Kata Kunci : Kawasan Kumuh, Perumahan, Permukiman

Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG SEHAT (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang) ASEP HARIYANTO Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. UNISBA Jalan Tamansari No.1 Bandung

ABSTRAK Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Kata Kunci : Kawasan Kumuh, Perumahan, Permukiman

lingkungan tempat tinggal / lingkungan

1. PENDAHULUAN Perumahan

dan

permukiman

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan

makmur.

Perumahan

dan

permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu,

terarah,

terencana,

dan

hunian prasarana

rumah

adalah

yang

berfungsi

Jurnal PWK Unisba

kelompok sebagai

dan

sarana

dengan lingkungan,

menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi,

dan

teratur

sebagaimana

dan

yang

berfungsi diharapkan.

Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan

maupun

perdesaan

yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat

tempat Perumahan

dilengkapi

dimaksudkan agar lingkungan tersebut

tinggal

berkesinambungan.

yang

atau

lingkungan

kegiatan

yang

hunian

dan

mendukung

prikehidupan dan penghidupan (UU No 4/1992).

Permukiman

dapat

pula

11


didefinisikan

sebagai

didominasi

oleh

kawasan

lingkungan

yang

perumahan dan permukiman yang

hunian

layak huni baik oleh pemerintah,

dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal

yang

dilengkapi

swasta maupun masyarakat.

dengan

3. Pembangunan sumberdaya manusia

prasarana dan sarana lingkungan dan

dan kelembagaan masyarakat yang

tempat

masih

kerja

yang

memberikan

belum

optimal

pelayanan dan kesempatan kerja untuk

menyangkut

mendukung

pentingnya hidup sehat.

perikehidupan

penghidupan

sehingga

dan

khususnya

kesadaran

akan

fungsi-fungsi

4. Kurang dipahaminya kriteria teknis

perumahan tersebut dapat berdaya guna

pemanfaatan lahan permukiman dan

dan berhasil guna.

perumahan khususnya yang berbasis

Masalah

perumahan

dan

permukiman merupakan masalah tanpa

pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang. Pembangunan

akhir (the endless problems). Betapa

dan

tidak, masalah papan bagi manusia

permukiman

senantiasa menjadi pembicaraan yang

terarah,

seolah tanpa akhir. Bukan hanya di kota-

memperhatikan kelengkapan prasarana

kota besar saja masalah ini mengemuka,

dan sarana dasar seperti air bersih,

tetapi

masalah

sanitasi (jamban), sistem pengelolaan

perumahan dan permukiman tersebut

sampah, dan saluran pembuangan air

menjadi bahan pembicaraan. Masalah

hujan,

perumahan dan permukiman berkaitan

degradasi kualitas lingkungan atau yang

dengan

kemudian

di

kota

kecil

proses

pun

pembangunan,

serta

kerap merupakan cerminan dari dampak keterbelakangan umumnya. perumahan

dan

masalah

permukiman

ini

disebabkan, karena :

dan

kurang

terencana,

akan

cenderung

mengalami

diterminologikan

sebagai

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya

dalam

perkembangan

dan

permukiman

Oleh

karena

itu,

meminimalisir

dalam

munculnya

rangka kawasan

sehingga menyebabkan munculnya

kumuh, maka perlu dilakukan upaya-

kawasan

upaya

kumuh

pada

beberapa

secara

komprehensif

yang

bagian kota yang berdampak pada

menyangkut

penurunan daya dukung lingkungan.

mampu menghambat timbulnya kawasan

2. Keterbatasan kapasitas

12

terpadu,

wilayah dan kota tidak dapat dihindari.

1. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan

kurang

“Kawasan Kumuh”.

pembangunan

Munculnya

yang

perumahan

kemampuan dalam

dan

berbagai

aspek

yang

kumuh tersebut.

penyediaan

Jurnal PWK Unisba


2. PENGERTIAN KAWASAN KUMUH Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun

ekonomi

ketersediaan

yang

memerlukan

prasarana

dan

sarana

dasar yang secara umum akan bersifat susul

menyusul

pertumbuhan tersedianya

sarana

sinitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang

ada

seringkali

menimbulkan

dampak yang membahayakan kehidupan manusia

(misalnya

kebakaran

dan

kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor.

Kurang

dasar

ini

tumbuhnya

wilayah

ruang (untuk ventilasi cahaya, udara,

laju

penduduk.

mengakibatkan bagian

dengan

penduduk yang padat serta keterbatasan

akan

beberapa

perkotaan

menjadi

kawasan kumuh. Kawasan yang kumuh sering

diidentikkan

yang

jorok

dengan

dengan

kawasan

masalah

Gb.1 Beberapa contoh kawasan kumuh

atau

kemiskinan kota. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan

dengan

tingkat

kepadatan

populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan

kumuh

berbagai

kota

dapat

besar

di

ditemui

di

Indonesia.

Kawasan kumuh umumnya dihubung-

Beberapa karakteristik kawasan

hubungkan dengan tingkat kemiskinan

kumuh di Indonesia menggambarkan

dan

Kawasan

suatu kawasan permukiman yang secara

sumber

fisik memiliki kondisi lingkungan yang

masalah sosial seperti kejahatan, obat-

tidak sehat, seperti kotor, tercemar,

obat terlarang dan minuman keras. Di

lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut

berbagai wilayah, kawasan kumuh juga

secara ekologis timbul sebagai akibat

menjadi

dari

pengangguran

kumuh

dapat

pula

pusat

tinggi. menjadi

masalah

kesehatan

karena kondisinya yang tidak higienis. Menurut

CSU’s

Department,

Urban

kawasan

Studies kumuh

merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor,

ketiakmampuan

daya

dukung

lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk

yang

tinggi.

Di

wilayah

pedesaan dengan kepadatan penduduk

Jurnal PWK Unisba

13


yang

rendah,

ditimbulkan

kekumuhan

oleh

kondisi

wilayah

tersedia fasilitas sarana dan prasarana

sanitasi

dasar bagi lingkungan huniannya.

lingkungan yang buruk, sebagai akibat

Kawasan semacam ini menurut

keterbatasan sarana maupun kebiasaan

berbagai literatur termasuk ke dalam

masyarakat yang kurang memperhatikan

kriteria

kebersihan dan kesehatan lingkungan.

adalah suatu area hunian yang dibangun

Di

berbagai

penduduk

kawasan

tinggal

Squatter

di atas lahan tanpa dilindungi hak kepemilikan

sangat berdekatan sehingga sangat sulit

masyarakat

untuk

seperti

masyarakat yang mendiami (bertempat

kebakaran.

tinggal) di atas lahan yang bukan haknya

ambulans

dan

Kurangnya

kawasan

squatter.

yang

dilewati

di

kumuh,

kawasan

kendaraan pemadam

pelayanan

pembuangan

atau

atas squatter

bukan

sampah juga mengakibatkan sampah

permukiman;

yang

terkonsentrasi

bertumpuk-tumpuk.

beberapa

tahun

Dalam

terakhir

ini

pantai,

meningkat,

berkembang

meningkatnya

ini

sejalan

populasi

dengan

penduduk.

dan

adalah

suatu

diperuntukkan seringkali pada

bagi tumbuh

lokasi

terlarang

untuk dihuni (bantaran sungai, pinggir

perkembangan kawasan kumuh terus hal

tanahnya,

dibawah

karena

jembatan,

cepat

terlambat

dll.)

sebagai

dan

hunian

diantisipasi;

dan

Pemerintah telah mencoba menangani

menempati lahan tanpa hak yang sah

masalah

(tanah

kawasan

kumuh

dengan

negara,

tempat

pembuangan

bahkan

tanah

berbagai cara, salah satunya dengan

sampah,

menggantikan kawasan kumuh tersebut

orang/lembaga lain yang belum ataupun

dengan

tidak dimanfaatkan).

perumahan

modern

yang

memiliki sanitasi yang baik (umumnya berupa rumah bertingkat / rumah susun). Selain

kawasan

kumuh

atau

Kelompok merupakan

squatter

pendatang

milik

umumnya

dari

wilayah

yang

perdesaan atau pinggiran kota yang

menepati lahan-lahan yang legal, yang

bermigrasi ke perkotaan untuk mengadu

disebut “Slum Area”, kawasan kumuh

nasib (mencari nafkah) di perkotaan.

seringkali juga muncul pada lahan-lahan

Selain secara ekonomi umumnya mereka

tanpa hak yang jelas, baik secara status

merupakan

kepemilikan maupun secara fungsi ruang

berpenghasilan rendah, bekerja di sektor

kota yang umumnya merupakan lahan

informal, dengan penghasilan yang tidak

bukan untuk tempat hunian. tanpa seijin

tetap,

pemiliknya,

yang

berpendidikan

umumnya

membawa

karenanya,

pada

konsekuensi

terbatas

komunitas

juga

secara

kemasyarakatan

masyarakat

menghadapi

14

tersebut,

karena

tidak

rendah,

dengan

terhadap tidak layaknya kondisi hunian

sosial

yang

mereka

berketrampilan

tatanan yang

eksklusifisme

sosial longgar, dari

Jurnal PWK Unisba


masyarakat di sekitar-nya, dan akses

kemungkinan

yang terbatas terhadap pelayanan sosial

realistik yang dapat disepakati oleh

dan administrasi publik.

berbagai pihak serta berdampak positif

Kemudian secara hukum mereka tidak memiliki kekuatan dan kepastian terutama

menyangkut

lahan

yang

mereka tempati serta status administrasi, serta secara fisik mereka tinggal dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk, tidak

tersedia

prasarana sering

fasilitas

dasar

sarana

lingkungan

terkena

banjir

dan

hunian,

dan

polusi

pemecahannya

yang

bagi peningkatan kualitas lingkungan penduduk dan perkembangan ruang kota. Fenomena keberadaan masyarakat slum dan squatter di perkotaan ini selain telah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakjelasan

fungsi

elemen-elemen

lahan perkotaan, juga telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga wajah kota menjadi tidak jelas dan semerawut. Keberadaan kawasan-

lingkungan lainnya.

kawasan Pertumbuhan permukiman kumuh (slum dan squatter) ini terasa makin pesat, terutama sejak terjadinya krisis yang “menasional”, mulai dari krisis

kumuh

akan

memberikan

dampak negatif, baik ditinjau dari sisi tingkat

kalayakan

keterjaminan

kawasan

kualitas

maupun

hidup

dan

keberlanjutan fungsi lingkungan.

moneter, disusul krisis ekonomi sampai dengan

krisis

multidimensi

mengakibatkan jumlah

bertambah

penduduk

yang

besarnya

miskin

baik

di

3. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KAWASAN KUMUH Sejalan dengan perkembangaan

perdesaan maupun di perkotaan. Kondisi semakin

kota baik secara fisik, ekonomi, dan

merebaklah kawasan-kawasan slum dan

sosial budaya, kota telah mengalami

squatter di wilayah perkotaan.

pergeseran peran, mulai dari paradigma

ini

telah

Hal

menyebabkan

itu

terjadi

karena

banyak

penduduk kota yang menurun tingkat kesejahtera-annya, pendatang

dari

sementara perdesaan

yang

membawa banyak penduduk miskin juga meningkat. Dari kondisi tersebut di atas jelas terlihat bahwa permukiman kumuh (slum dan squatte)r merupakan ”buah” dari

berbagai

situasi

rumit

dari

ketimpangan pembangunan yang perlu digali

akar

persoalannya

Jurnal PWK Unisba

dan

dicari

bahwa kota telah berkembang dengan berbagai konflik kepentingan, kemudian muncul

paradigma

berkembang budaya,

tempat

sebagai

sampai

pandangan

bahwa proses

dengan

bahwa

kota ekologi

munculnya

kota

merupakan

berkumpulnya

berbagai

komunitas dan budaya dengan istilah “social world”, sebagaimana diungkapkan oleh

Howard

Becker

(1970an,

dari

Herbert Gans, 1962; Ernest Burgess,

15


1925,

the

Chicago

School):

yang

kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan

memandang bahwa semua kehidupan di

standar

kota

yang sehat;

merupakan

produk

dari

kebudayaan-kebudayaan yang tercipta oleh “dunia sosial” yang hidup di kota tersebut.

dengan

keterbatasan

adanya

secara

berbagai

ekonomi

di

perdesaan, telah mendorong sebagian besar warga perdesaan untuk mengadu nasib di perkotaan. Perkembangan kota yang pesat tersebut yang berfungsi sebagai

pusat

menyediakan

kegiatan

layanan

serta

primer

dan

sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang ke perkotaan

dengan

harapan

bisa

mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja, sehingga mengakibatkan kurang

perhatiannya

terhadap

pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman penduduk maupun kegiatan ekonomi.

Kondisi

tersebut

pada

kenyataannya mengakibatkan :

lebih

pesat

kemampuan

dari

masyarakat

akan

pendayagunaan

pemerintah

primer

lainnya

kawasan

kemudahan

dukungan

kegiatan

usaha ekonomi. Dari penjelasan diatas maka dapat ditegaskan

bahwa

permasalahan

perumahan dan permukiman diperkotaan merupakan permasalahan yang komplek dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat

berpenghasilan

rendah,

rumah merupakan asset dalam rangka pengembangan kehidupan social dan ekonomi bagi pemiliknya. Sedangkan pengadaan perumahan yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan pada hakekatnya

dapat

nasional.

Oleh

mendorong

kegiatan karena

ekonomi itu

bidang

perumahan dan permukiman merupakan

dalam

program yang penting dan strategis

secara

layak/memadai; 2. Tumbuhnya

permukiman guna kenyamanan dan

pada

menyediakan hunian serta layanan

16

3. Kurangnya perhatian / partisipasi

berkembangnya

1. Terjadinya pertambahan penduduk yang

permukiman

prasarana dan sarana lingkungan

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah

lingkungan

dalam rangka pembangunan nasional. Pengadaan diselenggarakan

perumahan secara

formal

yang oleh

perumahan

pemerintah dan pengembang swasta

dan permukiman yang kurang layak

ternyata setiap tahun hanya mampu

huni, yang pada berbagai daerah

memenuhi

cenderung

perumahan

berkembang

menjadi

15

%

dari

nasional.

kebutuhan Kekurangan

Jurnal PWK Unisba


sebesar 85 % dari kebutuhan nasional

lingkungan).

dipenuhi

secara

perumahan

yang

swadaya tanpa menggunakan fasilitas

kekumuhan

meliputi

pendanaan

status

oleh

masyarakat

formal.

Pembangunan

Faktor

kepemilikan

lingkungan menimbulkan kondisi

lahan,

rumah,

kepadatan

perumahan yang tidak terfasilitasi ini

bangunan, koefisien Dasar Bangunan

berlangsung

(KDB), dll, sedangkan faktor

kebutuhan

terus social

sesuai dan

dengan

kemampuan

lingkungan

yang

sanitasi

menimbulkan

ekonomi yang dimiliki masing-masing

permasalahan meliputi kondisi air bersih,

individu yang mendorong masyarakat

MCK,

untuk

pembuangan air limbah rumah tangga,

menyelenggarakan

pengadaan

perumahan dan permukimannya secara

Kondisi

Dampak yang ditimbulkan dari yang

demikian

ini

pembangunan

perumahan

dilaksanakan

oleh

terutama yang

sampah,

drainase, dan jalan.

swadaya.

kondisi

pengelolaan

yang

lingkungan

perumahan

menyebabkan

timbulnya

kekumuhan adalah keadaan rumah yang mencerminkan

nilai

kesehatan

yang

masyarakat

rendah, kepadatan bangunan yang tinggi,

berpenghasilan rendah adalah tumbuh

koefisien dasar bangunan (KDB) yang

dan

permukiman-

tinggi, serta status lahan yang tidak jelas

permukiman yang tidak terkendali dan

(keberadaan rumah di daerah marjinal)

terintegrasi dalam suatu perencanaan

seperti rumah yang berada di bantaran

permukiman yang sesuai dengan arah

sungai, rel KA, dll. Rumah–rumah yang

pengembangan

Pada

berada di daerah marjinal berpotensi

tersebut

akan

terkena banjir pada saat musim hujan.

permasalahan

fisik

berkembangnya

akhirnya

ruang

hal

mengakibatkan

kota.

Dengan

demikian

nilai

kekumuhan

tertinggi pada saat musim penghujan.

lingkungan serta kerawanan sosial.

Sedangkan

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (slum dan squatter) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang

lingkungan

yang

sanitiasi

menyebabkan

kekumuhan seperti kurangnya sarana air bersih

yang

terlihat

dari

banyaknya

masyarakat yang memanfaatkan air dari sumber

bersifat tidak langsung.

faktor

yang

tidak

bersih

sehingga

berpotensi menimbulkan penyakit akibat 1.

Faktor Yang Bersifat Langsung Faktor-faktor

yang

bersifat

mengkonsumsi air yang tidak sehat, rendahnya

penggunaan

MCK

serta

langsung yang menyebabkan munculnya

banyaknya masyarakat yang membuang

kawasan

kumuh

hajat

(kondisi

perumahan

Jurnal PWK Unisba

adalah

faktor

dan

fisik

sanitasi

secara

berpotensi

tidak

sehat,

menimbulkan

sehingga

pencemaran

17


organic dan peningkatan bakteri coli,

Faktor-faktor

yang

tidak

akan

menimbulkan

dampak

yang

langsung

dinilai

berdampak

terhadap

kekumuhan

lanjutan berupa gangguan kesehatan

adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial

masyarakat.

dan budaya masyarakat.

Belum

adanya

pengelolaan

Faktor ekonomi yang berkaitan

sampah yang baik menjadi salah satu

dengan kekumuhan yaitu taraf ekonomi

unsur penentu timbulnya kekumuhan.

masyarakat (pendapatan masyarakat),

Akibat tidak adanya sistem pengelolaan

pekerjaan masyarakat. Penghasilan yang

sampah

sarana

rendah menyebabkan masyarakat tidak

mengakibatkan

memiliki dana untuk membuat kondisi

dan

pembuangan terjadinya

kurangnya

sampah

penumpukan

di

rumah yang sehat, pengadaan MCK,

pekarangan. Tidak berfungsinya sistem

tempat sampah dan lain-lain yang terkait

jaringan drainase juga merupakan salah

dengan sarana lingkungan rumah yang

satu

sehat. Pengahasilan yang rendah juga

penyebab

kumuh.

sampah

munculnya

Kondisi

ini

kawasan

menimbulkan

mengakibatkan

sebagian

masyarakat

tambahan prolematika lingkungan antara

membangun rumah tidak permanen di

lain terjadinya banjir (genangan) akibat

bantaran sungai, Rel KA, dll. Dengan

penyumbatan sungai dan saluran air

demikian taraf ekonomi secara tidak

(drainase).

langsung

Faktor

terjadinya kekumuhan. Demikian juga

terhadap

halnya dengan pekerjaan masyarakat.

adalah

Pekerjaan masyarakat yang kurang layak

pembuangan limbah rumah tangga dan

menyebabkan tingkat pendapatan yang

kondisi

rendah,

dampak

timbulnya

yang

terhadap

dinilai

memiliki

terakhir

berpengaruh

langsung

lingkungan

jaringan

kumuh

jalan.

Rendahnya

sehingga

kemampuan

untuk

kualitas sistem pembuangan air limbah

membuat rumah yang layak huni dan

rumah tangga dan jaringan jalan juga

sehatpun menjadi rendah.

menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh.

Faktor kedua yang berpengaruh tidak

langsung

adalah 2.

Faktor Yang Langsung Faktor-faktor

langsung secara

adalah langsung

bersifat

Tidak

terhadap

kondisi

sosial

kekumuhan

kependudukan

yang meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

yang

bersifat

faktor-faktor tidak

tidak

Jumlah anggota keluarga yang besar

yang

dengan

berhubungan

tingkat

pendidikan

dan

kesehatan yang rendah menyebabkan

dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini

rendahnya

berdampak terhadap faktor lain yang

pengetahuan

terbukti

permasalahan lingkungan yang akhirnya

18

menyebabkan

kekumuhan.

kemampuan masyarakat

dan terhadap

Jurnal PWK Unisba


mendorong

kesadaran

yang

rendah

4. PARAMETER

terhadap upaya menciptakan lingkungan dan kehidupan yang sehat. Rendahnya kesadaran

masyarakat

kesehatan

lingkungan

masyarakat

kesehatan dirinya.

kumuh

yang

juga

munculnya

yaitu

faktor

ikut

kawasan

budaya

yang

berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Selain faktor sosial seperti

tingkat

kebiasaan

juga

munculnya

pendidikan, menjadi

kawasan

faktor

pendoroong

kumuh.

Faktor

kebiasaan ini juga yang menyebabkan masyarakat

Penilaian

Kawasan

melakukan

penilaian

Kumuh

kawasan

kumuh

beberapa

parameter

digunakan

yang

terdapat

yang

dapat

didasarkan

pada

beberapa komponen yaitu komponen fisik,

komponen

komponen

sanitasi

sosial

lingkungan;

kependudukan;

komponen sosial budaya, dan komponen ekonomi.

Lebih

jelasnya

parameter

tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini : Komponen Fisik a. Penggunaan

Lahan

(Land

Use),

parameter yang diteliti : tata guna

membuang hajat di saluran air dan kebun

lahan untuk berbagai peruntukan,

sekalipun

dibanding

mencakup penggunaan untuk fungsi

membuang hajat di WC umum. Untuk itu

lindung seperti sempadan pantai,

beberapa WC umum yang dibangun oleh

sempadan

pemerintah

kondisi

konservasi; penggunaan untuk fungsi

oleh

budidaya seperti permukiman dan

tidak

sehat,

berada tidak

lebih

terhadap

enak

terlantar

merasa

Dalam

aktivitas

berdampak negatif bagi lingkungan dan

mempengaruhi

4.1 Parameter

menyebabkan

membuang hajat dan sampah yang

lain

KRITERIA

PENILAIAN KAWASAN KUMUH

terhadap

melakukan

Faktor

DAN

dalam

dimanfaatkan

masyarakat. Selain

sungai,

dan

daerah

aktivitas lainnya. itu

faktor

adat

istiadat

b. Keadaan

Permukiman,

parameter

seperti ”makan tidak makan yang penting

yang diteliti : jumlah rumah, jenis

kumpul” juga merupakan salah satu

rumah,

penyebab munculnya kawasan kumuh,

penghuni,

walaupun bersifat tidak langsung. Namun

KDB, dan status kepemilikan lahan.

adat istiadat seperti ini mendorong orang

Contoh : tata bangunan yang sangat

untuk

suatu

tidak teratur, umumnya bangunan-

lingkungan perumahan walaupun tidak

bangunan yang tidak permanen dan

layak huni yang penting dekat dengan

bangunan

saudara, tanpa mau berusaha mencari

suasana

lingkungan hunian yang lebih baik.

pemilik rumah, karena jumlah ruang

tetap

tinggal

Jurnal PWK Unisba

dalam

kondisi

rumah,

kepadatan

darurat; ”privacy

jumlah

bangunan,

tidak

adanya

(pribadi)”

bagi

19


di rumah tinggalnya terbatas jika

rumahnya

dibandingkan

tertentu (satuan wilayah desa).

dengan

jumlah

penghuninya. c.

wilayah

Kondisi Fisik Lingkungan, para meter

air

yang

dan

persentase saluran drainase dalam

Kualitas

kondisi mengalir dalam satu satuan

diteliti

kualitas

udara

matahari.

udara yang tidak baik (kualitas udara menurun)

dan

pencahayaan

(drainase)

e. Penumpukan pengelolaan

disebabkan

persampahan

karena

tidak

diukur

dalam

wilayah tertentu.

matahari yang kurang yang biasanya adanya

dan

Upaya

sampah, di

kondisi

hitung

dari

ruang-ruang terbuka (open space).

banyaknya

kondisi

sampah dalam satu wilayah tertentu.

seperti

ini

akan

menyebabkan udara di dalam rumah tak dapat mengalir dengan baik, akibatnya

akan

menggangu

kesehatan penghuni rumah tersebut;

a. Kecukupan sumber air bersih, dasar penentuan nilai adalah persentase jumlah keluarga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih. b. Pemanfaatan dasar

MCK

penentuan

oleh

nilainya

Warga, adalah

persentase penduduk yang telah menanfaatkan

jamban

tempat

membuang

satuan

wilayah

sebagai

hajat

tertentu

dalam (satuan

wilayah desa). Pembuangan

limbah,

keviasaan

penduduk

persen

penduduk

yang

membuang limbah berupa air kotor rumah

Frekuensi banjir, frekuensi banjir di ukur dari jumlah terjadinya banjir dalam

satu

tahun

pada

satuan

wilayah terntentu (satuan wilayah

g. Kondisi jalan

jalan

lingkungan,

lingkungan

kondisi

diukur

dalam

persentase jalan lingkungan yang berada pada kondisi sedang dan buruk dalam satu satuan wilayah tententu

(satuan

wilayah

desa/kelurahan). h. Kondisi penerangan dan komunikasi, kondisi penerangan dan komunikasi diukur dalam persentase KK yang mendapatkan pelayanan penerangan

dasar

membuang air limbah yang diukur dalam

penumpukkan

dan komunikasi. air

penentuan nilai dalam kriteria ini adalah

f.

lokasi

desa).

Komponen Sanitasi Lingkungan

20

satuan

d. Kondisi saluran air, kondisi saluran

pencahayaan

c.

dalam

tangga

Komponen Sosial Kependudukan a. Jumlah

penduduk,

diukur

dari

banyaknya jumlah penduduk yang tinggal dalam satu kawasan atau wilayah.

kepekarangan

Jurnal PWK Unisba


b. komposisi penduduk, melihat jumlah

mengkonsumsi air yang tidak bersih

penduduk berdasarkan struktur usia

dan hieginis, dll

(belum produktif, produktif, dan tidak

b. Adat istiadat, yaitu kultur budaya

produktif) dan mata status pekerjaan

masyarakat yang dapat mendorong

(bekerja,

terciptanya kawasan kumuh seperti :

setengah

pengangguran

atau pengangguran) c.

kepadatan

makan tidak makan yang penting

penduduk,

kepadatan penduduk yang diukur dari jumlah penduduk dibagi dengan ketersediaan lahan (daya tampung). d. Pendidikan

penduduk,

ngumpul, dll.

melihat

Komponen Ekonomi a. Tingkat

penduduk

dalam

dari

tiap KK dalam setiap bulannya. b. Aktivitas

ekonomi

atau

mata

pencaharian penduduk, diukur dari

kawasan tersebut. Sehingga akan

besarnya

diketahui berapa besar pengetahuan

jumlah

penduduk

yang

bekerja dalam suatu bidang tertentu

dan pemahaman penduduk terhadap

(PNS, buruh tani, industri, dll).

lingkungan permukiman yang sehat c.

dan layak huni.

diukur

besarnya pendapatan yang diterima

tujuannya

untuk melihat sejauh mana tingkat pendidikan

Pendapatan,

Sarana

atau

fasilitas

penunjang

kegiatan ekonomi, bertujuan untuk e. Kesehatan

penduduk,

tujuannya

untuk melihat sejauh mana kekuatan yang dimiliki penduduk dari tingkat

melihat

berapa

ekonomi

yang

besar dapat

fasilitas melayani

masyarakat dalam kawasan tersebut.

kesehatannya yang dapat diukur dari jenis penyakit yang pernah diderita, jumlah

penduduk

yang

terkena

4.2 Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh

penyakit, dll.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, kemudian dilakukan penentuan status

Komponen Sosial Budaya

kawasan kumuh berdasarkan tingkat

a. Kebiasaan penduduk, diukur dari

kekumuhan.

Dalam

hal

ini,

status

banyaknya jumlah penduduk yang

kawasan kumuh dibagi dalam 5 kelas,

melakukan

yaitu :

kebiasaan-kebiasaan

yang dapat mendorong munculnya kawasan kumuh seperti : kebiasaan membuang

sampah

disembarang

tempat, kebiasaan membuang hajat

Ko K1 K2 K3 K4

Untuk

= = = = =

Tidak kumuh Kurang kumuh Cukup Kumuh Kumuh Sangat kumuh

jelasnya

mengenai

di sungai, pekarangan atau tempat

penetapan kriteri kawasan kumuh dapat

terbuka lainnya, kebiasaan penduduk

dilihat pada Tabel 1.

Jurnal PWK Unisba

21


Tabel 1 PENETAPAN KRITERIA KAWASAN KUMUH NO

KOMPONEN PENILAIAN

I

Komponen Fisik

1

Kondisi Rumah

2

Jenis Rumah

Tidak Kumuh (K0)

KELAS KAWAASN KUMUH Kurang Cukup Kumuh Kumuh (K1) Kumuh (K3) (K2)

Sangat Kumuh (K4)

Baik

Hampir Baik

Cukup

Buruk

Sangat Buruk

Permanen

Semi Permanen

Temporer

Temporer

Temporer

Rendah

Sedang

< 50 % 5 Org

60 % 6 – 7 Org

4 5

Kepadatan bangunan KDB Jumlah Penghuni

6

Sirkulasi Udara

Baik

Cukup

7

Pencahayaan Matahari

Baik

Cukup

II

Komponen Sosial

1

Pendidikan

> 75 % SMA

50 – 75 % SMA

25 – 50 % SMA

5 – 25 % SMA

< 5 % SMA

2

Kesehatan

Baik

Hampir Baik

Cukup

Buruk

Sangat Buruk

III

Komponen Budaya Kebiasaan Penduduk

Ramah Lingk.

Sedang

Cukup

Kurang

Baik

Hampir Baik

Cukup

Buruk

1.000.000 – 750.000 Bekerja Hampir Mencukupi

750.000 – 500.000 Bekerja kurang mencukupi

500.000 – 250.000

< 250.000

Bekerja tidak mencukupi

Bekerja sangat tidak mencukupi

5 – 25 %

25 – 50 %

50 – 75 %

> 75 %

50 – 75 %

25 – 50 %

5 – 25 %

Sedikit dan Dikelola

Sedikit tapi tidak dikelola

Sedang dan dikelola

Sedang tapi tidak dikelola

<5% Banyak dan tidak dikelola

<5%

5 – 25 %

25 – 50 %

50 – 75 %

Baik

Sedang

Cukup

Buruk

3

1 2

Adat Istiadat

IV

Komponen Ekonomi Pendapatan Perkapita per bulan

1

> 1.000.000 Bekerja dan mencukupi

Hampir tinggi 70 % 8 – 9 org Hampir Cukup Hampir Cukup

Tinggi 80 % 10 Org Kurang Kurang

2

Status Pekerjaan

V

2

Komponen Sanitasi Lingkungan Air Bersih (dari <5% Sungai) MCK (septik Tank) > 75 %

3

Sampah

4

Air Limbah ( Ke pekarangan)

5

Drainase

6

Jalan lingkungan

Baik

Sedang

Cukup

Buruk

7

Frekuensi Banjir Penerangan dan komunikasi

0 kali/th

1– 2 kali/th

3–4 kali/th

5-6 kali/th

Baik

Sedang

Cukup

Kurang

1

8

Sangat Tinggi > 90 % > 10 Org Sangat Kurang Sangat Kurang

Sangat Kurang Sangat Buruk

> 75 % Sangat buruk Sangat buruk > 7 kali/th Sangat kurang

Sumber : Dimodifikasi dari Kriteria Kawasan Kumuh Ir. Budi D. Sinulingga M.Si, 2006

22

Jurnal PWK Unisba


5. CONTOH KUMUH

KASUS DI

KOTA

KAWASAN

lahan

PANGKAL-

penduduk yang begitu besar. Sedangkan tingkat

PINANG Di

Kota

terdapat

Pangkalpinang

kawasan

kumuh

tidak yang

dikategorikan sebagai kawasan kumuh III dan Kawasan Kumuh IV (kumuh dan sangat

kumuh),

mengingat

ini

dapat

Kota

dipahami

Pangkalpinang

merupakan kota yang berukuran sedang dan sedang berkembang. Sementara itu ketersediaan lahan tidak terbangun di Kota Pangkalpinang masih cukup besar, sehingga

untuk

perkembangan

permukiman

tidak terkonsentrasi pada satu titik saja. Disamping itu jumlah penduduk Kota

menampung

kekumuhan

di

jumlah

Kota

Pangkalpinang lebih disebabkan karena faktor

ekonomi

dalam

ketidakmampuan menciptakan yang

sehat

arti

masyarakat

lingkungan

permukiman

karena

keterbatasan

ekonomi, selain itu faktor penyebab kekumuhan di Kota Pangkalpinang juga disebabkan karena kekurang pahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat, ini terlihat dari kebiasaan sebagian masyarakat yang masih belum mampu memanfaatkan dan memelihara infrastruktur secara optimal.

tergolong

Di samping itu tingkat kekumuhan

memiliki

di Kota Pangkalpinang juga disebabkan

keleluasaan di dalam memilih lokasi

karena pengaruh faktor alamiah seperti

tempat tinggalnya.

adanya pengaruh pasang surut air laut,

Pangkalpinang kecil,

juga

sehingga

masih

masyarakat

Karakteristik kawasan kumuh di Kota

Pangkalpinang

sangat

berbeda

dengan karakteristik kawasan kumuh di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kekumuhan di kota-kota besar lainnya di Indonesia lebih disebabkan keterbatasan

sehingga

muncul

daerah-daerah

genangan yang semakin lama cenderung berkembang menjadi kawasan kumuh. Pada bagian ini akan coba diuraikan beberapa titik lokasi kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang.

Kelurahan Opas Indah Lokasi Luas Kawasan Kumuh Jumlah Rumah Jumlah KK KDB Rata-rata Kondisi Rumah

: : : : : :

RT 01 RW 02 ± 2 Hektar 60 Unit 75 KK 75 – 95 % 40 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Kondisi Ekonomi

:

Pekerjaan masyarakat umumnya swasta 50 %, buruh 25 %, pedagang 10 %, nelayan 10 % dan PNS 5 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,-

Jurnal PWK Unisba

23


Kondisi Prasarana

:

Penyebab kekumuhan

:

Jalan lingkungan dalam kondisi sedang dengan konstruksi berupa jalan rabat beton; penangan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi sedang, terdapat hidran air tetapi tidak berfungsi; kondisi persampahan di lokasi ini buruk, walaupun sudah terdapat sarana angkutan sampah namun masih banyak sampah yang berserakan karena lokasi ini merupakan daerah bantaran sungai sehingga ada pengaruh pasang surut air laut; penerangan dalam keadaan baik.

Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 70 %) Kondisi ekonomi : umumnya sebagai pegawai swasta dan buruh harian, sehingga pendapatan perkapita relatif kecil. Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dll. Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang.

Gb. 1 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 01 RW 02 Kelurahan Opas Indah

Kelurahan Gedung Nasional Lokasi : Luas Kawasan Kumuh : Jumlah Rumah : Jumlah KK : KDB Rata-rata : Kondisi Rumah :

Kondisi Sosial

24

:

RT 012 RW 03 ± 4 Hektar 115 Unit 115 KK 75 – 90 % 60 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Etnis Campuran

Jurnal PWK Unisba


Kondisi Ekonomi

:

Kondisi Prasarana

:

Penyebab kekumuhan

:

Pekerjaan masyarakat umumnya swasta 40 %, nelayan 30 %, pedagangan 20 %, buruh 8 %, dan PNS 2 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.1.000.000,Jalan lingkungan dalam kondisi sedang dengan konstruksi berupa jalan rabat beton (cukup); penangan limbah domestik dalam keadaan buruk, belum ada sanitasi yang layak (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi kurang; kondisi persampahan di lokasi ini buruk, walaupun sudah terdapat sarana angkutan sampah namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai.

Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 70 %) Kondisi ekonomi : umumnya sebagai pegawai swasta dan nelayan, sehingga pendapatan perkapita relatif rendah. Ketersediaan infrastruktur sanitasi lingkungan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, tempat sampah, drainase, sanitasi, dll. Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang dan sampah berserakan.

Gb. 2 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 012 RW 03 Kelurahan Gedung Nasional

Kelurahan Ketapang Lokasi Luas Kawasan Kumuh Jumlah Rumah Jumlah KK KDB Rata-rata

Jurnal PWK Unisba

: : : : :

RT 02 RW 03 ± 6 Hektar 270 Unit 295 KK 75 – 95 %

25


Kondisi Rumah

:

40 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Kondisi Sosial

:

Mayoritas Suku Bugis

Kondisi Ekonomi

:

Pekerjaan masyarakat umumnya nelayan 90 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,-

Kondisi Prasarana

:

Jalan lingkungan dalam kondisi sedang dengan konstruksi berupa jalan rabat beton, namun sudah banyak yang rusak; penangan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi buruk, pada musim kemarau lokasi ini kekurangan air, hanya ada satu sumur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sumur bor yang dibuat airnya banyak mengandung zat besi (kecoklatan dan berkarat); kondisi persampahan di lokasi ini buruk, banyak masyarakat yang membuang sampah ke selokan (drainase) atau sungai; penerangan ada namun banyak masyarakat yang menyambung secara ilegal.

Penyebab kekumuhan

:

Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 70 %) Kondisi ekonomi : umumnya sebagai nelayan. Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat bahkan cenderung tidak ada seperti air bersih, sanitasi, dll. Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang.

Gb. 3 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 02 RW 03 Kelurahan Ketapang

26

Jurnal PWK Unisba


Kelurahan Pasir Putih Lokasi Luas Kawasan Kumuh Jumlah Rumah Jumlah KK KDB Rata-rata Kondisi Rumah

: : : : : :

Kondisi Sosial Kondisi Ekonomi

: :

Kondisi Prasarana

:

Penyebab kekumuhan

:

RT 01 RW 01 ± 3 Hektar 35 Unit 35 KK 80 – 90 % 100 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Etnis campuran Pekerjaan masyarakat umumnya pedagang 50 %, buruh 30 %, dan swasta 20 %. Penghasilan ratarata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,Jalan lingkungan dalam kondisi buruk dengan konstruksi berupa jalan papan; penangan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi buruk, pada musim kemarau lokasi ini kekurangan air, sumur yang dibuat airnya banyak mengandung zat besi (kecoklatan dan berkarat); kondisi persampahan di lokasi ini buruk, banyak masyarakat yang membuang sampah ke sembarang tempat seperti ke selokan (drainase), pekarangan, atau sungai; penerangan ada.

Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 80 %) Kondisi ekonomi : umumnya sebagai pedagang dan buruh. Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat bahkan cenderung tidak ada seperti air bersih, sanitasi, dll. Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang. Merupakan daerah reklamasi dengan peruntukan sebagai Jalur Hijau.

Gb. 4 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 01 RW 01 Kelurahan Pasir Putih

Jurnal PWK Unisba

27


Kelurahan Semabung Lama Lokasi Luas Kawasan Kumuh Jumlah Rumah Jumlah KK KDB Rata-rata Kondisi Rumah

: : : : : :

Kondisi Sosial Kondisi Ekonomi

: :

Kondisi Prasarana

:

Penyebab kekumuhan

:

RT 04 RW 01 ± 1 Hektar 20 Unit 25 KK 70 – 95 % 40 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Etnis campuran Pekerjaan masyarakat umumnya buruh 100 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,Jalan lingkungan dalam kondisi buruk dengan konstruksi berupa jalan tanah; penangan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi sedang; kondisi persampahan di lokasi ini buruk, banyak masyarakat yang membuang sampah dibelang rumah; penerangan ada.

Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 80 %) Kondisi ekonomi : umumnya sebagai buruh. Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat bahkan cenderung tidak ada seperti sarana prasarana persampahan, sanitasi, dll.

Gb. 5 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 04 RW 01 Kelurahan Semabung Lama

mengatasi masalah kawasan kumuh ini.

6. STRATEGI PENANGANAN

Mulai

KAWASAN KUMUH 6.1 Beberapa Strategi Yang Pernah

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat

28

pemerintah

kemiskinan

program yang

pengentasan

dianggap

sebagai

penyebab utama munculnya kawasan

Dilakukan

maupun

dari

daerah

dalam

kumuh sampai kepada program-program yang lebih bersifat spesifik. Pemerintah Pusat

mencoba

menangani

masalah

Jurnal PWK Unisba


kemiskinan dengan meluncurkan skema

mengembangkan kebijakan dan program

program jaringan pengaman sosial (JPS),

yang

mulai dari Inpres Desa Tertinggal, P3DT,

penanganan

PDM-DKE, PLKP, PEMD, Parul (Poverty

kumuh

melalui

Alleviation

untuk

memperbaiki

through

Rural-Urban

berkesinambungan permasalahan

Linkages), Program Ketahanan Pangan,

penghidupan

sampai

dengan

Pengentasan

bagi

berbagai

kawasan pendekatan

kehidupan

mereka.

dan

Melalui

P2KP

(Program

pendekatan-pendekatan yang dilakukan,

Kemiskinan

Perkotaan)

pemerintah dan masyarakat diharapkan

yang kesemuanya dilaksanakan dengan

dapat

pola BLM (bantuan langsung kepada

memperbaiki kondisi fisik, sosial dan

masyarakat).

ekonomi golongan masyarakat ini.

Berbagai

pengentasan kemiskinan,

program

masyarakat antara

dari

lain

melalui

pendekatan permukiman, telah dirancang dan dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, di perkotaan maupun perdesaan, seperti misalnya P2LDT, KIP, P2BPK, CAP, RP4D, dst. Sebagian telah berjalan dengan baik namun

sebagian

yang

lain

belum

mencapai hasil yang optimal.

bekerja

bersama

untuk

Namun yang menjadi persoalan di sini adalah sudah tepatkah kebijakan program-program

tersebut

diatas?

Jangan-jangan malah akan menimbulkan semakin

berdatangan

kaum

sehingga

semakin

merebak

persoalan

kawasan-kawasan

Lalu,

model

migran pula kumuh.

penanganan

yang

bagaimanakah yang betul-betul efektif untuk

diterapkan,

agar

sesuai

Untuk menanggulangi persoalan

dengan ”niat baik” pemerintah tersebut ?

kawasan kumuh (slum dan squatter),

Ini masih memerlukan jawaban lebih

perlu dikembangkan upaya peningkatan

lanjut secara lebih seksama. Banyak

kemampuan masyarakat dan membuka

realitas

peluang

upaya-upaya

agar

memperbaiki menjangkau layak.

mereka

mampu

kehidupannya permukiman

dan

yang

Program-program

lebih

menunjukkan

justru

bahwa

pembenahan

yang

dilakukan oleh pemerintah, dengan dalih apapun,

termasuk

terjadinya

diatas

penggeseran dan penggusuran tempat-

merupakan suatu program yang pada

tempat hunian di kawasan kumuh diduga

dasarnya

seolah-olah

diarahkan

penyadaran kemampuan komunitas “menggusur

dan

masyarakat dirinya

dapat

Jurnal PWK Unisba

upaya

peningkatan

masyarakat

program-program Pemerintah

pada

sehingga

kumuh

sendiri”. ini

dapat Melalui

diharapkan

dibantu

dalam

hanya

memindahkan

permasalahan yang sama dari satu tempat

ke

tempat

yang

lain,

dan

ujungnya semata-mata nampak hanya “menyengsarakan”

masyarakat

yang

apabila merujuk kepada isi pasal-pasal dalam peraturan perundangan-undangan

29


yang ada di Indonesia sebagaimana

sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan,

diantaranya disebutkan di atas justru

pekerjaan umum dan lain-lain.

merupakan kewajiban bagi pemerintah bersama-sama

dengan

masyarakat

untuk membenahinya.

Program pengendalian lingkungan secara terpadu pada prinsipnya dapat didesain

sebagai

program

yang

dilaksanakan secara terpisah oleh setiap 6.2

Beberapa Strategi Lain Dalam Menangani Kawasan Kumuh Strategi

penanganan

dinas,

akan

tetapi

setiap

kegiatan

memiliki muatan yang mengarah pada

kawasan

upaya

penanggulangan

lingkungan

kumuh harus didasarkan pada upaya

kumuh. Untuk itu langkah yang perlu

menanggulangi

yang

dilakukan adalah rapat koordinasi yang

menyebabkan kekumuhan, baik faktor

mengikutsertakan setiap dinas terkait

yang bersifat langsung maupun tidak

dibawah koordinasi BAPPEDA untuk

langsung. Pada hakikatnya penyelesaian

merumuskan

permasalahan lingkungan kumuh tidak

mengarah

dapat dilakukan oleh satu unit atau dinas,

lingkungan kumuh. Beberapa program-

akan tetapi membutuhkan keterpaduan

program sebagai upaya pengendalian

kegiatan dari setiap dinas yang akan

lingkungan

berdampak

berikut :

faktor-faktor

terhadap

perbaikan

lingkungan kumuh. Strategi

program-program kepada

kumuh

yang

pengendalian

adalah

sebagai

1. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

utama

yang

harus

Penyuluhan kesehatan lingkungan

dilakukan dalam meningkatkan kualitas

bertujuan

lingkungan

pengetahuan

kumuh

adalah

Program

untuk

meningkatkan

masyarakat

tentang

Pengendalian lingkungan secara terpadu.

pentingnya

upaya

menjaga

Program

kesehatan

lingkungan

dengan

pengendalian

lingkungan

secara terpadu merupakan program yang

menerapkan

di susun bersama oleh setiap dinas yang

sebagai

mengarah pada penyehatan lingkungan

masyarakat yang sehat. Kegiatan ini

baik secara langsung maupun tidak

dapat dilakukan bersama oleh dinas

langsung.

demikian

lingkungan

koordinasi

kesehatan.

Program

dilaksanakan

yang

dibawah

pola

hidup

upaya

sehat

menciptakan

hidup

dan

BAPPEDA dengan usulan oleh Dinas

Kegiatan

Lingkungan Hidup. Program ini penting

dilakukan

dilaksanakan

aktivitas posyandu atau pengajian

mengatasi

mengingat faktor-faktor

upaya penyebab

timbulnya kekumuhan hubungan dengan

30

atau

penyuluhan

dinas

dengan

memanfaatkan

acara-acara

kemasyarakatan

dapat

lainnya.

sosial Melalui

Jurnal PWK Unisba


kegiatan yang dilaksanakan dalam

dilaksanakan

lingkup kecil diharapkan masyarakat

pelaksana

dapat memahami arti penting prilaku

merumuskan

hidup yang sehat.

tersebut,

2. Pembinaan

masyarakat

sadar

bersama

masyarakat

pengelolaan

sehingga

dibangun

dinas

sarana

sarana

termanfaatkan

yang dan

terpelihara dengan baik.

Lingkungan Kegiatan ini berbentuk kegiatan yang terpogram dan mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. Program yang demikian dilakukan

sebaiknya

dalam

sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

panjang

Pemberdayaan ekonomi masyarakat

secara bertahap. Hasil dari kegiatan

dapat dilakukan dengan pengadaan

ini diharapkan masyarakat memiliki

program-program

kesadaran yang tinggi tentang arti

sesuai dengan potensi karakteristik

penting lingkungan hidup yang baik

daerah. Untuk itu program yang

dan

secara

dikembangkan setiap lokasi dapat

lingkungan

berbeda-beda. Secara riil program ini

mayarakat

mandiri desa

jangka

Dengan demikian pelaksana yang

mampu

mewujudkan yang

sehat

dan

lestari.

berbentuk

pemberdayaan

pengembangan

potensi

Pelaksana program ini adalah Dinas

yang dimiliki masyarakat. Dengan

Lingkungan Hidup.

demikian

3. Pembangunan Infrastruktur Publik Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi

dengan

infrastruktur

pengadaan

sanitasi

lingkungan.

Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan

bak-bak

pemanfaat masyarakat,

sampah sarana

mengingat ini

maka

adalah sebelum

dilakukan pembangunan sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan

tentang

arti

penting

sarana sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan

Jurnal PWK Unisba

program

ini

diarahkan

untuk membangun UKM berbasis masyarakat

yang

kuat

sehingga

mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teari dan praktek) serta pendampingan. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian sehingga

lingkungan

diharapkan

kumuh,

peningkatan

ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh. Dinas pertanian,

perikanan,

peternakan,

industri dan perdagangan merupkan dinas

yang

dinilai

sesuai

untuk

melaksanakan program ini.

31


5. Peningkatan

Kualitas

rumah

Pendidikan

liar

(squatter)

Bantaran

Upaya mengatasi rendahnya tingkat

pendekatan yang disarankan adalah

pendidikan

yang

menggunakan

pendorong

munculnya

kumuh

perlu

melakukan

faktor

kawasan

Kegiatan

Sempadan.

daerah

Masyarakat

menjadi

/

di

model

ini

dapat

Pola

partisipatif. dilaksanakan

diatasi

dengan

bersama antara Dinas Lingkungan

peningkatan

kualitas

Hidup, Dinas Kelautan, PT. KAI, dll.

pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu

penambahan

7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Salah

sarana

terjadi

pendidikan formal dan pembangunan

formal

sarana

perlu

yang

dengan

secara

tepat.

Hal

akan

pemerintah

mampu dalam

kesehatan

PKBM

kondisi

dan

tenaga

medis.

Pelaksana program ini adalah Dinas Kesehatan.

membantu menuntaskan

oleh

diatasi dengan peningkatan sarana

berupa paket A, Paket B dan paket C dinilai

ditimbulkan

di beberapa kawasan kumuh perlu

memiliki jarak yang cukup jauh dari Pengembangan

adalah

sarana kesehatan dan tenaga medis

ini

disebabkan beberapa lokasi kumuh

sekolah.

kumuh

lingkungan yang buruk. Keterbatasan

pemetaan lokasi yang membutuhkan sekolah

dilokasi

yang

terutama sebagai akibat penyakit

pendidikan

didahului

permasalahan

menurunnya kesehatan masyarakat

pendidikan non formal (PKBM). Penambahan

satu

6.3

Program Yang Bersifat Spesifik

program wajib belajar 9 tahun di lima kecamatan lokasi studi pelaksanaan

Selain program-program tersebut

kegiatan ini menjadi tanggung jawab

diatas, ada suatu program yang bersifat

Dinas Pendidikan.

lebih spesifik yaitu

“peremajaan kota

(urban renewal) biasanya dimaksudkan 6. Pengelolaan

Kawasan

Bantaran/

Sempadan (Sungai, Pantai, Danau, KA, SUTET, dll) Pengolahan

kumuh dengan mengisi dan membangun prasarana

kawasan

bantaran

dan

sarana

yang

sesuai

/

dengan peruntukan lahannya sehingga

sempadan dapat dilakukan berupa

layak untuk dihuni penduduk maupun

penguatan

peraturan

untuk menampung aktivitas lainnya dan

pemanfaatan

daerah

sempadan

32

untuk mengubah daerah perkampungan

tentang bantaran

sebagai

/

daerah

sekaligus

memperindah

penampilan

(wajah) kota. Prasarana dan sarana yang

konservasi. Kegiatan ini diarahkan

dimaksud

untuk

bangunan komersial, jaringan air bersih,

mengatasi

permasalahan

bisa

berupa

perumahan,

Jurnal PWK Unisba


drainase,

persampahan,

air

kawasan kumuh yang berada pada

limbah, dan prasarana lainnya. Bentuk

lahan-lahan yang ilegal (bantaran

kegiatan

sungai, taman kota,

peremajaan

jaringan

kota

tersebut

antara lain :

sempadan

pantai, dll) yang umumnya ditempati oleh kaum migran yang sebagian

1. Pembangunan Rumah Susun

besar merupakan pekerja informal Pembangunan

rumah

susun

ini

diprioritaskan pada kawasn-kawasan kumuh yang tingkat kekumuhannya sudah sangat tinggi (K4) atau kondisi lingkungan permukiman yang sudah tidak layak huni, dimana infrastruktur yang

tersedia

sangat

terbatas,

kepadatan bangunan sangat tinggi, KDB tinggi, lahan terbatas, namun status lahan umumnya merupakan lahan hak milik, dan berada di kawasan pusat kota. Bangunan

susun

ini

lingkungan seperti balai pertemuan, TK, SD, lapangan parkir, listrik, Air taman

pengolahan

lingkungan,TPS, limbah,

Pembangunan

dan

dll.

pengelolaan

rumah susun ini dilakukan oleh Pihak Perumnas

bekerjasama

dengan

Pemda. Penguasaan tanah dilakukan dengan sistem ganti rugi, sedangkan sistem

penjualannya

dilakukan

dengan pemberian subsidi terhadap penduduk asli, dibandingkan dengan harga

jual

terhadap

penduduk

pendatang.

Pembangunan rumah susun sewa ini

Jurnal PWK Unisba

dengan yang

pada

tingkat

rendah.

Selain

diperuntukan bagi kaum squatter, model rumah susun sewa ini dapat juga dilakukan untuk meremajakan kota pada kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan cukup kumuh sampai sangat kumuh (K2 – K4). Bangunan rumah susun sewa ini dilengkapi

dengan

sarana

dan

prasarana penunjang (infrastruktur) :

air

bersih,

pengolahan

sampah (TPS), pengolahan limbah, parkir, listrik, parkir, dll. Pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkai

lainnya.

Pendekatan

yang

ditempuh terhadap masyarakat harus ditangani

secara

bersama-sama.

terpadu Selama

pembangunan masyarakat

dan proses

berlangsung penghuni

mendapat

jaminan berupa dana untuk pindah sementara,

sedangkan

setelah

selesai penghuni dibebankan harga sewa

yang

disesuaikan

kemampuan

2. Pembangunan Rumah Susun Sewa

diprioritaskan

buruh

pendapatan

seperti

rumah

dilengkapi oleh beberapa fasilitas

Bersih,

dan

berdasarkan

dengan

masyarakat hasil

kesepakatan

bersama.

kawasan-

33


3. Pembangunan

Rumah

Sederhana

sekaligus mendistribusikan penduduk

Sehat (RsH) Untuk

memudahkan

masyarakat

berpenghasilan rendah, Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dalam memiliki Rumah Sederhana Sehat

(RsH),

Keputusan dan

melalui

Menteri

Prasarana

penerbitan

Permukimaan

Wilayah

Nomor.

pada

daerah-daerah

jarang

yang

penduduknya

masih (tingkat

kepadatan rendah). 4. Program Perbaikan Kampung (KIP) Program perbaikan kampun (KIP) merupakan

program

untuk

memperbaiki komponen infrastruktur

24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan

dalam

Perumahan

dilaksanakan secara terpadu dengan

dan

perrmukiman

kampung.

Program

ini

dengan dukungan Fasilitas Subsidi

sektor-sektor

Perumahan.

kumuh yang mendapatkan prioritas

Pemerintah telah menyempurnakan

program ini yaitu kawasan kumuh

konsep rumah sederhana dan rumah

dengan tingkat kekumuhan kurang

sangat sederhana (RS dan RSS)

kumuh (K1) sampai Kumuh (K3),

dengan Rumah Sederhana Sehat

dimana infrastruktur terbatas atau

(Rs Sehat / RsH) yang dituangkan

kurang, sering terkena banjir atau

dalam Keputusan Menteri Kimpraswil

genangan,

Nomor

kampung

403/KPTS/M/2002

tentang

terkait.

Kawasan

merupakan tua,

dan

kampungpendapatan

Pedoman Teknis Rumah Sederhana

perkapita masyarakat rendah. Tujuan

Sehat.

program

Dalam

pedoman

tersebut

ini

adalah

meningkatkan

bangunan rumah yang dapat dipilih

terutama bagi golongan masyarakat

sesuai

yang berpenghasilan rendah melalui

dengan

kebutuhan

dan

mutu

untuk

terdapat empat macam konstruksi

kehidupan,

penataan

lingkungan

semula hanya satu pilihan (rumah

peningkatan

serta

tembok)

prasarana

kemampuan

masyarakat,

menjadi

rumah

yang

jenis

:

dasar,

dan

penyediaan

sehingga

akan

tembok; setengah tembok; kayu tidak

meningkatkan jumlah keluarga yang

panggung, dan kayu panggung.

bertempat tinggal pada rumah-rumah

Program ini dirasakan cocok untuk menangani kawasan kumuh (K2) yang

menempati

bantaran

/

daerah-daerah

sempadan,

hal

ini

dimaksudkan untuk mengamankan bantaran / sempadan dari aktivitas

34

yang mengganggu fungsi lindung

yang layak huni dan sehat. Teknis pelaksanaan program ini

adalah :

perbaikan dan peningkatan sanitasi lingkungan,

rehabilitasi

kualitas

rumah menjadi rumah yang layak huni.

Jurnal PWK Unisba


5. Pembongkaran atau Penggusuran

6. Program Land Consolidation

Rumah-Rumah Liar di Bantaran /

Program land consolidation adalah

Sempadan

suatu

Kegiatan

ini

penataan

ulang

untuk

kawasan permukiman di atas lahan

mengamankan bantaran / sempadan

yang selama ini telah dimanfaatkan

sebagai

kawasan

lindung

sebagai lokasi permukiman. Program

(konservasi)

dari

banjir

land consolidation dapat digunakan

disamping menjaga keindahan kota.

apabila telah memenuhi persyaratan

Kegiatan

pada

antara lain :

perumahan-perumahan kaum migran

a. Tingkat

ini

bertujuan

program

bahaya

dipriritaskan

penguasaan

lahan

(squatter) yang menepati kawasan

secara tidak sah (tidak memiliki

ini.

bukti

Sebagai solusinya pemerintah

harus

menyediakan

primer

kawasan

penghunian)

perumahan sederhana pada lakosi-

cukup tinggi.

lokasi yang masih kosong (lahan

b. Tata

pemilikan/

oleh

masyarakat

letak

permukiman

tidak produktif). Kegiatan yang dapat

tidak/kurang

berpola,

dilakukan

pemanfaatan

yang

berupa

:

penertiban

bangunan-bangunan liar di bantaran

dengan beragam

(tidak terbatas pada hunian).

sungai dan sempadan pantai sesuai

c.

Berpotensi untuk dikembangkan

dengan Rencana Tata Ruang yang

menjadi

ada

yang lebih strategis dari sekedar

dan

menata

mengembangkan

dan

daerah

hijau

disepanjang bantaran sungai dan pantai. Program ini dapat diterapkan pada kawasan kumuh (K2) yang

kawasan

fungsional

hunian. 7.

Resettlement

(pemindahan

penduduk)

menempati daerah-daerah dimana

Resettlement adalah suatu program

status lahannya bukan merupakan

penataan

kawasan

permukiman

hak

kumuh

melalui

pemindahan

milik

masyarakat.

hal

ini

dimaksudkan untuk mengamankan

penduduk yang biasanya memakan

sempadan / bantaran dari aktivitas

waktu dan biaya sosial cukup besar,

yang mengganggu fungsi lindung

termasuk kemungkinan timbulnya

sekaligus mendistribusikan penduduk

keresahan bahkan kerusuhan oleh

pada

masyarakat. Pemindahan penduduk

jarang

daerah-daerah

yang

penduduknya

kepadatan rendah).

masih (tingkat

dilakukan tersebut tidak

dikarenakan berada

layak

direhabilitasi

Jurnal PWK Unisba

pada sehingga dan

kawasan kawasan perlu dapat

35


memberikan nilai ekonomi, sosial,

lingkungan mengatasi beban aktivitas

dan estetika serta fisik lingkungan

yang berlangsung di kawasan tersebut.

bagi kehidupan kota.

Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk

7. PENUTUP

yang

tinggi.

Di

wilayah

pedesaan dengan kepadatan penduduk Masalah

perumahan

dan

permukiman merupakan masalah tanpa akhir (the endless problems). Betapa tidak, masalah papan bagi manusia senantiasa menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir. Masalah perumahan

yang

rendah,

ditimbulkan

kekumuhan

oleh

wilayah

kondisi

sanitasi

lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

dan permukiman merupakan masalah yang komplek dan perlu mendapatkan

Faktor

penyebab

munculnya

perhatian, hal ini disebabkan karena

kawasan kumuh (slum dan squatter)

rumah

dasar

dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor

dapat

yang bersifat langsung dan faktor yang

merupakan

manusia

yang

kebutuhan

masih

belum

bersifat tidak langsung.

dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Pembangunan permukiman terarah,

yang

terencana,

perumahan

dan

kurang

terpadu,

dan

kurang

Strategi

penanganan

kawasan

kumuh harus didasarkan pada upaya menanggulangi

faktor-faktor

yang

memperhatikan kelengkapan prasarana

menyebabkan kekumuhan, baik faktor

dan sarana dasar seperti air bersih,

yang bersifat langsung maupun tidak

sanitasi (jamban), sistem pengelolaan

langsung. Pada hakikatnya penyelesaian

sampah, dan saluran pembuangan air

permasalahan lingkungan kumuh tidak

hujan,

mengalami

dapat dilakukan oleh satu unit atau dinas,

degradasi kualitas lingkungan atau yang

akan tetapi membutuhkan keterpaduan

kemudian

kegiatan dari setiap dinas yang akan

akan

cenderung

diterminologikan

sebagai

berdampak

“Kawasan Kumuh”.

terhadap

perbaikan

lingkungan kumuh. Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang

8. DAFTAR PUSTAKA 1. Bintoro

Tjokroamidjojo,

MA,

tidak sehat, seperti kotor, tercemar,

“Perencanaan Pembangunan”, PT.

lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut

Gunung Agung,

secara ekologis timbul sebagai akibat dari

36

ketiakmampuan

daya

dukung

2. Becker, G. 1976. The Economic Approach

to

Human

Behaviour.

Jurnal PWK Unisba


Chicago : University of Chicago Press.

13. “Standar

Perencanaan

Kota”,

Departemen Pekerjaan Umum, 1987,

3. Evaluasi Pelaksanaan Peremajaan Kota, Departemen Pekerjaan Umum,

dan

Perundangan

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992,

Cipta Karya, 1991. 4. Ketentuann

Jakarta.

Peraturan

Perumahan,

Tentang

Perumahan

dan

Permukiman.

Dinas

Perumahan, DKI Jakarta, 1994. 5. Koentjaraningrat, Penelitian

“Metode-Metode

Masyarakat”,

PT.

Gramedia, 1986, Jakarta. 6.

“Modul P3KT”, PU-Ciptakarya.

7. “Masalah

Perumahan

permukiman”,

Jurnal

dan

PWK-ITB,

edisi khusus Juli 1993, Bandung. 8. Nana

Rukmana,

“Manajemen

Pembangunan

Prasarana

Perkotaan”, LP3ES, 1993. 9. Nazir Moh, Ph.D, Metode Penelitian, Jakarta Ghalla Indonesia, 1988. 10. Poerwadarminta

W.J.S,

Kamus

Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1985 11. “Petunjuk Penyusunan Program Pembangunan Terpadu”,

Prasarana Tim

Kota

Koordinasi

Pembangunan Perkotaan, 1989. 12. Ruslan

Diwiryo,

“Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Kota dan Wilayah”, Bahan Seminar Pengembangan

Profesi

Perencanaan, 1993 Jakarta.

Jurnal PWK Unisba

37

Kata Kunci : Kawasan Kumuh, Perumahan, Permukiman

Recommend Documents