BUKU AJAR SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BUKU AJAR

SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Kode: 213 D52 03)

O L E H:

Wiwik Wahidah Osman, ST., MT Marly Valenti Patandianan, ST., MT

Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin November 2014

HALAMAN PENGESAHAN 1.

Nama Mata Kuliah

:

SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (213D5203)

2.

Ketua Penyusun a) Nama Lengkap b) Jenis Kelamin c) NIP d) Pangkat/Golongan e) Jabatan Struktural f) Jabatan Fungsional g) Fakultas/Jurusan h) Alamat Kantor

: : : : : : : :

i) j) k)

: : :

Wiwik Wahidah Osman, ST., MT Perempuan 19681022 200003 2 001 Penata / IIIc Sekretaris Jurusan Arsitektur Lektor Teknik /Arsitektur Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90245. (0411) 586 265/ Faks: (0411) 589 707 Jln. Tinumbu No. 78 Makassar 085242706768 / [email protected]

Anggota Penyusun a) Nama Lengkap b) NIP

: :

Marly Valenti Patandianan, ST., MT 19730328 200604 2 001

Pelatihan yang diikuti Jangka waktu penulisan Biaya diusulkan Sumber Biaya

: : : :

Pekerti; AA; SCL 3 (tiga) Bulan 5.000.000, - (lima juta rupiah) BOPTN Prodi PWK Unhas, tahun 2014

3. 4. 5. 6.

Telepon /Fax Alamat Rumah Telepon/Hp/E-mail

Makassar,

November 2014

Mengetahui, Dekan Fakultas Teknik Unhas,

Ketua Penyusun,

Dr. Ing. Ir. Wahyu H. Piarah, MSME NIP. 19600302 198609 1 001

Wiwik Wahidah Osman, ST., MT NIP. 19681022 200003 2 001

Menyetujui, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc NIP. 19630501 198803 1 004

ii

KATA PENGANTAR Penyusunan bahan ajar matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman (213D5203) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk mewujudkan “Student Centered Learning” pada Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik maupun di Universitas Hasanuddin. Buku Ajar ini berisi materi perkuliahan Sistem Perumahan dan Permukiman pada pertemuan I (satu) sampai dengan pertemuan XVI (enam belas), yaitu secara khusus berisi tentang teori-teori sistem perumahan dan permukiman. Matakuliah ini bersifat inti atau wajib yang disajikan pada semester 3 (tiga) di Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK)

Jurusan Arsitektur

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Penyusunan bahan ajar ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu per satu, maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa bahan ajar ini belum sempurna, untuk itu saran-saran yang bersifaf membangun dan konstruktif dari berbagai pihak tetap penulis nantikan. Semoga bahan ajar ini dapat memberi kontribusi yang bermakna bagi peningkatan efektivitas proses dan optimalisasi hasil pembelajaran dalam lingkup Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK) Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik secara khusus dan Universitas Hasanuddin secara umum pada masa yang akan datang.

Makassar,

November 2014

Penyusun, Wiwik Wahidah Osman, ST., MT Marly Valenti Patandianan, ST., MT

iii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN

ii

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

iv

PRAKATA

vi

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PWK

1

GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP)

7

BENTUK TUGAS

13

FORMAT RENCANA EVALUASI

15

KONTRAK PEMBELAJARAN

16

1.

Manfaat Mata Kuliah

16

2.

Deskripsi Mata Kuliah

16

3.

Tujuan Pembelajaran

17

4.

Organisasi Materi

18

5.

Strategi Pembelajaran

19

6.

Materi Bacaan

20

7.

Tugas

22

8.

Kriteria Penilaian

22

9.

Norma Akademik

23

10. Jadwal Pembelajaran

24

BAHAN AJAR MATAKULIAH SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 26 Materi Pertemuan Minggu 01: Pengertian dan Batasan Rumah, Perumahan dan Permukiman

27

Materi Pertemuan Minggu 02: Aspek-Aspek Perumahan dan Permukiman

36

Materi Pertemuan Minggu 03: Tipologi dan Karakteristik Perumahan Permukiman

41

Materi Pertemuan Minggu 04: Lingkungan Permukiman (neighbourhood) dan Komponennya

50 iv

Materi Pertemuan Minggu 05: Kebijakan Pembangunan Perumahan Permukiman

56

Materi Pertemuan Minggu 06: Kriteria Lokasi Pembangunan Perumahan/Permukiman, dan Biaya Pembangunan Perumahan/Permukiman

62

Materi Pertemuan Minggu 07: Kualitas Permukiman dan Tertib Dalam Membangun

67

Materi Pertemuan Minggu 08: Ujian Tengah Semester (UTS)

73

Materi Pertemuan Minggu 09: Tata Guna Lahan Permukiman

76

Materi Pertemuan Minggu 10: Tertib Dalam Membangun

84

Materi Pertemuan Minggu 11: Proses Pengadaan Perumahan dan Permasalahan Umum Perumahan

89

Materi Pertemuan Minggu 12: Peremajaan dan Perbaikan Permukiman Kumuh

95

Materi Pertemuan Minggu 13: Rumah Sehat

109

Materi Pertemuan Minggu 14: Permukiman Kumuh

119

Materi Pertemuan Minggu 15: Pemukiman Marjinal

130

Materi Pertemuan Minggu 16: Ujian Akhir Semester

136

RANCANGAN TUGAS

141

DAFTAR PUSTAKA

145

SENARAI

147

v

PRAKATA Dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa sesuai yang ditargetkan, telah dilakukan berbagai cara serta upaya agar sistem pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan sesuai sistem yang berlaku. Sistem yang berlaku merupakan perancangan pembelajaran yang lebih baik diantaranya sistem pembelajaran yang efektif, evaluasi pembelajaran yang objektif dan adil. Selain sistem pembelajaran yang efektif maka strategi instruksional juga diterapkan dalam pembelajaran matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman yaitu unsur kognitif, afektif dan psikomotorik. Agar pembelajaran lebih efektif, dan strategi instruksional dapat berjalan lancar maka diupayakan kelengkapannya berupa pengadaan bahan ajar. Bahan ajar pada matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman berisi tentang teori-teori perumahan dan permukiman baik di lingkungan perdesaan maupun di lingkungan perkotaan. Pengadaan bahan ajar ini ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bukan merupakan acuan utama bagi bahan ujian akhir semester. Bahan ajar ini sebagai informasi atau bahan melatih dan mengasah kemampuan dalam memahami, menganalisa dan mengaplikasikan teori-teori perumahan

permukiman

pada

bangunan

dan

lingkungan

permukiman.

Manfaatkan bahan ajar ini sebagai bekal awal dalam mengikuti pembelajaran matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman. Semoga bahan ajar ini dapat bermanfaat bagi proses belajar mengajar dalam matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK) Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

vi

PROFIL LULUSAN PRODI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) Profil Lulusan: Visi Program Studi PWK adalah menjadi lembaga pengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan wilayah dan kota yang Unggul dengan muatan Benua Maritim Indonesia (BMI). Berdasarkan visi dan misi Prodi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK), maka Peluang pengembangan Prodi di masa mendatang terkait orientasi Ipteks dalam konteks Benua Maritim Indonesia (BMI) merupakan daya tarik Prodi PWK Unhas di era globalisasi menuju “World Class University”. Penerapan otonomi daerah khususnya Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari sebaran kepulauan, membuka peluang kerja yang lebih besar bagi ahli perencana dengan kekhususan wawasan lulusan yang mengarah pada “Wawasan Benua Maritim Indonesia”. Tantangan yang dihadapi Prodi PWK adalah tuntutan untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan, mengingat semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas Prodi PWK di Perguruan Tinggi lain, semakin tingginya tuntutan persyaratan kemampuan tenaga kerja terutama dalam pengembangan kemampuan Ipteks dan wawasan global, serta semakin tingginya tingkat persaingan di dunia kerja. Pengembangan Ipteks merupakan bagian dari strategi dan pengembangan Prodi PWK. Berdasarkan tujuan dan sasaran prodi, pengembangan Ipteks diterapkan dalam bidang perencanaan kota dan pengembangan spesialisasi Ipteks berwawasan Benua Maritim Indonesia dengan strategi: meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung pembelajaran berorientasi standar internasional, meningkatkan dan mengembangkan kurikulum dan SAP yang spesifik. Lulusan Prodi PWK dapat berprofesi sebagai: 1.

Praktisi Perencana Wilayah dan Kota Lulusan Prodi PWK dapat bekerja pada biro perencana kota dan wilayah, dengan menempati posisi sebagai Perencana Wilayah dan Kota, Perancang

Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

1

Kota, Perencana Landsekap, Ahli Pemetaan/GIS (Geographic Information System), Ahli Infrastuktur Wilayah dan Kota, Ahli Pengembangan dan Manajemen Properti, Estimator/Penilai Biaya Pembangunan Wilayah dan Kota, Advokat Masyarakat/LSM). 2.

Pendidik bidang PWK Lulusan Prodi PWK dapat bekerja sebagai tenaga pendidik/instruktur/pelatih pada perguruan tinggi dan lembaga/instansi perencanaan wilayah dan kota.

3.

Peneliti bidang PWK Lulusan Prodi PWK dapat bekerja sebagai peneliti dan laboran pada Perguruan Tinggi dan lembaga pusat penelitian.

4.

Birokrat PWK dan/atau bidang terkait dengan perencanaan Lulusan Prodi PWK dapat bekerja sebagai pembuat kebijakan atau pengambil keputusan pada instansi pemerintah: Bappenas, Departemen PU dan Kimpraswil, Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Bangunan, Bapedalda, Perindustrian, Pariwisata, Transmigrasi, Manajerial dan Kelembagaan Pemerintah, dan lain-lain.

5.

Pelaku Industri bidang PWK Lulusan Prodi PWK dapat bekerja sebagai manajer, perencana, penyusun anggaran dan estimator pada industri termasuk bidang keuangan, peneliti dan analis dampak produksi terhadap lingkungan, dan lain lain.

Kompetensi Lulusan Kompetensi lulusan Prodi PWK menggambarkan output pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap lulusan, yaitu memiliki kemampuan sebagai berikut: 1.

Kompetensi Utama

Berprofesi sebagai praktisi, pendidik, dan peneliti bidang perencanaan wilayah dan kota, lulusan harus memiliki kompetensi utama: a.

Mampu berpikir secara logis, kreatif, inovatif berbasis keberlanjutan bagi kehidupan lingkungan dan masyarakat.

b.

Mampu mengidentifikasi dan menganalisis issu/permasalahan wilayah dan perkotaan mutakhir, serta merumuskan konsep perencanaan, model atau strategi kebijakan sebagai alternatif solusi dalam bidang PWK.


2

c.

Mampu menerapkan norma, standar, pedoman dan kriteria perencanaan dan perancangan wilayah dan kota.

d.

Menguasai wawasan bidang perencanaan wilayah dan kota dalam konteks lokal dan global pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

e.

Mampu menerapkan metode dan teknologi baru, membangun database, menganalisis, merumuskan konsep/model perencanaan/strategi kebijakan.

f.

Mampu menguasai metode dan manajemen perencanaan.

Sedangkan, lulusan yang berprofesi sebagai birokrasi dan pelaku industri bidang perencanaan wilayah dan kota atau terkait dengan bidang perencanaan, harus memiliki kompetensi utama: a.

Mampu berpikir secara logis, kreatif, inovatif berbasis keberlanjutan bagi kehidupan lingkungan dan masyarakat.

b.

Menguasai wawasan bidang perencanaan wilayah dan kota dalam konteks lokal dan global pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

c.

Mampu menerapkan metode dan teknologi baru untuk membangun database, menganalisis, merumuskan konsep/model perencanaan/strategi kebijakan.

d.

Mampu menguasai metode dan manajemen perencanaan.

2.

Kompetensi Pendukung

Berprofesi sebagai praktisi, pendidik, dan peneliti bidang perencanaan wilayah dan kota, kompetensi pendukung yang harus dimiliki oleh lulusan adalah: a.

Menjunjung tinggi norma, tata nilai, moral, agama, etika dan tanggungjawab profesional.

b.

Mampu menguasai wawasan lingkungan pesisir, kepulauan yang beriklim tropis nusantara, dan Benua Maritim Indonesia.

c.

Mampu menerapkan perencanaan secara global dalam konteks kekinian.

d.

Mahir dan terlatih dalam mengaplikasikan teknologi seperti program GIS dan program analisis untuk inventarisasi database yang akurat, interpretasi dan penyusunan konsep perencanaan spatial dan aspatial.


3

Bagi lulusan yang berprofesi sebagai birokrasi dan pelaku industri bidang perencanaan wilayah dan kota atau terkait dengan bidang perencanaan, seharusnya memiliki kompetensi pendukung: a.

Menjunjung tinggi norma, tata nilai, moral, agama, etika, dan tanggungjawab professional.

b.

Mampu menguasai wawasan lingkungan pesisir, kepulauan yang beriklim tropis Nusantara, dan Benua Maritim Indonesia.

c.

Mampu menerapkan perencanaan secara global dalam konteks kekinian.

3.

Kompetensi Lainnya

Berprofesi sebagai praktisi, pendidik, dan peneliti bidang perencanaan wilayah dan kota, lulusan seharusnya memiliki kompetensi pendukung: a.

Mampu bekerja secara mandiri dan kelompok dengan koordinasi kelompok multidisiplin.

b.

Mampu dan cakap dalam menjalin kerjasama berbasis keahlian dalam lingkup nasional, regional dan internasional.

c.

Mampu berkomunikasi dan bersikap aspiratif dan responsive terhadap lingkungan, potensi wilayah dan pengembangan Ipteks.

Bagi lulusan yang berprofesi sebagai birokrasi dan pelaku industri bidang perencanaan wilayah dan kota atau terkait dengan bidang perencanaan, seharusnya memiliki kompetensi lainnya: a.

Mampu bekerja secara mandiri dan kelompok dengan koordinasi kelompok multidisiplin.

b.

Mampu berkomunikasi dan bersikap aspiratif dan responsive terhadap lingkungan, potensi wilayah dan pengembangan Ipteks.

Berdasarkan kesesuaian kompetensi lulusan terhadap lapangan kerja, sebagian besar lulusan Prodi PWK memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar dan bekerja sesuai bidang ilmu Pengembangan Wilayah, dengan lama waktu tunggu pekerjaan pertama rata-rata kurang dari 6 (enam) bulan. Banyaknya permintaan eksternal stakeholders terhadap lulusan menunjukkan daya saing lulusan yang cukup baik dalam dunia kerja. Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

4

Prasyarat Matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman (kode 213D5203) merupakan matakuliah inti atau wajib yang disajikan pada semester 3 (tiga) pada Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK) Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Matakuliah Sistem Perumahan dan Permukiman merupakan bagian awal/dasar dalam kompetensi Bidang Perumahan dan Permukiman, yang menjadi prasyarat pada kuliah berikutnya yaitu: matakuliah Perencanaan Perumahan dan Permukiman Pesisir (253 D52 03), Pengembangan Perencanaan Permukiman Baru (336 D52 03), Revitalisasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (337 D52 03), Permukiman Swadaya dan Pengembangan Kemitraan (338 D52 03), serta Studio LBE Perumahan dan Permukiman (462 D52 04).

Analisis Kebutuhan Pembelajaran 1.

Mahasiswa

dapat

perkembangan

berpikir

dan

kritis

permasalahan

dalam yang

menyikapi berkaitan

issu,

fenomena,

dengan

sistem

perumahan dan permukiman baik di lingkungan perkotaan maupun lingkungan perdesaan. 2.

Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan berperanserta dalam kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.


5

Tahap Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Tipe

Aktivitas

Karakteristik pertanyaan

Strategi

Tujuan

Tahap I (Reproduktif)

Tahap II (Analitik)

Tahap III (Spekulatif)

minggu ke 1-3

minggu 4-8

minggu 9-16

Berpikir kritis

Mengingat dan mengungkap pengalaman

Menyimpulkan, menggambarkan identifkasi cara dan Informasi

Memberi peluang pada kemungkinan baru dan penjelasan

Pertanyaan, menentukan dan menggabungkan ide dan informasi dalam argumen

Spekulasi hipotesa

What?

Why? How? How valid? How important?

What if?

Observasi, tugas mandiri, kuliah tatap muka, diskusi, presentasi

Observasi, tugas mandiri, kuliah tatap muka, team work, presentasi dan diskusi.

Observasi/survey, tugas kelompok, team-work, diskusi, dan presentasi

Perbaikan

Simpel, orisinil, penerapan materi

Kreatif, orisinil, sepenuhnya pendekatan dan pengetahuan baru

Gambar 1. Tahap Analisis Kebutuhan Pembelajaran


6

GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN Program Studi S1 Pengembangan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Nama Mata Kuliah

: Sistem Perumahan dan Permukiman

Kode Mata Kuliah

: 213D5203

Semester/SKS

: III/ 3 SKS

Sifat Kurikulum

: Inti Wajib

Dosen Pengampu Mata Kuliah : Wiwik Wahidah Osman, ST., MT. Marly Valenti Patandianan, ST., MT Deskripsi Singkat

: Membahas pengertian dan batasan Rumah, Perumahan dan Permukiman; Aspek-aspek fisik dan non fisik perumahan permukiman; Tipologi dan karakteristik perumahan permukiman; Lingkungan Permukiman (neighbourhood) dan komponennya; Kebijakan pembangunan perumahan/permukiman; Kriteria lokasi pembangunan perumahan/permukiman; Biaya pembangunan perumahan permukiman; Kualitas permukiman dan tertib dalam membangun; Tata guna lahan permukiman; Tertib dalam membangun; Proses

pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan; Perbaikan dan peremajaan permukiman kota; Rumah sehat; Permukiman kumuh; Permukiman marjinal; Tugas Studi Kasus. Kompetensi Sasaran 1. Kompetensi Utama

: Mampu memahami, menganalisis sistem perumahan dan permukiman secara spesifik serta mengetahui langkahlangkah penanggulangannya.

2. Kompetensi Pendukung

: Mampu menganalisis dan mengusulkan alternative pemecahan masalah perumahan dan permukiman di perkotaan maupun di pedesaan.

3. Kompetensi Lainnya

: Mampu menerapkan pedoman NSPK pada perencanaan perumahan permukiman

Sasaran Belajar

: Mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan menyusun perencanaan sistem perumahan permukiman secara fisik dan non fisik berdasarkan pedoman NSPK (Norma, Standar, Pedoman, Kriteria).


7

Minggu Ke (1)

Sasaran Pembelajaran (Kompetensi) 2) Membentuk kelompok kerja, penjelasan tugas, pustaka/ silabus dan memilih ketua kelas

1

Mampu mengetahui, memahami dan menganalisa pengertian dan batasan rumah, perumahan, permukiman

2

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa aspek-aspek perumahan dan permukiman

3

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa tipologi (karakteristik) perumahan & permukiman

Strategi/Metode Pembelajaran (4)

Materi Pembelajaran (3) Pengantar, Kontrak Perkuliahan dan Strategi Pembelajaran, serta Pembagian Kelompok Diskusi

Aspek-Aspek Perumahan dan Permukiman

Tipologi dan Karakteristik Perumahan dan Permukiman + Tugas Kelompok

§ Kuliah interaktif § Diskusi kelas

§ § §

(5)

Bobot Nilai (%) (6)

Diskusi


Pengertian dan batasan Rumah, Perumahan dan Permukiman


Kuliah interaktif Diskusi kelas Presentasi

§ Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kerjasama dalam kelompok (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif)

5

5

5

8

§

Krieria Penilaian (Indicator)

Minggu Ke (1)

Sasaran Pembelajaran (Kompetensi) 2)

4

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa lingkungan permukiman (neighbourhood) dan komponennya

5

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman

6

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa kriteria lokasi pembangunan perumahan/ permukiman

7

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa biaya pembangunan perumahan dan tertib dalam membangun


Materi Pembelajaran (3)

§ §

Lingkungan Permukiman (neighbourhood) dan Komponennya

Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kriteria Lokasi Pembangunan Perumahan/Permukiman;

Kuliah interaktif Diskusi kelas

§ §


§ §


Biaya Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kualitas Permukiman dan Tertib Dalam Membangun


(5) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan § Kedisiplinan (apektif)

Bobot Nilai (%) (6)

5

5

5

5

9

§ §



Minggu Ke (1)


8

Evaluasi (UTS)

9

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa tata guna lahan permukiman

10

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa tertib dalam membangun

11

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa proses pengadaan rumah dan pembangunan permukiman baru

12

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa perbaikan dan peremajaan permukiman kota


Materi Pembelajaran (3) Ujian Tengah Semester

§


Tertib Dalam Membangun

§ §


Proses Pengadaan Perumahan dan Permasalahan Umum Perumahan

§ §


§ § §


Perbaikan dan Peremajaan Permukiman Kota + Tugas Kelompok


Bobot Nilai (%) (6) 15

§ Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kerjasama dalam kelompok (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif)

5

5

5

5

10

(5)

Ujian Tulis

§ §

Tata Guna Lahan Permukiman


Minggu Ke (1)


13

Mampu mengetahui, memahami, menganalisa rumah sehat

14

15

16


Materi Pembelajaran (3)

Rumah Sehat

§ §


Mampu mengetahui, memahami, menganalisa permukiman kumuh

Permukiman Kumuh

§ §


Mampu mengetahui, memahami, menganalisa permukiman marjinal

Permukiman Marjinal

§ §


TUGAS SURVEY LAPANGAN TENTANG ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERMUKIMAN

§ §

Kajian pustaka PBL

Mampu mengidentifikasi potensi, masalah, dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah Perumahan/Permukiman


(5) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kontribusi keaktifan (softskills/physikomotorik) § Kedisiplinan (apektif) § Pemahaman materi (critical thinking/kognitif) § Kesesuaian pustaka (critical review/kognitif) § Kerjasama kelompok (softskills/physikomotorik) § Penilaian tugas (kognitif)

Bobot Nilai (%) (6)

5

5

5

15

11


Minggu Ke (1)

Sasaran Pembelajaran (Kompetensi) 2) (Studi kasus perumahan/ permukiman di sebelah timur, barat, utara dan selatan Kota Makassar)


Materi Pembelajaran (3) UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)


(5) §

Bobot Nilai (%) (6)

Evaluasi/Ujian materi

12


BENTUK TUGAS MATA KULIAH

: Sistem Perumahan dan Permukimam (213 D52 03)

SKS

: 3 (tiga) SKS

SEMESTER

: Tiga / Ganjil

1. TUJUAN TUGAS

:

Mampu

memahami,

menjelaskan,

menganalisis

pemecahan masalah perumahan dan permukiman kaitannya antara aspek fisik dan aspek non fisik. 2. URAIAN TUGAS Obyek garapan

: :

Melakukan survei lapangan pada perumahan /

permukiman di bawah ini dengan meninjau aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/permukiman (studi kasus beberapa perumahan /permukiman di kota Makassar). Analisis aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/ permukiman mengacu pada standar-standar Kebutuhan fasilitas pelayanan perumahan permukiman. Metodologi/cara pengerjaan tugas, acuan yang digunakan: -

Melakukan survey lapangan ke beberapa perumahan/permukiman yang dijadikan obyek studi.

-

Mengamati aspek fisik dan aspek non fisik perumahan.

-

Mengidentifikasi data eksisting, karakteristik, potensi, dan permasalahan yang ada dilokasi studi.

-

Menganalisis permasalahan di lokasi studi dengan mengacu pada standarstandar kebutuhan fasilitas pelayanan perumahan permukiman.

-

Membuat laporan hasil survey lapangan

-

Mempresentasikan hasil survey lapangan secara per kelompok.


13

Kriteria luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: a. Mampu memahami dan mengidentifikasi karakterisik baik secara aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/permukiman. b. Mampu menganalisa permasalahan aspek fisik dan aspek non fisik perumahan /permukiman. c. Mampu menjelaskan hasil-hasil analisis dan membuat laporan/konsep/ gagasan yang sesuai dengan standar kebutuhan perumahan/permukiman. 3. KRITERIA PENILAIAN: a. Pemahaman teori-teori perumahan dan permukiman b. Pemahaman standar-standar kebutuhan perumahan dan permukiman. c. Proses mengidentifikasi aspek fisik dan non fisik perumahan/ permukiman d. Proses menganalisis permasalahan aspek fisik dan non fisik perumahan/ permukiman. e. Proses membuat laporan akhir hasil survey lapangan dengan mengkaji berdasarkan teori perumahan dan permukiman serta standar-standar kebutuhan perumahan dan permukiman. f.

Proses mempresentasikan hasil survey lapangan di depan kelas dan mendiskusikan.

g. Proses kerjasama antar kelompok.


14

FORMAT RENCANA EVALUASI NAMA MATAKULIAH

: SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (213 D52 03)

KODE/NAMA DOSEN

: Wiwik Wahidah Osman, ST., MT Marly Valenti Patandianan, ST., MT

JUMLAH PESERTA

: ……………….. Orang

EVALUASI KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN Minggu: 01 s/d 15 No

Stambuk

Nama Mahasiswa

1

2

3

Kesesuaian Pustaka (10%) 4

Pemahaman Materi (15%) 5


Tugas (15%) 7

Kehadiran (10%)

Evaluasi/ UTS (20%)

15

Kerjasama Kelompok (10%) 6

Minggu: 16 Evaluasi/ UAS (20%) 8

KONTRAK PEMBELAJARAN Nama Mata Kuliah

: Sistem Perumahan dan Permukiman

Kode MK

: 213 D52 03

Dosen Pengampu

: 1). Wiwik Wahidah Osman, ST., MT 2). Marly Valenti Patandianan, ST., MT

Semester

: Tiga (Ganjil)

Hari/Jam Pertemuan

: Rabu, 10.10 – 12.10 Wita

Tempat Pertemuan

: Kampus Gowa

1.

MANFAAT MATA KULIAH

Mata kuliah Sistem Perumahan dan Permukiman merupakan mata kuliah inti atau wajib diprogramkan pada semester 3 (tiga)/semester ganjil oleh seluruh mahasiswa Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK) Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Mata kuliah ini membahasa tentang teori-teori perumahan dan permukiman baik di lingkungan perkotaan maupun lingkungan perdesaan, serta permasalahan di bidang perumahan dan permukiman . Mata kuliah Sistem Perumahan dan Permukiman dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang teori perumahan dan permukiman serta permasalahannya. Di samping itu mata kuliah ini akan menjadi pengetahuan dasar untuk menuju pemahaman mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Permukiman Pesisir (253 D52 03), Pengembangan Perencanaan Permukiman Baru (336 D52 03), Revitalisasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (337 D52 03), Permukiman Swadaya dan Pengembangan Kemitraan (338 D52 03), serta Studio LBE Perumahan dan Permukiman (462 D52 04).

2.

DESKRIPSI MATA KULIAH


16

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan batasan Rumah, Perumahan dan Permukiman; Aspek-aspek fisik dan non fisik perumahan permukiman; Tipologi dan karakteristik perumahan permukiman; Lingkungan Permukiman (neighbourhood)

dan

komponennya;

Kebijakan

pembangunan

perumahan/permukiman; Kriteria lokasi pembangunan perumahan/permukiman; Biaya pembangunan perumahan dan permukiman; Kualitas permukiman dan tertib dalam membangun; Tata guna lahan permukiman; Tertib dalam membangun; Proses pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan; Perbaikan dan

peremajaan

permukiman

kota;

Rumah

sehat;

Permukiman

kumuh;

Permukiman marjinal; Tugas Studi Kasus.

3. TUJUAN PEMBELAJARAN — Mahasiswa

mampu

mengenal,

memahami

dan

menganalisis

secara

mendalam paradigma teori perumahan dan permukiman dikaitkan dengan konteks kota dan daerah, — Mampu mengetahui, menjelaskan, mendiskusikan dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah perumahan dan permukiman, dihubungkan secara fisik dan non fisik.


17

4.

ORGANISASI MATERI

SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pengertian dan batasan rumah, perumahan, permukiman

Tata guna lahan permukiman

Aspek-‐aspek perumahan dan permukiman

Tertib dalam membangun

Tipologi dan karakteristik perumahan dan permukiman

Proses pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan

Lingkungan permukiman (neighbourhood) dan komponennya

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman

Perbaikan dan peremajaan permukiman kota

Rumah sehat

Kriteria lokasi pembangunan perumahan/permukiman; Biaya pembangunan perumahan & permukiman

Permukiman kumuh

permukiman marjinal

Kualitas permukiman dan tertib dalam membangun

Identifikasi issu, analisis permasalahan, alternative pemecahan masalah perumahan dan permukiman serta menemukan ide/konsep

Perencanaan/Perancangan Perumahan dan Permukiman


18

5.

STRATEGI PEMBELAJARAN

Mata kuliah Sistem Perumahan dan Permukiman (kode 213D5203) diberikan/ disajikan dalam 16 (enam belas) kali pertemuan di depan kelas, yang terdiri dari: 14 (empat belas) kali pertemuan membahas teori-teori tentang perumahan permukiman, diskusi dan presentasi tugas/survei lapangan, 2 (dua) kali Ujian yaitu UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Mata kuliah Sistem Perumahan dan Permukiman (kode 213D5203) menggunakan kuliah secara interaktif yang dipadu dengan pembelajaran dengan ceramah, small group, CBL (Collaborative Basic Learning), PBL (Problem Basic Learning), diskusi dan presentasi. Dalam aktifitas diskusi dan presentasi di kelas, kemampuan mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengidentifikasi kasus di lapangan, memberikan alternative pemecahan masalah atau mengungkapkan ide/gagasan/ konsep dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang perumahan dan permukiman merupakan indikator penilaian kemajuan dalam pemahaman pembelajaran mahasiswa.


19

6.

MATERI BACAAN

1.

Anonim, Kepmen. PU. (1987). Pedoman Pembangunan Rumah Tidak Bersusun.

2.

Chapin, F.S. (1985). Urban Land Use Planning. California: University of Illinois.

3.

De Chiara, Joseph. (1978). Standar Perencanaan Tapak/Site Planning Standards. New York: McGraw Hill Press.

4.

Direktorat Pekerjaan Umum. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Jakarta.

5.

Doxiadis, Constantinos. (1968). Ekistics: An Introduction to The Science of Human Settlement. London: Hutchinson.

6.

________. (1977). Action for Human Settlements. Athen Center of Ekistics.

7.

Hamby, W. F., dan Jones, Melvyn. (1991). Settlement Geography. Cambridge: Cambridge University.

8.

John M., Levy. (2000). Contemporary Urban Planning. New Jersey: Prentice Hall.

9.

Rapoport, Amos. (1969). House Form and Culture. New York: Prentice-Hall Inc. Englewoods Cliffs, N.J.

10. Silas, Johan. (1985). Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan Buku 2). Surabaya: Jurusan Arsitektur FTSP, ITS. 11. ________. (1993). Housing Beyond Home: The Aspect of Resources and Sustainability. Surabaya: Pidato Pengukuhan Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 12. Strong, M. Et all. (1996). The Local Agenda 21 Planning Guide; an Introduction to Sustainable Development Planning. The international Council for Local Enviromental Initiatives (ICLEI). Canada. 13. Turner, Bertha. (1988). Building Community. London: Building Community Books. 14. Turner, J. F. C. (1976). Housing by People, Marions Boyars.


20

15. Turner, J. F. C., (1972). Housing as a Verb, in Freedom to Build. Eds: Turner J. F. C., Fichter R., The Macmilian Company. 16. Watson, Donald., etc. (2001). Time Saver Standards for Urban Design. New York: McGraw-Hill. 17. Yudohusodo, Siswono. (1991). Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri. 18. Zahnd, Markus. (1999). Perancangan Kota Secara Terpadu (Integreted Urban Design). Yogyakarta: Kanisius.


21

7.

TUGAS

a. Mahasiswa membuat kelompok kerja dalam membahas materi perkuliahan sesuai dengan jadwal pembelajaran. b. Mahasiswa

dalam

berkelompok

mempresentasikan

bahasan

materi

permasalahan

dalam

perkuliahan. c. Mahasiswa

dalam

berkelompok

mengidentifikasi

perkembangan perumahan dan permukiman . d. Mahasiswa secara individu membuat alternative pemecahan masalah dalam perkembangan perumahan dan permukiman.

8. KRITERIA PENILAIAN Kriteria yang dinilai pada mata kuliah ini : 1. Kejelasan uraian dan memahami materi dan disiplin (10%). 2. Kemampuan mengungkapkan ide dan bekerjasama dalam tim/ kelompok pada presentasi (35%). 3. Ketepatan menemukan issu, teliti, mampu menganalisis dan mengungkapkan alasan yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan (25%). 4. Kejelasan menentukan gagasan, kreativitas, dan alternative pemecahan masalah (30%). 5. Mahasiswa yang berhak mendapat hasil belajar adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan pembelamengikuti kegiatan pembelajaran sekurangkurangnya 80% kehadiran di kelas. Nilai Angka > 85 81 – 85 76 – 80 71 – 75 66 – 70 61 – 65 51 – 60 45 – 50 <45

Nilai Mutu A A− B+ B B− C+ C D E


Nilai Konversi 4,00 3,75 3,50 3,00 2,75 2,50 2,00 1,00 0,00 22

Dalam penentuan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut : Pemahaman Materi + Tugas

30%

Presentasi Kelompok

20%

Mid Test

20%

Final Test

20%

Kehadiran

10%

Penilaian tugas akan dilakukan dengan menggunakan kriteria: Pemahaman Materi

10%

Kelengkapan Tugas

25%

Ketelitian dan Ketepatan

15%

Presentasi

40%

Etika dan Kerapihan

10%

9.

NORMA AKADEMIK

a. Mahasiswa harus berpakaian rapi, bersih, bersepatu dan datang tepat waktu. b. Mahasiswa wajib memilik satu buku yang sesuai dengan materi sebagai bahan referensi, memahami dan mengetahui materi perkuliahan. c. Mahasiswa harus menemukan issu, menganalisis, membuat gagasan/ide alternative pemecahan masalah.


23

10. JADWAL PEMBELAJARAN Minggu

Topik Bahasan

1

2

I

II

III

Metode Pembelajaran 3

Pengantar, Kontrak Perkuliahan dan Strategi Pembelajaran, Pembagian Kelompok Diskusi Pengertian dan Batasan Rumah, Perumahan dan Permukiman

§ Diskusi § Kuliah interaktif

Aspek-Aspek Perumahan dan Permukiman


Tipologi dan Karakteristik Perumahan/ Permukiman + Tugas Kelompok

§ § §


IV

Lingkungan Permukiman (neighbourhood) dan Komponennya

§ §


V

Kebijakan Pembangan Perumahan & Permukiman

§ §


§ §


VI

Kriteria Lokasi Pembangunan Perumahan/ Permukiman; Biaya Pembangunan Perumahan & Permukiman

VII

Kualitas Permukiman dan Tertib Dalam Membangun

§ §


VIII

Ujian Tengah Semester

§

Ujian Tulis

IX

Tata Guna Lahan Permukiman

§ §



Kriteria Penilaian 4 § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kerjasama kelompok § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan 24

X

Tertib Dalam Membangun

§ §


XI

Proses Pengadaan Perumahan dan Permasalahan Umum Perumahan

§ §


§ § §


XII

Perbaikan dan Peremajaan Permukiman Kota + Tugas Kelompok

XIII

Rumah Sehat

§ §


XIV

Permukiman Kumuh

§ §


XV

Permukiman Marjinal

XVI

TUGAS SURVEY LAPANGAN TENTANG ASPEK FISIK DAN NON FISIK PERMUKIMAN

§ §

§ §


Kajian pustaka PBL

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)


§ Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kerjasama kelompok § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § Pemahaman materi § Kesesuaian pustaka § Kontribusi keaktifan dalam kuliah interaktif § Kedisiplinan § § § §

Pemahaman materi Kesesuaian pustaka Kerjasama kelompok Penilaian tugas Evaluasi/Ujian materi

25

BUKU AJAR

SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Kode: 213 D52 03)

O L E H:

Wiwik Wahidah Osman, ST., MT Marly Valenti Patandianan, ST., MT

Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin November 2014 Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

26

MODUL 1 PENGERTIAN DAN BATASAN RUMAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


27

SESI PERKULIAHAN KE : 0 1 I.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami pengertian dan batasan rumah, perumahan dan permukiman.

II. Topik Kajian/Bahasan : PENGERTIAN DAN BATASAN RUMAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari pengertian dan batasan rumah, perumahan dan permukiman.

IV. Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 3. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya.

V. Pertanyaan Kunci/Tugas Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. 2.

Jelaskan pengertian rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan perumahan/permukiman. Jelaskan pengembangan dan pembangunan perumahan/permukiman


28

MODUL AJAR SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (KODE: 213 D52 03) MODUL: M-‐01

SESI KE: 01 WAKTU: 2 x 50 Menit MATERI:

PENGERTIAN DAN BATASAN RUMAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PENDAHULUAN Sebelum memberikan materi ajar, terlebih dahulu diberikan pengantar proses pembelajaran, yaitu tentang struktur materi perkuliahan, metode, tugas, sistem evaluasi/indikator penilaian, serta buku rujukan. Pada modul ajar ke-1 (satu) ini akan diberikan materi tentang pengertian dan batasan rumah, perumahan dan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tentang pengertian dan batasan rumah, perumahan dan permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan

PENYAJIAN MATERI A. PENGERTIAN RUMAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011) •

RUMAH: Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

•

RUMAH KOMERSIAL: Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.


29

•

RUMAH SWADAYA: Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

•

RUMAH

UMUM:

Rumah

yang

diselenggarakan

untuk

memenuhi

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). •

RUMAH KHUSUS: Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

•

RUMAH NEGARA: Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

•

PERUMAHAN: Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum sbg hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni

•

PERMUKIMAN: Bagian dari lingkungan hunian yg terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

•

LINGKUNGAN HUNIAN: Bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

•

KAWASAN PERMUKIMAN: Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

•

PERMUKIMAN KUMUH: Permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

•

PERUMAHAN KUMUH: Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

•

KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA): Sebidang tanah yang fisiknya, prasarana, sarana, utilitas umum telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.


30

•

LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA): Sebidang tanah yang fisiknya, prasarana, sarana, utilitas umum telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

•

KAVELING TANAH MATANG: Sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

•

KONSOLIDASI TANAH:

Penataan kembali penguasaan, pemilikan,

penggunaan, pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan/permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan SDA dengan partisipasi aktif masyarakat •

PRASARANA:

Kelengkapan

dasar

fisik

lingkungan

hunian

yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, nyaman. •

SARANA: Fasilitas dlm lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

•

PRASARANA LINGKUNGAN: Komponen yang menunjang perumahan/ permukiman

seperti

jalan,

saluran

air

limbah,

saluran

drainase,

persampahan. •

UTILITAS UMUM: Komponen yang menunjang lingkungan permukiman seperti jaringan listrik, air bersih, telepon, gas.

•

FASILITAS SOSIAL: Komponen yang menunjang lingkungan perumahan /permukiman seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, belanja, kantor, dan sebagainya.

•

PERMUKIMAN (Menurut Doxiadis) Kawasan perumahan ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, fisik tataruang dilengkapi prasarana lingk, sarana umum dan


31

fasilitas sosial sebagai kesatuan utuh memberdayakan sumberdaya dalam mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu manusia.

ASPEK FISIK DAN NON FISIK DALAM PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN ASPEK FISIK: 1. Aspek Letak Geografis/Lokasi 2.

Aspek Lingkungan Alam dan Lingkungan Binaan Ø Lingkungan Alam: Sungai, Danau, Pesisir, dan lain-lain. Ø Lingkungan Binaan: Taman, Lingkungan Perumahan lain, Kawasan Industri, dan lain-lain.

3. Aspek Prasarana: Ø Jaringan Air Bersih (PAM, Sumur, MCK) Ø Jaringan Air Kotor/ Drainase Ø Jaringan Telepon/ Gas Ø Jaringan Listrik Ø Jaringan Jalan dan Jembatan Ø Parkir dan Terminal Aspek Sarana: Ø Pendidikan (Sekolah, Kursus) Ø Perbelanjaan (Pasar, Toko, Warung, dan lain-lain) Ø Kesehatan (RS, Puskesmas) Ø Peribadatan (Masjid, Gereja, Pura, dan lain-lain) Ø Olahraga ((Lapangan OR) Ø Taman / Jalur Hijau Ø Pemakaman / Kuburan Ø Industri (Pabrik, dsb) Ø Rekreasi / Peninggalan Sejarah Ø Pembuangan Sampah (TPS/TPA)


32

ASPEK NON FISIK: 4. Aspek Politik Ø Kebijakan Kawasan Permukiman (UU, Perda, dan lain-lain) Ø Keberadaan Perangkat Pemerintahan (Camat, Lurah, Kepala Desa, Polisi, dan lain-lain) Ø Lembaga Desa (LMD), Partai Politik, dan lain-lain Ø Karang Taruna Ø Kelompok Wanita (PKK), Dasa Wisma, dan lain-lain 5. Aspek Ekonomi Ø Berkaitan Pekerjaan/ Mata Pencaharian/Usaha Rumah Tangga (UBR) 6. Aspek Sosial Kemasyarakatan Ø Kehidupan Sosial Masyarakat Ø Kehidupan Bertetangga Ø Gotong Royong/Guyub Ø Pekerjaan Bersama Lainnya 7. Aspek Budaya Ø Kehidupan Adat Istiadat Ø Kehidupan Beragama Ø Kebiasaan Bekerja Ø Identitas /Ciri Khas spesifik di Masyarakat 8. Aspek Psikologis Ø Rasa Aman Ø Rasa Tentram Ø Rasa Senang/Bahagia Ø Rasa Takut Ø Rasa Gelisah/Was-Was

B. TUJUAN DAN FUNGSI PENGADAAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN Tujuan: Agar tercipta rumah dan lingkungan permukiman yang sehat, teratur serta tercegah dampak negative dari gangguan aspek lingkungan.


33

Fungsi: Fungsi pasif, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan fungsi aktif: penciptaan lingkungan yang sesuai kehendak, aspirasi, adat dan tatacara hidup penghuni dengan segenap dinamika hidup penghuninya.

C. PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 1. PENGEMBANGAN Pengembangan perumahan/permukiman adalah untuk: menciptakan iklim kehidupan yang sehat (lingkungan, ekonomi, social, budaaya), menjamin berlanjutnya peningkatan kualitas kehidupan bagi semua orang serta mampu memelihara serta meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu: Adanya pergeseran pandangan dan konsep pembangunan perumahan ke konsep pembangunan permukiman yang menekankan keterpaduan social, fungsional dan ekologis serta menciptakan iklim agar pemukim dapat mampu membangun dan memelihara huniannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraannya. 2. PEMBANGUNAN Keterbatasan kemampuan pemerintah dengan member peran serta sector swasta dalam pembangunan permukiman. Permukiman diselaraskan dengan fungsi ekologis, lapangan kerja, pelayanan dan transportasi. Pemenuhan pembangunan permukiman bagi masyarakat miskin/pra sejahtera dengan sistim subsidi silang (contoh konsep 1:3:6). Untuk menghindari konflik antara permukiman eksklusif dan sederhana membutuhkan konsep yang menekankan keterpaduan social dan fungsional. Pembangunan permukiman mempertimbangkan kondisi social, budaya, dan spesifikasi fisik serta perubahan struktur demografi. Pembangunan permukiman mempertimbangkan penyediaan lahan, penataan dan efisiensi pemanfaatan lahan. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman dalam menunjang permukiman sehat dan teratur.


34

Dalam menunjang tertib pembangunan perumahan/permukiman dengan memperhatikan: Faktor Alam: Pola tata guna tanah, pelestarian SDA, daya dukung tanah serta tersedianya taman, area rekreasi dan olahraga. Faktor Manusia: Pemenuhan kebutuhan fisik psikologis, penciptaan rasa aman dan terlindung, rasa memiliki lingkungan serta tata nilai dan estetika. Faktor Masyarakat: Berperan-sertanya masyarakat, perhatian aspek hokum, pola kebudayaan, aspek social ekonomi dan kependudukan. Faktor Wadah Kegiatan: Terpenuhinya fasilitas umum dan social, prasarana dan utilitas umum.

D. PERMASALAHAN PERMUKIMAN DI PERKOTAAN, Upaya yang dapat dilakukan: Ø Rumah bagi golongan berpenghasilan rendah Ø Penyediaan prasarana permukiman Ø Perbaikan kampung Ø Penyuluhan kesehatan lingkungan Ø Peningkatan koperasi serta badan usaha lainnya Ø Ketentuan dan peraturan yang menunjang pembangunan perumahan/ permukiman seperti peraturan tata ruang, pertanahan, dan lain-lain.

DI PERDESAAN, Upaya yang dapat dilakukan: Ø Pembangunan perumahan/permukiman desa secara terpadu Ø Arahan pembangunan perumahan di perdesaan.

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-1 (satu), dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa untuk lebih mengetahui, mengenal, dan memahami materi yang diberikan. Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

35

MODUL 2 ASPEK-ASPEK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


36


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami aspek-aspek perumahan dan permukiman

II. Topik Kajian/Bahasan : ASPEK-ASPEK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari pengertian aspek-aspek perumahan dan permukiman baik secara aspek fisik maupun aspek non fisik.

IV. Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 3. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya. 4. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 5. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 6. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V. Pertanyaan Kunci/Tugas Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. Jelaskan aspek fisik perumahan dan permukiman, 2. Jelaskan aspek non fisik perumahan dan permukiman


37



ASPEK-ASPEK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-2 (dua) ini akan diberikan materi tentang aspek-aspek non fisik dan aspek fisik perumahan dan permukiman. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami aspekaspek non fisik dan aspek fisik tentang perumahan dan permukiman.

PENYAJIAN MATERI A. ASPEK-ASPEK NON FISIK 1. KEPENDUDUKAN a. Kepadatan, meliputi kepadatan tinggi, sedang, rendah sesuai dengan struktur kota baik metropolitan, besar, sedang dan kecil. b. Struktur Penduduk, terkait menurut umur dan jenis kelamin. c. Struktur Penduduk menurut Kepala Rumah tangga dan Anggota Rumah tangga, dikaitkan cara bertempat tinggal satu RT atau lebih.


38

d. Pertumbuhan

Penduduk,

pertumbuhan

yang

dikaitkan

dengan

pertumbuhan alami (kematian, kelahiran) serta faktor migrasi (mobilitas penduduk). e. Penyebaran,

menyangkut

lokasi

penyebaran

serta

karakteristik

penyebaran penduduk. f.

Tingkat Kesehatan dan Kematian, meliputi tingkat kematian, gizi serta penyakit yang sering melanda penduduk.

2. SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA a. SOSIAL: Ø Asal-usul suku pada permukiman Ø Keadaan dan tingkat partisipasi dalam pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan Ø Kondisi dan tingkat keamanan masyarakat Ø Tingkat pendidikan masyarakat b. EKONOMI: Ø Jenis pekerjaan bagi pemukim Ø Tingkat pendapatan penduduk meliputi

tinggi, sedang dan rendah

menurut paradigma tertentu Ø Jenis kegiatan usaha formal dan non formal c. BUDAYA: Ø Adat-istiadat dan kebiasaan yang menonjol bagi pemukim Ø Hubungan kekerabatan serta ketetanggaan pemukim Ø Agama dan kepercayaan masyarakat Ø Upacara-upacara keagamaan dan budaya Ø Situs budaya yang ada dan perlu pelestarian B. ASPEK-ASPEK FISIK 1. LOKASI DAN LINGKUNGAN a. Status Tanah, status tanah milik, sewa, hak guna, liar, dan sebagainya Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

39

b. Tata Guna Lahan dan Bangunan, menyangkut sesuai tidaknya penggunaan lahan dan bangunan pada lokasi à RTRW c. Gangguan Bencana, meliputi banjir, kebakar an, gangguan alam lainnya. d. Kondisi Fisik Lingkungan, meliputi lingkungan. alam dan buatan. e. Kepadatan Pengguna Lahan, meliputi tingkat kepadatan bangunan dalam penggunaan lahan untuk pembangunan. 2. BANGUNAN a. Kepadatan Bangunan (BC), kepadatan yang diperkenankan pada berbagai lokasi serta kekhususan kepadatan. b. Kualitas Bangunan, meliputi kondisi fisik bangunan dan gradasinya serta penyebarannya. c. Kesehatan

dan

Kenyamanan

Bangunan,

meliputi

kondisi

tata

peruangan bangunan secara mikro dan lingkungan maupun sistem pencahayaan dan penghawaan, serta prasarana pada gedung/bangunan. d. Koefisien Lantai Bangunan, meliputi luas lantai yang diperkenankan (FAR). 3. SARANA DAN PRASARANA a. Air Bersih, meliputi ketersediaan dan kebutuhan. b. Sistem Sanitasi, meliputi ketersediaan dan kebutuhan. c. Sistem Drainase, meliputi ketersediaan dan kebutuhan. d. Jaringan Jalan, meliputi ketersediaan dan kebutuhan. e. Jaringan Listrik, Telepon, dll, meliputi ketersediaan dan kebutuhan. f.

Sistem Pembuangan Sampah, meliputi ketersediaan, kebutuhan, serta pengolahannya.

4. FASILITAS UMUM DAN SOSIAL Meliputi berbagai kebutuhan fasilitas sosial dan umum serta ketersediaannya pada suatu permukiman, misalnya: fasilitas taman/open space, tempat ibadah, balai pertemuan warga, pekuburan, dan lain-lain.

PENUTUP


40

Setelah penyajian materi modul ajar ke-2 (dua) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.

MODUL 3 TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERUMAHAN PERMUKIMAN


41

SESI PERKULIAHAN KE : 03 i.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal, memahami tipologi dan karakteristik perumahan permukiman.

I.

Topik Kajian/Bahasan : TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERUMAHAN PERMUKIMAN

II.

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini akan mempelajari tipologi dan karakteristik perumahan permukiman.

Bahan Bacaan: 1. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 2. Hamby, W, F, and Melvyn Jones, 1991. Settlement Geography, Cambridge University. 3. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 4. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 5. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 6. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.


42

IV.

Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. 2.

Jelaskan tipologi perumahan permukiman, Jelaskan karakteristik perumahan permukiman



TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERUMAHAN PERMUKIMAN

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-3 (tiga) ini akan diberikan materi tentang tipologi dan karakteristik perumahan permukiman. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tipologi dan karakteristik perumahan permukiman.

PENYAJIAN MATERI A.

TIPE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


43

1.

YANG DITINGGALI HANYA SATU KELUARGA Menurut Tata Perletakan: Rumah Tunggal Koppel, Petak/Deret Menurut Penggunaan Lantai: Penggunaan hanya satu lantai, dan penggunaan lebih dari satu lantai (maisonet) Menurut Golongan Penghasilan: Rumah Sederhana/Rendah yang meliputi sederhana dan sangat sederhana; Rumah Sedang/Menengah; Rumah Mewah/Tinggi. Menurut

Konstruksi

dan

Material:

Rumah

Permanen,

Semi

Permanen, Rumah Darurat. 2.

YANG DITINGGALI LEBIH DARI SATU KELUARGA/APARTEMEN Yang ditempati lebih dari satu keluarga, dapat dibedakan: Berdasarkan Peruntukan: Sewa, Dijual, Swasta, Instansi, Pemerintah Berdasarkan Kepemilikan: Sewa Tertentu, Sewa Beli, Kontrak Berdasarkan Ketinggian: Low Rise (1 s/d 5 lantai), Medium Rise (6 s/d 12 lantai), dan High Rise Building (di atas 13 lantai) Berdasarkan Massa Bangunan: Slab, Tower, dan Variant Berdasarkan Sistem Koridor: Tunggal dan Ganda Berdasarkan Jumlah Ruang Tidur: 1 Ruang Tidur s/d 5 Ruang Tidur

TIPE TIPE RUMAH •

RUMAH TUNGGAL/ DETACHED HOUSE


44

•

RUMAH GANDENG/KOPEL/SEMI DETACHED

Dua rumah: berhubungan penuh, dapur, garasi

•

Rumah Tunggal: Dinding pemisah 2 rumah milik bersama


45

•

Rumah Deret (row houses): Dinding pemisah antara 2 rumah milik bersama yang bersangkutan

•

Rumah Susun: Ketinggian maksimal 4 lantai, tanah milik bersama atau milik lantai 1

•

Maisonette: Tiap unit berderet terdiri dari 2 lantai, tiap kavling milik masingmasing penghuni

•

Apartemen:

Kepemilikan

tiap

lantainya

sendiri-sendiri,

dan

tanpa

kepemilikan tanah •

Condominium: Kepemilikan tiap lantainya sendiri-sendiri, tanah milik bersama


46


47

TIPOLOGI PERUMAHAN DI PERKOTAAN •

Perumahan yang direncanakan sepenuhnya (real estate, perumnas)

•

Perumahan di rencanakan sebagian (site and services)

•

Perumahan tumbuh spontan dan incremental

•

Perumahan kampung yang mengalami pemadatan dan tumbuh menjadi urban

•

Squater, perumahan pada lahan-lahan marginal di kota diambil oleh kelompok masyarakat yang kemudian membangun rumah, biasanya dimulai dari rumah non permanen, bahkan mulai dari berupa gubug

POLA KENAMPAKAN FISIK PERUMAHAN KOTA Geometris Teratur: •

Kebanyakan pada perumahan terencana

•

Membentuk struktur ruang dan hirarkhi yang jelas

•

Aksesibilitas ke tiap rumah baik

•

Pembangunan utilitas mudah

•

Harga lahan antar persil relatif setara

Organik Tak Teratur •

Pada perumahan spontan, incremental atau squater

•

Struktur dan hirarkhi ruang sulit diidentifikasi

•

Aksesibilitas sangat terbatas

•

Sulit membangun infrastruktur

•

Terdapat perbedaan harga lahan yang mencolok antar persil

Perkampungan yang tumbuh menjadi urban pada umumnya membentuk pola percampuran geometris dan organik.


48

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-3 (tiga) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

49

antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.

MODUL 4 Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

50

LINGKUNGAN PERMUKIMAN (NEIGHBOURHOOD) DAN KOMPONENNYA

SESI PERKULIAHAN KE : 04 I.

II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal, memahami lingkungan permukiman (neighbourhood) dan komponennya.

Topik Kajian/Bahasan : LINGKUNGAN PERMUKIMAN (NEIGHBOURHOOD) DAN


51

KOMPONENNYA

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini akan mempelajari lingkungan permukiman (neighbourhood) dan komponennya.

IV.

Bahan Bacaan: 1. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 2. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 3. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan.

V.


Jelaskan komponen permukiman ( human settlem en ts )? Sebutkan dan jelaskan jabaran komponen permukiman?




52

LINGKUNGAN PERMUKIMAN (NEIGHBOURHOOD) DAN KOMPONENNYA

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-4 (empat) ini akan diberikan materi tentang lingkungan permukiman (neighbourhood) dan komponennya. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tentang lingkungan permukiman (neighbourhood) dan komponennya.

PENYAJIAN MATERI A.

HUMAN SETTLEMENTS (PERMUKIMAN) Menurut Doxiadis (1977), permukiman (human settlements) terdiri atas:

B.

−

Alam (nature),

−

Manusia (man),

−

Masyarakat (people),

−

Kerangka (shells),

−

Jaringan (networks)

KOMPONEN HUMAN SETTLEMENTS Permukiman (human settlements) berisi: • Isi (content): manusia (sendiri maupun di dalam masyarakat) • Wadah (container): lingkungan fisik (alami atau buatan manusia) • Kegiatan


53

KOMPONEN UTAMA PERMUKIMAN (EXISTIC, DOXIADIS): • Isi (the content): manusia, organisasi (society), tata nilai yang dianutnya, dan aktifitasnya. • Wadah (the container): kondisi fisik alami dan buatan. JABARAN KOMPONEN 1. Contens: • Manusia (man) dan sifat/kebutuhannya • Demografi dan sistem organisasi masyarakat (society) 2. Container: • Elemen alam (nature): Iklim, lahan dgn kondisi fisiografi, hidrologi, flora, fauna, dsb. • Struktut terbangun (shells) • Jaringan (network) alam maupun buatan, seperti: sungai, listrik, jalan, telepon, dll. JABARAN ELEMEN −

NATURE (setting): geologi, topografi, tanah, air, iklim, tumbuhan, binatang.

−

SHELL (sarana aktifitas): rumah, fasos, fasum (community servis): sekolah, klinik kesehatan, dll; fasilitas ekonomi (warung, toko, pasar, pusat

perbelanjaan);

civic

center:

kantor

pengadilan,

kantor;

pemerintahan, kantor pelayanan publik, gedung seni, dll); industri; pusat transportasi (terminal, stasiun, bandara), halte. −

MAN (manusia): standar kebutuhan biologi (udara, ruang, suhu, dll); sensasi dan persepsi; emosi (pandangan terhadap orang lain, terhadap keamanan, keindahan, dll); etika yang dianut.

−

SOCIETY (masyarakat): komposisi penduduk (menurut umur, kelamin, etnis) dan kepadatannya; strata sosial; pola budaya, kelembagaan;


54

tingkat perkembangan ekonomi (pendapatan, kepemilikan); tingkat pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; hukum dan administrasi. −

NETWORK (jaringan): air bersih; drainase dan air kotor; energi; komunikasi; layout fisik.

Dalam proses pembentukan dan perkembangannya kita dapat mengenali sistem permukiman pada 3 aras: SISTEM NILAI

Abstrak

SISTEM AKTIVITAS SISTEM RUANG

Real / nyata

Konsep Neighbourhood Unit (1) Sebagai lingkungan pendukung: − memacu terciptanya interaksi positif (unit social) − mampu memenuhi kebutuhan (lokal) pemukim (unit fisik) Pokok-pokok neighbourhood unit: − teori kedekatan fisik (physical proximity) − teori fasilitas sosial sebagai ikatan fisik dan ikatan sosial − teori keamanan lingkungan − teori kemandirian − teori pengelompokkan social Klasifikasi (hierarki) neighbourhood: − social acquaintance neighbourhood (kelompok primer) − homogenous neighbourhood − neighbourhood unit (kelompok sekunder) Konsep Neighbourhood Unit (2) Komunitas perkotaan Pola komunitas sebagian besar kota-kota di Indonesia: − Bebas (modern) − Seimbang (transisi) Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

55

− Terikat (tradisional)

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-4 (empat) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


56

MODUL 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu:


57

Mengenal dan memahami tentang kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

II.

Topik Kajian/Bahasan : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini akan mempelajari tentang kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

IV.

Bahan Bacaan: 1. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 2. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya. 3. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V.

Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda.

1. 2.

Jelaskan tujuan pembangunan perumahan? Jelaskan arahan kebijakan pembangunan perumahan?


58



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-5 (lima) ini akan diberikan materi tentang kebijakan pembangunan perumahan permukiman. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tentang kebijakan pembangunan perumahan permukiman.

PENYAJIAN MATERI A.

TUJUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN •

Mengurangi jarak antara jumlah rumah dengan kebutuhan rumah I (di perkotaan).

•

Memfokuskan penyediaan rumah bagi kelompok menengah ke bawah.

•

Mendorong berkembangnya lingkungan perumahan yang memenuhi syarat untuk mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi dan tidak menyimpang dari keterbatasan lingkungan.

B.

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN •

RUTR Kota/Kabupaten; arahan lokasi perumahan, intensitas bangunan.

•

Pengadaan perumahan; pembangunan perumahan baru, kawasan siap bangun (KSB).


59

•

Perbaikan lingkungan perumahan; perbaikan kampung, subsidi bahan bangunan, bantuan teknis.

•

Penyediaan prasarana dasar; konsolidasi tanah, site and service, land reejustment.

ARAHAN LOKASI PERUMAHAN Aspek dasar dalam kebijakan penentuan lokasi perumahan permukiman: Keamanan: −

Bencana (alam dan lingkungan); Legalitas/Hukum; Kriminalitas; Investasi

Kenyamanan dan kemudahan:

−

Iklim / Cuaca; Lingkungan fisik; Aksesibilitas; Fasilitas umum; Sarana dan Prasarana; Sosial

PENETAPAN LOKASI −

FISIKAL: aksesibilitas, topografi, ketersediaan air, kesuburan, banjir/ flooding, daya dukung.

−

EKONOMI: nilai tanah, aksesibilitas, amenities.

−

SOSIAL: keamanan, preferensi, legalitas.

ASPEK KEAMANAN •

Aman dari bencana alam: gempa, badai, tsunami, banjir, longsor (butuh informasi peta bencana).

•

Aman dari bencana lingkungan: pencemaran udara, air dan tanah (akibat industri, transportasi, induksi listrik, pembuangan sampah, kebakaran dan kegiatan berbahaya lainnya).

•

Aman dari masalah hokum/legalitas: status tanah jelas (tidak dalam sengketa), peruntukan tanah sesuai rencana kota.

•

Aman dari kriminalitas: perampokan, pencurian, pemerasan, intimidasi, konflik lingkungan.

•

Aman dalam investasi: jaminan dan perlindungan hokum, keamanan lingkungan yang kondusif.


60

KENYAMANAN (AMENITIES) DAN KEMUDAHAN •

Iklim/cuaca: suhu, kelembaban, kuat angina, kebersihan udara.

•

Lingkungan fisik: kondisi tanah (datar, kering), ketersediaan air, drainase cukup, daya dukung.

•

Aksesibilitas lokasi ke tempat kerja: kemudahan pencapaian (jarak dan jenis angkutan), murah (dilayani publik transport).

•

Fasilitas umum: ketersediaan atau kedekatan terhadap layanan umum (pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi).

•

Prasarana: ketersediaan jaringan jalan, listrik, air, gas, layanan pengangkutan sampah.

•

Kenyamanan sosial: hubungan ketetanggaan, interaksi antar lingkungan.

MOTIVASI PEMILIHAN LOKASI PERUMAHAN/PERMUKIMAN •

•

PEMERINTAH; ü

Sesuai tata ruang wilayah.

ü

Seminimal mungkin mengurangi lahan persawahan.

ü

Aman dari ancaman bencana.

ü

Dekat dengan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan

PENGEMBANG; ü

Harga tanah murah.

ü

Kondisi tapak potensial untuk dikembangkan (biaya pematangan murah).

ü •

C.

Ongkos sosial serendah mungkin.

CALON PEMUKIM; ü

Harga terjangkau.

ü

Dekat tempat kerja.

ü

Aman dari bencana.

ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN


61

•

Intensitas bangunan adalah ukuran kepadatan bangunan dalam tiga dimensional, dikaitkan dgn luas kaveling. Intensitas digunakan sebagai instrument untuk mengendalikan kepadatan bangunan.

•

Untuk ukuran horizontal, digunakan BCR (Building Coverage Ratio), sedang untuk vertikal digunakan FAR (floor area ratio).

•

BCR: perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas tanah. ( LB/LT X 100%).

•

FAR: perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas tanah (BCR X n ), dimana n = jumlah lantai (tingkat) bangunan.

D.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN BARU •

PEMBANGUNAN SKALA BESAR (KOTA BARU); ü Pemerintah lebih sebagai regulator. ü Pemerintah sebagai developer via Perumnas. ü Private developer lebih besar perannya (BSD, Lippo Karawaci, Kelapa Gading). ü Permasalahan utama: perubahan lahan pertanian ke non pertanian.

•

•

PEMBANGUNAN SKALA MENENGAH (KAWASAN PERUMAHAN); ü

Perumahan baru di sekitar kota.

ü

Banyak diminati developer swasta.

ü

Permasalahan utama: integrasi tata ruang dan prasarana.

PEMBANGUNAN SKALA KECIL (LINGKUNGAN PERUMAHAN); ü

Perumahan “In fill”.

ü

Sulit dikendalikan.

ü

Paling banyak dibangun.

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-5 (lima) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan. Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

62

MODUL 6 § KRITERIA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN /PERMUKIMAN

§

BIAYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN


63


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami kriteria lokasi pembangunan perumahan/ permukiman, dan biaya dalam pembangunan perumahan/permukiman.

II. Topik Kajian/Bahasan : § KRITERIA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN § BIAYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari kriteria lokasi pembangunan perumahan/ permukiman, dan biaya dalam pembangunan perumahan/ permukiman.

IV. Bahan Bacaan: 1. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 2. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya. 3. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 4. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 5. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V. Pertanyaan Kunci/Tugas : Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. Jelaskan kriteria lokasi pembangunan perumahan/permukiman? 2. Jelaskan biaya pembangunan perumahan/permukiman?


64



§ KRITERIA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN § BIAYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN/ PERMUKIMAN

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-6 (enam) ini akan diberikan materi tentang kriteria lokasi pembangunan

perumahan/permukiman

dan

tentang

biaya

pembangunan

perumahan/permukiman. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami kriteria lokasi pembangunan dan biaya dalam pembangunan perumahan/permukiman.

PENYAJIAN MATERI A.

KRITERIA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN Tersedia lahan minimal untuk 50 unit rumah, dilengkapi sarana, prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial. Untuk pembangunan bergabung dengan lingkungan perumahan yang lengkap prasarana, utilitas dan fasilitas sosial, jumlah rumah yang dibangun boleh kurang dari 50 unit. Bebas dari pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, kebisingan, yang berasal dari sumberdaya alam dan buatan.


65

Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat. Ø Desain yang harmonis dengan lingkungan Ø Desain yang sehat pada bangunan Ø Desain yang sehat pada badan/tubuh Kondisi Tanah: Ø Bebas banjir, kemiringan 0–15% Ø Memiliki daya dukung yang baik Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunannya. B.

BIAYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN/PERMUKIMAN Biaya pembangunan perumahan/permukiman dibagi 4 (empat) yaitu: 1. Biaya Perumahan (BP) 2. Biaya Bangunan (BB) 3. Biaya Prasarana Lingkungan (BPL) 4. Biaya Tanah (BT)

Ad. 1. Biaya Perumahan (BP) Biaya Perumahan terdiri dari biaya: §

Biaya Bangunan (BB)

§

Biaya Tanah (BT)

§

Biaya Perencanaan dan Supervisi (BPS)

§

Biaya Prasarana Lingkungan (BPL)

§

Biaya Umum/overhead dan Tak Terduga (BOT)

§

Pajak-pajak (P)

Ad. 2. Biaya Bangunan (BB) Biaya Bangunan terdiri dari: §

Biaya Pekerjaan Tanah

§

Biaya Struktur dan Konstruksi Utama

§

Biaya Konstruksi Bangunan Pelengkap


66

§

Biaya Penyelesaian

§

Biaya Perlengkapan/Peralatan

Ad. 3. Biaya Prasarana Lingkungan (BPL) Biaya Prasarana Lingkungan terdiri darI: §

Jalan dan Jembatan

§

Jaringan Listrik dan Telepon

§

Jaringan Air Minum

§

Bembuangan Air Hujan, Air Limbah, dan Sampah

Ad.4. Biaya Tanah (BT) Biaya Tanah terdiri dari: §

Biaya Pembebasan Tanah (Pembelian, Pemindahan/Pengosongan)

§

Biaya Pemutihan (Legalisasi Status Hak Milik)

§

Biaya Pematangan Tanah (Pembersihan, Perataan, Penggalian, dan sebagainya)

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-6 (enam) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


67

MODUL 7 KUALITAS PERMUKIMAN DAN TERTIB DALAM MEMBANGUN


68


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami kualitas permukiman, dan tertib dalam membangun perumahan/permukiman.

II. Topik Kajian/Bahasan : KUALITAS PERMUKIMAN DAN TERTIB DALAM MEMBANGUN

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari kualitas permukiman, dan tertib dalam membangun perumahan/permukiman.

IV. Bahan Bacaan: 1. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya. 2. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 4. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 5. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V. Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. Jelaskan k ualitas permukiman? 2. Jelaskan tertib dalam membangun perumahan/permukiman?


69



KUALITAS PERMUKIMAN DAN TERTIB DALAM MEMBANGUN

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-7 (tujuh) ini akan diberikan materi tentang kualitas permukiman dan tertib dalam membangun permukiman. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami kualitas permukiman dan tertib dalam membangun permukiman.

PENYAJIAN MATERI 1) KUALITAS PERMUKIMAN Faktor menurunnya kualitas permukiman, antara lain: §

Kepadatan bangunan perumahan terlalu tinggi

§

Lenyapnya taman-taman kota dan ruang terbuka hijau

§

Tidak terjangkaunya jaringan air bersih, listrik, pembuangan air kotor

§

Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum, seperti: sekolah, tempat pertemuan, lapangan olahraga, tempat rekreasi, dan lain-lain

§

Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu


70

2) TERTIB PEMBANGUNAN Fungsi Permukiman: 1. Fungsi Pasif Ø Tersedianya sarana dan prasarana fisik 2. Fungsi Aktif Ø Penciptaan lingkungan yang sesuai kehendak, aspirasi, adat dan tata cara hidup penghuni dengan segenap dinamika kehidupannya 3) FAKTOR TERTIB PEMBANGUNAN Terdapat 5 (lima) Faktor Tertib Pembangunan: 1. Faktor Alam 2. Faktor Manusia 3. Faktor Masyarakat 4. Sarana Kegiatan 5. Jaringan Prasarana Ad. 1. FAKTOR ALAM •

Pola tata guna lahan/ tanah

•

Pemanfaatan dan kelestarian Sumber Daya Alam

•

Daya dukung lingkungan

•

Taman/ open space, area rekreasi dan olahraga

Ad. 2. FAKTOR MANUSIA •

Pemenuhan kebutuhan fisik dan fisiologis

•

Penciptaan rasa aman dan terlindungi

•

Rasa memiliki lingkungan

•

Tata nilai dan estetika

Ad. 3. FAKTOR MASYARAKAT •

Peran serta masyarakat dalam pembangunan

•

Aspek hukum (dasar hukum yang kuat dalam kepemilikan)

•

Pola kebudayaan (tidak bertentangan dengan pola budaya setempat)


71

•

Aspek sosial ekonomi

•

Kependudukan (melihat kebutuhan setiap lapisan masyarakat)

Ad. 4. SARANA KEGIATAN •

Perumahan/permukiman

•

Pelayanan umum, seperti: sekolah, puskesmas, dan lain-lain

•

Fasilitas umum, seperti: pasar, toko, balai pertemuan, lapangan olahraga

Ad. 5. JARINGAN PRASARANA •

Jaringan utilitas: air bersih, pembuangan air kotor, listrik,

gas,

pembuangan sampah, dan lain-lain •

Jaringan transportasi: transportasi darat, laut, udara, kereta api

•

Jaringan komunikasi: telepon, e-mail, faximile, telecomprence, dll

4) HAK ASASI PERMUKIMAN Hak Asasi Permukiman (Habitat Bill of Rights) §

Fisik lingkungan mencerminkan pola kehidupan dan budaya masyarakat setempat (punya ciri khas)

§

Lingkungan permukiman harus didukung fasilitas pelayanan dan utilitas umum yang sebanding dengan jumlah penduduk, ukuran dan luas lingkungan (harmonis, tidak boleh timpang)

§

Pada permukiman masyarakat berpenghasilan rendah sedapat mungkin tersedia wadah kegiatan yang dapat menambah penghasilan masyarakat

§

Tersedia taman-taman dan ruang terbuka hijau

§

Perencanaan tata letak permukiman harus memanfaatkan bentuk tofografi dan karakteristik alami tapak

§

Jalan masuk lingkungan harus berskala manusia, terdapat pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, sedapat mungkin diteduhi pohon-pohon pelindung

§

Lingkungan permukiman harus menunjang terjadinya kontak sosial, dapat menciptakan identitas dan rasa memiliki dari segenap penghuni

5).

HAK ASASI BANGUNAN PERUMAHAN


72

Hak Asas Bangunan Perumahan, antara lain: §

Interior dan eksterior rumah mencerminkan nilai-nilai dan tata cara hidup penghuninya

§

Setiap rumah memiliki Kamar Mandi/WC dan tempat cuci sendiri yang memenuhi syarat kesehatan

§

Ukuran rumah dan pekarangan harus diperhitungkan atas dasar jumlah anggota keluarga dan kemungkinan pertumbuhannya

§

Setiap rumah harus terbuka ke kedua arah guna mendapat penghawaan silang dan pencahayaan alami

§

Setiap rumah harus memiliki taman sendiri

§

Batas pemilikan rumah dan pekarangan harus cukup jelas perbedaannya dari daerah publik

Undang-Undang yang berkenaan dengan Hak Perumahan dan Permukiman •

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

•

Pasal 25 Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia, tahun 1948

•

Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 11:1)

•

Undang-Undang No. 4 tahun 1992 (pasal 5)

•

Undang-Undang No. 1 tahun 2011

5 (LIMA) PRINSIP HAK PERUMAHAN Terdapat 5 (lima) prinsip hak perumahan, yaitu: 1. Hak memiliki, apapun bentuknya 2. Hak mengembangkan mutu 3. Hak mencapai sumber daya 4. Hak mendapat informasi 5. Hak dibantu pemerintah bila tidak mampu

PENUTUP

Setelah penyajian materi modul ajar ke-7 (tujuh) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

73

antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.

MODUL 8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)


74


II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami materi yang telah diperoleh dari modul 01 s/d modul 07, serta dapat memanfaatkannya pada kegiatan yang terkait dengan materi yang diperoleh. Topik Kajian/Bahasan : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini akan dilakukan evaluasi/ujian tengah semester (UTS) tentang penguasaan materi mulai dari modul ke-1 (satu) sampai dengan modul ke-7 (tujuh). Hal ini terkait dengan keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah sistem perumahan dan permukiman.

IV.

Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 3. Hamby, W, F, and Melvyn Jones, 1991. Settlement Geography, Cambridge University. 4. John M,Levy, 2000. Contemporary Urban Planning, Prentice Hall, New Jersey. 5. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 6. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya. 7. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 8. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan.


75

9.

V.

Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

Pertanyaan Kunci/Tugas: Mahasiswa diberi evaluasi/ujian dari modul 01 s/d modul 07, untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman materi yang telah diberikan dalam perkuliahan.



UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-8 (delapan) ini akan dilakukan evaluasi/ujian tengah semester tentang penguasaan materi mulai dari modul ke-1 (satu) s/d modul ke-7 (tujuh). Hal ini terkait dengan keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah sistem perumahan dan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengetahui, mengenal dan memahami materi yang telah diperoleh serta dapat memanfaatkannya pada kegiatan yang terkait dengan materi yang diperoleh.


76

PENYAJIAN MATERI Mahasiswa diberi materi evaluasi/ujian dari modul 01 s/d modul 07, untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman materi yang telah diberikan dalam perkuliahan.

PENUTUP Setelah penyajian materi evaluasi berupa ujian tulis dari materi yang terdapat pada modul ke-1 s/d ke-7 mahasiswa dapat lebih mengenal, memahami, menganalisa dan menerapkan materi-materi yang telah didapatkan dalam perkuliahan.

MODUL 9 TATA GUNA LAHAN PERMUKIMAN


77


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami tentang tata guna lahan permukiman.

II. Topik Kajian/Bahasan : TATA GUNA LAHAN PERMUKIMAN

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang tata guna lahan permukiman.

IV. Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 4. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 5. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.


78

V. Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. Jelaskan pertimbangan - pertimbangan dalam memilih lahan? 2. Jelaskan cadangan lahan/tanah yang dibutuhkn dalam

pembangunan perumahan/permukiman?



TATA GUNA LAHAN PERMUKIMAN PENDAHULUAN

Pada modul ajar ke-9 (sembilan) ini akan diberikan materi tentang tata guna lahan permukiman. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tentang tata guna lahan permukiman.

PENYAJIAN MATERI Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

79

A.

TATA GUNA LAHAN PERMUKIMAN ALAM DAN LINGKUNGAN 1.

Alam dan Parameternya: Dataran Rendah; Pegunungan; Danau; Sungai; Hutan; Tanah Kritis; Longsor; Gunung Berapi; Gempa Bumi; Air; Sumberdaya Mineral.

Gambar 2. Bentuk Alam dan Parameternya

2.

Lingkungan, sesuai fungsinya dikelompokkan sebagai berikut: −

Lingkungan Permukiman

−

Lingkungan Pertanian

−

Lingkungan Pertambangan

−

Lingkungan Sumberdaya Laut

−

Lingkungan Kegiatan sarana dan Penunjang

−

Dan lain-lain


80

Gambar 3. Lingkungan dan Fungsinya

B.

KEGUNAAN DAN EVALUASI LAHAN Kegunaan lahan dpt dianalisis dlm 3 (tiga) aspek yaitu : a.

Kesesuaian

b.

Kemampuan

c.

Nilai Lahan

Evaluasi lahan


81

Gambar 4. Diagram Tahapan Evaluasi Lahan

C.

FENOMENA ALAM DAN TATA GUNA LAHAN −

Topografi: datar, bergelombang, berbukit

−

Lokasi Pusat Perkotaan: sifat fisik tanah utk jaringan jalan,

gedung

tinggi, pabrik, rumah sakit, industri, dll. −

Daerah Pertanian

−

Zoning Tanah

−

Kebutuhan Air

−

Ketersediaan Bahan Bangunan

Merencanakan permukiman dibutuhkan cadangan lahan/tanah untuk: −

Perumahan

−

Fasilitas Umum

−

Sirkulasi

−

Rekreasi/Open Space

−

Jaringan Air Kotor/Drainase

−

Jaringan Air Bersih, Listrik, Gas, Telepon.


82

−

Jaringan Pembuangan Sampah Padat.

−

Jaringan Pembuangan Limbah Rumahtangga, dan lain-lain.

Penggunaan Lahan 1. Lingkungan Permukiman Kota: −

Perumahan

−

Fasilitas Umum

−

Sirkulasi

2. Lingkungan Permukiman Desa:

D.

−

Berkembang pada lokasi Pekerjaan (Sawah/kebun/Ladang, dll)

−

Perumahan

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN LAHAN −

Keunggulan Komparatif (comparative advantage)

−

Anugerah Lahan (natural edowment): air bersih, pemandangan alam, iklim.

−

Kombinasi Produksi yang memberi nilai lebih

−

Pertimbangan Transportasi: mudah dan menunjang pengembangan lokasi.

−

Keunggulan Institusi: lembaga yang menunjang pengembangan lahan permukiman, pendidikan, kesehatan, jasa, dll

−

Interaksi yang berbeda antara dasar pertimbangan satu dengan lainnya.

POTENSI

LAHAN

MASALAH

Saling berpengaruh

PERATURAN PENDUDUK

LAHAN

Sistem Perumahan dan Permukiman (213 TEHNOLOGI D52 03)

83

ü Penduduk : selalu bertambah secara alami dan migrasi ü Teknologi : selalu berkembang ü Lahan

: relatif tetap NILAI / HARGA LAHAN SELALU NAIK

Standar Perencanaan Kebijaksanaan

Diabaikan

Tetap harus memperhatikan “Sustainable Development” (Pembangunan Berkelanjutan)

Akibat tuntutan ekonomi dan politik

Pembangunan yang memperhatikan kelestarian SDA

LOKASI PERMUKIMAN HARUS MEMPERHATIKAN: ü Persaingan ü Hak Pribadi ü Perbedaan Keinginan ü Topografi ü Transportasi ü Struktur Tanah ü Nilai tanah, dll.

PENUTUP


84

Setelah penyajian materi modul ajar ke-9 (sembilan) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


85

MODUL 10 TERTIB DALAM MEMBANGUN


86


II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami tentang tertib dalam membangun.

Topik Kajian/Bahasan : TERTIB DALAM MEMBANGUN

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang tertib dalam membangun

IV.

Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars.

V.


Jelaskan pengertian membangun? Jelaskan 5 tertib dalam membangun?


87



TERTIB DALAM MEMBANGUN

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-10 (sepuluh) ini akan diberikan materi tentang tertib dalam membangun perumahan dan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tentang tertib dalam membangun perumahan dan permukiman.

PENYAJIAN MATERI A.

TERTIB DALAM MEMBANGUN •

Membangun dalam hal ini, adalah mendirikan, merenovasi atau memperbaiki bangunan baik secara permanen maupun sementara.

•

Kegiatan ini haruslah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setiap pembangunan perlu mengindahkan 5 tertib dalam membangun, untuk menghasilkan ruang kota yang teratur, kehidupan aman, nyaman dan sehat. 5 Tertib Pembangunan: 1. Tertib Administrasi 2. Tertib Teknis 3. Tertib Lingkungan 4. Tertib Hukum Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

88

5. Tertib Lapangan Ad. 1. Tertib Administrasi •

Memenuhi persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).

•

Membayar retribusi pelayanan IMB, SIPB dan Re-IPB yang dilakukan Pemda (Dinas Pengawasan Pembangunan Kota).

•

Pemilik bangunan bukan rumah tinggal harus menunjuk pemborong resmi/terdaftar mempunyai izin/SIPP/TDR, pengawas yg memiliki SIBP.

•

Melaporkan hasil pembangunan sesuai tahapan pelaksanaan pada Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan.

Ad. 2. Tertib Teknis Bangunan direncanakan oleh perencana yang memiliki izin bekerja/SIPP. Perencanaan harus sesuai ketentuan yang berlaku di bidang arsitektur, konstruksi, perlengkapan teknis bangunan. •

Memenuhi ketentuan jarak bebas dan tata letak bangunan yang berlaku

•

Memenuhi syarat standar ttg konstruksi beton, kayu, baja, pembebanan.

•

Mengikuti ketentuan teknis tentang instalasi & perlengkapan bangunan: listrik, AC, telepon, air bersih/kotor, transportasi vertikal, kebakaran, pengelolaan limbah.

Ad. 3. Tertib Lingkungan •

Lingkungan yang tertib akan memberikan keamanan, kesehatan, kenyamanan,

indahan,

keserasian

kepada

bangunan

maupun

Lingkungan. •

Tidak benar daerah hunian dijadikan pertokoan, perkantoran, atau industry, dll.

Ad. 4. Tertib Hukum •

Pembangunan oleh masyarakat harus mematuhi hukum dalam proses izin mendirikan bangunan


89

•

Bangunan di atas tanah yang sah kepemilikannya dapat berupa sertifikat, fatwa, surat kaveling atau akte notaris PPAT, surat bukti lainnya.

•

Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan peruntukan tanah yang ditetapkan dalam RUTR dan RBWK.

Ad. 5. Tertib Lapangan •

Dilakukan sesuai perizinan yang berlaku, meliputi aspek planologis, arsitektural, konstruksi dan kelengkapan bangunan.

•

Pekerjaan benar-benar dilakukan dan diawasi oleh orang yang ahli dibidangnya dan memiliki izin.

•

Selama pelaksanaan pekerjaan, pemborong wajib menjaga keamanan, keselamatan,

kebersihan,

ketertiban

proyek,

dan

menghindarkan

terjadinya gangguan terhadap lingkungan.

PENUTUP

Setelah penyajian materi modul ajar ke-10 (sepuluh) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


90

MODUL 11 PROSES PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMASALAHAN UMUM PERUMAHAN


91


II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami proses pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan

Topik Kajian/Bahasan : PROSES PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMASALAHAN UMUM PERUMAHAN

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang proses pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan

IV. Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars.

V.


Jelaskan proses pengadaan perumahan? Jelaskan permasalahan umum perumahan?


92



PROSES PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMASALAHAN UMUM PERUMAHAN

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-11 (sebelas) ini akan diberikan materi tentang proses pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan. Hal ini terkait dengan

perkembangan

permukiman,

perencanaan

dan

pembangunan

permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami proses pengadaan perumahan dan permasalahan umum perumahan.

PENYAJIAN MATERI A. PROSES PENGADAAN PERUMAHAN (Tinjauan Aspek Fisik) •

Pembangunan Rumah Baru: −

Perumnas


93

−

Developer (Real Estate)

−

Instansi

−

Individu

KIP

•

(Kampung

Improvement

Program),

Pemugaran

(renovasi,

restorasi), Site and services (kapling siap bangun, kapling siap pakai), Peremajaan kota (Urban renewal): Prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan teknologi di bidang perumahan: − Pembangunan baru • Peningkatan jumlah rumah − KIP Rumah sebagai • Keterbatasan tanah komoditi • Keterjangkauan − Konsolidasi lahan(harga) • alam dan manusia − Sumber Site and daya services Pendekatan teknis − Proses pembangunan perumahan − Standar di bidang perumahan “Standardized” − Industri komponen rumah centralization

Pemilihan lokasi

Ijin lokasi

Penguasa an tanah

Penyelidik an tanah

Survey pasar

Karakteristik pemukim

Konsep perencanaan

Potensi lahan

Pembangun an rumah

Pembangunan infrastruktur

Grading / land development

• Site plan • Desain rumah

Jual

B.

PERMASALAHAN UMUM PERUMAHAN •

Perkembangan penduduk (perkotaan)

•

Pertanahan

•

Sistem Pembiayaan


94

•

Pengembangan Wilayah

•

Prasarana Lingkungan

•

Teknis Teknologis

•

Partisipasi Masyarakat/Pengembangan Komunitas

MASALAH POKOK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Sarjono, Prisma, 1986) •

•

•

•

•

KEPENDUDUKAN −

Pertambahan (deret ukur x deret hitung)

−

Distribusi (urbanisasi, penduduk kota > penduduk desa)

PENGEMBANGAN WILAYAH -

Nasional

-

Regional

-

Lokal

zonasi/pemintakatan x kebutuhan

PERTANAHAN −

Terbatas, langka, bertambah mahal

−

Pengendalian

PEMBIAYAAN -

Kemampuan masyarakat (affordability)

-

Sumber dana

TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KONSTRUKSI -

Industri komponen bahan bangunan (material): lokal, massal, biaya, tersedia, standar

•

-

Proses pembangunan

-

Penggunaan teknologi-konstruksi

PERATURAN DAN PERUNDANGAN -

•

UU, UUTR Kota, Perda, skala proritas

KELEMBAGAAN (ORGANISASI & INSTITUSI) -

Terkait, koordinasi, administrasi– birokrasi, fungsi pemerintah daerah


95

•

C.

PARTISIPASI MASYARAKAT -

Sumber daya manusia (skill dan distribusi)

-

Masyarakat sebagai pelaku (subyek)

PERKEMBANGAN PENDUDUK •

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi (proses urbanisasi, dan perubahan kuantitas).

•

Perubahan perilaku dan kebutuhan penduduk; mobilitas, gaya hidup (perubahan kualitas). Nilai rumah bergeser, dari kebutuhan dasar menjadi status sosial dan komoditi ekonomi. Mobilitas penduduk mendorong disparitas ketersediaan rumah (perdesaan banyak rumah tak berpenghuni, perkotaan banyak rumah penghuni berjejal).

•

Kesenjangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan ruang, rumah dan prasarananya. Standar layanan semakin menurun.

D.

SISTIM PEMBIAYAAN •

PEMERINTAH; − Semakim menurun − Subsidi dihapus − Prasarana diserahkan ke daerah

•

SWASTA; − Semakin berkembang (variasi KPR dan komersial) − Belum ada regulasi pengendalian

•

MASYARAKAT; − Posisi tetap inferior, tidak ada perlindungan dan dukungan

PENUTUP

Setelah penyajian materi modul ajar ke-11 (sebelas) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan


96

mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.

MODUL 12 PEREMAJAAN DAN PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH


97


II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh.

Topik Kajian/Bahasan : PEREMAJAAN DAN PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh.

IV.

Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 4. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 5. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.


98

V.

Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. 2. 3. 4.

Jelaskan tentang permukiman kumuh di perkotaan. Jelaskan penyebab timbulnya permukiman kumuh. Jelaskan upaya untuk menanggulangi permukiman kumuh Jelaskan peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh



PEREMAJAAN DAN PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH

PENDAHULUAN

Pada modul ajar ke-12 (dua belas) ini akan diberikan materi tentang peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh. Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

99

PENYAJIAN MATERI A.

PENGERTIAN DAN BATASAN Lingkungan

permukiman

kumuh:

didefinisikan

sebagai

lingkungan

permukiman dengan penghuni padat, kondisi social ekonomi rendah, rumah sangat padat dengan ukuran di bawah standar, prasarana lingkungan tidak memadai dari segi kuantitas dan kualitas, berada pada tanah milik negara atau orang lain dan berkembang di luar ketentuan yang berlaku. §

URBANISASI: dialami negara maju dan negara berkembang >>> berlangsung cepat dan menimbulkan gejolak sosial >>> menimbulkan perkampungan slum atau kumuh.

§

Kebanyakan penduduk bermigran dari desa ke kota menjadi kaum gelandangan yang disebut kaum miskin kota atau kaum kumuh. Umumnya bergerombol pada suatu komunitas secara temporer yang menempati wilayah tertentu.

§

Slum (kawasan kumuh): daerah permukiman di perkotaan yang kondisinya sangat buruk; daerah hunian yang bersifat legal (status hukumnya jelas) yang kondisinya sudah sangat merosot.

§

Squater: daerah/lahan permukiman liar, gubuk-gubuk liar dibangun di atas lahan orang lain/lahan tidak jelas pemiliknya/lahan negara, menempati lahan kosong, di tepi rel kereta api dan sungai, di bawah jembatan, di atas kuburan, di samping gubuk-gubuk darurat yang dibangun menempel ditembok rumah orang lain, di lorong-lorong kota yang dihuni orang-orang pendatang yang dekat dengan lokasi mereka bekerja/mencari nafkah (PBB, 1986).

§

Daerah slum dan squater biasa disebut sebagai kawasan kumuh, yaitu daerah yang penduduk dan bangunannya padat/tinggi.

§

Kumuh (Slum): permukiman/perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat terdapat di jalan, lorong-lorong yang kotor dan merupakan


100

bagian dari kota secara keseluruhan, juga disebut wilayah semrawut (Parsudi Suparlan). §

Permukiman Kumuh: kawasan hunian masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang buruk (Turner, 1972).

§

Permukiman Kumuh: bagian dari lingkungan perumahan perkotaan yang merupakan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, padat penduduknya, sarat pengangguran, sumber kriminalitas, dikesankan sebagai segala sesuatu yang bersifat jorok (Yudhohusodo).

§

Permukiman Kumuh: massa apung, yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan berganti-ganti, tempat tinggal tidak tetap dan penduduk berproduksi sub-sistensi (Hans Dieter Evers, 1985).

§

Lingkungan Kumuh: suatu keadaan yang tidak layak huni, menyangkut arti ketidakteraturan, ketidak tertiban pembangunan dan keselamatan.

B.

PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN (Sajoto, 1986):

1.

DARI SEGI FISIK •

Ukuran persil/tanah sempit.

•

Pola penggunaan tanah tidak teratur.

•

Letak dan bentuk bangunan tidak teratur.

•

Prasarana fisik lingkungan di bawah standar atau sama sekali tidak ada.

•

Kesehatan lingkungan sangat rendah.

•

Pembuangan air limbah RT dan sampah kurang sempurna >>> menimbulkan wabah penyakit.

•

Jaringan jalan internal tidak teratur, kondisi bangunan terbuat dari material temporer/semi permanen

2.

DARI SEGI SOSIAL §

Lingkungan hunian padat dalam area yang terbatas.

§

Mayoritas pendapatan penduduk rendah.

§

Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata rendah.


101

§

Hubungan antara individu masih erat (kegotong-royongan) dibanding dengan masyarakat kota lainnya.

3.

DARI SEGI HUKUM §

Kawasan kumuh terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada >>> disebabkan karena langka dan mahalnya harga tanah di perkotaan.

4.

DARI SEGI EKONOMI §

Masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen.

§

Produktifitas kesehatan lingkungan rata-rata rendah.

§

Sektor perekonomian bersifat informal (antara lain: penarik becak, buruh, pedagang kaki lima, dan lain-lain).

§

Tingkat daya tabung penduduk umumnya rendah >>> karena tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C.

PENYEBAB TIMBULNYA PERMUKIMAN KUMUH

Penyebab utama munculnya permukiman kumuh antara lain: Ø

Urbanisasi dan migrasi yang sangat tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Ø

Sulit mencari pekerjaan.

Ø

Sulit mencicil dan menyewa rumah.

Ø

Kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

Ø

Program perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati para pemilik rumah.

Ø

Disiplin warga yang rendah.

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN SESUAI KRITERIA DIRJEN CIPTA KARYA: Ø

Kepadatan penduduk tinggi > 200 jiwa/Ha.

Ø

Kepadatan bangunan tinggi > 110 bangunan/Ha.

Ø

Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, persampahan) yang terbangun < 20 % dari luas kawasan.

Ø

Kondisi bangunan rumah tidak permanen atau semi permanen dan tidak memenuhi persyaratan minimal.


102

Ø

Rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit, masalah keamanan dan kriminalitas.

D.

IDENTIFIKASI DAN UPAYA PENANGGULANGAN

1.

METODE IDENTIFIKASI, menunjukkan tingkat kekumuhan dalam aspek: a. Kondisi Lokasi — Status legalitas tanah — Status penguasaan bangunan — Frekuensi bencana kebakaran — Frekuensi bencana banjir — Frekuensi bencana alam lainnya b. Kondisi Kependudukan — Tingkat kepadatan penduduk — Rata-rata anggota rumah tangga — Jumlah KK per rumah — Tingkat pertumbuhan penduduk — Angka kematian kasar — Status gizi balita — Angka kesakitan malaria — Angka kesakitan diare — Angka kesakitan demam berdarah — Angka kesakitan ISPA c. Kondisi Bangunan — Tingkat kualitas struktur bangunan — Tingkat kepadatan bangunan — Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan — Tingkat penggunaan luas lantai bangunan d. Kondisi Sarana dan Prasarana — Tingkat pelayanan air bersih — Kondisi sanitasi lingkungan — Kondisi persampahan — Kondisi drainase


103

— Kondisi jalan — Besarnya ruang terbuka hijau e. Kondisi Sosial Ekonomi — Tingkat kemiskinan — Tingkat pendapatan — Tingkat pendidikan — Tingkat kerawanan keamanan Dengan penentuan bobot masing-masing indicator yang dikaitkan dengan tingkat kondisi kumuh akan dapat ditentukan kondisi kekumuhan lingkungan permukiman kumuh.

2.

UPAYA PENANGGULANGAN Pemecahan masalah dilakukan antara lain: a. PROGRAM

PERBAIKAN

KAMPUNG

(Kampung

Improvement

Programme = KIP) §

Dikenal sejak 1969-1970, sasaran pokok program pada konsep TRIBINA (bina manusia, bina usaha, bina lingkungan) melalui pembangunan fisik.

§

KIP:

bertujuan

meningkatkan

kualitas

lingkungan

dengan

memperbaiki lingkungan fisik kampung (jalan/gang, selokan, tempat sampah, jamban, MCK, dan sebagainya). §

KIP dilaksanakan di daerah padat dan dihuni oleh penduduk yang rata-rata berpenghasilan rendah, dikaitkan dengan program INPRES (pembangunan SD, sarana kesehatan dan fasilitas lain).

§

Pelaksanaan KIP ditekankan pada fisiknya saja, dana diatur dan dikelola oleh LKMD (Top Down), sehingga pengontrolan sulit dilakukan

karena

dikerjakan

oleh

kontraktor

yang

ditunjuk

pemerintah, masyarakat hanya menerima bentuk jadi.


104

§

Pendanaan KIP dibantu oleh lembaga keuangan internasional (UNEP, UNICEF & World Bank).

b. KIP- KOMPREHENSIF (KIP-K) §

KIP-K adalah pengembangan dari program KIP sebelumnya (Proyek WR. Supratman).

§

KIP-K: program peningkatan kampung yang bersifat menyeluruh dan terpadu (aspek fisik dan non fisik), diarahkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kemandirian warga kampung dengan pendekatan Bottom Up (Community Base Development) atau pembangunan berdasar partisipasi masyarakat dan Top Down Approach. Kegiatan dirancang, dilakasanakan dan dievaluasi oleh warga kampung secara

bersama

(pemberdayaan

dan

kemandirian)

dan

berkelanjutan (sustainability). §

Tujuan Program KIP-K: Ø Meningkatkan kualitas lingkungan dan prasarana Ø Meningkatkan peran serta warga kampung dalam pembangunan Ø Meningkatkan status kepemilikan tanah dan bangunan rumah Ø Meningkatkan kondisi sosial-ekonomi warga

§

Sasaran Program KIP-K: untuk warga kampung dengan tingkat sosial ekonomi rendah, penentuan prioritasnya dimusyawarahkan sendiri oleh warga. Sasaran capaian adalah: Ø Memperbaiki tempat tinggal Ø Memperbaiki fisik lingkungan Ø Meningkatkan keterampilan Ø Memperoleh kredit modal usaha Ø Memperoleh IMB dan sertifikat tanah

§

Sumber dana KIP-K: 100 % dari pinjaman IBRD (Bank Dunia) yang berjangka waktu 40 tahun melalui Pemda setempat.


105

c. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN (RUSUN) §

Tanah yang tersedia semakin sempit >>> membuat rumah secara menumpuk (vertikal).

§

Disediakan bagi masyarakat penghasilan rendah.

§

Contoh rusun yang ada di Indonesia antara lain: Rusun Dupak Bangunrejo, Rusun Menanggal (Surabaya); Rusun Klender, Rusun Tanah Abang, Rusun Cempaka Putih, Rusun Tanjung Priok (Jakarta); Rusun Lette (Makassar), dan lain-lain.

d. PEMBANGUNAN RUMAH MURAH §

Program pembangunan rumah murah dikenalkan di Indonesia tahun 1972, dengan program “Kapling Tanah Matang” (Sites and Services) berakar dari konsep “Self Helf Housing” (dikembangkan Bank Dunia).

§

Tahun 1978 berkembang menjadi “Rumah Inti” yaitu rumah dengan luas 15 m2, di atas tanah 90 m2.

§

Tahun 1990 berkembang menjadi “Rumah Sangat Sederhana (RSS)” dengan luas bangunan 12 m2, luas tanah 60 m2, lalu berkembang menjadi tipe 15/60, 21/60, & 36/90 m2 >>> pola ini dinamakan “Griya Pemula” atau “Starter Housing”.

§

Pembangunan rumah murah meliputi “RS dan RSS” yang dilengkapi dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi.

§

Pemerintah memberi subsidi kredit melalui KPR-RS/RSS, rumah murah ini dapat disewa atau dibeli oleh masyarakat.

§

Pembangunan perumahan murah dapat dilakukan oleh pemerintah (perum perumnas), swasta (real estate dev.), atau hibrida (yayasan, koperasi).

e. PEMBANGUNAN SUPER BLOK §

Bermula dalam upaya mengadakan pembatasan dan pengendalian pertumbuhan kota pada masa revolusi industri (akhir abad 19) yang terjadi di Eropa (Inggris).


106

§

Konsep “Garden City” oleh Ebenezer Howard, dianggap potensial mengatasi masalah pengendalian & pengelolaan pertumbuhan kota.

§

Konsep

Super

Blok

memiliki

kerangka

perancangan

yang

lentur/fleksibel dan pengendalian kepadatan bangunan, peruntukan lahan secara mikro, sistim sirkulasi, jumlah dan keseimbangan sosial, memberi inovasi rancangan fisik, teknologi bangunan dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat. f.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) §

Tujuan utama P3KT : Ø Membantu Pemda Tingkat II menyusun program pembangunan prasarana perkotaan khususnya bidang ke PU-an. Ø Meningkatkan efisiensi penggunaan dana prasarana perkotaan, menghindari kegiatan tumpang-tindih, mengusahakan kegiatan yang saling menunjang kegiatan lain >>> manfaat sebesarbesarnya. Ø Meningkatkan efektifitas pengembangan sumber dana potensial yang timbul oleh investasi pembangunan sebelumnya.

§

Komponen P3KT (tanggungjawab PU): Ø Perencanaan Tata Ruang Kota Ø Air Bersih Ø Air Limbah Ø Persampahan Ø Drainase Ø Pengendalian Banjir Ø Jalan Kota Ø Perumahan

g. PEREMAJAAN KOTA h. PENATAAN LINGKUNGAN i.

PENERAPAN PEMBUDAYAAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT

j.

PENYEDIAAN TEMPAT USAHA


107

E.

PEREMAJAAN / PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH Peremajaan permukiman, khususnya permukiman kumuh diartikan sebagai

pembongkaran sebagian atau seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah milik pemerintah/instansi tertentu, yang kemudian di tempat yang sama dibangun sarana dan fasilitas perumahan, prasarana serta bangunan-bangunan lainnya sesuai rencana tata ruang kota bersangkutan. Tujuan Peremajaan: Ø Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur. Ø Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya

sebagaimana

ditetapkan

dalam

rencana

tata

ruang

kota

bersangkutan. Ø Mendorong penggunaan tanah yang lebih efiien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan. Lingkupnya mencakup: Upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah atau memperbarui suatu kawasan terbangun kota yang sudah merosot fungsinya agar kawasan

tersebut

fungsinya

menjadi

meningkat

lagi

sesuai

dengan

pengembangan kota. Peremajaan lingkungan permukiman kumuh menjadi lingkungan terpadu dan fungsional berupa permukiman, perkantoran, perdagangan dan pertokoan. Dalam peremajaan lingkungan permukiman kumuh, dianut pola tidak menggusur warga, bahkan harus meningkatkan penghasilan mereka. Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

108

F.

JENIS DAN BENTUK PEREMAJAAN Jenis-jenis dan bentuk peremajaan permukiman kumuh, antara lain: —

Program perbaikan kampung

—

Relokasi dan penataan lingkungan permukiman kumuh dengan membangun rumah susun yang disewakan

—

Penataan daerah kumuh dengan memasukkan penghuni lama untuk menyewa dengan biaya murah

—

Pembangunan rumah susun sederhana dengan member kesempatan penghuni lama menempati dengan berbagai kemudahan

—

Pembebasan tanah dengan memberi peranserta pihak swasta membangun permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman, pertokoan, perkantoran dan perdagangan

—

Konsolidasi tanah perkotaan

Komponen yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya pada peremajaan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh di berbagai kota-kota besar di Indonesia meliputi: a.

SARANA DAN PRASARANA — Pembangunan rumah susun sederhana dan rumah susun sewa bagi penghuni lingkungan yang diremajakan maupun yang dari luar wilayah relokasi. — Perbaikan dlan lingkungan pemugaran rumah yang dapat dijadikan contoh. — Penyuluhan tentang lingkungan sehat bagi masyarakat penghuni lingkungan kumuh. — Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan, baik jalan lingkungan dan jalan setapak, serta jalan akses lainnya. — Peningkatan dan pengembangan saluran drainase. — Peningkatan dan pengembangan saluran pembuangan limbah dan sistim sanitasi lingkungan.


109

b.

FASILITAS DAN UTILITAS — Pembangunan gedung serbaguna bagi warga masyarakat — Pembangunan sarana ibadah seperti masjid. — Pembangunan lapangan olahraga — Peremajaan pasar — Pembangunan fasilitas fungsional seperti: perkantoran, perdagangan, pertokoan, dan fasilitas pelayanan lainnya. — Pembangunan jaringan kelistrikan. — Pengembangan dan peningkatan jaringan air bersih. — Pengembangan dan peningkatan sistim persampahan.

c.

LINGKUNGAN Konsolidasi dan relokasi tanah agar tatanan pemanfaatan lahan lebih teratur, berdaya guna dan berhasil guna. Langkah ini akan memberi dampak positif pada kondisi sosial dan ekonomi pemilik dan pengguna lahan kelak. Perencanaan, penataan dan pengembangan lingkunrgan yang disesuaikan dengan kondisi internal lingkungan serta diserasikan dengan rencana tata ruang kota dan wilayah secara serasi.

PENUTUP

Setelah penyajian materi modul ajar ke-12 (dua belas) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


110

MODUL 13 RUMAH SEHAT


111


II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami pembangunan rumah yang sehat.

Topik Kajian/Bahasan : RUMAH SEHAT

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang rumah sehat.


112

IV. Bahan Bacaan: 1. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 2. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 3. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V. Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. Jelaskan persyaratan rumah sehat. 2. Jelaskan prinsip rumah sehat. 3. Jelaskan lokasi pembangunan perumahan yang baik


SESI KE: 13 WAKTU: 2 x 50 Menit MATERI: RUMAH SEHAT

PENDAHULUAN Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

113

Pada modul ajar ke-13 (tiga belas) ini akan diberikan materi tentang rumah sehat. Hal

ini

terkait

dengan

perkembangan

permukiman,

perencanaan

dan

pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami perumahan dan permukiman yang sehat.

PENYAJIAN MATERI VI.

TUJUAN PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tujuan

pengadaan

perumahan

dan

permukiman:

Agar

tercipta

rumah/lingkungan perumahan yang sehat, teratur serta mencegah dampak negatif lingkunganAgar tercipta rumah/lingkungan perumahan yang sehat, teratur serta mencegah dampak negatif lingkungan. Arti Rumah Bagi Keluarga §

Tempat Berlindung

§

Tempat Pembinaan Keluarga

§

Tempat Melakukan Kegiatan / Aktifitas

Ketetapan MPRS Thn 1960, Lamp. A, Bab II ayat 15 berbunyi: Usahakan rumah yang sehat, nikmat, tahan lama, harga/sewa yang terjangkau dan memenuhi norma-norma susila. Menurut Maslow (Newmark & Thompson : 1977): Rumah: kebutuhan yang paling utama disamping sandang dan pangan. Wujud fisik rumah ditentukan oleh hirarki kebutuhan yang meliputi: Physiological Needs, Safety or Security Needs, Social Needs, Self Esteem or Ego Needs, Self Actualization Needs. Irwan Altman, et al, (1984): Keberadaan sebuah rumah ditentukan oleh faktor alam (natural factors), keterampilan masyarakat (skill and technological factors), dan

faktor budaya

(culture factors). Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

114

Eko Budihardjo (1998): Rumah bukan hanya sekedar bangunan tetapi merupakan suatu konteks atau hubungan sosial suatu keluarga. B.

PERSYARATAN RUMAH SEHAT

1.

Memenuhi Kebutuhan Fisiologis Suhu optimal (22,5 – 25,5 derajat Celsius), pencahayaan dan ventilasi yang baik (minimun luas jendela 25 % dari luas lantai, lubang ventilasi harus terletak pada 2 sisi yang berbeda atau berhadapan), terhindar kebisingan, terdapat ruang bermain bagi anak

2.

Memenuhi Kebutuhan Psikologis Kebutuhan privacy terpenuhi, kesempatan dan kebebasan kehidupan keluarga yang normal, keserasian hubungan intern keluarga, terpenuhinya syarat sopan santun.

3.

Terhindar Terhadap Kecelakaan Menggunakan konstruksi dan material yang kuat dan ramah lingkungan, tidak mengandung bahan kimia berbahaya.

4.

Terlindung Penularan Penyakit dan Pencemaran Terhindar dari gangguan serangga. Terpenuhi air bersih secara kualitatif dan kuantitatif, pembuangan air kotor yang baik, tempat penyimpanan terhindar dari gangguan serangga.

RUMAH YANG LAYAK DAN SEHAT 1.

2.

Bangunan Rumah, harus memenuhi: §

Nikmat

§

Sehat

§

Kuat dan Tahan Lama

§

Memenuhi Rasa Aman

Pekarangan harus memenuhi: §

Sehat lingkungan (tidak terdapat tumpukan sampah dan genangan air kotor di sekitar rumah).


115

§

Dapat dimanfaatkan dan dinikmati (ditanami pohon peneduh, tanaman obat keluarga/tanaman yang dapat dikonsumsi).

§

Mendukung bangunan rumah (sebagai peneduh dan penghalang sinar matahari, kebisingan, unsur estetika).

3.

4.

Terasa Nikmat, harus memenuhi: §

Banyaknya ruang mencukupi

§

Ukuran ruang / kamar cukup

§

Tata letak ruang / kamar yang baik (organisasi ruang baik)

§

Penerangan alam / buatan cukup baik

Sehat, harus memenuhi: §

Lantai mudah dibersihkan (rata dan tidak lembab)

§

Udara dalam ruang harus selalu beredar (cross ventilation / penerangan silang)

5.

§

Sinar matahari pagi cukup masuk ruang

§

Air bersih cukup

§

Tersedia Km/Wc dan pembuangan air kotor

§

Tersedia pembuangan sampah

Kuat / Tahan Lama (awet): §

Konstruksi dapat dipertanggung jawabkan

§

Bahan bangunan disesuaikan penggunaannya

§

Diberi lapisan penutup dan diawetkan dengan bahan pengawet (misalnya: lapisan residu, dan lain-lain)

6.

Rasa Aman: §

Terhindar dari gangguan luar (seperti: cuaca, gempa bumi, longsor, dll)

§

Terhindar dari gangguan kebakaran (sempadan batas samping, bahan bangunan tahan api dan tersedia alat-alat pemadam api, dan lain-lain)

PRINSIP RUMAH SEHAT 1.

Memenuhi Syarat Kesehatan: a. Lantai dan dinding harus kering (tidak lembab) dan mudah dibersihkan, lantai harus:


116

— Bahan bangunan tidak menghantar air tanah ke permukaan lantai (kedap air). — Berada lebih tinggi dari halaman luar dengan ketinggian lantai minimun 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari permukaan jalan.

Ketinggian lantai panggung min 0,75 meter dari permukaan tanah.

b. Ventilasi / jendela yang cukup agar udara dalam ruang dapat selalu mengalir. Luas bukaan jendela minimal 1/9 luas ruang lantai.


117

c. Lubang bukaan /jendela harus dapat ditembus sinar matahari

d. Letak rumah yang baik sesuai arah matahari (timur-barat) penyinaran dapat merata (jam 08.00 – 16.00).


118

2.

Rumah harus memenuhi Rasa Nyaman: a. Pengaturan ruang-ruang: — Penyediaan macam ruangan dalam rumah harus mencukupi, sesuai kebutuhan. Rumah tinggal harus mempunyai ruang antara lain: R.Tamu, R. Tidur, R. Makan, R. Keluarga, Dapur, Km/Wc. — Ruang diatur sesuai fungsinya. Ruang dengan fungsi berhubungan erat diletakkan berdekatan agar pencapaian mudah dan kegiatan berjalan lancar. — Jika ruangan terbatas, ruang dapat dimanfaatkan untuk beberapa fungsi, misalnya: ruang makan dapat juga dimanfaatkan sebagai ruang keluarga dan ruang belajar.


119

LOKASI PERUMAHAN / PERMUKIMAN 1. Dari Segi Teknis Pelaksanaan §

Mudah dalam pengerjaan

§

Terhindar bencana alam

§

Mudah / gampang dicapai

§

Struktur tanah baik

§

Mudah jaringan utilitas

§

Mudah bahan bangunan

§

Mudah tenaga kerja

2. Dari Segi Tata Guna Tanah §

Tanah tidak produktif, bukan sawah, kebun, daerah usaha.

§

Tidak merusak lingkungan yang ada.

§

Mempertahankan reservoir air, penampung air hujan, dan penahan abrasi air laut.

3. Dari Segi Teknis Kesehatan dan Kemudahan §

Jauh dari pabrik


120

§

Aman dari kebisingan

§

Udara bersih dan sehat, jauh dari polusi

§

Mudah utilitas, fasilitas pelayanan umum dan sosial

§

Mudah pencapaian ke tempat kerja

4. Pengaturan Daerah Perumahan §

Jaringan jalan yang mudah untuk pencapaian dan berkomunikasi

§

Susunan kapling dengan komposisi yang tidak memudahkan masalah sosial negatif

§

Tersedia lahan untuk berbagai fasilitas

§

Terpenuhi jar. utilitas yang memadai

§

Keterpaduan dengan lingkungan yang ada

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-13 (tiga belas) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


121

MODUL 14 PERMUKIMAN KUMUH


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami tentang permukiman kumuh.


122

II.

Topik Kajian/Bahasan : PERMUKIMAN KUMUH

III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang permukiman kumuh. IV. Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 4. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 5. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V. Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. 2.

Jelaskan pengertian dari permukiman kumuh? Sebutkan dan jelaskan usaha - usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permukiman kumuh?


SESI KE: 14


WAKTU: 2 x 50 Menit 123

MATERI: PERMUKIMAN KUMUH

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-14 (empat belas) ini akan diberikan materi tentang permukiman kumuh. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya

adalah

agar

mahasiswa

mampu

mengenal

dan

memahami

permukiman kumuh.

PENYAJIAN MATERI A.

PERMUKIMAN KUMUH URBANISASI:

dialami negara maju dan negara berkembang >>>

berlangsung cepat dan menimbulkan gejolak sosial >>> menimbulkan perkampungan “slum” atau kumuh. Kebanyakan penduduk bermigran dari desa ke kota menjadi kaum gelandangan yang disebut kaum miskin kota atau kaum kumuh. Umumnya bergerombol pada suatu komunitas secara temporer yang menempati wilayah tertentu. Slum” (kawasan kumuh): daerah permukiman di perkotaan yang kondisinya sangat buruk; daerah hunian yang bersifat legal (status hukumnya jelas) yang kondisinya sudah sangat merosot. “Squater”: daerah/lahan permukiman liar, gubuk-gubuk liar dibangun di atas lahan orang lain/lahan tidak jelas pemiliknya/lahan negara, menempati lahan kosong, di tepi rel KA dan sungai, di bawah jembatan, di atas kuburan, disamping gubuk-gubuk darurat yang dibangun menempel ditembok rumah orang lain, di lorong-lorong kota yang dihuni orang-orang

pendatang

yang

dekat

dengan

lokasi

mereka

bekerja/mencari nafkah (PBB, 1986). Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

124

Daerah “ slum & squater” biasa disebut sebagai kawasan kumuh, yaitu daerah yang penduduk dan bangunannya padat/tinggi. Kumuh (Slum): permukiman/perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat terdapat di jalan, lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga disebut wilayah semrawut (Parsudi Suparlan). Permukiman

Kumuh:

kawasan

hunian

masyarakat

dengan

ketersediaan sarana dan prasarana umum yang buruk (Turner, 1972). Permukiman Kumuh: bagian dari lingkungan perumahan perkotaan yang merupakan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, padat

penduduknya,

sarat

pengangguran,

sumber

kriminalitas,

dikesankan sebagai segala sesuatu yang bersifat jorok (Yudhohusodo). Permukiman Kumuh: “massa apung” yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan berganti-ganti, tempat tinggal tidak tetap dan penduduk berproduksi sub-sistensi (Hans Dieter Evers, 1985). Lingkungan Kumuh: suatu keadaan yang tidak layak huni, menyangkut arti ketidakteraturan, ketidak tertiban pembangunan dan keselamatan. Menurut Sajoto (1986), Permukiman Kumuh di Perkotaan: 1.

Kumuh dari segi Fisik

2.

Kumuh dari segi Sosial

3.

Kumuh dari segi Hukum

4.

Kumuh dari segi Ekonomi

Ad. 1. DARI SEGI FISIK §

Ukuran persil/tanah sempit.

§

Pola penggunaan tanah tidak teratur.

§

Letak dan bentuk bangunan tidak teratur.

§

Prasarana fisik lingkungan dibawah standar atau sama sekali tidak ada.

§

Kesehatan lingkungan sangat rendah.

§

Pembuangan air limbah RT dan sampah kurang sempurna

>>>

menimbulkan wabah penyakit. Sistem Perumahan dan Permukiman (213 D52 03)

125

§

Jaringan jalan internal tidak teratur, kondisi bangunan terbuat dari material temporer/semi permanen

Ad. 2. DARI SEGI SOSIAL §

Lingkungan hunian padat dalam area yang terbatas.

§

Mayoritas pendapatan penduduk rendah.

§

Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata rendah.

§

Hubungan antara individu masih erat (kegotong-royongan) dibanding dengan masyarakat kota lainnya.

Ad. 3. DARI SEGI HUKUM §

Kawasan kumuh terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada >>> disebabkan karena langka dan mahalnya harga tanah di perkotaan.

Ad. 4. DARI SEGI EKONOMI §

Masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen.

§

Produktifitas kesehatan lingkungan rata-rata rendah.

§

Sektor perekonomian bersifat informal (a.l: penarik becak, buruh, pedagang kaki lima, dll).

§

Tingkat daya tabung penduduk umumnya rendah >>> karena tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B.

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN SESUAI KRITERIA DIRJEN CIPTA KARYA : −

Kepadatan penduduk tinggi > 200 jiwa/Ha.

−

Kepadatan bangunan tinggi > 110 bangunan/Ha.


126

−

Kondisi

prasarana

buruk

(jalan,

air

bersih,

sanitasi,

drainase,

persampahan) yang terbangun < 20 % dari luas kawasan. −

Kondisi bangunan rumah tidak permanen atau semi permanen dan tidak memenuhi persyaratan minimal.

−

Rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit, masalah keamanan dan kriminalitas.

Konsep Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (1979:7): −

Untuk kaveling 90 m2 kepadatan rumah per-Ha maximun 85 rumah/Ha.

−

Diusulkan untuk daerah bangunan padat, kepadatan rumah tidak kurang dari 20 rumah/Ha, sehingga luas kaveling antara 350 – 400 m2.

Menurut Bank Dunia: ukuran pemukiman bagi negara berkembang untuk 1 keluarga (anggota 5 orang) minimum 24 m2. C.

USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH MENANGGULANGI PERMUKIMAN KUMUH 1. PROGRAM

PERBAIKAN

KAMPUNG

(Kampung

Improvement

Programme = KIP) −

Dikenal sejak 1969-1970, sasaran pokok program pada konsep TRIBINA (bina manusia, bina usaha, bina lingkungan) melalui pembangunan fisik.

−

KIP:

bertujuan

meningkatkan

kualitas

lingkungan

dengan

memperbaiki lingkungan fisik kampung (jalan/gang, selokan, tempat sampah, jamban, MCK, dsb). −

KIP dilaksaksanakan di daerah padat dan dihuni oleh penduduk yang rata-rata berpenghasilan rendah, dikaitkan dengan program INPRES (pembangunan SD, Sarana Kesehatan dan fasilitas lain).

−

Pelaksaksanaan KIP ditekankan pada fisiknya saja, dana diatur oleh LKMD (Top Down), sehingga pengontrolan sulit dilakukan karena


127

dikerjakan oleh kontraktor yang ditunjuk pemerintah, masyarakat hanya menerima bentuk jadi. −

Pendanaan KIP dibantu oleh lembaga keuangan internasional (UNEP, UNICEF dan World Bank)

2. KIP - KOMPREHENSIF (KIP-K) −

KIP-K adalah pengembangan dari program KIP sebelumnya (Proyek W.R. Supratman).

−

KIP-K: program peningkatan kampung yang bersifat menyeluruh dan terpadu (aspek fisik dan non fisik), diarahkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kemandirian warga kampung dengan pendekatan Bottom Up (Community Base Development) atau pembangunan berdasar partisipasi masyarakat dan Top Down Approach. Kegiatan dirancang, dilakasanakan dan dievaluasi oleh warga kampung secara bersama (pemberdayaan dan kemandirian) dan berkelanjutan (sustainability).

•

Tujuan Program KIP-K : ü Meningkatkan kualitas lingkungan dan prasarana ü Meningkatkan peran serta warga kampung dalam pembangunan ü Meningkatkan status kepemilikan tanah dan bangunan rumah ü Meningkatkan kondisi sosial-ekonomi warga

•

Sasaran Program KIP-K: untuk warga kampung dengen tingkat sosial

ekonomi

rendah,

yang

penentuan

prioritasnya

dimusyawarahkan sendiri oleh warga. Sasaran capaian:

•

ü Memperbaiki tempat tinggal ü Memperbaiki fisik lingkungan ü Meningkatkan keterampilan ü Memperoleh kredit modal usaha ü Memperoleh IMB dan sertifikat tanah Sumber dana KIP-K: 100 % dari pinjaman IBRD (Bank Dunia) yang berjangka waktu 40 tahun melalui Pemda setempat.


128

3. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN (RUSUN) −

Tanah yang tersedia semakin sempit >>> membuat rumah secara menumpuk (vertikal).

−

Disediakan bagi masyarakat penghasilan rendah.

−

Contoh rusun yang ada di Indonesia a.l. : rusun Dupak Bangunrejo, rusun Menanggal (Surabaya); rusun Klender, rusun Tanah Abang, rusun Cempaka Putih, rusun Tanjung Priok (Jakarta); rusun Lette (Makassar), dsb.

4. PEMBANGUNAN RUMAH MURAH −

Program pembangunan rumah murah dikenalkan di Indonesia tahun 1972, dengan program “Kapling Tanah Matang” (Sites and Services) berakar dari konsep “Self Helf Housing” (dikembangkan Bank Dunia).

−

Tahun 1978 berkembang menjadi “Rumah Inti” yaitu rumah dengan luas 15 m2, di atas tanah 90 m2.

−

Thn 1990 berkembang menjadi “Rumah Sangat Sederhana (RSS)” dengan luas bangunan 12 m2, luas tanah 60 m2, lalu berkembang menjadi tipe 15/60, 21/60, dan 36/90 m2 >>> pola ini dinamakan “Griya Pemula” atau “Starter Housing”.

−

Pembangunan rumah murah meliputi “RS & RSS” yang dilengkapi dengan fasum, fasos, dan fasek.

−

Pemerintah memberi subsidi kredit melalui KPR-RS/RSS, rumah murah ini dapat disewa atau dibeli oleh masyarakat

−

Pembangunan perumahan murah, dilakukan oleh pemerintah (perum perumnas), swasta (real estate dev.), hibrida (yayasan, koperasi).

5. PEMBANGUNAN SUPER BLOK


129

−

Bermula dalam upaya mengadakan pembatasan dan pengendalian pertumbuhan kota pada masa revolusi industri (akhir abad 19) yang terjadi di Eropa (Inggris).

−

Konsep “Garden City” oleh Ebenezer Howard, dianggap potensial mengatasi masalah pengendalian & pengelolaan pertumbuhan kota.

−

Konsep

Super

Blok

memiliki

kerangka

perancangan

yang

lentur/fleksibel dan pengendalian kepadatan bangunan, peruntukan lahan secara mikro, sistem sirkulasi, jumlah dan keseimbangan sosial, memberi inovasi rancangan fisik, teknologi bangunan dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat. 6. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) • Tujuan utama P3KT: ü Membantu Pemda Tingkat II menyusun program pembangunan prasarana perkotaan khususnya bidang ke PU-an. ü Meningkatkan efisiensi penggunaan dana prasarana perkotaan, menghindari kegiatan tumpang-tindih, mengusahakan kegiatan yang saling menunjang kegiatan lain

>>> manfaat sebesar-

besarnya. ü Meningkatkan efektifitas pengembangan sumber dana potensial yang timbul oleh investasi pembangunan sebelumnya. • Komponen P3KT (tanggungjawab PU) : ü Perencanaan Tata Ruang Kota ü Air Bersih ü Air Limbah ü Persampahan ü Drainase ü Pengendalian Banjir ü Jalan Kota ü Perumahan D.

PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MAKASSAR


130

Kota Makassar terdiri dari 11 Kecamatan, dibagi dalam 3 kelompok menurut jarak dari pusat kota: 1. Kelompok Inti Kota: Kecamatan Makassar & Ujung Pandang. 2. Kelompok

Tengah

Kota:

Kecamatan

Mariso,

Bontoala,

Wajo,

Mamajang. 3. Kelompok Tepi Kota: Kecamatan Ujung Tanah, Tamalate, Tallo, Panakkukang, Biringkanaya. Permukiman Kumuh di Kota Makassar dibagi 3 kelompok lokasi yaitu: 1. Permukiman Kumuh di Pantai: Terdapat di Kecamatan Mariso (Kelurahan Lette, Mariso, Bontorannu) dan Kecamatan Tallo (Kelurahan Tallo, Pannampu) >>> tingkat kepadatan penduduk tinggi, kondisi sosial-ekonomi homogen, tidak mempunyai fasilitas sanitasi, MCK, saluran air bersih/air kotor dan persampahan, bentuk rumah panggung dan semi permanen. 2. Permukiman Kumuh di Tepi Kota: Terdapat di Kecamatan Tallo (Kelurahan Rappokalling, Pannampu, Kaluku

Bodoa);

Kecamatan

Panakkukang

(Kelurahan

Karuwisi,

Panaikang); Kecamatan Tamalate (Kelurahan Mangasa, Rappocini) >>> pertumbuhan penduduk relatif rendah, kondisi sosial ekonomi homogen, jumlah pendatang cukup tinggi, bentuk rumah panggung dan semi permanen. 3. Permukiman Kumuh di Inti dan Tengah Kota: Terdapat di jantung kota Makassar yaitu: Kecamatan Wajo (Kelurahan Malimongan

Tua,

Melayu,

Pattunuang);

Kecamatan

Makassar

(Kelurahan Bara-baraya, Lariang Bangi, Maccini, Maradekaya)

>>>

kemacetan lalu lintas, banjir, kebakaran, jangkauan sarana transportasi (roda 4) sulit >>> dihuni pendatang migran, kondisi sosial-ekonomi heterogen, kondisi rumah relatif lebih baik daripada kedua jenis permukiman di atas, mempunyai fasilitas air bersih.


131

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-14 (empat belas) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


132

MODUL 15 PEMUKIMAN MARJINAL


133


II.

Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami tentang pemukiman marjinal.

Topik Kajian/Bahasan : PEMUKIMAN MARJINAL

III.

Deskripsi singkat: Dalam sesi ini Anda akan mempelajari tentang pemukiman marjinal.

IV.

Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), 3. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 4. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 5. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

V.

Pertanyaan Kunci/Tugas: Pada saat Anda membaca materi berikut, gunakanlah pertanyaan - pertanyaan berikut ini untuk memandu Anda. 1. Jelaskan pengertian pemukiman marjinal? 2. Jelaskan kriteria pokok pemukiman marjinal?


134



PEMUKIMAN MARJINAL

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-15 (lima belas) ini akan diberikan materi tentang pemukiman marjinal. Hal ini terkait dengan perkembangan permukiman, perencanaan dan pembangunan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami pemukiman marjinal.

PENYAJIAN MATERI A.

PENGERTIAN PEMUKIMAN MARJINAL −

Perkembangan suatu kota, sangat erat kaitannya dengan mobilitas penduduk. Masyarakat yang mampu, cenderung memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota.

−

Sedang masyarakat yang kurang mampu cenderung memilih tempat tinggal di pusat kota, khususnya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan di kota. Kelompok masyarakat inilah yang karena tidak tersedianya fasilitas perumahan yang terjangkau oleh kantong mereka serta kebutuhan akan akses ke tempat usaha, menjadi penyebab timbulnya lingkungan pemukiman kumuh di perkotaan.


135

Pemukiman Kumuh menurut Johan Silas adalah: −

Kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh.

−

Kawasan

yang

lokasi

sebarannya

secara

geografis

terdesak

perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh. Penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan. −

Pada kenyataannya masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai potensi

untuk

mengembangkan

lingkungan

pemukiman

dan

mengorganisasi pembangunan rumahnya. −

Dalam

merencanakan

menyesuaikan

dengen

dan

membangun

kondisi

setempat

rumah,

mereka

seperti:

lebih

kebutuhan,

penghasilan, iklim, sumberdaya setempat, dimana hal ini tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pada akhirnya bagi kacamata pemerintah, lingkungan pemukiman itu dianggap tidak layak dan ilegal. −

Di sisi lain bagi mereka rumah merupakan cerminan budaya penghuni yang tinggal didalamnya, dimana budaya tersebut mempengaruhi pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang terakumulasi melalui jangka waktu yang lama, dimana proses bermukim sangat erat kaitannya dengan akses ke tempat kerja dan prasarana lingkungan yang tersedia.

Definisi tentang pemukiman liar telah menjadi topik yang banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Meskipun definisi secara resmi belum ada, namun terdapat beberapa pendapat yang dikutip utk memberikan gambaran tentang pemukiman kumuh, liar dan marjinal. Penyebutan marjinal seringkali berkonotasi sebagai proses bermukim secara tidak lazim bagi masyarakat pendatang di perkotaan dan penyebutan


136

marjinal kadangkala diidentikkan dengan pemukiman kumuh (slum area) dan pemukiman liar (squatting settlement). Pemukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman substandard yang terkait dengan kualitas lingkungan yang mencerminkan nilai dan citra. David Satterwhaite menyatakan bhw pemukiman marjinal adalah tidak sah dalam 2 hal, yaitu: (1) tanah dihuni secara tidak sah, (2) site serta bangunan dibangun dan dikembangkan secara tidak sah, berlawanan dengan tata guna lahan (zoning). Kriteria Pokok Pemukiman Marjinal (Johan Silas): −

Berada di lokasi yang tidak legal;

−

Keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin);

−

Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota;

−

Tidak diingini kehadirannya oleh umum, (kecuali yang berkepentingan).

−

Pemukiman marjinal selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal); ada sistem angkutan yang memadai; dapat dimanfaatkan secara mudah walau tidak selalu murah.

Secara umum, pemukiman marjinal dikelompokkan menjadi 4 tipe besar, secara sekuensial adalah: −

Keadannya cukup baik dan berpeluang diresmikan (dilegalkan).

−

Keadannya sudah baik, tetapi ada kesulitan untuk menjadi resmi, walaupun bukan harga mati.

−

Keadaannya amat terbatas dan tidak berpeluang untuk diadakan pengembangan lebih lanjut.

−

Keadaannya sangat darurat, baik tetap maupun mobile.

Ciri-ciri Pemukiman Kumuh (Rima Dewi S.,1997): −

Dilihat dari penggunaan lahan-lahan yang sangat kritis dengan kecenderungan adanya musibah, kepadatan yang tinggi dilihat dari


137

penduduk

maupun

bangunannya,

tidak

tersedianya

sarana

dan

prasarana kota yang cukup memadai seperti saluran pembuangan air kotor, pelayanan air bersih dan penerangan listrik. KESIMPULAN PEMUKIMAN MARJINAL: Pemukiman yang muncul secara spontan pada tanah yang bukan miliknya, umumnya pada tahap awal pemukiman ini mempunyai kondisi yang tidak teratur dan kurang terpenuhinya utilitas kota (prasarana lingkungan). Bahwa marjinal berkaitan 2 hal yaitu: (1) status lahan yang ditempati (squatter/liar); 2) yang berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan pemukimannya termasuk kelengkapan sarana prasarananya (slum/kumuh).

PENUTUP Setelah penyajian materi modul ajar ke-15 (lima belas) yang disertai contoh penjelasan tambahan, dilakukan tanya-jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa agar dapat lebih mengenal, dan memahami materi yang disampaikan.


138

MODUL 16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)


139


Sasaran Pembelajaran: Pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal dan memahami materi yang telah diperoleh serta dapat memanfaatkannya pada kegiatan yang terkait dengan materi yang diperoleh.

II. Topik Kajian/Bahasan : UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) III. Deskripsi singkat: Dalam sesi ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang penguasaan materi mulai dari modul ke-1 (satu) sampai dengan modul ke15 (lima belas). Hal ini terkait dengan keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah sistem perumahan dan permukiman. IV. Bahan Bacaan: 1. Direktorat Pekerjaan Umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Doxiadis, C.A., 1977. Action for Human Settlements, Athaen Center of Ekistics. 3. Hamby, W, F, and Melvyn Jones, 1991. Settlement Geography, Cambridge University. 4. John M,Levy, 2000. Contemporary Urban Planning, Prentice Hall, New Jersey. 5. Silas Johan, 1985. Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan 2), Jurusan Arsitektur FTSP – ITS, Surabaya. 6. Silas Johan, 1993. Perumahan; Hunian dan Fungsi Lebihnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar FTSP – ITS, Surabaya. 7. Turner, J.F.C, 1976. Housing by People, Marions Boyars. 8. Turner, J,F,C., & Fitcher, R, 1972. Freedom to Build, Mac Millan. 9. Yudohusodo Siswono, 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.


140

V. Pertanyaan Kunci/Tugas: Mahasiswa diberi materi tugas survey lapangan tentang aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/permukiman di beberapa perumahan/ permukiman yang ada di Kota Makassar (permukiman real estate oleh pemerintah maupun swasta, permukiman kampung kota, dll)



UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

PENDAHULUAN Pada modul ajar ke-16 (enam belas) ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang penguasaan materi mulai dari modul ke-1 (satu) sampai dengan modul ke-15 (lima belas). Hal ini terkait dengan keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah sistem perumahan dan permukiman. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengetahui, mengenal dan memahami materi yang telah diperoleh serta dapat memanfaatkannya pada kegiatan yang terkait dengan materi yang diperoleh.

PENYAJIAN MATERI Mahasiswa diberi materi tugas survey lapangan tentang aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/permukiman di beberapa perumahan/permukiman yang ada di Kota Makassar, dengan mengidentifikasi potensi, masalah, dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah perumahan/permukiman (studi kasus perumahan/permukiman di sebelah timur, barat, utara dan selatan Kota Makassar).


141

PENUTUP Setelah tugas survey selesai dilakukan mahasiswa, maka diadakan presentasi di depan kelas dari setiap kelompok untuk memaparkan hasil temuan survey dan mendiskusikan dengan kelompok lain sebagai penanggap. Presentasi hasil survey lapangan di beberapa perumahan/permukiman oleh kelompok mahasiswa, ini akan menjadi nilai final test matakuliah sistem perumahan dan permukiman.


142

TEST AFEKTIF : Test afektif dapat dinilai dengan melihat hasil kerja dari beberapa test yang diberikan pada wawasan kognitif dan psikomotorik di atas dengan melihat aspek : 1. Kejujuran untuk bekerja sendiri 2. Kejujuran menghinadri plagiat 3. Kedidiplinan bekerja sesuai dengan aturan yang ditentukan 4. Percaya diri bekerja sesuai dengan pengetahuan yang ditangkapnya secara mandiri tanpa terpengaruh ide orang lain (teman). 5. Bekerja secara terstruktur 6. Dapat mengerjakan tugas dengan sistem penyajian yang jelas dan rapih, serta tepat waktu.


143

RANCANGAN TUGAS 1. JENIS TUGAS: Kelompok (Problem-Based) 2. TUJUAN TUGAS : Mengidentifikasi dan menganalisis aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/ permukiman dengan mengacu pada standar-standar kebutuhan fasilitas pelayanan perumahan/permukiman. 3. URAIAN TUGAS: Buat laporan lengkap dengan melakukan survei lapangan pada perumahan/ permukiman di bawah ini dengan meninjau aspek fisik dan non fisik perumahan/permukiman. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek fisik dan aspek non fisik perumahan/ permukiman mengacu pada Standar-Standar Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Perumahan Permukiman. a. Obyek garapan : Meninjau dan menganalisis aspek fisik dan non fisik perumahan/permukiman. b. Metodologi/cara pengerjaan tugas, acuan yang digunakan: —

Melakukan survey lapangan ke beberapa perumahan/permukiman yang dijadikan obyek studi.

—

Mengamati aspek fisik dan non fisik perumahan.

—

Mengidentifikasi

data

eksisting,

karakteristik,

potensi,

dan

permasalahan yang ada dilokasi studi. —

Menganalisis permasalahan di lokasi studi dengan mengacu pada standar-standar

kebutuhan

fasilitas

pelayanan

perumahan

permukiman. —

Membuat laporan hasil survey lapangan

—

Mempresentasikan hasil survey lapangan secara per kelompok.


144

Tinjauan Aspek Fisik meliputi: 1. Aspek Letak Geografis/Lokasi 2. Aspek Lingkungan Alam & Lingkungan Binaan Lingkungan Alam: Sungai, Danau, Pesisir, dan lain-lain. Lingkungan Binaan: Taman, Lingkungan Perumahan lain, Kawasan Industri, dll. 3.

Sarana dan Prasarana • Sarana meliputi: Ø Pendidikan (Sekolah, Kursus) Ø Perbelanjaan (Pasar, Toko, Warung, dll) Ø Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dll) Ø Pemerintahan (Perkantoran) Ø Peribadatan (Masjid, Gereja, Pura, dll) Ø Balai Pertemuan Warga Ø Olahraga (Lapangan Olahraga) Ø Taman/Jalur Hijau Ø Pemakaman/Kuburan Ø Industri (Pabrik, dll) Ø Rekreasi/Peninggalan Sejarah Ø Pembuangan Sampah (TPS & TPA) • Prasarana meliputi: Ø Air Bersih (PAM, Sumur, MCK, dll) Ø Air Kotor/Drainase Ø Jaringan Listrik dan Telepon Ø Jaringan Jalan dan Jembatan Ø Parkir dan Terminal

Tinjauan Aspek Non Fisik meliputi: 4. Aspek Non Fisik


145

• Aspek Sosial Kemasyarakatan (Asal-Usul Suku; Keadaan dan Tingkat Partisipasi; Kondisi dan Tingkat Keamanan Masyarakat; Tingkat Pendidikan Masyarakat) • Aspek Ekonomi (Jenis Pekerjaan; Tingkat Pendapatan Penduduk; Jenis Kegiatan Usaha) • Aspek

Budaya

Kekerabatan

(Adat

dan

istiadat

Ketetanggaan;

dan

Kebiasaan;

Agama

dan

Hubungan

Kepercayaan;

Upacara-upacara Keagamaan & Budaya; Situs Budaya) • Aspek

Politik

(Kebijakan

Kawasan

Permukiman/UU/Perda;

Keberadaan Perangkat Pemerintahan; Lembaga Desa, Partai Politik; Karang Taruna; Kelompok Wanita/PKK/Dasa Wisma, dll). • Aspek Psikologis (Rasa Aman, Rasa Tentram, Rasa Senang/ Bahagia, Rasa Takut, Rasa Gelisah/Was-Was). Lokasi Survei Lapangan: 1. Permukiman Bukit Baruga 1 Antang, Kecamatan Manggala 2. Permukiman Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso 3. Perumahan

Bumi

Tamalanrea

Permai

(BTP),

Kecamatan

Biringkanaya 4. Perumahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini 5. Perumnas Toddopuli, Kecamatan Panakkukang 6. Perumnas Antang, Kecamatan Manggala 7. Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya 8. Perumahan

Nusa

Tamalanrea

Indah

(NTI),

Kecamatan

Biringkanaya 9. Perumahan BTN Asal Mula, Kecamatan Biringkanaya 10. Perumahan Citra Tello, Kecamatan Biringkanaya c.

Kriteria luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: §

Mampu memahami dan mengidentifikasi karakterisik baik secara fisik dan non fisik perumahan/permukiman.


146

§

Mampu menganalisa permasalahan aspek fisik dan non fisik perumahan /permukiman.

§

Mampu

menjelaskan

laporan/konsep/

hasil-hasil

gagasan

yang

analisis sesuai

dan

membuat

dengan

standar

kebutuhan perumahan/permukiman. 4. KRITERIA PENILAIAN: a. Pemahaman teori-teori perumahan/permukiman b. Pemahaman standar-standar kebutuhan perumahan/permukiman. c. Proses

mengidentifikasi

aspek

fisik

dan

non

fisik

perumahan/

permukiman. d. Proses menganalisis permasalahan aspek fisik dan non fisik perumahan/ permukiman. e. Proses membuat laporan akhir hasil survey lapangan dengan mengkaji berdasarkan teori perumahan dan permukiman serta standar-standar kebutuhan perumahan/permukiman. f.

Proses mempresentasikan hasil survey lapangan di depan kelas dan mendiskusikan.

g. Proses kerjasama antar kelompok.


147

DAFTAR PUSTAKA 1.

Anonim, Kepmen. PU. (1987). Pedoman Pembangunan Rumah Tidak Bersusun.

2.

Chapin, F.S. (1985). Urban Land Use Planning. California: University of Illinois.

3.

De Chiara, Joseph. (1978). Standar Perencanaan Tapak/Site Planning Standards. New York: McGraw Hill Press.

4.

Direktorat Pekerjaan Umum. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Jakarta.

5.

Doxiadis, Constantinos. (1968). Ekistics: An Introduction to The Science of Human Settlement. London: Hutchinson.

6.

________. (1977). Action for Human Settlements. Athen Center of Ekistics.

7.

Hamby, W. F., dan Jones, Melvyn. (1991). Settlement Geography. Cambridge: Cambridge University.

8.

John M., Levy. (2000). Contemporary Urban Planning. New Jersey: Prentice Hall.

9.

Rapoport, Amos. (1969). House Form and Culture. New York: Prentice-Hall Inc. Englewoods Cliffs, N.J.

10. Silas, Johan. (1985). Perumahan dan Permukiman (Buku 1 dan Buku 2). Surabaya: Jurusan Arsitektur FTSP, ITS. 11. ________. (1993). Housing Beyond Home: The Aspect of Resources and Sustainability. Surabaya: Pidato Pengukuhan Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.


148

12. Strong, M. Et all. (1996). The Local Agenda 21 Planning Guide; an Introduction to Sustainable Development Planning. The international Council for Local Enviromental Initiatives (ICLEI). Canada. 13. Turner, Bertha. (1988). Building Community. London: Building Community Books. 14. Turner, J. F. C. (1976). Housing by People, Marions Boyars. 15. Turner, J. F. C., (1972). Housing as a Verb, in Freedom to Build. Eds: Turner J. F. C., Fichter R., The Macmilian Company. 16. Watson, Donald., etc. (2001). Time Saver Standards for Urban Design. New York: McGraw-Hill. 17. Yudohusodo, Siswono. (1991). Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri. 18. Zahnd, Markus. (1999). Perancangan Kota Secara Terpadu (Integreted Urban Design). Yogyakarta: Kanisius.


149

SENARAI •

Fasilitas Sosial

: komponen yang menunjang lingkungan perumahan/ permukiman seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, belanja, kantor, dan sebagainya.

•

Gangguan Bencana

: meliputi banjir, kebakaran, gangguan alam lainnya.

•

Kepadatan

: tinggi, sedang, rendah sesuai struktur kota baik metropolitan, besar, sedang dan kecil.

•

Kualitas Bangunan

: kondisi fisik bangunan, gradasi dan penyebarannya.

•

Lingkungan Hunian

: bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

•

Perumahan

: kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum.

•

Permukiman

: bagian dari lingkungan hunian, terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

•

Permukiman Kumuh

: permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.


150

•

Pertumbuhan Penduduk: pertumbuhan yang dikaitkan dengan pertumbuhan alami (kematian, kelahiran) serta factor migrasi (mobilitas penduduk).

•

Prasarana

:

•

Rumah

: bangunan berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

•

Rumah Komersial

: rumah yang dibangun untuk tujuan mendapat keuntungan.

•

Rumah Swadaya

: rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

•

Rumah Umum

: rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

•

Rumah Khusus

: rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.

•

Rumah Negara

: rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri.

•

Sarana

: fasilitas lingkungan hunian berfungsi mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

•

Status Tanah

: status tanah milik, tanah sewa, hak guna, liar, dan sebagainya

•

Struktur Penduduk

: terkait menurut umur dan jenis kelamin.

•

kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, nyaman. Prasarana Lingkungan : komponen yang menunjang perumahan, a.l: jalan, saluran air limbah, saluran drainase, persampahan.


151

•

Teori

: prinsip & generalisasi antar hubungan, menyajikan pandangan yang jelas, utuh, dan sistematis dari masalah yang kompleks atau bidang tertentu.

•

Utilitas Umum

: komponen penunjang lingkungan permukiman sep: jaringan listrik, air bersih, telepon, gas.


152

BUKU AJAR SISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Recommend Documents