MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANMENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
65
TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKANTIM IAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERAN
PERUMAHANRAKYAT
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Secara Elektronik (e-procurement) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perumahan Rakyat.
Mengingat :
1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara RepuMik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan ban Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangIJasa Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangIJasa Pemerintah; 10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Secara Elektronik .(eProcurement) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Prumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2011.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
KESATU
: Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perumahan Rakyat sebagai pengelola pelelangan secara elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Pegawai ~ ~ ~ ~ . tmemenuhi e l a h persyaratan: 1. pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
2. memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan manajerial, memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 3. tidak merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) I Pokja Pengadaan 1 Pejabat Pengadaan; 4. tidak wajib memiliki rertiikat keahlian pengadaan barangljasa Pemerintah.
KETIGA
: Organisasi LPSE Kementerian Perumahan Rakyat mencakup : 1. Tim Pengarah; dan 2. Perangkat Organisasi yang terdiri atas: a. kepala LPSE; b. sekretariat LPSE; c. unit administrasi sistem elektronik; d. unit registrasi dan verifikasi; dan e. unit layanan dan dukungan.
KEEMPAT
: Organisasi LPSE Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana KETIGA mempunyai tugas dan dimaksud dalam diktum menyelenggarakanfungsi sebagai berikut : 1. Tim Pengarah a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan tugas dan penyelenggaraan fungsi LPSE yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi LPSE Kementerian Perumahan Rakyat. b. Tim Pengarah menyelenggarakan fungsi : 1) melakukan pengawasan terhadap pdaksanaan seluruh kegiatan LPSE; dan 2) melaporkan seluruh kegiatan tugas dan fungsi LPSE Kementerian Perumaharan Rakyat kepada Menteri Perumahan Rakyat secara berkala. Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE. a. Tugas LPSE Kementerian Perumahan Rakyat yaitu : 1) memfasilitasi pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan; 2) memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan I Panitia Pengadaan 1 Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
3) memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan / Panitia Pengadaan 1 Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barangljasa secara elektronik; 4) memfasilitasi penyedia barang / jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat; dan 6) dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi nonPemerintah melaksanakan pengadaan barangljasa secara elektronik. b. Fungsi LPSE Kementerian Perumahan Rakyat yaitu : I ) penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barangljasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 2) pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan infrastruktur; 3) pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan 4) pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 3. Sekretariat LPSE a. Sekretariat LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pernbinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. b. Sekretariat LPSE menyelenggarakanfungsi: 1) koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait; 2) penyelenggaraan ketatatusahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; 3) pengelolaan sarana dan prasarana dan sumber daya, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE. 4. Unit Administrasi Sistem Elektronik a. Unit administrasi sistem elektronik mernpunyai tugas melaksanakarr .pengdolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); b. Unit administrasi sistem elektronik menyelenggarakanfungsi: 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; .-
2) penanganan perrnasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; 3) pemberian inforrnasi kepada LKPP tentang kendala, teknis yang terjadi di LPSE; dan 4) pelaksanaan instruksi tenis dari LKPP.
5. Unit Registrasi dan Verifikasi a. Unit registrasi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan registrasi; b. Unit registrasi dan verifikasi menyelenggarakanfungsi: 1) pelayanan pendaftaran Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 2) penyampaian inforrnasi kepada calon Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 3) verifikasi seluruh dokumen dan inforrnasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 4) pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 6. Unit Layanan dan Dukungan a. Unit layanan dan dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). b. Unit layanan dan dukungan mempunyai fungsi: 1) pemberian layanan konsultansi mengenai proses pengadaan barangljasa secara elektronik; 2) pemberian inforrnasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistern Pengadaan Secara Elektronik; 3) penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; 4) pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). :
KEENAM
Kepala LPSE Kementerian Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi bertanggung jawab kepada Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pengarah.
: Pegawai negeri yang 'ditugaskan kepada LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan yang besarnya sesuai kemampuan Kementerian Perumahan Rakyat dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja.
KETUJUH
: Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan LPSE dengan memperhatikan beban kerja.
KEDELAPAN
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KernenterianPerumahan Rakyat.
KESEMBllAN
: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan BarangIJasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEPULUH-
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 13 A p r i l 2012 MENTEY PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ternbusan: 1. Menteri PPNA<epalaBappenas; 2. Menteri Komunikasi dan Informasi; 3. Kepala LKPP; 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; 5. Pertinggal.
Daftar terlampir Nomor Tanggal Hal
: 17 April 2012 : Penyampaian Keputusan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perumahan Rakyat.
1. Ir. Pangihutang Marpaung 2. Dr. Ir. lskandar Saleh, MCP. MA. 3. Ir. Sri Hartoyo, Dipl, SE. MM. 4. Dr. Ir. Hazaddin T. Sitepu, MM 5. Ir. Jamil Anshari, SH. MM 6. Helson Siagian, Ph.D 7. Muhamad Abduh 8. Ir. Efendi Manurung 9. Rezky Gauthama, S.Kom, M.Si 10. Yudi Risyudi, A.Md 11. Suhendra, ST 12. Edwin Muldiana, S.Kom k' 13. Emir Suryo Guritno, SH. SE 14. Para Asdep di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 15. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat t 16. Kepala BLU 17. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan I 18. Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Tambah para tembusan
-. .
-
-
- ---
-Lampiran Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 65 Tahun 2012 -Tanggal: 1 3 A p r i l 2012
-
SUSUNAN ANGGOTA TIM IAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERlAN PERRUuMMN RAKYAT -.
NO
NAMA
JABATAN DALAM KEDINASAN
JABATAN DAIAM LPSE
Deputi Bidang Perumahan Formal
Ketua
Sekretaris Kementerian Perurnahan Rakyat
Anggota
TIM PENGARAH
1
Ir. Pangihutan Marpaung
2
Dr. Ir. lskandar Saleh, MCP, MA
3
Ir. Sri Hartoyo, Dipl., SE., ME
Deputi Bidang Pernbiayaan
Anggota
4
Dr. Ir. Hazaddin T. Sitepu, MM
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Anggota
5
Ir. Jarnil Anshari, SH., MM
Deputi Bidang Perumahan Swadaya
Anggota
6
Helson Siagian, Ph.D.
Staf Khusus Bidang Pengendalian Program Strategis.
Anggota
7
Muhamad Abduh
Penasehat Menteri Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Bidang Program Lintas Sektor
Anggota
PERANGKAT ORGANlSASl
-
-
NAMA
JABATAN DALAM KEDINASAN
JABATAN DALAM LPSE
1
Ir. Efendi Manurung
Kabid Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Asdep Perencanaan Perurnahan Formal
Kepala LPSE
2
~ e z k Gauthama, y S.Kom., M.Si
Staf Asdep Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak
Sekretaris LPSE
3
Yudi Risyudi, A.Md
Staf Biro Perencanaan dan Anggaran
Administrator LPSE
4
Suhendra, ST
Staf Biro Perencanaan dan Anggaran
Verifikator LPSE
5
Edwin Muldiana, S.Korn
Non Pegawai Negeri pada Biro Perencanaan dan Anggaran
Verifikator & Trainner LPSE
6
Emir Suryo Guritno, SH.,SE
NO
-
- ., , Non Pegawai Negeri pada Biro Perencanaan dan Anggaran
Helpdesk & Trainner LPSE
REPUBLIK INDONESIA
-
