Rapat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut Jakarta, 3 Mei 2005
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut dibentuk melalui Perppu No. 2 Tahun 2005 • Susunan organisasi dan tata kerja serta hak keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 34 Tahun 2005 • Susunan keanggotaan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ditetapkan melalui Keppres No. 63/M Tahun 2005
2
Kutipan Ketentuan Umum Perppu 2/2005 •
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
•
Dewan Pengarah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengarah, adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
•
Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
•
Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah pengelola dan penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana. 3
Kedudukan BRR Aceh-Nias • •
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : – Dewan Pengarah; – Dewan Pengawas; – Badan Pelaksana. Sumber: Perppu 2/2005 (Bab III Pasal 7) Perpes 34/2005 (Bab I, Pasal 1)
4
Susunan Dewan Pengarah •
Dewan Pengarah beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas: – – –
•
Anggota Dewan Pengarah terdiri dari unsur-unsur: – – – – –
• •
seorang Ketua merangkap anggota; seorang Sekretaris merangkap anggota; dan 15 (lima belas) anggota. Pemerintah Pusat; Pemerintahan Daerah; Pemuka Agama/Ulama dan Pemuka Adat; Tokoh Masyarakat; dan Akademisi.
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat.
Sumber: Perppu 1/2005 (Bab IV Pasal 9, 10, 11) 5
Komposisi Keanggotaan Dewan Pengarah • Anggota Dewan Pengarah dari Pemerintah Pusat berjumlah 6 orang: – – – – – –
Menko Polhukam (Ketua merangkap anggota) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas (Sekretaris merangkap anggota) Menko Perekonomian Menko Kesra Menteri Keuangan Menteri Pekerjaan Umum
• Anggota Dewan Pengarah dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 orang: – Ketua DPRD Provinsi NAD dan Kapolda Provinsi NAD – Gubernur Provinsi Sumut
• Anggota Dewan Pengarah dari unsur pemuka agama/ulama dan pemuka adat berjumlah 3 orang • Anggota Dewan Pengarah dari unsur tokoh masyarakat berjumlah 2 orang • Anggota Dewan Pengarah dari unsur akademisi berjumlah 3 orang Sumber: Perpres 34/2005 (Pasal 3) 6
Tugas dan Wewenang Dewan Pengarah •
Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
•
Dewan Pengarah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
•
Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengarah berwenang: –
– –
meminta penjelasan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu; dan/atau melakukan kerja sama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan.
Sumber: Perppu 2/2005 (Pasal 11)
7
Sekretariat Dewan Pengarah • Dalam rangka membantu kelancaran tugas, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengarah • Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah Sumber: Perpres 34/2005 (Pasal 5)
8
Tata Hubungan Kerja Dewan Pengarah • Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden • Dewan Pengarah berwenang meminta penjelasan kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Badan Pelaksana dapat berkonsultassi kepada Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu apabila diperlukan • Laporan-laporan yang disampaikan oleh Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, atau Badan Pelaksana kepada Presiden, ditembuskan kepada organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi lainnya • Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana melaksanakan Rapat Koordinasi secara berkala 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Sumber: Perpres 34/2005 (Bab II Pasal 13)
9
Struktur Organisasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penugasan Pelaporan Presiden Dewan Pengarah
Dewan Pengawas
Wakil Kepala
Kepala BAPEL Pengawasan/ Pemeriksaan Perwakilan Nias
Sekretariat
Keuangan
Komunikasi/ Hubungan Masyarakat Program tingkat Desa
Infrastruktur, Perumahan, Penataan Ruang
Perwakilan Jakarta
Perencanaan & Monitoring
Agama dan Sosial Budaya
Pendidikan & Kesehatan
Pengembangan Kelembagaan
Pengembangan Ekonomi & Usaha
10
Beberapa Hal yang Perlu Dipersiapkan oleh Dewan Pengarah • • • •
•
• •
Konsolidasi Internal Dewan Pengarah, dengan memperjelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dewan pengarah Dewan Pengarah perlu membentuk kelembagaan dan menetapkan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah Dewan Pengarah perlu menyusun suatu rencana dan agenda kerja, dikaitkan dengan rencana kerja yang disusun oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Untuk itu, Dewan Pengarah perlu melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana untuk penyusunan agenda dan rencana kerja mendesak khususnya untuk Tahun 2005 dan perencanaan tahun 2006 Dewan Pengarah perlu melakukan konsultasi dengan pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah serta dengan komunitas donor, dalam rangka memperoleh masukan dalam penyusunan dan pemantapan agenda dan rencana kerja Dewan Pengarah perlu melaporkan agenda kerjanya kepada Presiden dalam waktu dekat, untuk memperoleh arahan lebih lanjut Dewan Pengarah perlu menyiapkan rencana pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana dan agenda kerja yang telah disepakati 11
Agenda yang perlu disepakati oleh Dewan Pengarah • Perlu disepakati pertemuan secara berkala internal anggota Dewan Pengarah • Perlu disepakati pertemuan koordinasi secara berkala dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (6 bulan sekali atau bila diperlukan) • Perlu disepakati pertemuan konsultasi secara berkala dengan pihak terkait lainnya (sepeti dengan DPR, kementerian/lembaga di Pusat, Pemda Kabupaten/Kota, komunitas donor, LSM, dunia usaha) • Perlu disepakati jadual pelaporan berkala kepada Presiden (disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi) • Perlu disepakati mekanisme dan tata kerja antara anggota Dewan Pengarah dengan Sekretariat Dewan Pengarah, yang akan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengarah • Perlu disepakati rencana tindak lanjut secara mendesak program kegiatan Dewan Pengarah untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBN TA 2005 dan TA 2006 12
