DRAFT PER TGL 27 OKT 2008
BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 44 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
1
7.
8.
9.
10.
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta;
BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan; b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan teknis urusan koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan yang meliputi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan; 12. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan; 13. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan; 14. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 15. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan; 16. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang koperasi; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang usaha kecil dan menengah; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang perindustrian; 19. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang perdagangan; 20. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan koperasi dan bina usaha koperasi di bidang koperasi;
3
21. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan, SDM, fasilitasi pembiayaan dan pemasaran di bidang usaha kecil dan menengah; 22. menyelenggarakan pengawasan dan pengembangan industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri di bidang perindustrian; 23. menyelenggarakan pembinaan usaha sarana dan prasarana, perlindungan konsumen dan pengawasan, pengadaan, penyaluran dan promosi di bidang perdagangan; 24. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; 25. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; 26. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; 27. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 28. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi UPTD; 29. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 30. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 31. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 32. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 33. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 34. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 35. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 36. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 37. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 38. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 39. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 40. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 41. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 42. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 43. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 44. menetapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 45. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 46. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 47. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
4
48. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 49. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 50. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan program; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 6. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 8. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 9. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; 10. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; 11. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; 12. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 13. mengelola perencanaan dan program Dinas; 14. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 15. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
5
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Subbagian Program Pasal 4 (1)
Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; c. pelaksanaan pemantauan kegiatan Dinas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan program kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 4. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 5. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 6. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 7. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 8. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program;
6
11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas; 11. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 12. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 13. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas;
7
14. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas; 15. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas; 16. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; 17. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; 18. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 19. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; 20. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; 21. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 22. meremajakan data dalam system informasi manajemen keuangan Dinas; 23. mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 24. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; 25. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; 26. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 14. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); 15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian kepada Atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
Paragraf Ketiga Bidang Koperasi Pasal 7 (1)
Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkoperasian; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan kelembagaan dan bina usaha koperasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Koperasi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Koperasi; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan perkoperasian yang meliputi pembinaan kelembagaan dan bina usaha koperasi; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan perkoperasian; 5. menghimpun dan menyusun bahan-bahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; 6. menyusun bahan-bahan untuk mengesahkan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi di wilayah Kabupaten; 7. melaksanakan hasil-hasil pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten; 8. pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten; pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten; 9. menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengesahaan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala kabupaten; 10. melaksanakan hasil-hasil penetapan unggulan dan kinerja koperasi; 11. melaksanakan kebijakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya; 12. menyusun dan menganalisa iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten dalam bentuk menyusun bahan-bahan bimbingan dan kemudahan koperasi, perlindungan kepada koperasi, dan rencana operasional program pengembangan koperasi dalam wilayah kabupaten;
10
13. melaksanakan kebijakan teknis operasional program penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi; 14. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang koperasi; 15. melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disyahkan atas nama negara di bidang koperasi; bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia; 16. melaksanakan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi; bimbingan pedoman akuntansi koperasi; 17. mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi; 18. melaksanakan pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah; 19. menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan koperasi; 20. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan istansi terkait; 21. melaksanakan pemberian bimbingan organisasi dan tatalaksana koperasi; 22. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi; 23. memfasilitasi akses permodalan/sumber dana serta, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana kelembaga keuangan dan non keuangan serta sumber pembiayaan lainnya; 24. memfasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan koperasi meliputi kredit perbankan dan non perbankan dan sumber pembiayaan lainnya; 25. melaksanakan kerjasama antar koperasi dan lembaga usaha lain; 26. memfasilitasi pengembangan distribusi, jasa dan lembaga keuangan koperasi; 27. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi meliput produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; 28. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perkoperasian kepada Atasan; 29. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Koperasi; 30. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 31. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 32. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Kelembagaan Koperasi Pasal 8 (1)
Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi.
11
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi; b. pelaksanaan urusan pengelolaan perencanaan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi; 3. menghimpun dan menyusun bahan-bahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; 4. menyusun bahan-bahan untuk mengesahkan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi di wilayah Kabupaten; 5. menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengesahaan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala kabupaten; 6. melaksanakan hasil-hasil penetapan unggulan dan kinerja koperasi; 7. melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah; 8. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 9. melaksanakan pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 10. memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; 11. melaksanakan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya; 12. melaksanakan bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia koperasi, bimbingan pedoman akuntansi koperasi; 13. menghimpun, mengolah serta merumuskan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pemberian bimbingan organisasi dan tatalaksana. 14. melaksanakan dan membina proses pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan atau peleburan koperasi. 15. melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi; 16. memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi; 17. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi kepada Atasan; 18. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kelembagaan Koperasi; 19. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 20. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12
Paragraf 2 Seksi Bina Usaha Koperasi Pasal 9 (1)
Seksi Bina Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi; b. pelaksanaan urusan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi; 3. menyusun konsep pola pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi; 4. menyelenggarakan pembinaan kepada setiap usaha koperasi dalam bentuk pendidikan/ pelatihan, monitoring dan evaluasi; 5. memberikan perlindungan kepada setiap pertumbuhan koperasi dalam bentuk legalitas; 6. merumuskan, melaksanakan dan menjabarkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan usaha koperasi; 7. melakukan pembinaan, bimbingan dan memfasilitasi peluang usaha koperasi; 8. memfasilitasi peluang pendanaan baik melalui lembaga keuangan dan non keuangan dan sumber pembiayaan lainnya serta memberikan penjaminan dalam penyediaan pembiayaan koperasi; 9. memfasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan koperasi meliputi kredit perbankan dan non perbankan dan sumber pembiayaan lainnya; 10. melaksanakan dan monitoring perkembangan usaha koperasi; 11. melaksanakan kerjasama kemitraan antar koperasi dan lembaga usaha lain; 12. memfasilitasi dan mengakomodir usaha koperasi yang kaitannya dengan pengembangan distribusi, jasa dan lembaga keuangan koperasi; 13. melaksanakan bimbingan dan pembinaan sumber daya manusia ( SDM ) dalam penguasaan teknologi; 14. memfasilitasi peluang pemasaran dalam kegiatan promosi dan kerjasama antar koperasi dan usaha lain; 15. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi; 16. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi mampu bersaing;
13
17. melaksanakan pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah; 18. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang koperasi bidang garapan pengembangan koperasi; 19. mennyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi program keterpaduan pemberdayaan koperasi bidang garapan pengembangan koperasi; 20. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; 21. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi kepada Atasan; 22. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Bina Usaha Koperasi; 23. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 24. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 25. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Usaha Kecil dan Menengah Pasal 10 (1)
Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah bidang usaha kecil menengah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha kecil menengah; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang usaha kecil menengah; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang usaha kecil menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan SDM, fasilitasi pembiayaan dan pemasaran; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Usaha Kecil dan Menengah; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan usaha kecil menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan SDM, fasilitasi pembiayaan dan pemasaran; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang usaha kecil menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan SDM, fasilitasi pembiayaan dan pemasaran;
14
5. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan UKM melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya; dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan UKM mampu bersaing; 6. Menyusun penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan; 7. membina dan mengembangkan UKM di tingkat kabupaten meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi; 8. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, Modal ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, Hibah dan Jenis pembiayaan lain; 9. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang UKM; 10. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan usaha kecil menengah kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Usaha Kecil dan Menengah; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pasal 11 (1)
Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM UKM.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM UKM; b. pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM UKM; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM UKM; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM UKM; 3. memfasilitasi peningkatan kemampuan dalam bidang desain dan penguasan teknologi, alih teknologi serta pengendalian mutu; 4. memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha; 5. memfasilitasi pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk UMKM; 6. melaksanakan motivasi dalam peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM; 7. melaksanakan motivasi penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; 8. melaksanakan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha; 9. melaksanakan pendidikan dan penyuluhan; 10. melaksanakan kemitraan antar UMKM dan antar UMKM dengan pengusaha besar; 11. menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengembangan SDM untuk kegiatan operasionalisasi pembiayaan UKM melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya; dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan UKM mampu bersaing; 12. menghimpun dan menyusun bahan-bahan penetapan unggulan dan kinerja UKM khususnya pada pengembangan SDM UKM; 13. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional program pengembangan SDM UKM; 14. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang pengembangan SDM UKM; 15. menghimpun dan menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan program keterpaduan pemberdayaan UKM khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia; 16. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan SDM UKM; 17. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; 18. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi urusan UKM bidang garapan pengembangan SDM UKM tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang UKM di kabupaten; 19. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM UKM kepada Atasan; 20. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; 21. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Paragraf 2 Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran Pasal 12 (1)
Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM..
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM; b. pelaksanaan urusan pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM; 4. memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh pendanaan/ pembiayaan melalui kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. melaksanakan penyebar luasan informasi pasar; 6. melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi UMKM; 7. melaksanakan dan pemberian dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; 8. melaksanakan promosi produk UMKM di dalam dan diluar negeri; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan pelayanan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produksi UKM kepada Atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17
Bagian Kelima Bidang Perindustrian Pasal 13 (1)
Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Perindustrian; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perindustrian; 4. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan pengembangan industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka; 5. menyediakan bahan perumusan kebijakan dan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten; 6. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan berikat; 7. melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten dan Pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin serta Pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian; 8. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten, Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri; 9. menyediakan bahan dan melaksanakan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia; 10. memanfaatkan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, dan mensosialisasikan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten; 11. memberikan fasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten dan melakukan kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten; 12. menerapkan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;
18
13. melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten untuk skala tertentu sesuai peraturan perundang-undangan; 14. melaksanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten; dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten; 15. menyediakan bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional; 16. melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi); 17. melaksanakan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan menyusun pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan; 18. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten; 19. mengkoordinasikan dan mamantau pelaksanaan dan pengembangan pembangunan di bidang Industri; 20. mengkoordinasikan dan menyusun system, materi dan metoda pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang bantuan peralatan dan permodalan bagi industri; 21. membantu dan melaksanakan system materi dan metoda pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang bantuan peralatan dan permodalan bagi industri; 22. mengkoordinasikan pelaksanaan penganalisaan iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri; 23. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi dan metoda pengkajian dan identifikasi sasaran obyek pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang dan kebutuhan sarana peralatan industri; 24. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi dan metoda pemberian bimbingan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang Industri; 25. mengkoordinasikan pelaksanaan pengarahan investasi di bidang industri; 26. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan balai penelitian dan pengembangan di bidang Industri; 27. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi, metoda, pengkajian, identifikasi dan klasifikasi peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standard mutu produk dan inovasi tekhnologi di bidang industri; 28. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengujian mutu standard dari hasil industri; 29. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan uji coba pasar terhadap produk industri; 30. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemasyarakatan dan penerapan gugus kendali mutu industri; 31. mengkoordinasikan penyusunan system materi, metoda, pengkajian, identifikasi dan klasifikasi bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri; 32. melaksanakan pemantauan dan pembinaan di bidang industri;
19
33. mengkoordinasikan penyusunan system, materi, metoda, pengkajian, identifikasi dan klasifikasi analisa iklim usaha dalam upaya menumbuhkembangkan dan pemecahan masalah di bidang industri; 34. memantau pelaksanaan analisa iklim usaha dan peningkata teknis kerja sama dengan dunia usaha dalam upaya menumbuhkembangkan dan pemecahan masalah di bidang industri; 35. melaksanakan identifikasi dan penyusunan rencana pembangunan di bidang perindustrian; 36. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perindustrian kepada Atasan; 37. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perindustrian; 38. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 39. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 40. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Pasal 14 (1)
Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan; 4. menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan;
20
5. melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 6. menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 7. menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 8. menyusun bahan-bahan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 9. melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 10. melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 11. melaksanakan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 12. menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 13. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 14. menyusun bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 15. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 16. menyusun bahan-bahan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 17. melaksanakan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 18. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 19. menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 20. menghimpun bahan-bahan pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta melaksanakan kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 21. melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
21
22. melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 23. menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 24. menghimpun bahan-bahan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten; dan melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 25. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 26. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 27. menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 28. menghimpun, menyusun bahan-bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan; 29. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan kepada Atasan; 30. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan; 31. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 32. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 33. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Pasal 15 (1)
Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok
22
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka. (2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; b. pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 4. menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 5. melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 6. menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 7. menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 8. menyusun bahan-bahan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 9. melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 10. melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 11. melaksanakan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
23
12. menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 13. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 14. menyusun bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 15. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 16. menyusun bahan-bahan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 17. melaksanakan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 18. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 19. menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 20. menghimpun bahan-bahan pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta melaksanakan kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 21. melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 22. melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 23. menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 24. menghimpun bahan-bahan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten; dan melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 25. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
24
26. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 27. menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 28. menghimpun, menyusun bahan-bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; 29. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kepada Atasan; 30. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; 31. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 32. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 33. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Perdagangan Pasal 16 (1)
Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah bidang perdagangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang bina usaha, sarana dan prasarana, perlindungan konsumen dan pengawasan, pengadaan, penyaluran dan promosi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Perdagangan;
25
3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perdagangan; 4. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana, perlindungan konsumen dan pengawasan, pengadaan, penyaluran dan promosi; 5. menyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang; 6. mengelola sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten/kota yang ditunjuk; 7. mengelola penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API; 8. mengelola sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API; 9. mengelola penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan; 10. mengelola penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional; 11. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri; 12. memonitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan nasional dan internasional; 13. memonitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard; 14. mengelola penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten; 15. mengelola kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota; 16. mengoordinasikan dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi; 17. mengelola pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; 18. mengelola pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten; 19. mengelola pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/ pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten; 20. mengelola pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau); 21. mengelola pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten; 22. memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten; 23. mengelola pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan (gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal; 24. mengelola pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
26
25. mengelola pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten; 26. mengelola kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa; 27. mengelola pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten; 28. mengelola pembinaan dan pemberdayaan PPNSWDP skala kabupaten; 29. mengelola dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala kabupaten; 30. mengelola penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor; 31. mengoordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten; 32. memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor; 33. mengelola penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor; 34. mengelola penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor; 35. mengoordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten; 36. mengelola penyelenggaraan promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya; 37. melaksanakan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok; 38. melaksanakan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan; 39. melakukan penyelenggaraan sosialisasi penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten; 40. menyelenggarakan perlindungan konsumen di kabupaten; 41. menyiapkan dan melaksanakan motivasi dan mediasi perlindungan konsumen skala kabupaten, BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan operasional BPSK serta pendaftaran dan pengembangan LPKSM; 42. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 43. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten; 44. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan kepada Atasan; 45. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perdagangan; 46. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 47. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 48. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana Pasal 17 (1)
Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
27
pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan. (2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan; 4. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan usaha perdagangan; 5. memfasilitasi bantuan dan dukungan pengembangan dan kerjasama usaha perdagangan; 6. melaksanakan pendataan potensi sarana dan prasarana perdagangan; 7. memfasilitasi usulan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan; 8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana perdagangan; 9. menyusun bahan penetapan kebijakan teknis pengaturan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan; 10. melaksanakan pembinaan manajemen pasar tradisional; 11. melaksanakan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi IPK/IPL, ijin MCK, ijin tempat usaha dan gudang serta ijin pameran dan dagang nasional / lokal; 12. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan; 13. melaksanakan pembinaan PKL dan pedagang informal di luar lingkungan pasar tradisional; 14. melaksanakan pengawasan dan pengendalian legalitas usaha perdagangan; 15. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba lokal; 16. melaksanakan fasilitasi pendaftaran Merk, SNI dan HAKI; 17. melaksanakan penerbitan tanda daftar keagenan; 18. melaksanakan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin usaha perdagangan; 19. pelaksanaan pengembangan database informasi perusahaan melalui fasilitasi pendaftaran dan penerbitan tanda daftar perusahaan; 20. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan kepada Atasan; 21. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana;
28
22. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 23. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pasal 18 (1)
Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; 4. melaksanakan pembinaan dan perlindungan konsumen di kabupaten; 5. menyiapkan dan melaksanakan motivasi dan mediasi perlindungan konsumen skala kabupaten, BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan operasional BPSK serta pendaftaran dan pengembangan LPKSM; 6. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 7. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten; 8. melaksanakan pengawasan mutu dagangan PKL dan pedagang informal; 9. melaksanakan pembentukan dan fasilitasi operasionalisasi BPSK; 10. melaksanakan pembinaan, pendaftaran dan pengembangan LPKSM; 11. melaksanakan pengawasan atas pendaftaran petunjuk penggunaan/ manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
29
12. melaksanakan pengawasan mutu barang dan jasa yang beredar di pasar; 13. melaksanakan pengawasan depot air minum dan perdagangan minuman beralkohol; 14. melaksanakan monitoring pengawasan dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok; 15. melaksanakan pengawasan dan pengendalian stabilitasi standar harga bahan kebutuhan pokok; 16. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa kepada Atasan; 17. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan; 18. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi Pasal 19 (1)
Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pengadaan, penyaluran dan promosi perdagangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang perlindungan konsumen dan pengawasan mutu barang dan jasa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan urusan pengadaan, penyaluran dan promosi perdagangan; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan urusan pengadaan, penyaluran dan promosi perdagangan; 4. melaksanakan rumusan kebijakan distribusi barang dan jasa serta informasi pasar (aspek harga dan non harga) dan barang – barang komoditas daerah;
30
5. melaksanakan monitoring dan upaya kelancaran distribusi barang dan jasa khususnya barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya; 6. melaksanakan promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; 7. melaksanakan promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya; 8. melaksanakan promosi hasil produk industri Kabupaten; 9. mengumpulkan dan mengkaji data-data sebagai bahan kebijakan pengembangan pasar; 10. menginventarisasi dan mengembangkan pasar hasil industri baik dlam maupun luar negeri; 11. mengoptimalkan dan memanfaatkan media internet sebagai media informasi produk unggulan; 12. menjalin kerjasama dengan media informasi baik cetak maupun elektronik; 13. melakssnakan kegiatan pameran baik lokal, regional maupun internasional; 14. menyiapkan sarana dan prasarana promosi hasil-hasil industri dan perdagangan; 15. memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha baik dengan kalangan BUMD, BUMN maupun swasta; 16. menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat; 17. mengembangkan data informasi potensi unggulan; 18. mengembangkan promosi perdagangan Internasional; 19. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat maupun provinsi; 20. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam rangka kegiatan promosi di dalam dan luar negeri; 21. memfasilitasi dan memberikan informasi pelaksanaan pameran dan promosi komoditi unggulan; 22. melaksanakan pameran, konvensi, dan seminar dagang skala lokal; 23. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan urusan pengadaan, penyaluran dan promosi perdagangan kepada Atasan; 24. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi; 25. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 26. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III TATA KERJA Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
31
Pasal 21 (1) (2)
Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 (1) (2)
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32
Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI
33
