KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013, TGL 18 FEBRUARI 2015.
Definisi Sumber Daya Air dalam Legislasi SDA Air
Sumber Daya Air
Sumber Air
Air Hujan Air Permukaan Air Tanah Air laut yg berada di darat
Daya Air
1 1
PENGELOLAAN AIR DAN RUANG DLM SIKLUS HIDROLOGI
Manaj. DTA
Manaj. JSA
Keterangan: DTA= Daerah Tangkapan Air, PA= Penggunaan Air, JSA= Jaringan Sumber Air
2 1
Lingkup PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Upaya Merencanakan
Melaksanakan
Memantau
Mengevaluasi
Penyelenggaraan KONSERVASI SDA 1.
TUJUAN:
2. 3.
Perlindungan dan pelestarian SA Pengawetan air Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA
PENDAYAGUNAAN SDA 1. 2. 3. 4. 5.
Penatagunaan Penyediaan Penggunaan Pengembangan Pengusahaan Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dg mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masy secara adil
DAL DAYA RUSAK AIR 1. 2. 3.
Pencegahan Penanggulangan Pemulihan
Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat kerusakan kualitas lingk. yg diakibatkan oleh daya rusak air
3 1
Wilayah Pengelolaan SDA yg menyeluruh dan terpadu Added challenge of climate change.
Prinsip yg hrs ditegakkan:
- Aquaculture
• Keadilan • Efisiensi • Keberlanjutan 4 1
Sejarah Legislasi Pengelolaan Sumber Daya Air
1936-1974
Algemeen Waterregle-ment Tahun 1936
Disentralisasi
1974-2004
2004 - 2015 UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan
sentralisasi
Disentralisasi
Putusan MK No.058-059-060-063/PUUII/2004 dan 008/PUU-III/2005
2015 UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
2015 - 2016 ●PP. No. 121 th 2015 ttg Pengusahaan SDA ●PP. No. 122 th 2015 ttg Sistim Penyediaan Air Minum ●15 Peraturan Menteri PUPR
sentralisasi
Disentralisasi
1. permohonan pengujian UU No.7/2004 tentang SDA baik formil maupun materiil harus ditolak; dan
Putusan MK No.85/PUU-XI/2013 (tgl 18 Februari 2015) 1. UU No.7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. mengingat Pasal 56 ayat (5) UU No. 24/2003, MK telah mengadili dg putusan: Menolak permohonan Para Pemohon.
2. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.
5 1
POSTUR UU YG MENGATUR AIR PASCA KEMERDEKAAN RI
UU NO. 11/ 1974 BAB I BAB II BAB III
PENGERTIAN FUNGSI HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG BAB IV PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS BAB V PEMBINAAN BAB VI PENGUSAHAAN BAB VII EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PERLINDUNGAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP Total = 17 Pasal
6 1
POSTUR UU YG MENGATUR AIR PASCA KEMERDEKAAN RI
UU NO. 7/ 2004 ttg SDA BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB III. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR BAB IV. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR BAB V. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR BAB VI. PERENCANAAN BAB VII. PELAKSANAAN KONSTRUKSI DAN O&P BAB VIII. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR BAB IX. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN BAB X. PEMBIAYAAN BAB XI. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT BAB XII. KOORDINASI BAB XIII. PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV. GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI BAB XV. PENYIDIKAN BAB XVI. KETENTUAN PIDANA BAB XVII. KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII. KETENTUAN PENUTUP
Total = 100 Pasal
7 1
Gugatan PP Muhammadiyah dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Materi Gugatan PP Muhammadiyah : 1. UU SDA mengandung muatan penguasaan dan monopoli SDA yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara 2. UU SDA mengandung muatan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial dan dapat menimbulkan konflik horizontal 3. UU SDA menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air 4. UU SDA bersifat diskriminatif 5. UU SDA dalam pelaksanaannya belum memenuhi Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005
Pasal – Pasal, Undang – Undang SDA yang di Uji Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92. total (14 Pasal).
8 1
Batu Uji Gugatan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 melalui pengujian Peraturan Pelaksana UU SDA, terutama PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. “Penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat” (Pasal 1 angka 9). Terhadap UU 7 tahun 2004 : Pengembangan SPAM tanggung jawab Pemerintah Pusat / daerah (Pasal 40 ayat (2)) Penyelenggara SPAM adalah BUMN dan/atau BUMD (Pasal 40 ayat (3))
Pendapat Penggugat : 1. 2. 3.
Penguasaan SDA diserahkan kepada swasta Akses masyarakat terhadap sumber air terbatas Pengelolaan SDA dilakukan secara komersial contoh: berkembangnya Air Minum Dalam Pengembangan SPAM oleh asing
Kemasan,
9 1
Pertimbangan Putusan MK 1. Pelaksanaan UU SDA telah ditafsirkan berbeda dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUUIII/2005 2. UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang Penguasaan Negara Atas Air 3. Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU SDA tidak memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air oleh negara.
10 1
6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air.; 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri ; 3. Kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia, 4. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai Negara, sehingga pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 5. Prioritas utama dalam pengusahaan atas air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan 6. Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, Pemerintah dapat memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. 11 1
Putusan Mahkamah Konstitusi
● Undang – Undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA bertentangan dengan UUD 1945, ● Undang – Undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dinyatakan tidak berlaku, ● Undang – Undang No. 11 tahun 1974 diberlakukan kembali.
12 1
Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU- XI/2013 tahun 2015
●PP. No. 121 th 2015 ttg Pengusahaan SDA ●PP. No. 122 th 2015 ttg Sistim Penyediaan Air Minum ●15 Peraturan Menteri PUPR
13 1
Sumber daya air terkelola secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan LH untuk kesejahteraan masyarakat Lembaga Pengelola SDA
Pengend Daya Rusak Air
Pendayagunaan SDA
Konservasi SDA
Kondisi Ideal Stuktur Bangunan Pengelolaan SDA
Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA
Peran Masyarakat Jaringan Terpadu Sistem Informasi Sumber Daya Air Tujuh Asas: Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan umum, Keterpaduan & keserasian , Keadilan, Kemandirian, Transparansi & akuntabel
14 1
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR harus dilaksanakan MENYELURUH, TERPADU, BERWAWASAN LH PENGELOLAAN LAHAN di DAERAH TANGKAPAN AIR (Watershed Management )
PENGELOLAAN JARINGAN SUMBER AIR (Water Conveyance Manag)
PENGELOLAAN PENGGUNAAN AIR (Water Use Management )
1. Perenc tata Ruang Wil 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Pengelolaan Kawasan Hutan 3. Rehab Lahan dan Konservasi Tanah 5. Pelestarian dan Pengelolaan Daerah Resapan Air
1. Pengelolaan Air Rendah (KERING) 2. Pengelolaan Air Tinggi (BANJIR) 3. Pengelolaan Kualitas Air pada Sumber Air 4. Pengelolaan Prasarana Sumber Daya Air 5. Pengelolaan Sumber Air dan Lingk di sekitar Sumber Air
1. Pengelolaan Sistem IRIGASI 2. Pengelolaan Sistem AIR MINUM DAN SANITASI 3. Penghematan Pengunaan Air 4. Pengelolaan Limbah CAIR dan Padat (sampah)
15 1
Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air
Undang-Undang Sumber Daya Air yang mempunyai ruang lingkup dan karakteristik sebagaimana di ilustrasikan dalam halaman 14 dan 15 tengah dalam persiapan perancangan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
16 1