Rancangan Awal Butir-Butir Pembahasan Rapat Bulanan Anggota Dewan Pengarah BRR Aceh-Nias Juli 2005
Sekretariat Dewan Pengarah BRR Aceh-Nias Jakarta, Juli 2005
Inventarisasi Status Kemajuan dan Isyu 1.
2.
3.
Isyu Kelembagaan – RUU tentang penetapan Perpu 2/2005 menjadi UUU telah disiapkan dan disampaikan melalui Surat Presiden kepada DPR-RI – SK Pembentukan Sekretariat Dewan Pengarah telah ditetapkan, dan usulan pendanaan termasuk renumerasi Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah telah disampaikan kepada Kepala Bapel Isyu Tata Ruang dan Pertanahan – Rencana Tata Ruang daerah yang terkena bencana belum direvisi, menunggu penataan ruang permukiman yang sedang disusun secara partisipatif – Draft Perpu Pertanahan untuk penganganan masalah pertanahan di Aceh telah disiapkan dan dalam proses penyelesaian Isyu Pendanaan dan Persiapan Pelaksanaan Tahun 2005 – Berdasarkan pendanaan yang telah disepakati DPR untuk tahun 2005 sebesar Rp8,2 triliun, perlu dibahas persiapan pelaksanaannya di lapangan (kelembagaan, kapasitas, prosedur, koordinasi) – Revisi Kepres 80 untuk prosedur procurement khusus bagi kegiatan rehab dan rekon Aceh-Nias sudah disiapkan dan diusulkan oleh Bapel
Masukan Isyu Pembahasan Sekretariat Dewan Pengarah BRR No
Isyu Pokok dan Permasalahan
Sumber Masukan
a b c.
Isyu Kelembagaan Manajemen Organisasi BRR Pendanaan Kelembagaan BRR Koordinasi Kelembagaan Internal BRR dan Eksternal
Core team, Menko Kesra, Jeliteng P Core Team, Menko Kesra Core Team, Menko Kesra, Jeliteng P
a. b. c. d. e.
Isyu Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Keamanan dan Ketertiban Informasi Politik Hukum Ketahanan Masyarakat
Unsyiah, Menko Polhukam, Usman Hasan, Polda NAD Menko Polhukam, S Zebua Usman Hasan Usman Hasan, Jeliteng P Depdagri
a. b.
Isyu Bidang Perekonomian Penataan Ruang dan Pertanahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Core team, Jeliteng P, Unsyiah, Depdagri Jeliteng P
4.. a. b. c. d. e.
Isyu Bidang Kesejahteraan Rakyat Agama dan Sosial Budaya Pengungsi Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat Aparatur
Keliteng P, Unsyiah S Zebua, Depdagri, Polda NAD Depdagri, Polda NAD Depdagri Depdagri
5.
Isyu Persiapan Pelaksanaan Need Assessment Pra-implementasi Data dan Usulan Kegiatan Prosedur Pengadaan Baseline Survey dalam Monitoring dan Evaluasi
S Zebua Core team, Jeliteng P Pemda Sumut Core Team Core Team
1.
2.
3.
a. b. c. d. e.
1. Isyu Kelembagaan • Isyu Pokok – Rancangan UU penetapan Perpu 2/2005 menjadi UU telah disampaikan kepada DPR – SK Pembentukan Sekretariat Dewan Pengarah telah diterbitkan, namun dukungan pendanaan dari Bapel belum diwujudkan
• Rekomendasi Pembahasan – Pembahasan RUU pembentukan BRR perlu segera dilakukan – Usulan pendanaan dan renumerasi Anggota Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah perlu segera ditindaklanjuti oleh Bapel untuk dapat segera dialokasikan guna mendukung kegiatan Dewan Pengarah
• Usulan Keputusan – Merekomendasikan Bapel BRR sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU BRR dengan DPR-Ri – Menyampaikan surat dari Ketua Dewan Pengarah kepada Kepala Bapel untuk menyediakan alokasi pendanaan dan renumerasi bagi Anggota dan Sekretariat Dewan Pengarah
2. Isyu Tata Ruang dan Pertanahan •
Isyu Pokok – Perubahan struktur ruang wilayah kab/kota yang terkena bencana memerlukan perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) – Pemerintah daerah mengalami kesulitan bagi penyediaan tanah untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana – Penataan kembali hak atas tanah di lokasi bencana masih belum jelas, sehingga menghambat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan
•
Rekomendasi Pembahasan – Perubahan rencana tata ruang wilayah perlu segera dilakukan, dengan menata kembali ruang wilayah, dan sekaligus menyesuaikan Perda (Qanun) RTRW – Pemerintah Pusat perlu memberikan bantuan bagi Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pembebasan tanah bagi lokasi permukiman dan infrastruktur lainnya – Rancangan Perpu Pertanahan paska bencana di Aceh perlu segera dirampungkan, sebagai dasar bagi penataan kembali pertanahan di Aceh
•
Usulan Keputusan – Revisi Qanun RTRW daerah bencana di Aceh dan Sumut perlu segera diselesaikan, melalui fasilitasi dari Bapel dan kementerian/lembaga terkait untuk menjadi dasar bagi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi – Diharapkan adanya dana APBN yang diperuntukan untuk pembebasan tanah – Perpu Pertanahan perlu segera dirampungkan
3. Isyu Pendanaan & Persiapan Pelaksanaan • Isyu Pokok – Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah telah menyepakati untuk mengalokasikan dana Rp13,26 triliun untuk tahun 2005, yang dikoordinasikan pemanfaatannya oleh Bapel BRR – Prosedur pengadaan untuk kegiatan rehab-rekons Aceh-Nias akan menerapkan pola khusus yang dipercepat – Untuk mengukur kesiapan awal mulainya kegiatan rehab-rekon, kondisi awal pra-implementasi di lapangan perlu diketahui melalui kegiatan baseline survey
• Rekomendasi Pembahasan – Bapel diminta untuk dapat mempersiapkan daftar kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 – Rancangan prosedur pengadaan (procurement) yang dimodifikasi dari Keppres 80/2003 segera diselesaikan dan diterapkan dalam pelaksanaan tahun 2005 – Kegiatan baseline survey perlu segera dilakukan Bappenas, dalam konteks tugas pemantauan dan pengendalian, sesuai Pasal 5 Perpres 30/2005
• Usulan Keputusan – Bapel diminta untuk dapat merinci seluruh kegiatan yang akan dimulai tahun 2005, termasuk alokasi pendanaannya, serta lembaga pelaksana yang ditunjuk – Menyampaikan surat kepada Kepala Bapel untuk segera menyelesaikan Perpres tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa khusus untuk BRR – Pelaksanaan monev dalam rangka menilai kondisi awal perlu segera dilakukan, guna memberi masukan bagi BRR dan Pemda serta steholders terkait dalam pelaksanaan tahun 2005 dan perencanaan tahun 2006
Rekomendasi Tindak Lanjut • Dewan Pengarah perlu menindaklanjuti kesepakatan Sidang Kabinet Terbatas 5 Juli, terutama dalam memberikan arahan bagi Bapel untuk segera memulai pelaksanaan rehab dan rekons di lapangan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dengan pemanfaatan dana yang telah dialokasikan secara optimal, dihadapkan pada sisa waktu tahun 2005 • Dewan Pengarah perlu memberikan arahan kepada Bapel untuk dapat dipenuhinya berbagai prasyarat untuk implementasi kegiatan rehab dan rekons di lapangan, seperti penyelesaian tata ruang dan masalah pertanahan, prosedur pengadaan, dan kesiapan Pemda dan K/L terkait selaku pelaksana • Dewan Pengarah, bersama Dewan Pengawas, perlu segera melakukan pertemuan khusus dengan Bapel di Banda Aceh, sekaligus melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kesiapan Pemda di dalam pelaksanaan kegiatan awal di tahun 2005 • Untuk menilai kesiapan stakeholders dalam pelaksanaan awal tahun 2005, perlu dilakukan baseline survey pra-implementasi, guna menjadi masukan bagi BRR di dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien di tahun 2005 dan untuk perencanaan tahun 2006
Agenda Persiapan & Pelaksanaan Tahun 2005 26/12 02/03 15/04
29/04
01/07
01/08
01/09
01/10
01/11 01/12 31/12
Inpres 01 Perpres 30/05 Perppu 02/05 Perpres 34/05 Keppres 63/m/05 APBN-P 2005: Rp13,3triliun Tahap Tanggap Darurat Penyusunan Rencana Induk
INPUT
Masa Transisi:
Persiapan Implementasi R2WANS Tahun 2005 Start-up Penyusunan rencana aksi, Implementasi: Baseline Penyusunan RKKL & Procurement, survey RKAKL, Pembahasan Seleksi, APBN-P 2005 dgn DPR Susun rencana Koordinasi, aksi thn 2006 Bahas RAPBN Baseline 2006 Survey PROSES
IMPLEMENTASI
