ANGGOTA DEWAN MUNDUR, PETAHANA CUTI

PUBLIKASI ANGGARAN DI PILKADA 2017

TAK ADA TOLERANSI BATAS USIA PANITIA ADHOC

NASIB CALON BEBAS BERSYARAT TERGANTUNG LAPAS

EDISI IX

K

O

M

I

S

I

P

E

M

I

L

I

H

A

N

U

M

MEI - J UNI 2016

U

M

M E NJAG A H A K R A K YAT B E R S UA R A DA L A M P E M I LU

REVISI UNDANG-UNDANG PILKADA

ANGGOTA DEWAN MUNDUR, PETAHANA CUTI

DAFTAR ISI

SUARA KPU MEI-JUNI 2016

15

5 Suara Utama REVISI UU PILKADA SAH

17 Suara Pakar

NASIB NPHD PILKADA 2017



20 Suara Imam Bonjol

ANGGARAN, KUNCI UTAMA PENYELENGGARAAN PILKADA

32 Suara Regulasi

Prof Dr Mahfud MD “Pilihan Etis Anggota DPR Mundur”

KPU TERBITKAN REGULASI TAHAPAN PILKADA 2017

38 Kamus Pemilu

40 Suara Galeri

44 Suara Daerah

KPU LUTRA RAPAT PEMUTAKHIRAN DPT BERKELANJUTAN



54 Suara Sosok

20 Pegawai KPU Harus Angkat Marwah Lembaga

KASIONO, ANGGOTA KPU KALIMANTAN BARAT

60 Suara Pilkada

NASIB CALON BEBAS BERSYARAT TERGANTUNG LAPAS

66 Pemilu On Twitter

52



69 KPU Menjawab

KPU Kaltim Gelar Workshop Jurnalistik

70 Serba Serbi

WASPADAI “PENYAKIT” PASCAMUDIK LEBARAN

72 Suara Selebriti SISCA DEWI 75 Suara Pustaka

72

STUDI PERILAKU DAN KESUKARELAAN PEMILIH

76 Suara Publik

78 Refleksi

MENGINTERNALISASIKAN REFORMASI BIROKRASI PADA SDM KPU

Sisca Dewi, Belajar Tak Kenal Batas Usia

Mei-Juni 2016 SUARA KPU

3

SUARA REDAKSI

Pilkada Serentak 2017 Resmi Dimulai PENGARAH Husni Kamil Manik Sigit Pamungkas Ida Budhianti Arief Budiman Ferry Kurnia Rizkiyansyah Hadar Nafis Gumay Juri Ardiantoro PENANGGUNG JAWAB Arief Rahman Hakim PENASIHAT Sigit Joyowardono Supriatna PEMIMPIN REDAKSI Robby Leo Agust WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Wawan K. Setyawan REDAKTUR PELAKSANA Ajeng Ayu EDITOR Trio Jenifran Muhammad Faatihul H. REPORTER MS Wibowo Risky Adi Pamungkas Rikky Affandi KONTRIBUTOR Rita Purwati, Sumantri, Asmi Septanti, Intan Rizkika, FOTOGRAFER Dody Husein Ujang Sofyan DESAIN GRAFIS/ LAYOUT/ARTISTIK Chomar Satrio Mahadi Rudi Kristianto Arif Priyo Susanto DISTRIBUTOR Tunjung Yulianto ALAMAT REDAKSI Biro Teknis & Hupmas Telp: 021-31937223 Website: www.kpu.go.id Twitter: @KPURI2016 Page Facebook: KPU Republik Indonesia Youtube Channel: KPU RI

4

SUARA KPU Mei-Juni 2016

T

ahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 secara resmi telah dimulai. Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2016, pelaksanaan tahapan pilkada dilakukan usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara KPU RI dengan pemerintah daerah. Batas waktunya hingga 22 Mei 2016. Meskipun sebelum itu berlangsung, KPU sejak jauh hari sudah mempersiapkan perangkat aturan (yang telah diuji publik sampai mendapat persetujuan konsultasi dengan pemerintah dan DPR), hingga me­ la­kukan konsolidasi internal dengan KPU RI tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendapatkan persepsi yang sama tentang penyelenggaraan pilkada. Ada sejumlah aturan yang telah diuji publik oleh KPU RI. Pertama, pada saat mem­persiapkan PKPU nomor 3 tahun 2016 tentang program tahapan dan jadwal, yang akhirnya berhasil disahkan menjadi PKPU oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ke­men­kumham). Uji publik kedua yang membahas empat PKPU antara lain tentang kampanye, peng­hitungan hasil suara, pencalonan serta norma, stan­dar, prosedur, kebutuhan pe­ngadaan dan pendistribusian per­lengkapan pemilihan yang prosesnya ma­ sih menunggu konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik me­ nga­ takan, upaya mempersiapkan pe­ rang­­kat aturan pilkada adalah satu ikhtiar penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi daerah ini bisa berlangsung lebih sukses. Menurutnya, PKPU adalah aturan lanjutan dari UU yang berlaku. Karena itu penting untuk dipedomani.

Terkait ketersediaan anggaran pilkada, hingga ditutupnya batas akhir penandatangan 22 Mei 2016 tercatat 95 daerah berhasil me­ nyanggupi pengesahan NPHD tepat waktu. Sementara 6 daerah lain yakni Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Aceh), Muaro Jambi (Jambi), Meibrat (Papua Barat) serta Boloaang Mongondow (Sulawesi Utara) secara berangsur-angsur menyelesaikan kewajibannya menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menyebutkan secara keseluruhan proses penyediaan anggaran untuk Pilkada 2017 berlangsung sesuai rencana. Hal ini tak lain karena KPU RI menetapkan batas akhir bagi daerah untuk segera menuntaskan pemenuhan anggarannya. “Artinya apa, kami menempatkan ada deadline, batas di PKPU ternyata cukup efektif. Ya tidak puas sepenuhnya, kami memahami masih ada yang tertinggal,” tuturnya.

SUARA UTAMA

REVISI UU PILKADA SAH

ANGGOTA DEWAN MUNDUR, PETAHANA CUTI

Rancangan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang pilkada akhirnya disahkan oleh wakil rakyat dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Salah satu isi penting dari pengesahan tersebut adalah anggota DPR,DPD dan DPRD harus mundur jika maju sebagai calon di pilkada. Sedangkan pimpinan daerah yang masih memimpin alias petahana hanya perlu cuti jika ikut kontestasi. Mei-Juni 2016 SUARA KPU

5

P S UA R A U TA M A

ad a sid a ng y a ng d i­ warnai hujan interupsi ter­s ebut, a ng gota le­ gis­l atif keluar dengan sa­t u ke­s epakatan, yak­ ni me­n gesahkan Re­v i­s i Undang-Undang (RUU) Pi l k ada menjad i Un­ dang-Undang (UU)­ Pil­ kada. “Semua anggota dewan me­n ye­t u­­j ui revisi un­d ang-undang ini untuk disahkan menjadi un­ dang-undang?” Tanya Wakil Ketua DPR sekaligus Pimpinan Sidang, Taufik Kurniawan. “Setuju!” De­ mikian jawaban anggota DPR. Delapan fraksi menerima pengesahan, tetapi dua fraksi menerima dengan catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan In­d o­ ne­s ia Raya (Gerindra) memberikan catatan tentang sya­r at mundur atau tidaknya anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rak­y at Daerah (DPR D) yang mencalonkan diri se­b agai kepa la daera h. “Tida k  equal treatment (perlakuan setara-red), de­n gan logika sama, PKS tegaska n pada U U baru ya ng a ka n disa h ka n, menerapkan gubernur cu kup cuti, se­h arusnya anggota DPR juga tidak perlu mundur, cukup cuti,” kata Politisi PKS, Almuzammil Yusuf. Sikap serupa juga ditunjuk kan Fraksi Partai Gerindra. Mereka menerima tetapi dengan catatan. Memang, sebelum pengesahan, ada dua isu krusial dalam pembahasaan RUU Pilkada yang sempat mengeruak, yakni soal syarat dukungan kandidat serta mundur tidaknya anggota DPR. Sejak di Panitia Kerja (Panja), dua isu inilah yang menjadi poin krusial perdebatan. “Memang ada dinamika yang terjadi, bahwa sempat muncul dugaan diskriminasi terhadap anggota DPR yang harus mengundurkan diri seperti pegawai negeri sipil (PNS), Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika ingin menjadi calon kepala daerah,” ungkap Idham Samawi, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Idham melanjutkan, jika anggota DPR itu adalah jabatan yang mela lui proses politik. Jadi aga k aneh jika disamakan statusnya dengan PNS, Polri dan TNI. “Tetapi k ita ketahui bahwa sudah ada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi-red) yang mengata kan ba hwa anggota DPR /DPR D harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai kepa la daera h, sehingga a k hirnya k ita mengikuti rujukan tersebut di dalam UU Pilkada

6

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Komisi II menyerahkan draft RUU Pilkada

yang baru ini,” ucap Idham. Sa la h satu pasa l ya ng diuba h ada la h tenta ng hukuman terhadap pelanggaran money politics. Menurut UU Pilkada sekarang, kandidat dan tim sukses yang terbukti melakukan politik uang bisa didiskualif ikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemberian hukuman ini diharapkan praktik pelanggaran tersebut bisa diminimalisasi di pilkada serentak. Selain masa la h itu, persoa lan lainnya yang menjadi perdebatan yakni soal syarat dukungan

par tai politi k atau gabunga n par tai politik terhadap kandidat. Mayoritas fraksi bersepakat agar syarat dukungan tetap d i r u musa n semu la ya k ni 20 persen jumlah kursi di DPR D atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu. Semula, PKS, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat (PD) ingin syarat calon parpol dikurangi, agar parpol lebih muda h ajukan calon.

Sementara itu, beberapa materi yang sempat menyedot perhatian dalam UU Pilkada relatif tidak berubah. Misalnya, syarat calon independen tetap sesuai put usa n MK . “ Tek a it sya rat u nt u k pasangan calon perseorangan, Komisi II dan pemerintah sepakat yakni paling sedikit 6,5% dan paling banyak 10% dari daftar pemilih tetap,” ucap Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman. Poin lainnya, soal keinginan anggota

DPR agar petahana mundur, juga batal. Calon petahana cukup cuti, tidak perlu mundur dari jabata nnya, ji ka ingin berlaga di pilkada. “Kita juga sepakat untuk mengatur lebih lanjut ketentuan cuti bagi petahana yang mencalonkan diri (cuti di luar tanggungan negara) selama masa kampanye, yaitu 3 hari setela h penet apa n pa sa nga n c a lon hingga 3 hari menjelang pencoblosan,” papar Rambe. Mei-Juni 2016 SUARA KPU

7

S UA R A U TA M A

BERIKUT POIN-POIN P E R U B A H A N U U P I L K A DA YA N G D I SA H K A N O L E H PA R I P U R N A D P R PA DA K A M I S ( 2 /6 / 2 0 1 6 )

1

Pasal 7 tentang pencalonan huruf s dan huruf t: Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sebagai anggota TNI, Kepolisian, PNS dan kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

2

Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU poin a. Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam RDP yang keputusannya mengikat.

3

Pasal 10 ayat b1: KPU melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan.

4

Pasal 16 ayat 1a: seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

5

Pasal 19 ayat 1a: seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

6

Pasal 21 ayat 1a: seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

8

SUARA KPU Mei-Juni 2016

7

Pasal 22B tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu ditambah poin a1: Menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu provinsi terkait pemilihan cagub dan cawagub, cabup dan cawabup serta cawali dan cawawali yang diajukan pasangan calon dan atau parpol/ gabungan parpol terkait dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi dan atau tidak diizinkannya parpol dan gabungan parpol untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.

8

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2: Calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan persentase dari data jumlah pemilih pemilu sebelumnya.

9

Pasal 41 ayat 2 (juga) sepertinya ini harusnya ayat (3): Dukungan yang dimaksud ayat (1) dan (2) disertai dengan fotokopi KTP elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT pemilu sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

10

Pasal 42 (tentang Pendaftaran paslon dari parpol) poin 4a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud

ayat 4 (catatan: Pilgub) tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat provinsi, pendaftaran paslon yang telah disetujui parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh parpol tingkat pusat.

11

Pasal 42 (tentang Pendaftaran paslon dari parpol) poin 5a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 5 (catatan: Pilbup pilwali) tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat kabupaten/kota, pendaftaran paslon yang telah disetujui parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh parpol tingkat pusat.

12

Pasal 57 ayat (2) Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP elektronik.

13

Pasal 58 ayat (1) Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4.

14

Pasal 61 Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik di TPS yang ada di RT RW yang tertera di KTP elektronik yang bersangkutan.

15

Pasal 63 tentang kampanye ayat 2a: Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka didanai oleh parpol dan atau paslon.

16

Pasal 63 ayat 2b: Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan

alat peraga kampanye dapat didanai dan dilaksanakan oleh parpol dan atau paslon.

17

Pasal 73 ayat 1 dan 2: Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenakan sanksi pembatalan paslon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota.

18

Pasal 74 ditambah ayat a1 menjadi: Dana kampanye paslon dapat diperoleh dari: sumbangan parpol/gabungan parpol, sumbangan paslon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.

19

Pasal 74 ayat 5: Sumbangan dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000 dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000.

20

Pasal 85 ayat 1: Pemberian suara dapat dilakukan dengan: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara, b. memberi suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik

21

Pasal 144: Putusan Bawaslu dan putusan Panwaslu mengenai sengketa pemilihan bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota paling lambat 3 hari.

Publikasi Anggaran di Pilkada 2017 Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menjadi rujukan banyak negara di dunia. Sejumlah praktik baik dalam penyelenggaraan pemilu, terutama transparansi merupakan aspek yang paling banyak diperbincangkan. Untuk itu, KPU RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada.

B

“

anyak praktik baik yang dapat kita tularkan kepada negara lain. Salah satunya aspek trans­p a­ ransi,” ujar Komisioner KPU RI Arief Budiman dalam rapat pimpinan nasional KPU RI dan KPU provinsi se Indonesia, Jumat (27/5). Untuk itu, kata Arief, trans­ paransi sebagai salah satu standar pemilu yang demokratis mesti terus ditingkatkan kualitasnya. “Semua proses pemilu telah transparan. Hasil penghitungan suara telah di­pub­ li­­kasi melalui Situng (sistem informasi peng­h itungan suara-red). Yang belum kita publikasikan soal anggaran,” kata Arief Budiman. Untuk lebih transparan di bi­d ang anggaran, Arief menegaskan pi­­haknya akan mengumumkan daftar ang­ garan pembiayaan Pilkada 2017 kepada publik. Arief juga meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan

daftar anggaran pembiayaan pilkada di website masing-masing. Arief menyakini dengan transparansi anggaran pilkada, kredibilitas KPU di mata publik akan bertambah nilainya. “Public trust akan meningkat,” ujarnya. Dalam forum rapim, KPU RI ju­ ga menginventarisasi permasalahan pembiayaan pilkada di 101 daerah yang akan menggelar Pilkada 2017. Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh KPU RI terhadap dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terdapat sejumlah variasi data. Pertama; jumlah anggaran pembiayaan pilkada yang diajukan sama dengan yang disetujui pemerintah dan kemudian dituangkan ke dalam NPHD. Kedua; jumlah anggaran yang diajukan lebih besar dari yang disetujui pemerintah. “Misalnya diajukan sebesar Rp10 miliar, disetujui Rp9 miliar. Dan besaran Rp9 miliar itu sudah berdasarkan pembahasan

bersama dan besaran itu riil kebutuhan pilkada,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pola pembahasan anggaran semacam itu, masih memakai pola lama, dengan mengajukan kebutuhan dana di atas kebutuhan, sementara penyedia dana melakukan koreksi sesuai kebutuhan riilnya. “Klasifikasi kedua ini masih dapat memenuhi kebutuhan anggaran,” kata dia. Varian ketiga adalah besaran pem­biayaan pilkada yang disetujui dan dituangkan dalam NPHD jauh lebih kecil dari besaran pembiayaan yang diajukan KPU. Misalnya KPU mengajukan Rp200 miliar, tetapi yang disetujui dan dituangkan dalam NPHD sebesar Rp110 miliar. “Perbedaannya terlalu ekstrem dan perlu penjelasan. Apakah besaran itu sudah dibicarakan dengan pemerintah? Apakah ada sharing anggaran dengan kabupaten/kota sehingga besaran anggaran provinsinya berkurang signifikan,” ujar Husni. Mei-Juni 2016 SUARA KPU

9

S UA R A U TA M A

DINAMIKA NPHD PILKADA Variasi data NPHD sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada 2017, akhirnya ter­u ngkap dalam forum rapat pimpinan KPU tersebut. Setelah mendengar pen­ jelasan pembahasan biaya pilkada sampai penandatanganan NPHD, ternyata di­ namika di setiap daerah berbeda. Ada yang berjalan mulus, tetapi banyak juga yang berjalan sangat alot. Aceh sebagai salah satu provinsi dengan status otonomi khusus dan daerah yang menyelenggarakan pilkada cukup banyak, dari aspek pembiayaan telah terakomodasi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah dituangkan dalam NPHD. “Semua daerah yang pilkada di Aceh, yakni satu provinsi dan 20 kabupaten/ kota sudah menandatangani NPHD,” terang

Arief Budiman Komisioner KPU RI

10

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Ridwan Hadi. Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp179,4 miliar. Namun yang ter­s e­d ia dalam APBD murni baru sebesar Rp110 miliar. “Tapi pemerintah dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh-red) sudah sepakat mengalokasikan kekurangannya di APBD perubahan dan besaran Rp179,4 miliar itu sudah dituangkan di NPHD,” jelasnya. Ridwan menerangkan yang sedikit bermasalah adalah Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya. Penandatanganan NPHD di daerah tersebut terpaksa diambil alih oleh KIP Aceh karena anggota KIP  yang telah mendapat Surat Keputusan (SK) dari KPU RI belum kunjung dilantik oleh bupati. Dewan

Untuk lebih transparan di bidang anggaran, Arief menegaskan pihaknya akan mengumumkan daftar anggaran pembiayaan Pilkada 2017 kepada publik.

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dalam rapat paripurnanya menolak anggota KIP baru itu. Saat ini DPRK Aceh Timur tengah menggugat SK penetapan anggota KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara di Jawa Barat terdapat hal yang menarik dalam pembahasan pembiayaan pilkada. Dari tiga daerah yang menggelar pilkada, dua daerah yakni Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi, realisasi dana pilkada dalam NPHD lebih besar daripada pengajuan KPU. Misalnya Kota Cimahi, KPU mengajukan sebesar Rp27 miliar, sementara pemerintah daerahnya menyetujui sebesar Rp34 miliar. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian besaran honor dengan regulasi baru tentang standar besaran honorarium pilkada serentak yang diatur oleh Kementerian Keuangan. “Kalau Tasikmalaya itu mengambil standar minimal, Kota Cimahi mengambil angka moderat, sementara Bekasi memakai nilai maksimal. Itu yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan signifikan pembiayaan pilkada. Ada penyesuaian honor dengan standar yang dibuat oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.  Sementara DKI Jakarta yang berstatus daerah k husus dan akan menggelar Pemilihan Gubernur tahun 2017 telah menandatangani NPHD pembiayaan pilkada sebesar Rp478 miliar. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, besaran dana itu masih kurang dari kebutuhan sebesar Rp498 miliar. “Awalnya pe­n yu­ sunan anggaran pilkada itu merujuk ke Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri-red) 44 Tahun 2015, kemudian terbit Permendagri Nomor 51 Tahun 2016 yang memperpanjang durasi tahapan dari 8 bulan menjadi 12 bulan. Makanya kita ajukan lagi penambahan sebesar Rp20 miliar lagi,” ujarnya. Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta, kata Sumarno, sudah menyetujui penambahan anggaran pilkada tersebut di APBD perubahan. Provinsi Banten yang juga akan menggelar Pilkada 2017 telah me­n an­d a­ tangani NPHD sebesar Rp150 miliar dari

kebutuhan sebesar Rp299,8 miliar. Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna melaporkan kekurangannya akan diakomodasi di APBD perubahan. “KPU, DPRD dan pemerintah telah sepakat untuk itu. Tapi komitmen itu tidak dituangkan di NPHD,” ujar Agus. Pemprov Banten beralasan tidak dapat secara langsung memenuhi kebutuhan pembiayaan pilkada sebesar Rp299,8 miliar karena pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan Bank Banten. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik kembali menegaskan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus memastikan bahwa anggaran pilkada tersedia sesuai kebutuhan, sudah dituangkan dalam NPHD, jelas sumber anggaran tersebut dan proses pencairannya. Menurut Husni hal itu penting sebagai dasar bagi KPU untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran pembiayaan pilkada. “Kita kasih batas waktu sampai pembentukan badan adhoc. Kalau sampai saat itu anggaran yang disetujui belum sesuai kebutuhan, kita tinggal saja,” tegas Husni.

KPU SIAP Menyikapi dinamika tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan bahwa tidak ada strategi lain apabila memang tidak ada anggaran selain menunda pelaksanaan pilkada. Karena salah satu kewenangan pilkada dapat ditunda apabila tidak cukup tersedia anggaran. “Selama ini memang menjadi beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Da­erah-red), ya APBD-lah yang harus menangani. Memang harus APBD, kalau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) repot. Karena pelaksanaannya di daerah. Nanti anggaran standar-stan­d ar­ nya kan beda. Kita juga tidak punya ang­ garan. Lihat saja, Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun untuk 549 satker. Kecil sekali anggaran kita, apalagi kalau dibandingkan dengan kantorkantor lain. Kita minim,” ungkapnya. Namun, melihat perkembangan ter­ akhir, Purwoto mengatakan, saat ini KPU sangat siap, baik dalam persiapan

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik kembali menegaskan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus memastikan bahwa anggaran pilkada tersedia sesuai kebutuhan, sudah dituangkan dalam NPHD, jelas sumber anggaran tersebut dan proses pencairannya. maupun penyelenggaraan pilkada. Ia juga menegaskan bahwa menyelenggarakan pilkada bukanlah sebuah kerja yang ringan, namun sudah berada di tangan yang tepat. “Yang jelas pilkada menjadi pekerjaan utama kita. Kita sudah berulangkali menyelenggarakannya dan terbukti kita bisa. Pengalaman kita di Pilkada 2015 pada 269 daerah yang sebelumnya banyak pihak mengkhawatirkan, ternyata selesai dengan damai. Jadi, pilkada serentak ini memang pekerjaan yang susah atau berat. Tapi sudah ditangani oleh orang yang tepat. Jadi jangan menggampangkan tapi juga jangan dibuat susah,” paparnya.

Husni Kamil Manik Ketua KPU RI

RUMUS 3R, 1P Dalam merumuskan NPHD, KPU telah membuat format penyusunan untuk menjadi pedoman bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyusun anggaran pilkada. Kepala Biro Keuangan KPU Nanang Priyatna menerangkan rumus penyusunan itu adalah 3R1P, yakni register, rekening, revisi, dan pengesahan. “Itu mengacu pada peraturan Menteri Keunganan, intinya ada di 3R1P. R pertama adalah registrasi. Jadi teman-teman satker (satuan kerja) yang sudah menandatangani NPHD harus segera mengurus nomor registrasinya,” jelas Nanang, di ruang kerjanya, Senin (17/5). Setelah memperoleh nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR) Kementrian Keuangan, langkah se­ lan­jutnya adalah membuka rekening, yakni mengajukan pembukaan rekening penampung hibah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Mei-Juni 2016 SUARA KPU

11

S UA R A U TA M A

Berikutnya adalah revisi, yakni revisi DIPA di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) di provinsi. “Karena ini awalnya dana hibah dari Pemda lalu masuk ke rekening KPU, menambah pagu KPU, sehingga harus direvisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-red),” jelas Nanang. Yang terakhir adalah pengesahan atas belanja-belanja yang dikeluarkan untuk operasional dan logistik pemilu, dan sebagainya. “Itu harus disahkan ke KPPN juga. Termasuk yang dimaksud pengesahan juga adalah pengembalian belanja, kalau ada sisa setelah seluruh tahapan pilkada selesai. Kita kembalikan ke pemberi hibah itu harus disahkan juga ke KPPN. Itu langkah-langkahnya,” paparnya. Nanang menambahkan, KPU terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Ditjen PPR serta secara intens berkonsultasi dengan Kemenkeu mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Berkenaan dengan pelaporan, ada aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 dan 51 yang menjadi dasar bahwa KPU tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemberi hibah. Namun berkaca dari pelaksanaan Pilkada 2015, ada beberapa daerah yang masih mensyaratkan hal tersebut. Oleh karena itu, satker di daerah harus bisa berkomunikasi dengan Pemda agar tidak mensyaratkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam NPHD. “Karena dalam Permendagri, kita hanya wajib membuat laporan penggunaan dana hibah. Itu setelah paling lama 3 bulan setelah seluruh tahapan pilkada selesai,” terangnya.

ANGGARAN SUSUT 25% Sementara itu anggaran pelaksanaan Pilkada 2017 yang berlangsung di 101 wilayah nyatanya tidak seluruhnya dikabulkan oleh pemerintah daerah. Dari total Rp2,4 triliun yang diajukan ke pemerintah, hanya 75% saja yang direalisasikan melalui nota perjanjian hibah daerah (NPHD). “Ada sedikit penurunan secara kumulatif di beberapa daerah, angkanya bervariasi. Ya

12

SUARA KPU Mei-Juni 2016

BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) TOTAL ANGGARAN YANG DIAJUKAN UNTUK PILKADA 2017 MENCAPAI

RP

2,9 TRILIUN TERBAGI UNTUK PENYELENGGARAAN (KPU) MENCAPAI

RP

2,4 TRILIUN

RP

PENGAWASAN (BAWASLU)

426 MILIAR PENGAMANAN (POLRI)

RP

74 MILIAR

secara kumulatif sekitar 20-25% penurunan itu,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) total anggaran yang diajukan untuk Pilkada 2017 mencapai Rp2,9 triliun. Terbagi untuk penyelenggaraan (KPU) mencapai Rp2,4 triliun, pengawasan (Bawaslu) Rp426 miliar dan pengamanan (Polri) Rp74 miliar. Menurut Arief tidak disetujuinya semua pengajuan anggaran pilkada adalah hal yang bisa diterima. Namun dia menekankan bahwa penurunan anggaran tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan setiap

tahapan. “Sekarang kan sudah selesai semua, terakhir yang disetujui adalah Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara),” ucapnya. Meski begitu Arief mengatakan untuk pencairan NPHD tahap pertama sudah banyak daerah yang melakukannya. Kalaupun ada yang belum, mantan Ketua KPU Jawa Timur itu mengatakan kendalanya lebih pada administrasi yang belum rampung. “Karena setelah ditandatangani NPHD kemudian diperiksa register rekeningnya, kalau administrasi sudah terpenuhi tinggal ditransfer saja,” ungkapnya. (geb/ris/bow/dian)

WAWANCARA

DRS. H. M. IDHAM SAMAWI

Anggota DPR Sepakat Mundur jika Maju Pilkada

Drs. H. M. Idham Samawi, Anggota Panja RUU Pilkada.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Meski masih ada sejumlah perdebatan di dalam pengesahan tersebut, namun sidang paripurna yang dilangsungkan, Kamis (2/6) tetap mengesahkan aturan itu. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian banyak pihak. Untuk itu, kami mewawancarai salah satu anggota Panja RUU Pilkada. Berikut petikan wawancara dengan Idham Samawi, anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada dan Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

P

endapat Anda dengan UU Pilkada yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna? Melalui perdebatan yang panjang, kita patut bersyukur pada akhirnya seluruh substansi dari RUU Pilkada ini dapat diselesaikan Komisi II dan pemerintah melalui musyawarah mufakat. Mei-Juni 2016 SUARA KPU

13

WAWA N C A R A

Pelanggaran berupa politik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan, tanpa menggugurkan proses pidana.

Bisa digambarkan seperti apa dinamika yang terjadi saat pembahasan? Kom isi I I sela lu mengedepa n k a n musyawarah untuk mufakat, sehingga kita selalu melakukan rapat maraton dengan pihak-pihak yang terkait. Memang kita akui adanya perbedaan yang menyulitkan kita untuk munculnya kesepakatan. Tetapi melalui penjelasan dan argumen serta dasar hukum yang ada, maka semuanya dapat terselesaikan. Dan saya juga apresiasi terhadap Kementerian Dalam Negeri, bahwa dari tingkat Menteri dan Dirjen sangat aktif dalam melakukan komunikasi untuk menyelesaikan RUU Pilkada. Poin-poin apa saja yang alot untuk disepakati? Memang ada dinamika yang terjadi, bahwa sempat muncul dugaan diskriminasi terhadap anggota DPR yang harus mengundurkan diri seperti PNS, Polri

14

SUARA KPU Mei-Juni 2016

dan TNI jika ingin menjadi calon kepala daerah. Jika anggota DPR itu adalah jabatan yang melalui proses politik. Jadi agak aneh jika disamakan statusnya dengan PNS, Polri dan TNI. Tetapi kita ketahui bahwa sudah ada keputusan MK yang mengatakan bahwa anggota DPR/ DPRD harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga akhirnya kita mengikuti rujukan dari keputusan MK tersebut di dalam UU Pilkada yang baru ini. Terkait persyaratan bagi PNS, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri wajib mundur setelah secara resmi ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagai calon. Adapun untuk petahana yang akan mencalonkan diri kembali, diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye yaitu tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga tiga hari menjelang pencoblosan. Sedangkan, bagi pejabat negara yang terlibat kampanye pemilihan pasangan calon, cukup mengajukan izin sesuai peraturan perundang-undangan. Selain masalah itu, yang menjadi perdebatan yakni soal syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap kandidat. Mayoritas fraksi bersepakat agar syarat dukungan tetap di rumusan semula yakni 20 persen jumlah kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu. Untuk syarat dukungan dalam UU Pilkada yang baru ini seperti apa? Syarat dukungan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, disepakati jika besarannya tetap 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Sementara, syarat dukungan pasangan calon perseorangan yaitu paling sedikit 6,5 persen dan paling banyak 10 persen dari daftar pemilih tetap. Salah satu pasal yang diubah adalah tentang hukuman terhadap pelanggaran politik uang. Bisa dijelaskan tentang sanksi tersebut?

Kita sepa kat jika ada upaya untu k mempengaruhi penyelenggara atau pemilih dan terpenuhi unsur memberikan uang atau materi lainnya, maka akan dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda. Sementara, jika calon yang melakukan tinda k pidana tersebut, ma ka a kan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon. Seperti apa bentuk pembatalan pencalonan? Pelanggaran berupa politik ‘uang’ yang dilakukan secara terstruktur, sis­t e­m atis dan masif akan dikenakan sanksi ad­ ministratif berupa pembatalan pen­ calonan, tanpa menggugurkan proses pidana. Pemberian sanksi ini menjadi we­ wenang Bawaslu provinsi yang sebelumnya telah diperkuat wewenangnya. Adapun penetapan sanksi menjadi wewenang KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melalui surat keputusan. Harapan Anda terhadap UU Pilkada yang baru ini? Esensi dari demokrasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah adalah sejahteranya masyarakat. Bahwa ada kemungkinan adanya politik uang, di UU kemarin itu tidak diatur. Supaya perilaku para calon kepala daerah lebih baik, jadi bagaimana UU ini dapat memunculkan terpilihnya pemimpin di daerah yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Drs. H. M. Idham Samawi • Anggota Panja RUU Pilkada • Anggota Komisi II DPR RI • Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan

PROF DR MAHFUD MD

Pilihan Etis Anggota Dewan Mundur

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). Kendati masih ada dua fraksi yang memberikan catatan, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), namun mayoritas suara di DPR sepakat revisi tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Mei-Juni 2016 SUARA KPU

15

WAWA N C A R A

S

ebelumnya, beberapa poin yang cukup alot menjadi perdebatan dalam Revisi UU Pilkada tersebut di antaranya tentang aturan yang mewajibkan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mundur apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan beberapa poin krusial lainnya. Ditemui usai acara diskusi di MMD Initiative pada Rabu (25/5) atau tujuh hari sebelum pengesahan revisi tersebut menjadi UU, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan tanggapan seputar isu-isu krusial yang membuat alotnya perdebatan dalam revisi UU Pilkada tersebut. Berikut petikan wawancaranya: Isu krusial yang jadi perdebatan dalam pembahasan revisi UU Pilkada adalah ten­ tang mundur tidaknya anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam pilkada. Bagaimana tanggapan Anda? “Ya itu pilihan politik DPR. Itu bukan soal boleh atau tidak boleh tapi soal pilihan politik DPR dan pemerintah, ya disepakati saja. Kalau MK sendiri berpendapat, orang yang sudah diangkat sampai jabatan tertentu itu tidak boleh diberhentikan karena Surat Keputusan (SK)-nya lima tahun. Kalau di tengah jalan mau ikut kontestasi apa misalnya, ya cuti saja. Tetapi itu juga tidak keharusan, karena MK melihat itu sebagai pedoman etik saja. Oleh sebab itu ya silakan (disepakati) saja. Menurut pandangan Anda pribadi? Kalau saya sendiri, ya (sesuai) pandangan etik MK itu tidak harus berhenti. Pan­dangan etik ya, bukan pandangan yu­r idis. Kalau sudah pandangan etik itu ar­tinya pandangan pribadi. (Jadi ini) soal pan­t as dan tidak pantas saja. Misalnya, saya diangkat lima tahun, saya mau men­c alonkan diri, kok diberhentikan? Kalau gagal bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalau kemudian terpilih kemudian harus mundur, iya. Tapi sekali lagi ini pandangan etis bukan pandangan yuridis. Nah, kalau pandangan yuridis itu namanya open legal policy. Terserah DPR dan pemerintah. Silakan disepakati saja.

16

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Isu lain yang sempat menghangat ialah seputar persyaratan calon independen. Tanggapan Anda terkait isu ini? Untuk calon independen, sudah disepati. Itu bagus, sebagai kanal untuk demokratisasi. Tidak harus diartikan itu akan melemahkan partai politik (parpol). Tetapi memang faktanya banyak orang sangat bagus dan punya potensi tidak bisa maju lewat parpol karena misalnya dia tidak dekat dengan pimpinan parpol, atau dia tidak punya uang dan sebagainya, maka harus dibuka calon perseorangan. (Sebelumnya, DPR sempat mengusulkan untuk memperberat syarat dukungan calon perseorangan yaitu dengan persentase dukungan 20 persen dari jumlah DPT, tapi akhirnya tetap sesuai dengan Putusan MK, yakni 6,5-10 persen dari jumlah DPT. Sementara untuk syarat dukungan pasangan calon dari partai

Tetapi memang faktanya banyak orang sangat bagus dan punya potensi tidak bisa maju lewat parpol karena misalnya dia tidak dekat dengan pimpinan parpol, atau dia tidak punya uang dan sebagainya, maka harus dibuka calon perseorangan.

politik/gabungan partai politik tetap sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu) Terkait dengan poin penguatan Ba­d an Pe­ngawas Pemilu (Bawaslu) de­ngan mem­ berikan kewenangan untuk me­ne­r i­ma, memeriksa, dan memutus tindak pi­d ana politik uang? Sudah bagus, tinggal diefektifkan saja. Saya melihat sudah bagus. Bagaimana Anda melihat UU maupun pelaksanaan pilkada saat ini secara keseluruhan? Pengawasan harus diperketat. Saya se­b e­ narnya masih bermimpi, pembatalan ha­sil pilkada untuk diperiksa oleh MK itu tidak perlu dibatasi dua persen. Karena ke­c en­ drung­a nnya (akan) menyebabkan orang curang agar (selisihnya) lebih dari 2%, dan itu banyak terjadi. Tidak diperiksa oleh MK. Misalnya, saya kalau kalah, kalau mi­s alnya menang dengan 1,5% bisa diputus atau dibatalkan ketika diadili. Tapi (jika) dia cu­r ang besar sekalian, sehingga selisihnya le­bih dari 2%. Aman. Lebih dari 2% tidak di­adili oleh MK. Itu menurut saya kurang ba­g us bagi pembangunan demokrasi. Ka­ rena memberi peluang untuk melakukan ke­c urangan secara sengaja agar lebih dari 3% dan aman. Tetapi secara umum Pilkada 2015 yang kemarin bagus. (bow)

SUARA PAKAR

NPHD Bukan Mainan Politik Uang bukan segalanya namun segala sesuatu membutuhkan uang, begitu pentingnya aktivitas dengan pendanaan. Kegiatan apapun membutuhkan pendanaan sesuai perencanaan agar terlaksana sesuai tujuan. Uang menjadi permasalahan pelik dan sensitif bila tidak dengan terinci direncanakan, dibelanjakan dan dilaporkan. ANDRIAN HABIBI Koordinator Kajian KIPP Indonesia

K

eharusan pendanaan ini pun menjadi permasalahan bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota beserta wakilwakilnya). Terlebih saat undang-undang (UU) mengharuskan pemerintahan daerah membagi sedikit uangnya untuk pelaksanaan pilkada. UU Nomor 8 Tahun2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) memuat ketentuan keharusan pemda dalam menyediakan dana bagi penyelenggara untuk melaksanakan pilkada. Ketentuan tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 65 ayat (2) bahwa KPU provinsi/kabupaten/kota membiayai dana debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Pemda dengan kuasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga harus memperhatikan Pasal 166 UU No 8/2015 yang menyebutkan bahwa kegiatan pemilihan dibebankan oleh APBD juga

bisa dibantu oleh APBN. Selanjutnya pasal 200 UU No 8/2015 mempertegas bahwa kegiatan pemilihan kepala daerah dibebankan kepada APBD. Walaupun hanya tiga pasal yaitu pasal 65, 166 dan 200 UU No 8/2015 yang memuat pembiayaan oleh APBD, setidaknya semua tahapan mulai dari perencanaan hingga pelantikan kepala daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara pilkada dengan menggunakan dana dari APBD. Demi menjamin ketersediaan dana pilkada, maka lahirlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mengambil sebagian dana APBD. Selanjutnya, NPHD pun disertai dengan penandatanganan pakta integritas bahwa pemda mendukung keberhasilan pelaksanaan pilkada.

Mei-Juni 2016 SUARA KPU

17

S UA R A PA K A R

MASALAH SEPELE Akan tetapi, pendanaan pilkada yang dibebankan kepada APBD melalui tahapan NPHD berhasil membuat kita geleng kepala. Bagaimana tidak? Kepala daerah yang sedang berkuasa bisa saja menyulitkan proses NHPD. Misalnya, gubernur yang melihat suatu kabupaten/kota merasa calon kepala daerah tidak difasilitasi oleh penyelenggara atau malah terlalu sering dipantau maka bisa saja mengecilkan kesempatan NPHD. Di lain sisi, persoalan kekuasaan pemda di penyelenggara melalui keberadaan sek­ retaris di KPU bisa mempersulit ke­lan­c aran NPHD. Seandainya pemda mem­punyai kandidat sekretaris yang ke­mudian tidak berhasil mendapatkan Su­r at Keputusan (SK) KPU RI. Kemudian ber­d alih dengan berbagai alasan menolak me­ nyutujui keberadaan sekretaris pilihan KPU RI. Sudah tentu menghambat proses NP­H D demi meraih dana penyelenggaraan pilkada. Permasalahan komunikasi yang tidak efektif antara penyelenggara pilkada dengan pemda juga mampu menghentikan penandatanganan NPHD, bila komisioner KPU atau Bawaslu/Panwaslu kurang berkenan di hati kepala daerah. Walaupun alasan di atas tidak bisa dibuktikan sebagai dasar pemda menolak menantangani NPHD, namun kita perlu mengetahui dengan pasti kenapa NPHD menjadi potensi penghambat estafet kepemimpinan eksekutif daerah? Atau ada alasan lain yaitu pemda memang tidak siap sedia merencanakan dan mengukur ketersediaan dana sesuai ramalan situasi politik ke depan?

PERENCANAAN DAN PROFESIONALITAS Dana APBD yang merupakan dana rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dan dipergunakan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, APBD bukanlah senjata kepala daerah dalam mempertegas posisi maupun mengamankan gerbong politik. Pemda seharusnya sudah menyiapkan penganggaran pilkada jauh sebelum pilkada berlangsung.

18

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Perencanaan pembiayaan tetap seperti pilkada bukanlah barang dadakan atau ketergesa-gesaan. Pilkada yang ke­mudian mengapit kata “serentak” jelas mengharuskan perencanaan APBD pil­kada. Artinya, NPHD pilkada tinggal ad­m inistrasi umum demi meraih dana yang sudah siap. Atas dasar kesiapan pemda mendukung pilkada yang kemudian mengharuskan penyediaan anggaran pilkada dengan kesepakatan eksekutif dan legislatif daerah. Kesepakatan ini tidak boleh mengaitkan bumbu penyedap rasa politik dalam penyelenggaraan pilkada. Maka perlu asas profesional dikedepankan demi menjamin penyelenggaran pilkada.

Lalu, bagaimana pembiayaan tanpa kejelasan dana hibah? Apa harus dipaksa penyelenggara pilkada “ngutang” demi menjalankan program? Bukankah terlalu kejam bila dana hibah tidak cair padahal esensi dana untuk memproduksi kepala daerah yang baru. Perlu diingat dan direnungkan bahwa NPHD bukanlah barang mainan politik. NPHD sebagai alat pencairan dana hibah pilkada juga masuk dalam rumpun hak asasi untuk memilih dan dipilih. Pelaksanaan pilkada dengan tersedianya dana menjamin demokrasi dan keterpenuhan hak-hak sipil dan politik.

Pemda wajib mengupayakan kecepatan proses pencairan dana hibah melalui persetujuan NPHD Asas profesional yang merupakan asasasas pemerintahan yang baik sebagai dasar pijakan keharusan menjaga etika profesional. Pemda harus menempatkan kerja-kerja sesuai dengan keahlian dan menjaga kefokusan kerja tanpa melihat unsur penghambat terutama kepentingan politik. Asas professional secara teknis dipahami sebagai usaha yang mengharuskan pemda bersama-sama dengan DPRD provinsi/ kabupaten/kota menyiapkan kemudahan NHPD pilkada. Bentuk-bentuk kemudahan tersebut antara lain APBD yang sudah siap diambil saat penyelenggara pilkada meminta dan mengalokasikan dana lainlain yang kemungkinan bertambah sesuai perjalanan waktu.

PILKADA 2017 Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 untuk 101 daerah se-Indonesia akan dimulai dari Mei 2016 hingga Februari 2017. Namun, Ida Budhiati menyatakan bahwa tahapan terancam tidak dilaksanakan bila NPHD bermasalah atau dana hibah belum dicairkan. Alasannya sederhana dan logis, bagaimana penyelenggara pilkada memulai tahapan pilkada tanpa dana? Pilkada tanpa dana atau dana ada tetapi NPHD dipersulit tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, penulis mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun selain permasalahan revisi UU Pilkada yang menghambat keterlambatan atau penundaan pelaksanaan pilkada. Bahwa penyelenggaraan pilkada membutuhkan uang rakyat di APBD sudah wajib diprioritaskan oleh pemda. Maka pemda wajib mengupayakan kecepatan proses pencairan dana hibah melalui persetujuan NPHD. Penulis mengingatkan bahwa ter­ ganggunya tahapan pilkada akibat pe­nye­ lenggara tidak punya uang bisa dikenakan sanksi. Bukankah Pilkada Serentak 2015 bisa dijadikan dasar kajian untuk menyiapkan dana langsung cair untuk Pilkada 2017. Atas dasar pelaksanaan Pilkada 2015, maka setiap orang de­ngan status jabatan pemerintahannya dengan sadar mempersulit NHPD yang mengakibatkan pelaksanaan pilkada mundur sama saja dengan usaha sadar mengganggu penyelenggaraan pilkada. Keterlambatan pelaksanaan pilkada akibat ketiadaan dana menjadi dasar kita bersama agar revisi UU Pilkada memuat aturan teknis NHPD sekaligus ancaman pidana. Hingga pemda yang mempersulit pencairan dana hibah pilkada bisa disanksi pidana karena mengganggu rakyat untuk mendapatkan informasi politik, memperoleh pendidikan politik dan menggunakan hak suara sesuai tahapan penyelenggara.

Maret-April 2016 SUARA KPU

19

SUARA IMAM BONJOL

HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-108

PEGAWAI KPU HARUS ANGKAT MARWAH LEMBAGA Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar upacara di Lapangan Utama Gedung KPU, Jumat (20/5).

T

ahun ini, peringatan tersebut diusung dengan tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter.” Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal KPU RI, Lucky Firnandy Majanto, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengimbau agar perilaku kerja pegawai KPU harus mampu menunjukkan dan mengangkat marwah sebagai lembaga yang independen, tidak memihak, transparan, akuntabel, cepat dan tepat dalam menyampaikan informasi. Lucky juga berpesan, dalam mengisi kebangkitan nasional, kini bukan saatnya lagi mengedepankan hal-hal yang sekedar perkembangan wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif. “Kini saatnya bekerja nyata dan mandiri dengan penuh inisiatif, bukan hanya mempertahankan dan membenarkan cara-cara lama sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini,” ujar Lucky. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini juga dilaksanakan seluruh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 566/SJ/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. (ftq/red FOTO KPU/arf/Hupmas)

20

SUARA KPU Maret-April Mei-Juni 2016 2016

Maret-April Mei-Juni 2016 SUARA KPU

21

S UA R A I M A M B ON J O L

Anggota KPU, Sigit Pamungkas ketika menerima kunjungan Mahasiswa dari IPDN Jakarta dan Universitas Hasanudin.

Partisipasi Jadi Cara KPU Susun Kebijakan Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan partisipasi sebagai bagian dalam menyusun kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

H

al itu dikatakan oleh Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas saat menerima kunjungan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jakarta di ruang rapat utama KPU, Rabu (25/5). “Partisipasi merupakan cara KPU dalam membuat kebijakan sekaligus melakukan evaluasi. Kami melibatkan partai politik, para ahli dari lembaga penelitian, akademisi, atau aktivis, dan di luar stakeholder utama kami melibatkan pemerintah, serta penyelenggara pemilu sendiri,” jelas Sigit. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait mengenai tepat atau tidaknya kebijakan dan fokus evaluasi yang telah dirumuskan oleh KPU.

22

SUARA KPU Mei-Juni Maret-April 2016 2016

“Jadi dalam mengambil kebijakan, seperti peraturan KPU, sebelumnya kami pasti mengundang berbagai pihak, civil society, dan partai untuk memberi masukan apakah program yang kami susun ini sudah tepat atau belum,” lanjut Sigit. Dari respon pihak-pihak terkait itulah KPU akan menyusun kebijakan berdasarkan masukan yang sebelumnya telah didapat. Sigit mengatakan, model tersebut terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. “Nanti respon dari user, expert dan dari penyelenggara pemilu itu disatukan menjadi evaluasi. Dan Alhamdulillah dari survei awal tahun 2005 ada 60-an persen, selesai Pemilu 2014 kepercayaan publiknya menjadi 80 persen sekian,” ujar dia.

PENGGUNAAN IT DAN TRANSPARANSI Menanggapi pertanyaan salah satu mahasiswa terkait e-voting dalam pemilu, Sigit mengatakan, sistem yang sempat tenar dalam 6 tahun terakhir itu kini mulai ditingggalkan karena rawan dari segi keamanan dan supervisi. Meski belum menerapkan sistem e-voting, Sigit mengungkapkan keterbukaan KPU dalam menyajikan hasil scan formulir C1 dalam pemilihan mendapatkan perhatian dunia, karena sistem itu belum pernah diterapkan sebelumnya. Sigit menambahkan, sistem yang dikembangkan KPU ini bahkan mulai diterapkan sejumlah negara lain. “Beberapa negara Timur Tengah belajar demokrasi ke KPU, beberapa negara Asia Tenggara yang kemarin menyelenggarakan pemilu juga ke KPU, dan sebagian besar sudah mengadopsi sistem yang kita pakai,” tuturnya.  (rap/red. FOTO KPU/ilham/Hupmas)

Demokrasi Itu Bermula dari Minahasa Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Embrio pemilihan umum pertama di Indonesia bermula dari Minahasa pada tahun 1951 untuk memilih 25 anggota DPRD.

P

“

emilu di DPRD Minahasa merupakan uji coba sebelum pelaksanaan Pemilu Nasional tahun 1955,” ujar Husni saat menyampaikan kuliah umum di hadapan mahasiswa pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Kamis lalu (27/5). Dalam kuliah umum tersebut, Husni banyak mengupas tentang sejarah pemilu dan posisi KPU dalam konteks kekuasaan yang semakin dinamis dan berkembang. Husni menerangkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak memuat tentang pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum. “Diskusi pemilu dikesampingkan oleh para pendiri bangsa,” ujar Husni. Tetapi bukan berarti para pendiri bangsa tidak menginginkan adanya pemilu sebagai

sarana sirkulasi kekuasaan. Mereka mengesampingkan pembahasan pemilu karena mereka ingin UUD 1945 itu memuat hal-hal yang sangat pokok saja. Besarnya perhatian para pendiri republik terhadap pentingnya pemilu sebagai mekanisme pengisian kekuasaan tercermin dari terbitnya Maklumat Nomor X Tahun 1945 tertanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai dasar pendirian partai politik dan penyelenggaraan pemilu. Terbitnya maklumat tersebut hanya selang 3 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.  “Pemilu 1955 yang digelar 10 tahun setelah Indonesia merdeka dipandang oleh berbagai pihak sebagai pemilu paling demokratis. Masyarakat Indonesia memilih pemimpin dengan cara yang berbeda dengan budayanya,” ujar Husni. Merujuk pada sejarah, sebelum ke­ datangan Belanda ke Indonesia, wilayah Indonesia telah terbagi ke dalam kerajaankerajaan.

“Hanya mereka-mereka yang berdarah bangsawan atau mengklaim dirinya sebagai darah bangsawan yang dapat menjadi pemimpin saat itu,” ujar Husni. Penyelenggaraan Pemilu 1955, membalikkan budaya pengisian kekuasaan dan ke­ pemimpinan yang telah ber­ langsung selama berabad-abad di Nusantara. Hal ini sesuai dengan pilihan para pendiri bangsa tentang bentuk negara. “Mereka memilih republik dan bentuk negara ini menganut asas-asas demokratis. Setiap orang adalah pemilik mandat dan berdaulat,” ujarnya.  Pemilu merupakan me­k a­ nisme pengisian kekuasaan yang paling beradab. Semua me­ m iliki posisi yang sama di depan hukum dan politik. Setiap orang berhak memilih dan dipilih untuk mengisi kursi kekuasaan. (Geb/red FOTO KPU/ftq/hupmas)

Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang memberikan Kuliah Umum di Universitas Sam Ratulangi Manado

Maret-April Mei-Juni 2016 SUARA KPU

23

S UA R A I M A M B ON J O L

24

SUARA KPU Mei-Juni Maret-April 2016 2016

Komisioner KPU dan Sekretaris Jenderal KPU dalam Rapat Pimpinan , Persiapan Pilkada Serentak 2017, Manado, Sulut

Anggaran, Kunci Utama Penyelenggaraan Pilkada Ketersediaan anggaran merupakan indikator utama kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017. Bentuk konkretnya adalah penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) pembiayaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan pemerintah daerah masing-masing.

K

etua KPU RI Husni Kamil Manik pada pembukaan rapat pimpinan nasional KPU RI dengan KPU provinsi seluruh Indonesia di Manado, Kamis malam (26/5) dalam rangka persiapan Pilkada Serentak 2017, mengatakan hingga batas akhir penanandatanganan NPHD pada 22 Mei 2016, masih tersisa satu daerah yang belum melakukan penandatanganan. Daerah tersebut adalah Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara. “Belum ada kesepakatan besaran nominal antara KPU dengan pemerintahnya,” ujar Husni. Menurut Husni, awalnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengajukan pembiayaan pilkada sebesar Rp25 miliar, tetapi yang disetujui pemerintah sebesar Rp19 miliar. “Awalnya Rp25 miliar, kemudian turun menjadi Rp24 miliar dan terakhir yang disetujui pemerintah hanya Rp19 miliar. Ini pola pembahasannya seperti tran­s aksi di pasar tradisional saja,” ujar Husni ber­ kelakar. Karena besaran dana yang disetujui pe­me­ rintah belum sesuai dengan pengajuan KPU, akhirnya penandatanganan NPHD di daerah itu tertunda sam­pai sekarang. Husni juga membeberkan dari 101 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2017, sat­ker yang benar-benar tepat waktu melakukan pe­nan­d atanganan NPHD sebanyak 96 satker. Daerah itu me­lakukan penandatanganan NPHD sesuai batas ak­hir 22 Mei 2016. Sementara 4 satker lainnya melakukan pe­n an­ datanganan NPHD pada 26 Mei 2016. “Jadi ada yang molor empat hari dari batas waktu yang ditentukan,” jelas Husni. Dalam forum yang sama, Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan KPU provinsi yang telah menyampaikan laporan penggunaan anggaran tahun 2016 berjumlah 18 provinsi. Sementara lima provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua

belum meng-input realisasi anggarannya ke dalam sistem. Ferry juga menyampaikan lima daerah dengan penyampaian laporan keuangan tercepat, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Barat. “Mereka komunikasinya bagus dan meng-input semua persediaan ke dalam sistem,” ujar Ferry. Sementara Komisioner KPU RI yang membidangi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih Sigit Pamungkas menekankan pentingnya penyelenggara pemilu memegang kuat nilai dasar organisasi KPU, yaitu independensi, profesionalitas dan integritas. “KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta jajaran sekretariat kita ingatkan terus. Kalau tidak ingat dengan nilai dasar, jalannya bisa ke mana-mana,” ujar Sigit. Sigit menambahkan cara kerja komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial mesti dipertahankan. Kolektif kolegial itu bermakna bekerja sama layaknya sebuah tim. “Setiap rencana kerja dan permasalahan yang dihadapi dibicarakan bersama dan diputuskan bersama. Jangan sampai dibicarakan bersama, tetapi diputuskan sendiri,” ujarnya. Sementara Komisioner KPU yang membidangi Hukum dan Pengawasan Ida Budhiati menekankan pentingnya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membuka anggaran pembiayaan pilkada kepada publik.  Dengan keterbukaan itu, kata Ida, masyarakat akan memahami struktur anggaran pilkada, berapa besaran anggaran dan untuk apa peruntukkannya, berapa yang dikelola KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan berapa yang digunakan untuk melayani hak konstitusional warga Negara. “Sikap transparan itu akan membantu kita,” ujarnya.  (Geb/red FOTO KPU/ftq/hupmas) Maret-April Mei-Juni 2016 SUARA KPU

25

S UA R A I M A M B ON J O L

Suasana seminar kesehatan ayo bergerak

Tingkatkan Kualitas Kerja, KPU Gelar Seminar Kesehatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali mengadakan seminar kesehatan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Selasa (24/5). Bertemakan “Ayo Bergerak”, seminar ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

26

SUARA KPU Mei-Juni Maret-April 2016 2016

K

epala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Lucky Firnandy Majanto, menyambut baik pelaksanaan seminar kesehatan ini. Menurutnya, seminar ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memelihara kesehatan pegawai KPU agar  tetap sehat dan bugar. “Kondisi sehat dan bugar merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi agar kinerja sehari-hari dapat terus dipertahankan dalam kondisi yang prima,” ujar Lucky. Lucky juga berpesan kepada seluruh pegawai KPU agar menerapkan gaya hidup yang sehat sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Penyakit yang perlu diwaspadai bukan hanya yang dapat mengancam keselamatan jiwa tapi juga penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup dan kinerja.

Seminar kesehatan kali ini meng­ hadirkan dr. Nanang Tri Wahyudi, Sp.KO dan dr. Rudy Hidayat, Sp.PD-KR sebagai narasumber. Keduanya adalah dokter spesialis dalam berbagai macam masalah persendian. Dalam paparannya, kedua narasumber membahas secara jelas terkait permasalahan persendian yang sering dialami para pekerja serta memberikan kiat-kiat dalam mengantisipasi masalah tersebut. Selain mendapat materi, para peserta seminar juga mendapat fasilitas pemeriksaan dan konsultasi kesahatan gratis. Pemeriksaan dan konsultasi yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol tubuh, kadar lemak dalam tubuh serta kesehatan kulit wajah.  (ftq/red FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

MK Tolak Gugatan Pilkada Kepulauan Sula Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, pada sidang putusan akhir yang digelar Kamis (12/5).

M

“

enolak keberatan dari pemohon (pasangan calon Safi Pauwah– Faruk Bahanan) untuk se­lu­r uh­ nya,” kata ketua Majelis Hakim MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016. Dalam pertimbangannya, MK me­ nyatakan dalil pemohon terkait abainya Panwaslu Kabupaten Sula atas laporan pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara ulang (PSU) tidak beralasan menurut hukum. Sebab berdasarkan laporan Panwas, terdapat delapan pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti dan ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sidang sebelumnya, MK me­ merintahkan KPU untuk melakukan PSU di 11 TPS yang berada di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur, dan Sulabesi Selatan. KPU Kepulauan Sula melaksanakan perintah PSU tersebut pada Kamis 31 Maret

2016, dan prosesnya secara umum berjalan baik dan lancar. Dengan putusan putusan akhir tersebut, maka hasil perolehan suara untuk masingmasing pasangan calon Pilkada Kepulauan Sula 2015 adalah, paslon 1 Rusmin Latara - M. Saleh Marasabessy memperoleh 11.166 suara, paslon 2 Hendrata Thes-Zulfahri Abdullah 18.508 suara, dan paslon 3 Safi Pauwah-Faruk Bahanan 18.322 suara.

PSU MAMBERAMO RAYA DAN MUNA Sementara itu, untuk perkara sengketa Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Muna ta hun 2015, MK kemba li memerinta hkan KPU setempat untuk melakukan PSU dengan supervisi KPU, KPU provinsi, Bawaslu dan Bawaslu provinsi, serta meminta kepolisian me­la kukan pengamanan hingga laporan tersebut disera hkan kepada MK. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Putusan PSU Kabupaten Membrano Raya , Kab. Sula dan Kab. Muna 12 Mei 2016

Maret-April Mei-Juni 2016 SUARA KPU

27

S UA R A I M A M B ON J O L

Rumah Pintar, Upaya KPU Tingkatkan Partisipasi

I

Pembukaan Rumah Pintar Pemilu di Gedung KPU Provinsi Bali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih meski kerap menemui sejumlah tantangan, terutama akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. 28

SUARA KPU Mei-Juni Maret-April 2016 2016

tu sebabnya KPU lebih menyasar programprogram pendidikan pemilih, yang dianggap me­r upakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu. Salah satu program KPU adalah meluncurkan

Rumah Pintar Pemilu. Sebuah wadah yang diharapkan bisa memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai kepemiluan bagi masyarakat. “Ada banyak pertanyaan, kenapa selama ini tidak ada rumah pintar, itu bukan berarti selama ini masyarakat tidak pintar. Tetapi kita (KPU-red) ingin merumahkan orang pintar. Kita kumpulkan dalam satu wadah supaya dalam kegiatan pemilu ke

depan, jauh lebih efektif,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Kamis (19/5). Hal tersebut diungkapkan Husni dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pilot Project Rumah Pintar Pemilu di Gedung KPU Provinsi Bali. Sebelum di Bali, terdapat 37 satuan kerja (satker) yang menjadi target pilot project rumah pintar pemilu, yakni 19 KPU provinsi dan 18 KPU kabupaten/kota.

Dalam acara tersebut dilakukan pe­ nandatanganan nota kesepahaman KPU Bali dengan stakeholder, di antaranya Univeristas Udayana, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, STP Nusa Dua Bali dan Pertuni dalam pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu sebagai program pendidikan pemilih. Selain itu, KPU Bali juga me­nan­ datangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi Bali dan Om­

busman terkait keterbukaan dan pe­la­yanan informasi publik. Acara rakor tersebut dihadiri Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro dan Ida Budhiati, Ketua Komisi Informasi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua Ombusman Bali Umar Ibnu Al Khattab, Rektor Universitas Udayana, Rektor STP Nusa Dua Bali, Rektor ISI dan Ketua Pertuni. (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) Maret-April Mei-Juni 2016 SUARA KPU

29

S UA R A I M A M B ON J O L

Pegawai KPU menyimak paparan narasumber tentang mekanisme pengisian Siharka

Pegawai KPU Perlu Laporkan Kekayaan Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekterariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hendaknya menyampaikan daftar kekayaan dengan mengisi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN).

H

“

a l ini sebagai bentuk trans­ paransi aparatur sipil negara, dan untuk pen­c ega han pe­ nya ­la hgunaan wewenang, termasuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme,” sebut Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Lucky Firmandi Majanto. Selain itu, kata dia, pelaporan harta kekayaan tersebut juga berguna untuk mewujudkan good governance, menuju tata kelola pemerintah yang baik. Lucky memaparkan hal tersebut dalam sosialisasi pelaksanaan LHKASN kepada para pegawai KPU RI, di ruang sidang utama Gedung KPU, Selasa (17/5).

30

SUARA KPU Mei-Juni Maret-April 2016 2016

Tidak seperti LHKPN yang harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LHKASN ini hanya disampaikan kepada pimpinan masing-masing lembaga.

Menurut dia, semua ASN perlu me­nyam­ paikan LHKASN, kecuali pejabat yang telah melaporkan laporan harta ke­k ayaan pejabat negara (LHKPN). Sementara itu, Kepala Bidang Pe­ mantauan Evaluasi Pelaporan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sri Widyastuti, mengatakan, LHKASN sedikit berbeda dengan LHKPN. “Tidak seperti LHKPN yang harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LHKASN ini hanya disampaikan kepada pimpinan masingmasing lembaga,” paparnya. Tuti menjelaskan, terkait detail me­ kanisme pengisian LHKASN, ASN dapat mengisinya melalui situs http://siharka. menpan.go.id/ (ftq/red Foto KPU/dosen/hupmas)

Mahasiswa UPI Kunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat, mengunjungi Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (4/4). Mahasiswa yang tergabung dalam Protokol Bumi Siliwangi (Probumsil) tersebut diterima Komisioner KPU RI, Fery Kurnia Rizkiyansyah di Ruang Sidang Utama KPU.

Mahasiswa UPI sedang memperhatikan Maket denah TPS di Rumah Pintar Pemilu

S

embari berkelakar, Fery mengatakan ia merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi tentang pemilu, karena sebelum pertemuan mahasiswa telah meluangkan waktu melihat Rumah Pintar Pemilu yang ada di lingkungan KPU RI. Dalam Rumah Pintar Pemilu bisa dilihat aktivitas dan proses pemilu dari tiap tahapan, mulai dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2014. Di sana juga dijelaskan tentang sejarah,

mekanisme dan hal teknis kepemiluan yang digambarkan secara komprehensif dalam sebuat maket diorama kecil. “Jadi rasanya saya tidak perlu lagi menjelaskan apapun terkait dengan aktivitas pemilu kepada teman-teman,” ujar Fery. Namun begitu, Ferry tetap memberikan materi tentang pemilu dan demokrasi. Menurutnya, proses pemilu itu adalah satu sarana atau wadah dalam sebuah

mekanisme demokrasi untuk memilih satu pemimpin dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara beradab. “Bentuk kanalisasi konflik yang ada di masyarakat, bentuk untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bentuk untuk menyalurkan siapa pemimpinnya itu lewat mekanisme yang namanya pemilu,” papar Ferry. (ftq/red FOTO KPU/dosen/Humas) Maret-April Mei-Juni 2016 SUARA KPU

31

SUARA REGULASI

TAK ADA TOLERANSI BATAS USIA PANITIA ADHOC Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2017. Tahapan pemilihan terbagi dalam dua bagian, yaitu persiapan dan penyelenggaraan.

T

ahapan persiapan mencakup tujuh ke­g iat­a n: (1) perencanaan program dan anggaran; (2) penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD); (3) penyusunan dan pengesahan peraturan; (4) sosialisasi, penyuluhan dan bimtek; (5) pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pemantauan pemilihan; (6) pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4); dan (7) pemutakhiran data dan daftar pemilih. Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan dari 101 daerah yang akan menggelar pilkada, 100 daerah sudah menandatangani NPHD. “Yang belum tandatangan tinggal satu lagi, Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara. Kami berharap semua daerah sudah tandatangan sebelum pembentukan PPK, PPS dan KPPS,” ujarnya. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016, pembentukaan PPK dan PPS dimulai pada 21 Juni dan berakhir pada 20 Juli 2016. Tahapan penyelenggaraan terdiri 13 kegiatan, yaitu (1) penyerahan dan penelitian syarat dukungan calon perseorangan; (2) pendaftaran pasangan calon; (3) penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan; (4) kampanye; (5) pelaporan dan audit dana kampanye; (6) pengadaan dan

32

SUARA KPU Mei-Juni 2016

pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; (7) pemungutan dan penghitungan suara; (8) rekapitulasi hasil penghitungan suara; (9) penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP); (10) penyelesaian sengketa PHP; (11) penetapan pasangan calon terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi; (12) pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; (13) evaluasi dan pelaporan tahapan. Ferry mengatakan penelitian syarat dukungan calon perseorangan merupakan sa­lah satu yang krusial. Sesuai revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, dukungan calon perseorangan dihitung berdasarkan dukungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pe­ milih tetap pada pemilihan umum yang pa­l ing ter­a khir di daerah bersangkutan. “Pe­t ugas harus benar-benar cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual du­k ungan. Verifikasi administrasi tidak saja me­mastikan penduduk tersebut memiliki hak pilih, tetapi memastikan penduduk yang memberi dukungan itu juga terdaftar di DPT pada pemilu terakhir di daerah tersebut,” ujar Ferry. Terbitnya peraturan KPU Nomor 3 Tahun

2016, semestinya langsung ditindaklanjuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada. Mereka seharusnya sudah merampungkan empat jenis surat keputusan (SK), yaitu SK tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan, SK tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat, SK tentang pemantauan dan SK tentang pembentukan badan adhoc dan tata kerja. Selain merampungkan hal itu, agenda terdekat yang harus dilakukan KPU kabupaten/kota adalah merekrut badan adhoc (PPK dan PPS) yang dijadwal pada 21 Juni sampai 20 Juli 2016. Revisi UU Pilkada menegaskan seleksi badan adhoc dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS. Komisioner KPU RI yang membidangi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Sigit Pamungkas menegaskan syarat usia bagi penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS) minimal 25 tahun bersifat wajib. Sigit meminta ke depan tidak ada lagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berkirim surat ke KPU RI untuk mengkonsultasikan syarat usia penyelenggaran adhoc. “Kalau ada kasus di suatu daerah, dengan sumber daya yang tersedia, yang mau dan mampu menjadi penyelenggara usianya di bawah 25 tahun, maka kebijakan kita adalah merekrut dari desa terdekat agar syarat usia tersebut dapat dipenuhi,” ujarnya. Sigit mengatakan toleransi hanya dapat diberikan untuk ketentuan syarat pendidikan, minimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Kalau di suatu daerah, tidak ada yang memenuhi syarat minimal SLTA, maka ketentuan itu dapat diabaikan dengan catatan orang yang direkrut memiliki kecakapan membaca, menulis dan berhitung (calistung). Syarat lainnya yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa dirinya mampu melaksanakan pekerjaan sebagai pe­nye­ lenggara badan adhoc. Keanggotaan badan adhoc juga harus dipastikan steril dari keberadaan tim sukses pasangan calon. Mereka yang diketahui pernah menjadi tim sukses

pasangan calon dalam rentang waktu lima tahun tidak dapat direkrut menjadi badan penyelenggara adhoc. Begitu juga dalam hal terjadi pergantian antar waktu (PAW). Jika penggantinya terdeteksi sebagai tim sukses pasangan calon, maka tidak memenuhi syarat sebagai anggota badan adhoc. Ketentuan tentang pengusulan calon anggota PPS oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) tidak bersifat mutlak. Dalam hal, terjadi pecah kongsi antara kepala desa dan BPD, maka KPU kabupaten/kota dapat mengabaikan usulan

tersebut. “Begitu juga kalau kandidat PPS yang diajukan tidak standar, KPU berhak menolak dan mengganti dengan calon yang lain,” tegas Sigit. Komisioner KPU RI yang membidangi Hukum dan Pengawasan Ida Budhiati me­ngatakan untuk mendapatkan ke­a ng­ gotaan badan adhoc yang kompeten dan berintegritas, KPU kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatankegiatan kepemiluan. “KPU sudah ba­ nyak melaksanakan tranning of trainer

(TOT) seperti TOT guru PKN, kelompok perempuan dan tokoh-tokoh agama. Mereka dapat kita ajak kerja sama untuk mendapatkan personel badan adhoc yang berintegritas,” ujarnya. Ida juga meminta KPU kabupaten/kota merapikan tata kerja pembentukan badan adhoc. “Harus ada standar wawancara dalam proses rekrutmennya agar mereka dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Dan tugas yang dipahami itu diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ujarnya.

Berikut Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2017 NO

K E G I ATA N

JADWAL Awal

Akhir

P E R S I A PA N 1

PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

22 Mei 2016

2

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

22 Mei 2016

3

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

31 Juli 2016

4

SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS

5

PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

30 April 2016

14 Februari 2017

21 Juni 2016

20 Juli 2016

15 Nopember 2016

14 Januari 2017

1 Juni 2016

14 Januari 2017

a. Penerimaan DP4 dan DAK2

12 Juli 2016

15 Juli 2016

b. Analisis DP4

16 Juli 2016

22 Juli 2016

c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir

23 Juli 2016

12 Agustus 2016

d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

13 Agustus 2016

16 Agustus 2016

e. Pengumuman Hasil Analisis DP4

18 Agustus 2016

18 Agustus 2016

18 Agustus 2016

7 September 2016

6 Agustus 2016

5 September 2016

8 September 2016

7 Oktober 2016

a. Pembentukan PPK dan PPS b. Pembentukan KPPS 6

PEMANTAUAN PEMILIHAN Pendaftaran Pemantau Pemilihan

7

8

PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS b. Pemutakhiran: 1.

Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP

2.

Pencocokan dan penelitian

3.

Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran

8 Oktober 2016

21 Oktober 2016

4.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK

22 Oktober 2016

24 Oktober 2016

Mei-Juni 2016 SUARA KPU

33

S UA R A R E GU L A S I

NO

K E G I ATA N

JADWAL Awal

Akhir

5.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

25 Oktober 2016

26 Oktober 2016

6.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)

27 Oktober 2016

2 Nopember 2016

7.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)

2 Nopember 2016

3 Nopember 2016

8.

Penyampaian DPS kepada PPS

3 Nopember 2016

9 Nopember 2016

9.

Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS

10 Nopember 2016

19 Nopember 2016

10. Perbaikan DPS

20 Nopember 2016

24 Nopember 2016

11.

25 Nopember 2016

27 Nopember 2016

12. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

28 Nopember 2016

29 Nopember 2016

13. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

28 Nopember 2016

29 Nopember 2016

30 Nopember 2016

6 Desember 2016

7 Desember 2016

17 Desember 2016

c. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi

7 Desember 2016

8 Desember 2016

d.

17 Desember 2016

15 Februari 2017

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK

14. Daftar Pemilih Tetap (DPT) a.

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT

b.

Penyampaian DPT kepada PPS

Pengumuman DPT oleh PPS

15. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) a.

Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1

18 Desember 2016

24 Desember 2016

b.

Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK

27 Desember 2016

29 Desember 2016

30 Desember 2016

2 Januari 2017

c. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan d.

Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota

3 Januari 2017

4 Januari 2017

e.

Penyampaian DPTb-1 kepada PPS

5 Januari 2017

14 Januari 2017

f.

Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi

5 Januari 2017

6 Januari 2017

g.

Pengumuman DPTb-1 oleh PPS

14 Januari 2017

15 Februari 2017

PENYELENGGARAAN 1

34

SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN a.

Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan

22 Mei 2016

22 Mei 2016

b.

Pengumuman penyerahan syarat dukungan

20 Juli 2016

2 Agustus 2016

c.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: 1. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

3 Agustus 2016

7 Agustus 2016

2. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran

3 Agustus 2016

12 Agustus 2016

3. Analisis dukungan ganda

3 Agustus 2016

12 Agustus 2016

d.

Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

13 Agustus 2016

15 Agustus 2016

e.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota:

SUARA KPU Mei-Juni 2016

NO

2

K E G I ATA N

JADWAL Awal

Akhir

1. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

6 Agustus 2016

10 Agustus 2016

2. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran

6 Agustus 2016

6 Agustus 2016

3. Analisis dukungan ganda

16 Agustus 2016

20 Agustus 2016

f.

Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS

16 Agustus 2016

20 Agustus 2016

g.

Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan

21 Agustus 2016

3 September 2016

h.

Rekapitulasi di tingkat kecamatan

4 September 2016

10 September 2016

i.

Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota

11 September 2016

15 September 2016

j.

Rekapitulasi di tingkat provinsi

16 September 2016

18 September 2016

PENDAFTARAN PASANGAN CALON a.

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon

11 September 2016

18 September 2016

b.

Pendaftaran Pasangan Calon

19 September 2016

21 September 2016

c.

Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat

21 September 2016

27 September 2016

d.

Pemeriksaan kesehatan

19 September 2016

25 September 2016

e.

Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan

25 September 2016

26 September 2016

f.

Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

19 September 2016

21 September 2016

g.

Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

21 September 2016

27 September 2016

h.

Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon

21 September 2016

27 September 2016

i.

Pemberitahuan hasil penelitian

27 September 2016

28 September 2016

j.

Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon: 1. Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

29 September 2016

1 Oktober 2016

2. Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan

29 September 2016

1 Oktober 2016

3 Oktober 2016

9 Oktober 2016

a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran

29 September 2016

6 Oktober 2016

b. Analisis dukungan ganda

29 September 2016

6 Oktober 2016

c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK

7 Oktober 2016

8 Oktober 2016

d. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan

9 Oktober 2016

15 Oktober 2016

e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan

16 Oktober 2016

17 Oktober 2016

f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota

18 Oktober 2016

19 Oktober 2016

g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi

20 Oktober 2016

21 Oktober 2016

3 Oktober 2016

9 Oktober 2016

k.

Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat

l.

Penelitian hasil perbaikan: 1. Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:

2. Penelitian perbaikan syarat calon

Mei-Juni 2016 SUARA KPU

35

S UA R A R E GU L A S I

NO

3

4

5

6

7

36

K E G I ATA N

JADWAL Awal

Akhir

m. Penetapan Pasangan Calon

22 Oktober 2016

22 Oktober 2016

n.

23 Oktober 2016

23 Oktober 2016

Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon

SENGKETA TUN PEMILIHAN a.

Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota

22 Oktober 2016

24 Oktober 2016

b.

Perbaikan permohonan sengketa

25 Oktober 2016

27 Oktober 2016

c.

Penyelesaian sengketa dan putusan

28 Oktober 2016

8 Nopember 2016

d.

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

9 Nopember 2016

11 Nopember 2016

e.

Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan

12 Nopember 2016

14 Nopember 2016

f.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan

15 Nopember 2016

5 Desember 2016

g.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN

6 Desember 2016

8 Desember 2016

h.

Kasasi di Mahkamah Agung (MA)

5 Desember 2016

14 Desember 2016

i.

MA memeriksa dan memutus perkara kasasi

15 Desember 2016

16 Januari 2017

j.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA

17 Januari 2017

19 Januari 2017

KAMPANYE a.

Kampanye

26 Oktober 2016

11 Februari 2017

b.

Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon

26 Oktober 2016

11 Februari 2017

c.

Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik

29 Januari 2017

11 Februari 2017

d.

Masa tenang dan pembersihan alat peraga

12 Februari 2017

14 Februari 2017

LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE a.

Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)

25 Oktober 2016

25 Oktober 2016

b.

Pengumuman penerimaan LADK

26 Oktober 2016

26 Oktober 2016

c.

Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

19 Desember 2016

19 Desember 2016

d.

Pengumuman penerimaan LPSDK

20 Desember 2016

20 Desember 2016

e.

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)

12 Februari 2017

12 Februari 2017

f.

Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

13 Februari 2017

13 Februari 2017

g.

Audit LPPDK

13 Februari 2017

27 Februari 2017

h.

Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota

28 Februari 2017

28 Februari 2017

i.

Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon

1 Maret 2017

1 Maret 2017

j.

Pengumuman hasil audit

1 Maret 2017

3 Maret 2017

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA a.

Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

3 Nopember 2016

22 Januari 2017

b.

Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

25 Nopember 2016

14 Februari 2017

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN a.

Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS

6 Februari 2017

12 Februari 2017

b.

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

15 Februari 2017

15 Februari 2017

c.

Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS

15 Februari 2017

21 Februari 2017

SUARA KPU Mei-Juni 2016

NO

8

9

K E G I ATA N

JADWAL Awal

Akhir

d.

penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS

15 Februari 2017

15 Februari 2017

e.

Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan

15 Februari 2017

21 Februari 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA a.

Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK

15 Februari 2017

17 Februari 2017

b.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota

16 Februari 2017

22 Februari 2017

c.

Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

22 Februari 2017

24 Februari 2017

d.

Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

22 Februari 2017

24 Februari 2017

e.

Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

25 Februari 2017

27 Februari 2017

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) a.

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

8 Maret 2017

10 Maret 2017

b.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

10 Maret 2017

12 Maret 2017

10

SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

11

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan

12

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota Terpilih: Tidak ada permohonan PHP Permohonan PHP

9 Maret 2017

11 Maret 2017

Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dalam angka 11

Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: Tidak ada permohonan PHP Permohonan PHP

13

11 Maret 2017

13 Maret 2017

Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dalam angka 11

EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota Tidak ada permohonan PHP Permohonan PHP

12 Maret 2017

12 Juni 2017

Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2

Gubernur dan Wakil Gubernur Tidak ada permohonan PHP Permohonan PHP

14 Maret 2017

14 Juni 2017

Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2

Mei-Juni 2016 SUARA KPU

37

KAMUS PEMILU

COATTAIL EFFECT Adalah hasil pemilihan presiden akan mempengaruhi hasil pemilihan legislatif. Ada signifikansi atas pilihan yang dilakukan masyarakat pada pemilu presiden dengan pilihan mereka pada parpol dalam pemilu legislatif.

CONCURRENT ELECTION WITH MID-TERM ELECTION PEMILU SERENTAK Pemilu serentak atau concurrent election adalah sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.

PEMILU SERENTAK BORONGAN Adalah pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

ELECTORAL CYCLE Atau siklus pemilu adalah seluruh rangkaian kegiatan dan proses pemilu yang terdiri dari prapemilu (penyusunan regulasi, perencanaan dan pelatihan), pelaksanaan pemilu (registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan calon terpilih) dan pascapemilu (evaluasi, pembaharuan data pemilih, penguatan dan pengembangan kemampuan institusi, pengarsipan dan riset serta perbaikan regulasi).

38

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Adalah pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, yang dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal.

CONCURRENT ELECTION WITH REGIONAL BASED CONCURRENT ELECTION Adalah pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan wilayah kepulauan tertentu.

VOLUNTARY VOTING COMPULSORY VOTING Adalah sistem yang mewajibkan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Jika pemilih yang memenuhi syarat memilih itu tidak menggunakan hak pilihnya dikenakan sanksi berupa denda.

CONCURRENT ELECTION WITH FLEXIBLE CONCURRENT LOCAL ELECTION Adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di setiap provinsi tersebut.

CLUSTERED CONCURRENT ELECTION

VOTE

Adalah pemilu serentak hanya untuk mengisi seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk mengisi jabatan eksekutif (pusat dan daerah).

Adalah sistem yang menetapkan bahwa memilih itu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tidak dikenai sanksi dalam bentuk apapun.

Maret - April 2016 SUARA KPU

Kosong.indd 75

75

4/21/2016 1:42:55 PM

GALERI FOTO

Proses wawancara seleksi auditor & Tes Eselon IV Susulan, 19 April 2016

Laporan hasil pelaksanaan PSU Kab. Halsel kepada MK, 06 April 2016

Pelaksanaan Tes Seleksi Pengisian Jabatan Struktural Eselon IV dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, 14 April 2016

Rakor untuk Daerah Khusus yg akan meneyelenggarakan pilkada 2017, 19 April 2016

Pemilihan Ketua Masjid Nuruttaqwa, 27 April 2016

40

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Rakor KPU RI, KIP Aceh, DPRK Nagan Raya dan Aceh Timur, 26 April 2016

Pelantikan Pejabat Struktur Eselon III Sekretaris KPU Kab-Kota dilingkungan Provinsi DKI Jakarta12 Mei 2016)

Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional dilingungan Sekretariat Jenderal KPU RI, 20 Mei 2016)

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2017 di Hotel Novotel Jakarta, 9 Mei 2016

Seminar electoral Managemen Mei-Juni 2016 SUARA KPU

41

GALERI FOTO

Kunjungan SMA Cendekia Madani Ke Gedung KPU, 9 Mei 2016

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Al-Azhar Cibubur Tahun 2016 kelas IV, SD Islam Al-Azhar Cibubur 20, 16 April 2016

42

SUARA KPU Mei-Juni 2016

Lauching Tahapan Pilbup Kab. Jepara, 29 Mei 2016

Lauching Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bandar Lampung, 1-3 Mei 2016

Uji Publik Rancangan Perubahan PKPU terkait Pilkada 2017, 18 April 2016

Putusan MK atas PSU Kab. Halsel (20.04.2016)

Focus Group Discussion Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pilkada 2015

Seminar di Universitas Indonesia, 27 April 2016 Mei-Juni 2016 SUARA KPU

43

SUARA DAERAH

KPU LUTRA RAPAT PEMUTAKHIRAN DPT BERKELANJUTAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melakukan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Jum’at (3/6). KPU mengundang kepala dinas Dukcapil, Statistik, camat se-Kabupaten Lutra dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

K

etua KPU Lutra Suprianto mengatakan, berdasarkan petunjuk KPU RI agar KPU kabupaten melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta instansi terkait untuk membahas data pemeliharaan daftar pemilih pada pemilihan sebelumnya yakni Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) dan data mutasi penduduk. “Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan Disukcapil dan para camat untuk membahas tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pada pemilu yang akan datang, sehingga data yang dimiliki selalu akurat,” ujar Suprianto. Selanjutnya Suprianto menjelaskan, sesuai informasi dari dinas kependudukan untuk Kabupaten Lutra masih ada sekitar 89 ribu warga Luwu Utara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara pada pemilu yang akan datang sesuai undang-undang, pemilih harus memiliki e-KTP. “Mari kita lakukan langkah-langkah taktis untuk meyelesaikan persoalan ini, agar warga tersebut bisa mempunyai KTP, agar dapat terdaftar sebagi pemilih dan bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu

44

yang akan datang,” kata Suprianto. Suprianto juga menyarankan Disdukcapil agar melakukan pelayanan e-KTP secara mobile dan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya sebagai warga mempunyai KTP. Selain itu, ia juga meminta Disdukcapil memberikan laporan tentang mutasi penduduk per-triwulan, yakni mutasi penduduk atau data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik yang datang ataupun keluar dari wilayah Lutra dan meninggal dunia. “Agar daftar pemilih ini bisa selalu kita perbarui melalui aplikasi sistem informasi data pemilih (sidalih),” ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan Lutra, Sriwati Ninggsih, menyambut baik saran KPU dan sudah berupaya untuk melakukan pelayanan terhadap pembuatan e-KTP dengan bekerjasama dengan para camat dan membuka pelayanan di masingmasing kecamatan. Sri melanjutkan, khusus Kabupaten Luwu Utara banyak kendala yang dihadapi pihaknya dalam melakukan pelayanan. “Karena e-KTP ini berbasis informasi teknologi (IT), sehingga kita terkendala dengan jaringan yang tidak bagus, akibatnya pelayanan tidak bisa maksimal,” katanya. (iqbal)

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara daerah.indd 44

22/06/2016 18:46:15

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara daerah.indd 45

45

22/06/2016 18:46:15

S UA R A DA E R A H

KPU Sijunjung & BPAD Selamatkan Arsip Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BPAD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menata dan mendokumentasikan arsip-arsip Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005, Kamis (19/5).

K

erjasama tersebut, kata Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Taufiqurrahman merupakan upaya KPU untuk menyelamatkan arsip kepemiluan. Ia merasa prihatin karena arsip yang merekam perjalanan demokrasi bangsa tersebut banyak yang tidak ditemukan. Padahal arsip itu sangat dibutuhkan untuk pekerjaan kepemiluaan mendatang, dan sebagai data sejarah pelaksanaan elementer demokrasi. “Khusus untuk Pemilu Tahun 2004 dan Pilkada 2005 arsipnya banyak yang tidak ditemukan, itu sayang sekali karena merupakan informasi penting dalam perja-

46

“Kami akan berada di kantor KPU Sijunjung ini selama dua hari untuk menunaikan maksud di atas.” lanan sejarah demokrasi bangsa kita,” ujarnya. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif BPAD Provinsi Sumbar, Kiswati, mengatakan, kerjasama tersebut merupakan tindaklanjut nota kesepahaman yang

ditandatangani antara KPU RI dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Nasional. “Kami akan berada di kantor KPU Sijunjung ini selama dua hari untuk menunaikan maksud di atas. Arsip pemilu merupakan dokumen yang mesti diselamatkan karena arsip itu berisi catatancatatan, dokumen dan hal lainnya tentang penyelenggaraan kepemiluaan,” katanya. Sebagai pendidikan politik dan demokrasi, arsip KPU Kabupaten Sijunjung yang telah ditata akan tersedia di Pustaka Kabupaten Sijunjung sebagai bacaan publik dengan nama Pojok Pemilu. (rls/red. FOTO KPU Sijunjung)

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara daerah.indd 46

22/06/2016 18:46:16

Ketua KPU Banyumas Beri Kuliah Umum di Unsoed Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum dan Sistem Politik, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Senin (16/5).

D

alam pemaparannya, Unggul menjelaskan sistem pemilihan umum (pemilu) yang merupakan bagian dari sistem politik berkembang secara dinamis. Hal itu bisa terlihat dari perubahan sistem yang diterapkan dalam setiap pemilu khususnya pascareformasi. Menurutnya, dari sisi demokrasi, sistem ketatanegaraan berkembang menjadi lebih baik, banyak pembaruan yang terjadi, antara lain dibentuknya penyelenggara pemilu yang independen (KPU) menggantikan pemerintah yang menjadi penyelenggara pemilu 1955 hingga 1997. Dari sisi produk hukum, undangundang politik juga berganti setiap akan dilaksanakan pemilu. Dalam hal ini produk hukum menjadi produk politik yang acapkali kurang berorientasi pada keadilan namun lebih berorientasi pada kekuasaan.

“Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menjadi penengah dalam beberapa kasus seperti persyaratan dukungan kepada calon perseorangan dan pemenuhan hak dipilih pada pemilihan dengan calon tunggal,” lanjut pria yang berlatarbelakang dosen di Fakultas Hukum Unsoed itu. Adanya parliamentary, electoral dan presidential threshold bagi sebagian pihak dirasakan sebagai pelemahan hak dalam demokrasi. Namun saat ini dianggap cukup efektif untuk sistem tata negara di Indonesia, karena dengan banyaknya partai atau peserta pemilu lebih berimplikasi kepada biaya demokrasi yang besar dan bukan penjamin demokrasi akan berjalan lebih baik. Kuliah umum ini merupakan bagian dari program “KPU Visit 2016” yang dicanangkan KPU Kabupaten Banyumas dalam rangka pendidikan politik kepada pemilih dalam bentuk kunjungan KPU ke sekolah, kampus dan masyarakat umum.

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara daerah.indd 47

47

22/06/2016 18:46:16

S UA R A DA E R A H

DKPP Rehabilitasi KPU Kuantan Singingi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merebahilitasi nama baik lima komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, karena dinilai tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2015. Kelimanya adalah Ketua KPU Indra Sukri, Anggota Firdaus Umar, Dedi Erianto, Syafriadi, dan Wigati Iswandhiari.

P

utusan tersebut dikeluarkan pada Jumat (1/4) atas perkara sengketa pilkada dengan nomor registrasi 72/DKPP-PKE-V/2016. “Berdasarkan pemeriksaan, dan mendengar jawaban dan memeriksa dokumen yang diajukan oleh para pihak yang telah dilaksanakan, DKPP memutuskan para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sehingga DKPP merebahilitasi nama baik teradu,” demikian bunyi keputusan tersebut. DKPP berpendapat kelima teradu telah bekerja sesuai prosedur dalam penerimaan pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2015. Tindakan para teradu menunda penerimaan pasangan calon Mursini-Halim semata-mata

48

dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara pemilu. DKPP juga menjelaskan pengunduran diri Anggota KPU Firdaus Umar dari kepengurusan CV. Sandi Prima Perkasa yang dilakukan sejak tanggal 31 Juli 2015 atau 3 hari setelah penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sikap profesional untuk menjaga netralitas teradu sebagai penyelenggara pemilu. Tindakan itu merupakan bentuk sikap etik untuk bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara pemilu, terbukti teradu mampu menyelesaikan semua pekerjaan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu perusahaan terkait tidak memiliki

hubungan kepentingan dengan pemerintah, baik dalam hubungan kepemilikan maupun dalam urusan pekerjaan, sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu. Terkait penetapan daftar pemilih, DKPP mengatakan tindakan para teradu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Singingi Hilir sejumlah 3.307 pemilih merupakan tindakan yang dapat dibenarkan menurut etika, untuk menjamin kepastian hukum. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT telah dimasukkan dalam DPTb1 maupun DPTb2. Oleh sebab itu tindakan para teradu memasukkan pemilih sebanyak 125 dalam DPTb1 di Desa Sungai Buluh merupakan tindakan yang dibenarkan baik hukum maupun etika. DKPP kemudian memerintahkan KPU Provinsi Riau menindaklanjuti putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan, dan memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. (*/red. FOTO KPU Kuantan Singingi)

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara daerah.indd 48

22/06/2016 18:46:16

Pendidikan Pemilih dalam Seminar Urgensi Pilkada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar seminar bertemakan “Urgensi Pilkada: Penyadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Demokratisasi”, sebagai bagian dari pendidikan pemilih, Selasa (31/5). Seminar tersebut dihadiri perwakilan guru PKN dan siswa SMA, perwakilan perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi difabel di DIY.

P

ada 2017 mendatang, ada dua daerah di DIY yang ikut menggelar pilkada serentak, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon

Progo. Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan keberhasilan Pilkada Serentak 2017, tidak mungkin hanya dibebankan kepada penyelenggara. “Tapi butuh kerjasama dari para pemangku kepentingan,” ucapnya. Menurutnya, seluruh pihak harus bahumembahu dalam aktivitas pendidikan pemilih. Mitra-mitra strategis KPU DIY dari berbagai macam segmen, diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi memainkan

fungsi serta perannya dalam pendidikan pemilih. Pada seminar tersebut, peserta dibagi menjadi dua kelas. Kelas pertama untuk peserta dari perwakilan guru PKN, siswa SMA, serta Perguruan Tinggi. Sedangkan kelas kedua ditujukan bagi peserta dari LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi difabel, serta tokoh masyarakat. Pembagian kelas ini dimaksudkan agar proses transfer materi dapat berlangsung secara maksimal, dengan penerapan metode yang berbeda di tiap kelasnya. Untuk kelas pertama, sebagai narasumber yakni Ketua Divisi Sosialisasi KPU DIY Farid Bambang

Siswantoro, dengan moderator Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas KPU DIY, Sasongka Harjanta. Di kelas kedua, Hamdan Kurniawan sebagai narasumber, dipandu oleh Sekretaris KPU DIY Retno Setijowati sebagai moderator. Di tengah-tengah acara, Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas menyempatkan hadir. Senada dengan Hamdan, Sigit mengungkapkan pendidikan pemilih merupakan tanggungjawab semua pihak, bukan hanya KPU saja. Karena keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada, adalah keberhasilan KPU dan seluruh pemangku kepentingan. (*m2.Foto: fa)

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara daerah.indd 49

49

22/06/2016 18:46:16

S UA R A DA E R A H

Partisipasi Politik Perempuan di Sumsel Rendah Tingkat partisipasi politik dalam hak untuk dipilih bagi perempuan di Sumatera Selatan (Sumsel) masih rendah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel yang perempuan hanya berjumlah 13 orang dari 75 anggota atau sekitar 17,23 persen saja. Padahal undang-undang mengamanatkan kuota perempuan di parlemen sebanyak 30 persen.

P

aparan terkait kondisi tersebut mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dengan Forum Kajian Jurnalisme Sumsel diruang rapat Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya, Selasa (26/4). FGD menghadirkan narasumber mantan Komisioner KPU Sumsel yang juga Rektor Universitas Taman Siswa Ki Joko Siswanto, Komisoner KPU Sumsel Henny Susantih, dan Ahmad Naafi. FGD juga dihadiri pimpinan redaksi dan redaktur media di Sumsel, pimpinan Sekolah Demokrasi Sumsel, anggota DPRD, aktivis Forum Umat Islam (FUI), advokat, Forum Wartawan Kartini Sumsel, pimpinan perguruan tinggi dan komunitas pegiat pemilu di Sumsel. “Masih rendahnya partisipasi politik

50

“Perlu pembenahan di parpol karena problem, bagaimana tanggungjawab untuk menjadikan pemilih cerdas dan mempunyai kesadaran tentang peran dan haknya,”

untuk dipilih atau rasio keterwakilan perempuan di parlemen negara ASEAN 2013. Indonesia berada di posisi kelima, masih di bawah Filipina, Thailand dan Singapura,” kata Joko. Lebih jauh Joko mengimbau untuk

meningkatkan sosialisasi tentang peran perempuan di parlemen, termasuk ide agar perempuan diberikan nomor urut pertama dalam surat suara pemilu legislatif mendatang. Beberapa hambatan, lanjut Joko, adalah hal-hal mendasar yang telah lama membentuk persepsi pola perilaku seharihari dengan peran domestiknya. Kemudian secara sosial menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua yang harus mengalah, menerima, melayani, lebih sebagai objek dibanding subjek. Sementara itu komisioner Henny Susantih menilai dari segi partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di Sumsel kaum perempuan partisipasinya lebih tinggi dibanding kaum pria. Henny mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu DPR, DPRD dan DPD 2014 Sumsel mencapai

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara daerah.indd 50

22/06/2016 18:46:17

78 persen. Sedangkan laki-laki hanya 76 persen dari jumlah pemilih kaum laki-laki.

PENDIDIKAN BERKESADARAN Anggota DPRD Sumsel R.A. Anita Noeringhati, mengatakan perlu pendidikan yang berkesadaran terhadap peran perempuan untuk meningkat hak dipilih dalam parlemen. Parlemen menurut Anita harus dijadikan media perjuangan bagi perempuan untuk membangun kecerdasan tentang peran strategis yang dimainkannya

Anggaran Pilkada Banda Aceh Rp20 Miliar

mengingat partisipasi perempuan untuk memilih berada di atas kaum laki-laki. Selain itu, lanjut Anita perlu adanya pembenahan dalam sistem pendidikan politik di partai dan KPU memiliki peran strategis dalam mencerdaskan pemilih. “Perlu pembenahan di parpol karena problem, bagaimana tanggungjawab untuk menjadikan pemilih cerdas dan mempunyai kesadaran tentang peran dan haknya,” kata dia. Ketua KPU Prov Sumsel H. Aspahani

A

menilai FGD akan melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada KPU RI tentang pendidikan pemilih dan peran perempuan untuk memilih dan dipilih termasuk pola pendidikan khusus bagi kaum perempuan. Menurutnya, untuk memaksimalkan peran rumah pintar pemilu KPU perlu mengaktifkan FGD dengan sasaran semua segmen termasuk kaum perempuan.

nggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di Kota Banda Aceh ditetapkan sebesar Rp20,3 miliar. Hal tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati bersama antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, Minggu (22/5). Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan

(Rel KPU SS)

anggaran yang ditandatangi ini dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2017 di Banda Aceh dan untuk peningkatan keberhasilan kepemimpinan Kota Banda Aceh ke depan. Penandatanganan NPHD dilakukan Illiza dengan Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawar Syah, disaksikan Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin, Ketua DPRK Banda Aceh, dan Ketua Komisi A DPRK Arief Fadhillah. (medcen KIP bandaaceh)

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara daerah.indd 51

51

22/06/2016 18:46:17

S UA R A DA E R A H

KPU Kaltim Gelar Workshop Jurnalistik KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar workshop jurnal Suara KPU guna menambah wawasan, kualitas, pengetahuan dan kemampuan personil sekretariat KPU provinsi dan kabupaten/kota, terutama menyangkut jurnalistik dan penulisan, Selasa (24/5). Ketua KPU Provinsi Kaltim, Mohammad Taufik, mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada harus terus mengikuti perkembangan dinamika, baik itu kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Selain itu, KPU juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini. “Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kualitas dalam memublikasikan kegiatan kelembagaan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai positif dan memajukan lembaga,

sehingga masyarakat atau publik bisa mengetahui apa saja yang telah KPU lakukan. Sebaik apapun yang pernah kita kerjakan, kalau masyarakat atau publik tidak tahu, maka kita akan dianggap belum berbuat apaapa,” tutur Taufik. Sementara itu, narasumber dari Sekretariat Jenderal KPU RI yang diwakili Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu, Robby Leo Agust mengungkapkan keberadaan Jurnal Suara KPU ini untuk membangun dan mewujudkan reputasi KPU sebagai lembaga yang berkomitmen penuh terhadap prinsip-

“Masyarakat harus mengetahui proses demokrasi yang dilaksanakan KPU sebagai penyelenggara pemilu, hal ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik”

52

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Jurnal KPU ini menjadi penting sebagai bahan publikasi dan sosialisasi serta wadah penyampaian informasi publik, untuk kegiatan pemilu, pilkada dan kelembagaan KPU. “Masyarakat harus mengetahui proses demokrasi yang dilaksanakan KPU sebagai penyelenggara pemilu, hal ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik, “papar Robby. Robby menambahkan, masyarakat juga harus mendapatkan edukasi demokrasi yang benar dan akurat sehingga masyarakat bisa responsif dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Penyusunan jurnal ini juga dapat merangsang pendokumentasian tahapan pemilu dan pilkada, sehingga seluruh dokumentasi harus dikuasai. Pemberitaan dalam jurnal ini tidak hanya kegiatan seremonial semata, tetapi juga dapat berisi testimoni, komentar dan informasi penting lainnya, baik oleh komisioner KPU maupun tokoh atau pengamat politik dari luar KPU. Pemberitaan jurnal ini juga harus diunggah ke website KPU dan dibagikan ke media sosial, agar masyarakat yang lebih luas bisa membacanya. (arf/red FOTO KPU/arf/hupmas)

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara daerah.indd 52

22/06/2016 18:46:18

KPU Maluku Bahas Regulasi Pilkada Jelang Pilkada 2017 yang akan dilaksanakan serentak di lima daerah di Maluku, KPU Provinsi Maluku menggelar rapat kerja berupa pembekalan dan evaluasi peraturan KPU bersama KPU kabupaten/kota se-Maluku, Kamis (2/6).

KPU Kendari Sosialisasikan Tata Kerja Panitia Adhoc Berdasarkan regulasi pilkada, mulai 21 Juni, KPU kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2017 sudah membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Karena itu, KPU Kota Kendari menggelar sosialisasi peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam pilkada, Sabtu (4/6).

P

ada kegiatan yang dihadiri camat, lurah dan kepala LPM se-Kota Kendari tersebut, Ketua KPU Kendari, Hayani Imbu, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah awal bagi KPU untuk melakukan transparansi dalam perekrutan PPK dan PPS hingga ke tingkat PPDP dalam penyelenggaraan Pilkada 2017. Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU Kendari, Wahid Daming. Menurutnya, dengan adanya sosialisasi ini ia berharap camat, lurah dan kepala LPM dapat lebih dulu mengetahui tugas dan kewenangan para PPK dan PPS. “Mengingat pemerintah kecamatan sampai jenjang ke bawahnya merupakan mitra kerja bagi PPK, PPS, KPPS dan PPDP sehingga nantinya dapat lebih mudah berkoordinasi dan saling memahami tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pilkada,” kata dia. (Sahrin-KPU Prov. Sultra)

A

da lima daerah yang ikut ambil bagian pada pilkada mendatang di Maluku, yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Komisioner KPU Maluku, La Alwi, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud dari penguatan internal kelembagaan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Namun kegiatan itu tidak hanya diikuti oleh 5 KPU peserta pilkada, tapi dihadiri 11 KPU kabupaten/kota se-Maluku. “Karena rapat kerja ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap penyusunan regulasi tahapan pemilu yang telah dilaksanakan di 2015 yang lalu,” terangnya. Pada rapat tersebut, dibahas empat rancangan PKPU yang telah diuji publik pada 14 April lalu di KPU RI, yakniRancangan PKPU terhadap perubahan kedua PKPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Rancangan PKPU perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang NSPK, Rancangan PKPU perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, dan Rancangan PKPU atas perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. La Alwi berharap dengan meningkatnya sosialisasi di lingkup KPU, pemilih serta stakeholders, partisipasi di pilkada bisa semakin membaik. Setidaknya sesuai dengan target nasional yaitu 77,5 %. Kegiatan tersebut ditutup dengan digelarnya simulasi penyusunan keputusan yang dipandu Komisioner KPU Maluku Syamsul R. Kubangun. Peserta rapat diminta membentuk kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait keputusankeputusan yang sifatnya mengatur (regeling) dan bersifat penetapan (beschikking). (ZIR.01 ES)

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara daerah.indd 53

53

22/06/2016 18:46:19

SUARA SOSOK ANGGOTA KPU KALIMANTAN BARAT, KASIONO :

Kebersamaan yang Membuat Kuat “Karena membutuhkan fokus dan menciptakan integritas yang lebih baik, maka saya tidak ingin berkiprah di kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengganggu fokus saya di KPU,”

B

ukan kisah langka tentang penyelenggara pemilu yang mendapat ancaman dan intimidasi saat menjalankan tugas. Pasalnya, dalam bekerja, penyelenggara selalu bersinggungan dengan pihak-pihak yang sarat kepentingan, terutama peserta pemilu. Tak jarang, persaingan antar calon yang bertarung dalam arena pesta demokrasi itu berlangsung ketat dan emosional. Dalam suhu politik yang memanas, tak sedikit pula mereka yang tak bisa menerima kekalahan. Penyelenggara dijadikan kambing hitam sebagai sasaran kemarahan dengan berbagai tuduhan negatif, seperti melakukan kecurangan atau keberpihakan, sehingga ditebarlah berbagai ancaman, termasuk pembunuhan. Kondisi tersebut juga dialami Kasiono (41), anggota KPU Provinsi Kalimatan Barat (Kalbar). Intimidasi itu pernah ia rasakan kala masih menjabat anggota KPU Kabupaten Kubu Raya pada 2009. Ketika itu, ia tengah melakukan monitoring ke lapangan saat pemilihan bupati telah memasuki tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pada sore hari, ketika hampir semua proses rekapitulasi selesai, tiba-tiba ia menerima telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Tanpa rasa curiga ia pun mengangkatnya. Terdengar suara laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya. Ia hanya mengaku berasal dari pendukung salah satu pasangan calon peserta pilkada. Si laki-laki tersebut mengungkapkan ketidakpuasannya atas hasil

54

BIODATA KASIONO • • •

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 Juni 1975 Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya 2008-2012

rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tak hanya itu, ia juga mengancam akan “mengarungkan” Kasiono alias menghilangkan nyawa. Mendapat ancaman, Kasiono langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. “Saya lapor ke polisi, apakah perlu

dikawal atau tidak,” ungkapnya, di selasela Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2017, di Jakarta, (10/5). Tak lama berselang, ia segera beranjak menuju ke Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya yang jarak

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara sosok.indd 54

22/06/2016 18:57:33

tempuhnya lumayan jauh. Dengan mengenakan jaket dan helm fullface, ia memacu sepeda motor, kemudian menyeberangi sungai dengan transportasi perahu. Untuk diketahui, Kubu Raya merupakan kabupaten di Kalimantan Barat yang mempunyai daerah aliran sungai cukup banyak, di antaranya termasuk dalam kategori sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Ambawang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu di sana. Setiba di kantor, Kasiono disambut oleh rekan-rekannya yang langsung menanyai seputar ancaman yang diterimanya. Beruntung, hingga seluruh proses Pilbup Kubu Raya 2009 selesai, tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Hingga saat ini, identitas penelepon gelap yang meneror Kasiono juga tidak diketahui. Di sisi lain, peristiwa itu menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi Kasiono beserta rekan-rekannya. Ia merasa ditempa sehingga mentalnya bertambah lebih kuat dalam bekerja. Terlebih, usai Pilbub 2009 itu, ia bersama rekan-rekan langsung menghadapi pesta demokrasi nasional, yakni Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Pihak kepolisian pun lebih waspada dan memperketat penjagaan dan pengamanannya. Kasiono mulai terjun sebagai penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2008. Ia dipercaya membidangi divisi program, logistik dan keuangan. Saat itu pula, ia dan rekanrekan langsung ditugasi untuk menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk pertama kali, karena Kubu Raya merupakan daerah pemekaran baru. “Waktu saya jadi anggota KPU Kubu Raya itu langsung tancap gas melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk yang pertama, karena itu daerah pemekaran,” terang pria kelahiran Jember 10 Juni 1975 ini. Meski berlatar belakang sarjana pendidikan, ia tidak gagap dalam bekerja selaku penyelenggara pemilu. Pengalaman berorganisasi yang ia geluti semasa kuliah sangat membantu dalam memahami dan menjalankan tugas kepemiluan. “Sewaktu kuliah saya aktif di organisasi. Sering diskusi tentang kepemiluan dan demokrasi, sehingga ketika terjun langsung sebagai penyelenggara tidak lagi gagap untuk bisa mengikuti irama kerja di KPU,” ujar pria yang menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini. Meski demikian, ia mengaku punya cita-cita awal menjadi seorang guru. “Sejak SD sampai SMA memang cita-cita ingin menjadi guru agama. Tapi begitu kuliah, aktif di organisasi secara sungguhsungguh, setelah selesai malah tidak ingin jadi guru. Karena memang jejaring saat aktif di organisasi membuat saya berpikir bahwa menjadi penyelenggara pemilu sangat menarik dan menjadi tantangan bagi saya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin legetimate. Pemilu adalah rekrutmen kepemimpinan,” ungkapnya. Di samping itu, ketika masih berstatus mahasiswa ia terlibat sebagai pemantau pemilu pertama di Era Reformasi pada 1999 bersama UNFREL. Dari berbagai pengalaman itu, Kasiono memiliki pandangan, penyelanggara pemilu adalah sosok yang harus bisa memaknai seluruh tahapan dan mengelolanya secara baik. Penyelenggara juga harus memiliki integritas sehingga pemilu dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan juga berintegritas untuk membawa daerahnya menjadi lebih baik.

Oleh karenanya, sejak bergabung di KPU, Kasiono bekerja penuh totalitas. Ia menjadikan pekerjaan di KPU ini sebagai bagian dari profesinya. Dengan begitu, ia harus bertindak dan berlaku secara profesional. “Karena membutuhkan fokus dan menciptakan integritas yang lebih baik, maka saya tidak ingin berkiprah di kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengganggu fokus saya di KPU,” jelasnya. Hal lain yang membuat betah dan bersemangat ialah rasa kebersamaan di KPU yang menjadikannya lebih kuat dalam bekerja dan menghadapi berbagai persoalan yang ada. “Kebersamaan di KPU lebih menguatkan kita karena seberat apapun pekerjaan kita bisa dikerjakan bersama-sama,” ujarnya. Setelah selesai masa tugas sebagai anggota KPU Kubu Raya, Kasiono lolos seleksi sebagai anggota KPU Kalbar masa jabatan 20132018. Atas jejak rekam dan pengalamannya, ia kembali dipercaya untuk membawahi divisi program, logistik dan keuangan. Pada Pilkada 2015 lalu, terdapat tujuh kabupaten di Provinsi Kalbar yang turut menggelar pilkada secara serentak. Kasiono menuturkan, sebagaimana kendala di banyak daerah, kondisi geografis menjadi tantangan yang berat, khususnya terkait dengan soal distribusi. “Termasuk ada yang harus menggunakan helikopter. Daerah-daerah sungai itu yang cukup sulit. Pegunungan memang tidak ada. Tapi banyak bukit-bukit,” paparnya. Namun untuk urusan partisipasi masyarakat di Kalbar cukup tinggi. Ini terlihat pada Pemilu 2014, yang tingkat partisipasi masyarakat mencapai 76%. “Sebelum 2014, partisipasi masyarakat tergolong rendah. Tapi bisa mencapai 76%, itu luar biasa,” kata Kasiono. Ia menerangkan, sosialisasi dan koordinasi lebih intensif dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan partisipasi, seperti ke kampus-kampus dan tokoh masyarakat. “Untuk Pilkada 2015 agak menurun. Tapi dari target standar nasional kita masih masuk target KPU RI, rata-rata 74%,” terangnya. Ia juga menuturkan, kerja-kerja kepemiluan di daerah sangat terbantu dengan sistem dan inovasi dari KPU RI. Sebagai pelaku yang pernah menjadi penyelenggara pada periode sebelumnya, Kasiono merasakan betul perubahan itu. “Akses pemilu dan sistem yang dibuat KPU RI membuat kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan mudah. Masyarakat umum sendiri juga bisa mengunduh dan mengetahui secara langsung informasi tentang apa-apa yang harus dilakukan untuk pemilu yang lebih baik,” ujarnya. “Jauh beda dari pilkada sebelumnya. Ini lebih luar biasa. Karena semua sistem yang dibuat KPU RI itu membuat terang benderang. Setiap tahapan kegiatan bisa diakses. Bahkan soal anggaran pun masyarakat bisa mengetahuinya,” imbuhnya. Kasiono lahir di Jember 10 Juni 1975. Ia hijrah ke Kalimantan Barat tahun 1983 bersama orangtuanya yang mengikuti program transmigrasi. Saat itu ia masih duduk di kelas 2 SD. Setelah lulus dari SD 57, ia melanjutkan studi di MTs Al-Mustaqim II Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah Syarif Hidayatullah Pontianak pada 1994 ia melanjutkan jenjang pendidikannya di Jurusan Tarbiyah STAIN (IAIN) Pontianak dan lulus 2001. Pernikahannya dengan Anggraeni dikarunia dua orang anak, yakni dari Fikry Akmaludin Zacky dan Natasya Salwa. (MS Wibowo) Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara sosok.indd 55

55

22/06/2016 18:57:33

S UA R A S O S O K

KETUA KPU PROVINSI MALUKU, MUSA L TOEKAN :

Patahkan Stigma Rawan Konflik

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa L Toekan

L

atar belakang pendidikan sebagai magister Ilmu Politik menjadi salah satu pemantik hati nurani Musa L Toekan untuk terjun aktif di dunia kepemiluan sebagai penyelenggara. Ditemui di selasela Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2017di Jakarta, Selasa (10/5), Musa yang juga berstatus sebagai dosen tak mau ilmu yang ia punyai hanya menjadi bahan ajar semata. Ia ingin menerapkan apa yang telah ia pelajari dan ajarkan di kampus terkait dengan sistem kepartaian dan kepemiluan di Indonesia. “Aktivitas (sebagai dosen) itu yang memotivasi saya untuk mengamati penyelenggaraan pemilu,” ungkap Musa,

56

yang sempat memegang jabatan ketua Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Darrussalam Ambon periode 2001-2004. “Basic saya di Ilmu Politik, sehingga ilmu bisa saya implementasikan di masyarakat. Memang ada perbedaan antara teori dan praktik. Sejauh mana implementasi ilmu dengan praktik. Namun artinya, ilmu dan basic saya itu kemudian memang memudahkan saya ketika melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu ini, terutama dalam kegiatan sosialiasi, bimbingan, memberi pemahaman,” papar pria yang menyelesai pendidikan Ilmu Pemerintahan di Universitas Patimura dan

“Ternyata pada saat pilkada kemarin justru di Maluku amanaman saja. Ini artinya kami mengatakan ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya penciptaan kondisi yang damai”

magister Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada (UGM). Di dunia kepemiluan, Musa meniti karirnya mulai dari tingkat bawah. Tercatat pada Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, ia menjadi ketua petugas pemilihan kecamatan (PPK) di Sirimau, Kota Ambon. Barulah pada tahun 2008 ia mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Maluku. Ia lolos dan menjadi anggota KPU Provinsi Maluku selama periode 2008-2013, kemudian terpilih sebagai ketua KPU Provinsi Maluku untuk periode berikutnya, yakni 2014-2019. Atas aktivitasnya sebagai ketua KPU Provinsi Maluku, Musa menyatakan bersyukur karena berkat itu ia bisa turut memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dalam menciptakan sebuah sejarah baru bagi masyarakat. “Bahwa kita tercatat selaku pelaku sejarah dalam kerja demokrasi, sehingga dari momen pelaksanaan pilkada atau pemilu, orang akan melihat bahwa kepemimpinan dari periode ke periode lain itu gayanya berbeda dan keberhasilannya juga berbeda,” kata Musa. Ia menyatakan, selama penyelenggaraan Pilkada 2015, dengan ada empat kabupaten/ kota di Provinsi Maluku, semua pihak termasuk penyelenggara, bekerja dengan cukup baik. “Kesan saya adalah apa yang saya lakukan dan teman-teman pada Pilkada 2015 kemarin cukup baik dan apresiatif,” ujar pria kelahiran Ambon, 12 Agustus 1967 ini. Karena itu, ia bertekad lebih baik lagi dan berupaya untuk melampaui target dari KPU RI, yakni 77,5%, pada Pilkada 2017 mendatang. “Partisiapasi masyarakat pada

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara sosok.indd 56

22/06/2016 18:57:36

pilkada di empat kabupaten di Maluku pada 2015 paling rendah 67% dan tertinggi 82%. Dengan demikian kita akan berupaya untuk melampaui target dari KPU RI,” terangnya. Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat di Maluku dalam pilkada yang tergolong tinggi itu. Padahal, dari segi sosialisasi pada Pilkada 2015 cukup terbatas akibat minimnya anggaran. Untuk menyiasatinya, Musa dan seluruh jajaran KPU di Maluku menekankan kepada masyarakat tentang pentingnya turut andil dan berperan serta. Pilkada sangat penting karena menjadi momentum dan sebagai ruang yang dibuka oleh pemerintah untuk memilih pemimpinnya. Dengan pemahaman semacam ini, penyelenggara tidak perlu menghamburkan banyak uang untuk melakukan sosialisasi, kecuali hanya dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa Pilkada 2015 kemarin diselenggarakan pada 9 Desember. Namun Musa menegaskan, untuk pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang pihaknya akan lebih mengoptimalkan sosialisasi. “Karena pada Pilkada 2015, jangankan sosialisasi, untuk APK saja sangat terbatas karena soal anggaran, sehingga memang kurang semarak pesta demokrasi melalui pilkada,” jelasnya. Apresiasi juga ia sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang mampu menjaga situasi dan kondisi sehingga Pilkada 2015 lalu terlaksana dengan aman dan damai. Walaupun empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2015 kemarin menggelar pemungutan suara ulang (PSU) tapi semuanya tidak dikabulkan oleh MK. Ini menandakan bahwa KPU telah bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Di samping itu, sebelum Pilkada 2015 digelar, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa Maluku termasuk dalam peta daerah yang rawan konflik. Tapi kenyataan berkata lain. “Ternyata pada saat pilkada kemarin justru di Maluku aman-aman saja. Ini artinya kami mengatakan ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya penciptaan kondisi yang damai, sehingga pilkada ini bukan ajang kita untuk saling menyalahkan dan berdebat tapi ajang kita saling menyeleksi secara alamiah siapa yang jadi pemimpin. Inilah ruang

publik, ruang demokrasi untuk memilih pemimpin yang diinginkan oleh rakyat,” kata Musa. “Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang aman sudah terbangun. Artinya image yang sudah dibangun dari awal bahwa Maluku ini termasuk dalam peta rawan konflik itu terbantahkan,” imbuhnya. Bicara soal tantangan, sebagaimana juga banyak dialami daerah lain, kondisi geografis masih menjadi soal untuk beberapa wilayah di Maluku. Hal itu ia rasakan terutama ketika harus menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang terjadi di kabupaten/

“Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang aman sudah terbangun. Artinya image yang sudah dibangun dari awal bahwa Maluku ini termasuk dalam peta rawan konflik itu terbantahkan,”

kota. Sarana transportasi merupakan hal yang cukup kerap menjadi hambatannya. “Memang terkait dengan regulasi tidak ada masalah. Kondisi geogragis yang cukup sulit sehingga dalam melakukan koordinasi menjadi tantangan yang sangat berat. Soal transportasi yang cukup jauh itu kadang sering menghambat,” jelas Musa. Sementara itu, tantangan selaku individu yang mengemban tugas dan jabatan sebagai ketua KPU Provinsi Maluku, Musa menceritakan selama ini banyak pihak yang menilai penyelenggara pemilu memiliki akses yang cukup luas terhadap para pejabat. Mengingat, para pemimpin itu dilahirkan melalui mekanisme pemilu. Dengan anggapan seperti itu, citra penyelenggara pemilu cenderung negatif. Seringkali ia mendapati orang berbondong-bondong menawarkan proposal anggaran. Ada pula yang meminta fasilitas dan

sebagainya. Kepada mereka, Musa tegas mengatakan, ia tidak punya apa-apa, baik materi maupun fasilitas lainnya. Ia tidak bisa menjajikan apa-apa. Ia hanya dapat memfasilitasi orang-orang untuk menjadi pemimpin melalui mekanisme yang ada. Godaan dan ancaman juga silih berganti ia dapatkan. Baik dari kolega maupun pihakpihak yang berkepentingan. Tidak sedikit mereka yang memintanya untuk mengubah atau menambahkan hasil dari pemilihan. “Itu banyak dilakukan oleh para kolegakolega kita untuk terus diminta berbuat kecurangan. Padahal itu tidak bisa. Kita tetap memegang teguh bahwa itu tidak bisa,” tegasnya. “Saya pernah diancam untuk dibunuh oleh salah seorang calon pada waktu Pemilu Legislatif 2014 silam. Waktu itu ada temuan, laporan dari panwas, kita bedah dalam rapat pleno. Mereka mati-matian menolak itu. Tapi memang kita anggap itu sebagai sesuatu yang harus dibedah. Kita ingin mencari sebuah kebenaran, kita buka rekapitulasi mulai dari form C1, DD, DB. Ternyata benar ada ketidak sesuaian. Mereka tetap tidak terima, dan angkanya berubah. Mereka tetap ingin bertahan dengan angka itu dan mengancam akan membunuh saya,” cerita Musa. Saat ini, Musa dan rekan-rekan penyelenggara di Maluku tengah bersiap menghadapi Pilkada 2017 untuk lima kabupaten/kota di Maluku. Semua daerah tersebut telah melakukan Nota Pendandatangan Hibah Daerah (NPHD). “Terakhir 4 Mei 2016, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Yang lain 27 Maret 2016 , yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat,” papar Musa. Kesiapan untuk NPHD tidak ada masalah. Hanya perlu membuat penyesuaian, karena tiga kabupaten melakukan penandatanganan sebelum standar pembiayaan yang dikeluarkan oleh KPU, yaitu SE KPU Nomor 43. “Setelah ini, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan segera ke Departemen Keuangan untuk melakukan registrasi terkait NPHD yang telah ditandatangi sehingga tahapan-tahapan berikutnya untuk pencairan anggaran tidak akan ada lagi kendala,” pungkasnya. *** Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara sosok.indd 57

57

22/06/2016 18:57:36

S UA R A S O S O K

ANGGOTA KPU PROVINSI GORONTALO, SELVI KATILI, SE :

Mengabdi untuk Negara Lembaga tinggi negara yang independen ini, integritas menjadi nilai yang sangat harus dijaga marwahnya.

K

etertarikannya terhadap dunia organisasi sudah muncul sejak usianya masih beranjak remaja. Ketika di bangku SMP dan SMU, Selvi telah menjadi pengurus inti bagi OSIS di sekolahnya. Tidak heran ketika dirinya menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ia bergabung ke salah satu organisasi kemahasiswaan yang cukup terkenal, yakni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). “Memang jiwa organisasi dan kepemimpinan saya itu sudah diasah sejak usia saya beranjak remaja,” ujar Selvi. Istri dari Suratman Syaus ini juga mengakui bahwa ia sangat menyukai tantangan. Karena baginya, tantangan yang dihadapi itu akan dapat mengeksplorasi batas kemampuannya serta meningkatkan kapasitas dirinya. “Sebelum bergabung sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), awalnya saya guru Taman Kanak-kanak (TK). Waktu itu, akan diadakannya seleksi bagi anggota KPU Kabupaten Gorontalo. Saya pribadi merasa terpanggil untuk mengabdi kepada daerah dan negara. Karena itu, saya mencoba untuk ikut tes dan akhirnya saya lolos,” kenang Selvi. Ibu dari empat anak ini melanjutkan, bergabung dengan salah satu lembaga tinggi merupakan bentuk pengabdiannya sebagai warga negara. Dan memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menjalankan tugastugasnya. Karena menurutnya, di lembaga

58

tinggi negara yang independen ini, integritas menjadi nilai yang sangat harus dijaga marwahnya. “Bagi saya pekerjaan di lembaga independen ini adalah pekerjaan yang menantang. Pertama, mempertaruhkan integritas penyelenggara. Kedua, bekerja sesuai aturan dan kondisi yang ada. Ketiga, kita harus benar-benar menjiwai dan mencintai pekerjaan ini. Karena memang dari peraturan KPU kemarin itu, kita bekerja dengan penuh tanggungjawab,” ungkap Selvi. Wanita kelahiran 15 April ini meneruskan, seorang penyelenggara pemilu harus

memiliki integritas yang tinggi. Seorang penyelenggara harus mau berhadapan dan bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan. Dan memerlukan keberanian yang tidak sedikit untuk bersikap dalam menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. “Pengalaman saya dari semenjak duduk menjadi anggota KPU kabupaten hingga saat ini menjadi anggota KPU Provinsi Gorontalo, tidak ada sesuatu yang menyita perhatian atau sampai kadar mengganggu. Pada masa saya ini, tidak ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini membuktikan bahwa kami sebagai

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara sosok.indd 58

22/06/2016 18:57:40

“Kunci keberhasilan kami adalah bekerja bersama secara kelembagaan, sehingga dari tingkat bawah hingga tingkat atas memiliki irama yang sama. Kemudian menjunjung tinggi kolektif kolegial sebagai penyelenggara. Dengan lima komisioner yang memiliki kewenangan yang sama, kami selalu merujuk kepada peraturan. Jadi dalam pengambilan keputusan, KPU Provinsi Gorontalo selalu dapat menyelesaikannya dengan musyarawah, bukan lewat voting,”

penyelenggara betul-betul melaksanakan sesuai dengan aturan. Kemudian tidak ada demo-demo yang berujung ke tindakan anarkis. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang kami lakukan cukup baik, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menerima hasil akhir,” tuturnya. Komunikasi, menurut Selvi, memiliki peranan penting agar terciptanya kondisi yang kondusif. Karena background dirinya sebagai aktivis, maka berkomunikasi dengan masyarakat banyak, sudah bukan hal baru lagi baginya. Bahkan, ketika ada yang demo, Selvi melalui pendekatan persuasif dapat mengajak para pendemo untuk berdiskusi untuk mencari solusinya. Ajak berdiskusi dengan pendekatan keibuan. Kemudian, komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait menjadi sangat penting untuk dilakukan, tanpa mengesampingkan tugas dan fungsi serta independensi dari lembaga. Apa yang dikatakan oleh Selvi bukan hanya ucapan belaka. Bukti nyatanya, KPU Provinsi Gorontalo, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, menduduki peringkat kedua untuk tingkat partisipasi pemilih (Pileg 80% dan Pilpres 76%). Bahkan untuk rekapitulasi suara, Gorontalo menjadi yang tercepat. Karena data yang dikumpulkan dari tingkat bawah itu merupakan data yang akuntabel. Dan pada saat pilkada belum lama ini juga mendapatkan tingkat pertisipasi yang memuaskan, sekitar 78%. Tahun kemarin di Provinsi Gorontalo, ada enam kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Dari keenam ini, ada tiga yang sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Dan hasilnya, semuanya gugatan itu, MK memenangkan KPU.

Kemudian ada penyelenggara yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tetapi semuanya direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dan merupakan sebuah kebanggaan bagi KPU Provinsi Gorontalo, bisa menyelenggarakan pilkada serentak tahap ini sesuai dengan apa yang diharapkan. “Kunci keberhasilan kami adalah bekerja bersama secara kelembagaan, sehingga dari tingkat bawah hingga tingkat atas memiliki irama yang sama. Kemudian menjunjung tinggi kolektif kolegial sebagai penyelenggara. Dengan lima komisioner yang memiliki kewenangan yang sama, kami selalu merujuk kepada peraturan. Jadi dalam pengambilan keputusan, KPU Provinsi Gorontalo selalu dapat menyelesaikannya dengan musyarawah, bukan lewat voting,” kata Selvi. Ia menambahkan, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo, melibatkan semua unsur serta menitikberatkan kepada pemilih pemula. Karena pemilih pemula itu yang notabene belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang pemilihan. Lalu juga ke pemilih yang berada di desa, selain kepada semua masyarakat, KPU Provinsi Gorontalo juga menitikberatkan kepada perkumpulanperkumpulan. Baik itu perkumpulan ibu-ibu ataupun kelompok tani dan pengajian. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi peran pemerintah daerah setempat yang selalu mendukung kegiatan KPU, khususnya dari dinas pendidikan. Itu karena diberikan ruang untuk menjadi pembina upacara setiap Hari Senin di seluruh sekolah sehingga bisa melakukan sosialisasi.

PERAN PEREMPUAN Sebagai salah satu perempuan yang menjadi anggota KPU di tingkat provinsi, Selvi mengatakan, bahwa negara sudah mulai memberikan kesempatan bagi perempuanperempuan, yang memiliki kapasitas, untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. “Memang di negara kita ini, dalam beberapa tahun ini, keterwakilan perempuan itu sudah diperhitungkan. Contohnya, di peraturan KPU 2009, keterwakilan itu hanya sebagai pelengkap saja. Tetapi 2013 kemarin, itu wajib bagi partai politik (parpol) untuk menyertakan keterwakilan perempuan 30%. Kesempatan perempuan untuk terjun ke dunia politik praktis itu sudah terbuka lebar,” ujarnya. Hal itu tidak hanya terjadi di parpol saja, tetapi di kementerian, instansi lembaga maupun di pemerintah daerah sudah terlihat banyak perempuan-perempuan yang dipercaya untuk memegang jabatan strategis. Karena itu, Selvi menambahkan, kesempatan ini harus menjadi momentum bagi perempuan untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa perempuan juga dapat memberikan sumbangsih kepada negara. Contoh, dengan menjadi anggota sebuah lembaga, perempuan juga mampu untuk tidak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan orang tua bagi anakanaknya. “Ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya yang juga ibu rumah tangga sekaligus orang tua dari anak-anak. Alhamdulillah masuk tahun ke delapan ini, pekerjaan saya selalu mendapatkan dukungan penuh dari suami dan anak,” pungkas Selvi. (Rikky) Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara sosok.indd 59

59

22/06/2016 18:57:40

SUARA PILKADA

NASIB CALON BEBAS BERSYARAT TERGANTUNG LAPAS Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan polemik tentang status bebas bersyarat dalam pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 tidak akan terjadi lagi. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak perlu memeras otak untuk menginterpretasikan defenisi dan makna status bebas bersyarat. Mereka cukup merujuk surat keterangan yang diterbitkan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Ida Budhiati

“Isu bakal pasangan calon yang berstatus bebas bersyarat telah kami koordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Kemenkumham). Verifikasinya akan lebih mudah. Rujukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota cukup surat keterangan yang diterbitkan lapas,” kata Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Ida Budhiati dalam acara rapat pimpinan nasional KPU se-Indonesia dalam rangka persiapan pemilihan serentak tahun

60

2017. Ida membeberkan pengalaman KPU dalam verifikasi bakal pasangan calon yang berstatus bebas bersyarat pada Pilkada Serentak 2015. Kata Ida, penjelasan dari setiap instansi di Kemenkumham tentang status bersyarat seseorang berbeda satu dengan yang lain. “Keterangan bapas, lapas dan Dirjen pemasyarakatan berbedabeda. Setelah kita koordinasi, maka keterangan seseorang itu sudah selesai

menjalani hukuman atau belum itu adalah kewenangan lapas,” ujarnya. KPU RI terus memperkuat regulasi penyelenggaraan pilkada, termasuk mekanisme pencalonan sembari menunggu revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015. KPU menyadari tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat krusial dan menjadi salah satu potensi sumber sengketa yang dapat berlarut-larut.

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara pilkada.indd 60

22/06/2016 19:02:28

Kasus Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara adalah satu contoh berlarut-larutnya sengketa penetapan pasangan calon sehingga pilkada yang seharusnya digelar tahun 2015, hingga sekarang masih tertunda.

Perhitungan jumlah kursi untuk syarat pengajuan calon tidak boleh berdasarkan pada jumlah kursi yang dipilih saja.

SYARAT DUKUNGAN PASLON Di luar itu, KPU RI juga memberikan resep tentang tata cara penghitungan syarat dukungan untuk pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang

memiliki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar unsur partai politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat. Hal ini diperlukan

untuk menghindari terjadi kesalahan dalam mekanisme penghitungan jumlah persyaratan pengajuan bakal pasangan calon yang dapat berujung menjadi sumber konflik Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara pilkada.indd 61

61

22/06/2016 19:02:29

S UA R A PI L K A DA

“Ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada untuk menghitung dukungan itu kan 20 persen kursi atau 20 persen suara. Kalau 11 kursi itu mau dikonversi ke suara, ini akan sulit menghitungnya,” Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana

dan sengketa tata usaha negara pencalonan. “Cara menghitung persentase dukungan tidak hanya kursi hasil Pemilu DPRD tahun 2014, tapi plus kursi yang diangkat,” jelas Ida. Provinsi Papua Barat sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang akan menggelar pilkada memiliki 56 kursi di DPRP. Sebanyak 45 kursi dari unsur partai politik yang dipilih pada Pemilu 2014, sementara 11 kursi lainnya berasal dari unsur yang diangkat tanpa melalui proses pemilu. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana, anggota DPRP dari unsur di luar parpol tidak melebur ke dalam fraksi-fraksi yang ada di DPRP, tetapi mereka membentuk fraksi sendiri. Amus berpandangan kekhususan Papua Barat hanya terletak pada keharusan calon gubernur adalah orang Papua Barat asli, yakni dari rumpun Melanesia. Pengecekan status keaslian itu dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP). “Ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada untuk menghitung dukungan itu kan 20 persen kursi atau 20 persen suara. Kalau 11 kursi itu mau dikonversi ke suara, ini akan sulit menghitungnya,” kata Amus.

62

Ida Budhiati menegaskan perhitungan jumlah kursi untuk syarat pengajuan calon tidak boleh berdasarkan pada jumlah kursi yang dipilih saja. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. “Jadi tidak boleh ada pembedaan antara kursi yang dipilih dengan kursi yang diangkat,” tegasnya. Ida juga meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota benar-benar mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XII/2015 yang mengoreksi basis data yang menjadi dasar penghitungan jumlah dukungan minimal calon perseorangan dari jumlah penduduk menjadi jumlah pemilih. Kecuali untuk Provinsi Aceh, dasar penghitungan jumlah dukungan minimal calon perseorangan tetap mengacu kepada jumlah penduduk sesuai ketentuan undang-

undang otonomi khusus. Terkait adanya pemekaran sejumlah wilayah di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan, otomatis akan memengaruhi persebaran dukungan calon perseorangan. Sebaran minimal lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan lebih dari 50 persen jumlah kecamatan/distrik untuk pemilihan bupati/walikota, akan mengalami perubahan. Untuk itu, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib mengecek legal formal pemekaran wilayah tersebut. “Pastikan wilayah pemekaran sudah terbit legal formalnya dan cek kode wilayahnya by dokumen, apakah sudah muncul atau belum,” ujar Ida. Pemekaran wilayah yang sudah jelas legal formalnya dan pemerintah telah menerbitkan kode wilayahnya wajib menjadi acuan bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menetapkan persebaran dukungan minimal calon perseorangan. (Gebril)

SUARA KPU Mei - Juni 2016

_suara pilkada.indd 62

22/06/2016 19:02:29

Pengelolaan Anggaran Jadi Fokus KPU Persoalan anggaran menjadi sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab berdasarkan catatan evaluasi Pilkada 2015 lalu, banyak KPU provinsi dan kabupaten/kota yang bermasalah dalam urusan pendanaan tersebut.

O

leh karena itu, melalui rapat koordinasi Pilkada 2017, di kawasan Mangga Dua, Jakarta, Senin (9/5), Komisioner KPU RI Arief Budiman menekankan agar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, yang menyelenggarakan Pilkada 2017, segera mendapat kepastian anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Ia mengatakan, tahapan pilkada tidak akan dapat berjalan ketika

tidak ada kepastian anggaran. Dalam kegiatan tersebut, Arief juga menerangkan bahwa KPU telah membuat format penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dipedomani oleh semua daerah yang akan menggelar pilkada. “Makanya KPU sudah membuat satu format NPHD yang bisa dijadikan pedoman dan referensi bagi kawan-kawan (KPU

provinsi dan kabupaten/kota). Itu format kita untuk menandatangani kesepakatan antara yang menyediakan dana dan yang menggunakan dana,” jelas Arief.

PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH Masalah lain yang juga menjadi fokus perhatian ialah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dalam

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara pilkada.indd 63

63

22/06/2016 19:02:29

S UA R A PI L K A DA

101 PILKADA SERENTAK 2017 SELURUH INDONESIA

pelaksanaan pilkada. Komisioner KPU RI Ida Budiati menerangkan, banyak temuan BPK bersumber dari hal-hal yang bersifat teknis. Menurutnya, persoalan itu bisa ditanggulangi secara dini jika KPU di daerah dapat menutup celah temuan tersebut. Untuk itu, ia menyarankan agar KPU provinsi dan kabupaten/kota bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat dalam menyusun pedoman teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah. “Inspektorat itu personilnya terbatas, kita tidak mampu membimbing satu persatu. Untuk itu disarankan bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun pedoman teknis pengelolaan belanja hibah,” tutur Ida. Ida juga meminta KPU di daerah untuk membekali petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang pengetahuan mengenai pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pilkada yang bersumber dari dana hibah. Sebab pengelolaan belanja hibah tidak berhenti sampai KPU kabupaten/kota saja. “Yang urusan teknis tapi kalau kita tidak perhatikan nanti di ujung jadinya temuan. Misalnya saja soal pemutakhiran, pertanggungjawabannya apa saja, biaya

64 _suara pilkada.indd 64

telepon, listrik, biaya coklit itu bagaimana pertanggungjawabannya, bentuknya apa. PPK dan PPS harus dibimbing, supaya nanti tidak kesulitan jika temuannya muncul di tingkat tersebut,” terangnya. “Persoalan ini sudah sering ditemui, nah bagaimana upaya kita untuk mencegah dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka kita bekerjasama dengan BPKP untuk membantu membuat panduan bagaimana pertanggung jawabannya,” katanya. Dengan cara itu, Ida berharap KPU di daerah dapat menemukan letak persoalan dari pengelolaan keuangan tersebut apabila di kemudian hari KPU ditenggarai melakukan kesalahan dalam mengelola dana hibah pilkada. “Nanti kalau pedomannya sudah jelas, kemudian pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pedoman yang dibuat, maka problem-nya di tingkat implementasi, jadi nanti mudah mencari siapa yang bertanggungjawab,” kata dia.

LAKUKAN TRANSPARANSI Selain itu, Ida juga meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk transparan dan menjelaskan secara rinci kepada semua pihak, sehingga dalam pelaksanaan pilkada, KPU jauh dari stigma negatif akibat kesimpangsiuran informasi. “Untuk pencegahan kita terbuka saja. Transparan. Jelaskan kegiatannya apa saja, berapa besar anggarannya, persebarannya bagaimana, peruntukannya seperti apa. Pada prinsipnya dalam pengaturan tentang penyusunan anggaran, tata kelola, dan pertanggung jawaban kita menganggarkan untuk memberikan pelayanan dan bisa dipertanggung jawabkan. Jangan mengada-adakan yang tidak ada, jangan meniadakan yang sudah ada,” tandas Ida. Sebanyak 101 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak pada 2017. Daerah-daerah

SUARA KPU Mei - Juni 2016

22/06/2016 19:02:29

“KPU telah membuat dua keputusan terkait perencanaan dan penggaran, melalui Keputusan KPU Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/ KPU/Tahun2016,”

Ketua KPU Republik Indonesia Husni Kamil Manik

hibah langsung dalam bentuk uang tidak boleh dibelanjakan untuk belanja modal,” tutur Nanang. Jika KPU di daerah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pilkada yang belum dapat diakomodasi oleh KPU secara cepat, Nanang menyarankan agar mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat menerima hibah dalam bentuk lain.

PEMAHAMAN TENTANG REGULASI tersebut telah melakukan berbagai persiapan di antaranya proses penandatanganan NPHD. Salah satu dari daerah tersebut adalah Provinsi Maluku. Ditemui di sela-sela rakor, Ketua KPU Provinsi Maluku Musa L Toekan, mengatakan bahwa ada lima kabupaten/ kota di Maluku yang turut menggelar Pilkada 2017, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Musa menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menjumpai masalah berarti terkait dengan persiapan pilkada di lima kabupaten/kota tersebut. “Kesiapan untuk NPHD tidak ada masalah. Paling nanti kita tinggal bikin penyesuaian terkait dengan standar pembiayaan sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU Nomor 43. Karena ada tiga kabupaten yang telah melakukan

penandatanganan NPHD sebelum SE tersebut keluar,” jelas Musa. Ia mengatakan, pihaknya serta KPU provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang menyelenggarakan Pilkada 2017 segera ke Departemen Keuangan RI guna melakukan registrasi terkait NPHD yang telah ditandatangani. Dengan begitu, ia berharap, tidak akan ada lagi kendala pada tahapantahapan berikutnya, khususnya berkenaan dengan masalah pencairan anggaran.

HIBAH DAN BELANJA BARANG Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Nanang Priyatna mengatakan bahwa penggunaan dana hibah langsung berbentuk uang dalam pilkada tidak dapat digunakan untuk belanja modal. Karena sesuai aturan, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk belanja barang. “Hibah pilkada ini adalah hibah langsung berbentuk uang. Sesuai dengan aturan

Masih dalam acara yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik memaparkan penjelasan tentang pemahaman dan penafsiran peraturan perundang-undangan. Masalah tersebut juga menjadi sorotan karena tak sedikit terjadinya kasus perbedaan pemahaman atau penafsiran tersebut menimbulkan masalah dalam implementasinya. Untuk itu, Husni menuturkan bahwa KPU telah membuat dua keputusan yang bertujuan untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait regulasi yang mengatur tentang pendanaan kegiatan pilkada. “KPU telah membuat dua keputusan terkait perencanaan dan penggaran, melalui Keputusan KPU Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/ Tahun2016,” terang Husni. Dengan dikeluarkannya dua keputusan tersebut, Husni berpesan agar seluruh satuan kerja dapat memedomani keputusan KPU tersebut dalam penyusunan anggaran pemilihan. (ftq/bow/red)

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara pilkada.indd 65

65 22/06/2016 19:02:30

PEMILU ON TWITTER

66

SUARA KPU Mei - Juni 2016

pemilu on twitter.indd 66

22/06/2016 19:09:17

Mei - Juni 2016 SUARA KPU

pemilu on twitter.indd 67

67

22/06/2016 19:09:17

SUARA PUSTAKA

P

Studi Perilaku dan Kesukarelaan Pemilih

enyelenggaraan Pemilu tahun 2014 diakui banyak kalangan sebagai pemilu yang berkualitas sepanjang Era Reformasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat, yakni 75,11%, dibanding pada Pemilu 2009 (70,9%). Dalam pelaksanaan pemilu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena merupakan pondasi praktik dalam demokrasi perwakilan. Peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya masalah kuantitas, tapi juga persoalan kualitas. Secara garis besar buku ini menyajikan beragam analisis penyelenggaraan Pemilu 2014 terkait persoalan partisipasi masyarakat. Buku ini merupakan tindak lanjut dari program Riset Partisipasi Pemilu 2014 yang dilakukan oleh seluruh KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terbagi dalam lima bagian, buku ini menyajikan hasil riset dalam melihat berbagai persoalan yang selalu menjadi kendala dalam peningkatan penyelenggaraan pemilu. Persoalanpersoalan yang terus ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu dibagi dalam lima kelompok tema yaitu mengenai kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (voter turn-out), perilaku pemilih (voting behavior), politik uang (money politic/vote buying), tingkat melek politik warga (political literacy), dan nilai kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarisme). Dengan gaya penulisan yang mudah dicerna, buku ini setidaknya bisa memberikan gambaran yang gamblang kepada para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan

Pemilu tahun 2014 di beberapa daerah. Satu tema diwakilli oleh lima daerah. Tema voter turn out berlatar daerah Tangerang, Malang, Lampung tengah, Tasikmalaya, Pacitan, dan kota Palembang. Selain menggambarkan mengenai pola kehadiran dan ketidakhadiran, kita juga bisa melihat bagaimana fenomena golput (golongan putih) yang terjadi di Kota Palembang. Tema perilaku pemilih (voting behavior) memberikan gambaran mengenai pola perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Penulis mencoba menyajikan bagaimana arah perilaku pemilih di Kabupaten Kediri, wajah pemilih dalam tiga bentuk di Kabupaten Wonosobo, serta menggali faktor penting penyelenggaraan pemilu dari sisi perilaku pemilih di Kabupaten Trenggalek dan Kota Pontianak. Tema politik uang (money politic) menyoroti masalah berbagai macam praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu 2014. Beberapa daerah yang concern menyajikan berbagai persoalan mengenai money politic maupun vote buying adalah Kotabaru, Lampung Utara, Jakarta Utara, Kota Solok, Maros dan Gianyar. Di sini kita akan mengetahui bagaimana politik uang berjalan dan terus ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tema tingkat melek politik warga (political literacy) menyajikan penguatan literasi politik untuk mengatasi skeptimisme yang terjadi di Kabupaten Sleman. Mengukur tingkat melek politik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Tulangbawang. Upaya-upaya untuk meningkatkan melek politik bagi tuna netra di Kabupaten Banjarnegara, juga terbentuknya pola prisma melek politik warga di Kabupaten Bantaeng. Tema terakhir menyajikan masalah kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarisme) yang diangkat oleh Kabupaten

Karanganyar dengan menyoroti dinamika relawan demokrasi pada Pemilu 2014. Kemudian Kabupaten Bogor menelisik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesukarelaan warga, dan Kabupaten Kuningan yang mencoba mengukur tingkat kesukarelaan politik warga Kuningan dalam pemilu. Bagi yang ingin menambah informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pemilu 2014, buku ini dapat dijadikan referensi yang baik karena juga memuat sisi lain tentang penyelenggaraan pemilu dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat. Bagi penyelenggara pemilu, buku ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya, dan bagi masyarakat dapat berguna untuk turut serta berpartisipasi dalam pengawasan. Karena saat partisipasi masyarakat meningkat, pada saat itulah nilai kehidupan demokrasi kita semakin kuat. (INNA) Maret - April 2016 SUARA KPU

_suara pustaka.indd 75

75

22/06/2016 19:37:01

KPU MENJAWAB

Tanya

Saya pernah cek nama saya Angling Prasodjo di data.kpu.go.id sesuai dengan nomor NIK, ternyata nama saya tidak terdaftar. Padahal pada Pilpres 2014 saya ikut menyalurkan aspirasi lewat TPS setempat, Pekayon Bekasi Selatan. Kenapa 2014? Karena pada 2015 di Kota Bekasi belum ada pilkada. Akibat hal ini ada aspirasi saya menjadi terhalang karenanya. Bagaimana dengan hal ini? Mohon diberikan penjelasan kenapa sampai terjadi. Terima kasih atas tanggapannya. (Angling Prasodjo)

Terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa hal yang dapat kami jelaskan: 1. Apakah pada Pilpres 2014 kemarin nama Bapak sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014? Jika nama Bapak sudah tercantum dalam DPT, Bapak dapat langsung mendatangi TPS dengan membawa undangan yang telah dibagikan sebelumnya oleh petugas KPPS di wilayah tempat tinggal Bapak. 2. Apakah nama Bapak tidak tercantum dalam DPT tetapi Bapak tetap dapat memberikan suara di TPS? Jika demikian, Bapak masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), dan Bapak cukup menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika akan memberikan suara di TPS. Hal ini untuk menjamin hak warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyalurkan haknya pada pemilu. 3. Benar, Kota Bekasi tidak termasuk sebagai salah satu kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada Tahun 2015 lalu. Terima kasih, semoga informasi ini dapat bermanfaat. (Admin)

Tanya

Jawab

Mohon maaf terlambat membalas dan terima kasih atas tanggapannya. Lebih lanjut maksud saya sebagai berikut: Untuk pilpres 2014, saya memperoleh undangan dari KPU setempat sebagai pemilih, dan saya telah menyalurkan pilihan saya di TPS setempat. Dengan begitu saya berasumsi nama saya setidaknya telah terdaftar di KPU Kota Bekasi, meskipun tidak melakukan cross check langsung ke KPU. Waktu itu saya pikir tidak terlalu penting nama saya terdaftar di KPU, toh aspirasi saya telah tersalur dengan baik. Pada tahun 2015 akhir saya baru tahu nama saya ternyata tidak terdaftar di KPU. Bagaimana bisa ? Hal ini saya ketahui setelah melakukan browsing lewat internet membuka file KPU nama saya ternyata tidak ada. Berkali-kali saya cermati dari nomor NIK berkepala 327, makin yakin nama saya memang tidak tercantum. Akibat hal ini, pantas saja setiap kali hendak menyampaikan masukan kepada presiden lewat laporpresiden. id, selalu saja setiap kali ditolak dengan alasan nama saya tidak terdaftar di KPU 2015. Portal laporpresiden. id mensyaratkan hal itu kepada semua pengirim masukan/laporan. Dengan adanya kenyataan itu kemudian saya harus menelisik lewat portal KPU, meskipun KTP saya adalah e-KTP sekalipun dan e-KTP saya itu bernomor NIK sama dengan KTP saya sebelumnya, sebelum diperbarui menjadi e-KTP. Dengan adanya kenyataan ini, apakah hal ini bisa dilakukan koreksi pada file KPU dan dengan cara bagaimana, agar saya bisa mengirim berbagai masukan kepada presiden dalam upaya membantu presiden? Mohon diberikan masukan, syukur koreksian secara langsung. Bila diperlukan saya bisa lampirkan scanning e-KTP. Besar harapan saya dan sebelumnya banyak terima kasih kami ucapkan. (Angling Prasodjo)

Selamat pagi Pak, terimakasih atas tanggapannya. Untuk Pilpres 2014, setelah dilakukan pengecekan melalui http://data.kpu.go.id/ss8.php. Berdasarkan informasi yang Bapak berikan, nama Bapak terdaftar sebagai pemilih pada Pilpres 2014. Dengan demikian, mohon dapat dikonfirmasi kembali, bagaimana Bapak bisa mengetahui jika nama Bapak tidak terdaftar di KPU pada akhir Tahun 2015 seperti yang Bapak sampaikan dan untuk pemilihan apa (misalnya, Pileg 2014 atau pilkada)? Jika memungkinkan dapat dikopikan link sumber dimaksud. Terima kasih. (Admin)

Jawab

AYO, BERSUARA DALAM DEMOKRASI ! Rubrik “KPU Menjawab” disediakan untuk menampung segala bentuk pertanyaan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Mohon disertai foto penulis dan biodata lengkap. Tulisan ditujukan ke email : [email protected]. Diutamakan materi pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan KPU di berbagai daerah

Maret Mei- -April Juni 2016 SUARA KPU

_kpu menjawab.indd 69

69

22/06/2016 21:18:35

SERBA SERBI

P

WASPADAI “PENYAKIT” PASCAMUDIK LEBARAN

ulang ke kampung halaman atau dikenal dengan istilah mudik sudah menjadi agenda rutin tahunan bagi masyarakat perkotaan di negeri ini. Mudik biasanya dilakukan para perantau menjelang perayaan hari raya keagamaan, namun yang paling ramai tentu terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, lebaran umat Islam. Apalagi pada momen itu, pemerintah menetapkan libur nasional selama dua hari, dan ditambah lagi tiga hari sebagai kalender cuti bersama. Pada libur panjang itulah, masyarakat memanfaatkannya dengan pulang kampung, atau sekedar berlibur bersama keluarga ke tempat-tempat wisata. Aktivitas tersebut tentu saja sangat mengandalkan sejumlah besar moda transportasi, mulai dari pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, mobil pribadi, sepeda motor, bahkan truk dan kendaraan terbuka lainnya. Euforia lebaran yang dilakukan sekitar satu minggu tersebut menyedot banyak energi yang terkadang tidak diperhatikan para pemudik. Akibatnya, kegembiraan tersebut kadang bisa menjadi kesedihan, lantaran “penyakit” yang muncul pascamudik lebaran. “Penyakit” ini tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan keuangan, kendaraan, hingga semangat kerja. Munculnya “penyakit” tersebut seringkali terjadi akibat kurangnya persiapan yang dilakukan para pemudik. Biasanya mereka hanya mempersiapkan

70

segala sesuatunya untuk kebutuhan selama berada di kampung halaman atau tempat wisata. Mereka sering lupa bahwa hidup harus terus berjalan kembali seperti semula usai masa liburan berakhir. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi “penyakit” pascamudik lebaran ini. Mulai dari menjaga kebugaran fisik, mengelola keuangan agar tidak kedodoran, hingga memulihkan semangat kerja.

KESEHATAN Mudik Lebaran biasanya dilakukan dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Ditambah aktivitas di kampung halaman yang juga padat dengan kunjungan-kunjungan silaturahmi ke tempat kerabat. Semua hal tersebut akan menyisakan rasa lelah dan letih, sehingga mengganggu kebugaran pascamudik lebaran. Selain karena faktor kelelahan, gangguan kesehatan pemudik juga bisa ditimbulkan akibat kambuhnya penyakit, seperti hiperkolesterol,

asam urat, dan diabetes. Selain itu juga akibat faktor lingkungan yang mungkin kurang terjaga kebersihannya. Untuk mengatasi semua hal itu, pastikan istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, olahraga, minum air putih, menjaga kebersihan, dan segera konsultasi ke dokter jika sudah terserang penyakit. Istirahat ideal pascamudik adalah tidur delapan jam, untuk melepaskan penat dan lelah. Pada saat tidur, tubuh akan menghasilkan hormon anti oksidan yang menangkal penyakit dan radikal bebas. Pola makan juga harus gizi seimbang. Kurangi makanan mengandung lemak tinggi, hindari kolesterol dan asam urat. Perbanyaklah makan buah dan sayuran. Olahraga ringan juga dapat memperlancar sirkulasi darah dan oksigen, untuk mengoptimalkan kembali metabolisme tubuh. Kemudian minum air putih delapan gelas setiap hari. Menjaga kebersihan juga penting,

SUARA KPU Mei Maret - Juni - April 2016 2016

_serba serbi kesehatan.indd 70

22/06/2016 19:14:42

mengingat rumah ditinggalkan cukup lama, jangan sampai rumah kosong menjadi sarang tikus yang membawa penyakit. Rumah yang bersih dan sirkulasi udara lancar, akan menjaga kesehatan penghuninya. Terakhir, apabila merasakan gangguan kesehatan yang berlebih, segeralah konsultasi dengan dokter, untuk menjaga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kegembiraan pascamudik harus tetap terjaga dengan tubuh yang bugar dan sehat.

KEUANGAN Salah satu yang dipikirkan orang mudik adalah faktor keuangan. Terkadang orang hanya berpikir soal biaya transportasi, makan dan cemilan di perjalanan, baju baru, oleh-oleh untuk keluarga, dan biaya selama di kampung halaman. Namun ada satu hal yang sering terlewatkan, yaitu biaya setelah mudik lebaran berakhir. Jangan sampai pada akhirnya bangkrut atau kehabisan uang sepulangnya dari kampung halaman. Kondisi keuangan yang menurun drastis pascamudik lebaran adalah hal yang wajar, namun harus disikapi dengan manajemen keuangan yang baik agar kehidupan bisa terus berjalan seperti biasanya. Untuk memulihkan kondisi keuangan yang kedodoran pascalebaran, antara lain dengan mengatur ulang kebutuhan dan perincian pengeluaran, dengan memprioritaskan kebutuhan primer. Kondisi keuangan sebelum dan sesudah lebaran tentu berbeda, untuk

itu perlu diatur kembali kebutuhan primer yang harus diprioritaskan. Ada baiknya membuat catatan perencanaan kebutuhan dan disiplin dalam pengeluaran. Biaya untuk rekreasi, shopping, hobi, dan hal-hal yang belum mendesak, sementara bisa dialihkan ke dalam tabungan, untuk menopang kebutuhan primer seperti cicilan rumah/ mobil/motor, transportasi kerja, makan sehari-hari, kebutuhan rumah bulanan, dan kebutuhan mendesak seperti sakit. Penting juga menunda hal-hal yang biasa dilakukan, seperti nonton di bioskop, makan di restoran, dan nongkrong di kafe. Mulai biasakan membawa bekal ke tempat kerja, makan malam di rumah, dan menonton film bersama keluarga di rumah. Kemudian kurangi membawa uang tunai dan disiplin menggunakan kartu kredit dan debit. Mungkin pada awalnya akan terasa berat, tetapi tujuan dari semua itu untuk mengembalikan kondisi keuangan agar stabil kembali.

KENDARAAN Mudik lebaran biasanya identik dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang ke kampung halamannya. Selain untuk mempertegas kehidupan yang lebih baik di perantauan, juga untuk mempermudah transportasi di kampung halaman. Perjalanan jauh dan terkadang jalanan yang tidak mulus seperti di kota, membuat kemampuan mobil akan berkurang. Padahal pascamudik, mobil tersebut akan dipergunakan sehari-hari untuk transportasi ke tempat kerja. Untuk itu diperlukan perawatanperawatan yang harus dilakukan, agar performa mobil bisa kembali seperti sediakala. Langkah pertama segera cuci dan bersihkan mobil sampai ke bagian mesin, kolong, bumper, grill, dan roda. Kemudian bersihkan karpet, jok, dan interior dalam mobil dari debu, kotoran, dan sampah, bisa juga bawa ke salon mobil. Paling penting adalah cek mesin mobil, mengingat mesin sudah bekerja keras di arus mudik. Periksa radiator, aki, wipper, oli mesin, oli power stering, oli kopling, minyak rem, filter, busi, dan timing belt. Oli mesin harus diganti pada 5.000 km hingga maksimal 10 ribu km. Periksa sistem suspensi, velg,

ban, kampas dan cakram rem, mengingat jalanan mudik biasanya berlubang, bebatuan, dan kontur tanah yang tidak rata. Perawatan sederhana tersebut dapat memperpanjang umur mobil agar tetap sehat dan stabil. Apabila dalam proses perawatan sendiri tersebut ditemukan hal-hal yang tidak bisa ditangani sendiri, segera bawa ke bengkel terpercaya untuk dilakukan tune up. Proses ini juga akan diperiksa keseluruhan yang berhubungan dengan mesin mobil, sehingga kenyamanan mobil akan terjaga.

SEMANGAT KERJA Saat sibuk dalam pekerjaan, hal yang paling ditunggu adalah liburan, apalagi libur lebaran yang durasinya cukup lama. Namun terkadang libur panjang itu justru menurunkan semangat kerja, karena terlalu larut meninggalkan rutinitas kerja. Pascamudik lebaran, justru rasa malas bekerja yang datang, apalagi dengan keletihan dan penat akibat arus mudik yang macet dan jarak yang cukup jauh. Selain istirahat cukup dan menjaga kebugaran dengan olahraga ringan, juga coba untuk menyemangati diri sendiri. Sugesti ini menjadi penting sebagai motivasi dalam bekerja. Misalnya mengejar deadline, persaingan usaha atau posisi, mendapatkan insentif kerja, dan dorongan lain yang bisa memberikan semangat. Selain dorongan, juga harus tumbuh kesadaran tanggungjawab pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian menciptakan ruang kerja yang nyaman, misalnya merapikan meja kerja, mengubah tata letak meja kursi, menambah hiasan, dan memasang foto aktivitas bersama keluarga. Selain ruangan, ciptakan suasana kerja yang menyenangkan, meminimalisasi hal-hal yang membosankan atau ubahlah hal yang membosankan itu menjadi kesenangan bersama rekan-rekan kerja. Sebelum memulai aktivitas kerja, bangun tidur sepagi mungkin, hirup udara segar, olahraga ringan, dengarkan musik kesukaan, sarapan cukup, dan berpakaian yang bersih dan rapi. Inti semangat kerja itu dari hati, jadi hatiyang gembira pada saat libur lebaran harus dibawa pada saat mulai bekerja. Suasana hati yang tenang, maka bekerja juga akan lebih semangat dan terasa menyenangkan. (Arief) Maret Mei- -April Juni 2016 SUARA KPU

_serba serbi kesehatan.indd 71

71

22/06/2016 19:14:43

SUARA SELEBRITY

BELAJAR TAK KENAL BATAS USIA

M

eski umur tidak lagi terbilang muda, namun hal itu tidak menyurutkan keinginan Sisca Dewi untuk terus mengejar pendidikan. Aktris sekaligus penyanyi yang sudah menginjak usia 37 tahun tersebut tidak pernah lelah untuk mengasah ilmu pengetahuannya, salah satunya melalui membaca. Menurut Sisca, pendidikan adalah kebutuhan pokok yang perlu untuk dipenuhi. Mengenyam pendidikan setinggi-tingginya adalah hak dari setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UndangUndang (UU) 1945. Pendidikan juga harus terus dikejar tanpa mengenal batas waktu dan usia, sebab dengan menuntut ilmu seseorang dapat terus mengasah dirinya menjadi pribadi yang andal dan berpikiran luas. Sebagai publik figur, Sisca sangat memahami hal itu. Di era kompetisi seperti sekarang ini bekal pendidikan akan membedakan kualitas seseorang dengan yang lainnya. Bekerja ataupun merintis usaha harus didasari oleh pendidikan yang dikuasainya. Jika tidak maka kerja atau usaha yang dijalankan tersebut akan banyak menemui kendala. Sisca mengungkapkan, untuk meraih pendidikan tidak selamanya harus selalu duduk di bangku sekolah atau kuliah. Banyak pilihan dalam meraih ilmu pengetahuan dari sekolah informal yang kualitas dan jenjang pendidikannya juga telah disesuaikan dengan sekolah pada umumnya. “Tujuannya agar selalu ada hal baru yang diketahuinya, yang kelak bisa bermanfaat apabila kita terjun ke masyarakat. Tidak ada alasan untuk berhenti belajar,” kata pemain sinetron ‘Aku Ingin Pulang’ itu. Secara pribadi Sisca juga prihatin dengan sejumlah publik figur yang masih kurang memerhatikan jenjang pendidikannya. Padahal dengan minimnya bekal pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki, mereka rawan untuk salah dalam bersikap dan bertindak di

72

depan khalayak. “Sangat prihatin dengan adanya artis yang tidak paham lambang negara, dibercandakan dengan bahasa yang tidak mendidik. Tentu itu berbahaya bagi masyarakat,” tambah Sisca. Pelantun ‘Aku Bukan Untukmu’ itu juga mengajak rekan-rekannya sesama publik figur untuk meningkatkan pengetahuannya dengan kembali ke bangku sekolah atau kuliah. Ia ingin stigma negatif bahwa artis hanya mengandalkan tampang bisa dihilangkan. “Sangat disayangkan kan kalau sudah punya nama tenar tapi ketika diajak bicara hal-hal di luar keartisan kosong gak ngerti dan gak nyambung,” tuturnya. (didi)

SUARA KPU Maret - April 2016

_suara selebriti.indd 72

22/06/2016 19:16:06

Dekatkan Diri pada Sang Khalik

“Bulan Ramadhan adalah saatnya memperbanyak ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah,” ujar Syakir Daulay ketika dihubungi di sela-sela kesibukannya nonton bareng film ‘Surga Menanti’ bersama penggemarnya di bioskop. Menurut pemeran utama ‘Dafa’ ini, selain pahalanya yang berlipat ganda dibanding bulan lainnya, juga merupakan waktu yang pas untuk memperbanyak shalat-shalat sunat, seperti Dhuha, Tahajud, dan mengkhatamkan baca Alquran. Maka dari itu, menurut remaja berusia 14 tahun asal BireuenAceh ini, ibadah puasa yang dilakukan secara benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW akan membawa kita kepada taqwa, dan orang yang taqwa itu dekat dengan Allah. Anak angkat dari Ustadz Yusuf Mansyur ini menambahkan, orang yang dekat dengan Sang Khalik akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk. Mental taqwa yang telah dicapainya di Ramadhan akan selalu direfleksikannya di bulan-bulan lainnya. Kru Film “Surga Menanti” membutuhkan anak kecil yang hafal Alquran. Melalui mesin Google, akhirnya menemukan nama Syakir Daulay, yang sedang menuntut ilmu di Darul Quran, Tangerang. Syakir didapuk untuk memerankan sosok Dafa, setelah sang sutradara, Hasto Broto memilihnya. Sebuah pilihan yang tepat, karena ternyata, akting anak bungsu dari empat bersaudara ini tidak mengecewakan. Syakir saat ini sudah hafal 10 juz Alquran. Ia memiliki suara sangat merdu dan syahdu. Kemahirannya membaca dan hafal Alquran itu diperlihatkan dalam film, yang memang bercerita tentang anak hafiz Quran. (Rikky)

S

ebagai seorang penyayang binatang, Jessica Mila, yang tak lain adalah pemeran Nayla dalam serial ‘Ganteng-Ganteng Serigala’ (GGS), mengisi jeda waktu syuting sinetron dengan bergabung bersama organisasi dunia yang peduli terhadap lingkungan dan hewan, World Wildlife Fund for Nature (WWF). “Kebetulan syuting Ganteng-Ganteng Serigala aku belum mulai. Cuma proyek film dan promo-promo saja. Jadi tidak terlalu sibuk. Ke depan pasti akan mulai sinetron lagi. Dengan jadwal aku sekarang yang masih lumayan kosong, jadi gimana aku bisa memanfaatkan waktu dengan hal positif,” tutur Jessica, saat menghadiri diskusi publik dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama WWF Indonesia di kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (2/6). Pesinetron 23 tahun itu mengungkapkan, melalui WWF ia ingin belajar banyak seputar satwa langka dan berperan melindungi keberadaannya. “Aku harus lebih banyak belajar lagi soal satwa langka karena banyak banget yang sekarang harus dilindungi lantaran populasinya makin menurun drastis. Ingin ikut bantu sih pastinya untuk hentikan perburuan satwa liar terutama di Indonesia,” ujar Jessica. Maret - April 2016 SUARA KPU

_suara selebriti.indd 73

73

22/06/2016 19:16:06

Maret - April 2016 SUARA KPU

Kosong.indd 75

75

4/21/2016 1:54:17 PM

SUARA PUSTAKA

P

Studi Perilaku dan Kesukarelaan Pemilih

enyelenggaraan Pemilu tahun 2014 diakui banyak kalangan sebagai pemilu yang berkualitas sepanjang Era Reformasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat, yakni 75,11%, dibanding pada Pemilu 2009 (70,9%). Dalam pelaksanaan pemilu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena merupakan pondasi praktik dalam demokrasi perwakilan. Peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya masalah kuantitas, tapi juga persoalan kualitas. Secara garis besar buku ini menyajikan beragam analisis penyelenggaraan Pemilu 2014 terkait persoalan partisipasi masyarakat. Buku ini merupakan tindak lanjut dari program Riset Partisipasi Pemilu 2014 yang dilakukan oleh seluruh KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terbagi dalam lima bagian, buku ini menyajikan hasil riset dalam melihat berbagai persoalan yang selalu menjadi kendala dalam peningkatan penyelenggaraan pemilu. Persoalanpersoalan yang terus ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu dibagi dalam lima kelompok tema yaitu mengenai kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (voter turn-out), perilaku pemilih (voting behavior), politik uang (money politic/vote buying), tingkat melek politik warga (political literacy), dan nilai kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarisme). Dengan gaya penulisan yang mudah dicerna, buku ini setidaknya bisa memberikan gambaran yang gamblang kepada para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan

Pemilu tahun 2014 di beberapa daerah. Satu tema diwakilli oleh lima daerah. Tema voter turn out berlatar daerah Tangerang, Malang, Lampung tengah, Tasikmalaya, Pacitan, dan kota Palembang. Selain menggambarkan mengenai pola kehadiran dan ketidakhadiran, kita juga bisa melihat bagaimana fenomena golput (golongan putih) yang terjadi di Kota Palembang. Tema perilaku pemilih (voting behavior) memberikan gambaran mengenai pola perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Penulis mencoba menyajikan bagaimana arah perilaku pemilih di Kabupaten Kediri, wajah pemilih dalam tiga bentuk di Kabupaten Wonosobo, serta menggali faktor penting penyelenggaraan pemilu dari sisi perilaku pemilih di Kabupaten Trenggalek dan Kota Pontianak. Tema politik uang (money politic) menyoroti masalah berbagai macam praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu 2014. Beberapa daerah yang concern menyajikan berbagai persoalan mengenai money politic maupun vote buying adalah Kotabaru, Lampung Utara, Jakarta Utara, Kota Solok, Maros dan Gianyar. Di sini kita akan mengetahui bagaimana politik uang berjalan dan terus ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tema tingkat melek politik warga (political literacy) menyajikan penguatan literasi politik untuk mengatasi skeptimisme yang terjadi di Kabupaten Sleman. Mengukur tingkat melek politik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Tulangbawang. Upaya-upaya untuk meningkatkan melek politik bagi tuna netra di Kabupaten Banjarnegara, juga terbentuknya pola prisma melek politik warga di Kabupaten Bantaeng. Tema terakhir menyajikan masalah kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarisme) yang diangkat oleh Kabupaten

Karanganyar dengan menyoroti dinamika relawan demokrasi pada Pemilu 2014. Kemudian Kabupaten Bogor menelisik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesukarelaan warga, dan Kabupaten Kuningan yang mencoba mengukur tingkat kesukarelaan politik warga Kuningan dalam pemilu. Bagi yang ingin menambah informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pemilu 2014, buku ini dapat dijadikan referensi yang baik karena juga memuat sisi lain tentang penyelenggaraan pemilu dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat. Bagi penyelenggara pemilu, buku ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya, dan bagi masyarakat dapat berguna untuk turut serta berpartisipasi dalam pengawasan. Karena saat partisipasi masyarakat meningkat, pada saat itulah nilai kehidupan demokrasi kita semakin kuat. (INNA) Mei - Juni 2016 SUARA KPU

_suara pustaka.indd 75

75

22/06/2016 19:41:47

SUARA PUBLIK

Masyarakat Sambut Pilkada Serentak 2017

P

enyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang kedua, akan dihelat pada 15 Februari 2017. Dari 101 daerah peserta, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat merupakan provinsi yang ambil bagian. Tahapan pilkada juga sudah digulirkan, dan mulai Juli 2016 sejumlah KPU provinsi, kabupaten/kota akan mulai meluncurkan sosialisasi pilkada serentak di daerah masing-masing. Media massa tak ketinggalan ikut menggemakan pesta

demokrasi yang diharapkan mampu mengulang sukses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Meningkatnya tingkat partisipasi menjadi asa, terutama suara dari generasi muda sebagai pemilih pemula. Konstalasi bursa calon kepala daerah terus bergeliat dengan beragam pro dan kontra yang mengiringinya. Namun terlepas dari itu semua, masyarakat menginginkan figur yang dapat mempersembahkan kemajuan bagi daerah yang akan dipimpinnya, pemimpin yang punya kompetensi dan integritas. Berikut petikan wawancara kami dengan sejumlah kalangan :

Sejauh ini ekspos media paling banyak menyoroti soal konstalasi calon, mulai dari kasak-kusuk parpol hingga pro-kontra calon perseorangan. Saya optimistis masyarakat sekarang, khususnya di ibukota sudah cukup bijak memilih pemimpin yang punya integritas. Calon dari parpol harus sungguh-sungguh menawarkan program kerja dan membuktikannya, supaya keraguan masyarakat terhadap kader parpol terkikis. Sementara itu calon perseorangan juga jangan dihalang-halangi. Revisi UU Pilkada sekarang sebenarnya cukup memprihatinkan, kemunduran buat prestasi demokrasi yang sudah dicapai pada pilkada sebelumnya. Saya berharap melalui pilkada serentak nanti, Jakarta mendapat pemimpin yang punya integrasi dan keahlian kepemimpinan dan manajerial yang mumpuni dalam mengelola kota megapolitan dengan kompleksitasnya.

Oddy Medrian Aktivis Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (SSEAYP)

76

SUARA KPU Maret - April 2016

suara publik.indd 76

22/06/2016 19:17:48

Harapan saya pemilihan kepala daerah secara serentak dapat benar-benar mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi kita, dengan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dunia usaha butuh pemimpin yang sadar dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Jadi tidak sekedar piawai tebar pesona di panggung politik, tapi juga harus punya kompetensi real, memanajemen jajaran aparatnya supaya bekerja efektif, mengelola anggaran secara efisien, mampu mengeluarkan kebijakan tepat sasaran. Output-nya pelayanan kepada masyarakat maksimal, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan investasi usaha yang kondusif. Jadi siap-siap saja, para petarung di Pilkada 2017, tunjukkan dan yakinkan kami bahwa Anda adalah calon pemimpin yang punya kemampuan dan berintegritas!

Esti Roesmargono Konsultan Properti

Saya sih exciting ya menanti Pilkada Serentak 2017. Pemberitaan tentang konstalasi calon-calon gubernur DKI Jakarta sudah lumayan sering jadi obrolan kita lho. Isu Ridwan Kamil mau mendaftar aja cukup membuka harapan bakal adanya banyak tokoh revolusioner tampil di ajang pilkada. Sudah ngga jaman calon pemimpin yang cuma bicara janji. Kita ingin figur-figur yang punya konsep atau program konkrit buat membangun infrastruktur Jakarta, dan peduli sama warganya. Saya yakin harapan anak-anak muda di daerah lainnya juga begitu. Mudah-mudahan, pilkada nanti benar-benar jadi ajang pertarungan ide atau gagasan cerdas, bukan kuat-kuatan dukungan politik. Lalu untuk penyelenggara, sosialisasi juga harus gencar, biar anak-anak muda makin aware pentingnya menggunakan hak pilih.

Rheza Ranggasati Mahasiswa - Binus University

Saya berharap Komisi Pemilihan Umum dapat mengulang sukses Pilkada Serentak 2015. Saya melihat tingkat partisipasi cukup memuaskan, hingga di tingkat kabupaten/kota pilkada banyak melahirkan figur-figur pemimpin baru. Sosialisasi sudah mulai terasa, di Jawa Barat ada banyak cara unik dan kreatif untuk menggemakan pilkada. Terkait pencalonan, selenggarakan secara terbuka, seperti pada pilkada pertama. Keberadaan calon independen sedianya jadi pembelajaran bagi para parpol untuk membenahi pola pengkaderan dan perekrutan calon. Satu yang perlu diperhatikan KPU sebagai penyelenggara, agar menjalin kerjasama yang baik dengan otoritas terhadap potensi gejolak di sejumlah daerah baik itu yang dilatarbelakangi entitas suku agama dan ras, maupun politik dinasti ataupun politik uang. Pilkada langsung sejatinya dapat meminimalisasi potensi-potensi konflik.

Yusa Djuyandi Dosen – Universitas Padjajaran

Sepertinya Pilkada Februari 2015 bakal penuh sensasi, sebut saja Pilkada Jakarta, terus Banten sampai Aceh. Di ibukota bursanya sudah ramai, seru sih kita jadi punya banyak opsi untuk kita pelajari terus dipilih deh jadi Gubernur. Nah jadi calon independen buat saya malah bagus dong, ngga banyak kepentingan yang mengikatnya. Calon parpol juga bukan berarti jelek kok. Kalau memang sekarang berkembang kecenderungan masyarakat lebih suka calon independen karena stigma tentang calon parpol, buktiin aja kalau itu salah. Anak muda sekarang sih, mungkin masih terkesan banyak yang ngga peduli politik. Tapi kalau sudah tentang masa depan kabupaten atau kota dan provinsi tempat mereka tinggal, kita pasti mau repot kok untuk belajar track record calon-calon pemimpin kita. Semoga tahun 2017 kita bisa mengulang sukses pilkada serentak seperti sebelumnya ya.

Ramadhanti Viany Mahasiswi - Universitas Indonesia

Maret - April 2016 SUARA KPU

suara publik.indd 77

77

22/06/2016 19:17:49

REFLEKSI

Kepala Bagian Tata Laksana, Biro SDM, Nur Syafaat :

MENGINTERNALISASIKAN REFORMASI BIROKRASI Program reformasi birokrasi (RB) di KPU RI telah bergulir sejak tahun 2013. Penilaian melalui evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2014. Hasilnya memang belum terlalu menggembirakan. Pasalnya, pada penilaian pertama RB KPU hanya 36.49, sedangkan tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 58.72. Apa sebenarnya arti nilai itu bagi KPU? Penilaian RB merupakan nilai performa yang diberikan kepada KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu. Nilai tersebut tidak diberikan begitu saja oleh tim evaluator, namun secara cermat tim penilai mengevaluasi delapan area perubahan yang dilakukan KPU dengan porsi 60%. Area itu adalah manajemen perubahan (5%), penataan peraturan perundang-undangan (5%), penataan dan penguatan organisasi (6%), penataan tatalaksana (5%), penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (15%), penguatan akuntabilitas (6%), penguatan pengawasan (12%), dan peningkatan kualitas pelayanan publik (6%). Sedangkan 40% sisanya penilaian terhadap hasil, yang meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20%), pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) , serta kualitas pelayanan publik (10%). Sebagai layaknya ketika seorang murid memperoleh nilai rapor dari sekolah, demikian juga pentingnya nilai RB bagi seluruh jajaran KPU, sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja, terutama terhadap peningkatan kualitas SDM. KPU juga dituntut meningkatkan prestasi di masa yang akan datang dan menetapkan strategi-strategi baru dalam pencapaian nilai-nilai itu. Pemerintah telah memberikan tunjangan kinerja bagi pegawai KPU dan kenaikan uang kehormatan bagi komisioner KPU, yang merupakan salah satu reward yang diberikan untuk mengapresiasi pencapaian kinerja KPU selama ini. Sudah selayaknya disyukuri dan sebagai pemicu dan stimulan untuk selalu meningkatkan kualitas diri dalam pengabdian pada negara melalui institusi ini. Peningkatan penghasilan perlu diselaraskan juga dengan peningkatan budaya kerja di KPU. Seperti kita ketahui bersama, nilainilai dasar organisasi yang diterapkan KPU dalam menjalankan tugas adalah mandiri, integritas dan profesional. Nilai mandiri tersebut adalah non partisan, melayani para pihak secara adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan dan intervensi. Nilai integritas meliputi tidak menyalahgunakan wewenang, berani menanggung resiko dan konsisten dalam bertindak. Sedangkan

78 refleksi.indd 78

indikator profesionalitas artinya memiliki pengetahuan, keterampilan yang menjadi tanggung jawabnya, bertindak secara efektif dan efisien dan memprioritaskan kepentingan lembaga. Memang, penerapan nilai-nilai tersebut menjadi budaya kerja tidaklah semudah membalikkan tangan. Perlu terus diupayakan supaya betul-betul menjadi budaya yang kuat yang memperkokoh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dipercaya masyarakat. Namun, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan reformasi birokrasi dalam budaya kerja, yang juga akan bertimbal balik terhadap penilaian RB KPU, di antaranya: 1. Memenuhi jadwal waktu kehadiran di kantor sebagai perwujudan disiplin sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. 2. Setiap individu dapat berlaku sebagai agen perubahan (agent of change) dari setiap kebaikan dan menularkan kepada rekan kerja dan lingkungannya. 3. Melakukan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam scope kecil pada internal unit yang dipimpinnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan perjalanan yang panjang. Paling tidak, jika melihat pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang telah dicanangkan oleh pemerintah, reformasi birokrasi akan berlangsung hingga tahun 2025. Pada saat itulah target RB Nasional dianggap telah tercapai. Reformasi birokrasi juga merupakan program yang holistic. Program ini mengharuskan instansi untuk bersinergi internal dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Dari jenjang pimpinan tertinggi, hingga fungsional terbawah. Mulai dari KPU RI, sampai ke jajaran KPU kabupaten/kota. Perjalanan yang panjang ini tertuang dalam dokumen roadmap reformasi birokrasi KPU yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak. Pelaksanaan program reformasi birokrasi bukan hanya tanggung jawab tim reformasi birokrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pegawai KPU. Dengan berjalannya program ini, maka harapan agar terbentuknya insan KPU yang mandiri, berintegritas dan professional akan dapat tercapai. Dan demikian pula dengan reward berupa tunjangan kinerja yang optimal akan membawa kesejahteraan bersama seluruh insan KPU. ***

SUARA KPU Mei - Juni 2016

22/06/2016 19:18:15

Maret - April 2016 SUARA KPU

Kosong.indd 75

75

4/21/2016 1:31:02 PM

REFLEKSI

Kepala Bagian Tata Laksana, Biro SDM, Nur Syafaat :

MENGINTERNALISASIKAN REFORMASI BIROKRASI Program reformasi birokrasi (RB) di KPU RI telah bergulir sejak tahun 2013. Penilaian melalui evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2014. Hasilnya memang belum terlalu menggembirakan. Pasalnya, pada penilaian pertama RB KPU hanya 36.49, sedangkan tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 58.72. Apa sebenarnya arti nilai itu bagi KPU? Penilaian RB merupakan nilai performa yang diberikan kepada KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu. Nilai tersebut tidak diberikan begitu saja oleh tim evaluator, namun secara cermat tim penilai mengevaluasi delapan area perubahan yang dilakukan KPU dengan porsi 60%. Area itu adalah manajemen perubahan (5%), penataan peraturan perundang-undangan (5%), penataan dan penguatan organisasi (6%), penataan tatalaksana (5%), penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (15%), penguatan akuntabilitas (6%), penguatan pengawasan (12%), dan peningkatan kualitas pelayanan publik (6%). Sedangkan 40% sisanya penilaian terhadap hasil, yang meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20%), pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) , serta kualitas pelayanan publik (10%). Sebagai layaknya ketika seorang murid memperoleh nilai rapor dari sekolah, demikian juga pentingnya nilai RB bagi seluruh jajaran KPU, sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja, terutama terhadap peningkatan kualitas SDM. KPU juga dituntut meningkatkan prestasi di masa yang akan datang dan menetapkan strategi-strategi baru dalam pencapaian nilai-nilai itu. Pemerintah telah memberikan tunjangan kinerja bagi pegawai KPU dan kenaikan uang kehormatan bagi komisioner KPU, yang merupakan salah satu reward yang diberikan untuk mengapresiasi pencapaian kinerja KPU selama ini. Sudah selayaknya disyukuri dan sebagai pemicu dan stimulan untuk selalu meningkatkan kualitas diri dalam pengabdian pada negara melalui institusi ini. Peningkatan penghasilan perlu diselaraskan juga dengan peningkatan budaya kerja di KPU. Seperti kita ketahui bersama, nilainilai dasar organisasi yang diterapkan KPU dalam menjalankan tugas adalah mandiri, integritas dan profesional. Nilai mandiri tersebut adalah non partisan, melayani para pihak secara adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan dan intervensi. Nilai integritas meliputi tidak menyalahgunakan wewenang, berani menanggung resiko dan konsisten dalam bertindak. Sedangkan

78 refleksi.indd 78

indikator profesionalitas artinya memiliki pengetahuan, keterampilan yang menjadi tanggung jawabnya, bertindak secara efektif dan efisien dan memprioritaskan kepentingan lembaga. Memang, penerapan nilai-nilai tersebut menjadi budaya kerja tidaklah semudah membalikkan tangan. Perlu terus diupayakan supaya betul-betul menjadi budaya yang kuat yang memperkokoh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dipercaya masyarakat. Namun, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan reformasi birokrasi dalam budaya kerja, yang juga akan bertimbal balik terhadap penilaian RB KPU, di antaranya: 1. Memenuhi jadwal waktu kehadiran di kantor sebagai perwujudan disiplin sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. 2. Setiap individu dapat berlaku sebagai agen perubahan (agent of change) dari setiap kebaikan dan menularkan kepada rekan kerja dan lingkungannya. 3. Melakukan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam scope kecil pada internal unit yang dipimpinnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan perjalanan yang panjang. Paling tidak, jika melihat pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang telah dicanangkan oleh pemerintah, reformasi birokrasi akan berlangsung hingga tahun 2025. Pada saat itulah target RB Nasional dianggap telah tercapai. Reformasi birokrasi juga merupakan program yang holistic. Program ini mengharuskan instansi untuk bersinergi internal dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Dari jenjang pimpinan tertinggi, hingga fungsional terbawah. Mulai dari KPU RI, sampai ke jajaran KPU kabupaten/kota. Perjalanan yang panjang ini tertuang dalam dokumen roadmap reformasi birokrasi KPU yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak. Pelaksanaan program reformasi birokrasi bukan hanya tanggung jawab tim reformasi birokrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pegawai KPU. Dengan berjalannya program ini, maka harapan agar terbentuknya insan KPU yang mandiri, berintegritas dan professional akan dapat tercapai. Dan demikian pula dengan reward berupa tunjangan kinerja yang optimal akan membawa kesejahteraan bersama seluruh insan KPU. ***

SUARA KPU Mei - Juni 2016

22/06/2016 21:02:37