PANDUAN KEGIATAN QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

2014 PANDUAN KEGIATAN QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

PANDUAN QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2014

1.

UMUM Saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tengah melalukan upaya pemutakhiran data kumuh di Indonesia. Upaya pemutakhiran tersebut untuk menberikan dukungan data dan informasi yang akurat terkait rencana penanganan kumuh melalui pendekatan kawasan, yang mana penanganan yang dilakukan akan dapat mengurangi luasan kawasan kumuh yang ada (dari target 2014 sebesar 675 kawasan sudah ditangani sebesar 240 kawasan atau sebesar 67%) dan mendukung program MDGs (sebagai dukungan data tanpa kumuh tahun 2020). Untuk mendukung upaya pemutakhiran data kumuh tersebut

diatas,

diperlukan kegiatan survey identifikasi kawasan kumuh dengan justifikasi yang tepat dalam relevansinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dengan kriteria kumuh yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Namun, mengingat banyaknya kota-kota yang menjadi target data dan sempitnya waktu pelaksanaan pendataan, serta hasil pendataan yang perlu digunakan dalam waktu dekat, maka survey identifikasi kumuh yang akan dilakukan merupakan “Quick Count”, dengan tetap menjamin kualitas data

dan informasi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku di

Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selanjutnya agar kegiatan identifikasi kawasan permukiman kumuh dapat dilaksanakan

dengan

baik

dan

benar,

pelaksanaan kegiatan. Buku panduan

diperlukan

suatu

panduan

identifikasi kawasan kumuh ini

adalah merupakan quick count terkait bagaimana melakukan survey PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014

1

identifikasi kawasan kumuh yang dilengkapi dengan informasi penjelasan lingkup data, penjelasan tahapan, penejelasan hasil dan SOP kegiatan. Tata caraquick count identifikasi kawasan permukiman kumuh yang dilakukan ini merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh

yang

disusun

oleh

Direktorat

Pengembangan

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum. Proses identifikasi dilakukan melalui pendekatan penyederhanaan proses dengan quick count tanpa mengeliminasikan substansi secara keseluruhan mengenai identifikasi kawasan permukiman kumuh

yang

terdapat pada Rapermen tersebut. 2.

MAKSUD DAN TUJUAN Buku panduan survey identifikasi kawasan kumuh ini bermaksud untuk membantu pelaksana tugas pendataan dan surveyor dalam

melakukan

tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan jenjang yang direkomendasikan, sehingga tujuan dari kegiatan ini dalam mengasilkan produk data kawasan kumuh menurut standar teknis dan tupoksi Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat tercapai. 3.

SASARAN Sasaran pokok dari buku panduan survey identifikasi kumuh adalah : 1)

Pelaksana kegiatan dan surveyor dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar;

2)

Memastikan target data dan informasi terpenuhi;

3)

Produk data dan informasi terkait hasil identifikasi kawasan kumuh dapat dipergunakan untuk pemutakhiran data kumuh.

2

PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014

4.

STRATEGI KEGIATAN Identifikasi kawasan kumuh ini merupakan quickcount, maka agar target waktu, target hasil dan kualitasnya dapat terpenuhi, maka diperlukan strategi pelaksanaan sebagai berikut : 1)

Menggunakan kriteria-kriteria penetapan kumuh yang berorientasi ke aspek fisik;

2)

Memaksimalkan data-data sekunder terkait informasi kumuh seperti peta citra, peta tata ruang, dan data-data awal kondisi kekumuhan;

3)

Melakukan koordinasi dan diskusi untuk melakukan penyepakatan kriteria dan lokasi kumuh, termasuk didalamnya penyepakatan terkait jumlah lokasi, luasan lokasi, peta lokasi dan kualitas tingkat kekumuhan.

5.

METODE DAN PENDEKATAN Metodologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan survey ini dengan menggunakan teknik criteria referrenced survey. Yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria survei dari komponen kekumuhan menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya

dan kemudian diikuti dengan referensi data kebenaran

normatif yang bersumber pada hasil praktik di lapangan. 6.

INFORMASI DASAR YANG DIPERLUKAN Informasi dasar yang dapat diperlukan dalam kegiatan ini mencakup. 1)

Data Spasial RTRW a. Peta dasar Citra Satelit b. Peta Administrasi c. Peta Kawasan strategis d. Peta Perkotaan e. Peta Penggunaan Lahan f. Peta Sebaran Permukiman PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014

3

g. Peta Jumlah dan Kepadatan Penduduk h. Peta Jaringan Jalan i.

Peta Jaringan Drainase

j. Peta Jaringan Air Bersih k. Peta Jaringan Limbah dan Sanitasi l. 2)

Peta Jaringan Persampahan 3

Data SPPIP/RPKPP : a. Peta Kawasan Permukiman prioritas b. Peta Permukiman Padat c. Peta Potensi dan Permasalahan Permukiman

3)

Data penetapan kawasan kumuh : a. Data SK Kumuh i. Lokasi Kumuh ii. Luas Kumuh b. Rekomendasi Hasil Studi atau Laporan terkait Kumuh

4)

Data PPSP – Direktorat PPLP Data Kelurahan/Desa Rawan Sanitasi

5)

Data Studi Direktorat PAM Data Kelurahan/Desa Rawan Air

6) 7.

Data Statistik BPS

SUBSTANSI PELAKSANAAN SURVEI Adapun secara substansi, quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh terdiri dari 2 proses, yaitu : 1) Tahapidentifikasi lokasi, yang meliputi: a. Identifikasi Satuan Permukiman; b. Identifikasi Permasalahan Kekumuhan (Fisik); 2) Tahap penetapan lokasi, yang meliputi: a. Penilaian Daftar Lokasi;

4


b. Penentuan Klasifikasi; c. Penentuan Skala Prioritas; dan d. Penetapan SK Kepala Daerah.

Secara skematis, tata caraquick count identifikasi kawasan permukiman kumuh dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Gambar 1 Skema Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh

PERSIAPAN KEGIATAN

IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

TAHAP IDENTIFIKASI 01 IDENTIFIKASI SATUAN PERMUKIMAN

TAHAP PENETAPAN

02 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEKUMUHAN

1 Satuan Perumahan

03 PENILAIAN KEKUMUHAN

04 PENETAPAN LOKASI

1 Kondisi Bangunan

1 Tingkat Kekumuhan

2 Kondisi Aksesibilitas

2 Skala Prioritas

1 SK Kepala Daerah 2 Daftar Lokasi 3 Peta Lokasi

3 Kondisi Drainase 4 Pelayanan Air Minum 5 Pengelolaan Sanitasi 6

Pengelolaan Persampahan

1) Identifikasi Satuan Permukiman Identifikasi

satuanpermukiman

merupakan

tahap

identifikasi

untuk

menentukan batasan obyek kajian yang difokuskan pada skala skala permukiman.Sesuai dengan pengertian dalam UU-PKP, maka satuan permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan (minimal dua satuan perumahan) yang mempunyai PSU. Pendekatan Pendekatan yang dilakukan melalui indikasi lokasi permukiman kumuh yang terdapat pada beberapa dokumen pembangunan pada kota/kabupaten. PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014

5

Melalui identifikasi indikasi awal lokasi ini, maka akan diperoleh sebaran indikasi permukiman kumuh dalam suatu wilayah kabupaten dan kota sebagai obyek kajian quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada tahap selanjutnya. Adapun dokumen tersebut seperti : Tabel 1 Sumber Referensi Indikasi Awal Lokasi Permukiman Kumuh DOKUMEN

JENIS DATA/INFORMASI

SPPIP

Permukiman kumuh prioritas

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Permukiman kumuh

SK Penetapan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh

PPSP

Kel/desa rawan sanitasi

Studi Dit. PAM - BPS

Kel/desa rawan air

Studi Pemutakhiran Dit. Bangkim

Permukiman kumuh

Studi Kota/Kab Terkait Kumuh

Permukiman kumuh

2) Identifikasi Permasalahan Kekumuhan Identifikasi Permasalahan Kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi secara quick count. Identifikasi permasalahan kekumuhan dinilai berdasarkan pemenuhan terhadap kriteria dan indikator dengan merujuk pada pertimbangan pengertian permukiman kumuh secara yuridis di dalam undang-undang dan/atau peraturan, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Penilaian terhadap permasalahan kekumuhan ini dilakukan secara sederhana dengan melihat pada pemenuhan minimal satu indikator dari sebelas indikator penilaian pada kegiatan ini. Berikut ini merupakan kriteria dan indikator yang dipergunakan dalam identifikasi permasalahan kekumuhan: 6


Tabel 2 Kriteria dan Indikator dalam Identifikasi Permasalahan Kekumuhan (Fisik) KRITERIA

INDIKATOR

Kondisi Bangunan Hunian

Keteraturan Bangunan Hunian Kepadatan Bangunan Hunian Kelayakan Bangunan Hunian

Kondisi Aksesibilitas Lingkungan

Jangkauan Jaringan Jalan Kualitas Jaringan Jalan

Kondisi Drainase Lingkungan

Kejadian Genangan

Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku

Kualitas Sumber Air Minum/Baku Kecukupan Pelayanan Air Minum

Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Prasarana Sanitasi Lingkungan

Kondisi Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Persampahan Lingkungan

a. Kondisi Bangunan Hunian Terdapat 3 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada kriteria kondisi bangunan hunian, yaitu keteraturan bangunan hunian, kepadatan bangunan hunian, dan kelayakan bangunan hunian. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi bangunan hunian sebagai berikut.


7

Tabel 3 Penjelasan Kriteria Keteraturan Bangunan Hunian KRITERIA KONDISI BANGUNAN Indikator Penjelasan Parameter

Keteraturan Bangunan 1. Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda-beda tetapi memilikipola tipe yangjelas serta bentuk bangunan, dan walaupun tampak berbeda-beda tetapi memilikiketeraturan pola tertentu. 2. Ketidakteraturan bangunan dilihat dari orientasi, ukuran dan bentuk, sebagai contoh:  Bila orientasi bangunan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, misalnya tidak menghadap jalan, membelakangi sungai, dll  Bila orientasi bangunan cenderung menghambat pelayanan PSD Permukiman karena terhadang oleh bangunan lainnya (ketidakserasian pola blok hunian dan sarana )  Bila bangunan hunian berdiri diatas lahan dengan topografi kemiringan melebihi 15%  Bila jaringan jalan berkelok-kelok tidak menandakan struktur dan arah akses yang jelas  Bangunan berdiri diatas lahan kawasan lindung (catchment area), daerah buangan limbah pabrik, diatas lahan rawa tanpa pertimbangan syarat ekologis, lahan bantaran sungai, lahan dibawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet), dll 3. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian

Sumber Referensi

1. 2. 3.

Observasi lapangan Analisis Peta Citra Satelit Analisis Peta Block Plan Kawasan Skala 1:5000

Penilaian



Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak teratur Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman teratur

 Catatan

8

Dapat menyertakan proporsi dari bangunan hunian teratur atau tidak teratur (%)


Tabel 4 Penjelasan Kriteria Kepadatan Bangunan Hunian KRITERIA KONDISI BANGUNAN Kriteria Penjelasan Parameter

Kepadatan Bangunan Hunian 1.

Kepadatan tinggi bangunan ditentukan dengan jumlah unit bangunan terhadap satuan luas (ha).

2.

Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian

Sumber Referensi

1. 2. 3.

Observasi lapangan Analisis Peta Citra Satelit Analisis Peta Block Plan Kawasan Skala 1:5000

Penilaian

  

Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan tinggi Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan sedang Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan rendah

Catatan

Informasi Tambahan Untuk Kota Metro & Kota Besar Kepadatan Bangunan tinggi (>300 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan sedang (250 - 300 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan rendah (<250 Unit/Ha) Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Bangunan tinggi (>250 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan sedang (200 - 250 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan rendah (<200 Unit/Ha)


9

Tabel 5 Penjelasan Kriteria Kelayakan Bangunan Hunian KRITERIA KONDISI BANGUNAN Kriteria Penjelasan Parameter

Kelayakan Bangunan Hunian 1.

Persyaratan teknis bangunan ditentukan dengan melihat beberapa indikator sebagaimana diacu dalam indikator MDGs, yaitu:  Rumah tidak memenuhi luas lantai per kapita > 7,2 m2. Misalnya rumah yang dihuni 5 jiwa tidak memenuhi luas minimal 5x7,2 = 36 m2.  Jenis material atap, lantai dan dinding tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Misalnya lantai masih tanah atau dinding atau atap terbuat dari dedaunan, tidak dapat menahan hujan dan terik matahari, serta sirkulasi tata udara tidak sehat.

2.


Sumber Referensi

Observasi lapangan

Penilaian

   

10

Mayoritas bangunan hunianmemiliki dengan luas lantai < 7,2 m2 Mayoritas bangunan hunianmemiliki dengan luas lantai > 7,2 m2 Mayoritas bangunan hunianmemiliki material alas, atap dan dinding non permanen Mayoritas bangunan hunianmemiliki material alas, atap dan dinding permanen


b. Kondisi Aksesibilitas Lingkungan Terdapat 2 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh

ini pada kriteriakondisi aksesibilitas lingkungan, yaitu jangkauan

pelayanan jaringan jalan, dan kualitas jaringan jalan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteriakondisi aksesibilitas lingkungan sebagai berikut. Tabel 6 Penjelasan Indikator Jangkauan Pelayanan Jaringan Jalan KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN Kriteria Penjelasan Parameter

Jangkauan Pelayanan Jaringan Jalan 1.

Jangkauan pelayanan jaringan jalan ditentukan dengan melihat jaringan jalan di dalam lokasi kajian, bila ada bagian dalam lokasi yang tidak terlayani maka cakupan layanan jaringan jalan belum memadai

2.

Kemudahan pencapaian (aksesibilitas), jalan permukiman yang memberikan rasa aman, nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara bermotor dengan ketersediaan prasarana pendukung jalan (co. perkerasan, drainase, trotoar, rambu, lansekap, dll)

3.

Jalan yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan intra perumahan dalam satu satuan permukiman, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi lalu-lintas orang dan kendaraan secara aman dan sekaligus mendukung terciptanya perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman

4.


Sumber Referensi

Observasi lapangan

Penilaian

 

Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai


11

Tabel 7 Penjelasan Indikator Kualitas Jaringan Jalan KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN Indikator Penjelasan

Kualitas Jaringan Jalan 1.

Kualitas jaringan jalan ditentukan dengan melihat kondisi permukaan jalan yang ada di lokasi kajian. Merujuk pada fungsi jaringan jalan/ kenyamanan pengguna jalan dan keselamatan/keamanan pengguna jalan

2.

Hal ini tidak dipengaruhi oleh material penutupnya apakah beton, aspal, conblok, jerambah kayu, sirtu, dll. Dalam arti apapun materialnya bila kondisinya baik tidak menjadi masalah.

3.


Sumber Referensi

Observasi lapangan

Penilaian

 

Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman dalam keadaan rusak Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman dalam keadaan baik

c. Kondisi Drainase Lingkungan Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh

ini

pada kriteria kondisi drainase, yaitu genangan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi drainase sebagai berikut.

12


Tabel 8 Penjelasan Indikator Kejadian Genangan KONDISI DRAINASE Indikator Penjelasan

Sumber Referensi Penilaian

Kejadian Genangan 1.

Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan pada lokasi permukiman. Apakah di lokasi kajian terjadi genangan dengan:  tinggi lebih dari 30 cm (setinggi betis dewasa);  selama lebih dari 2 jam;  terjadi lebih dari 2 kali setahun.

2.

Apabila genangan yang terjadi tidak lebih dari ketiga hal tersebut, maka masih dalam batasan toleransi.

3.


1. Observasi lapangan 2. Wawancara Penduduk 3. Data Sekunder terkait genangan

 Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan sesuai

dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman

 Mayoritas lokasi permukiman tidak terjadigenangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman

d. Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku Terdapat 2 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini pada kriteria kondisi pelayanan sumber air minum/baku, yaitu kualitas sumber air minum/baku, dan kecukupan pelayanan air minum/baku. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pelayanan sumber air minum/baku sebagai berikut.


13

Tabel 9 Penjelasan Indikator Kualitas Sumber Air Minum/Baku KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU Indikator Penjelasan

Kualitas Sumber Air Minum/Baku 1.

2.

3.

Kualitas air baku terlindungi ditentukan dengan melihat kondisi sumber air yang tersedia, yaitu kondisi warna (keruh), kondisi bau dankondisi rasa (asam, asin, payau, dll). Sumber air baku yang tidak memenuhi dimaksud berasal dari non perpipaan seperti air permukaan (sungai, danau, setu, dll), dan air tanah/sumur tidak terlindungi. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian

Sumber Referensi

1. 2.

Observasi lapangan Wawancara Penduduk

Penilaian



Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik dari perpipaan dan/atau non perpipaan Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan dan/atau non perpipaan



Tabel 10 Penjelasan Indikator Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU Indikator Penjelasan

Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku 1.

2. Sumber Referensi

1. 2.


Penilaian



Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci) Mayoritas masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)

 Catatan

14

Kebutuhan pelayanan air baku ditentukan dengan melihat penggunaan air oleh individu dalam rumah tangga dapat menggunakan air untuk minum/konsumsi, mandi, dan cuci minimal 60 liter per orang per hari. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian

Kebutuhan minimal air adalah 60 liter per orang per hari atau lebih, yaitu untuk kebutuhan minum/makan, mandi, dan cuci. Sebagai gambaran 60 liter sama dengan 15 galon atau sama dengan bak 1 m x 1m dengan kedalaman 6 cm.


e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada kriteria kondisi pengelolaan air limbah, yaitu prasarana sanitasi lingkungan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pengelolaan air limbah sebagai berikut. Tabel 11 Penjelasan Indikator Prasarana Sanitasi Lingkungan KONDISI PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH Indikator Penjelasan

Penilaian

Prasarana Sanitasi Lingkungan 1.

Persyaratan teknis air limbah ditentukan dengan melihat apakah sistem pengelolaan air limbah pada lokasi tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Kloset leher angsa terhubung dengan septik tank, atau  Sistem pengolahan komunal atau terpusat (Septik tank/ MCK Komunal).

2.




Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik tank Komunal Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau terlayani MCK/Septik tank Komunal



Catatan

Cakupan pelayanan MCK Komunal : 50-100 kk

f. Kondisi Pengelolaan Persampahan Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada

kriteria

persampahan

kondisi

pengelolaan

lingkungan.

Adapun

persampahan, penjelasan

yaitu

lebih lanjut

ini

pengelolaan mengenai

identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pengelolaan persampahan sebagai berikut.


15

Tabel 12 Penjelasan Indikator Pengelolaan Persampahan Lingkungan KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Penjelasan

Pengelolaan Persampahan Lingkungan 1.

Sistem persampahan pada lokasi tidak memenuhi ketentuan dengan melihat sistem pengangkutan sampah skala lingkungan (Gerobak/Angkutan Sampah) dengan frekuensi pengangkutan sampah dua kali seminggu;

2.


Sumber Referensi

1. 2.


Penilaian



Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA Mayoritas sampah domestik rumah tangga terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA



8.

TAHAPAN PELAKSANAAN Sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu 6 hari untuk dapat melaksanakan kegiatan survey

identifikasi kumuh disetiap kota dengan merujuk pada

kegiatan pokok sebagai berikut : Hari 1

Koordinasi dan pendataan sekunder di tingkat Provinsi

Hari 2

Koordinasi dan pendataan sekunder di tingkat kota/kabupaten

Hari 2

Penyiapan regu/personil survey dan peralatannya sesuai lokasi

Hari 3

Koordinasi dan Pendataan sekunder di Tingkat Kecamatan

Hari 3-5

Survey Mikro di tingkat Kelurahan, RW dan RT

Hari 5-6

Sinkronisasi hasil survey

Berikut ini adalah panduan rinci mengenai jadwal pelaksanaan survei

16


Tabel 13 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Survei Lokasi NO

KEGIATAN

1

HARI PELAKSANAAN 2 3 4 5 6

KETERANGAN

TINGKAT PROVINSI 1

Melakukan koordinasi pelaksanaan survei pada Satker Cipta Karya Provinsi (Satker Randal, Satker PKP, dan Satker PBL)

2

Inventarisasi Data Sekunder dan Peta

Melengkapi yang sudah disediakan oleh Tim Teknis Pusat

3

Inventarisasi Laporan SPPIP/RPKPP, dan Studi Kumuh atau data lainnya terkait kumuh


4

Inventarisasi Stakeholder di Kab/Kota

TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1

Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan pada instansi Kab/Kota  Bappeda  PU Cipta Karya  Dinas Perumahan dan Permukiman  lainnya

Dapat dilakukan koordinasi antar instansi melalui Bappeda Kab/Kota

2



3

Inventarisasi laporan  Pendataan Kumuh  Studi Kumuh  Program Penanganan Kumuh

4

Mendapatkan kesepakatan awal terkait lokasi-lokasi PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014

17

NO

KEGIATAN

1


KETERANGAN

kumuh  Kawasan  Kecamatan  Kelurahan/Desa  RW  Informasi mengenai delineasi dan karakteristik kumuh 5

Penyiapan surveyor dan peralatan survei sesuai lokasi

TINGKAT KECAMATAN 1

Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan

2


3

Mendapatkan informasi dan karakteristik lokasilokasi permukiman kumuh  Kelurahan/Desa  RW  Informasi mengenai delineasi dan karakteristik kumuh

4

Detail permasalahan fisik lingkungan permukiman


TINGKAT KELURAHAN/DESA

18

1

Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan

2

Inventarisasi Data Sekunder, Peta, serta informasi dan karakteristik lokasi-lokasi permukiman kumuh  RW dan RT

Pendampingan kegiatan oleh perangkat desa/kelurahan


NO

KEGIATAN

1


KETERANGAN

 Luas, delineasi, demografi 3

Detail permasalahan fisik lingkungan permukiman melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi visual  Bangunan  Aksesibilitas  Drainase  Layanan Air Minum/Baku  Sanitasi Lingkungan  Persampahan

Foto/Video/Catatan Wawancara atau Sketsa

4

Pemetaan lokasi, persebaran dan luasan permukiman kumuh  GPS  Plotting di peta

Data Lokasi dan koordinat GPS

5

Penarikan kesimpulan hasil wawancara

6

Sinkronisasi hasil

Catatan : Survey di tingkat lokasi keluarahan/desa dapat dibentuk tim survey kecil per keluarahan/desa, misalnya dengan memanfaatkan peran fasilitator atau BKM, dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan singkat tata cara kegiatan survey.


19

LAMPIRAN FORM QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH INFORMASI UMUM LOKASI Nama Kawasan Nama Kecamatan Nama Kelurahan/Desa Lingkup RW Luas Kawasan Tipologi/Karakteristik Jumlah Penduduk Kawasan Jumlah KK

: : : : : : :

SKETSA/PETA LOKASI/PETA DASAR/ DELINIASI KAWASAN

Koordinat

20


A. KONDISI FISIK BANGUNAN 1) Keteraturan Bangunan ORIENTASI BANGUNAN Bangunan membelakangi Sungai/Badan Air Jika terdapat bangunan membelakangi sungai/badan air, sebutkan lingkup RW/RT:.....

Bangunan tidak menghadap jalan Jika terdapat bangunan tidak menghadap jalan, sebutkan lingkup RW/RT:.....

UKURAN BANGUNAN Bangunan ukuran bervariasi Jika terdapat bangunan dengan ukuran bervariasi, sebutkan lingkup RW/RT:.....

LOKASI BANGUNAN Bangunan berdiri lahan yang tidak sesuai peruntukam  Topografi melebihi 15%  Di atas sempadan rawa/sungai/pantai/gambut  Di bawah Saluran Listrik Tegangan Tinggi  Kawasan lindung/fungsi ekologis









PENILAIAN  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukimanTIDAK TERATUR  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukimanTERATUR CATATAN

Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat


21

2) Kepadatan Bangunan KEPADATAN BANGUNAN DALAM UNIT/HA Kepadatan bangunan tinggi Kota Metro/Besar > 300 unit/Ha Kota Sedang/Kecil> 250 unit/Ha Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan bangunan yang TINGGI, sebutkan lingkup RW/RT:.....

Kepadatan bangunan sedang Kota Metro/Besar  251 - 299 unit/Ha Kota Sedang/Kecil201 - 249 unit/Ha Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan bangunan yang SEDANG, sebutkan lingkup RW/RT:.....

Kepadatan bangunan rendah Kota Metro/Besar <250 unit/Ha Kota Sedang/Kecil< 200 unit/Ha Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan bangunan yang RENDAH, sebutkan lingkup RW/RT:.....







PENILAIAN

 Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan TINGGI  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan SEDANG  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan RENDAH CATATAN


22


3) Kelayakan Bangunan Hunian LUAS LANTAI HUNIAN PER KAPITA Bangunan hunian lebih kecil dari 7,2 M2 per orang Jika terdapat lokasi permukiman dengan rata-rata luas lantai bangunan lebih kecil dari 7.2 m2 per orang, sebutkan lingkup RW/RT:.....

DAYA TAHAN MATERIAL BANGUNAN HUNIAN Material Bangunan tidak permanen Perlu mendapat perhatian mengenai kearifan lokal terhadap penggunaan materian bangunan (atap, alas, dan dinding)





Jika terdapat lokasi permukiman dengan rata-rata bangunan tidak permanen dari 7.2 m2 per orang, sebutkan lingkup RW/RT:.....

PENILAIAN

 Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai< 7,2 m2  Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai> 7,2 m2  Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen

 Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding permanen CATATAN



23

B. KONDISI AKSESIBILITAS 1) Jangkauan Jaringan Jalan JANGKAUAN PELAYANAN JARINGAN JALAN Lokasi permukiman tidak terlayani akses jaringan jalan Jika terdapat lokasi permukiman yang tidak terlayani jaringan jalan memadai, sebutkan lingkup RW/RT:.....



PENILAIAN

 Mayoritas lokasi permukimantidak terlayani jaringan jalan yang memadai  Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai CATATAN


24


2) Kualitas Jaringan Jalan KUALITAS FISIK JARINGAN JALAN Kondisi ruas permukaan jaringan jalan lingkungan permukiman buruk Kondisi permukaan jalan dapat mengganggu fungsi kenyamanan dan keselamatan/keamanan pengguna jalan

jaringan

jalan/



Jika terdapat lokasi permukiman yang kondisi jaringan jalan rusak, sebutkan lingkup RW/RT:.....

PENILAIAN  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukimandalam keadaan rusak  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukimandalam keadaan baik CATATAN



25

C. KONDISI DRAINASE Kejadian Genangan TINGGI GENANGAN Lokasi permukiman terjadi genangan setinggi 30 cm (eq. tinggi betis orang dewasa) Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami genangan setinggi 30 cm, sebutkan lingkup RW/RT:.....

DURASI GENANGAN Lokasi permukiman terjadi genangan selama lebih 2 jam Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami genangan selama lebih dari 2 jam, sebutkan lingkup RW/RT:.....

FREKUENSI GENANGAN Lokasi permukiman terjadi genangan dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam setahun Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami genangan dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam setahun, sebutkan lingkup RW/RT:.....







SUMBER GENANGAN Sumber genangan pada lokasi permukiman berasal : Rob Air Laut/Pasang Laut  Air Sungai/Danau/Rawa  Limpasan Air Hujan  PENILAIAN  Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman  Mayoritas lokasi permukiman tidak terjadi genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman CATATAN


26


D. KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU 1) Kualitas Sumber Air Minum/Baku KUALITAS FISIK AIR MINUM/BAKU Sumber air minum/baku rumah tangga pada lokasi permukiman berasal dari : PDAM Sumbur Bor Sumur Gali Sungai/Danau/Setu Laut Lainnya: ...... Kualitas air minum/baku rumah tangga pada lokasi permukiman : Berwarna (keruh) Berbau Berasa (asam/asin/payau) Jika terdapat lokasi permukiman yang kondisi air minum/baku buruk, sebutkan lingkup RW/RT:.....

        

PENILAIAN  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukimantidak terlayani air minum/baku terlindungi yang berkualitas baik dari perpipaan dan/atau non perpipaan  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukimanterlayani air minum/baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan dan/atau non perpipaan CATATAN



27

2) Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku PENGGUNAAN AIR MINUM/BAKU Penggunaan air baku pada rumah tangga dapat dipergunakan untuk : Konsumsi (masak/minum) Mandi/Cuci Jika terdapat lokasi permukiman yang tidak terpenuhi kebutuhan air untuk aktivitas rumah tangga, sebutkan lingkup RW/RT:.....

PENILAIAN  Mayoritas per orang  Mayoritas orang per CATATAN

masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per hari (Mandi, Minum, Cuci) masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per hari (Mandi, Minum, Cuci)


28

 


E. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH Prasarana Sanitasi Lingkungan PENGGUNAAN JAMBAN Jenis jamban rumah tangga pada lokasi permukiman menggunakan : Model Leher Angsa Model Cubluk atau lainnya Jika terdapat rumah tangga pada lokasi permukiman yang menggunakan jamban model cubluk, sebutkan lingkup RW/RT:.....

PEMBUANGAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA Jenis pembuangan air limbah rumah tangga pada lokasi permukiman berupa : MCK + Septiktank Pribadi/Induvidual MCK + Septiktank Komunal Pembuangan air limbah pada sungai/danau/laut Jika terdapat rumah tangga pada lokasi permukiman yang membuang air limbah pada sungai/danau/laut, sebutkan lingkup RW/RT:.....

 

 

PENILAIAN

 Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik tank Komunal

 Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau terlayani MCK/Septik tank Komunal

CATATAN



29

F. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Persampahan Lingkungan KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN LINGKUNGAN Tidak terdapat TPS pada lokasi permukiman Jika tidak terdapat TPS yang melayani pengelolaan persampahan pada lokasi permukiman, sebutkan lingkup RW/RT:.....

PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN LINGKUNGAN Lokasi permukiman tidak terlayani sistem pengangkutan sampah domestik skala lingkungan (gerobak/angkutan sampah) dengan frekuensi pengangkutan dua kali seminggu dari tempat sampah individual menuju TPS dan/atau TPA Jika terdapat rumah pada lokasi permukiman yang tidak terlayani pengangkutan persampahan skala lingkungan, sebutkan lingkup RW/RT:.....

PENILAIAN  Mayoritas seminggu  Mayoritas seminggu CATATAN



sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali ke TPS dan/atau TPA sampah domestik rumah tangga terangkut dua kali ke TPS dan/atau TPA


30




PANDUAN KEGIATAN QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Recommend Documents