Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman

Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman

Halaman DAFTAR ISI ..............................................................................................................

i

SAMBUTAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT .................

iv

KATA PENGANTAR .............................................................................................

vi

I. DEKLARASI .........................................................................................................

1

II. AGENDA MENYONGSONG ERA BARU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA .......................................................................

6

1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat Tinggal yang Layak Bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi ............................................................. 1.1

6

Mewujudkan Pelindungan atau Pengakuan Hak Semua Anggota

Masyarakat

dengan

Cara

Memenuhi

Kebutuhannya akan Tempat Tinggal yang Layak Huni yang Dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum dengan Cara Memberikan Kesempatan dan Pilihan yang Luas serta Memberdayakan dan Memberinya Kepastian Bermukim ..................................................................... 1.2

Meningkatkan Kepentingan

Komitmen untuk

Seluruh

Menjadikan

6

Pemangku

Perumahan

dan

Permukiman sebagai Unsur Penting Pengakuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia dan sebagai Ukuran Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya.................... 1.3

7

Mewujudkan Sistem Penyediaan Penyelenggaraan Perumahan Sosial bagi Masyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu ..................................................................................

8

2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang Berbasis Komunitas dan Kekeluargaan.................................................................................... 2.1

8

Mendorong Perwujudan Pendekatan Keluarga dan Komunitas dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman .....................................................................................

2.2

8

Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman untuk Memfasilitasi Interaksi Sosial bagi Terwujudnya Komunitas yang Sehat, Kreatif, dan Dinamis ..............................................................................................

9

i


2.3

Mewujudkan

Lingkungan

Permukiman

yang

Mencerminkan Keserasian Hunian dan Kecukupan Prasarana dan Sarana yang Berbasis Komunitas................

10

3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan

Perumahan

dan

Permukiman

yang

Berkelanjutan ........................................................................... 3.1

Mengendalikan

Laju

Persebaran

Penduduk

dan

Urbanisasi .......................................................................................... 3.2

10 10

Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan yang Berkelanjutan .........................................

3.3

Mendorong

Pengintegrasian

Pembangunan

Perumahan

Perencanaan

dan

11

dan

Pengembangan

Permukiman dengan Sistem Transportasi, Tempat Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan, dan Utilitas Umum dan Menuangkannya ke dalam Perencanaan dan Pengelolaan Kota ................................................................... 3.4

Mewujudkan Lingkungan,

Permukiman Hemat

Energi,

yang

Lebih

Mengurangi

11

Ramah Risiko

Bencana Alam ataupun Bencana Akibat Perbuatan Manusia dan Perubahan Iklim Melalui Pembangunan Perumahan dan Penataan Kembali Permukiman yang Ada ....................................................................................................... 3.5

Mendorong

Peningkatan

Pemahaman

12

dan

Kemampuan Masyarakat dalam Menggunakan Sumber Daya dalam Batasan Daya Dukung Suatu Ekosistem ....... 3.6

Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam, Terutama Air, dan Sumber Daya Buatan ...............................

3.7

14

Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman Kumuh Tahun 2025 ........................................................................

3.9

13

Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Berbasis Nilai Budaya Lokal .............................

3.8

13

14

Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum atas

Pelaksanaan

Rencana

Tata

Ruang

dalam

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan ........................

ii

15


3.10 Meningkatkan

dan

Mempermudah

Akses

terhadap Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .................................................................................

15

3.11 Mengembangkan dan Memobilisasi Sumber-Sumber Pembiayaan bagi Pengembangan Perumahan dan Permukiman ..................................................................................... 3.12 Meningkatkan

Peran

Pemerintah,

Swasta,

16

dan

Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .................................................................................................. 3.13 Memperkuat undangan

Landasan

Hukum

Pengembangan

dan

17

Perundang-

Perumahan

dan

Permukiman yang Sesuai dengan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ..........................................................

17

3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman pada Berbagai Tingkatan ............................................................

18

3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan Permukiman di Tingkat Nasional dan Daerah ....................

19

3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan dan Permukiman yang Kuat ...............................................................

20

iii


Bismillaahirrohmaanirrahiim, Assalaamu’alaikum w.w, Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Keluarga Besar Perumahan dan Permukiman Indonesia telah diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa melalui rangkaian acara Kongres Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, dengan tema “Menyongsong Era Baru Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia”. Setelah melewati kurun waktu yang cukup panjang, lebih dari setengah abad sejak Kongres Perumahan Rakyat Tahun 1950, sangat terasa bahwa pemangku kepentingan perumahan dan permukiman memendam rasa kerinduan yang sangat tinggi untuk menempatkan perumahan dan permukiman menjadi bagian utama pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan bangsa. Kerinduan ini berwujud harapan, tekad, dan semangat, yang kesemuanya terekam dan tersalurkan melalui rangkaian proses kegiatan menjelang Kongres, yaitu proses yang terdiri dari prasarasehan, sarasehan, seri diskusi nasional, dialog regional, prakongres, sampai memuncak di Kongres. Bahkan beberapa provinsi dan kelompok pemangku kepentingan membuat aktivitas khusus untuk menyambut Kongres ini. Yang membanggakan kita semua adalah bahwa semua Keluarga Besar Perumahan dan Permukiman terlibat dalam kegiatan ini, yaitu tokoh lintas generasi, lintas sektor, dan lintas wilayah. Kongres ini juga menyatukan berbagai individu, kelompok masyarakat, profesional, pemerintah, pengembang, lembaga keuangan, koperasi, lembaga tabungan dan asuransi wajib, perguruan tinggi, pengamat, dan organisasi nonpemerintah. Setidaknya sebanyak 1.500 orang terlibat dalam Kongres. Bahkan bila dihitung dengan event menjelang Kongres, setidaknya 2.500 orang terlibat, yang semuanya berasal dari 33 provinsi di Indonesia dan lebih kurang 334 kabupaten/kota. Pemangku kepentingan ini tumbuh dan berkembang setelah tahun 1950, yaitu antara lain hasil Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman (1972, 1992), Semiloka Nasional Perumahan dan Permukiman (2002), perubahan konstelasi politik dan ketatanegaraan dari era sentralisasi ke desentralisasi, perubahan lingkungan strategis global dan regional, terutama terkait dengan isu lingkungan hidup (perubahan iklim dan dunia yang semakin meng-kota) dan investasi, serta terikatnya Indonesia sebagai iv


anggota organisasi dunia untuk menjalankan Agenda Global Habitat, Agenda 21, Millenium Development Goals).

(Agenda

Deklarasi sebagai hasil Kongres yang ditandatangani tepat pada tanggal 20 Mei 2009 ini diharapkan memiliki roh „kebangkitan‟, mengingat dilakukan bersamaan dengan peringatan 101 tahun Kebangkitan Nasional yang bersejarah itu. Semoga pendeklarasian hasil Kongres ini memiliki semangat yang sama dengan semangat Kebangkitan Nasional dan menginspirasi semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebih bekerja keras dalam membangun bangsa. Kepada semua peserta yang terlibat dan panitia penyelenggara rangkaian kegiatan Kongres, termasuk anggota tim penasehat, pengarah, pakar, dan pelaksana, atas nama Pemerintah, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kerja keras dan pengorbanannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin Wassalaamua’alaikum w.w

Mohammad Yusuf Asy‟ari

v


Assalamu’alaikum w.w. Salam sejahtera bagi kita semua, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kita semua dapat menjalankan Kongres Perumahan dan Permukiman II dengan lancar dan menghasilkan Deklarasi berikut Agenda Menyongsong Era Baru Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia. Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang pleno dan sidang komisi yang dipimpin oleh pimpinan sidang komisi. Sebelum pimpinan sidang pleno dan komisi terbentuk, sidang pleno dan sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara. Sidang Komisi I membahas Tujuan 1 tentang Terpenuhinya Tempat Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi dan Tujuan 2 tentang Terwujudnya Permukiman yang berbasis Komunitas dan Kekeluargaan. Sidang Komisi II dan Komisi III masing-masing membahas sebagian Tujuan 3 tentang Terpadunya Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan Permukiman yang Berkelanjutan. Selain itu, semua komisi membahas draf deklarasi. Semua bahan persidangan dikemas dalam sekumpulan dokumen sebagai berikut: Usulan Tata Tertib Kongres (P1), Informasi Perumahan dan Permukiman (P2), Kronologi dan Hasil PraKongres (P3), Draf Agenda Perumahan dan Permukiman (P4), Draf Deklarasi (P5), Panduan Sidang Komisi (P6). Kongres Perumahan dan Permukiman II yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Mei 2009 menghasilkan lima ketetapan, yaitu pertama, Ketetapan No. 1/KPTS/KN/V/2009 tentang Tata Tertib Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; kedua, Ketetapan No. 2/KPTS/KN/V/2009 tentang Pimpinan Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; ketiga, Ketetapan No. 3/KPTS/KN/V/2009 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; keempat, Ketetapan No. 4/KPTS/KN/V/2009 tentang Hasil Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; dan kelima, Ketetapan No. 5/KPTS/KN/V/2009 tentang Deklarasi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009. Dokumen ini menyajikan lampiran Ketetapan Kongres No. 4 Hasil Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009 dan No. 5 vi


tentang Deklarasi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakili delegasi pusat dan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Hasil Sidang Kongres Nasional Perumahan Dan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Deklarasi. Pada kesempatan ini, Pimpinan Sidang Pleno sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Kongres, terutama para pimpinan sidang komisi dan tim perumus, serta penyelenggara Kongres yang mendukung berlangsungnya persidangan Kongres Perumahan dan Permukiman II ini dengan baik. Selanjutnya, diharapkan Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman ini dapat segera disebarluaskan agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan perumahan dan permukiman. Wassalaamua’alaikum w.w. Jakarta, 18-20 Mei 2009 Pimpinan Sidang Pleno Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II

Iqbal Latanro (Dirut BTN) Ketua Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I) Wakil Ketua Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan) Sekretaris Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI) Anggota Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC) Anggota

vii


viii


ix


x


Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapat diselesaikan dengan menyepakati berbagai landasan menuju hari depan era baru pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih baik. Kami: Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, sebagai pewaris keputusan Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun 1950 yang telah meneguhkan perumahan sebagai urusan negara, merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-Undang tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; Menyadari bahwa: 1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahi penduduk yang berjumlah besar dengan keanekaragaman budayanya, dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapi tantangan karena kedudukannya terhadap berbagai potensi bencana alam; 2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut pengorganisasian pembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara; 3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantu pembangunan perumahan dan permukiman, tetapi belum seluruh persoalan perumahan dan permukiman teratasi; 4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru pada upaya-upaya pembangunan perumahan dan permukiman;

1


Meneguhkan tekad untuk : 1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan jati diri, untuk menjadi tanggung jawab Negara; 2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakang budaya yang ada dan yang berkembang dalam permukiman; 3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan permukiman dalam menghadapi kendala sumber daya yang terbatas terutama tanah, air, dan energi; 4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan mengurangi risiko bencana; 5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah melalui peningkatan akses dan subsidi terhadap sumber daya dan pembiayaan perumahan; 6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif, akuntabel dan berorientasi pada kesepakatan para pihak; 7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untuk melaksanakan agenda perumahan dan permukiman yang telah dihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasi ini; 8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekali atas apa yang disepakati di dalam menghadapi permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiap satu tahun sekali.

2


Jakarta, 20 Mei 2009 Kami, para deklarator

3


Nama Para Deklarator 1.

Ibrahim (Nanggroe Aceh Darussalam)

2.

Syafruddin Siregar (Sumatera Utara)

3.

Armansyah (Riau)

4.

Nuraida Mokhsen (Kepulauan Riau)

5.

Fachrudin (Sumatera Barat)

6.

Dedi Hendri (Jambi)

7.

Eddy Hermanto (Sumatera Selatan)

8.

Martono Hamzah (Bangka Belitung)

9.

Zet Efran (Bengkulu)

10.

Fahrizal Ismail (Lampung)

11.

Winarjono (Banten)

12.

Ismail A. Said (DKI Jakarta)

13.

Bambang Riyanto (Jawa Barat)

14.

Endah Tri Wahyuni (Jawa Tengah)

15.

Joko Muryantoro (DI Yogyakarta)

16.

Budi Susilo (Jawa Timur)

17.

Sinerah Ely (Nusa Tenggara Barat)

18.

Maryadi (Kalimantan Barat)

19.

Dagut H. Djunas (Kalimantan Tengah)

20.

Apud Fauziansyah (Kalimantan Selatan)

21.

Syahfruddin Darlan (Papua)

22.

Hengki Manumpil (Sulawesi Utara)

23.

Yanmark Nainggolan (Sulawesi Tengah)

24.

Martini Harjokusumo (Nusa Tenggara Timur)

25.

Ismail Usernahu (Maluku)

26.

I Ketut Sedana Merta (Bali)

27.

Muh. Aksan (Sulawesi Barat)

28.

Sumi Heriza (Sulawesi Selatan)

29.

Vaya Amelia (Maluku Utara)

30.

Hari Siswanto (Kalimantan Timur)

31.

Winarni Monoarfa (Gorontalo)

32.

Suhadi (Forkim)

33.

Aminudin (ASPEK)

4


34.

Jully Kuswara (UPC)

35.

Sutan Hadiansyah(AKPPI)

36.

Teguh Satria (DPP REI)

37.

Daniel Jumali (DPP APERSI)

38.

Iqbal Latanro (BTN)

39.

Aca Sugandhy (MP3I)

40.

Himawan Arief Sugoto (Perumnas)

41.

Yusuf Asy‟ari (Kemenpera)

5


6


7


6


1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi 1.1

Mewujudkan Pengakuan dan Pelindungan Hak Seluruh Anggota Masyarakat dengan Cara Memenuhi Kebutuhannya akan Tempat Tinggal yang Layak Huni, Dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum, dengan Cara Memberikan Kesempatan dan Pilihan yang Luas, Pemberdayaan, serta Menjamin Kepastian Bermukim 1.1.1 Menjamin pengembangan perumahan yang memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan, dan keterjangkauan harga, dengan mempertimbangkan kearifan lingkungan dan budaya lokal, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan a. Mendorong

masyarakat

berpartisipasi

aktif

dalam

pembangunan rumah dan lingkungannya sesuai dengan kemampuannya; b. Mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan

sebagian

APBN

dan

APBD

untuk

memberikan bantuan, stimulan bidang perumahan bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu. 1.1.2 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untuk mengomunikasikan

dan

mengembangkan

pendekatan-

pendekatan alternatif dalam pembangunan rumah, melalui: a. penguatan

kapasitas pemerintah

daerah

dan

mitra

perumahan lainnya; b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah dalam

perumahan

dan

permukiman

serta

peran

pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai pelindungan atau pengakuan hak asasi manusia; c. sosialisasi budaya kepada masyarakat untuk menghuni hunian vertikal; d. pelatihan untuk membangun, memperbaiki, mengelola dan

mengembangkan

perumahan dan

permukiman, 7


kepada tidak hanya calon penghuni tetapi juga kepada pengelola. 1.1.3 Menjamin kepastian bermukim bagi masyarakat a. Mengupayakan memberikan

penguatan

kepastian

hukum

bermukim

yang

bagi

dapat

masyarakat,

terutama yang tidak mampu mengupayakan rumah sendiri; b. Memberikan kepastian bermukim dalam setiap rencana pembangunan; c. Meningkatkan informasi dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan

dan

rencana

pembangunan

perumahan; d. Mengupayakan kartu keluarga miskin berlaku untuk memberikan kemudahan keluarga miskin mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau hal yang terkait dengan administrasi pembangunan rumahnya. 1.2

Meningkatkan Komitmen Seluruh Pemangku Kepentingan untuk Menjadikan Perumahan dan Permukiman sebagai Unsur Penting Pengakuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia serta sebagai Ukuran Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya 1.2.1 Mendorong upaya yang terus-menerus, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menyosialisasikan tanggung jawab negara dan hak masyarakat atas hunian yang layak sebagai bagian pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia, melalui berbagai media komunikasi 1.2.2 Mengupayakan

peningkatan

penyelenggara

urusan

perumahan dan permukiman di tingkat daerah 1.2.3 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untuk mengomunikasikan pendekatan-pendekatan alternatif dalam pembangunan perumahan/permukiman, antara lain melalui: a. penguatan

kapasitas pemerintah

daerah

dan

mitra

perumahan lainnya; b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah dalam

perumahan

dan

permukiman

serta

peran

pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia. 8


1.2.4 Memperjelas dan mempertegas kriteria kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan perumahan melalui upayaupaya: a. pelembagaan data dan informasi mengenai masyarakat yang layak menerima bantuan; b. penetapan kelompok sasaran bantuan perumahan; c. penguatan kapasitas kelompok masyarakat perumahan dan permukiman. 1.3

Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Perumahan Sosial bagi Masyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu 1.3.1 Pengembangan perumahan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, melalui berbagai upaya antara lain: a. menetapkan kriteria dan prioritas penghuni rumah sosial menghuni sesuai dengan kondisi lokal; b. melibatkan berbagai mitra pemerintah dan swasta untuk penyediaan dan pengembangan rumah sosial; c. mengembangkan sistem pendekatan dan pembiayaan yang mudah dan berkelanjutan untuk pengembangan perumahan sosial. 1.3.2 Meningkatkan

penyediaan

hunian

layak

huni

bagi

masyarakat yang tidak mampu 2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang Berbasis Komunitas dan Kekeluargaan 2.1

Mendorong

Perwujudan

Pendekatan

Keluarga

dan

Komunitas dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2.1.1 Memfasilitasi pengembangan perumahan dan permukiman yang menjamin hubungan sosial yang sehat, dinamis, dan berkelanjutan a. Pengembangan

dan

penerapan

standar

pelayanan

minimal di lingkungan permukiman untuk mewujudkan komunitas yang sehat dan dinamis; b. Penerapan konsep hunian berimbang yang dinamis dan realistis sesuai dengan besaran satuan permukiman dan kondisi lingkungannya;

9


c. Mendorong

pengembangan

perumahan

dan

masyarakat dan

rancangan

permukiman

dengan

lingkungan peran

serta

mempertimbangkan dinamika sosial-

budaya serta karakter lingkungannya; d. Memfasilitasi upaya pengadopsian nilai budaya luhur dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih menjamin keadilan dan kesetaraan; e. Melestarikan dan merehabilitasi rumah dan lingkungan perumahan

bernilai

budaya,

sejarah,

dan

memberi

manfaat bagi masyarakat; f. Pemantapan pelaksanaan konsep pembangunan tridaya dalam pembangunan perumahan dan permukiman; g. Penguatan peran fasilitator dan organisasi nirlaba dalam proses pembangunan perumahan dan permukiman. 2.1.2 Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah agar dapat menangani permukiman kumuh perkotaan secara lebih intensif, efektif, dan manusiawi dengan menghindari adanya penggusuran

untuk

meningkatkan

kesehatan

dan

kesejahteraan pemukimnya a. Pemberian jaminan sistem pendukung bagi kelangsungan kehidupan

di

lingkungan

perumahan

dan

kawasan

permukiman; b. Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus derajat kerawanan dan risiko kehidupan di permukiman kumuh. 2.1.3 Mendorong

secara

bertahap,

tapi

terus-menerus,

perwujudan lingkungan perumahan dan permukiman yang berperspektif gender dan mempertimbangkan kebutuhan khusus anggota masyarakat tertentu seperti diffable, lansia, dan anak-anak 2.2

Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman untuk

Memfasilitasi

Interaksi

Sosial

bagi

Terwujudnya

Komunitas yang Sehat, Kreatif, dan Dinamis 2.2.1 Menetapkan

standar

prasarana,

sarana,

dan

fasilitas

permukiman dalam tautannya dengan satuan permukiman bagi berbagai ragam komunitas

10


2.2.2 Mengupayakan terbentuknya satuan permukiman yang sesuai

dengan

satuan

komunitas

dan

mendorong

terwujudnya pengembangan pengelolaan perumahan dan permukiman berbasis komunitas 2.3

Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Mencerminkan Keserasian Hunian dan Kecukupan Prasarana dan Sarana yang Berbasis Komunitas 2.3.1 Mendorong pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai bagi kebutuhan perumahan dan permukiman

3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan 3.1

Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan Urbanisasi 3.1.1 Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman berdasarkan

rencana

tata

berwawasan ke depan,

ruang

yang

proaktif

dan

berkekuatan hukum, dan dapat

diimplementasikan 3.1.2 Mendorong daerah untuk melakukan analisis kebutuhan dan permintaan rumah sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan

dan

Pengembangan

Perumahan

dan

Pemukiman di Daerah (RP4D) yang dituangkan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi 3.1.3 Mendorong

pemerintah

daerah

untuk

melakukan

pengawasan daya tampung maksimum kawasan perumahan dan permukiman 3.1.4 Mengendalikan

perluasan

pertumbuhan

kawasan

permukiman agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian dan kawasan lindung 3.1.5 Meningkatkan

kualitas

perumahan

dan

prasarana

permukiman perdesaan dan perkotaan setara dengan kualitas pelayanan kehidupan di perkotaan 3.1.6 Mendorong

pertumbuhan

kota

baru

mandiri

secara

terencana 11


3.2

Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan yang Berkelanjutan 3.2.1 Mendorong

pengembangan

kawasan

perumahan

dan

permukiman yang searah dengan kebijakan pembangunan nasional dan wilayah; a. Mendorong pengembangan kota satelit, dalam rangka pengembangan permukiman skala besar, yang disertai pengendalian perluasan kota induk dan pengembangan sistem transportasi wilayah yang memadai; b. Mendorong

pengembangan

hunian

vertikal

sebagai

kawasan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat perkotaan; c. Mendorong pengembangan permukiman skala besar dengan alokasi penggunaan lahan yang seimbang antara hunian, pelayanan, dan penyediaan lapangan kerja untuk mewujudkan kota mandiri dan mencapai skala ekonomi dalam

penyediaan

kelengkapan

prasarana,

sarana

lingkungan, dan utilitas umum; d. Mengintegrasikan pemukiman

penggabungan

berbasis

kawasan

di

perumahan perdesaan

dan untuk

mendukung penggabungan wilayah. 3.2.2 Mendorong kawasan perumahan dan pemukiman yang didasarkan pada kebijakan pengembangan lingkungan dan keberagaman aspek sosial 3.3

Mendorong Pengintegrasian Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Permukiman dengan Sistem Transportasi, Tempat Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan, dan

Utilitas

Umum

serta

Menuangkannya

Perencanaan dan Pengelolaan Kota

12

ke

Dalam


3.3.1 Mengarahkan

pembangunan

perumahan

dan

menata

kembali permukiman yang ada agar lebih aman, nyaman, dan

mudah

diakses

masyarakat sebagai

bagian

dari

pembangunan kota 3.3.2 Memfasilitasi perwujudan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan perkotaan dan perdesaan sesuai rencana tata ruang 3.4

Mewujudkan Permukiman yang Lebih Ramah Lingkungan, Hemat Energi, Mengurangi Risiko Bencana Alam ataupun Bencana Akibat Perbuatan Manusia dan Perubahan Iklim melalui Pembangunan Perumahan dan Penataan Kembali Permukiman yang Ada 3.4.1 Pengembangan menejemen risiko untuk pembangunan perumahan a. Mengupayakan pencegahan,

peningkatan mitigasi,

kemampuan

kesiapsiagaan

dalam

bencana,

dan

rehabilitasi pascabencana; b. Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman berbasis mitigasi bencana. 3.4.2 Mengupayakan penyiapan perumahan yang disiagakan untuk secara cepat dan tepat dapat menanggulangi akibat bencana alam dan kerusuhan sosial 3.4.3 Mendorong perwujudan pembangunan perumahan dan permukiman yang ramah lingkungan, memperhatikan risiko bencana, dan hemat sumber daya, serta memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal 3.4.4 Mengembangkan

perumahan

dan

menata

kembali

permukiman di kawasan pesisir dan berbagai pulau kecil dan memadukannya dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir, sungai, danau, dan situ (konsep water front) 3.4.5 Mengembangkan metode dan teknologi konstruksi yang tepat dan ramah lingkungan a. Menetapkan standar rancang bangun hunian vertikal ataupun hunian tidak bersusun;

13


b. Mendorong

produksi

bahan

bangunan

pre-fabrikasi

berbasis bahan lokal untuk pembangunan perumahan; c. Menetapkan standar penggunaan bahan bangunan yang mendukung kondisi fisik lingkungan dengan tingkat pencemaran yang rendah; d. Mendorong pengembangan desain dan pengelolaan bangunan dan lingkungan perumahan yang hemat energi. 3.5

Mendorong

Peningkatan

Pemahaman

dan

Kemampuan

Masyarakat dalam Menggunakan Sumber Daya dalam Batasan Daya Dukung suatu Ekosistem 3.5.1 Memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan wawasan

dan

pengetahuan

pembangunan

dan

pengembangan perumahan yang dilakukan secara mandiri agar menyadari batas daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupannya 3.5.2 Meningkatkan penyampaian informasi dan pengetahuan ke masyarakat

terkait

sumber

daya

perumahan

melalui

pemberdayaan masyarakat 3.6

Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam, terutama Air, dan Sumber Daya Buatan 3.6.1 Mendorong masyarakat

terwujudnya untuk

dan

konservasi

berkembangnya sumber

daya

gerakan air

dan

penghematan pemanfaatan air bagi permukiman 3.6.2 Mendorong masyarakat untuk berperan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana, dan fasilitas publik 3.6.3 Mendorong

pengembangan

budaya

air

dalam

pembangunan perumahan dan permukiman 3.6.4 Mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) secara memadai sebagai daerah resapan air

14


3.7

Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Berbasis Nilai Budaya Lokal 3.7.1 Mendorong penerapan nilai budaya dalam pembangunan dan pengelolaan permukiman a. Mendorong

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan dan permukiman berlandaskan potensi serta nilai-nilai kearifan lokal 3.7.2 Mendorong pengkajian bentuk dan penataan bangunan perumahan

khususnya

hunian

vertikal

yang

mampu

mengkomodasi tata nilai tradisional a. Mendorong inventarisasi dan penanganan bangunan dan lingkungan permukiman yang memiliki nilai sebagai pusaka atau cagar budaya b. Mendorong revitalisasi lingkungan permukiman bernilai budaya dan ekonomi 3.8

Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman Kumuh Tahun 2025 3.8.1 Mendefinisikan kembali permukiman kumuh perkotaan 3.8.2 Mengidentifikasi,

menginventarisasi,

dan

memetakan

permukiman kumuh secara rinci termasuk memastikan hak atas tanahnya 3.8.3 Menetapkan

dan

merundingkan

dengan

pemukimnya

tindakan yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh yang dapat berupa: a. peningkatan kualitas permukiman dengan perbaikan dan pemugaran; b. peremajaan lingkungan permukiman kumuh perkotaan (urban renewal). c. pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan secara berkelanjutan 3.8.4 Menerapkan

konsep

pembangunan

tanpa

menggusur

perumahan dan permukiman yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dirundingkan dengan pemukim di permukiman kumuh

15


3.9

Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dalam Penyelenggaraan Perumahan

dan

Permukiman

yang

Melibatkan

Semua

Pemangku Kepentingan 3.9.1 Melaksanakan secara konsisten pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan telaah yang akurat atas kondisi yang ada: a. Pelembagaan koordinasi dan perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah; b. Pencegahan

terjadinya

alih

fungsi

tanah

akibat

pembangunan perumahan yang tidak terkoordinasi/tidak terkendali. 3.9.2 Peningkatan pengawasan pembangunan perumahan di daerah-daerah sensitif terhadap kerusakan lingkungan, khususnya di daerah pemanfaatan sumber daya alam dan rawan bencana 3.9.3 Mendorong penguatan fungsi arbitrase dan fungsi litigasi bagi

persoalan-persoalan

dan/atau

pelanggaran

yang

berhubungan dengan perkembangan tata ruang oleh pelaku pembangunan 3.9.4 Mengupayakan terwujudnya kesatuan sistem perencanaan pembangunan,

sistem

pertanahan,

dan

sistem

fiskal

pertanahan untuk rencana tata ruang yang partisipatif, responsif

terhadap

kebutuhan

dan

hak

serta

memberdayakan masyarakat ataupun pemerintah daerah dan menerapkan disinsentif fiskal 3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Akses terhadap Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 3.10.1 Pembatasan kepemilikan atas tanah (land ceiling) dan penerapan pajak progresif 3.10.2 Mendorong inovasi pengelolaan tanah yang meningkatkan akses ke tanah dan kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu

16


a. Mendorong hak pakai untuk hunian singgah masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu; b. Menyediakan

dukungan

kelembagaan

pengelolaan

pertanahan, transparansi informasi kepemilikan tanah, dan informasi pemanfaatan rencana tata ruang. 3.10.3 Pengembangan instrumen pengelolaan pertanahan (land management) untuk meningkatkan penyediaan tanah bagi perumahan, baik di perkotaan maupun perdesaan 3.10.4 Mendorong

pelaksanaan

otonomi

sebagian

urusan

pertanahan kepada pemerintah daerah 3.10.5 Mengembangkan mekanisme yang efektif penggunaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 3.10.6 Mendorong pengalokasian 10% tanah di kawasan industri (industrial estate/park) untuk perumahan pekerja

3.11 Mengembangkan

dan

Memobilisasi

Sumber-Sumber

Pembiayaan bagi Pengembangan Perumahan dan Permukiman 3.11.1 Peningkatan pemupukan dan alokasi dana, khususnya dalam bentuk

pembiayaan

yang

terkonsolidasi

(consolidated

financing) untuk mendukung penyelenggaraan perumahan bagi MBR a. Mengalokasikan minimum 1% APBN/APBD yang dapat menjadi pengungkit perwujudan hunian yang layak; b. Mengupayakan pemupukan dana dari berbagai sumber penyediaan anggaran bagi percepatan pembangunan perumahan (baik dari APBN/D, bantuan luar negeri, maupun pihak swasta); c. Perluasan konsep subsidi penyelenggaraan perumahan bagi MBR; d. Pembentukan tabungan perumahan; e. Pelembagaan Dana Alokasi Khusus Perumahan; f. Pengembangan

sistem

pembiayaan

jangka

panjang

perumahan; g. Mobilisasi pembiayaan perumahan swadaya; 17


h. Pengembangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam pembiayaan perumahan dan permukiman; i. Pengembangan

sistem

asuransi

pengangguran

(unemployment insurance) untuk menjamin kelangsungan pembayaran kredit perumahan; j. Pengoptimalan

peran

asuransi/tabungan

wajib

dan

fungsi

seperti

Jamsostek

lembaga (pekerja

swasta), YKPP (anggota TNI dan POLRI), dan BapertarumPNS dalam pembiayaan perumahan; k. Penguatan modal kerja bank, LKNB, dan LKM yang memiliki fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR. 3.11.2 Peningkatan/Pengoptimalan peran lembaga keuangan bank (LKB), nonbank (LKNB), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pembiayaan perumahan 3.11.3 Peningkatan subsidi dan insentif dalam pembangunan perumahan bagi MBR yang tepat sasaran 3.11.4 Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber pembiayaan perumahan dan permukiman 3.11.5 Penetapan suku bunga KPR khusus untuk MBR 3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam

Pembangunan

Perumahan

dan

Permukiman

bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 3.12.1 Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan akses terhadap sumber daya perumahan 3.12.2 Mobilisasi

sumber

daya

pendukung

pembangunan

perumahan 3.12.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang sumber daya perumahan 3.13 Memperkuat

Landasan

Hukum

dan

Perundang-undangan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang Sesuai dengan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 3.13.1 Meninjau kembali perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang tidak

18


dapat diimplementasikan dan diupayakan agar dilakukan penyesuaian dengan asas hunian yang layak sebagai hak 3.13.2 Peningkatan

upaya

mencari

terobosan

hukum

sambil

menunggu revisi peraturan perundang-undangan, dengan memanfaatkan para ilmuwan di perguruan tinggi serta praktisi hukum a. Pemberian dukungan kepada efisiensi industri dan pasar perumahan untuk berbagai segmen masyarakat; b. Memampukan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman

untuk

menjamin

agar

masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak melalui prinsip keadilan; c. Memperbaiki kebijakan penyediaan rumah bagi pekerja perusahaan asing (pekerja asing dan pekerja lokal) dengan tidak memarginalkan hak-hak penduduk lokal untuk bertempat tinggal. 3.13.3 Penerapan sektor perumahan sebagai salah satu indikator ekonomi melalui indeks perumahan 3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman pada Berbagai Tingkatan 3.14.1 Memfasilitasi

pelaksanaan

kemitraan

(public-private

partnership) penanganan perumahan dan permukiman di tiap tingkatan a. Penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi berbagai produk

peraturan

perundang-undangan

dalam

penyelenggaraan perumahan dan permukiman; b. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif dalam mendorong kemitraan; c. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan permukiman; d. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran

Corporate

pengembangan

Social

Responsibility

perumahan

dan

(CSR)

permukiman

dalam bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 19


3.14.2 Mengembangkan perusahaan-perusahaan publik dan badanbadan di daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pembangunan perumahan dan permukiman a. Mendorong peran serta berbagai pemangku kepentingan perumahan, yaitu LSM, perguruan tinggi, pengamat, dan pers dalam mendukung penyediaan perumahan yang layak

terutama

bagi

masyarakat

berpenghasilan

menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai dengan fungsi dan kompetensi masingmasing; b. Mendorong peran kaum profesional mengembangkan model-model

kerja

sama

dalam

pembangunan

perumahan dan permukiman; c. Mendorong Layanan

pemerintah

Umum

Daerah

daerah yang

mendirikan bergerak

di

Badan bidang

penyelenggaraan perumahan rakyat. 3.15 Mendorong

Penerapan

Tata

Kelola

yang

Baik

dan

Berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan Permukiman di Tingkat Nasional dan Daerah 3.15.1 Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR a. Pengembangan kerja sama dan kemitraan antarpemangku kepentingan; b. Peningkatan

dan

pelembagaan

peran

organisasi

nonpemerintah sebagai pendamping masyarakat; c. Peningkatan

peran

serta

pemangku

kepentingan

perumahan dan permukiman sebagai pendukung, yaitu nonpemerintah, perguruan tinggi, pengamat, pers, dan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; d. Penyediaan dan pengelolaan rumah sewa, khususnya rumah susun sederhana sewa,

yang sesuai dengan

kelompok sasaran di kota-kota metropolitan, kota-kota besar, dan wilayah yang cepat tumbuh. 3.15.2 Pembentukan dan pelembagaan forum-forum perumahan dan permukiman di daerah yang bersifat multipihak

20


3.15.3 Pengembangan teknologi dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman, yang sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal 3.15.4 Pengembangan kelembagaan informal di bidang perumahan dan pemukiman 3.15.5 Pengembangan kelembagaan yang menangani prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di berbagai tingkatan 3.15.6 Pelembagaan penanganan permukiman informal (squatter) yang

berkelanjutan

melibatkan

semua

pemangku

kepentingan 3.16 Mewujudkan

Sistem

Kelembagaan

Perumahan

dan

Permukiman yang Kuat 3.16.1 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat nasional a. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional agar mempunyai kemampuan mengoordinasikan berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah perumahan dan permukiman; b. Pembentukan

lembaga

atau

badan

yang

Perumahan

dan

mengoperasionalkan kebijakan; c. Pembentukan

Pusat

Informasi

Permukiman (Housing Information Center); d. Pembentukan lembaga yang menangani pembiayaan perumahan nasional (Central Provident Fund). 3.16.2 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat daerah a. Penguatan peran dan kapasitas kelembagaan perumahan (pemerintah

dan

nonpemerintah)

dalam

kerangka

otonomi daerah; b. Penguatan kapasitas penyusunan anggaran dan mobilisasi sumber daya finansial secara formal ataupun swadaya; c. Pembentukan dan penguatan lembaga perusahaan umum daerah di bidang perumahan; d. Membangun jejaring kelembagaan. 3.16.3 Pembentukan dan penguatan kelembagaan perumahan di tingkat komunitas

21


a. Pelembagaan

instrumen

pengelolaan

tanah

(land

management) b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitas c. Pembentukan

dan

fasilitasi

kelompok

masyarakat

(pokmas) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) perumahan dan permukiman d. Mengadakan sistem yang memperkuat pokmas atau KSM yang memiliki kepedulian terhadap perencanaan dan pengendalian

Jakarta, 20 Mei 2009 Pimpinan Sidang Pleno Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II Iqbal Latanro (Dirut BTN) Ketua Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I) Wakil Ketua Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan) Sekretaris Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI) Anggota Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC) Anggota

22

Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman

Recommend Documents