DRAFT PER TGL 22 OKT 2008

DRAFT PER TGL 22 OKT 2008

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 45 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI BUPATI PURWAKARTA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

1

7.

8.

9.

10.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta; 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta;

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, dan kebudayaan; d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 1. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2. menetapkan program dan kegiatan Dinas; 3. menyelenggarakan pengolahan data dalam perumusan program dan kegiatan tahunan Dinas; 4. menetapkan rencana kerja dan anggaran Dinas; 5. menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menetapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 7. menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 8. menyusun formasi pegawai sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; 10. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan teknis urusan perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meliputi bidang lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, dan kebudayaan; 11. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi; 12. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi; 13. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi; 14. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah; 15. menetapkan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi; 16. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang lalu lintas dan angkutan; 17. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang teknik sarana dan prasarana; 18. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pariwisata; 19. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang kebudayaan; 20. menyelenggarakan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, bina usaha angkutan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas;

3

21. menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan terminal, perparkiran pos dan telekomunikasi; 22. menyelenggarakan pengelolaan jasa dan sarana pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta promosi pariwisata; 23. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan analisa kebudayaan, konservasi kebudayaan dan pengembangan budaya; 24. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, dan kebudayaan; 25. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, dan kebudayaan; 26. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, dan kebudayaan; 27. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 28. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; 29. membina dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 30. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 31. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 32. menetapkan laporan prognosis realisasi keuangan; 33. menetapkan penyusunan laporan keuangan semesteran; 34. menetapkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 35. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; 36. membina dan mengendalikan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 37. membina kearsipan dan perpustakaan Dinas; 38. membina dan mengendalikan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 39. membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; 40. menetapkan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; 41. membina, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 42. membina dan mengendalikan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 43. menetapkan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; 44. menetapkan usulan kenaikan pangkat pegawai, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 45. menetapkan daftar pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 46. menetapkan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 47. menetapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 48. menetapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

4

49. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 50. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan urusan program; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 4. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 5. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 6. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; 8. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 9. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen; 10. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara; 11. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara; 12. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 13. mengelola perencanaan dan program Dinas; 14. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; 15. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 16. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;

5

17. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 18. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan; 19. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; 20. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Subbagian Program Pasal 4 (1)

Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi : b. penyusunan perencanaan program Dinas; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; d. pelaksanaan pemantauan kegiatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan program kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 4. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 5. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup dinas; 6. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 7. menyusun konsep pembuatan profil Dinas; 8. menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan; 10. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program; 11. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

6

12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 5 (1)

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; 3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas; 5. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 6. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 9. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 10. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas; 11. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 12. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 13. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas; 14. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas;

7

15. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas; 16. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun; 17. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; 18. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 19. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait; 20. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; 21. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas; 22. meremajakan data dalam system informasi manajemen keuangan Dinas; 23. mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 24. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan; 25. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Keuangan; 26. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1)

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

8

3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 4. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 5. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler Dinas; 8. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 9. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan; 11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 12. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; 13. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 14. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3); 15. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian kepada Atasan; 16. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 17. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9

Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 7 (1)

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang lalu lintas dan angkutan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lali lintas, bina usaha angkutan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan lalu lintas dan angkutan; 5. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan lalu lintas dan angkutan; 6. menyusun bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; 7. menyusun bahan kebijakan penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; 8. menyusun bahan kebijakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; 9. menyusun bahan kebijakan penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; 10. menyusun bahan kebijakan penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten; 11. menyusun bahan kebijakan penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; 12. menyusun bahan kebijakan penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; 13. menyusun bahan kebijakan penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif; 14. memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota; 15. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; 16. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;

10

17. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa; 18. memberikan izin usaha angkutan pariwisata; 19. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; 20. memberikan perizinan angkutan umum; 21. memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; 22. merumuskan jaringan trayek angkutan kota; 23. merumuskan jaringan trayek angkutan pedesaan; 24. memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan kota; 25. memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan pedesaan; 26. memberikan izin operasi Taksi yang melayani wilayah kota; 27. memberikan izin usaha angkutan sewa; 28. menetapkan tarif angkutan kota kelas ekonomi; 29. merumuskan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; 30. memberikan izin usaha angkutan barang; 31. memberikan izin bongkar muat barang; 32. menentukan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten; 33. menyelenggarakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota; 34. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten; 35. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota; 36. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten; 37. memberikan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; 38. merumuskan dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten; 39. merumuskan tatanan transportasi lokal; 40. menyelenggarakan pengelolaan alat pengendalian syarat lalu lintas; 41. merumuskan penyelenggaraan ANDAL LALIN; 42. merumuskan dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; 43. merumuskan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten; 44. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten; 45. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten; 46. menyelenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten; 47. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

11

48. merumuskan dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (kabupaten); 49. mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; 50. mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; 51. memberikan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; 52. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 53. menyelenggarakan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta bidang LLAJ; 54. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; 55. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan lalu lintas dan angkutan kepada Atasan; 56. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; 57. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 58. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 59. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 8 (1)

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. pelaksanaan urusan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 3. menyiapkan bahan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta faslitas pendukung di jalan kabupaten; 4. menyiapkan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan

12

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18. 19.

20. 21. 22.

kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota; menyiapkan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi dan yang berada di dalam ibukota kabupaten; menyiapkan bahan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota; menyiapkan bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan wilayah kabupaten; menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; menyusun bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten; menyiapkan bahan penyusunan tatanan transportasi lokal; menyiapkan bahan pengelolaan alat pengendalian syarat lalu lintas; menyiapkan bahan penyusunan ANDAL LALIN; menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten; menyiapkan bahan penentuan lokasi, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten; menyiapkan bahan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten; mengumpulkan dan mengolah data, serta menganalisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Bina Usaha Angkutan Pasal 9 (1)

Seksi Bina Usaha Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan bina usaha jasa angkutan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan bina usaha jasa angkutan; b. pelaksanaan urusan pengelolaan bina usaha jasa angkutan;

13

c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang bina usaha angkutan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha Angkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan bina usaha jasa angkutan; 3. menyusun konsep pola pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan bina usaha jasa angkutan; 4. mengelola dan menganalisa urusan angkutan orang dan angkutan barang; 5. menganalisa bahan perizinan trayek angkutan perdesaan/angkutan kota; 6. menyusun bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; 7. menganalisa bahan perizinan operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten; 8. menganalisa bahan perizinan rekomendasi operasi angkutan sewa; 9. menganalisa bahan perizinan usaha angkutan pariwisata; 10. menyusun bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; 11. menganalisa bahan perizinan angkutan umum; 12. menganalisa bahan perizinan trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; 13. menyusun jaringan trayek angkutan kota; 14. menyusun bahan perumusan jaringan trayek angkutan pedesaan; 15. menganalisa bahan perizinan trayek angkutan kota; 16. menganalisa bahan perizinan trayek angkutan pedesaan; 17. menganalisa bahan perizinan izin operasi Taksi yang melayani wilayah kota; 18. menganalisa bahan perizinan izin usaha angkutan sewa; 19. menyusun bahan penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi; 20. menyiapkan dan menganalisa ijin insidentil; 21. menyusun bahan perumusan jaringan trayek dan menyusun bahan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; 22. menganalisa bahan perizinan usaha angkutan barang; 23. menganalisa bahan perizinan bongkar muat barang; 24. mengendalikan dan mengevaluasi urusan angkutan orang dan angkutan barang; 25. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan bina usaha jasa angkutan kepada Atasan; 26. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Bina Usaha Angkutan; 27. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 28. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14

Paragraf 3 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pasal 10 (1)

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengawasan dan pengendalian lalu lintas; b. pelaksanaan urusan operasional dan pengelolaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pengawasan dan pengendalian lalu lintas; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas; 4. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; 5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; 6. menyiapkan bahan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 7. menyusun bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta bidang LLAJ; 8. menganalisa bahan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; 9. menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; 10. menyusun bahan analisa pemberian usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; 11. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penerapan tarif angkutan sesuai dengan izin trayek; 12. melaksanakan pengawasan perizinan trayek angkutan; 13. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; 14. melaksanakan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; 15. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas; 16. melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang LLAJ, pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum serta administrasi kendaraan bermotor;

15

17. melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan; 18. melaksanakan pengelolaan penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; 19. melaksanakan pengamanan lalu lintas dan pengawalan rangkaian kendaraan bermotor; 20. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengawasan dan pengendalian lalu lintas kepada Atasan; 21. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas; 22. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 23. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Pasal 11 (1)

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengujian kendaraan bermotor, terminal dan perparkiran, pos dan telekomunikasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Teknik Sarana dan Prasarana; 3. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan; 4. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan; 5. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan; 6. menyelenggarakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

16

7. merumuskan dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (kabupaten); 8. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 9. menyelenggarakan pelayanan pos di perdesaan; 10. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; 11. memberikan izin jasa titipan untuk kantor agen; 12. melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 13. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannnya; 14. melaksanakan pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah kabupaten; 15. melaksanakan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pengadaan alat/perangkat postel; 16. memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; 17. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten; 18. memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; 19. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; 20. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; 21. menjadi penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; 22. memberikan rekomendasi dan menerbitkan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G); 23. menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal; 24. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal; 25. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus; 26. memberikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional; 27. memberikan kajian/rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 28. memberikan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; 29. memberikan izin instalansi penangkal petir; 30. memberikan izin instalansi genset; 31. mengendalikan dan menertibkan pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; 32. memberikan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; 33. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga; 34. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; 35. memberikan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; 36. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten; 37. memberikan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, TV dan stasion relay; 38. melaksanakan diseminasi informasi nasional;

17

39. mengawasi dan menerbitkan film dan radio; 40. menyelenggarakan pelayanan perizinan pameran bidang perhubungan; 41. mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten; 42. merumuskan program dan menyelenggarakan informasi melalui media penerbitan, elektronik, tradisionil dan media baru; 43. menyelenggarakan penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk, baligo, bilboard dan gambar dinding; 44. melaksanakan kontrol kualitas yang akan disajikan melalui intertnet; 45. memelihara konektifitas jaringan internet isp pemda Kabupaten Purwakarta; 46. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi informasi; 47. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; 48. menyelenggarakan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; 49. merumuskan dan menetapkan jenis pelanggaran ketentuan pengujian berkala; 50. menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe C; 51. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; 52. menyelenggarakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C; 53. menyelenggarakan pembangunan terminal angkutan barang; 54. menyelenggarakan pengoperasian terminal angkutan barang; 55. menetapkan lokasi terminal barang; 56. melaksanakan penyiaran; 57. menyelenggarakan penyiaran informasi-informasi pembangunan; 58. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan teknik sarana dan prasarana perhubungan kepada Atasan; 59. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana; 60. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 61. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 62. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 12 (1)

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pengujian kendaraan bermotor.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pengujian kendaraan bermotor; b. pelaksanaan urusan pengelolaan urusan pengujian kendaraan bermotor;

18

c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengujian kendaraan bermotor; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pengujian kendaraan bermotor; 3. melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis pengujian kendaraan bermotor; 4. menyetujui/mengesahkan kendaraan yang lulus / tidak lulus uji kendaraan, baik yang baru ataupun uji ulang atas dasar hasil pengujian petugas penguji yang bersertifikat; 5. mengontrol susunan alat tambahan kendaraan penumpang umum; 6. melaksanakan evaluasi pencapaian target retribusi pengujian kendaraan bermotor; 7. membina, memeriksa, mengawasi dan mengetahui barang KOASI ( Plat Uji, Buku Uji dan Kartu Induk ) kendaraan yang wajib uji atas dasar kepemilikan kendaraan; 8. melaksanakan pengujian keliling terhadap kendaraan wajib uji; 9. melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dan atau unit kerja terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor; 10. melaksanakan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; 11. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; 12. melaksanakan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; 13. melaksanakan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor; 14. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengujian kendaraan bermotor kepada Atasan; 15. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; 16. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 17. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Terminal dan Perparkiran Pasal 13 (1)

Seksi Terminal dan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan terminal dan perparkiran.

19

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pengelolaan terminal dan perparkiran; b. pelaksanaan urusan pengelolaan terminal dan perparkiran; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang urusan pengelolaan terminal dan perparkiran; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Terminal dan Perparkiran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis urusan pengelolaan terminal dan perparkiran; 3. menyelenggarakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; 4. merumuskan bahan kebijakan penetapan tarif retribusi terminal dan perparkiran di wilayah kabupaten; 5. menyusun bahan kebijakan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; 6. melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; 7. menyusun rumusan kebijakan dalam pengelolaan perparkiran; 8. melaksanakan pengaturan dan pengendalian parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor; 9. menyusun rumusan kebijakan dalam pelayanan pemberian perijinan penyelenggaraan perparkiran; 10. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban penyelenggaraan perparkiran; 11. merumuskan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; 12. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; 13. menyelenggarakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C; 14. menyelenggarakan pembangunan terminal angkutan barang; 15. menyelenggarakan pengoperasian terminal angkutan barang; 16. menetapkan lokasi terminal barang; 17. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan terminal dan perparkiran kepada Atasan; 18. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Terminal dan Perparkiran; 19. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 20. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Pos dan Telekomunikasi Pasal 14 (1)

Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

20

Teknik Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pos dan telekomunikasi. (2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan pos dan telekomunikasi; b. pelaksanaan pengelolaan urusan pos dan telekomunikasi; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang urusan pos dan telekomunikasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pos dan telekomunikasi; 3. menyelenggarakan pelayanan pos di perdesaan; 4. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; 5. memberikan izin jasa titipan untuk kantor agen; 6. melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannnya; 8. melaksanakan pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah kabupaten; 9. melaksanakan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pengadaan alat/perangkat postel; 10. memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; 11. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten; 12. memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; 13. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; 14. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; 15. menjadi penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; 16. memberikan rekomendasi dan menerbitkan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G); 17. menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal; 18. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal; 19. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus; 20. memberikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional; 21. memberikan kajian/rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 22. memberikan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; 23. memberikan izin instalansi penangkal petir; 24. memberikan izin instalansi genset;

21

25. mengendalikan dan menertibkan pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; 26. memberikan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; 27. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga; 28. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; 29. memberikan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; 30. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten; 31. memberikan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, TV dan stasion relay; 32. melaksanakan diseminasi informasi nasional; 33. mengawasi dan menerbitkan film dan radio; 34. menyelenggarakan pelayanan perizinan pameran bidang perhubungan; 35. mengoordinasi dan memfasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten; 36. merumuskan program dan menyelenggarakan informasi melalui media penerbitan, elektronik, tradisionil dan media baru; 37. menyelenggarakan penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk, baligo, bilboard dan gambar dinding; 38. melaksanakan kontrol kualitas yang akan disajikan melalui intertnet; 39. memelihara konektifitas jaringan internet isp pemda Kabupaten Purwakarta; 40. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi informasi; 41. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pos dan telekomunikasi kepada Atasan; 42. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pos dan Telekomunikasi; 43. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 44. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 45. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pariwisata Pasal 15 (1)

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasyang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan;

22

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang jasa dan sarana pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta promosi pariwisata; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pariwisata; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang meliputi jasa dan sarana pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta promosi pariwisata; 4. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan; 5. menyusun bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala kabupaten; 6. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kabupaten; 7. melaksanakan penelitian pariwisata skala kabupaten; 8. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyusunan bahan penetapan kebijakan skala kabupaten RIPP kabupaten; 9. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyusunan bahan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; 10. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyusunan bahan penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang usaha pariwisata; 11. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten; 12. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyusunan bahan penetapan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten; 13. menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten; 14. menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten; 15. menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten; 16. menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran; 17. menyusun kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin usaha pariwisata skala kabupaten; 18. menyusun kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin terhadap pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya; 19. menyelenggarakan pengawasan terhadap pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya;

23

20. menyelenggarakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten; 21. menyelenggarakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten; 22. monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten; 23. menyusun penetapan inventarisasi potensi usaha di bidang pariwisata; 24. menyusun pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; 25. menyelenggarakan promosi skala kabupaten; 26. menyelenggarakan peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi/dunia usaha/ stakeholder; 27. menyelenggarakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata skala kabupaten; 28. menyusun perumusan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten; 29. menyelenggarakan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten; 30. menyelenggarakan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi; 31. menyelenggarakan event pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten; 32. menyelenggarakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten; 33. menyelenggarakan perintisan objek dan kegiatan wisata; 34. menyelenggarakan sertifikasi dan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin operasi pramuwisata; 35. menyelenggarakan pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten; 36. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata; 37. menyelenggarakan pemungutan retribusi pada usaha dibidang pariwisata; 38. melakukan penyetoran hasil retribusi objek wisata di kawasan wisata kepada kas daerah; 39. menyelenggarakan pelatihan teknis aparat pengelola/SDM pariwisata; 40. melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi atau multistakeholder; 41. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pariwisata tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di kabupaten; 42. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan wisata; 43. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan daerah kawasan wisata potensial, objek dan daya tarik wisata; 44. melaksanakan kegiatan membudayakan sadar wisata; 45. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepariwisataan kepada Atasan; 46. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pariwisata; 47. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 48. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 49. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24

Paragraf 1 Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata Pasal 16 (1)

Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengembangan jasa dan sarana periwisata.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pembinaan dan pengembangan jasa dan sarana periwisata; b. pelaksanaan urusan pengelolaan pembinaan dan pengembangan jasa dan sarana periwisata; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan pembinaan dan pengembangan jasa dan sarana periwisata; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pembinaan dan pengembangan jasa dan sarana periwisata; 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan pembinaan dan pengembangan jasa dan sarana periwisata; 4. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan asosiasiasosiasi serta lembaga-lembaga pariwisata seperti ASITA, PHRI, HPI dan instansi terkait, dalam upaya meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata kabupaten; 5. melaksanakan kebijakan nasional dan propinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang jasa dan sarana pariwisata; 6. melaksanakan kebijakan nasional/ propinsi serta penetapan pedoman pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata; 7. melaksanakan kebijakan nasional/ propinsi serta penerapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha jasa dan sarana pariwisata skala kabupaten; 8. melaksanakan kebijakan nasional/ propinsi serta penerapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia usaha jasa dan sarana pariwisata; 9. melaksanakan kebijakan nasional/ propinsi serta penerapan kebijakan kabupaten dalam penelitian usaha jasa dan sarana pariwisata skala kabupaten; 10. melaksanakan kemitraan dengan berperan aktif mengikuti eventevent yang akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pariwisata regional, nasional, internasional; 11. melaksanakan pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata; 12. melaksanakan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin usaha pariwisata; 13. menyusun rumusan kebijakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata; 14. menyusun rumusan kebijakan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional;

25

15. menyusun rumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dibidang jasa dan sarana pariwisata; 16. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan teknis dan pengembangan perumahan dan pemukiman kepada Atasan; 17. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata; 18. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata Pasal 17 (1)

Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata; b. pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata; 4. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan skala kabupaten RIPP kabupaten; 5. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; 6. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang usaha Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); 7. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta menyiapkan bahan penyusunan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten; 8. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha

26

9. 10.

11.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

dan penyelenggaraan usaha jasa dan sarana pariwisata skala kabupaten; menyiapkan bahan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin usaha pariwisata skala kabupaten; menyiapkan bahan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin terhadap pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya; melaksanakan pengawasan terhadap pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni; menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata; menyusun bahan-bahan untuk kerjasama antar daerah, nasional dan internasional dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta kerjasama destinasi pariwisata; melaksanakan perintisan objek dan kegiatan pariwisata; menyusun bahan-bahan dan mengelola serta memelihara objek dan daya tarik wisata; melaksanakan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata serta jasa dan sarana wisata; melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan pelatihan pengelola wisata dibidang Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); melaksanakan pemungutan retribusi pada Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan disetorkan ke Kas Daerah; melaksanakan penyetoran retribusi dari hasil yang diterima pada objek wisata dan kawasan wisata; menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi pariwisata; melaksanakan standarisasi bidang pariwisata dan hasil penetapan usaha Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); melaksankan pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata; melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola/SDM pariwisata dibidang Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); melaksanakan sertifikasi dan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin operasi pramuwisata; melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi atau multistakeholder; memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata kepada Atasan; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Objek dan Daya Tarik Pariwisata; melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27

Paragraf 3 Seksi Promosi Pariwisata Pasal 18 (1)

Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata; b. pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata; c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang promosi pariwisata; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Promosi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan urusan pengelolaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata; 3. menyiapkan bahan kebijakan penetapan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata; 4. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten; 5. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten; 6. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten; 7. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten; 8. menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis promosi pariwisata serta bahan-bahan untuk kerjasama promosi pariwisata; 9. menyusun bahan-bahan untuk kerjasama antar daerah, nasional dan internasional dalam rangka promosi pariwisata; 10. menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman partisipasi pada pameran budaya daerah; 11. melaksanakan pengadaan sarana dan media promosi; 12. melaksanakan pembinaan promosi pariwisata dan mengembangkan sistem informasi promosi pariwisata; 13. melaksanakan promosi skala kabupaten; 14. melaksanakan sebagai peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi/dunia usaha/stakeholder; 15. melaksanakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata skala kabupaten; 16. menyiapkan bahan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten; 17. melaksanakan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;

28

18. melaksanakan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi; 19. melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten; 20. melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten; 21. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sadar wisata; 22. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata kepada Atasan; 23. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Promosi Pariwisata; 24. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 25. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 26. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Kebudayaan Pasal 19 (1)

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan; c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang dokumentasi dan analisa kebudayaan, konservasi kebudayaan dan pengembangan kebudayaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Bidang Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Kebudayaan; 3. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengelolaan dokumentasi dan analisa kebudayaan, pelestarian kebudayaan dan pengembangan kebudayaan; 4. mengelola pelaksanaan dokumentasi, analisa, konservasi, perlindungan, pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan; 5. melaksanakan kajian dan penyusunan konsep perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; 6. mengelola pelaksanaan survey, inventarisasi pendataan, penelitian, dokumentasi, kajian, analisis dan publikasi di bidang kebudayaan

29

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

30.

(tradisi, kesenian, bahasa, sastra, aksara, naskah kuno, sejarah, purbakala dan perfilman); melaksanakan pemetaan sejarah skala kabupaten; melaksanakan pemetaan potensi kebudayaan; melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten; mengelola pelaksanaan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam dan arkeologi lingkup daerah; melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama; mengelola penyiapan data pendukung permintaan zoning; mengelola perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar kabupaten dalam provinsi, penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; melaksanakan registrasi Benda Cagar Budaya/Situs dan kawasan di kabupaten; melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya; melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya; melaksanakan pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya/Situs provinsi kepada provinsi dan penetapan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; mengelola registrasi museum dan koleksi kabupaten serta pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten; melaksanakan penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten, serta penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten; melaksanakan penyusunan standarisasi pengelolaan lembaga/organisasi dan pelaku penyelenggara kegiatan kebudayaan; melaksanakan penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebudayaan; mengelola pendayagunaan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten; melaksanakan penyusunan kriteria dan pengajuan usulan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, sejarah, purbakala dan perfilman); melaksanakan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, sejarah, purbakala dan perfilman); mengelola kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat kabupaten; mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan kebudayaan di kabupaten; mengelola pendayagunaan program-program kebudayaan daerah di kabupaten; mengelola ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten; mengelola penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat, serta advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan

30

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

40.

41. 42. 43.

44.

45. 46.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten; melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten; melaksanakan advokasi dalam pengelolaan organisasi/lembaga kesenian; melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelengaraan kesenian di kabupaten; memasyarakatkan bahasa Indonesia, buku dan sastra Indonesia di Kabupaten; memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten; melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan; melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastera daerah yang bermutu serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemakaian bahasa asing; melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; mengelola pelaksanaan pengawasan dan pengesahan pengelolaan cagar budaya di kabupaten; mengelola pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya; melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/ perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten serta melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian; melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/wadah dalam pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat kabupaten; melaksanakan pengelolaan laboratorium konservasi kebudayaan; melaksanakan koordinasi dalam mengelola pembentukan, penyempurnaan dan pentupan organisasi pengelola kebudayaan di tingkat kabupaten; melaksanakan pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset kebudayaan; menyusun bahan penetapan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan; melaksanakan pengembangan prestasi dan kreativitas seni tradisional dan non tradisional; melaksanakan pembinaan dan peningkatan apresiasi film skala kabupaten; mengelola pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten; melaksanakan penyelenggaraan pengembangan konservasi dan pemanfaatan sejarah dalam perspektif nasional di kabupaten; mengelola penyebarluasan sejarah lokal di kabupaten; melaksanakan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten; melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten; mengelola koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten; melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembuatan film di kabupaten;

31

58. melaksanakan pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten; 59. melaksanakan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten, penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten, serta fasilitasi dan advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten; 60. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi perfilman, seni tradisional dan modern di kabupaten; 61. melaksanakan penyusunan kriteria, prosedur dan penyelenggaraan festival, pameran dan lomba di bidang pengembangan kebudayaan; 62. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten; 63. mengelola penyelenggaraan promosi potensi budaya; 64. melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di kabupaten; 65. mengelola pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundangundangan di bidang kebudayaan di kabupaten; 66. melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/wadah dalam pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten; 67. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kebudayaan kepada Atasan; 68. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kebudayaan; 69. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 70. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 71. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan Pasal 20 (1)

Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan dokumentasi dan analisa kebudayaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan dokumentasi dan analisa kebudayaan; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan dokumentasi dan analisa kebudayaan; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang dokumentasi dan analisa kebudayaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

32

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan urusan dokumentasi dan analisa kebudayaan; 3. melaksanakan kajian dan penyusunan konsep perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; 4. mengelola pelaksanaan survey, inventarisasi pendataan, penelitian, dokumentasi, kajian, analisis dan publikasi di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, bahasa, sastra, aksara, naskah kuno, sejarah, purbakala dan perfilman); 5. melaksanakan pemetaan sejarah skala kabupaten; 6. melaksanakan pemetaan potensi kebudayaan; 7. melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten; 8. mengelola pelaksanaan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam dan arkeologi lingkup daerah; 9. melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama; 10. mengelola penyiapan data pendukung permintaan zoning; 11. mengelola perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar kabupaten dalam provinsi, penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; 12. melaksanakan registrasi Benda Cagar Budaya/Situs dan kawasan di kabupaten; 13. melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya; 14. melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya; 15. melaksanakan pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya/Situs provinsi kepada provinsi dan penetapan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; 16. mengelola registrasi museum dan koleksi kabupaten serta pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten; 17. melaksanakan penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten, serta penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten; 18. melaksanakan penyusunan standarisasi pengelolaan lembaga/organisasi dan pelaku penyelenggara kegiatan kebudayaan; 19. melaksanakan penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebudayaan; 20. mengelola pendayagunaan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten; 21. melaksanakan penyusunan kriteria dan pengajuan usulan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, sejarah, purbakala dan perfilman); 22. melaksanakan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, sejarah, purbakala dan perfilman); 23. mengelola kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat kabupaten; 24. mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan dokumentasi dan analisa kebudayaan di kabupaten; 25. mengelola pendayagunaan program-program dokumentasi dan analisa kebudayaan di kabupaten;

33

26. mengelola ketatausahaan dan ketatalaksanaan dokumentasi dan analisa kebudayaan di kabupaten; 27. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan dokumentasi dan analisa kebudayaan kepada Atasan; 28. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Dokumentasi dan Analisa Kebudayaan; 29. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 30. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 31. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Konservasi Kebudayaan Pasal 21 (1)

Seksi Konservasi Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan pengelolaan konservasi, perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Konservasi Kebudayaan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengkajian dan pengelolaan konservasi, perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan; b. penyelenggaraan urusan pengkajian dan pengelolaan konservasi, perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengkajian dan pengelolaan konservasi, perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Konservasi Kebudayaan mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Konservasi Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengkajian dan pengelolaan konservasi kebudayaan; 3. mengelola penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat, serta advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat,

34

5. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten; 6. melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten; 7. melaksanakan advokasi dalam pengelolaan organisasi/lembaga kesenian; 8. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelengaraan kesenian di kabupaten; 9. memasyarakatkan bahasa Indonesia, buku dan sastra Indonesia di Kabupaten; 10. memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten; 11. melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan; 12. melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastera daerah yang bermutu serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemakaian bahasa asing; 13. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; 14. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten; 15. mengelola pelaksanaan pengawasan dan pengesahan pengelolaan cagar budaya di kabupaten; 16. mengelola pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya; 17. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/ perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten serta melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian; 18. melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/wadah dalam pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat kabupaten; 19. melaksanakan pengelolaan laboratorium konservasi kebudayaan; 20. melaksanakan koordinasi dalam mengelola pembentukan, penyempurnaan dan pentupan organisasi pengelola kebudayaan di tingkat kabupaten; 21. melaksanakan pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset kebudayaan; 22. menyusun bahan penetapan kebijakan dan koordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan; 23. mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan konservasi kebudayaan di kabupaten; 24. mengelola pendayagunaan program-program konservasi kebudayaan daerah di kabupaten; 25. mengelola ketatausahaan dan ketatalaksanaan konservasi kebudayaan di kabupaten; 26. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengkajian dan pengelolaan konservasi kebudayaan kepada Atasan; 27. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Konservasi Kebudayaan; 28. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 29. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

35

Paragraf 3 Seksi Pengembangan Budaya Pasal 22 (1)

Seksi Pengembangan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan budaya.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Budaya mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang urusan pengelolaan dan pengembangan budaya; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan dan pengembangan budaya; c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan budaya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Budaya mempunyai rincian tugas : 1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan budaya; 3. melaksanakan pengembangan prestasi dan kreativitas seni tradisional dan non tradisional; 4. melaksanakan pembinaan dan peningkatan apresiasi film skala kabupaten; 5. mengelola pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten; 6. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan konservasi dan pemanfaatan sejarah dalam perspektif nasional di kabupaten; 7. mengelola penyebarluasan sejarah lokal di kabupaten; 8. melaksanakan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten; 9. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten; 10. mengelola koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten; 11. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembuatan film di kabupaten; 12. melaksanakan pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten; 13. melaksanakan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten, penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten, serta fasilitasi dan advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten; 14. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi perfilman, seni tradisional dan modern di kabupaten; 15. melaksanakan penyusunan kriteria, prosedur dan penyelenggaraan festival, pameran dan lomba di bidang pengembangan kebudayaan; 16. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten; 17. mengelola penyelenggaraan promosi potensi budaya; 18. melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di kabupaten;

36

19. mengelola pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundangundangan di bidang kebudayaan di kabupaten; 20. melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/wadah dalam pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten; 21. mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan pengembangan budaya di kabupaten; 22. mengelola pendayagunaan program-program pengembangan budaya daerah di kabupaten; 23. mengelola ketatausahaan dan ketatalaksanaan pengembangan budaya di kabupaten; 24. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan budaya kepada Atasan; 25. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengembangan Budaya; 26. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24 (1) (2)

Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

37

Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Uraian tugas jabatan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tatalaksana.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) (2)

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

38