasi kemasyarakatan 2) Fasilitasi atau bantuan dari program- program pemerintah atau swasta (CSR) 3) Pinjaman dari Bank atau pihak lain 4) Bantuan dari donor. 4. Perizinan dan Pelaksanaan Pembangunan a. Perizinan 1) Memastikan status tanah dan penyelesaian status tanah (BPN) 2) Memastikan peruntukan tanah (Dinas Tata Ruang/Perkim yang berhubungan dengan penataan ruang) yang produknya berupa rincikan tata ruang (advice planning) 3) Izin Prinsip 4) Izin Lokasi 5) Ijin Mendirikan Bangunan, didasarkan pada site plan dan disain bangunan. 6) Perijinan yang berkaitan dengan pengadaan utilitas (listrik, air bersih, telepon). b. Persiapan Pembangunan Penentuan siapa fihak yang membangun : 1) Apakah dengan menggunakan jasa kontraktor 2) Apakah dikerjakan secara gotong royong, atau kombinasi diantara keduanya : sebagian oleh pemborong, sebagian secara gotong royong. c. Pembangunan Setelah adanya kepastian biaya pembangunan, dan selesainya perijinan sebagai prasyarat pembangunan, maka baru dilakukan pembangunan dengan cara berdasarkan kesepakatan, menggunakan pemborong atau tidak. 5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Pemanfaatan, setelah pembangunan dilakukan, dilanjutkan dengan penghunian. Setelah sebagian dihuni anggota, dilakukan pembentukan persatuan/perkumpulan penghuni yang dilakukan secara musyawarah. Bagi kawasan perumahan baru, persatuan/perkumpulan penghuni dapat juga dalam bentuk Rukun Tetangga/RT sesuai ketentuan yang berlaku.

26

23

4.5 Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Swadaya secara Berkelompok (organisasi) Penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok menjadi pilihan untuk dikembangkan mengingat keberadaan MBR kurang atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya perumahan. Berkelompok dapat diartikan sebagai upaya membangun kekuatan atau modal sosial (social capital) guna mengakses ke berbagai sumber daya yang ada. Penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok sebagai sebuah proses untuk memampukan, memartabatkan dan mensejahterakan masyarakat kemudian diartikan sebagai: 1. Upaya untuk memampukan (enabling) MBR dalam memenuhi kebutuhan perumahannya, 2. Upaya mendorong inisiatif dan kreasi MBR untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan perumahan dan permukimannya, 3. Upaya agar proses pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya dapat menghasilkan bentukan lingkungan permukiman yang teratur, perkembangannya sistematis dan terintregrasi dengan kawasan sekitarnya, 4. Upaya agar permukiman MBR dapat terlayani dengan sarana dan prasarana permukiman yang memadai. Dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok prinsip yang harus diterapkan secara konsisten oleh para pelaku adalah: 1. Mengacu pada peraturan yang berlaku, dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok bagi MBR tetap mengacu pada peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Lokasi penyelenggaraan perumahan swadaya harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang ada. 2. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, masyarakat diberi kesempatan seluas mungkin untuk mengembangkan inisiatif dan kreasinya dalam penyelenggaraan perumahan swadaya, 3. Mengembangkan keswadayaan dan potensi lokal, mengembangkan keswadayaan anggota dan potensi yang ada secara maksimal melalui penggalian sumberdaya yang ada dalam masyarakat, 4. Mengembangkan kebersamaan, dasarnya adalah secara individual MBR memiliki akses yang kurang terhadap berbagai sumber daya diluar dirinya. Kebersamaan dan kegotong-royongan (melalui KSM) dikembangkan dalam komunitas guna memperkuat keberdayaan, saling menutupi dalam berbagai kekurangan yang ada dan dalam rangka membangun modal sosial (social capytal), 24

5. Mendorong kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup, 6. Mengembangkan partisipasi dan keterpaduan, melibatkan semua pelaku terkait secara mandiri, seimbang dan harmonis serta menjalin keterpaduan dengan berbagai pihak. Keterpaduan masyarakat dikembangkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, 7. Mempermudah atau meminimalisir biaya perizinan dan mempermudah akses terhadap sumber daya. Sedapat mungkin masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan atau memperingan biaya perizinan dan mempermudah akses kepada sumber daya di luar dirinya dalam rangka percepatan penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. 4.6. Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Swadaya berkelompok (terorganisir) Skema 3.1. Alur Penyelenggaraan Perumahan Swadaya PERSIAPAN : PERUMUSAN KEBIJAKAN Perumusan kebijakan Tk. pusat Sosialisasi Kebijakan Nasional Perumusan kebijakan di tingkat Propinsi Sosialisasi Kebijakan Propinsi Perumusan kebijakan tingkat Kab/Kota Sosialisasi Kebijakan Kab/Kota Pengembangan Data Base Kebutuhan Perumahan Swadaya

PERSIAPAN : PENGORGANISASIAN MBR

DAN

PEMETAAN PERENCANAAN Identifikasi Masalah / Potensi Pengembangan Perumahan Swadaya

Identifikasi MBR yang Membutuhkan Rumah Layak huni Sosialisasi Mekanisme Penyelenggaraan PS

Penyusunan rencana tindak

Rembug warga persiapan Pembentukan Organisasi Pemilihan dan Penetapan Kader Komunitas Penyusunan kelengkapan organisasi

Penyusunan Proposal

Pengajuan Proposal

PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Perizinan dan Persiapan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pemanfaatan dan Penyusunan Mekanisme Pengelolaan

Pemupukan Tabungan

1. Tahap Persiapan di Tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah: Perumusan Kebijakan Tahap persiapan di tingkat pemerintah pusat dan daerah berupa persiapan kebijakan pendukung serta mekanisme fasilitasi dalam penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok. Gambaran kebijakan yang perlu dibuat atau dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan perumahan swadaya berkelompok antara lain: 25