DRAFT PER TGL 27 OKT 2008
BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 38 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2
b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan, pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan dan gizi; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan teknis urusan kesehatan yang meliputi bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan, pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan dan gizi; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 12. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; 13. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan; 14. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan kesehatan sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 15. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan; 16. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan kesehatan; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; 19. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang promosi kesehatan dan gizi; 20. menyelenggarakan perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan; 21. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga, pengawasan obat dan makanan di bidang pelayanan kesehatan; 22. menyelenggarakan penanggulangan penyakit, pencegahan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan di bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; 23. menyelenggarakan promosi kesehatan, gizi, dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di bidang promosi kesehatan dan gizi;
3
24. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian kesehatan, pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan dan gizi; 25. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan, pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan dan gizi; 26. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan, pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan dan gizi; 27. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 28. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi UPTD; 29. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 30. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 31. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 32. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 33. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 34. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 35. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 36. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 37. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 38. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 39. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 40. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 41. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 42. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 43. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 44. menetapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 45. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 46. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 47. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 48. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 49. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
4
50. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan umum, keuangan dan kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi suratmenyurat, kearsipan, program, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 6. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 8. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 9. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; 10. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; 11. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; 12. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 13. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 14. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
5
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Subbagian Umum Pasal 4 (1)
Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum Dinas; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatalaksanaan administrasi umum di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 14. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas;
6
15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum kepada Atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas;
7
11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 20. 23. 24. 25. 26. 27.
menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas; menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas; menyiapkan bahan penyusunan laporan berkala realisasi fisik dan keuangan di lingkup Dinas; menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Dinas; mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Kepegawaian Pasal 6 (1)
Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi kepegawaian Dinas; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
8
3. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); 4. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 5. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada Atasan; 6. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Kepegawaian; 7. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan Pasal 7 (1)
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kesehatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengendalian kesehatan yang meliputi perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian kesehatan yang meliputi perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, pemantauan dan evaluasi; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan perencanaan dan pengendalian kesehatan; 5. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kesehatan; 6. mengelola perencanaan dan program Dinas; 7. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 8. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan pengendalian kesehatan kepada atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Perencanaan Kesehatan Pasal 8 (1)
Seksi Perencanaan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kesehatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan perencanaan kesehatan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan perencanaan kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang perencanaan kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Kesehatan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Perencanaan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan perencanaan kesehatan; 3. menyusun kajian dan identifikasi kebutuhan serta issu strategis sesuai kondisi faktual dan aktual sebagai bahan perencanaan yang komprehensif dan integratif; 4. melaksanakan penyusunan prosedur tetap perencanaan kesehatan; 5. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis “bottom up planning” program kesehatan; 6. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan penentuan target dan sasaran kinerja program kesehatan; 7. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) Dinas; 8. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 9. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 10. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan kesehatan kepada atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perencanaan Kesehatan; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Data dan Informasi Kesehatan Pasal 9 (1)
Seksi Data dan Informasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan informasi kesehatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan informasi kesehatan; b. pelaksanaan urusan pengolahan data dan informasi kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengolahan data dan informasi kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Data dan Informasi Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
11
2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan pengolahan data dan informasi kesehatan; 3. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penataan sub sistem informasi kesehatan serta mengintegrasikan kepada sistem dan jaringan informasi kesehatan; 4. melaksanakan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan dan hasil kegiatan program kesehatan serta umpan balik; 5. melaksanakan pengembangan model pelayanan data dan informasi kesehatan secara elektronik dan pengembangan jaringan intranet dan internet; 6. melaksanakan pengembangan model pelayanan pangkalan data kesehatan dan bank data tingkat kabupaten serta pemantapan jaringan komunikasi dan informasi kesehatan, dan pengembangan jaringan kerjasama lintas program dan lintas sektor; 7. melaksanakan survei dan penelitian bidang kesehatan; 8. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 9. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 10. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengolahan data dan informasi kesehatan kepada atasan; 11. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Data dan Informasi Kesehatan; 12. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pasal 10 (1)
Seksi Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan program kesehatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pemantauan dan evaluasi kegiatan program kesehatan; b. pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi kegiatan program kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kegiatan program kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Pemantauan dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
12
2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan pemantauan dan evaluasi kegiatan program kesehatan; 3. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi program kegiatan kesehatan; 4. melaksanakan penilaian kinerja puskesmas dan lomba bidang kesehatan; 5. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas; 6. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 7. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan di lingkup Dinas; 8. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemantauan dan evaluasi kegiatan program kesehatan kepada atasan; 9. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pemantauan dan Evaluasi; 10. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 11 (1)
Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan pengawasan obat dan makanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan pengawasan obat dan makanan; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang pelayanan kesehatan; 5. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan;
13
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21.
menyelenggarakan kegiatan kesehatan keluarga; menyelenggarakan kegiatan pengawasan obat dan makanan; merumuskan besaran tarif/biaya administrasi pelayanan kesehatan; menyusun bahan penetapan pemberian perizinan dan rekomendasi bidang pelayanan kesehatan; mengendalikan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; menyelenggarakan kegiatan upaya pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; menghimpun bahan-bahan penetapan pemberian registrasi, akreditasi sertifikasi sarana kesehatan; menyusun bahan pembinaan, penerapan perizinan dan akreditasi pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pelayanan kesehatan kepada atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelayanan Kesehatan; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 1 Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Pasal 12 (1)
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kesehatan dasar yang meliputi upaya kesehatan dasar dan upaya kesehatan pengembangan dan rujukan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar; b. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan dasar; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pelayanan kesehatan dasar; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pelayanan kesehatan dasar;
14
3. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penerapan standar operasional pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan standar operasional pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; 5. menyusun bahan fasilitasi dan pengembangan Puskesmas yang efektif dan responsif; 6. menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan, koordinasi, advokasi dan pencatatan pelaporan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 7. melaksanakan peningkatan manajemen dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan sumber daya manusia melalui pelatihanpelatihan teknis program kesehatan; 8. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 9. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; 10. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta pengelolaan pengembangan peningkatan mutu di sarana pelayanan kesehatan; 11. menyusun bahan standar perizinan dan akreditasi pelayanan kesehatan; 12. melaksanakan analisa data perizinan dan akreditasi pelayanan kesehatan; 13. melaksanakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 14. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 15. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin kerja tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 16. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 17. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK), apotik dan industri kecil obat tradisional 18. menyusun bahan pembinaan, penerapan perizinan dan akreditasi pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta; 19. menyusun standarisasi operasional prosedur (SOP) perizinan dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan ; 20. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pelayanan kesehatan dasar kepada atasan; 21. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 22. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 23. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Paragraf 2 Seksi Kesehatan Keluarga Pasal 13 (1)
Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga yang mencakup kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja dan kesehatan usia lanjut..
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kesehatan keluarga; b. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan keluarga; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang kesehatan keluarga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan keluarga; 3. melaksanakan dan pembinaan standar pelayanan kesehatan keluarga yang mencakup kesehatan ibu dan anak balita, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja, kesehatan usia lanjut; 4. melaksanakan dan koordinasi kesehatan ibu dan anak balita, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja, kesehatan usia lanjut; 5. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan kesehatan ibu dan anak balita, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja, kesehatan usia lanjut; 6. menyiapkan bahan-bahan untuk identifikasi dan analisis masalah kesehatan ibu dan anak balita, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja, kesehatan usia lanjut; 7. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan teknis mutu kesehatan ibu dan anak balita, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja, kesehatan usia lanjut; 8. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak balita, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah/remaja, kesehatan usia lanjut; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pelayanan kesehatan keluarga kepada atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
16
12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengawasan Obat dan Makanan Pasal 14 (1)
Seksi Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pengawasan obat dan makanan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pengawasan obat dan makanan; b. pelaksanaan urusan pengawasan obat dan makanan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengawasan obat dan makanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Obat dan Makanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan pengawasan obat dan makanan; 3. melaksanakan dan pengawasan pengelolaan obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kosmetik, alat kesehatan, produk kesehatan rumah tangga (PKRT), makanan dan minuman di sarana distribusi; 4. melaksanakan penyebaran informasi obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kosmetik, alat kesehatan, produk kesehatan rumah tangga (PKRT), makanan dan minuman kepada masyarakat; 5. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi makanan dan minuman industri rumah tangga; 6. melaksanakan pembinan dan bimbingan teknis obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kosmetik, alat kesehatan, produk kesehatan rumah tangga (PKRT), makanan dan minuman di sarana distribusi; 7. melaksanakan pengambilan sampling sediaan produk makanan dan minuman yang diduga mengandung bahan berbahaya; 8. melaksanakan pengawasan pengelolaan obat di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengawasan obat dan makanan kepada atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
17
12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pasal 15 (1)
Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penanggulangan penyakit, pencegahan dan pengamatan penyakit, dan penyehatan lingkungan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan penanggulangan penyakit, pencegahan dan pengamatan penyakit, dan penyehatan lingkungan; 4. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional penanggulangan penyakit, pencegahan dan pengamatan penyakit, dan penyehatan lingkungan; 5. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan penyakit; 6. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit; 7. menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan; 8. menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular; 9. mengendalikan kegiatan bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; 10. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; 11. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penanggulangan penyakit, pencegahan dan pengamatan penyakit, dan penyehatan lingkungan;
18
13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Penanggulangan Penyakit Pasal 16 (1)
Seksi Penanggulangan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan penanggulangan penyakit.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan penyakit; b. pelaksanaan urusan penanggulangan penyakit; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang penanggulangan penyakit; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian pengelolaan penanggulangan penyakit; 3. menghimpun dan mengolah data pengendalian penyakit bersumber binatang meliputi malaria, demam berdarah Dengue (DBD), rabies, filariasis, flu burung, antraks, chikungunya dan penyakit bersumber binatang lainnya; 4. menghimpun dan mengolah data hasil pemantauan penyakit yang menular langsung meliputi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), diare, kusta, tuberkulosis, kecacingan, dan penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya; 5. menghimpun dan mengolah data hasil pemantauan penyakit tidak menular; 6. melaksanakan penanggulangan penyakit bersumber binatang; 7. melaksanakan penanggulangan penyakit menular langsung; 8. melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular; 9. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyakit bersumber binatang (P2BB), penanggulangan penyakit menular langsung (P2ML) dan pengendalian penyakit tidak menular; 10. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penanggulangan penyakit kepada atasan; 11. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penanggulangan Penyakit;
19
12. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Pasal 17 (1)
Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan dan pengamatan penyakit.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengamatan penyakit; b. pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamatan penyakit; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pencegahan dan pengamatan penyakit; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pencegahan dan pengamatan penyakit; 3. melaksanakan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I); 4. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan imunisasi pada Puskesmas, Sekolah, Posyandu dan unit pelayanan kesehatan lainnya; 5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan imunisasi pada Puskesmas, Sekolah, Posyandu dan unit pelayanan kesehatan lainnya; 6. melaksanakan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan pengendalian vektor penyakit; 7. melaksanakan koordinasi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana lain yang berskala kabupaten; 8. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengamatan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit ; 9. kenyiapkan bahan pembinaan tindakan kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit; 10. menghimpun dan mengolah data pengamatan penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit dan bencana lain yang berskala kabupaten; 11. menghimpun dan mengolah data hasil pengamatan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit dan bencana lain yang berskala kabupaten ;
20
12. melaksanakan pengamatan dan pengamanan kesehatan haji, kesehatan matra, kesehatan transmigrasi dan pengungsian; 13. melaksanakan pembinaan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan pengamatan penyakit; 14. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka peningkatan cakupan imunisasi dan peran Surveilans Epidemiologi (Pengamatan Penyakit) dalam penanggulangan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit dan bencana lainnya; 15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pencegahan dan pengamatan penyakit kepada atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 18 (1)
Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyehatan lingkungan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan; b. pelaksanaan urusan penyehatan lingkungan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang penyehatan lingkungan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional penyehatan lingkungan; 3. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan tempat-tempat umum dan industri; 4. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan melalui pengawasan kualitas air dan lingkungan; 5. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan kerja dan peralatan kerja dalam upaya peningkatan kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja; 6. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan pemukiman; 7. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan tempat pengelolaan makanan dan minuman;
21
8. melaksanakan registrasi, dan sertifikasi laik hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) dan tempat-tempat umum & industri (TTU-I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 9. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pengawasan lingkungan serta pengamatan dampak lingkungan; 10. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan terhadap penyakit berbasis lingkungan; 11. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan wilayah sehat; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penyehatan lingkungan kepada atasan; 13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penyehatan Lingkungan; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi Pasal 19 (1)
Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengelolaan promosi kesehatan dan gizi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan gizi; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi kesehatan dan gizi; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan promosi kesehatan dan gizi; 4. menyusun bahan kebijakan pedoman petunjuk teknis promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 5. menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan; 6. menyelenggarakan kegiatan perbaikan gizi masyarakat; 7. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 8. mengendalikan kegiatan bidang promosi kesehatan dan gizi;
22
9. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang promosi kesehatan dan gizi; 10. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang promosi kesehatan dan gizi; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis promosi kesehatan dan gizi kepada Atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Promosi Kesehatan Pasal 20 (1)
Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi kesehatan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis promosi kesehatan; b. pelaksanaan urusan promosi kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang promosi kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi Kesehatan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Promosi Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional promosi kesehatan; 3. melaksanakan pembinaan promosi kesehatan meliputi advokasi, bina suasana dan dan gerakan pemberdayaan masyarakat; 4. melaksanakan penyebarluasan informasi kesehatan; 5. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan dunia usaha dalam peningkatan promosi kesehatan; 6. melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan meliputi tatanan rumah tangga, insitusi pendidikan, institusi kesehatan, tempat-tempat umum dan tempat kerja; 7. menyusun petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan; 8. menyusun bahan rancangan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan promosi kesehatan; 9. menyusun bahan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan promosi kesehatan;
23
10. menyusun bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi program promosi kesehatan; 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan promosi kesehatan kepada atasan; 12. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Promosi Kesehatan; 13. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Gizi Pasal 21 (1)
Seksi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat.
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Gizi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; b. pelaksanaan urusan pengelolaan urusan perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Gizi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Gizi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan urusan perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; 3. melaksanakan dan mengendalikan program gizi meliputi upaya Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK), Perbaikan Gizi Masyarakat, perbaikan mutu bahan makanan, dan mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) skala kabupaten; 4. melaksanakan pelayanan gizi pada kelompok rawan; 5. melaksanakan pelayanan gizi di institusi; 6. melaksanakan surveilans gizi; 7. melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita; 8. melaksanakan gerakan sadar gizi dan Ketahanan pangan skala kabupaten; 9. melaksanakan pengembangan dan penilaian status gizi masyarakat; 10. melaksanakan pemantauan status gizi dan evaluasi program gizi; 11. melaksanakan promosi gizi; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perbaikan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat kepada atasan;
24
13. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Gizi; 14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Pasal 22 (1)
Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Gizi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
(2)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); b. pelaksanaan urusan pengelolaan urusan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan urusan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); 3. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM); 4. melaksanakan identifikasi masalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pengembangan peran serta masyarakat (posyandu, poskestren, posbindu lansia, poskesdes,dan UKBM lainnya); 5. mengelola dan mengidentifikasi masalah pembiayaan kesehatan meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta; 6. melaksanakan pembinaan dan penggalian potensi sumber daya masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan kesehatan;
25
7. melaksanakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pelatihan kader UKBM meliputi kader posyandu, poskestren, poskesdes, pos obat desa(POD), desa siaga dan kader kesehatan lainnya; 8. melaksanakan pemantauan pembiayaan kesehatan termasuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat milik pemerintah, swasta dan swadaya mayarakat; 9. melaksanakan pembinaan teknis, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Pembiayaan Kesehatan lainnya 10. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) kepada atasan; 11. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; 12. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III TATA KERJA Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 24 (1) (2)
Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
26
Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) (2)
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI
27
