DRAFT PER TGL 22 OKT 2008

DRAFT PER TGL 22 OKT 2008

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 37 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta;

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan teknis urusan pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 12. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 13. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 14. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 15. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 16. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendidikan dasar; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendidikan menengah; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pendidikan non formal dan informal; 19. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga; 20. menyelenggarakan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar dan menengah; 21. menyelenggarakan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal; 22. menyelenggarakan pengelolaan pembinaan pemuda, bina olahraga, sarana dan prasarana di bidang pemuda dan olahraga;

3

23. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga; 24. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga; 25. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga; 26. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 27. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 28. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 29. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 30. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 31. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 32. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 33. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 34. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 35. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 36. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 37. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 38. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 39. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 40. menetapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 41. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 42. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 43. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 44. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 45. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 46. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan umum, keuangan dan kepegawaian.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi suratmenyurat, kearsipan, program, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 6. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 8. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 9. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; 10. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; 11. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; 12. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 13. mengelola perencanaan dan program Dinas; 14. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 15. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 16. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; 17. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; 18. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

5

20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Subbagian Program dan Umum Pasal 4 (1)

Subbagian Program dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Umum mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Umum mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;

6

14. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 15. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 16. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 17. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 18. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 19. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum, perencanaan dan program kepada Atasan; 20. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program dan Umum; 21. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil;

7

7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas; 11. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 12. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 13. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas; 14. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas; 15. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas; 16. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; 17. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; 18. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 19. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; 20. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; 21. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 22. meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Dinas; 23. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; 24. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; 25. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 26. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Subbagian Kepegawaian Pasal 6 (1)

Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

8

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi kepegawaian Dinas; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); 4. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada Atasan; 5. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Kepegawaian; 6. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar Pasal 7 (1)

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar yang meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kurikulum dan kesiswaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan; dan

9

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pendidikan Dasar; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan dasar; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan pendidikan dasar; 5. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendidikan dasar; 6. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; 7. melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; 8. memantau pelaksanaan kurikulum nasional serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional pendidikan dasar; 9. melaksanakan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik; 10. melaksanakan pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 11. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 12. melaksanakan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 13. melaksanakan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 14. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar; 15. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar; 16. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar; 17. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 18. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 19. melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar; 20. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan dasar; 21. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan dasar; 22. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan dasar; 23. memfasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat pendidikan dasar; 24. melaksanakan akreditasi pendidikan dasar; 25. melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah; 26. melaksanakan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; 27. melaksanakan proses izin mutasi siswa satuan pendidikan dasar;

10

28. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dasar; 29. menyelenggarakan olimpiade olah raga dan seni siswa pada satuan pendidikan dasar; 30. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan remaja di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan dasar; 31. merencanakan, mengolah, dan melaporkan penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun; 32. melaksanakan pengelolaan penerimaan siswa baru (PSB); 33. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar; 34. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 35. melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 36. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 37. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 38. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 39. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 40. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan dasar; 41. menyiapkan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 42. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 43. melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 44. melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 45. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 46. memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 47. memfasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 48. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 49. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 50. memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; 51. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendidikan dasar kepada Atasan; 52. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendidikan Dasar; 53. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

11

54. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 55. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pasal 8 (1)

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan dasar.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan dasar; b. pelaksanaan urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan dasar; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan dasar; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan dasar; 3. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; 4. melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; 5. memantau pelaksanaan kurikulum nasional serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional pendidikan dasar; 6. melaksanakan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik; 7. melaksanakan pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 9. melaksanakan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 10. melaksanakan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan dasar; 11. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar; 12. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar; 13. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;

12

14. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 15. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 16. melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar; 17. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan dasar; 18. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan dasar; 19. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan dasar; 20. memfasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat pendidikan dasar; 21. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan dasar; 22. melaksanakan akreditasi pendidikan dasar; 23. melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah; 24. melaksanakan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; 25. melaksanakan proses izin mutasi siswa satuan pendidikan dasar; 26. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dasar; 27. menyelenggarakan olimpiade olah raga dan seni siswa pada satuan pendidikan dasar; 28. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan remaja di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan dasar; 29. merencanakan, mengolah, dan melaporkan penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun; 30. melaksanakan pengelolaan penerimaan siswa baru (PSB); 31. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan dasar kepada Atasan; 32. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 33. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 34. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 35. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 9 (1)

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar;

13

b. pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar; 3. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar; 4. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 6. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 7. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 8. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 9. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; 10. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan dasar; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan Pasal 10 (1)

Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar.

14

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar; b. pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar; 3. menyiapkan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 4. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 5. melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 6. melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 7. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang; 8. memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 9. memfasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 10. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 11. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar; 12. memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; 13. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan dasar kepada Atasan; 14. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan; 15. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

15

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pendidikan Menengah Pasal 11 (1)

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan menengah; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kurikulum dan kesiswaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pendidikan Menengah; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan menengah; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan pendidikan menengah; 5. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendidikan menengah; 6. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; 7. melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; 8. memantau pelaksanaan kurikulum nasional serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional pendidikan menengah; 9. melaksanakan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik; 10. melaksanakan pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 11. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 12. melaksanakan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 13. melaksanakan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 14. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan menengah;

16

15. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan menengah; 16. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah; 17. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 18. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 19. melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan menengah; 20. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan menengah; 21. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan menengah; 22. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan menengah; 23. memfasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat pendidikan menengah; 24. melaksanakan akreditasi pendidikan menengah; 25. melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah; 26. melaksanakan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; 27. melaksanakan proses izin mutasi siswa satuan pendidikan menengah; 28. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menengah; 29. menyelenggarakan olimpiade olah raga dan seni siswa pada satuan pendidikan menengah; 30. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan remaja di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan menengah; 31. melaksanakan pengelolaan penerimaan siswa baru (PSB); 32. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan menengah; 33. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 34. melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 35. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 36. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 37. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 38. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 39. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan menengah; 40. menyiapkan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah;

17

41. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 42. melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 43. melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 44. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 45. memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 46. memfasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 47. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 48. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 49. memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; 50. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendidikan menengah kepada Atasan; 51. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendidikan Menengah; 52. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 53. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 54. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pasal 12 (1)

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan menengah.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan menengah; b. pelaksanaan urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan menengah; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan menengah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

18

2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan menengah; 3. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; 4. melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; 5. memantau pelaksanaan kurikulum nasional serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional pendidikan menengah; 6. melaksanakan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik; 7. melaksanakan pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 9. melaksanakan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 10. melaksanakan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan menengah; 11. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan menengah; 12. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan menengah; 13. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah; 14. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 15. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 16. melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan menengah; 17. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan menengah; 18. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan menengah; 19. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan menengah; 20. memfasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat pendidikan menengah; 21. melaksanakan akreditasi pendidikan menengah; 22. melaksanakan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah; 23. melaksanakan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; 24. melaksanakan proses izin mutasi siswa satuan pendidikan menengah; 25. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menengah; 26. menyelenggarakan olimpiade olah raga dan seni siswa pada satuan pendidikan menengah; 27. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan remaja di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan menengah; 28. melaksanakan pengelolaan penerimaan siswa baru (PSB); 29. merencanakan, mengolah, dan melaporkan rintisan pendidikan 12 tahun;

19

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan di bidang pendidikan menengah kepada Atasan; 31. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 32. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 33. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 34. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 13 (1)

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan menengah.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan menengah; b. pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan menengah; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan menengah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan menengah; 3. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan menengah; 4. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 6. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 7. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 8. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah;

20

9. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah; 10. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan menengah; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan menengah kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan Pasal 14 (1)

Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan menengah.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan menengah; b. pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan menengah; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan menengah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan menengah; 3. menyiapkan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah;

21

4. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 5. melaksanakan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 6. melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 7. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 8. memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 9. memfasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 10. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 11. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; 12. memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; 13. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang pendidikan menengah kepada Atasan; 14. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelembagaan; 15. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Pasal 15 (1)

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan non formal dan informal.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan non formal dan informal; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan non formal dan informal; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan, serta sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pendidikan non formal dan informal yang meliputi pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan, serta sarana dan prasarana; 4. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan non formal dan informal; 5. memfasilitasi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 6. memfasilitasi pembiayaan penjaminan mutu pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 7. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 8. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 9. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 10. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 11. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 12. melaksanakan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 13. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 14. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 15. melaksanakan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kesetaraan; 16. memfasilitasi bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 17. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 18. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 19. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 20. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 21. menyusun standar, pedoman dan prosedur pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 22. melaksanakan bimbingan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

23

23. melaksanakan pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 24. melaksanakan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan kursus; 25. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan non formal dan informal; 26. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 27. melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 28. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 29. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 30. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 31. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 32. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 33. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendidikan non formal dan informal kepada Atasan; 34. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; 35. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 36. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 37. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Pasal 16 (1)

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; b. pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan;

24

c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 3. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan non formal dan informal; 4. memfasilitasi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan; 5. memfasilitasi pembiayaan penjaminan mutu pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 6. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 7. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 8. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 9. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 10. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 11. melaksanakan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 12. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 13. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 14. melaksanakan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kesetaraan; 15. memfasilitasi bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 16. melaksanakan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 17. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 18. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan; 19. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan;

25

20. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, anak usia dini dan kesetaraan kepada Atasan; 21. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan; 22. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 23. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Kursus dan Kelembagaan Pasal 17 (1)

Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kursus dan kelembagaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kursus dan kelembagaan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kursus dan kelembagaan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kursus dan kelembagaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kursus dan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kursus dan kelembagaan; 3. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 4. menyusun standar, pedoman dan prosedur pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 5. melaksanakan bimbingan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 6. melaksanakan pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 7. melaksanakan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan kursus; 8. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kursus dan kelembagaan kepada Atasan;

26

9. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kursus dan Kelembagaan; 10. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 18 (1)

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal; b. pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal; 3. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan non formal dan informal; 4. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. melaksanakan pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 6. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 7. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 8. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal;

27

9. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 10. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan non formal dan informal; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan non formal dan informal kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pemuda dan Olahraga Pasal 19 (1)

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan pemuda, bina keolahragaan, sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pemuda dan Olahraga; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga yang meliputi pembinaan pemuda, bina keolahragaan, sarana dan prasarana; 4. memfasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan; 5. melaksanakan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ); 6. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan organisasi dan kegiatan kepemudaan; 7. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan;

28

8. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kepemudaan; 9. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme dan ilmu pengetahuan kepemudaan; 10. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kapasitas lembaga kepemudaan; 11. melaksanakan koordinasi peningkatan peran dan kreativitas organisasi kepemudaan; 12. memfasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; 13. melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemantauan evaluasi pendidikan dan pelatihan kepemudaan; 14. menyusun rumusan kebijakan fasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan; 15. menyusun rumusan kebijakan sistem penganugerahan prestasi organisasi kepemudaan; 16. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dukungan aktivitas kepemudaan; 17. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi keolahragaan; 18. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan keolahragaan; 19. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; 20. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; 21. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; 22. melaksanakan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keolahragaan; 23. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; 24. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga; 25. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; 26. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana olahraga; 27. menyusun rumusan kebijakan dukungan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan dan olahraga; 28. melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 29. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 30. melaksanaan usulan dan rencana kebutuhan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 31. melaksanakan dan pengembangan IPTEK di bidang pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 32. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 33. melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 34. melaksanakan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 35. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

29

36. melaksanakan penyusunan kriteria pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 37. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemuda dan olahraga kepada Atasan; 38. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemuda dan Olahraga; 39. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 40. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 41. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Pembinaan Pemuda Pasal 20 (1)

Seksi Pembinaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan; 3. memfasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan; 4. melaksanakan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ); 5. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan organisasi dan kegiatan kepemudaan; 6. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan; 7. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kepemudaan; 8. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme dan ilmu pengetahuan kepemudaan; 9. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kapasitas lembaga kepemudaan;

30

10. melaksanakan koordinasi peningkatan peran dan kreativitas organisasi kepemudaan; 11. memfasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; 12. melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemantauan evaluasi pendidikan dan pelatihan kepemudaan; 13. menyusun rumusan kebijakan fasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan; 14. menyusun rumusan kebijakan sistem penganugerahan prestasi organisasi kepemudaan; 15. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dukungan aktivitas kepemudaan; 16. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan kepada Atasan; 17. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pembinaan Pemuda; 18. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Bina Keolahragaan Pasal 21 (1)

Seksi Bina Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Keolahragaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Keolahragaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan; 3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi keolahragaan; 4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan keolahragaan;

31

5. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; 6. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; 7. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; 8. melaksanakan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keolahragaan; 9. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; 10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga; 11. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; 12. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana olahraga; 13. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan kepada Atasan; 14. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Bina Keolahragaan; 15. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 22 (1)

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga; 3. menyusun rumusan kebijakan dukungan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan dan olahraga;

32

4. melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 5. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 6. melaksanaan usulan dan rencana kebutuhan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 7. melaksanakan dan pengembangan IPTEK di bidang pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 8. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 9. melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 10. melaksanakan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 11. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 12. melaksanakan penyusunan kriteria pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; 13. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga kepada Atasan; 14. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana; 15. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III TATA KERJA Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 24 (1) (2)

Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

33

Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) (2)

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

34