BAB VI RENCANA RINCI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Pelaksanaan integrasi kebijakan sektoral dan daerah dijabarkan dalam rencana kerja berdasarkan lokasi, kegiatan yang dilakukan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber dana. Setiap tahap mulai dari tahap penetapan kebijakan, strategi, pengembangan wilayah, penetapan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melibatkan aspirasi, harapan dan partisipasi masyarakat. Secara rinci kegiatan indikatif yang direncakanan dalam upaya penanggulangan bencana tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dari tahun 2005 sampai dengan 2007 terdapat dalam Lampiran III. 6.1
BIDANG SOSIAL BUDAYA
(1) Sub Bidang Agama Untuk sub bidang agama akan dilakukan kegiatan pemulihan mental dan spiritual melalui bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada korban bencana alam. Selain itu, juga akan dilakukan kegiatan rehabilitasi/pembangunan sejumlah rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. (2) Sub Bidang Pendidikan Tujuan dari rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan adalah untuk membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan belajar sepanjang hayat, dan mengembangkan sistem pendidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Sasaran yang akan dicapai meliputi: 1. Berfungsinya kembali seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana; 2. Meningkatnya daya tampung dan daya jangkau pelayanan pendidikan untuk semua jenjang dan jalur pendidikan; 3. Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; 4. Tersedianya kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah; 5. Berfungsinya kembali manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tersedianya anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
VI - 1
Kegiatan pada tahap rehabilitasi ditujukan untuk memastikan berfungsinya kembali fasilitas pelayanan pendidikan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui rehabilitasi fasilitas pendidikan dan penyediaan materi belajar mengajar termasuk peralatan sekolah; Tahap rekonstruksi ditujukan untuk memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan pendidikan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih bermutu; pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal; pengembangan sistem informasi pendidikan yang berkesinambungan, serta penelitian dan pengembangan pendidikan. Dalam rangka menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan yang lebih merata, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Alor mencakup penambahan fasilitas pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Indikator keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan adalah: 1. Tahap Rehabilitasi (1) Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang rusak dapat berfungsi kembali (2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (3) Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. 2. Tahap Rekonstruksi (1) Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang rusak dapat berfungsi kembali (2) Warga belajar pendidikan keterampilan terserap oleh lapangan kerja. (3) Partisipasi pendidikan pada tiap jenjang pendidikan pada tahun 2007 lebih tinggi dari keadaan sebelum bencana. (4) Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. (5) Meningkatnya peran Dewan Pendidikan. (6) Tersusunnya sistem informasi pendidikan. (7) Meningkatnya minat baca masyarakat dan peserta didik. (3) Sub Bidang Kesehatan Tujuan umum rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akibat bencana alam. Tujuan khususnya adalah: (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk pengungsi; (2) mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular dan kekurangan gizi; dan (3) memulihkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
VI - 2
Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) seluruh anggota masyarakat dan korban di daerah bencana memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan; (2) seluruh sarana dan prasarana kesehatan di daerah bencana dapat berfungsi kembali; dan (3) seluruh lingkungan fisik dan non fisik tidak menjadi reservoir dan bebas dari resiko yang dapat menimbulkan penyakit. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahap rehabilitasi adalah mempertahankan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mendirikan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sementara, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin antara lain : pengobatan, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, perbaikan sanitasi lingkungan dan penyehatan air, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan promosi kesehatan. Sedangkan pada tahap rekonstruksi akan dilaksanakan revitalisasi puskesmas dan rumah sakit yang meliputi rehabilitasi dan pembangunan gedung, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya, serta operasionalisasi puskesmas. Rincian mengenai kebutuhan dana untuk rencana dan kegiatan bidang kesehatan dapat dilihat pada Lampiran III.
6.2
BIDANG EKONOMI
(1) Sub Bidang Ketenagakerjaan Untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran di Alor, dilaksanakan Program Padat Karya Produktif. Secara umum Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun perkotaan. Agar pelaksanaan Program Padat Karya Produktif dapat berjalan efektif diperlukan langkah-langkah berikut : 1. Memperkenalkan dan membuat standar/pola upah berdasarkan produktifitas kerja. Agar yang tertarik dengan pekerjaan padat karya ini para penganggur dengan tingkat pendapatan rendah, maka tingkat upah perlu dijaga agar jangan melampaui tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja. 2. Meningkatkan skala pekerjaan melalui kerjasama dengan Departemen/Dinas Pekerjaan Umum. Dana dari Depnakertrans yang jumlahnya tidak terlalu besar terutama digunakan sebagai motor/pancingan untuk menggerakan aktifitas masyarakat. 3. Pengembangan program pelatihan untuk memperkuat kemampuan pemerintah setempat. Pelatihan ini diperlukan untuk mengembangkan
VI - 3
kemampuan pemerintah daerah di dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan padat karya. 4. Mengadakan penilaian dan meningkatkan pelatihan dalam aspek manajerial dan finansial tentang pengelolaan proyek padat karya, khususnya bagi kontraktor berskala kecil. (2) Sub Bidang Koperasi dan UKM Untuk sub bidang koperasi dan UKM, salah satu usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kelompok sasaran dari Kelompok Usaha Kecil Menengah yaitu pengrajin tenun. (3) Sub Bidang Perdagangan (Pasar) Sedangkan pada bidang perdagangan (pasar) rencana kegiatan rekonstuksi dan rehabilitasi adalah membangun dan merehabilitasi kembali fasilitas pasar yang mengalami kerusakan diantaranya adalah Kabir di Kecamatan Pantar, Pokar di Kecamatan Alor Barat Laut, Maritaing di Kecamatan Alor Timur, dan Apui di Kecamatan Alor Selatan. (4) Sub Bidang Pertanian dan Perkebunan Pada sub bidang pertanian, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberdayaan kelompok tani. Untuk tahun 2005 terdapat 10 kelompok tani di Kabupaten Alor. Sedangkan pada sub bidang perkebunan, rencananya akan dilaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman perkebunan berlokasi di tiga wilayah kecamatan. Selain itu rencananya juga akan dilaksanakan kegiatan ketahanan pangan areal perkebunan di 3 kecamatan.
6.3
BIDANG INFRASTRUKTUR
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastrukur dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat dan wilayah Kabupaten Alor pasca gempa bumi akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2005 – 2007. Kegiatan tersebut diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp. 150,8 miliar. Informasi detail mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan dalam Lampiran III. Secara garis besar, rencana tersebut disampaikan di bawah ini. (1) Sub Bidang Transportasi Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi memerlukan biaya sebesar Rp. 48,09 miliar yang mencakup : (i) prasarana jalan; (ii) transportasi laut dan (iii) transportasi udara.
VI - 4
(i)
Prasarana Jalan. Di bidang prasarana jalan ruas jalan Kalabahi-Taramana-Lantoka-Maritaing masih memerlukan kegiatan perbaikan jalan, pengamanan longsoran tebing, perbaikan oprit dan abutmen jembatan. Disamping itu perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten dan pembangunan kembali jembatan yang masih terputus yang terdiri dari: Jembatan Moru, Kikilai dan Ilawe yang direncanakan akan diperbaiki pada tahun 2005. Pemerintah Daerah mengusulkan juga pengadaan alat berat untuk jalan agar dapat memperbaiki sendiri kerusakan apabila terjadi bencana alam di kemudian hari. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana jalan dan jembatan diperkirakan sebesar Rp.41,37 miliar.
(ii)
Transportasi Laut. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana pelabuhan laut Maritaing Kecamatan Alor Timur, diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp.2 miliar, yang akan digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan prasarana dan sarana pelabuhan.
(iii) Transportasi Udara. Kebutuhan kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi udara Alor diperkirakan mencapai Rp. 4,72 miliar, untuk rehabilitasi dan pemulihan bandara udara Mali. (2) Sub Bidang Energi dan Listrik Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk sub bidang energi dan listrik adalah merehabilitasi prasarana dan sarana kelistrikan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi, sementara untuk prasarana dan sarana bahan bakar minyak (BBM) tidak ada gangguan yang berarti. Terdapat sepuluh sub ranting PLN yang memerlukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain: Ranting Kalabahi, Sub Ranting Bukapiting, Sub Ranting Alor Kecil, Sub Ranting Adang , Sub Ranting Adang, kantor jaga Moru, Sub Ranting Kabir, Sub Ranting Nule, Sub Ranting Pura, Sub Ranting Baranusa, Sub Ranting Probur. Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana kelistrikan meliputi mesin pembangkit, gedung kantor pelayanan dan operasional PLN serta jaringan distribusi. Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana kelistrikan diperkirakan memerlukan dana sebesar Rp. 10,5 miliar, diluar biaya penggantian mesin pembangkit yang rencananya akan menggunakan anggaran PT. PLN. (3) Sub Bidang Meteorologi dan Geofisika Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang meteorologi dan geofisika mencakup pembangunan pos pengamat, pengadaan dan instalasi alat pencatat gempa bumi serta pembangunan sistem peringatan dini. Prasarana dan sarana tersebut sekaligus juga merupakan bagian dari jaringan pengamatan gempa bumi
VI - 5
nasional. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang meteorologi dan geofisika diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp. 1,24 miliar. (4) Sub Bidang Telekomunikasi Untuk infrastruktur pos dan telematika tidak dilaporkan adanya kerusakan yang berarti namun direncanakan pada tahun anggaran 2005 dilakukan pengadaan satu paket material dan rehabilitasi jaringan telepon di kota Kalabahi dan pengadaaan 10 unit Telepon Pasti. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 148 juta. Selain itu pada tahun 2006 direncanakan dilakukan kegiatan rehabilitasi peralatan dan penambahan sambungan rumah dengan biaya sebesar Rp. 2,5 miliar. Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang telekomunikasi diperkirakan mencapai Rp. 2,65 miliar. (5) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman mencakup: pembangunan/rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan, perencanaan dan supervisi permukiman dan penyediaan air minum bagi masyarakat. Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman mencapai Rp. 70,8 miliar. (i)
Perumahan Pada tahun anggaran 2005-2006 direncanakan akan dilakukan pemberian material stimulan kepada masyarakat untuk melengkapi dinding dan lantai pada 1.300 rumah yang telah dibangun pada tahun anggaran 2004 (Rp.2,5 juta per unit), pembangunan pondasi, struktur, dinding, lantai dan atap untuk 1.147 rumah yang mengalami rusak total namun belum diperbaiki pada tahun 2004 (Rp.12,5 juta per unit), rehabilitasi 5.579 unit rumah yang mengalami rusak berat (Rp.5 juta per unit) dan rehabilitasi 7.724 unit rumah yang mengalami rusak ringan (Rp.2,5 juta per unit). Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan sebesar Rp 65,1 miliar. Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan di Kabupaten Alor diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat setempat baik berupa dana (in-cash) maupun tenaga dan material (in-kind).
(ii)
Perencanaan dan Supervisi Permukiman Dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman akan dilakukan proses perencanaan dan supervisi pelaksanaan di lapangan. Kegiatan ini diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp.2,01 miliar.
VI - 6
(iii) Air Minum dan Sanitasi Pada tahun 2005 direncanakan akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana air minum perpipaan serta lima sumur bor yang telah dibangun oleh P2AT di Desa Petleng, Alor Besar, Alor Kecil, dan Desa Adang. Biaya yang diperlukan sebesar Rp.3,66 miliar. Biaya tersebut belum termasuk pembangunan bidang sanitasi masyarakat yang diharapkan akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Alor. (6) Sub Bidang Sumber Daya Air Prasarana dan sarana sumber daya air secara umum telah diperbaiki pada tahap rehabilitasi dan tanggap darurat tahun 2004 namun untuk tahun 2005 diusulkan pula pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air yang memerlukan perbaikan, antara lain: • • • • •
Rehabilitasi jaringan irigasi pada lima daerah irigasi yang meliputi: Daerah Irigasi Fanating, Kokar, Aimoli, Daro dan Bukapiting. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 4,85 miliar. Rehabilitasi embung irigasi Padang Panjang dan Tanglapui dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.3,15 miliar. Pembangunan prasarana pengendalian banjir di Sungai Lembur, Bukapiting dan Kikilai dengan biaya sebesar Rp.2,25 miliar Pembangunan prasarana pengamanan pantai di Teluk Mutiara dengan biaya sebesar Rp.1,65 miliar Pengeboran air tanah sebagai sumber air baku sebanyak 11 titik yang tersebar di Desa Kokar, Alor Besar, Alor Kecil, Kebun Kopi dan Petleng dengan biaya sebesar Rp.5,65 miliar.
Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sumber daya air diperkirakan mencapai Rp.17,55 miliar.
6.4
BIDANG PEMERINTAHAN
Tujuan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: (1) memperbaiki dan membangun infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik dan (2) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tanggap terhadap segala kondisi darurat (bencana alam dan bencana akibat ulah manusia) pada masa yang akan datang. Sasaran yang akan dicapai dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. Terlaksananya pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa, terutama jumlah sarana dan prasarana kantor pemerintah yang rusak.
VI - 7
2. Terbangunnya kantor pemerintah sesuai rencana masterplan rehabilitasi kantor dan rencana teknis pembangunan kantor. 3. Tersedianya perangkat aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten dalam tugasnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum, menjalankan pelayanan publik, serta tanggap dalam mitigasi bencana. Secara umum, program dan kegiatan yang akan ditempuh mencakup kurun waktu selama 3 (tiga) tahun yaitu 2005-2007 dan sejalan dengan pelaksanaan RPJM, Program-program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: 1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana. 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: 1. Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor 2. Pembangunan Kantor permanen 3. Penyediaan sarana dan prasarana kantor serta peralatan manajemen bencana. 3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan pokok yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan legislatif daerah dalam penyusunan keuangan daerah. Tabel 6.1 Rencana Produk Kelembagaan dan Institusi yang Berwenang No
1
2
3
Institusi yang Berwenang
Produk Rencana pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan rencana teknis (DED) bangunan kantor pemerintahan Rencana penguatan aparatur daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Rencana fasilitasi peningkatan kapasitas/kemampuan Pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencana
VI - 8
Depdagri (Leading) Dep. PU Depdagri, Bappenas
Depdagri
Mitra Kerja di Daerah Sekda (Leading) Bappeda, Dinas PU, Dinas terkait lainnya Sekda (Leading) Bappeda Sekda (Leading) Bappeda Satkorlak PBP
Untuk melaksanakan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang penyelenggaraan perbaikan pemerintahan, anggaran total yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.4,625 miliar. Secara detail, rincian kegiatan rencana produk yang akan dihasilkan serta kebutuhan biaya dapat dilihat pada Lampiran III.
6.5
BIDANG TATA RUANG
Untuk bidang tata ruang akan dilakukan studi analisis geologi tata lingkungan dalam rangka Revisi Tata Ruang Kawasan Kabupaten Alor dan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Kalabahi. Penyusunan revisi kedua rencana tata ruang ini akan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Rencana tata ruang tersebut akan dibuat dalam suatu peraturan daerah (Perda) dan setelah itu akan dilakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Alor dan berbagai elemen masyarakat. Perda khusus untuk rencana detail tata ruang Kota Kalabahi akan memuat kaidah-kaidah bangunan tahan gempa dan diharapkan revisi rencana tata ruang tersebut dapat digunakan sebagai pedoman umum dalam pembangunan di Kabupaten Alor. Sasaran keberhasilan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah diketahuinya informasi zonasi rawan gempa, tersedianya tata ruang wilayah Kabupaten Alor dan Kota Kalabahi, tertatanya kawasan pembangunan dan pemanfaatan fungsi ruang sesuai dengan arahan tata ruang Kabupaten/Provinsi maupun nasional. Sedangkan untuk penyusunan rencana tindak manajemen bencana wilayah Kabupaten Alor, beberapa kegiatan akan dilakukan yaitu penyusunan buku panduan manajemen bencana, penyusunan paket pelatihan kebencanaan dan pembuatan poster tentang cara-cara penyelamatan darurat dari bencana. Sasaran keberhasilan rencana ini adalah aparat maupun masyarakat tidak panik apabila gempa terjadi kembali dan pulihnya kondisi trauma akibat gempa-gempa yang lalu. Secara umum, program dan kegiatan yang akan ditempuh mencakup kurun waktu Tahun 2006 (Revisi Tata Ruang Kabupaten Alor dan Kota Kalabahi) dan Tahun 2007(Penyusunan Rencana Tindak Manajemen Bencana) dengan total perkiraan biaya sebesar Rp.3,5 miliar.
VI - 9
