DRAFT PER TGL 17 OKT 2008
BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 48 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta;
BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dalam lingkup energi dan sumber daya mineral; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dalam lingkup energi dan sumber daya mineral; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis urusan energi dan sumber daya mineral yang meliputi bidang geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis urusan energi dan sumber daya mineral; 12. mengelola perumusan kebijakan teknis urusan energi dan sumber daya mineral yang meliputi bidang geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; 13. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan energi dan sumber daya mineral; 14. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; 15. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan energi dan sumber daya mineral sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 16. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang urusan energi dan sumber daya mineral; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang geologi dan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pertambangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 19. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang energi dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 20. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan umum, pemanfaatan geologi dan air tanah;
3
21. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan geologi dan air tanah di bidang geologi dan air tanah; 22. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pengusahaan, konservasi dan reklamasi di bidang pertambangan umum; 23. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan energi dan ketenagalistrikan di bidang energi dan ketenagalistrikan; 24. menyelenggarakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; 25. melaksanakan koordinasi mitigasi bencana geologi; 26. melaksanakan penyusunan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi; 27. melaksanakan penyusunan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; 28. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dan informasi di bidang air tanah dan/atau mata air; 29. melaksanakan penyusunan potensi air tanah dan wilayah konservasi air tanah; 30. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan yang berkaitan dengan aspek geologi dan tanah; 31. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pertambangan umum; 32. menyelenggarakan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan; 33. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; 34. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; 35. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang geologi dan air tanah, pertambangan umum, energi dan ketenagalistrikan; 36. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 37. mengevaluasi, mengolah, menetapkan dan menyampaikan laporan produksi hasil pertambangan umum, pemanfaatan air bawah tanah dan ketenagalistrikan; 38. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 39. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 40. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 41. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 42. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 43. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 44. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 45. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 46. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 47. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 48. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
4
49. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 50. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 51. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 52. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 53. menetapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 54. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 55. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 56. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 57. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 58. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 59. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan program; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
5
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; mengelola administrasi kepegawaian Dinas; melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; mengelola perencanaan dan program Dinas; mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Subbagian Program Pasal 4 (1)
Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi : b. penyusunan perencanaan program Dinas; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; d. pelaksanaan pemantauan kegiatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan program kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
6
3. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 4. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 5. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 6. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 7. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 8. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil;
7
7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas; 11. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 12. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 13. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas; 14. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas; 15. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas; 16. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; 17. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; 18. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 19. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; 20. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; 21. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 22. meremajakan data dalam system informasi manajemen keuangan Dinas; 23. mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 24. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; 25. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; 26. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.
8
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 14. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
9
15. 16. 17. 18. 19.
melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Geologi dan Air Tanah Pasal 7 (1)
Bidang Geologi dan Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi dan air tanah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi : a. perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi dan air tanah; b. pengelolaan data dan informasi geologi serta bencana geologi dan air tanah; c. pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik. kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi dan air tanah; d. penyusunan potensi air tanah dan wilayah konservasi air tanah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Geologi dan Air Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Geologi dan Air Tanah; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi dan air tanah; 4. melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; 5. melaksanakan koordinasi mitigasi bencana geologi; 6. melaksanakan penyusunan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi; 7. melaksanakan penyusunan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; 8. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dan informasi di bidang air tanah dan/atau mata air; 9. melaksanakan penyusunan potensi air tanah dan wilayah konservasi air tanah;
10
10. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan yang berkaitan dengan aspek geologi dan tanah; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan geologi dan air tanah kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Geologi dan Air Tanah; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Geologi Pasal 8 (1)
Seksi Geologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Geologi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi; b. penyelenggaraan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik. kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Geologi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Geologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang geologi; 3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang geologi; 4. melaksanakan inventarisasi geologi, kawasan karst dan kawasan lindung geologi; 5. menyiapkan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi; 6. menyiapkan bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana, kawasan karst, dan kawasan lindung geologi; 7. melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik. kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; 8. menyiapkan bahan koordinasi mitigasi bencana geologi; 9. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi; 10. melaksanakan pengelolaan data dan informasi geologi serta bencana geologi;
11
11. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan yang berkaitan dengan aspek geologi dan tanah; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan geologi kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Geologi; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Air Tanah Pasal 9 (1)
Seksi Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang air tanah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Air Tanah mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan di bidang air tanah.; b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang air tanah; c. pengelolaan data dan informasi air tanah di wilayah kabupaten; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Air Tanah mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Air Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dan petunjuk teknis di Bidang Air Tanah; 3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang air tanah; 4. melaksanakan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten; 5. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan di bidang air tanah dan/atau mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten; 6. menyiapkan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten; 7. menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten; 8. melaksanakan pengelolaan data dan informasi air tanah di wilayah kabupaten; 9. menyiapkan bahan penetapan potensi air tanah di wilayah kabupaten; 10. menyiapkan bahan laporan pemanfaatan air tanah secara berkala; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan air tanah kepada Atasan;
12
12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Seksi Air Tanah; 13. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pertambangan Umum Pasal 10 (1).
Bidang Pertambangan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pengelolaan di bidang pertambangan umum.
(2).
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud ayat (1), Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi : a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis mengenai pengendalian, pengawasan dan pengelolaan di bidang pertambangan umum; b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan umum dan badan usaha jasa pertambangan; c. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi bidang pertambangan umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3).
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pertambangan Umum mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pertambangan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup bidang pertambangan umum; 3. menyusun kebijakan teknis di bidang pertambangan umum; 4. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan umum; 5. melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi teknis di bidang pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dan badan usaha jasa pertambangan dalam wilayah Kabupaten; 6. melaksanakan pengawasan pemetaan dan pengukuran kegiatan usaha tambang dan inventarisasi lahan pasca tambang 7. melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan umum; 8. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pertambangan umum; 9. mengelola data dan pelaporan produksi hasil tambang; 10. mengelola dan melaksanakan pembinaan kegiatan reklamasi lahan tambang; 11. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha Pertambangan Umum dan badan usaha jasa pertambangan; 12. melaksanakan pembinaan inspektur tambang, Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang, Juru Ledak serta jabatan fungsional;
13
13. melaksanakan pengesahan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang, Juru Ledak; 14. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pertambangan umum kepada Atasan; 15. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pertambangan Umum; 16. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 17. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Pengusahaan Pasal 11 (1).
Seksi Pengusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pengusahaan pertambangan umum.
(2).
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengusahaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pengusahaan pertambangan umum; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan umum; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3).
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengusahaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengusahaan pedoman pelaksanaan tugas; 2. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan pengusahaan pertambangan umum; 3. melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan umum; 4. melaksanakan penyusunan persyaratan administrasi pengusahaan pertambangan umum; 5. melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan pemberian perizinan dan rekomendasi teknis di bidang pertambangan umum; 6. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pengusahaan pertambangan umum; 7. melaksanakan penyiapan bahan untuk pengangkatan dan pembinaan Inspektur Tambang, Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang, Juru Ledak serta Jabatan Fungsional; 8. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan pertambangan umum meliputi produksi, barang modal, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, investasi, divestasi dan keuangan, penerapan standar pertambangan dan jasa pertambangan; 9. menyiapkan data dan pelaporan produksi hasil tambang; 10. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengusahaan kepada Atasan;
14
11. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengusahaan; 12. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Konservasi dan Reklamasi Pasal 12 (1).
Seksi Konservasi dan Reklamasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan konservasi, lingkungan tambang dan reklamasi lahan pasca tambang.
(2).
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Konservasi dan Reklamasi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan konservasi, lingkungan tambang dan reklamasi lahan pasca tambang; b. pengelolaan data dan informasi kegiatan konservasi, pengelolaan lingkungan tambang dan reklamasi lahan pasca tambang; c. pelaksanaan pengawasan pemetaan dan pengukuran kegiatan usaha tambang dan inventarisasi lahan pasca tambang; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3).
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Konservasi dan Reklamasi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Konservasi dan Reklamasi pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan konservasi, lingkungan tambang dan reklamasi lahan pasca tambang; 3. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kegiatan konservasi, pengelolaan lingkungan tambang dan reklamasi lahan pasca tambang; 4. melaksanakan pengawasan pemetaan dan pengukuran kegiatan usaha tambang dan inventarisasi lahan pasca tambang; 5. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan tambang, konservasi dan reklamasi lahan pasca tambang; 6. mengelola administrasi kegiatan konservasi dan reklamasi lahan pasca tambang; 7. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan seksi konservasi dan reklamasi kepada Atasan; 8. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Konservasi dan Reklamasi; 9. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Bagian Kelima Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Pasal 13 (1)
Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan di bidang energi dan ketenagalistrikan; b. perumusan rencana umum pengelolaan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan; c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas – tugas internal di lingkup Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; 3. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan di bidang energi dan ketenagalistrikan; 4. merumuskan rencana umum pengelolaan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan; 5. melaksanakan inventarisasi potensi dan pengembangan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan; 6. melaksanakan penyusunan Rencana Umum/Teknis Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten Purwakarta; 7. melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi teknis di bidang energi dan ketegalistrikan; 8. melaksanakan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU di wilayah kabupaten. 9. melaksanakan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU di wilayah kabupaten. 10. melaksanakan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU. 11. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan. 12. melaksanakan peningkatan pelayanan penyediaan listrik perdesaan. 13. melaksanakan pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan, Kepala dan Wakil Kepala Teknik Ketenagalistrikan serta jabatan fungsional; 14. melaksanakan pengesahan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Ketenagalistrikan; 15. melaksanakan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi, gas bumi dan panas bumi; 16. melaksanakan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor Migas; 17. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir;
16
18. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas serta harga BBM; 19. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM. 20. menyusun bahan pemberian rekomendasi pendirian SPBU, SPBE, Agen dan Pangkalan Migas di kabupaten; 21. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan energi dan ketenagalistrikan kepada Atasan; 22. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; 23. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar tugas kedinasan; 24. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 25. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Energi Pasal 14 (1)
Seksi Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang urusan energi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Energi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di bidang urusan energi; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan distribusi energi; c. pelaksanaan inventarisasi potensi serta pengelolaan data dan informasi di bidang energi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Energi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Energi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melaksanakan inventarisasi potensi serta pengelolaan data dan informasi di bidang energi; 3. menyiapkan bahan pemberian izin dan rekomendasi di bidang energi; 4. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang energi; 5. melaksanakan penghitungan produksi dan realisasi lifting gas bumi dan panas bumi; 6. menyiapkan bahan pengolahan perizinan pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak bumi dan gas; 7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir;
17
8. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan / penyediaan BBM; 9. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian SPBU, SPBE, Agen dan Pangkalan Migas di kabupaten; 10. menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi lokasi kilang minyak dan tempat penyimpanan migas; 11. menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi pendirian gudang handak dalam rangka usaha migas dan panas bumi; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan energi kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Energi; 14. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Ketenagalistrikan Pasal 15 (1)
Seksi Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ketenagalistrikan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagalistrikan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di bidang urusan ketenagalistrikan; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan ketenagalistrikan; c. pelaksanaan inventarisasi potensi serta pengelolaan data dan informasi di bidang ketenagalistrikan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di bidang urusan ketenagalistrikan; 3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan ketenagalistrikan; 4. melaksanakan inventarisasi potensi serta pengelolaan data dan informasi di bidang ketenagalistrikan; 5. melaksanakan penyiapan penyusunan Rencana Umum/Teknis Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi di bidang ketegalistrikan; 7. menyiapkan bahan untuk pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU di wilayah kabupaten;
18
8. menyiapkan bahan untuk pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU; 9. menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan pelayanan penyediaan listrik pedesaan; 10. melaksanakan pengesahan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Ketenagalistrikan; 11. melaksanakan pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan, Kepala dan Wakil Kepala Teknik Ketenagalistrikan serta jabatan fungsional; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan ketenagalistrikan kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Ketenagalistrikan; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III TATA KERJA Pasal 16 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 17 (1) (2)
Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
Pasal 18 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 19 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
19
Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI
20
