INVENTARISASI PERMASALAHAN BAHAN PEMBAHASAN RAPAT ANGGOTA DEWAN PENGARAH BRR ACEH – NIAS JULI 2005 MENKO POLHUKAM (Masukan Bapak Totong Gunantika) No 1.
2.
ISU POKOK Aspek Keamanan Aparat keamanan terutama polisi, sulit melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap personil LSM/orang asing lainnya yang melalui darat
Aspek Informasi Masyarakat di Aceh relatif kurang mengetahui persis, apa yang sedang dilaksanakan oleh Bapel BRR Aceh-Nias
REKOMENDASI PEMBAHASAN
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
a. Ditjen imigrasi perlu lebih intensif melakukan pengaturan & koordinasi dengan Apkam dalam pengawasan orang asing, terutama yang lewat jalur darat.
a. Agar Bapel melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan Polda NAD. Serta agar Bapel mengingatkan pengurus/ personil LSM/ orang asing lainnya yang lewat darat ke Aceh, supaya melapor ke Apkam setempat untuk alasan keamanan.
b. Rancangan Perpres tentang pengaturan peran serta pihak asing, telah ada disetkab.
b. Agar rancangan Perpres tentang pengaturan peran serta pihak asing yang telah ada di setkab, dapat dipercepat prosesnya.
Ada masalah publikasi dan sosialisasi yang kurang memadai, sehingga masyarakat tidak tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh BRR Aceh-Nias
1
Agar Bapel lebih meningkatkan kegiatan publikasi dan sosialisasi, baik yang menyangkut aspek : kebijakan, perencanaan dan progres pelaksanaan kegiatan rehab dan rekons yang sudah dicapai dan sedang dilakukan oleh BRR Aceh-Nias
(Masukan Bp. Usman Hasan) No 1.
2.
ISU POKOK
REKOMENDASI PEMBAHASAN
Politik a. Penampungan dan Penyaluran orang-orang GAM yang telah mendapat amnesty.
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
a. mereka ditampung sebagai tenaga kerja diberbagai kegiatan R&R, sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. b. Dalam hal akomodasi, mereka yang ditempatkan dalam asrama, perlu dibaur dengan tenaga kerja lainnya, dari berbagai aliran politik dan ormas.
a. orang Eks GAM yang telah mendapat amnesty perlu ditampung dalam kegiatankegiatam R&R.
b. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
a. cegah jangan sampai dana dan atau proyek R&R dimanfaatkan oleh calon tertentu untuk kemenangannya.
a. agar Badan Pelaksana, senantiasa menjaga kenetralannya terhadap semua calon Kepala Daerah yang sedang bersaing.
c.
a. Perlu ada Program dan alokasi dana untuk revitalisasi dan pemberdayaan Pemerintah Daerah. b. Revitalisasi dan pemberdayaan Pemda dapat berupa pengadaan sarana/prasarana fisik, pengadaan peralatan dan logistik, serta pendidikan dan pelatihan SDM.
a. arahan dari Dewan Pengarah agar Badan Pelaksana memberikan perhatian serius terhadap Revitalisasi dan Pemberdayaan Pemerintahan Daerah.
a.
a. Dewan Pengarah perlu mengarahkan Badan Pelaksana agar dapat berperan aktif dalam proses rekonsiliasi.
Revitlisasi daerah.
dan
pemberdayaan
Pemerintah
Hukum a. Rekonsiliasi (ishlah) dengan orang-orang GAM.
Jika terjadi rekonsiliasi(ishlah), maka Badan Pelaksana, seyogyanya membantu secara aktif. b. Badan Pelaksana perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk acara-acara rekonsiliasi (bukan untuk kompensasi sebagai follow up dari rekonsiliasi)
2
3.
b. Penegakan Hukum
a.
Segera lakukan proses hukum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku terhadap semua pelanggaran hukum, terutama dalam bentuk KKN, baik dikalangan internal Badan Pelaksana/ BRR, maupun semua pihak yang terkait dengan Badan Pelaksana/ BRR. b. Bantu institusi penegakan hukum, agar dapat berfungsi berdaya dan lancar.
a. arahkan Badan Pelaksana agar tetap konsisten dan peka terhadap praktek pelanggaran hukum terutama KKN.
Keamanan. a. Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
a. Berkerjasama dan bantu pihak Kepolisian dalam rangka terciptanya rasa aman, dan ketertiban, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. b. Perlu antisipasi yang tepat dalam menghadapi peralihan aspek Kamtibmas, setelah tercapai kesepakatan damai antara RI-GAM di Helsingki
c.
b. Keamanan bagi proyek-proyek vital, dan strategis.
a. aspek keamanan melekat dari setiap proyek vitasl dan strategis, serta rawan dari gangguan kriminalitas, tetap penting dan menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana.
a. atahan kepada Badan Pelaksana agar tetap dan selalu waspada terhadap segala macam kemungkinan gangguan terhadap proyek vital dan strategis.
3
Arahan kepada Badan Pelaksana, agar segera menyesuaikan diri setelah tercapai kesepakatan damai antara RI-GAM
(Masukan Bp. Saroziduhu Zebua) No 1.
ISU POKOK
REKOMENDASI PEMBAHASAN
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
a.
Masa transisi sekarang ini setelah tanggap darurat, bagaimana Bapel menangani pengungsi karena meraka tidak punya rumah.
a.
Bapel perlu menangani pengungsi yang tidak punya rumah, dengan mendirikan rumah-rumah darurat sederhana.
a. Bapel perlu membuat rumahrumah daruruat sederhana bagi pengungsi yang tidak punya rumah.
b.
Pengungsi yang exodus keluar daerah Nias (Sumatera dan Jawa), sebagaimana Bapel menangani dan memulangkan mereka.
b.
Bapel perlu berupaya menangani dan memulangkan para pengungsi yang berada di luar NIAS dan mengalokasikan dana untuk kepulangan mereka.
b. Bapel perlu mempersiapkan desa untuk memulangkan para pengungsi yang exodus dari NIAS.
2.
Akurasi data akibat bencana berbeda-beda, sehingga bisa rencana tidak mengena sasaran.
3.
a. kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias perlu dinilai dengan benar (NEED ASSESMENT) kembali, agar rehabilitasi dan rekonstruksi betul-betul kebutuhan masyarakat dan bukan hanya keinginan pemerintah daerah.
Bapel perlu meneliti ulang data-data akibat bencana yang ada sekarang ini. a.
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi NIAS adalah betul-betul sebagai kebutuhan masyarakat.
4
Diharapkan data-data akibat bencana betul-betul akurat dan dapat dipercaya. a. perlu dilakukan NEED ASSESMENT rehabilitasi dan rekonstruksi NIAS.
MENTRI DALAM NEGERI (Masukan dari Bp. Sutrisno) No 1.
ISU POKOK Ketahanan Masyarakat
REKOMENDASI PEMBAHASAN Konflik yang berkepanjangan di wilayah Provinsi NAD, mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Timbulnya berbagai persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelesaian konflik Aceh.
a.
terdapat 5.266 PNS yang meninggal dan hilang akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Terdapat 5.000 pegawai honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun di wilayah Provinsi NAD. Pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal yang diakibatkan salah satunya karena kurangnya tenaga PNS.
a.
terdapat sejumlah luas tanah yang hilang akibat tsunami. Terdapat sejumlah permasalahan batas tanah yang hilang/tidak jelas akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Banyak tanda bukti kepemilikan tanah (sertifikat, girik, dsb) hilang akibat tsunami.
a.
a.
Huntara yang ada belum dapat menampung seluruh pengungsi.
a.
pemanfaatan Huntara secara Maksimal
b.
Masih terdapat beberapa Huntara yang
b.
segera penyelesaian pembayaran
a.
b.
2.
Sumber daya PNS di Provinsi NAD
a.
b.
c.
3.
Penanganan Batas tanah
a. b.
c.
4.
Pembangunan Huntara (Barak)
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
5
b.
b.
b.
penyelesaian segera konflik di Provinsi NAD secara menyeluruh dan bermartabat. Peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.
segera diisi formasi PNS yang meninggal dan hilang. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
BPN dan instansi terkait untuk segera melakukan pendataan dan penataan ulang. Perlu kearifan pemerintah dalam menangani masalah tanah hilang.
5.
Pembangunan Rumah penduduk atas inisiatif sendiri
a.
b.
6.
Administrasi Kependudukan
a.
b.
7.
Pemberdayaan Masyarakat Lokal
a.
b.
belum diselesaikan pembayaran kepada pihak ketiga (pemborong) terdapat pembangunan rumah penduduk tidak sesuai dengan blue print pembangunan rumah penduduk jauh dari tempat mencari kehidupan (Para nelayan jauh dari laut)
a.
b.
Terdapat sebagian penduduk kehilangan identitas akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Sebagian penduduk ex GAM tidak jelas identitas kependudukannya
a.
Masyarakat lokal merasa kurang dilibatkan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi NAD pasca bencana. Masyarakat belum sepenuhnya memahami isi blue print dan maksud serta tujuan keberadaan BRR.
a.
6
b.
b.
Huntara kepada pihak ketiga (pemborong) Penertiban pembangunan perumahan penduduk sesuai dengan “blue print” secara persuasif. Pembangunan rumah penduduk yang aman dari bencana dan nyaman untuk tempat tinggal. penerbitan Identitas Penduduk (KTP) pasca Darsip di NAD Perlu kepastian identitas diri bagi penduduk NAD ex GAM.
Perlu mengikutsertakan masyarakat local dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai situasi dan kondisi. Diperlukan sosialisasi Blue Print dan keberadaan BRR bagi masyarakat NAD.
MENKO KESRA (Masukan dari Bp. Djauhari Lubis) No
ISU POKOK
REKOMENDASI PEMBAHASAN
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
1.
Personil Pendukung BRR yang belum lengkap sehingga kegiatan belum optimal.
Kelengkapan Personil BRR
Melengkapi Personil BRR sesuai kompetensi
2.
Operasionalisasi, rehabiitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias terkendala dana pemerintah yang belum cair.
Percepatan pencairan pendanaan dari pemerintah untuk mendukung BRR
Mendesak DPR untuk segera menyetujui RAPBN/RAPBD
3.
Blue print (Master Plan) rehabilitasi dan rekonstruksi belum ditindak lanjuti oleh penyusun program kegiatan sektoral
Penyusunan Program dan kegiatan Rehabiilitasi dan Rekonstruksi sesuai Master Plan
Memfasilitasi BRR untuk koordinasi dengan Pemda, Dinas dan Instansi terkait agar menyusun program dan kegiatan secara detail.
4.
Mekanisme koodinasi antara BRR, LPND terkait di NAD dan Nias belum berjalan secara efektif.
Penyusunan mekanisme kerja BRR dan Instansi Pemerintah terkait di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/kota
Menyusun mekanisme kerja dan indikator kinerja
5.
Isu kristenisasi (Mahasiswa telah demo ke Pemda dan DPR)
Perlu diselidiki lagi misi dan program lapangan LSM yang diindikasikan punya “hidden agenda”.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka LSM/ Organisasi yang akan meresahkan ini harus tidak/ dilarang beroperasi di Aceh.
6.
Keterlambatan program yang telah direncanakan.
Perlu percepatan rencana
Perlu disusun kebijakan strategis mencakup Man, Money, Methode, Metherial, dan konteksitas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan BRR.
7
sesuai
dengan
POLDA NAD (Masukan dari Bp. Kombes Pol H Chafit, BA) No 1.
ISU POKOK
REKOMENDASI PEMBAHASAN
ASPEK KEAMANAN Banyak orang asing yang datang tidak melaporkan sehingga tidak tahu keberadaannya.
2.
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
ASPEK SOSIAL Keluhan masyarakat bahwa selokan air sungai saat ini belum dibersihkan. Dan mudah banyak masyarakat belum dibangun perumahan.
Ditjen Imigrasi perlu lebih intensif melakukan pengaturan dan koordinasi dengan APKAM dalam pengawasan orang asing.
Perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah dan berkoordinasi dengan Instansi yang terkait.
8
a.
agar Bapel dapat memberikan petunjuk atau arahan terhadap Imigrasi/ orang asing yang bekerja sama dengan instansinya selama di NAD.
b.
Bagi orang asing diwajibkan memakai ID CARD untuk lebih mudah mengetahui Identitas mereka.
a.
Dimohon kepada Bapel melakukan Koordinsi dengan instansi yang berwenang untuk segera menanggani masalah selokan air dan pembangunan perumahan yang layak huni.
b.
Untuk mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan genangan air dimohon kepada Bapel berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan hutan dan Dinas Pekerjaan Umum.
PROPINSI SUMATERA UTARA (Masukan dari Bp. Riadil Akhir Lubis) No 1
ISU POKOK Masih berbeda-bedanya atau belum terpadu dan terkoordinasinya data usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias dan Kab. Lainnya di Prop. Sumatera Utara yang diusul kan/dipedomani oleh Pemerintah Pusat, Prop. Kabupaten, LSM dan Negara/Lembaga Donor
REKOMENDASI PEMBAHASAN a. Perlu adanya koordinasi usulanm terpadu yang terperinci termasuk pembiayaan dan tanggung jawab pelaksanaan antar Pemerintah pusat, Prop/Kab, LSM, negara/Lembaga Donor dan antar Sektor/Bid.Pembangunan b. Masih diperlukannya tambahan usulan dan pe-nyesuaian secara terperinci usulan-usulan yang telah disampaikan sebelumnya kepada Pemerintah Pusat mengenai Rehabilitasi dan Rekon struksi NAD – Nias c.
2
Tidak diketahuinya perkembangan/Realisasi penanganan kerusakan kegiatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias Kab. Lainnya di Prop. Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh LSM, Negara/Lembaga Donor, Kab, Prop. Dan Pemerintah.
Usulan Definitif perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
Perlu adanya laporan terpadu realisasi penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias
9
USULAN KEPUTUSAN DEWAN a. Rapat koordinasi pembahasan usulan definitif secara terperinci termasuk pendanaan sektor anggung jawab pelaksanaan (yang ditangani BRR, Departemen Teknis, Prop/Kabupaten) b. Penetapan usulan definitif yang terperinci dimaksud adalah kegiatan Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD dan Nias
c.
Perlu penyesuaian-penyesuaian usulan definitif secara berkala sesuai dengan perkembangan/ kondisi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perlu disusun mekanisme pelaporan yang terpadu dalam pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
3
Kerusakan Bencana alam akibat Tsunami dan Gempa tanggal 28 Maret 2005 di Prop. Sumatera Utara tidak hanya menyebabkan kerusakan di Kab. Nias dan Nias Selatan tetapi juga menimbulkan kerusakan di Kab. Lainnya di Prop. Sumatera Utara yaitu : Tap.Utara, Tap.Tengah, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Madina, Dairi dan Sibolga.
Perlu adanya perhatian Dewan Pengarah untuk dicantumkan penambahan kerusakan pada Kab.lainnya di Prop. Sumatera Utara pada PP 30 Tahun 2005 dan lampirannya tentang rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Prop.Sumatera Utara
Perlu diikut sertakannya Kab. Lainnya di Prop. Sumatera Utara yang mengalami kerusakan akibat Tsunami dan Gempa 28 Maret 2005 pada rapat koordinasi pembahasan usulan definitif dan ditetapkan pada PP 30 Tahun 2005.
REKOMENDASI PEMBAHASAN
USULAN KEPUTUSAN DEWAN
CORE TEAM SET WANRAH No 1
ISU POKOK Kelembagaan a. Rancangan UU penetapan Perpu 2/2005 menjadi UU telah disampaikan kepada DPR
b. SK Pembentukan Sekretariat Dewan Pengarah telah diterbitkan, namun dukungan pendanaan dari Bapel belum diwujudkan
2
Tata Ruang dan Pertanahan a. Perubahan struktur ruang wilayah kab/kota yang terkena bencana memerlukan perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)
a. Pembahasan RUU pembentukan BRR perlu segera dilakukan
a. Merekomendasikan Bapel BRR sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU BRR dengan DPR-RI
b. Usulan pendanaan dan renumerasi Anggota Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah perlu segera ditindaklanjuti oleh Bapel untuk dapat segera dialokasikan guna mendukung kegiatan Dewan Pengarah
b. Menyampaikan surat dari Ketua Dewan Pengarah kepada Kepala Bapel untuk menyediakan alokasi pendanaan dan renumerasi bagi Anggota dan Sekretariat Dewan Pengarah
a. Perubahan rencana tata ruang wilayah perlu segera dilakukan, dengan menata kembali ruang wilayah, dan sekaligus menyesuaikan Perda (Qanun) RTRW
a. Revisi Qanun RTRW daerah bencana di Aceh dan Sumut perlu segera diselesaikan, melalui fasilitasi dari Bapel dan kementerian/lembaga terkait untuk menjadi dasar bagi rencana
10
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
3
b. Pemerintah daerah mengalami kesulitan bagi penyediaan tanah untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana
b. Pemerintah Pusat perlu memberikan bantuan bagi Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pembebasan tanah bagi lokasi permukiman dan infrastruktur lainnya
c.
c.
Penataan kembali hak atas tanah di lokasi bencana masih belum jelas, sehingga menghambat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan
Pendanaan & Persiapan Pelaksanaan a. Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah telah menyepakati untuk mengalokasikan dana Rp13,26 triliun untuk tahun 2005, yang dikoordinasikan pemanfaatannya oleh Bapel BRR
Rancangan Perpu Pertanahan paska bencana di Aceh perlu segera dirampungkan, sebagai dasar bagi penataan kembali pertanahan di Aceh
b. Diharapkan adanya dana APBN yang diperuntukan untuk pembebasan tanah
c.
Perpu Pertanahan perlu segera dirampungkan
a. Bapel diminta untuk dapat mempersiapkan daftar kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2005
a. Bapel diminta untuk dapat merinci seluruh kegiatan yang akan dimulai tahun 2005, termasuk alokasi pendanaannya, serta lembaga pelaksana yang ditunjuk
b. Prosedur pengadaan untuk kegiatan rehabrekons Aceh-Nias akan menerapkan pola khusus yang dipercepat
b. Rancangan prosedur pengadaan (procurement) yang dimodifikasi dari Keppres 80/2003 segera diselesaikan dan diterapkan dalam pelaksanaan tahun 2005
b. Menyampaikan surat kepada Kepala Bapel untuk segera menyelesaikan Perpres tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa khusus untuk BRR
c.
c.
c.
Untuk mengukur kesiapan awal mulainya kegiatan rehab-rekon, kondisi awal praimplementasi di lapangan perlu diketahui melalui kegiatan baseline survey
Kegiatan baseline survey perlu segera dilakukan Bappenas, dalam konteks tugas pemantauan dan pengendalian, sesuai Pasal 5 Perpres 30/2005
11
Pelaksanaan monev dalam rangka menilai kondisi awal perlu segera dilakukan, guna memberi masukan bagi BRR dan Pemda serta steholders terkait dalam pelaksanaan tahun 2005 dan perencanaan tahun 2006
4
Rekomendasi Tindak Lanjut • Dewan Pengarah perlu menindaklanjuti kesepakatan Sidang Kabinet Terbatas 5 Juli, terutama dalam memberikan arahan bagi Bapel untuk segera memulai pelaksanaan rehab dan rekons di lapangan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dengan pemanfaatan dana yang telah dialokasikan secara optimal, dihadapkan pada sisa waktu tahun 2005 •
Dewan Pengarah perlu memberikan arahan kepada Bapel untuk dapat dipenuhinya berbagai prasyarat untuk implementasi kegiatan rehab dan rekons di lapangan, seperti penyelesaian tata ruang dan masalah pertanahan, prosedur pengadaan, dan kesiapan Pemda dan K/L terkait selaku pelaksana
•
Dewan Pengarah, bersama Dewan Pengawas, perlu segera melakukan pertemuan khusus dengan Bapel di Banda Aceh, sekaligus melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kesiapan Pemda di dalam pelaksanaan kegiatan awal di tahun 2005
•
Untuk menilai kesiapan stakeholders dalam pelaksanaan awal tahun 2005, perlu dilakukan baseline survey pra-implementasi, guna menjadi masukan bagi BRR di dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien di tahun 2005 dan untuk perencanaan tahun 2006
12
