DRAFT PER TGL 22 OKT 2008
BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 46 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 13);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang
2
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 12. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 13. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 14. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 15. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 16. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran penduduk; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pencatatan sipil; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 19. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan administrasipindah datang penduduk; 20. menyelenggarakan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian dan pengesahan pengasuhan anak; 21. menyelenggarakan pengelolaan sistem teknologi dan informasi kependudukan serta pengolahan data kependudukan;
3
22. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan; 23. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan; 24. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan; 25. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 26. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 27. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 28. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 29. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 30. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 31. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 32. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 33. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 34. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 35. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 36. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 37. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 38. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 39. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 40. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 41. menetapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 42. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 43. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 44. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 45. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 46. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 47. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan program; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 6. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 8. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 9. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; 10. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; 11. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; 12. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 13. mengelola perencanaan dan program Dinas; 14. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 15. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 16. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 17. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 18. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; 19. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
5
20. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Subbagian Program Pasal 4 (1)
Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi : b. penyusunan perencanaan program Dinas; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; d. pelaksanaan pemantauan kegiatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan program kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 4. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 5. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 6. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku; 8. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 9. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 10. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan; 11. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program; 12. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6
Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas; 11. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 12. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 13. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas; 14. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas; 15. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas; 16. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; 17. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
7
18. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 19. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; 20. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; 21. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 22. meremajakan data dalam system informasi manajemen keuangan Dinas; 23. mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 24. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; 25. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; 26. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas;
8
5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 14. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); 15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian kepada Atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Pendaftaran Penduduk Pasal 7 (1)
Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
9
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan administrasi penduduk pindah datang; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendafaran Penduduk mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja bidang pendaftaran penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pendaftaran Penduduk; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk; 4. menyusun penetapan kebijakan bidang urusan pendaftaran penduduk; 5. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; 6. menyediakan dokumen kependudukan dan formulir untuk pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan; 7. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan; 8. memantau, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 9. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk; 10. melaksanakan pengendalian pendaftaran penduduk (SIAK on line); 11. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 12. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi penduduk warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 13. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran identitas penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 14. melaksanakan pembinaan administrasi penduduk; 15. melaksanakan pemberian Nomor Induk Kependudukan; 16. melaksanakan dokumentasi dan data kependudukan; 17. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang pendaftaran penduduk; 18. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendaftaran penduduk kepada Atasan; 19. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendaftaran Penduduk; 20. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
Paragraf 1 Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 8 (1)
Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan pendaftaran penduduk.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pelayanan pendaftaran penduduk; b. pelaksanaan urusan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan pendaftaran penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 3. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran identitas penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 4. melaksanakan dokumentasi dan data kependudukan; 5. mendaftarkan pindah datang antar negara; 6. mempersiapkan fasilitas dan materi sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 7. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam system administrasi kependudukan; 8. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 9. melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengelolaan berkas pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan penatausahaan pendaftaran penduduk; 10. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk; 11. melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan (KK dan KTP); 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pelayanan pendaftaran penduduk kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
Paragraf 2 Seksi Pindah Datang Pasal 9 (1)
Seksi Pindah Datang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pindah datang penduduk.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pindah Datang mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pindah datang penduduk; b. pelaksanaan urusan pengelolaan pindah datang penduduk; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pindah datang penduduk; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pindah Datang mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja seksi pindah datang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pindah datang penduduk; 3. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 4. melaksanakan pembinaan pemeriksaan dan penelitian berkas pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 5. melaksanakan pembinaan pengelolaan hasil pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 6. melaksanakan pemberian bantuan sarana penunjang administrasi kependudukan; 7. melayanakan pindah datang penduduk dalam Wilayah RI; 8. mendaftarkan Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara; 9. mendata penduduk rentan administrasi kependudukan; 10. mempersiapkan fasilitas dan materi sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan mutasi dan mobilisasi penduduk; 11. melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk dalam sistem administrasi kependudukan yang meliputi: pendaftaran perubahan alamat; pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara, pendaftaran pindah datang antarnegara, pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antarnegara; pemeriksaan, penelitian dan pengelolaan berkas; mempersiapkan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan penatausahaan mutasi dan mobilitas penduduk; 12. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pindah datang penduduk; 13. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pindah datang penduduk kepada Atasan; 14. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pindah Datang; 15. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
12
16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pencatatan Sipil Pasal 10 (1)
Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pencatatan sipil.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencatatan sipil; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian, dan pengesahan pengangkatan anak; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja bidang pencatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup bidang pencatatan sipil; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pencatatan sipil; 4. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil; 5. mengelola penyediaaan blanko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; 6. mengelola penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan; 7. mengelola pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil; 8. mengelola pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil; 9. mengelola pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pencatatan sipil (SIAK on line;); 10. mengoordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; 11. mengelola pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil; 12. mengelola pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan akta perubahan dan ganti nama; 13. mengelola pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas, pengolahan data serta penerbitan akta
13
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan status kewarganegaraan dan pengangkatan anak; melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk; menyusun bahan penetapan kebijakan bidang pencatatan sipil; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pencatatan sipil kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencatatan Sipil; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Kelahiran dan Kematian Pasal 11 (1)
Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan kelahiran dan kematian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan kelahiran dan kematian; b. pelaksanaan urusan pengelolaan kelahiran dan kematian; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang kelahiran dan kematian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja seksi kelahiran dan kematian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan kelahiran dan kematian; 3. melaksanakan pengelolaan blanko dokumen pencatatan kelahiran dan kematian; 4. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan kematian dan pencatatan lahir mati; 5. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas, penerbitan dokumen hasil pencatatan dan penatausahaan dokumen pencatatan kelahiran, kematian dan lahir mati; 6. menyusun database kelahiran dan kematian; 7. melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas, pengolahan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 8. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas, pengesahan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kelahiran dan kematian kepada Atasan;
14
10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kelahiran dan Kematian; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak Pasal 12 (1)
Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak; b. pelaksanaan urusan pengelolaan perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja seksi perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak; 3. melaksanakan penyediaan blanko dukumen untuk pelayanan administrasi perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak (P-4A); 4. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, penceraian, pencatatan pengangkatan anak dan pengesahan anak; 5. melaksanakan pencatatan perubahan nama; pencatatan perubahan status kewarganegaraan; pencatatan peristiwa penting lainnya; 6. melaksanakan pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 7. menyiapkan penerbitan dokumen hasil pencatatan dan penatausahaan dokumen pencatatan; 8. menyusun database pencatatan perkawinan dan perceraian, pengangkatan dan pengesahan anak (P-4A); 9. melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaaan dan penelitian berkas, pengolahan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
15
10. melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaaan dan penelitian berkas, pengolahan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesi dan Warga Negara Asing; 11. melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaaan dan penelitian berkas, pengolahan data serta penerbitan akta pengesahan pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perkawinan, perceraian dan pengesahan pengangkatan anak kepada Atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan Pasal 13 (1)
Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan informasi kependudukan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi kependudukan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi kependudukan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sistem teknologi dan informasi kependudukan serta pengolahan data kependudukan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup bidang pengelolaan informasi kependudukan; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan informasi kependudukan; 4. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan; 5. mengelola dan mengendalikan pelaksanaaan pendataan dan pengelolaan informasi kependudukan, meliputi : pembangunan bank data, pembangunan dan perkembangan jaringan komunikasi data, perekaman data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
16
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.
sipil serta pemutakhiran data, penyajian dan desiminasi informasi penduduk; melaksanakan kordinasi dan kerjasama antara daerah dalam pendataan dan informasi kependudukan; melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penilaian kinerja pendataan dan informasi kepedudukan secara periodik; mempersiapkan perangkat sistem informasi administrasi kependudukan; melaksanakan pengembangan sistem teknologi jaringan informasi dan komunikasi data; melaksanakan pengelolaan, analisa dan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan informasi kependudukan kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan Pasal 14 (1)
Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan sistem teknologi dan informasi kependudukan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan sistem teknologi dan informasi kependudukan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan sistem teknologi dan informasi kependudukan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang sistem teknologi dan informasi kependudukan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja seksi sistem teknologi dan informasi kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan sistem teknologi dan informasi kependudukan; 3. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten;
17
4. melaksanakan kegiatan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lain jaringan komunikasi data sampai di tingkat kecamatan atau desa/ kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk; 5. melaksanakan kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 6. melaksanakan pembangunan tempat perekaman data kependudukan (TPDK) di kecamatan; 7. melaksanakan kegiatan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); 8. melaksanakan kegiatan penyajian dan diseminasi informasi penduduk; 9. melaksanakan kegiatan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten; 10. melaksanakan kegiatan penyelenggarakan jaringan informasi kependudukan; 11. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kependudukan; 12. melaksanakan pengelolaan cara, bentuk dan sistem informasi kependudukan; 13. melaksanakan pendokumentasian dan pendataan kegiatan penduduk; 14. melaksanakan pengelolaan penyajian dan pelayanan informasi kependudukan; 15. melaksanakan perumusan bentuk, cara dan pengelolaan sistem teknologi dan informasi kependudukan; 16. melaksanakan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 18. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan; 19. melaksanakan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 20. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengembangan sistem teknologi dan informasi kependudukan kepada Atasan; 21. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan; 22. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 23. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pengolahan Data Pasal 15 (1)
Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pengolahan data kependudukan.
18
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pengolahan data kependudukan; b. pelaksanaan urusan pengolahan data kependudukan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengolahan data kependudukan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan Data mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja seksi pengolahan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pengolahan data kependudukan; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan data kependudukan; 4. melaksanakan kegiatan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lain pengolahan data kependudukan; 5. melaksanakan kegiatan pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten; 6. melaksanakan kegiatan pembangunan bank data kependudukan kabupaten; 7. melaksanakan kegiatan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten; 8. melaksanakan pendataan dan informasi kependudukan, meliputi : pembangunan bank data, pembangunan dan Perkembangan jaringan komunikasi data, perekaman data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data, penyajian dan desiminasi informasi penduduk; 9. melaksanakan kordinasi dan kerjasama antara daerah dalam pendataan dan informasi kependudukan; 10. mempersiapkan perangkat sistem informasi administrasi kependudukan; 11. melaksanakan penyusunan rencana data statistik dan laporan jumlah penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 12. melaksanakan penyusunan rencana program pelayanan administrasi penduduk; 13. melaksanakan penghimpunan, pemeriksaan/penelitian serta pengelolaan data (dokumen) pendaftaran dan pencatatan penduduk (registrasi) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 14. melaksanakan penghimpunan, pemeriksaan/penelitian dan pemeliharaan serta pengelolaan data (dokumen)hasil pencatatan/pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan hasil pencatatan/pendaftaran penduduk; 15. melaksanakan pelaporan hasil pencatatan/pendaftaran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan hasil pencatatan/pendaftaran penduduk; 16. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengolahan data kependudukan kepada Atasan; 17. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengolahan Data; 18. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19
BAB III TATA KERJA Pasal 16 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 17 (1) (2)
Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
Pasal 18 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 19 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.
20
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI
21
