DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG PERUMAHAN
Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi kegiatan pendukung
6
Substansi Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perumahan
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pasal 19-55
Pasal 56-85
PELAKU
PERAN
SUMBER DANA
Pemerintah
• •
pembinaan tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah
Masyarakat
memberikan masukan melalui forum
APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah
7
Penyelenggaraan Perumahan Rumah Perumahan
dengan tahapan
Memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat AKSES PEROLEHAN RUMAH
PENYEDIAAN RUMAH PERENCANAAN PERUMAHAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PEMANFAATAN PERUMAHAN
PENGENDALIAN PERUMAHAN
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MBR
Pasal 23-31
Pasal 32-48
Pasal 49-52
Pasal 53
Pasal 54-55
8
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pemanfaatan Perumahan Pengendalian Perumahan Perencanaan Perumahan Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Perumahan mengacu dengan RKP di daerah untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disahkan Gubernur/Bupati/Walikota RUMAH
PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM ADMINISTRASI, TEKNIS, TATA RUANG, EKOLOGIS
LANDASAN HUKUM SEBAGAI PELUANG
Ps. 28H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”
Ps. 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus”.
Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Ps. 121 ayat (1), “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
Ps. 4 ayat (1): “Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya dana murah berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau”
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”
3
KONDISI PERUMAHAN 2014 DAN TARGET PENANGANAN 2019 Backlog sebesar 7,6 juta unit pada
tahun 2014
berdasarkan konsep penghunian
(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
Menjadi sebesar
5 juta unit pada tahun 2019
13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan
Backlog sebesar konsep kepemilikan (Sumber : BPS dan Bappenas)
Menjadi sebesar 6,8
juta unit pada tahun 2019
3,4 juta unit
rumah tidak layak huni tahun 2014 (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS) Catatan: INDEF (Institute for Development of Economic & Finance), sebesar 8,46 juta unit
Menjadi sebesar
1,9 juta unit pada tahun 2019
4
STATISTIK DATA BACKLOG PERUMAHAN
JUMLAH PENDUDUK TAHUN (orang) (1)
(2) = BPS
2010 2015 Selisih Rata-rata per tahun
JUMLAH RUMAH TANGGA (juta)
PERSENTASE RUMAH TANGGA MILIK (%)
(3) = BPS
(4) = BPS
237,641,326
61,390,300
255,461,700
65,503,000
JUMLAH RUMAH JUMLAH RUMAH TANGGA NON MILIK TANGGA MILIK BACKLOG KEPEMILIKAN (juta) RUMAH (juta) (5)=(3)X(4)
78%
(6)=(3)-(5)
47,884,434
13,505,866
54,125,129
11,377,871
4,112,700
6,240,695
2,127,995
822,540
1,248,138.98
425,598.98
Pertumbuhan keluarga baru / tahun
82.63%
Supply Rumah Milik pertahun
Pengurangan Backlog pertahun
Catatan: a. b. c. d. e. f. g. h.
Data jumlah penduduk Tahun 2010 bersumber dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Data jumlah penduduk Tahun 2015 bersumber dari buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 Jumlah penduduk hanya dipublikasikan dari Hasil Sensus Penduduk. Sensus Penduduk terakhir dilakukan pada Tahun 2010. Pada tahun 2015 tidak ada Sensus Penduduk, sehingga tidak ada angka jumlah penduduk Tahun 2015 berdasarkan hasil sensus penduduk Data jumlah rumah tangga Tahun 2010 bersumber dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Data jumlah rumah tangga tahun 2015 diperoleh dari “Jumlah Penduduk Tahun 2015” dibagi dengan angka rata-rata jumlah anggota rumah tangga yaitu 3,9. data angka rata0rata jumlah anggota rumah tangga (3,9) diperoleh dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Data persentase rumah tangga milik Tahun 2010 diperoleh dari Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Data persentase rumah tangga milik Tahun 2015 diperoleh dari Sensus Penduduk Tahun 2015, BPS Dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, data proyeksi yang tersedia hanya data Tahun 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 dan 2035
5
SASARAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN No.
1.
SASARAN PROGRAM 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019 dan Program Pembangunan Sejuta Rumah)
Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA. 033 dan BA. 999) • Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah
2.
Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA. 999)
melalui
bantuan
• Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan;
6
INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK SEKTOR PERUMAHAN HAKIKAT PERUMAHAN 1. 2. 3. 4.
Kebutuhan dasar Hak Asasi Pembentuk watak kepribadian bangsa Indikator kesejahteraan/kemajuan suatu bangsa
KENYATAAN
IDEAL Semua masyarakat Indonesia menempati rumah layak huni dan lingkungan hidup yang baik dan sehat
Masih banyak masyarakat belum menempati rumah layak huni
GAP 1. Backlog/defisit perumahan 2. Rumah tidak layak huni 3. Daerah kumuh
REGULASI
PEMBIAYAAN
PEMERINTAH
PENDANAAN
7
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN
Desil Keluarga
Rumah Tidak Layak Huni 3,4 juta
Desil 1
Penghasilan Bulanan Kel (Rp juta)
Pengeluaran Bulanan Kel (Rp juta)
Tabungan Per Bulan (Rp juta)
Dana untuk Investasi Perumahan (Rp Jt)
1.2
1.2
0%
0.2
Bentuk Intervensi/ Kebijakan 1. Rumah Khusus 2. Rusunawa
60%
Desil 2
1.8
1.4
21%
0.5
3. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas
Desil 3
2.1
1.6
24%
0.6
4. Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Baru
Desil 4
2.6
1.8
30%
1.0
BACKLOG
Desil 5
3.1
2.1
34%
1.2
Kepemilikan 13,5 jt Kepenghunian 7,6 jt
Desil 6
3.6
2.3
34%
1.5
Desil 7
4.2
2.7
36%
1.8
Desil 8
5.2
3.2
39%
2.4
Desil 9
7.0
4.3
39%
3.2
Desil 10
13.9
8.2
41%
6.6
Rata-Rata
4.5
2.9
30%
1.9
33%
7% Kebutuhan Baru 800 ribu Per Tahun
5. KPR Swadaya
KPR FLPP
KPR Komersial
8
A.
ISU PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Affordability
A. B.
Kemampuan /daya beli MBR untuk kebutuhan rumah masih rendah, baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.
Availability Ketersediaan dana maupun pola/skema untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR masih terbatas
C.
Accessibility
D. Sustainability Sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch)
Akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat KPR masih terbatas
9
PELUANG BIDANG PERUMAHAN KEDEPAN
B
D
Program Sejuta Rumah
Prioritas Nasional
A UU 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
C Perpres 101/2016 tentang Perubahan Kedua Perpres No 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
E PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR
10
FOKUS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2017 - 2019 NO
KEBIJAKAN
STRATEGI
1
Pengembangan Regulasi dan Kebijakan untuk Menciptakan Iklim yg Kondusif
1) 2)
2
Peningkatan Peran Bank BTN yg lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan
Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi dan Dana BPJS di Bank BTN
3
Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PT SMF)
Peningkatan kerjasama dengan PT SMF dalam rangka peningkatan kapasitas stakeholders pembiayaan perumahan
4
Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera
1) 2)
5
Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan
1)
2) 6
7
Peningkatan Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yg menghuni Rumah Layak
Peningkatan peran serta pemda dalam pembiayaan perumahan
Penyusunan RPP dan Raperpres turunan RUU Tapera; Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan
Pembentukan Badan Pengelola Tapera Pengembangan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka dan penyediaan lahan Fasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan; Mendorong penempatan dana Taperum-PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI untuk mendukung pembiayaan perumahan.
1)
Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 900.000 unit rumah umum (rumah tapak, sarusunami, dan sewa beli);
2)
Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 450.000 unit rumah swadaya;
3)
Perluasan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR FLPP;
4)
Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi demand maupun supply (kredit konstruksi);
5)
Pengembangan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
6)
Pengembangan skema dan pemberian bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu;
7)
Mendorong pembentukan lembaga Multifinance khusus KPR program;
8)
Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
1) 2)
Peningkatan kegiatan bimbingan teknis kpd Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten dan Pemda Kota; Kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pembiayaan perumahan
6
TARGET BANTUAN SUBSIDI DAN PENCAPAIAN RUMAH SUBSIDI PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 - 2019 JENIS BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
SATUAN
TARGET DAN ANGGARAN 2016 2017 2018 2019 Realisasi DIPA
2015 Realisasi
1.
2.
TOTAL**)
Bantuan Uang Muka dan SSB bagi MBR*) - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Uang Muka (BUM)
Rumah Tangga
200
75,933
344,800***)
124,370
65,880
611,383
Anggaran ( x Rp 1 jt)
Rupiah
800
303,732
1,379,200
684,035
395,280
2,763,847
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Subsidi Selisih Bunga(SSB)
Rumah Tangga
13,190
124,688
225.000
-
-
362,878
Anggaran ( x Rp 1 jt)
Rupiah
6,404
259,210
3.702.500
-
-
3,968,114
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan KPR sejahtera tapak
Rumah Tangga
76,493
58,430
119.900
173,500
291,677
720,000
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan KPR sarusun
Rumah Tangga
5
40
100
75,000
101,355
176,500
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan KPR sewa beli sarusun
Rumah Tangga
-
-
-
1,500
2,000
3,500
- Jumlah unit rumah yang mendapatkan fasilitas bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi
Unit Rumah
-
-
-
2,000
4,000
6,000
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan KPR Swadaya
Rumah Tangga
-
-
-
200,000
250,000
450,000
Anggaran ( x Rp 1 jt)
Rupiah
6,055,259
5,627,539
9.700.000
58,136,629
82,572,935
162,092,632
ANGGARAN KEBIJAKAN (BA 033.08)
102,937
194,574
240,813
406,367
957,408
1,902,099
ANGGARAN FLPP (BA 999.03 + BA 999,07)
6,055,259
6,190,481
14,781,700
58,820,664
82,969,015
168,817,389
TOTAL ANGGARAN (BA 033,08 + BA 999.03 + 999.07)
6,158,196
6,385,055
15,023,313
59,227,011
83,926,423
170,719,488
Bantuan Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) bagi MBR
Catatan: * ) TA. 2015 dibiayai melalui bansos (BA 033), mulai TA. 2016 dialokasikan melalui BA. 999.07 **) termasuk untuk memenuhi Target Program Sejuta Rumah ***) akan disesuaikan dengan target FLPP dan SSB
12
KRONOLOGIS LAHIRNYA PP. 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MBR
1
2
3
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan
PKE XIII Tentang program deregulasi kebijakan pembangunan rumah dalam hal percepatan perizinan.
(ditetapkan tanggal 14 April 2016)
(ditetapkan tanggal 23 Agustus 2016)
Gubernur, Bupati/Walikota untuk:
1.
Hanya untuk pembangunan kompleks hunian seluas 5 hektar. Jika lebih dari 5 hektar, pengembang harus ikut prosedur dan proses yang normal
2.
33 perizinan dan tahapan, dideregulasi menjadi 11 perizinan
3.
Perijinan Perumahan yang sebelumnya 769-981 hari menjadi 44 hari,
1. Melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 3. Melaksanakan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem online paling lambat tahun 2017.
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (ditetapkan tanggal 29 Desember 2016)
22
BATASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
BERADA PADA SATU LOKASI PADA PERUMAHAN TAPAK
PEMBANGUNAN RUMAH MBR
0,5 Ha < LUAS LAHAN <5 Ha
24
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR
4. PASCA KONSTRUKSI 3. KONSTRUKSI
2. PRA KONSTRUKSI 1. PERSIAPAN 25
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR TAHAP PERSIAPAN
1. PERSIAPAN
PROPOSAL 1. Perencanaan dan perancangan Rumah MBR; 2. Perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR; 3. Perolehan tanah; dan 4. Pemenuhan perizinan.
PERIJINAN 1. Perijinan menyangkut pengesahan site plan 2. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan 3. Izin mendirikan bangunan dan pengesahan dokumen rencana teknis
26
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR TAHAP PRA KONSTRUKSI
2. PRAKONSTRUKSI
BADAN HUKUM MENGAJUKAN PROPOSAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN:
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DARI PEMEGANG ATAU PEMILIK TANAH KEPADA BADAN HUKUM:
1. Sertifikat Tanah Atau Bukti Kepemilikan Tanah 2. Bukti Pembayaran PBB Tahun Terakhir
Berupa akta pelepasan hak atau surat pelepasan hak
Menyediakan lokasi
BADAN HUKUM LOKASI PEMAKAMAN 2% dari luas perumahan
A
C
Mendapatkan hak baru atas tanah
B
Mengajukan penerbitan sertifikat induk hak guna bangunan
Mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan
D
BADAN HUKUM: Mengajukan pengesahan site plan dan pendaftaran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara bersamaan
Menyediakan dana
BADAN HUKUM PTSP menerbitkan izin mendirikan bangunan dan pengesahan dokumen rencana teknis paling lama 7 hari *PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
27
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR TAHAP KONSTRUKSI (1)
3. KONSTRUKSI
B
D
PERSIAPAN LAPANGAN
PEMERIKSANAAN AKHIR PEKERJAAN KONSTRUKSI
Penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik
Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi dan PSU
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
A
C
PEMERIKSAAN DOKUMEN PELAKSANAAN
KEGIATAN KONSTRUKSI
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi
Pekerjaan konstruksi fisik, pembuatan laporan kemajuan dan penyusunan gambar kerja
Berita acara serah terima rumah dan PSU yang layak fungsi
E
28
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR TAHAP KONSTRUKSI (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan konstruksi, meliputi:
PEMDA
1. pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan Rumah MBR; 2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung; 3. Tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, 4. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
PTSP
Pemeriksaan Kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi : pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, terhadap ijin mendirikan bangunan gedung yang telah diberikan.
Menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi terhadap Rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR Sertifikat Laik Fungsi berlaku selama 20 tahun untuk Rumah tinggal tunggal dan Rumah tinggal deret, serta berlaku 5 tahun untuk bangunan gedung lainnya
29
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR TAHAP PASCA KONSTRUKSI
4. PASCA KONSTRUKSI
BADAN HUKUM
KAB/KOTA
BADAN HUKUM BADAN HUKUM
Mengajukan penerbitan
Menetapkan besaran bea
Mengajukan Mengajukan kepada Kantor pemecahan Pertanahan untuk dokumen pajak pemecahan
pajak bumi dan bangunan atas pembangunan PEMERIKSAAN DOKUMEN Perumahan MBR PELAKSANAAN
perolehan hak atas tanah dan bangunan Rumah MBR
sertifikat hak bumi dan bangunan atas guna nama Badan Hukum bangunan dan menjadi atas nama peralihan hak dari masyarakat yang Badan Hukum membeli Rumah kepada MBR masyarakat
30
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan pembangunan Perumahan MBR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden
SANKSI
1.
Persyaratan perizinan yang telah terpenuhi, disampaikan oleh Badan Hukum kepada PTSP. Jika perizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Hukum menyampaikan kepada bupati/walikota untuk penerbitan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
2.
Jika izin tidak diterbitkan oleh bupati/walikota, Badan Hukum menyampaikan kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
3.
Jika sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota , gubernur mengambil alih pemberian izin dimaksud.
4.
Persyaratan perizinan yang telah terpenuhi dan disampaikan kepada gubernur, jika perizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Hukum menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pemerintahan daerah.
5.
Jika sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.
32
KONSEP PELAKSANAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH SEWA
MBR
PEMERINTAH
1. 2. 3. 4.
NON – PEMERINTAH
1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK
60 – 70 %
MASYARAKAT
PENGEMBANG
30 – 40 % MASYARAKAT TOTAL : 1.000.000
1. BURUH/PEKERJA 2. PNS 3. TNI/POLRI
MILIK 1. UMUM 2. BURUH/PEKERJA 3. PNS
Melalui bantuan pembiayaan perumahan (KPR FLPP, KPR SSB & SBUM)
PEMDA
NON MBR
RUSUNAWA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN BARU RUMAH KHUSUS
1. RUSUNAWA 2. RUMAH TAPAK
SEWA & MILIK 1. PNS 2. BURUH/PEKERJA 3. UMUM
RUMAH TAPAK
MILIK
1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK
MILIK
UMUM / KOMERSIAL
19
CAPAIAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH TA. 2016 NO
PERUNTUKAN
INSTANSI
TARGET PROGRAM
REALISASI
UNIT
DEVIASI
1. Pemerintah
- PUPR
Rusunawa Rumah Khusus Rumah Swadaya - PB - PK Total
- K/L Lainnya - PEMDA 1
MBR (700.000) Unit
- PB - PK Total
Total MBR Non MBR (300.000) Unit
7.860 6.048 97.888 1.007 96.881 111.796 16.923 16.159 104.021 120.180
4.212 302 (2.888) (7) (2.881) (1.626) (4.379) (11.159) (34.021) (45.180)
87.390
43.688
43.702
12.072 399.572
7.311 111.547
4.761 288.025
105.061
(105.061) 231.967 (21.830) (320) (31.716) 130.618
300.000
267.067 21.830 320 31.716 569.382 12.332 10.000 80.235 3.972 129.248 235.787
1.000.000
805.169
194.831
2. Pengembang FLPP (Konvensional) SYARIAH - Subsidi SSB KREDIT KONSTRUKSI Total - Fasiltas Pembiayaan lainnya 3. LSM, CSR 4. Masyarakat
2
12.072 6.350 95.000 1.000 94.000 113.422 12.544 5.000 70.000 75.000
1. Pengembang 2. Masyarakat Non MBR 3. Non Subsidi Komersial 4. NON SUBSIDI SYARIAH 5. KREDIT KONSTRUKSI Total Non MBR
Total Realisasi PSR 2016
499.034 700.000
300.000
64.213
64.213
20
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
2015
2016
76.489 Unit 130.000 Unit
58.469* Unit 87.390 Unit
13.152 Unit
124.737** Unit
2017 120.000 Unit
- Unit
431.096 Unit
225.000 Unit
200 Unit 55.000 Unit
75.933 Unit 306.000 Unit
344.800 Unit
Catatan: *) Termasuk pembayaran KPR FLPP tahun 2014 **) Termasuk pembayaran KPR SSB tahun 2015
Realisasi
Target
14
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Jawa Barat Banten Kalimantan Selatan Riau Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Selatan Sumatera Utara Sulawesi Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Jambi Bengkulu Kepulauan Riau Lampung Sulawesi Utara Sumatera Barat Kepulauan Bangka Belitung Papua Nanggroe Aceh Darusalam Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Papua Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Gorontalo Nusa Tenggara Timur Dl Yogyakarta Bali Maluku Utara DKI Jakarta Kalimantan Utara Maluku Jumlah Total
Jumlah Penduduk
Backlog Kepemilikan Rumah
2015
2016
FLPP (unit) SSB (unit)* BUM (unit) FLPP (unit) **
42,982,078 10,601,515 3,613,992 5,507,842 37,205,052 32,295,172 7,434,042 12,930,319 8,020,418 4,385,356 2,207,367 3,069,771 1,710,677 1,671,891 7,581,948 2,263,463 4,832,145 1,219,398 2,780,144 4,473,944 3,206,779 2,227,937 753,399 2,623,679 4,489,281 1,157,565 1,039,430 4,672,648 3,451,006 3,880,721 1,035,425 9,547,541 329,724 1,526,710
2,320,197 584,263 212,633 462,622 950,557 785,061 350,655 1,033,147 287,279 121,998 140,835 140,120 69,624 163,566 200,825 120,999 344,707 42,778 147,881 226,211 239,964 86,735 56,824 94,827 150,620 28,049 53,296 150,735 217,115 241,599 36,253 1,276,424 41,533 79,943
28,409 7,691 5,085 3,954 3,647 4,033 3,879 2,935 2,223 2,420 1,614 1,351 1,095 1,529 546 951 938 593 622 278 235 607 289 616 94 263 302 135 73 45 26 6 5 -
4,794 1,476 677 745 683 476 527 485 523 369 254 342 145 156 196 256 328 104 78 70 146 108 26 92 10 48 50 15 3 8 -
6 84 4 65 8 33 -
17,175 5,471 3,199 3,151 2,699 2,294 2,440 2,571 2,375 2,388 1,732 1,553 1,029 845 953 1,033 720 921 1,085 437 456 593 1,572 475 374 157 231 285 84 89 46 36
193,746,301
11,377,871
76,489
13,190
200 89,679
58,469
Catatan: *Belum termasuk penerbitan Tahun 2015 yang pembayaran akan dilakukan dari FLPP menjadi SSB **Termasuk pembayaran untuk penerbitan Tahun 2014 sebanyak 7.470 unit
SSB (unit)
Jumlah BUM (unit)
36,713 10,033 5,469 6,354 6,440 5,521 4,900 4,709 4,551 3,240 2,130 2,277 2,066 1,475 2,187 1,422 1,347 1,311 721 1,559 1,416 864 258 773 1,442 906 506 175 381 251 64 49 37 -
24,142 6,493 3,677 4,436 4,459 3,818 3,246 3,414 3,025 2,386 1,657 1,699 1,405 845 1,608 1,025 1,056 923 493 963 1,027 745 182 578 886 661 387 114 258 251 37
111,547
75,933 170,016
37
Unit 87,091 24,671 14,430 14,204 13,469 12,324 11,746 10,700 9,672 8,417 5,730 5,523 4,335 4,005 3,882 3,662 3,333 2,929 2,506 2,344 2,253 2,172 2,145 1,956 1,920 1,374 1,089 610 541 385 144 91 42 259,695
REALISASI KPR – BERSUBSIDI TAHUN 2015 – 2016 PER PROVINSI Status: Desember 2016
34
15
REALISASI KPR BERSUBSIDI TAHUN 2015 – 2016 10 PROVINSI TERBESAR 8 4
10 7
3 2
1
JAWA BARAT
2
87.091 unit
6
JAWA TENGAH
12.324 unit
9 1
6
5
BANTEN
3
24.671 unit
7
SUMATERA SELATAN
11.746 unit
KALIMANTAN SELATAN
4
SUMATERA UTARA
10.700 unit
5
14.204 unit
14.430 unit
8
RIAU
9
SULAWESI SELATAN
9.672 unit
JAWA TIMUR
13.469 unit
10
KALIMANTAN BARAT
8.417 unit 9
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TERIMA KASIH
