Media Siber Imam Wahyudi Anggota Dewan Pers 2013-2016
Bagian 1
Platform Pers •
Cetak
•
Radio
•
Televisi
•
Online
UU 40/1999 tentang Pers Kode Etik Jurnalistik Pedoman Pemberitaan Media Siber
Media Siber •
Kegiatan jurnalistik yang menggunakan wahana internet
•
Memenuhi persyaratan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers
Undang-Undang 40/1999 •
Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
•
Berbadan hukum Indonesia
•
Wartawannya memiliki dan mentaati KEJ
•
Berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial
•
Lembaga ekonomi
•
Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
Undang-Undang 40/1999 •
Berperan memenuhi hak marsyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinnekaan
•
Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
•
Melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
•
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Undang-Undang 40/1999 •
Mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab
•
Tidak memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama atau bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat
•
Tidak memuat/menayangkan iklan miras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; peragaan wujud rokok dan penggunaan rokok
Kode Etik Jurnalistik 1. Independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 2. Menempuh cara profesional. 3. Menguji informasi, berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas pradugatak bersalah. 4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Kode Etik Jurnalistik 7. Memiliki Hak Tolak. 8. Tidak menyiarkan berita prasangka atau diskriminasi. 9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf. 11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Pedoman Pemberitaan Media Siber •
Ketentuan umum
•
Verifikasi
•
User Generated Content
•
Ralat, koreksi dan hak jawab
•
Pencabutan berita
•
Iklan
Ketentuan Umum
Mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber di media siber
Verifikasi Pada prinsipnya, semua berita harus melalui verifikasi Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan
Pengecualian Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya (ditulis dalam huruf miring) Verifikasi yang dicantumkan pada berita pemutakhiran ditautkan pada berita yang belum terverifikasi
User Generated Content Isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa dan bentuk lain
User Generated Content Media siber mencantumkan syarat dan ketentuan (tidak bertentangan dengan UU No 40/1999 tentang Pers dan KEJ) Media siber mewajibkan registrasi kepada pengguna yang akan memposting USG yang antara lain mencakup persetujuan tertulis bahwa isi UGC tidak membuat kebohongan, fitnah, sadis dan cabul; kebencian terkait SARA dan tindak kekerasan atau melakukan diskriminasi
User Generated Content
•
Media siber berwenang mengedit atau mencabut berita
•
Media siber menyediakan mekanisme pengaduan
Pencabutan Berita dan Tanggungjawab Media siber wajib mengedit, mengkoreksi atau mencabut berita yang diadukan paling lambat 2x24 jam Jika sudah memenuhi ketentuan di atas, media siber tidak dibebani tanggungjawab atas masalah yang ditimbulkan oleh isi UGC Media siber bertanggungjawab atas isi UGC jika dalam waktu 2x24 jam tidak melakukan tindakan (mengedit,mengkoreksi, mencabut) UGC yang diadukan
Ralat, Koreksi dan Hak Jawab Mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Hak Jawab Tautan pada berita yang diralat, dikoreksi atau diberi hak jawab Waktu pemuatan berita ralat, koreksi dan hak jawab Batas Tanggungjawab (Kutipan)
Pencabutan Berita Pertimbangan dan Otoritas Pencabutan Kutipan Berita Alasan Pencabutan
Iklan Pagar api yang memisahkan iklan dan berita Konten iklan yang mirip berita wajib disertai kata “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored” atau kata lain yang menunjukkan bahwa konten tersebut adalah iklan
Bagian 2
Pelanggaran 1. Tidak melakukan kegiatan jurnalistik meliputi 6 M. Pasal 1. Nomor 1 UU Pers. (6 M = Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah, Menyampaikan) informasi
Pelanggaran 2. Tidak menggunakan Credible Sources (berita harus akurat, tepat, benar (UU Pers 6c dan KEJ 1b)). 3. Tidak Uji Kebenaran, Verifikasi, Konfirmasi, Cek dan Ricek (KEJ 3a).
Pelanggaran 4. Tidak berimbang/balance/ cover both sides (KEJ 1c). 5. Tidak Balance: Ruang dan Waktu, Proporsional (KEJ 3b).
6. a. Menghakimi (UU Pers Pasal 5 (1) dan KEJ 3a). b. Beritikad buruk. (KEJ 1c). 7. Bohong, Fitnah, Sadis dan Cabul (KEJ 4). 8. Tidak Independen (KEJ 1a). 9. Tidak untuk kepentingan umum (UU Pers Pasal 3, 4, 6) 10. Mencampurkan iklan dengan berita
Disampaikan pada Peluncuran
