DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi kegiatan pendukung
6
Substansi Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perumahan
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pasal 19-55
Pasal 56-85
PELAKU
PERAN
SUMBER DANA
Pemerintah
• •
pembinaan tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah
Masyarakat
memberikan masukan melalui forum
APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah
7
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Perkotaan
Perdesaan
Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui : Pengembangan yang telah ada Pembangunan baru Pembangunan kembali
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN 6
PENGENDALIAN
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Pengawasan dan Pengendalian
PENCEGAHAN Pemberdayaan Masyarakat
Dilakukan atas kesesuaian terhadap : 1. Perizinan 2. Standar Teknis 3. Kelaikan Fungsi
Pemugaran
PENINGKATAN
PENETAPAN LOKASI Proses pendataan oleh Pemda dan Masyarakat
Peremajaan Pemukiman Kembali
PENGELOLAAN dilakukan untuk menjaga agar tdk kembali kumuh
diatur oleh Perda
9
Penyediaan Tanah Dilakukan melalui : a)pemberian hak atas tanah; b)konsolidasi tanah; c)peralihan atau pelepasan hak atas tanah; d)pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah BMN/D; e)pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau f)pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
11
10
Ketentuan Pidana Larangan terhadap: 1.
2.
3. 4.
Pejabat yang mengeluarkan ijin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang; Orang perorangan yang menolak/menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dgn kesepatan masyarakat; Badan Hukum yang mengalihfungsikan PSU diluar fungsinya; Badan Hukum yang menjual satuan permukiman tetapi belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian.
16
DASAR PEMBENTUKAN PP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun untuk melaksanakan ketentuan UU No.1/2011, sbb : Pasal
Amanat UU No.1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 27
Perencanaan dan Perancangan Perumahan
Pasal 31
Perencanaan PSU
Pasal 50 ayat (3)
Tata cara penghunian dengan sewa menyewa dan cara bukan sewa menyewa rumah
Pasal 53 ayat (3)
Pegendalian Perumahan
Pasal 55 ayat (6)
Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR
Pasal 58 ayat (4)
Arahan pengembangan kawasan permukiman
Pasal 84 ayat (7)
Tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman
Pasal 85 ayat (5)
Bentuk dan tata cara pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi
Pasal 90
Pemeliharaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman dan PSU
Pasal 93
Perbaikan umah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman dan PSU
Pasal 95 ayat (6)
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pasal 104
Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pasal 113
Konsolidasi Tanah
Pasal 150
Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif.
11
SISTEMATIKA PP No.14/2016
PENGERTIAN BAB I KETENTUAN UMUM
LINGKUP BAB II PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
BAB III PENYELENGGARAAN KAW. PERMUKIMAN PP No.14/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TUJUAN PEMBANGUNAN ARAHAN PENGEMBANGA PKP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN BAB IV PEMELIHARAAN & PERBAIKAN BAB V KETERPADUAN PSU PKP
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN PERBAIKAN
BAB VI PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS KUMUH
PENCEGAHAN
BAB VII KONSOLIDASI TANAH
PENINGKATAN KUALITAS
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
PERENCANAAN
PEMANFAATAN PENGENDALIAN KEMUDAHAN BAGI MBR
HAL-HAL PENTING DALAM PP 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan. Pentingnya keberadaan Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dilakukan dengan mengacu kepada RTRW (ps. 57) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dilakukan dengan mengacu kepada dokumen RKP (ps.8) Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berjenjang dari pusat hingga daerah Konsolidasi lahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Bantuan Kemudahan Pembangunan dan atau perolehan rumah bagi MBR
PERATURAN TURUNAN PP 14/2016 PP No.14/2016 Tentang Penyelenggaraan PKP
FAMILY TREE IMPLEMENTASI PP 14/2016 UU Penataan Ruang (UU No.26 Tahun 2007) 1. Perencanaan Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Ruang
Pemanfaatan Ruang/ Konstruksi Ruang
UU PKP (UU No.1 Tahun 2011)
PP PKP (PP No.14/2016)
Tujuan Penyelenggaraan PKP dalam PP 14/2016: a. ketertiban dalam penyelenggaraan PKP; b. kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan PKP; dan c. keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam penyelenggaraan PKP.
Perpres Jakstranas Antara Lain: 1. kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan 2. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Permen PUPR tentang RKP 1. Muatan Teknis RKP 2. Tata Cara Penyusunan RKP 3. Tata Cara Review & Amandemen RKP
Penetapan RKP oleh Bup/Wal 1. Jakstra pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman 2. Rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan 3. Rencana keterpaduan PSU 4. Indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman
Permen PUPR tentang RP3 1. Muatan Teknis RP3 2. Tata Cara Penyusunan RP3
Penetapan RP3 oleh Bup/Wal 1. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan 2. Rencana kebutuhan penyediaan rumah 3. Rencana keterpaduan PSU 4. Program pembangunan dan pemanfaatan
Permen PUPR tentang Keterpaduan Ketentuan Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Standar Teknis PSU Perumahan & Kaw. Permukiman 1. Komponen PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kriteria Teknis PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tugas dan Fungsi
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Permen PUPR No.15/PRT/M/2015)
Tugas :
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus. - Permukiman Kumuh - Kampung Nelayan
Fungsi: a.Penyusunan, penyiapan, pelaksanaan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan; b.Bimbingan teknis dan supervisi; c.Norma, standar, prosedur, dan kriteria; d.Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan e.Tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- Inkubasi Kota Baru
Perkotaan
- Kota Layak huni - KOTAKU
- Kws. Pusat Pertumbuhan . Agropolitan . Minapolitan - Desa Nelayan
- PISEW - Kws. Perbatasan
Perdesaan - Kws. Pulau Pulau Kecil Terluar
- Kws. Rawan Bencana - Kws. Permukiman pada daerah wisata(KSPN)
Khusus
16
Target Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019 TIPOLOGI Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Permukiman Khusus
TARGET SASARAN • Penurunan kumuh perkotaan menjadi 0 %; • Penataan 11 kawasan kampung nelayan; • Pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, & Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan; • Pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 Kelurahan; dan • Inkubasi 10 Kota Baru Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha Meningkatnya kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha • berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan • meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) • meningkatnya kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan dasar (31 pulau-pulau kecil terluar) • tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan permukiman dengan Indeks Risiko Bencana tinggi • meningkatnya kualitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 17 diantaranya melalui pembangunan kawasan permukiman
REALISASI DAN GAP CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA Dit. PKP TA. 2017 TARGET RENSTRA CK 2015-2019
REALISASI 2015-2016
RKA-KL 2017
SISA TARGET RENSTRA 2018-2019
10 NSPK
4 NSPK
2 NSPK
4 NSPK
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
507 Kab/Kota
507 Kab/Kota
507 Kab/Kota
507 Kab/Kota
Turbinwas PKP
Turbinwas PKP
Turbinwas PKP
Turbinwas PKP
38.431 Ha
5.603 Ha
1.161 Ha
31.667 Ha
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan
78.384 Ha
75.665 Ha
913 Ha
1.806 Ha
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan
Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan
3.099 Ha
704 Ha
1.216 Ha
1.179 Ha
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan khusus
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan khusus
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan khusus
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan khusus
11.067 Kelurahan
11.067 Kelurahan
11.067 Kelurahan
11.067 Kelurahan
Penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat
Penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat
Penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat
Penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat
10 Kota Perintisan inkubasi kota baru
2 Kota Perintisan inkubasi kota baru
3 Kota (Perencanaan) 2 Kota (Fisik lanjutan) Perintisan inkubasi kota baru
5 Kota Perintisan inkubasi kota baru
18 Kota, 12 Kws Perkotaan Metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan
-
-
Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak huni
Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak huni
18 Kota, 12 Kws Perkotaan Metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan
Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak huni
Fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan kota layak 18huni
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017
19
KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL TA.2017 KEGIATAN PERKOTAAN
PEKERJAAN Penataan PERMUKIMAN KUMUH Perkotaan menjadi 0%
Penataan 8 kawasan KAMPUNG NELAYAN (Pontianak, Tegal, Bengkulu, Indramayu, Banjarmasin, Jayapura, Makassar dan Semarang)
KETERANGAN
UPAYA PERCEPATAN
RPJMN
Percepatan dengan pendekatan beberapa kegiatan PKP (KOTAKU, dll)
Direktif Presiden
Pengkajian Untuk mempercepat dengan MYC dan selesai TA. 2018
RPJMN
Pengkajian Untuk mempercepat dengan MYC dan selesai TA. 2018
Mitra Kerja
Mempercepat penetapan SK Lokasi Sasaran
Direktif Presiden
Pengkajian Untuk mempercepat dengan MYC dan selesai TA. 2018
Direktif Presiden
Pengkajian Untuk mempercepat dengan MYC dan selesai TA. 2018
Pembangunan Infrastruktur Permukiman KOTA BARU di 2 Kota (Pontianak dan Tanjung Selor)
PERDESAAN
KHUSUS
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 400 Kecamatan
Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 KSPN (Wakatobi, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung dan Morotai) Pembangunan Kawasan Permukiman Perbatasan di 9 kawasan (Long Apari, Sebatik, Aruk, Entikong, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw)
20
21
Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan RPJPN 2005-2025
RPJPN 2025-2045
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI
KOTA BERKELANJUTAN 100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota
100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota
2015
2025
2035
2045
Path to the Future Cities
1
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni
2
Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana
3
Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing
22
23
Roadmap Pembangunan Kota Baru 2015-2019
Arahan Inkubasi Kota Baru
TA. 2016 1. Pontianak 2. Tanjung Selor
TA. 2017 1. Palembang 2. Manado 3. Makassar
24
25
26
PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104) PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Indikator Permukiman Kumuh
1
Kriteria Bangunan Gedung
2
Kriteria Jalan Lingkungan
3
Kriteria Penyediaan Air Minum
4
Kriteria Drainase Lingkungan
5
Kriteria Pengelolaan Air Limbah
6
Kriteria Pengelolaan Persampahan
7
Kriteria Pengamanan Kebakaran
8
Ruang Terbuka Publik
Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Perizinan
Pendampingan
Standar Teknis
Pelayanan Informasi
Kelaikan Fungsi
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1)
Penetapan Lokasi
2)
Pola Penanganan
a. Pemugaran b Peremajaan
c Pemukiman Kembali 3)
Pengelolaan
27
Tipologi
(Permen PU No.2 Tahun 2016 Pasal 13-14)
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh NO
TIPOLOGI
BATASAN
1
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3
4
5
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah
1
Permukiman Kumuh Atas Air Banjarmasin
3
2
Permukiman Kumuh Tepi Air Jakarta
Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4
Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta
5
Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi menurut bio-region. 28
Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.PENCEGAHAN (pasal 95) Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a.Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b.Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi 2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97) Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd : a.Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal.
b.Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun ilegal. c.Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal.
3.PENGELOLAAN Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah: Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
29
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TERIMA KASIH