MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi;

1

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi. 4. Kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya disingkat Pokja PKP, adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat. 6. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.

2

BAB II PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi: a. Sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. (2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. pembentukan Pokja PKP Provinsi; b. manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman; c. pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 4 (1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi. (3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Bendahara Pengeluaran. (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala SKPD Provinsi, kecuali pada SKPD Sekretariat Daerah. (5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi. (6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 (1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi. (2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi. (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi. (4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3

Pasal 6 (1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota. (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Tenaga

Pendukung

Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, SKPD Provinsi dibantu oleh 1 orang tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagai fasilitator provinsi. (2) Tenaga ahli perumahan dan permukiman didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Sekretariat Kementerian. (3) Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 8 Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan. Pasal 10 (1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 11 (1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan. (2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pasal 12 Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4

BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13 (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; c. laporan teknis. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan, dan laporan barang. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup: a. laporan pelaksanaan; b. prosiding kegiatan. (6) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berisikan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi. (7) Prosiding kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. prosiding sosialisasi permukiman;

kebijakan

bidang

perumahan

dan

kawasan

b. prosiding lokakarya analisis isu dan permasalahan; c. prosiding lokakarya konsep Pokja PKP provinsi; d. prosiding lokakarya pembentukan Pokja PKP provinsi; e. prosiding lokakarya dan pelatihan manajemen pendataan dan monitoring evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; f. prosiding lokakarya dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; g. prosiding konsinyasi profil dan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; h. prosiding konsultasi publik profil dan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

5

Pasal 14 (1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (3) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah. Pasal 15 (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan teknis sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.

pembinaan

dan

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Kementerian. Pasal 17 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi. (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, dan asistensi, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.

6

Pasal 18 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi atas laporan akuntabilitas. (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Kementerian disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD Provinsi. (3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur dan Inspektur Kementerian. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 201116 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd. SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2011 ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 154

Hukum dan Kepegawaian,

7

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal : 21 Februari 2011

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA, TENAGA PENDUKUNG, DAN TENAGA AHLI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (TAPP)

I.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Tim Pelaksana 1. Ketua a)

Melaksanakan sebagian tugas kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi; b) Menyiapkan dan menyusun draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi, profil perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan draf dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi; c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b; d) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi. 2. Anggota a)

Membantu pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi di daerah sesuai arahan ketua Tim; b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi, profil perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan draf dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi; c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

B. Tenaga Pendukung SKPD Provinsi a)

b) c)

Membantu SKPD Provinsi dalam teknis pelaksanaan dan pelaporan seluruh kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian sesuai arahan Kepala SKPD Provinsi; Membantu Tim Pelaksana; Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi.

Lampiran I - 1

C.

II.

Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman (TAPP) a)

Membantu SKPD Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian;

b)

Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a setiap bulan kepada Sekretaris Kementerian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD Provinsi;

c)

Bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd. SUHARSO MONOARFA Hukum dan Kepegawaian,

2

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal : 21 Februari 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN I.

UMUM A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian. B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi agar Dekonsentrasi Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik. C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain menetapkan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan. D. SKPD Provinsi agar memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan. F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia. G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. I. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas dan teknis dengan mengacu pada semua format sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format yang dikeluarkan oleh Kementerian. J. Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Lampiran II - 1

K. Pengawasan terhadap SKPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Kementerian yang dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. L. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir K), Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan. M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian, dengan alamat sebagai berikut: Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 2 Wing 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727 E-mail: [email protected] II.

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI RAKYAT TAHUN 2011

LINGKUP

KEMENTERIAN

PERUMAHAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintah yang bersifat kongkuren (concurrent) atau urusan pemerintahan yang penanganannya, untuk bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat PKP, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP. Pembangunan PKP di daerah masih belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang akan pentingnya pembangunan perumahan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal penyediaan perumahan yang layak huni. Selain itu, adanya perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan bidang PKP menyebabkan pembangunan PKP di daerah selama ini masih kurang sinergis. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini Kementerian melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Namun agar kegiatan ini dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih

Lampiran II - 2

banyak pemangku kepentingan maka Kementerian melimpahkan sebagian kegiatan sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi. Permasalahan lain dalam pembangunan PKP yaitu kurangnya koordinasi di antara pemangku kepentingan penyelenggara PKP. Koordinasi di antara pemangku kepentingan tersebut merupakan faktor penting agar terwujud sinergitas dalam pelaksanaan siklus pembangunan PKP yang terdiri dari pendataan, perencanaan dan pengendalian. Akan tetapi, siklus tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah. Melalui Dekonsentrasi, Kementerian menyiapkan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas di Provinsi yang meliputi: 1. Pembentukan Pokja PKP Provinsi; 2. Pelatihan manajemen pendataan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. III. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN

Tujuan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang PKP. Sasaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang PKP; dan 2. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP. Keluaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP; dan 2. Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP. IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011, meliputi: 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP; 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP, meliputi: a. Pembentukan Pokja PKP Provinsi; b. Manajemen pendataan PKP; c. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan PKP; d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP provinsi.

Lampiran II - 3

V.

INDIKATOR KELUARAN Indikator keluaran dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di 33 provinsi; Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan di 33 provinsi; Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi; Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi; Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi. Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah 9 (sembilan) bulan kalender terhitung mulai bulan Maret 2011 sampai dengan November 2011. VII. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh Tim pelaksana, Tenaga Pendukung dan TAPP sebagai Fasilitator. Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:

Lampiran II - 4

ALUR PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN I Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

LAPORAN TRIWULAN II Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

LAPORAN TRIWULAN III Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

LAPORAN TRIWULAN IV DAN LAPORAN AKHIR TAHUN Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN

LAPORAN TEKNIS

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SKPD PROVINS I

LAPORAN PELAKSANAAN

PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI LOKAKARYA ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN

LOKAKARYA KONSEP POKJA

RANGKAIAN PERTEMUAN

DRAF DOKUMEN KELEMBAGAAN POKJA

DOKUMEN KELEMBAGAAN POKJA

LOKAKARYA PEMBENTUKAN POKJA

PROFIL PERUMAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

MANAJEMEN PENDATAAN PKP LOKALATIH MANAJEMEN PENDATAAN

RANGKAIAN PERTEMUAN

PROSIDING KEGIATAN

DRAF AWAL PROFIL PERUMAHAN

PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PKP LOKALATIH MONEV

KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LOKALATIH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

RANGKAIAN PERTEMUAN

KONSINYASI PROFIL DAN DOKUMEN PERENCANAAN

KONSULTASI PUBLIK PROFIL DAN DOKUMEN PERENCANAAN

DRAF AWAL DOKUMEN PERENCANAAN

Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Lampiran II - 5

1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:

Penjelasan (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:

- Tingkat provinsi: DPRD, Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Tingkat kabupaten/kota: Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.

(iii) Materi

: Bahan Tayang Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP

(iv) Narasumber

: Kementerian Perumahan Rakyat

(v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vi) Bentuk Pelaporan

Lampiran II - 6

: Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP

2. Pembentukan Pokja PKP Provinsi Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:

Lampiran II - 7

Penjelasan a) Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:

(iii) Panduan

: Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi

(iv) Narasumber

: Pemerintah Pusat, Fasilitator dan/atau dianggap perlu

- Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Pemerintah Daerah, pihak lainnya yang

(iv) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (v) Bentuk Pelaporan

: Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Masalah

b) Lokakarya Konsep Pokja (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:

(iii) Panduan


(iv) Narasumber


- Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. Pemerintah Daerah, pihak lainnya yang


: Prosiding Lokakarya Konsep Pokja

c) Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

: Hasil kesepakatan pada Lokakarya Konsep Pokja

Lampiran II - 8

(iii) Panduan


(iv) Narasumber

: Fasilitator

(v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan (vi) Bentuk Pelaporan

:

- Risalah setiap pertemuan (3 Risalah) - Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi

d) Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:

(iii) Panduan


(iv) Materi

: Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu

(v) Narasumber

- Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.

(vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vii) Bentuk Pelaporan

:

- Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi - Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi

3. Manajemen Pendataan PKP – Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:

Lampiran II - 9

Penjelasan a) Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKP dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

: Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang dari Tim Pendataan dan Monitoring Dekonsentrasi Tahun 2010 (diutamakan) atau dari Bappeda Kabupaten/Kota Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP

Lampiran II - 10

tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan

:

- Modul Manajemen Pendataan PKP - Modul Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP

(iv) Narasumber


Pemerintah Daerah, pihak lainnya yang

(v) Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari (vi) Bentuk Pelaporan

: Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKP dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP

b) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Profil PKP (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta (iii) Narasumber

: Hasil kesepakatan pada Lokalatih Manajemen Pendataan : Fasilitator

(iv) Panduan

: Modul Manajemen Pendataan PKP


: Risalah setiap pertemuan (3 Risalah) Draf Awal Profil PKP Provinsi

Lampiran II - 11

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:

1 (satu) hari di ibukota provinsi

Lampiran II - 12

Penjelasan a) Lokalatih Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:

(iii) Panduan

: Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

(iv) Narasumber





: Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

b) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Pembangunan PKP Provinsi

Dokumen

Perencanaan

(i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

: Hasil kesepakatan pada lokalatih penyusunan dokumen

(iii) Panduan

: Modul Penyusunan Dokumen Pembangunan PKP Provinsi

(iv) Narasumber

: Fasilitator

Perencanaan


:

- Risalah pertemuan (3 Risalah) - Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

c) Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:

- Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang

Lampiran II - 13

- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan

:

- Modul Manajemen Pendataan PKP - Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

(iv) Materi

:

- Draft Awal Profil PKP Provinsi - Draft Awal Dokumen Pembangunan PKP Provinsi

(v) Narasumber


Perencanaan


(vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vii) Bentuk Pelaporan

: Prosiding Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

d) Konsultasi Publik Profil Pembangunan PKP Provinsi

PKP

dan

Dokumen

Perencanaan

(i) Pelaksana

: SKPD Provinsi

(ii) Peserta

:


(iii) Panduan

:

- Modul Manajemen Pendataan PKP - Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

(iv) Materi

:

- Draft Awal Profil PKP Provinsi - Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi

(v) Narasumber



(vi) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari (vii) Bentuk Pelaporan

Lampiran II - 14

:

- Prosiding Dokumen Provinsi - Profil PKP - Dokumen Provinsi

Konsultasi Publik Profil dan Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi Perencanaan Pembangunan PKP

VIII.PELAPORAN

Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bentuk Pelaporan a) Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi, risalah rapat/pertemuan, evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dekonsentrasi dan rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan ini dilengkapi dengan: 1) Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi; 2) Profil PKP Provinsi; 3) Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi. b) Prosiding Kegiatan Prosiding sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, penyelenggaraan kegiatan, rumusan hasil penyelenggaraan kegiatan, dan kesimpulan serta rekomendasi. Prosiding ini dilengkapi dengan sambutan-sambutan, daftar hadir peserta, bahan tayangan, notulensi dan dokumentasi. Prosiding yang harus disiapkan oleh SKPD Provinsi adalah sebagai berikut: 1) Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2) Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan; 3) Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi; 4) Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi; 5) Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6) Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7) Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8) Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Jumlah Laporan Laporan Pelaksanaan dan Prosiding kegiatan, beserta lampiran pendukung digandakan dengan rincian sebagai berikut: - dua eksemplar dan sepuluh keping Compact Disk (CD) disampaikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Gubernur; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman; - satu eksemplar dan satu keping CD untuk SKPD Provinsi.

Lampiran II - 15

3. Waktu Penyampaian Laporan a. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi beserta Lampiran disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2011. b. Prosiding kegiatan disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.

IX.

PENUTUP Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd. SUHARSO MONOARFA

Hukum dan Kepegawaian,

Lampiran II - 16

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents