MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 02/PERMEN/M/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/PERMEN/M/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Menimbang
:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang perumahan rakyat dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2007;
1
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/418/M.PAN/2/2008, Perihal Usul Pembentukan Satuan Kerja Tetap Dan Peningkatan Status Bidang Fasilitasi Pembiayaan Menjadi Pusat Pembiayaan Perumahan Yang Menerapkan PPK-BLU, Tanggal 12 Februari 2008. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/PERMEN/M/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 Kementerian Negara Perumahan Rakyat terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Sekretariat Kementerian Negara; Deputi Bidang Pembiayaan; Deputi Bidang Pengembangan Kawasan; Deputi Bidang Perumahan Swadaya; Deputi Bidang Perumahan Formal; Staf Ahli; Pusat Pengembangan Perumahan; Pusat Pembiayaan Perumahan; Inspektorat.
2. Bagian keempat, ketentuan Pasal 78 s/d 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Keempat Asisten Deputi Pola Pembiayaan Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Asisten Deputi Pola Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. b. c.
penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pola bantuan pembiayaan kawasan; penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pola bantuan pembiayaan perumahan formal; penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pola bantuan pembiayaan perumahan swadaya.
2
Pasal 79 Asisten Deputi Pola Pembiayaan terdiri dari : a. b. c.
Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Pengembangan Kawasan; Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Formal; Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya. Pasal 80
Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pola bantuan pembiayaan pengembangan kawasan. Pasal 81 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) dan Kawasan Khusus;
b.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). Pasal 82
Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Pengembangan Kawasan terdiri dari : a.
Subbidang Pembiayaan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) dan Kawasan Khusus;
b.
Subbidang Pembiayaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). Pasal 83
(1) Subbidang Pembiayaan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) dan Kawasan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) dan Kawasan Khusus. (2) Subbidang Pembiayaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). Pasal 84 Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pola bantuan pembiayaan perumahan formal. Pasal 85 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:
3
a.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan formal konvensional;
b.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan formal syariah. Pasal 86
Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Formal terdiri dari: a. b.
Subbidang Pembiayaan Formal Konvensional; Subbidang Pembiayaan Formal Syariah. Pasal 87
(1) Subbidang Pembiayaan Formal Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan formal konvensional. (2) Subbidang Pembiayaan Formal Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan formal syariah. Pasal 88 Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pola bantuan pembiayaan perumahan swadaya; Pasal 89 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan swadaya konvensional;
b.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan swadaya syariah. Pasal 90
Bidang Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya terdiri dari : a. Subbidang Pembiayaan Swadaya Konvensional; b. Subbidang Pembiayaan Swadaya Syariah. Pasal 91 (1)
Subbidang Pembiayaan Swadaya Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan swadaya konvensional.
(2)
Subbidang Pembiayaan Swadaya Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan swadaya syariah.
3. Ketentuan Pasal 92 s/d 95 dihapus. 4. Bagian keenam, ketentuan Pasal 112 s/d 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
4
Bagian Keenam Asisten Deputi Mobilisasi Dana Pasal 112 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Asisten Deputi Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sumber pembiayaan pasar primer perumahan;
b.
penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sumber pembiayaan jangka panjang perumahan;
c.
penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sumber pembiayaan pasar modal. Pasal 113
Asisten Deputi Mobilisasi Dana terdiri dari : a. b. c.
Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Primer Perumahan; Bidang Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Perumahan; Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Modal. Pasal 114
Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Primer Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sumber pembiayaan pasar primer perumahan. Pasal 115 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Primer Perumahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang lembaga Bank;
b.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang lembaga bukan Bank. Pasal 116
Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Primer Perumahan terdiri dari: a. b.
Subbidang Lembaga Bank; Subbidang Lembaga Bukan Bank. Pasal 117
(1) Subbidang Lembaga Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang lembaga Bank. (2) Subbidang Lembaga Bukan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang lembaga bukan Bank.
5
Pasal 118 Bidang Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sumber pembiayaan jangka panjang perumahan. Pasal 119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Perumahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan dana asuransi dan jaminan sosial;
b.
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan dana pensiun. Pasal 120
Bidang Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Perumahan terdiri dari: a. Subbidang Pembiayaan Dana Asuransi dan Jaminan Sosial; b. Subbidang Pembiayaan Dana Pensiun. Pasal 121 (1) Subbidang Pembiayaan Dana Asuransi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan dana asuransi dan jaminan sosial. (2) Subbidang Pembiayaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan dana pensiun. Pasal 122 Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sumber pembiayaan pasar modal. Pasal 123 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pasar modal konvensional;
b.
penyiapan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pasar modal syariah. Pasal 124
Bidang Sumber Pembiayaan Pasar Modal terdiri dari : a. b.
Subbidang Pasar Modal Konvensional; Subbidang Pasar Modal Syariah.
6
Pasal 125 (1)
Subbidang Pasar Modal Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pasar modal konvensional.
(2)
Subbidang Pasar Modal Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pasar modal syariah.
5. Ketentuan Pasal 126 s/d 129 dihapus. 6. Pada Bab IX, Ketentuan Pasal 393 s/d 396 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IX PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 393 (1) (2)
Pusat Pengembangan Perumahan adalah unsur penunjang Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pusat Pengembangan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Pasal 394
Pusat Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum. Pasal 395 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.
dalam
pasal
394,
Pusat
pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan formal; pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan swadaya; pelaksanaan administrasi Pusat.
7
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 396 Pusat Pengembangan Perumahan terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Tata Usaha; Bidang Pengembangan Kawasan; Bidang Perumahan Formal; Bidang Perumahan Swadaya.
7. Ketentuan Pasal 397 s/d 399 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 400 s/d 412 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 400 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan, keuangan, tata persuratan, administrasi kepegawaian, penyiapan penyusunan informasi dan pelaporan, tata laksana, serta pengelolaan peralatan di lingkungan Pusat Pengembangan Perumahan. Pasal 401 Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan pengembangan kawasan perumahan.
Pasal 402 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
dalam
Pasal
401,
Bidang
a. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar; b. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. Pasal 403 Bidang Pengembangan Kawasan terdiri dari: a. Subbidang Kawasan Skala Besar; b. Subbidang Kawasan Khusus. Pasal 404 (1) Subbidang Kawasan Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. (2) Subbidang Kawasan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kawasan Khusus.
8
Pasal 405 Bidang Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, fasilitasi pembangunan dan pengelolaan perumahan formal, beserta lingkungan perumahan. Pasal 406 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bidang Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan program, anggaran dan fasilitasi penyediaan Rumah Susun Sederhana (Rusuna); b. penyiapan program, anggaran dan fasilitasi penyediaan Prasarana, Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum Perumahan Sederhana Sehat dan Rumah Khusus (PSU RSH dan Rusus). Pasal 407 Bidang Perumahan Formal terdiri dari: a. Subbidang Penyediaan Rumah Susun Sederhana (Rusuna); b. Subbidang Penyediaan Prasarana, Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum Perumahan Sederhana Sehat dan Rumah Khusus (PSU RSH dan Rusus). Pasal 408 (1) Subbidang Penyediaan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi penyediaan rusuna; (2) Subbidang Penyediaan Prasarana, Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum Perumahan Sederhana Sehat dan Rumah Khusus (PSU RSH dan Rusus) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyediaan prasarana sarana lingkungan dan utilitas Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Khusus (Rusus). Pasal 409 Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kebijakan pembangunan rumah, lingkungan dan perumahan swadaya melalui penyusunan rencana, program dan anggaran. Pasal 410 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 409, Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan program, anggaran dan fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya; b. penyiapan program, anggaran dan fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan perumahan swadaya.
9
Pasal 411 Bidang Perumahan Swadaya terdiri dari: a. Subbidang Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas; b. Subbidang Peningkatan Kualitas Lingkungan. Pasal 412 (1)
Subbidang Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya, beserta prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum.
(2)
Subbidang Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, fasilitasi peningkatan kualitas perumahan swadaya, beserta prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum.
9. Ketentuan Pasal 413 dihapus. 10. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IX A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IX A PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 412 A (1) Pusat Pembiayaan Perumahan adalah unsur penunjang Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. (2) Pusat Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Pasal 412 B Pusat Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan pembiayaan perumahan. Pasal 412 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 B, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan formal; b. pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan swadaya; c. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
10
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 412 D Pusat Pembiayaan Perumahan terdiri dari: a. Bagian Umum. b. Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Formal; c. Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Swadaya. Pasal 412 E Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi dan pengelolaan keuangan. Pasal 412 F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 E, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan; b. penyiapan bahan penyusunan akuntansi dan pelaporan; c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, tata persuratan dan aset Pusat Pembiayaan Perumahan. Pasal 412 G Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Keuangan dan Anggaran; b. Subbagian Akuntansi; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 412 H (1) Subbagian Keuangan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran. (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan kas, laporan pemeriksa kebenaran, laporan kewajaran transaksi keuangan, laporan sistem dan prosedur akuntansi serta informasi dan pelaporan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata persuratan, administrasi kepegawaian, tata laksana, pengelolaan aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pasal 412 I Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan formal melalui penyiapan perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun (Rusun) serta berbasis kawasan.
11
Pasal 412 J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 I, Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan rumah sederhana sehat serta berbasis kawasan; b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan rumah susun serta berbasis kawasan. Pasal 412 K Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Formal terdiri dari: a. Subbidang Rumah Sederhana Sehat; b. Subbidang Rumah Susun. Pasal 412 L (1)
Subbidang Rumah Sederhana Sehat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan rumah sederhana sehat serta berbasis kawasan.
(2)
Subbidang Rumah Susun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan rumah susun serta berbasis kawasan. Pasal 412 M
Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan swadaya melalui perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan rumah swadaya pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah sederhana sehat serta berbasis kawasan. Pasal 412 N Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 M, Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan pembangunan baru perumahan swadaya serta berbasis kawasan; b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan peningkatan kualitas perumahan swadaya serta berbasis kawasan.
12
Pasal 412 O Bidang Layanan Pembiayaan Perumahan Swadaya terdiri dari: a. Subbidang Pembangunan Baru; b. Subbidang Peningkatan Kualitas. Pasal 412 P (1) Sub Bidang Pembangunan Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan pembangunan baru perumahan swadaya serta berbasis kawasan. (2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan peningkatan kualitas perumahan swadaya serta berbasis kawasan”. 11. Ketentuan Pasal 428 ditambah 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 428 A Dengan dibentuknya pusat operasionalisasi kebijakan maka seluruh fungsi operasionalisasi kebijakan yang ada pada masing-masing Deputi dialihkan menjadi fungsi Pusat Pengembangan Perumahan dan Pusat Pembiayaan Perumahan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 10 Maret 2008.
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI
13
