MOM Rapat Konsultasi Dengan Tim Pengarah Tempat: Hotel Cemara, Jkt Tgl. 22 Juli 2008
1. Deputy bidang polhukhankam (Bambang Sutedjo, MSc.) Isu-isu penting: 1. Isu ttg perencanaan pembangunan UU No.25 dan 17 ttg RPJP. Bagaimana pembangunan bidang SDM aparatur direncanakan tahun 2009 nanti. 2. Yang disiapkan oleh Tim kajian berupa shopping list yang nanti akan disajikan kepada presiden terpilih tahun 2010. Harapannya shopping list yang attainable (tidak terlalu ngawang2, tapi tidak terlalu rendah). 3. Upaya menjaring aspirasi diharapkan akan melibatkan semua stakeholder, tidak hanya pemerintah tetapi juga PT dan LSM. Sehingga prosesnya bersifat partisipatif. 4. Paling lambat Oktober 2009 sudah selesai dibuat shopping list tersebut untuk menjadi bahan RPJMN. 2. Direktorat Aparatur Negara (Dwi Atmaji, MSc). 1. Penjelasan kerangka acuan kerja kajian reformasi birokrasi. 2. Penjelasan kondisi existing dan ekspektasi ke depan. 3. Konseptualisasi: aparatur negara atau birokrasi? Perlu klarifikasi konseptual. 4. RPJM 2010-2014 beda dengan yg ada: akan memperhatikan budget constraint, implikasi kajian jg sudah mengindikasikan budget utk mengetahuai kegiatan, siapa pelaksananya dan indikator keberhasilan. 5. Kajian lieteratur: data sekunder dan informasi mengenai kinerja birokrasi saat ini, lesson learnt utk benchmarking, menyusun kerangka konseptual utk pembangunan birokrasi. Î data informasi perkembangan birokrasi, tinjauan konseptual, inventarisasi per UUan, best practices. 6. Seminar: pemetaan masalah. 7. FGD sekitar 11 Agustus. 8. Instansi pusat (paguyuban aparatur negara: LAN, BKN, BPKP, Bappenas). Pertanyaan: Siapa stakeholder lain yang perlu dilibatkan, mis DPR. Pemda dll. 3. BKN (Joko Afandi) 1. Yang pernah melakukan? Cakupan birokrasi kita di mana? Misalnya Polisi apakah masuk dalam birokrasi sipil? Persoalan hubungan antar lembaga juga menjadi isu. Rancunya urusan perbatasan yang dilakukan oleh Depdagri, Deplu. [yang dimaksud TNI dan POLRI tsb adalah pegawai sipil di situ]. 2. Cakupan aparatur? Apakah hanya PNS? Apakah aparatur secara keseluruhan. Proposal h.4 SDM aparatur apakah hanya PNS. Di UU 43 PNS ada tiga (PNS, TNI dan Polisi). Yang kedua diatur dengan UU tersendiri.
1
3. Masalah seminar BKN berbicara masalah kepegawaian, jika aparatur lebih luas dari PNS. Respon Deputi: 1. PNS, TNI dan POLRI bukan aparat pemerintah, tetapi aparat Negara. Sehingga semestinya tidak ada perbedaan antara PNS dg TNI dan POLRI. OKI, perlu dijadikan sebagai bagian dari kajian. Meskipun TNI dan Polri sudah melakukan reformasi internal. Di Pusat ada 78 KL di daerah ada 33 prov dan 465 kab/kota. 2. MA, DPR, BPK termasuk dalam lembaga negara dan harus masuk dalam kajian. 3. DPR, Menteri, Gubernur (political apointee) sehingga tidak termasuk dalam kajian. 4. Menurut Menkeu: Reformasi struktural lebih mudah dari reformasi kultural? 4. LAN 1. Reformasi birokrasi harus dikaitkan dengan hulu dari reformasi, yaitu adanya ‘perselingkuhan’ kebijakan: perbenturan antara sistem presidensial dan multi partai. 2. Instansi sektoral mendefinisikan reformasi birokrasi sendiri-sendiri, mis. Depkeu, MAP, dst. Sebagai akibat adanya konsesi2 yang diberikan sebelumnya. Instansi mana yang memiliki kewenangan untuk mengawal reformasi birokrasi. Mis Menpan, LAN atau yang lain. Akibat: kebijakan yang dikeluarkan sulit dipantau. Tidak ada peraturan pemerintah yang jelas dan tegas yang menunjuk instansi ini. 3. Instansi di bawah tidak dipaham ttg reformasi birokrasi. Mis. Pemerintahan desa dibuat untuk membuat RPJM-Des. (PP.17 ttg pemerintahan desa). Respon Deputi: 1. Birokrasi yang sekarang akibat warisan penjajahan Belanda yang tidak seperti Inggris mewariskan sistem yang baik dan tetap dilaksanakan sampai sekarang. 2. Tentang RPJM-Des adalah sesuatu yang ideal, akan tetapi implementasi perlu dipahami secara kontekstual. 3. Persoalan jumbuhnya antara multi partai dan presidensian: sudah dibentuk dewan pertimbangan presiden yang akan menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Prinsipnya reformasi memang harus mengikuti UU yang ada, termasuk UUD. 4. Mana yang berkompenten mengawal: mestinya Menpan, LAN akademisnya BKN lebih pada kepegawaiannya. 5. Di Menpan sdg membuat rencana Induk reformasi birokrasi. 5. Himawan Hariyoga (Direktur Otoda Bappenas) 1. Perlunya pelibatan Depdagri 2. Kajian lebih visioner, sementara ada constraint waktu. Apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang terbatas tersebut. Apakah tidak terlalu ambisius? Siasat: pada saat studi literatur perlu langsung diperkuat dengan keterlibatan para nara sumber, terutama mereka yang memiliki informasi penting. Perlu juga sebelum FGD sudah ada daftar permasalahan yang terstruktur. Strukturisasi masalah perlu ditekankan karena selama ini sudah banyak kajian tentang masalah birokrasi.
2
3. Hindari masalah yang sama: tidak cukup waktu untuk mengkaji rekomendasi yang diperlukan. 4. Nara sumber: budayawan, sosiolog, ahli hukum. 5. Lokasi konsultasi publik: Apa dasar pemilihan, apa tidak sebaiknya ditetapkan setelah kajian. Respon deputi: 1. Setuju Depdagri dilibatkan. 2. Untuk nara sumber perlu dibuatkan TOR. 3. Lokasi konsultasi publik: barat, tengah, timur. 6. Jaja Sukirman (Deputy Pengawasan BPKP), mewakili Binsar Sirait. 1. Evaluasi implementasi RPJM-N 2004-2009 seperti apa, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat rancangan kegiatan ke depan. Ketidakjelasan membuat sulit bagi BPKP untuk melakukan kegiatan pengawalan. Apalagi kajian sudah akan membuat analisis persoalan anggaran, sehingga juga perlu ada indikator kinerja. 2. Sekarang sudah ada reformasi birokrasi, apakah yang sudah dilakukan tersebut berhasil atau tidak sehingga dapat digunakan sebagai panduan. Barangkali perlu studi kasus? 3. Bagaimana solusi perampingan bagi orang-orang yang tidak tertampung di dalam job spesification? Saat ini belum ada pemutusan hubungan kerja dengan skema golden handsake. 4. Bagaimana pengatur hubungan hak kewajiban antara negara dengan masyarakat. 5. Sistem pengawan dan akuntabilitas, bagaimana dengan pembagian kerja. Ada RPP SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah: Irjen, BPKP dan inspektorat). Ada pembagian tugas yang jelas biar tidak tumpang tindih. Dipadukan dengan UU Siswarnas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara: wajar dengan pengecualian, disclaimer dan tidak wajar. Problem pada SDM. Bidang keuangan tidak dikelola oleh orang yang capable. Indikator good governance mestinya menggunakan WTP. Respon Deputi 1. Jawaban screening ada di Menpan. Bagaimana caranya: dididik, disalurkan jika terpaksa dikeluarkan. 2. UU 15/2006 ttg BPK. BPKP tidak masuk di dalam auditor internal. BPKP tidak akan dibubarkan, akan tetapi tetap akan dipakai sebagai auditor internal yang bersifat lintar sektoral. 3. Syarat pendidikan minimal mestinya harus ada. Job analisis: apa jabatan, pangkat, pendidikan dan keahlian yang diperlukan. Contoh pegawai honorer ada 20-30% yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Persoalannya adalah conflict of interest.
3
7. Asmawi Rewansyah (Deputy Bidang Ketatalaksanaan, Menpan) 1. Pegangan UU No.17 (pembangunan aparatur negara dilakukan….). Aktifitas melakukan reformasi birokrasi. apakah TNI/Polri masuk atau tidak? 2. RPJM yang dulu adalah penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa 3. Siapa yang bertanggung jawab reformasi bidang politik, hukum dst. Intinya memang reformasi birokrasi. 4. Inti reformasi birokrasi: good governance (the momment of truth). Siapa aparat terdepan: lurah atau camat? Dari aparat terdepan tsb akan dapat dilihat apakah sudah ada GG atau belum. Reformasi birokrasi: fokus dan lokus kemudian tahapan reformasi birokrasi (strategi reformasi). (1) public trust building; (2) empowering the people: ada dana 80T mengapa yang miskin makin banyak; (3) partisipasi masyarakat. Setelah itu: (1) diklat dan (2) etika. Apa foundasi dari reformasi birokrasi? Jika tidak maka reformasi akan dimulai dari nol lagi. Kementrian PAN sdh membuat Rencana Induk. Apakah perlu melanjutkan UU No.17. Dalam tataran ideal, sudah ada presiden terpilih agar visi dan misinya nyambung. 5. Fokus dan lokus: sistem atau manusia. Lebih baik manusia dulu? Bagaimana bisa dilakukan kalau masa jabatan hanya 5 tahun. Sistem? Undang-undang rumit karena dibuat berdasarkan sektor. Akibat terjadi tumpang-tindih, cth konsesi HPH. 6. Rencana reformasi birokrasi 56 T. tetapi perlu efisiensi dulu. Yang lain saat ini ingin mengikuti Depkeu? Bagaimana implikasi: jml pegawai di Depkeu hanya perlu separo. Bagaimana recruitment, saat ini DUK (daftar urut kedekatan). 7. Masalah keterbatasan keuangan negara. Lembaga ini yang harus direform yang pertama. 8. Hulu reformasi: recruitment yang dilakukan dengan baik. Mengapa Gorontalo dan Kepri dapat melakukan reformasi? Karena bisa merancang sejak awal. Persoalan bagi departemen yang lama yang mewarisi sistem dan SDM yang sudah tidak baik. Persoalan lain adalah intervensi politik. 9. Irjen tugasnya adalah quality assurance. Masalah: orang-orang yang bermasalah justru ditaruh di Irjen. 10. Manusia: harus dirubah mindset dan culture. 11. Kesepakatan: kembali ke UU 17(tujuan: spt dl UU aktivitas reformasi birokrasi), memetakan kondisi sekarang, paradigma melakukan perubahan pemerintahan yang otoriter menjadi demokrati dari sentralistis menjadi desentralistis. 12. Selesaikan urusan otonomi: Provinsi atau kabupaten. Tidak ada otonomi bertingkat. Top-down dan bottom-up ketemunya di provinsi. 13. Kewenangann otonomi sering disalahgunakan, ct: UU No.22/99 ttg PP 84, daerah membuat dinas kelembagaan yang berlebihan shg dana di daerah habis utk membiayai dinas2 tsb. 14. Delapan: RUU pelayanan publik, RUU administrasi pem negara (prinsip2 tata pemerintahan yang baik besicking), RUU kepeg. Negara (recruitment, pola karier, sistem penggajian, batas usia pensiun, besaran pensiun dan siapa yang membayar pensiun, dst.) RUU Kode etik penyelenggaraan negara, RUU Kementrian negara diharapkan selesai 2008.
4
15. Yang belum dilakukan sidak MA dan BPK. Di mana jual-beli perkara: lapangan golf, restoran, 16. Sistem pengawasan: di dalam UUD (disebut satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan keuangan). Pengawasan mestinya bersifat independent agar tidak dijadikan tameng. Pengawasan bersifat dekon bukan desen agar berani memeriksa. Antara pemerintah, BPK dan BPKP. BPKP adalah dirjen DJPKN. Dir Jendral Pengawasan Keuangan Negara (unit organik menteri keuangan). Tiba-tiba menjadi badan sehingga membingungkan. Menjadi Badan karena memeriksa tidak hanya pengeluaran tetapi juga pendapatan. Bagaimana melakukan reformasi untuk sistem pengawasan ini. Jika irjen tidak berfungsi maka ditutup saja dan diganti PT. 17. Reformasi, Menpan hanya membuat sistem (guidance) pelaksananya adalah PT. Dilakukan review berbagai kelemahan baru dilakukan treatment. Termasuk dalam menentukan indeks performance. Termasuk bagaimana core business dari lembaga yang dinilai. 18. Mana yang produktif: pegawai di bawah 1000, pengelola keuangan, penertiban aparatur dan penegakan hukum. Lembaga tersebut yang didahulukan utk dilakukan reformasi (di-assess) dengan sistem renumerasi dengan key leverage. 19. Piloting: camat2, misalnya dipilih 500 camat. Respon Deputi 1. Disepakati reformasi aparatur negara 2. Aparat terdepan siapa? 3. Apakah gubernur, bupati dst. Termasuk atau tidak. (tidak perlu ada dikhotomi politik dan administrasi. Bupati dan gubernur perlu di didik persoalan birokrasi). *****
5
