TAX UPDATES
Pencabutan Konseling PER-22/PJ/2015 tgl 28 Mei 2015 Kebijakan sehubungan dengan PMK-91/PMK.03/2015 SE NOMOR 53/PJ/2015 tgl 7 Juli 2015
Pasal 23 atas Jasa Lain PMK NOMOR 141/PMK.03/2015 tgl 24 Juli 2015 Tata Cara Pemotongan Pasal 21 PER NOMOR 32/PJ/2015 tgl 7 Agustus 2015 Pemungut Pasal 22 PER-31/PJ/2015 tgl 8 Agustus 2015 Pencabutan Verifikasi S-1649/PJ.04/2015 tgl 3 September 2015 Perbandingan Hutang dengan Modal - DER (Debt to equity ratio) PMK-169/PMK.10/2015 tgl 9 September 2015
PER-22/PJ/2015 TGL. 28 Mei 2015
Tentang Pencabutan Per-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Konseling
Rangkuman • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; • Mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.
Tahun Pembinaan
SE- 53/PJ/2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2015 DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK
1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi jajaran DJP termasuk KPPdalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan tahun 2015 yang dapat mendukung kebijakan tahun pembinaan Wajib Pajak; 2. Prioritas Pemeriksaan Khusus dalam tahun 2015: Pemeriksaan Khusus (Selain SPT LB) dalam tahun 2015 diprioritaskan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan yang telah dihimbau untuk memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 namun tidak memanfaatkan kebijakan tersebut;
5
3. Kebijakan Penerbitan Instruksi Pemeriksaan Khusus Baru: Wajib Pajak yang diterbitkan instruksi Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko secara manual dan hasil analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) adalah Wajib Pajak yang telah diberi kesempatan oleh Kepala KPP melalui surat himbauan agar memanfaatkan kebijakan tahun pembinaan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015, namun tidak memanfaatkan kebijakan tersebut.
.
6
4. Kebijakan Pemeriksaan atas Instruksi Pemeriksaan Khusus yang terbit sebelum Surat Edaran ini, namun Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak: » sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Kepala KPP diminta untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak tersebut agar memanfaatkan PMK-91/PMK.03/2015, melalui pemanggilan kepada Wajib Pajak ybs; » terhadap Wajib Pajak yang memenuhi panggilan dan memanfaatkan PMK-91/PMK.03/2015 diusulkan untuk dilakukan pembatalan instruksi pemeriksaan; » Hasil pemanggilan Wajib Pajak dan kesanggupan Wajib Pajak untuk memanfaatkan PMK-91/PMK.03/2015 dituangkan pada berita acara pemanggilan Wajib Pajak dan digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan pembatalan instruksi pemeriksaan; » terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi panggilan atau memenuhi panggilan tetapi tidak memanfaatkan PMK91/PMK.03/2015, maka instruksi pemeriksaan tetap dilanjutkan.
.
7
PMK- 141/PMK.03/2015 TENTANG
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
8
1. Jumlah Bruto atas Penghasilan dari Jasa: seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk : a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; (dibuktikan dgn kontrak kerja dan daftar pembayaran); b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dgn faktur pembelian barang atau material); c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dgn faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dgn faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga). Tidak berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering
2. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta: penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
9
3. Jasa Teknik: pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
4. Jasa Manajemen: pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
10
5. Jasa Konsultan: pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 11
17.
.
Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa hukum (new); Jasa arsitektur (new); Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape (new); Jasa perancang (design); Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi (new) dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi (new) dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (new)(outsourcing services) Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
12
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 19. Jasa mixing film; 20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder (New); 21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer (new), termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website (New); 23. Jasa internet termasuk sambungannya (New); 24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program (New) ; 25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara (New); 28. Jasa maklon; 29. Jasa penyelidikan dan keamanan; 30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; 32. Jasa pembasmian hama; 33. Jasa kebersihan atau cleaning service; 34. Jasa sedot septic tank (New);
13
35. Jasa pemeliharaan kolam (New); 36. Jasa katering atau tata boga; 37. Jasa freight forwarding (New); 38. Jasa logistik (New); 39. Jasa pengurusan dokumen (New); 40. Jasa pengepakan; 41. Jasa loading dan unloading (New); 42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis (New); 43. Jasa pengelolaan parkir (New); 44. Jasa penyondiran tanah (New); 45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan (New); 46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit (New); 47. Jasa pemeliharaan tanaman (New); 48. Jasa pemanenan (New); 49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan (New); 50. Jasa dekorasi (New); 51. Jasa pencetakan/penerbitan (New); 52. Jasa penerjemahan (New);
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan (New); 54. Jasa pelayanan kepelabuhanan (New); 55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa (New); 56. Jasa pengelolaan penitipan anak (New); 57. Jasa pelatihan dan/atau kursus (New); 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM (New); 59. Jasa sertifikasi (New); 60. Jasa survey (New); 61. Jasa tester (New), dan 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (New).
14
PER -32/PJ/2015
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
PPh Pasal 21: Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian Dikali 12
≤ 300.000
> 300.000
Dikurangi PTKP Setahun
Tidak Dipotong
Dikurangi 300.000
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5%
Dikenakan Tarif Ps 17
Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% 16
PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut: penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015; dan penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan Peraturan ini
17
Pasal 22
PER-31/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
No
1.
Awal – PER-57/PJ/2010 jo PER06/PJ/2013 Pemungut: • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang
• BUMN spt. PT Pertamina, PT PLN, PT PGN Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., PT Garuda Indonesia Tbk., PT Pembangunan Perumahan Tbk., PT Wijaya Karya Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan Bank-bank Badan Usaha Milik Negara
• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya • -
• 19
Revisi Cfm PER-31/PJ/2015
Pemungut: • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam • Seluruh BUMN dan BUMN yg melakukan restrukturisasi melalui pengalihan saham ke BUMN lain, serta badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya • Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan • Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri
S-1649/PJ.04/2015 Aturan Internal DJP terkait Pencabutan Verifikasi
1. Sengketa uji materiil yang diajukan oleh KADIN atas beberapa pasal dalam PP 74 Tahun 2011 dengan nomor perkara 73 P/HUM/2013 telah diputuskan dikabulkan oleh Majelis Hakim MA pada tanggal 30 Juni 2014 dan dikirimkan kepada para pihak pada tanggal 1 Juli 2015; 2. Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
21
.
22
3. DJP menyatakan pengganti verifikasi adalah sbb: Dalam rangka penerbitan NPWP secara jabatan adalah pemeriksaan tujuan lain Dalam rangka penghapusan NPWP baik secara jabatan maupun permohon WP adalah pemeriksaan rutin atau pemeriksaan tujuan lain Dalam rangka pengukuhan PKP secara jabatan adalah pemeriksaan tujuan lain Dalam rangka pencabutan Pengukuhan PKP baik secara jabatan maupun permohonan WP adalah pemeriksaan tujuan lain Verifikasi berdasarkan keterangan lain berupa data konkret adalah pemeriksaan khusus Dalam rangka penerbitan SKPKBT adalah pemeriksaan ulang;
4. Pada tanggal 30 September 2015 telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan aturan pelaksanaan terkait pencabutan verifikasi antara lain : PMK-182/PMK.03/2015 ttg Tata cara pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP PMK-183/PMK.03/2015 ttg tata cara penerbitan SKP & STP PMK-184/PMK.03/2015 ttg tata cara pemeriksaan PMK-185/PMK.03/2015 ttg tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PMK-186/PMK.03/2015 ttg tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga PMK-187/PMK.03/2015 ttg tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
23
.
DER
PMK- 169/PMK.10/2015 TENTANG PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
25
1.
Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1);
2.
Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan Modal ini adalah : » Wajib Pajak Bank, » Wajib Pajak Lembaga Pembiayaan, » Wajib Pajak Asuransi dan Reasuransi, » Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal, » Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri, » Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur;
3.
Saldo utang dimaksud adalah meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga;
4.
Saldo modal adalah meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa;
26
5.
Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana diatur, biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal;
6.
Biaya pinjaman sebagaimana dimaksud poin 3 adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi: » bunga pinjaman; » diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman; » biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings); » beban keuangan dalam sewa pembiayaan; » biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan » selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e;
7.
Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;
27
8.
Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman W ajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak;
9.
Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri, wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan, atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.
