DRAFT PER TGL 17 OKT 2008
BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 49 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta;
BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dalam lingkup kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dalam lingkup Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Pendataan dan Pembinaan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta Pemadam Kebakaran; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategi dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis urusan kebersihan, pertamanan yang meliputi bidang pengelolaan sampah, bidang pendataan dan pembinaan, bidang pertamanan dan penerangan jalan umum serta bidang pemadam kebakaran; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; 12. mengelola perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebersihan, dan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang meliputi Bidang Pengelolaan Sampah, Pendataan dan Pembinaan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta Pemadam Kebakaran; 13. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; 14. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; 15. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 16. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan sampah; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pertamanan dan penerangan jalan umum; 19. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 20. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pendataan dan pembinaan;
3
21. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pelayanan penyedotan tinja; 22. menyelenggarakan pendataan, penerimaan retribusi, pembinaan dan penyuluhan; 23. menyelenggarakan pertamanan, pemakaman, pengelolaan PJU, dan pengawasan reklame; 24. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan/rescue; 25. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah, pendataan dan pembinaan, pertamanan dan penerangan jalan umum, dan pemadam kebakaran; 26. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pengelolaan sampah, pendataan dan pembinaan, pertamanan dan penerangan jalan umum, dan pemadam kebakaran; 27. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, pendataan dan pembinaan, pertamanan dan penerangan jalan umum, dan pemadam kebakaran; 28. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 29. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 30. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 31. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 32. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 33. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 34. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 35. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 36. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 37. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 38. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 39. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 40. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 41. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 42. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 43. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 44. menetapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 45. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 46. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 47. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
4
48. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 49. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 50. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan program; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 6. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 8. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 9. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; 10. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; 11. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; 12. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 13. mengelola perencanaan dan program Dinas; 14. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 15. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
5
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Subbagian Program Pasal 4 (1)
Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; c. pelaksanaan pemantauan kegiatan Dinas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan program kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 4. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 5. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 6. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 7. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 8. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program;
6
11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas; 11. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 12. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 13. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas;
7
14. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas; 15. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas; 16. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; 17. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; 18. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 19. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; 20. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; 21. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 22. meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Dinas; 23. mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 24. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; 25. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; 26. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 14. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); 15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian kepada Atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
Bagian Ketiga Bidang Pengelolaan Sampah Pasal 7 (1)
Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian persampahan, pengangkutan sampah serta pelayanan penyedotan tinja.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang persampahan, angkutan persampahan dan penyedotan tinja; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas – tugas internal di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan sampah; 4. melaksanakan kebersihan dan pengerukan saluran dan drainase dalam Kota; 5. melaksanakan pemeliharaan dan pengecatan kanstin jalan; 6. melaksanakan penimbunan dan pemusnahan sampah di lokasi Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS); 7. melaksanakan sistem pengelolaan sampah (Controll Landfil) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); 8. menyelenggarakan program penangangan sampah melalui proses 3R (Reduce = Mengurangi, Reuse = Memanfaatkan, Recycle = Daur Ulang); 9. melaksanakan pemanfaatan sampah di Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) melalui pengomposan , briket sampah dan daur ulang; 10. melaksanakan pemantauan kegiatan penyapuan dan pengangkutan sampah; 11. melaksanakan pengecekan kondisi sarana prasarana pengangkutan sampah ( Kondisi Kendaraan, Alat Berat dan Kontainer ); 12. melaksanakan penyapuan dan pengumpulan sampah ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS); 13. melaksanakan kebersihan lingkungan, pemukiman dan jalan; 14. menyiapkan dan mengendalikan operasional Kendaraan Pengangkut Sampah; 15. menyusun dan menyiapkan rute dan jalur pengangkutan sampah; 16. mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS ) ke Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS); 17. melaksanakan pemantauan kegiatan penyapuan dan pengangkutan sampah;
10
18. menyusun dan merencanakan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara ( TPSS ) dan Landasan Kontainer; 19. melaksanakan pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Landasan Kontainer; 20. melaksanakan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS ) dan Landasan Kontainer; 21. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan penyedotan tinja; 22. melaksanakan pencatatan administrasi atas pelayanan penyedotan tinja; 23. melaksanakan pembuangan hasil penyedotan tinja ke lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja ( IPLT ); 24. melaksanakan pengolahan penyedotan tinja di lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja ( IPLT ); 25. melaksanakan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); 26. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan sampah kepada Atasan; 27. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sampah; 28. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 29. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 1 Seksi Persampahan Pasal 8 (1)
Seksi Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebersihan saluran dan drainase, pemeliharaan kanstin jalan, penimbunan, pemusnahan, sistem pengolahan, pemanfaatan sampah di Tempat Pengolahan Akhir.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Persampahan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan persampahan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan kebersihan saluran dan drainase, pemeliharaan kanstin jalan, penimbunan, pemusnahan, sistem pengolahan, pemanfaatan sampah di Tempat Pengolahan Akhir; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan persampahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Persampahan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Persampahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melaksanakan kebersihan dan pengerukan saluran dan drainase dalam Kota; 3. melaksanakan pemeliharaan dan pengecatan kanstin jalan;
11
4. melaksanakan penimbunan dan pemusnahan sampah di lokasi Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS); 5. melaksanakan sistem pengelolaan sampah (Controll Landfil) di Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS); 6. menyelenggarakan program pengurangan sampah melalui proses 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ); 7. melaksanakan pemanfaatan sampah di Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) melalui pengomposan , briket sampah dan daur ulang; 8. melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir Sampah ( TPAS ); 9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan Tempat Pengolahan Akhir Sampah ( TPAS ) setiap 6 (enam) bulan sekali; 10. melaporkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPAS) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi / OPD terkait; 11. melaksanakan pengecekan kondisi sarana prasarana pengolahan sampah (Kondisi Kendaraan, Alat Berat, Alat Komposter dan Alat Pengolahan Briket); 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan persampahan kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Persampahan; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Angkutan Persampahan Pasal 9 (1)
Seksi Angkutan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas pokok pelaksanakan penyapuan dan pengumpulan sampah, kebersihan lingkungan, permukiman dan jalan, penyiapan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah dan pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir Sampah ( TPAS ).
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Angkutan Persampahan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan angkutan persampahan; b. pelaksanaan urusan penyapuan dan pengumpulan sampah, kebersihan lingkungan, permukiman dan jalan, penyiapan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah dan pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir Sampah ( TPAS ); c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan angkutan persampahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan Persampahan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Angkutan Persampahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengawasi pelaksanakan penyapuan dan pengumpulan sampah ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS); 3. melaksanakan kebersihan lingkungan, pemukiman dan jalan; 4. menyiapkan dan mengendalikan operasional Kendaraan Pengangkut Sampah; 5. menyusun dan menyiapkan rute dan jalur pengangkutan sampah; 6. Mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS ) ke Tempat Pengolahan Akhir Sampah ( TPAS ); 7. melaksanakan pemantauan kegiatan penyapuan dan pengangkutan sampah; 8. melaksanakan pengecekan kondisi sarana prasarana pengangkutan sampah ( Kondisi Kendaraan dan Kontainer ); 9. menyusun dan merencanakan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara ( TPSS ) dan Landasan Kontainer; 10. melaksanakan pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Landasan Kontainer; 11. melaksanakan pemeliharaan Tempat Penampungan Sampah Sementara ( TPSS ) dan Landasan Kontainer; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan angkutan persampahan kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Seksi Angkutan Persampahan; 14. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 3 Seksi Penyedotan Tinja Pasal 10 (1)
Seksi Penyedotan Tinja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas pokok pelaksanakan pelayanan penyedotan tinja, menyiapkan dan mengendalikan operasional Kendaraan Sedot Tinja.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penyedotan Tinja mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan penyedotan tinja; b. pelaksanaan urusan pelayanan penyedotan tinja, menyiapkan dan mengendalikan operasional Kendaraan Sedot Tinja; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan penyedotan tinja; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyedotan Tinja mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyedotan Tinja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan penyedotan tinja; 3. melaksanakan pencatatan administrasi atas pelayanan penyedotan tinja; 4. melaksanakan pembuangan hasil penyedotan tinja ke lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja ( IPLT ); 5. melaksanakan pengolahan penyedotan tinja di lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja ( IPLT ); 6. melaksanakan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); 7. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penyedotan tinja kepada Atasan; 8. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Seksi Penyedotan Tinja; 9. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Bagian Keempat Bidang Pendataan dan Pembinaan Pasal 11 (1).
Bidang Pendataan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok perumusan dan penyusunan program pendataan dan pembinaan potensi Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran.
(2).
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud ayat (1), Bidang Pendataan dan Pembinaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pembinaan potensi Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendataan dan pembinaan potensi Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penerimaan retribusi, pembinaan dan penyuluhan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3).
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendataan dan Pembinaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendataan dan Pembinaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melakukan pengolahan data Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam kebakaran;
14
3. melakukan pembinaan kelompok pemberdayaan masyarakat di Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran; 4. melaksanakan monitoring penerimaan dan penyetoran jasa retribusi Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja dan Pencegahan Kebakaran, serta pendapatan lainnya; 5. melaksanakan upaya penggalian potensi retribusi Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja, Pencegahan Kebakaran serta potensi lainnya; 6. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendataan dan pembinaan kepada Atasan; 7. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendataan dan Pembinaan; 8. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 1 Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi Pasal 12 (1).
Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pembinaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU, Pemadam Kebakaran, serta pengawasan retribusi jasa Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja dan Pencegahan Kebakaran.
(2).
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pendataan dan penerimaan retribusi; b. pelaksanaan urusan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU, Pemadam Kebakaran, serta pengawasan retribusi jasa Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja dan Pencegahan Kebakaran; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pendataan dan penerimaan retribusi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3).
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi pedoman pelaksanaan tugas; 2. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis cara pengumpulan dan penyusunan data Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi; 3. membuat dan memvisualisasikan data Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi; 4. menyiapkan karcis retribusi jasa Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja, Pencegahan Kebakaran serta retribusi jasa lainnya;
15
5. mengawasi penerimaan dan penyetoran retribusi jasa Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja, Pencegahan Kebakaran; 6. melaksanakan upaya penggalian potensi retribusi Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja, Pencegahan Kebakaran serta potensi lainnya; 7. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendataan dan penerimaan retribusi kepada Atasan; 8. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi; 9. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4).
Seksi Pendataan dan Penerimaan Retribusi dibantu oleh Pelaksana Khusus Penerima dan Penyetor Retribusi jasa Pengelolaan Sampah, Penyedotan Tinja, Pencegahan Kebakaran.
Paragraf 2 Seksi Pembinan dan Penyuluhan Pasal 13 (1).
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pembinaan yang mempunyai tugas pokok penyusunan program sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, penyiapan bahan, sarana dan prasarana pembinaan dan penyuluhan.
(2).
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pembinaan dan penyuluhan; b. pelaksanaan urusan penyusunan program sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, penyiapan bahan, sarana dan prasarana pembinaan dan penyuluhan; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pembinaan dan penyuluhan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3).
Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pedoman pelaksanaan tugas; 2. melakukan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat peduli Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran; 3. melaksanakan penyuluhan di lembaga-lembaga pendidikan, Instansi Pemerintahan, masyarakat dan swasta; 4. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam Bidang Pengelolaan Sampah, Pendataan dan Pembinaan, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran;
16
5. merumuskan, menyusun dan membuat alat dan sarana penyebarluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku mengenai Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran; 6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku mengenai Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran; 7. menyelenggarakan pelatihan bagi kader Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan PJU serta Pemadam Kebakaran di setiap lingkungan perumahan, pemukiman, pedesaan ataupun perkotaan; 8. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembinaan dan penyuluhan kepada Atasan; 9. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; 10. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan pemeliharan pertamanan, pengelolaan pemakaman, pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengawasan pemasangan reklame serta jasa periklanan lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum; b. pengelolaan urusan penataan dan pemeliharan pertamanan, pengelolaan pemakaman, pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengawasan pemasangan reklame serta jasa periklanan lainnya.; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan PJU dan pengawasan reklame; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pertamaanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas – tugas internal di lingkup Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
17
3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman opersional penyelengaraan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum 4. melaksanakan pengawasan lokasi pembibitan Tanaman Hias; 5. melaksanakan penataan, pemeliharaan dan pengawasan Taman, Tugu, Gapura, Tanaman Hias dan Pohon Pelindung; 6. melaksanakan penataan pemakaman dan penyiapan lokasi untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum (TPU); 7. melaksanakan pemeliharaan dan registrasi untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU); 8. melaksanakan penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan(TMP); 9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 10. melaksanakan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 11. melaksanakan pengembangan dan penataan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 12. melaksanakan pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 13. melaksanakan pengawasan pemasangan Reklame dan jasa periklanan lainnya; 14. melaksanakan Penataan Reklame dan jasa periklanan lainnya; 15. melaksanakan penertiban dan pembongkaran Reklame dan jasa periklanan lainnya; 16. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Pertamanan, Pemakaman, Penerangan Jalan Umum dan Reklame; 17. melaksanakan pembangunan Taman, Tugu dan Gapura serta penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Hias; 18. melaksanakan pemeliharaan Tanaman Hias dan Pot Bunga; 19. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pertamanan dan penerangan jalan umum kepada Atasan; 20. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum; 21. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar tugas – tugas kedinasan; 22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Pertamanan dan Pemakaman Pasal 15 (1)
Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan penataan dan pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pertamanan dan pemakaman;
18
b. pelaksanaan urusan penataan dan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pertamanan dan pemakaman; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melaksanakan pemantauan pembibitan Tanaman Hias; 3. melaksanakan pemangkasan dan penyiraman Tanaman Pelindung; 4. melaksanakan penyapuan, penyiangan, pemupukan dan penyiraman Tanaman Hias di dalam Pot dan Taman; 5. melaksanakan penanaman Tanaman Hias di Taman dan Pot Bunga serta Pohon Pelindung; 6. melaksanakan perbaikan Taman, Tugu dan Gapura; 7. melaksanakan pembangunan Taman, Tugu dan Gapura; 8. melaksanakan penyapuan, babat rumput, pengecatan di setiap Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan; 9. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP); 10. melaksanakan pengukuran Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP); 11. melaksanakan dan mempersiapkan pengadaan lokasi Pemakaman baru; 12. melaksanakan pengurusan registrasi dan penertiban Pemakaman Umum; 13. melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pembangunan makam; 14. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pertamanan dan pemakaman kepada Atasan; 15. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pertamanan dan Pemakaman; 16. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 17. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pasal 16 (1)
Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan penerangan jalan umum;
19
b. pelaksanaan urusan pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum dan lampu hias; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan penerangan jalan umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 3. melaksanakan pengecekan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias yang padam maupun nyala terus; 4. melaksanakan inventarisasi Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 5. melaksanakan perbaikan dan penggantian Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias secara rutin maupun periodik ; 6. melaksanakan pengembangan dan penataan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 7. melaksanakan koordinasi perencanaan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias dengan satuan/ unit kerja lain yang terkait; 8. melaksanakan pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan penerangan jalan umum kepada Atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengawasan Reklame Pasal 17 (1)
Seksi Pengawasan Reklame dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengawasan, penataan dan penertiban Reklame dan jasa periklanan lainnya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Reklame mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengawasan reklame; b. pelaksanaan urusan pengawasan, penataan dan penertiban Reklame dan jasa periklanan lainnya; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengawasan reklame;
20
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Reklame mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Reklame sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melaksanakan pemantauan pemasangan Reklame di lapangan; 3. mengadakan pengaturan, penempatan lokasi pemasangan Reklame berdasarkan nilai ekonomis dan estetika; 4. melaksanakan penataan lokasi Reklame menurut jenisnya; 5. melaksanakan inventarisasi dan pengecekan terhadap Reklame yang telah habis masa berlakunya serta yang tidak memiliki izin; 6. melaksanakan pemberitahuan dan teguran kepada Pemasang Reklame yang telah habis masa berlakunya serta yang tidak memiliki izin; 7. melaksanakan penertiban dan pembongkaran Reklame yang telah habis masa berlakunya serta yang tidak memiliki izin; 8. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengawasan reklame kepada Atasan; 9. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan Reklame; 10. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Pemadam Kebakaran Pasal 18 (1)
Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemadam kebakaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran; b. pengelolaan urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemadam kebakaran serta penyelamatan (rescue); c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan (rescue); dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas – tugas internal di lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
21
3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan Bidang Pemadam Kebakaran; 4. melaksanakan Pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan (Rescue); 5. melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan Kebakaran, serta penyelamatan (Rescue); 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan (Rescue); 7. melaksanakan Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang; 8. melaksanakan Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan (Rescue); 9. melaksanakan pemungutan retribusi pencegahan kebakaran; 10. menyiapkan dan mengendalikan operasional Kendaraan Pemadam Kebakaran, sarana dan prasarana lainnya; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemadam kebakaran kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemadam Kebakaran; 13. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD dan lembaga lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Pencegahan Pasal 19 (1)
Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran yang mempunyai tugas pokok melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan bahaya kebakaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pencegahan kebakaran; b. pelaksanaan urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan bahaya kebakaran; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pencegahan kebakaran; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan mempunyai rincian tugas: 1. menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan pencegahan bahaya kebakaran;
22
3. menyusun standarisasi dan prosedur tetap urusan pencegahan bahaya kebakaran; 4. menghimpun data sebagai bahan penyelenggaraan pencegahan dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan industri; 5. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan penyuluhan kebakaran; 6. melaksanakan sosialisasi pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 7. menyusun rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran; 8. melaksanakan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran gedung; 9. melaksanakan pemungutan Retribusi Pencegahan pada Bangunan dan Industri; 10. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pencegahan kebakaran kepada Atasan; 11. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pencegahan; 12. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Penanggulangan Pasal 20 (1)
Seksi Penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran yang mempunyai tugas pokok melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penanggulangan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan penanggulangan kebakaran; b. pelaksanaan urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang penanggulangan kebakaran; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penanggulangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan penanggulangan kebakaran; 3. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penanggulangan mengacu pada rencana Bidang Pemadam Kebakaran; 4. melaksanakan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran;
23
5. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran; 6. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran; 7. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penanggulangan kebakaran kepada Atasan; 8. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penanggulangan; 9. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.
Paragraf 3 Seksi Penyelamatan Pasal 21 (1)
Seksi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran yang mempunyai tugas pokok melaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencarian dan penyelamatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyelamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan penyelamatan (rescue); b. pelaksanaan urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencarian dan penyelamatan; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang penyelamatan (rescue); d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penyelamatan mempunyai rincian tugas: 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyelamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan Penyelamatan; 3. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penyelamatan mengacu pada rencana Bidang Pemadam Kebakaran; 4. melaksanakan teknis penyelenggaraan penyelamatan; 5. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan penyelenggaraan penyelamatan; 6. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penyelenggaraan penyelamatan; 7. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penyelamatan kepada Atasan; 8. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Seksi Penyelamatan; 9. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
24
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III TATA KERJA Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 23 (1) (2)
Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.
25
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI
26
