MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN NOMOR : 19/KPTS/M/2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/ KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN, Menimbang

: a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : KEP-09/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; b. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan susunan kelompok kerja dan penambahan anggota sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor 15/KPTS/M/2007, c. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tim dimaksud, perlu untuk ditetapkan kembali pembentukan tim sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi /Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; 1

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318): 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Nomor : PER01/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordintor Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : KEP-01/M.Ekon/02/2008; 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Nomor : KEP09/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini disebut Kelompok Kerja.

KEDUA

: Kelompok Kerja meliputi bidang-bidang yang terbagi dalam: a. Kelompok Kerja I, Bidang Pembiayaan, Perpajakan dan Investasi; b. Kelompok Kerja II, Bidang Teknologi, Teknik Pembangunan dan Infrastruktur; c. Kelompok Kerja III, Bidang Perizinan dan Kemitraan; 2

d. Kelompok Kerja IV, Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; e. Kelompok Kerja V, Bidang Pengorganisasian Penghuni Rumah Susun.

KETIGA

: 1. Kelompok Kerja I, Pembiayaan, Perpajakan dan Investasi, bertugas: a. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah sistem pembiayaan, perpajakan dan investasi; b. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas kemungkinan-kemungkinan pemberian insentif atas pembiayaan, perpajakan dan investasi, dan biaya-biaya lain kepada pengembang dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan rumah susun; dan c. menyiapkan usulan program terkait dengan pembiayaan, perpajakan dan investasi dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. 2. Kelompok Kerja II, Bidang Teknologi, Teknik Pembangunan dan Infrastruktur bertugas: a. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah infrastruktur rumah susun yang mencakup prasarana, sarana dan utilitas; b. melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur rumah susun dan memberikan rekomendasi atas peraturan perundang-undangan yang diperlukan bagi percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; c. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi terkait dengan keikutsertaan badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun; d. mengidentifikasikan teknologi dan teknik pembangunan rumah susun yang tersedia; e. merumuskan teknologi dan teknik pembangunan rumah susun yang tepat guna; dan f.

melakukan evaluasi atas penerapan teknologi dan teknik pembangunan rumah susun.

3. Kelompok Kerja III, Bidang Perizinan dan Kemitraan, bertugas: a. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah perizinan dan kemitraan terkait dengan pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun; b. membuat usulan kemudahan prosedur perizinan terkait; c. merumuskan pola kerjasama/kemitraan antar pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; d. mengupayakan peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan e. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi terkait dengan keikutsertaan badan usaha; 4. Kelompok Kerja IV, Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 3

bertugas : a. mendata dan menginventarisasi tanah negara yang dimungkinkan untuk digunakan dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; b. melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah pertanahan, penataan ruang, pengembangan kawasan serta keserasian dengan lingkungan hidup; dan c. menyiapkan usulan program terkait dengan pertanahan, penataan ruang dan lingkungan hidup dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. 5. Kelompok Kerja V, Bidang Pengorganisasian Penghuni Rumah Susun bertugas : a. melakukan kajian strategis atas masalah pengorganisasian penghuni rumah susun; b. merumuskan metode pengorganisasian penghuni rumah susun terkait pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; c. menyiapkan informasi dan tata laksana pembentukan/pengorganisasian perhimpunan penghuni rumah susun terkait dengan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan d. membantu Tim Pelaksana melaksanakan sosialisasi pembentukan/ pengorganisasian penghuni rumah susun dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang terkait pelaksanaan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. KEEMPAT

: Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Kelompok Kerja dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini.

KELIMA

: Kelompok Kerja wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-01/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

KEENAM

: Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja dapat dibantu oleh para pakar, akademisi, pemerhati dan ahli yang memiliki pengalaman dan keahlian yang diperlukan.

KETUJUH

: a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di kawasan Perkotaan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan pembangunan rumah susun Nomor 15/KPTS/M/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di kawasan Perkotaan Nomor 15/KPTS/M/2007 diserahkan dan dilanjutkan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan ini, sesuai 4

dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini.

KEDELAPAN

Setiap biaya untuk mendukung kegiatan Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN

: Sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Kerja selain dari Kelompok Kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini.

KESEPULUH

: Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J A K A R T A pada tanggal 10 Maret 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN,

MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

TEMBUSAN : 1. Wakil Presiden RI 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Pekerjaan Umum 6. Menteri Sosial 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Menteri Pertahanan 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional 10. Direktur Utama Bank Tabungan Negara 11. Direktur Utama PLN 12. Ketua Umum APERSI 13. Ketua Umum REI 14. Gubernur Provinsi

5

Lampiran : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : 19/KPTS/M/2008 Tanggal : 10 Maret 2008 Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN

Kelompok Kerja I Bidang Pembiayaan, Perpajakan dan Investasi

1. 1.

2. 3. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, Deputi Sarana dan M.Sc. Prasarana

4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kedudukan dalam Tim 5. Ketua/merangkap anggota

2.

Ir. Budi Hidayat, M.Ing Sc.

Direktur Permukiman dan Perumahan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Wakil Ketua/ merangkap anggota

3.

Djalintar Sijabat

Direktur Peraturan Perpajakan I

Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan

Anggota

4.

Ir. Tito Murbaintoro, MM

Deputi Bidang Pembiayaan

Kedeputian Pembiayaan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Anggota

5.

Ir. Danny Sutjiono

Direktur Bina Program

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU

Anggota

6.

Drs. Adriansyah

Direktur Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan

Anggota

7.

Drs Parluhutan Hutahean, MA

Direktur Anggaran I

Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan

Anggota

8.

Dr. Ir. Leonard Tampubolon, MA

Direktur Keuangan Negara

Kedeputian Bidang Ekonomi,

Anggota

Brigjen TNI Ali Yusuf Susanto

Direktur Fasjas

Direktorat Jenderal Kuathan, Departemen Pertahanan

Anggota

10.

Saud Pardede

Direktur Treasury

PT. Bank Tabungan Negara

Anggota

11.

Purwadi

Direktur Kredit

PT. Bank Tabungan Negara

Anggota

12.

Ir. Siti Iswari

Kepala Biro Dukungan Pengawasan Pengelolaan Penyelenggaraan Kekayaan Negara

Kantor Wakil Presiden

Anggota

No.

9.

Nama

Jabatan

Intansi


6

No.

Nama

Jabatan

Intansi

Kedudukan dalam Tim 5. Anggota

1. 13.

2. Drs. Baharuddin Abubakar

3. Kepala Biro Moneter dan Keuangan

4. Kedeputian Sekretariat Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi

14.

Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS

Asisten Deputi Urusan Perumahan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota

15.

Dr. Salip Ak, MSc

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan

Anggota

16.

Drs. Tamim Syaifudin

Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit

Kedeputian Pembiayaan

Anggota

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

17.

Drs. Eddy Pudjianto, MSi

Asisten Deputi Pola Pembiayaan


Anggota

18.

Ir. Eko Djoeli Heri Poerwanto, MCP

Asisten Deputi Urusan Penyediaan Rumah Tidak Bersusun

Kedeputian Bidang Perumahan Formal. KementerianNegara Perumahan Rakyat

Anggota

19.

Ir. Kuswardono, MCP

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Anggota

20.

Ir. Iwan Noerwanto, Msoc , Sc

Plt. Asdep Pengembangan Sistem Pembiayaan


anggota

21

Ir. Eddy Dharmawan, M.Bus

Kepala Divisi Perencanaan Pelaksanaan Sekretariat Tetap Bappertarum PNS

Bapertarum-PNS

Anggota

22.

Bonai Subiakto

Kepala Pengembangan Produksi dan Pemasaran

PT. SMF

Anggota

23.

Nurhadiah

Kepala Biro Peningkatan Kesejahteraan Peserta

PT. Jamsostek

Anggota

24.

Hakiki Indrajat

Direktur Keuangan

Perum Perumnas

Anggota

25

Kolonel (Purnawirawan) Drs. YD Tamba

Staf Ahli YKPP

YKPP

Anggota

7

Kelompok Kerja II Bidang Teknologi, Teknik Pembangunan dan Infrastruktur No.

Nama

Jabatan

Intansi


1. 1.

2. Ir. Budi Yuwono, Dipl, SE

3. 4. Direktur Jenderal Cipta Direktorat Jenderal Cipta Karya, Karya Departemen Pekerjaan Umum

2.

Ir. Antonius Boediono, MCM

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

3.

Eddi Widjiono

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara

Perusahaan Listrik Negara

anggota

4.

Drs. Afiadi Hasibuan

Direktur Pengembangan Wilayah

Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri

Anggota

5.

Ir. Agoes Triboesono, M.Eng

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Anggota

6.

Ir. Guratno Hartono, M.Bc.

Direktur Pengembangan Permukiman

Direktorat Jenderal Listrik Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

7.

Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS

Asisten Deputi Urusan Perumahan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota

8.

Ir. Mirna Amin, MT

Ir. Rahim Siahaan

10.

Ir. Nana Terangna Ginting Dipl. EST.

Kedeputian Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kedeputian Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Departemen Pekerjaan Umum

anggota

9.

Asisten Deputi Urusan Penyediaan Rumah Susun Asisten Deputi Keterpaduan Prasarana Kawasan Kepala Puslitbangkim

11.

Ir. Andi Zainal A. Dulung, MCM, M.Sc

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Anggota

12.

Ir. Lukman Hakim , M.Sc.

Kepala Pusat Pengembangan Perumahan Asisten Deputi Urusan Rumah Khusus

Kedeputian Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Anggota

13.

Ir. Atik Niene Nierani, M.Si

Plt. Asisten Deputi Urusan Penyediaan PSU


Anggota


Anggota

Anggota

Anggota

8

Kelompok Kerja III Bidang Perizinan dan Kemitraan No

Nama

Jabatan

Intansi


1. 1.

2. Drs. Syamsul Arief Rivai

3. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah

4. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negari

2.

Ir. Haryo Sasongko, MSc

Direktur Perkotaan

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri

3.

Dr. Ir. Bastari Pandji Indra

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta


anggota

4.

Sri Maharani, SH

Direktur Konsolidasi Tanah

Badan Pertanahan Nasional

anggota

5.

Ir. Pangihutan Marpaung

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Perumahan


anggota

6.

Ir. Kuswardono, M.CP

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran


anggota

7.

Ir. Tri Wahyusidi

Kepala Bidang Pengembangan Rumah Susun


anggota

8.

Ir. Fuad Zakaria

Ketua Umum DPP APERSI

DPP – APERSI

anggota

9.

Ir. F. Teguh Satria, MM

Sekretaris Jenderal DPP REI

DPP – REI

anggota


Kelompok Kerja IV Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup No.

Nama

Jabatan

Intansi


1. 1.

2. Ir. Bambang Eko, HN

3. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,

4. Kedeputian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional

2.

Effendi, SH, MH

Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

Kedeputian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional


3.

Ir. Lucky Eko Wuryanto, MSc

Direktur Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan

Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota

9

No.

Nama

Jabatan

Intansi

Kedudukan dalam Tim 5. Anggota

1. 4.

2. Drs. Sofyan Bakar, MSc

3. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

4. Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri

5.

Drs. Paruli Lubis, MBA

Direktur Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan

Anggota

6.

Dr. Ir. Ruchayat Deni Djakapermana, M.Eng

Direktur Penataan Ruang Nasional

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

Anggota

7.

Ir. Himawan Arief S.MT

Direktur Utama

Perum Perumnas

Anggota

8.

Brata Antakusuma

Ir. Bambang Setyabudi, MURP

Kedeputian Bidang Usaha Jasa Lainnya, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kedeputian Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Anggota

9.

Asisten Deputi Urusan Usaha Kawasan Industri dan Perumahan Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan

10.

Dr. Drs. H. Muhammad Dimyati, MSc. Bhakti Parikesit, SH. LLM

Kedeputian Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kedeputian Hukum, Sekretariat Kabinet RI

anggota

11.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Skala Besar Kepala Bagian Anggaran Negara dan Jasa Konstruksi, Biro Per-ekonomian dan Industri,

Anggota

Anggota

Kelompok Kerja V Bidang Pengorganisasian Penghuni Rumah Susun No.

Nama

Jabatan

Intansi


1. 1.

2. Drs. Ghazali Situmorang. A.PT.M.Sc. PH

3. Sekretaris Jenderal

4. Sekretariat Jenderal, Departemen Sosial

2.

Drs. Natsir Abdullah, MSi

Kepala Pusat Penyuluhan Sosial

Departemen Sosial

3.

Dr. Sonya Priyadharsini

Kepala Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat

Kedeputian Sekretariat Wakil Presiden RI Bidang Kesra

anggota

4.

Ir. Widianto Adiputro, Dipl SE

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya


anggota


10

No.

Nama

1. 5.

2. Ir. Tonno Suprapnoto S, SH. CES.

1. 6.

2. Drs. Eka Atmaja Baskarahadi, MURP

7.

Jabatan

Intansi

Kedudukan dalam Tim 5. anggota

3. Asisten Deputi Urusan Perumahan, Pertanahan dan Air Bersih Pengentasan Kemiskinan 3. Kasubdit Penataan kawasan Kumuh Perkotaan

4. Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 4. Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri

5. anggota

Agus Sumargiarto, SH

Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas


anggota

8.

Renaldy, SE, MBA

Plt. Kepala Biro Umum


anggota

9.

Dra. Yvone L Tarore, MA

Kepala Bidang Rumah Cagar Budaya dan Rumah Khusus Lainnya, Asdep Penyediaan Rumah Khusus.


anggota

Ditetapkan di J A K A R T A pada tanggal 10 Maret 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN,

MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

11

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents