PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN DAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN DAN KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia)

SKRIPSI

Disusun guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: Fariz Ardhiansyah F 0307048

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 ABSTRAK


digilib.uns.ac.id

PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN DAN KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia)

FARIZ ARDHIANSYAH NIM F0307048 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Karakteristik kepala daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tingkat pendidikan, gender, dan ukuran dewan. Sementara itu, karakteristik keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain debt ratio, profit margin, quick ratio, dan asset turnover. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2008 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan porpusive sampling method. Analisis menggunakan model regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan yang dinyatakan dengan level pendidikan dan ukuran dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah, sedangkan untuk gender tidak berpengaruh signifikan. Untuk karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan debt ratio, quick ratio, profit margin mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sementara untuk aset turnover terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: karakteristik kepala daerah, karakteristik keuangan, pengungkapan wajib, laporan keuangan pemerintah daerah, debt ratio, profit margin, quick ratio, dan asset turnover.

commit to user ABSTRACT

ii


digilib.uns.ac.id

EFFECT OF THE HEAD OF REGIONAL CHARACTERISTICS AND FINANCIAL CHARACTERISTICS OF LOCAL GOVERNMENT IN MANDATORY DISCLOSURE OF COMPLETENESS LKPD (Empirical Study County Government / Cities in Indonesia) Fariz ARDHIANSYAH NIM F0307048 This study aims to analyze the influence of the chief characteristics and financial characteristics of local government on the level of completeness of the disclosures required in financial statements of local governments in Indonesia. Characteristics of the head region used in this study include education level, gender, and size of the board. Meanwhile, the characteristics of local government finances are used in this study include the debt ratio, profit margin, quick ratio, and asset turnover. This study population is the entire local government financial reports in 2008 that was reviewed by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. In determining the sample, this study used a sampling method porpusive. Analysis using multiple regression models to test classic assumptions and hypothesis testing with the help of SPSS. The results showed that the characteristics set forth by the board of education level and board size has a significant influence on the level of mandatory disclosure in the financial statements of government, while gender had no significant effect. For the financial characteristics represented by the debt ratio, quick ratio, profit margin has a significant influence on the level of mandatory disclosure in the financial statements of local governments, while the asset turnover proved to have no effect on the level of mandatory disclosure in the financial statements of local governments. Key words: regional head characteristics, financial characteristics, mandatory disclosure, the local government financial statements, debt ratio, profit margin, quick ratio, and asset turnover.

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” (Q. S. Alam Nasyrah (6) : 8)

” Jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (Q.S. Yusuf (12) : 87)

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Allah).” (Q.S. Ar Ra’d (13): 11)

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk: Keluargaku tercinta yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil’alamin ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang membantu penulis baik langsung atau tidak langsung dalam penyelesaiannya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. R. Karsidi, M. S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Dr. Wisnu Untoro, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

4.

Drs. Sri Hanggana, M.Si, Ak. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa studi penulis di Fakultas Ekonomi UNS.

5.

Ibu Dra. Setianingtyas Honggowati, M.M., Ak., selaku pembimbing skripsi. Trima kasih atas waktu, saran dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

6.

Bapak dan ibu yang telah bijak dalam menasehatiku, dengan sabar membimbingku, yang telah memberi kasih sayang. commit to user

viii


7.

digilib.uns.ac.id

Keluarga besar Eyang Naschan Riyanto yang telah memberikan bantuan, perhatian dan semangat untuk selalu menjadi lebih baik.

8.

Untuk anak-anak Akuntansi ’07, terimakasih untuk kebersamaannya selama lebih dari tiga tahun. Perjuangan kita belum berakhir. Semoga kita bisa berkumpul lagi suatu saat nanti. Agent 007 FE UNS (sharing is caring)

9.

Untuk Anis yang selalu memberikan senyumannya selama di kampus hijau meski secara tidak langsung.

10. Kepada semua pihak yang belum tertulis yang telah membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun penulis nantikan untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhirnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Surakarta,

Juni 2012 Penulis

Fariz Ardhiansyah NIM F0307048

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN ABSTRAK..................................................................................

ii

HALAMAN ABSTRACT ...............................................................................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................

v

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

vii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................

x

DAFTAR TABEL ............................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

xv

BAB I. PENDAHULUAN ...............................................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Perumusan Masalah ........................................................................

7

C. Tujuan Penelitian............................................................................

8

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

9

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

BAB II. LANDASAN TEORI .........................................................................

11

A. Tinjauan Pustaka ..........................................................................

11

1. Pengungkapan Infomasi Dalam Laporan Keuangan ...............

11

2. Standar Akuntansi Pemerintahan ............................................

12

3. Karakteristik Pemerintahan Daerah ........................................

13

4. Pengungkapan Wajib dan Karakteristik Pemerintah Daerah ..

14

B. Penelitian Terdahulu.....................................................................

15

C. Pengembangan Hipotesis .............................................................

17

D. Kerangka Pemikiran .....................................................................

20

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .......................................................

23

A. Jenis Penelitian ............................................................................

23

B. Populasi,dan Sampel ...................................................................

23

C. Metode Pengumpulan Data .........................................................

25

D. Variabel Penelitian dan Pengukurannya .....................................

25

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN......................................

31

A. Hasil Pengumpulan Data .............................................................

31

B. Statistik Deskriptif.......................................................................

33

C. Uji Asumsi Klasik .......................................................................

34

D. Pengujian Hipotesis .....................................................................

37

E. Pembahasan .................................................................................

42

BAB V. PENUTUP..........................................................................................

45

A. Simpulan ......................................................................................

45

B. Keterbatasan .................................................................................

47

C. Saran .............................................................................................

48

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

IV.1

Tabel Sampel Penelitian....................................................................

32

IV.2

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif ...................................................

33

IV.3

Tabel Hasil Uji Normalitas Data .......................................................

35

IV.4

Tabel Hasil Uji Heteroskedastis ........................................................

36

IV.5

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas .....................................................

37

IV.6

Tabel Hasil Uji Signifikansi F ..........................................................

38

IV.7

Tabel Hasil Uji Signifikansi t............................................................

40

IV.8

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi .............................................

41

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel

Halaman

VI.1

Daftar kabupaten/kota .......................................................................

57

VI.2

Rincian angka indeks dari tiap variabel ............................................

58

VI.3

Tabel Uji Statistik Deskriptif ............................................................

59

VI.4

Tabel Uji Normalitas Data ................................................................

59

VI.5

Tabel Uji Autokorelasi ......................................................................

60

VI.6

Tabel Uji Heteroskedasitas ...............................................................

60

VI.7

Tabel Uji Hipotesis dan Uji Multikolinearitas ..................................

62

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakteristik keuangan daerah dan karakteristik legislatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan media informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis (munawir 1995:5) laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar ini adalah daftar neraca atau posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip – prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya dan informasi laba adalah fokus utama dalam pelaporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu perioda tertentu. Bagi institusi publik, Standar Akuntansi Publik memaksa semua institusi publik untuk memberikan laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga publik (Warsito Kawedar, 2008). Normaton (dikutip dalam Jacobs dan Jones, 2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah ciri utama demokrasi, yang menyerukan "menyatakan fakta-fakta secara terbuka dan debat terbuka" dari

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

mereka oleh orang awam dan wakil-wakil mereka. Perspektif ini mengadopsi pendekatan fungsionalis kuat terhadap lembaga-lembaga sosial, menyajikan regulatif dan mungkin argumen normatif untuk sifat dan fungsi lembaga tersebut. Oleh karena itu, parlemen dapat dilihat sebagai pilar untuk legitimasi lembaga-lembaga politik (Jacobs dan Jones, 2009). Suchman (1995, h. 573-4) menyajikan definisi mencakup legitimasi sebagai persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan entitas yang diinginkan, tepat, atau yang sesuai dalam sistem sosial. Ruef dan Scott (1998) menulis bahwa organisasi harus sesuai dengan aturan normatif, proses regulatif, dan makna kognitif. O'Donovan (2002) menyebutkan teori legitimasi berpendapat bahwa besar kemungkinan perubahan yang merugikan dalam persepsi sosial tentang bagaimana suatu organisasi bertindak, keinginan yang lebih besar dari organisasi untuk melakukan upaya mengelola perubahan dalam persepsi sosial. Hubungan antara legislatif dan teori legitimasi terletak pada fungsi legislatif sebagai institusi yang harus menjamin akuntabilitas agen, dan mempunyai hak utama untuk mendapatkan informasi (Gray, et al, 1995). Untuk memastikan hal ini, legislatif harus melakukan berbagai strategi untuk tetap sah (O'Donovan, 2002). Lawrence (1998) mengemukakan bahwa legitimasi menunjukkan bahwa orang yang memenuhi syarat untuk profesi tertentu. Artinya, orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi untuk menjadi anggota profesi tersebut. Jadi, latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Teori Legitimasi berakar pada gagasan tentang kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat (Magness, 2006). Gagasan tentang kontrak sosial merupakan bagian yang terintegrasi dari beberapa teori-teori sosial seperti teori stakeholder,

teori

legitimasi,

dan

teori

akuntabilitas

(O'Donovan,

2002).

kelangsungan hidup sebuah perusahaan dan pertumbuhan tergantung pada kemampuannya

untuk

menyampaikan

tujuan

yang

diinginkan,

untuk

mendistribusikan ekonominya, sosial, atau manfaat politik kepada kelompok yang berkuasa (Shocker & Sethi, 1974). Konsep ini dapat diadaptasi untuk area publik dalam rangka teori stakeholder. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal, komunitas, pemasok, kreditur sebagai stakeholder. Legislatif memiliki kewajiban untuk melegitimasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh agen pemerintah (Pemerintah Daerah). Parlemen, kemudian, harus memastikan bahwa pengungkapan akuntansi yang wajib telah terpenuhi dalam laporan keuangan (Jacobs dan Jones, 2009). Dengan cara lain, parlemen harus memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan pengungkapan akuntansi yang wajib. Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pasal 19 ayat (2) menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif)

adalah

untuk

memberdayakan

commit to user

DPRD

dan

meningkatkan


digilib.uns.ac.id 4

pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hakhak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa: DPRD

memiliki fungsi antara lain: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi

pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. (Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004). Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan (disclosures) yang memadai.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

Suwardjono (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut, sedangkan pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter (Chariri dan Ghozali, 2003: 247). Untuk sektor publik di Indonesia, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik legislatif yang memiliki kontribusi terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Karakteristik tersebut dihubungkan dengan kualifikasi dari anggota legislatif tersebut (Lawrence, 1998). Kualifikasi tersebut antara lain : tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dominasi parlemen, ukuran parlemen. Parlemen memiliki kewajiban untuk melegitimasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh agen pemerintah. Parlemen, kemudian, harus memastikan bahwa pengungkapan akuntansi yang wajib telah terpenuhi dalam laporan keuangan (Jacobs dan Jones, 2009). Dengan cara lain, parlemen harus memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan pengungkapan akuntansi yang wajib. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bamber et al. (2010) menyatakan bahwa karakteristik demografis seorang manajer puncak berpengaruh terhadap luas

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Retnoningsih (2009) menyatakan bahwa karakteristik parlemen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan adalah karakteristik keuangan. Karakteristik keuangan perusahaan sering diproksikan dengan berbagai macam rasio keuangan, antara lain ROA, ROE, Profit Margin. Michelle & Megawati (2005) menyatakan bahwa tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi investor dapat diprediksi melalui rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage (hutang) dari perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan ROI (Return on Investment). Dalam memprediksi tingkat pengembalian investasi yang berupa dividen dapat digunakan ROI yang mengukur tingkat pengembalian investasi atas investasi pada aktiva. Fitriani (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa net profit margin juga mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Penelitian mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan pada sektor publik masih sedikit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

B. RUMUSAN MASALAH Penelitian mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan pada sektor publik masih sedikit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini. 1. Apakah terdapat pengaruh level pendidikan anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 2. Apakah terdapat pengaruh gender di anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 3. Apakah terdapat pengaruh jumlah atau ukuran dewan di suatu daerah terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 4. Apakah terdapat pengaruh tingkat asset turnover di suatu daerah terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 5. Apakah terdapat pengaruh tingkat profit margin terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 6. Apakah terdapat pengaruh tingkat debt ratio terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 7. Apakah terdapat pengaruh tingkat quick ratio terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik keuangan daerah dan karakteristik legislatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti berikut ini.

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang tingginya tingkat pendidikan anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh level pendidikan anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh latar belakang anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh gender di anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 5. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran dari banyaknya anggota dewan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 6. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat return on equity terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib? 7. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat profit margin terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

D. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini akan memberikan kontribusi beberapa, seperti: 1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi, terutama dalam teori legitimasi. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam melakukan pemerintahan yang baik. 3. Penelitian ini dapat memberikan saran bagi para pemilih dalam memilih kandidat anggota dewan untuk memilih orang yang tepat. 4. Bagi anggota dewan hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melegitimasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh agen pemerintah dan untuk peningkatan kualitas anggota legislatif daerah untuk masa yang akan datang. 5. Bagi pemerintah pusat selaku regulator dalam pembuatan Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD. 6. Bagi pemerintah daerah sebagai pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD. 7. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi akademisi untuk memperbesar pengetahuan akuntansi terutama di bidang sektor publik.

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengungkapan Informasi Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, menurut KNKG (2008), transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diperoleh oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan Negara dapat dilakukan secara obyektif. Pengungkapan informasi yang memadai, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, harus ditekankan pada informasi yang material dan relevan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan menguranginya dengan adanya keterangan yang terinci dan sulit dianalisis. Laporan keuangan pemerintah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang dapat ditempatkan pada lembar muka laporan

commit to user



keuangan atau catatan atas laporan keuangan (peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan). Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. 2. Standar Akuntansi Pemerintahan Kebutuhan akan SAP menguat ketika di sektor komersil mengeluarkan standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia pada tahun 1994. Kebutuhan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 yang menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dijadikan dasar dalam pengungkapan wajib informasi laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di sektor pemerintahan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun orgainisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar tunggal yang akan membuat usaha multinasional menjadi lebih mudah (Al-Shiab, 2008). Adanya standar

commit to user



akuntansi pemerintah diharapkan akan terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan. Terdapat 11 PSAP dalam standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan minimal yang dipersyaratkan dalam PSAP diantaranya pada akun-akun yang tercantum dalam neraca, yaitu PSAP nomor 5 sampai dengan PSAP nomor 11. 3. Karakteristik Anggota Dewan Legislatif memiliki kewajiban untuk melegitimasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh agen pemerintah (Pemerintah Daerah). Parlemen, kemudian, harus memastikan bahwa pengungkapan akuntansi yang wajib telah terpenuhi dalam laporan keuangan (Jacobs dan Jones, 2009). Dengan cara lain, parlemen harus memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan pengungkapan akuntansi yang wajib. Anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Retnoningsih (2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa karakteristik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Semakin banyak anggota DPRD yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi

commit to user



berpengaruh positif terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Namun berbeda dengan hasil penelitian Mandasari (2009), penelitian Retnoningsih (2009) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dikarenakan sangat sedikit anggota DPRD pada Pemerintah Daerah yang menjadi sampel yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. 4. Karakteristik Pemerintah Daerah Pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mempunyai arti gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam suatu LKPD dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah yang bersangkutan, seperti yang disebutkan oleh Bastian (2006:432) bahwa neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu. Pada penelitian-penelitian di sektor privat, karakteristik entitas sering kali diproksikan dalam item-item atau perbandingan antar item (rasio) pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Ahmed (1995) menggunakan proksi karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan, status listing perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan leverage. Marwata (2001) memproksikan karakteristik perusahaan dengan size perusahaan, basis perusahaan, rasio likuiditas, umur

commit to user



perusahaan, penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya, pemilikan publik dan pemilikan asing. Arifin (2002) menggunakan komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, lingkup operasi perusahaan dan jenis industri, dewan audit leverage, dan profitabilitas sebagai proksi dari karakteristik perusahaan. Penelitian ini akan memproksikan karakteristik pemerintah daerah dalam item-item atau perbandingan antar item (rasio) yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya level pendidikan, gender, jumlah anggota dewan, quick ratio, asset turnover, debt ratio, profit margin. 5. Pengungkapan Wajib dan Karakteristik Pemerintahan Daerah Penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintahan, dengan standar tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan informasi apa saja yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mengatur mengenai informasi yang wajib disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah yang telah mengantisipasi penerapan standar akuntansi pemerintahan hanya perlu sedikit merubah atau memodifikasi sistem akuntansinya. Perubahan sistem ini tidak terlepas dari pengaruh aspek biaya dan manfaat, sehingga tarik-menarik antara biaya dan manfaat suatu daerah dengan daerah yang lainnya akan berbeda. Karakteristik masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap

commit to user



perubahan sistem akuntansi yang pada akhirnya penerapan standar akuntansi pemerintahan di masing-masing daerah pada suatu waktu akan berbeda pula.

B. PENELITIAN TERDAHULU Penelitian sebelumnya mengenai tingkat kepatuhan dalam laporan keuangan sebagian besar ditunjukan untuk sektor swasta. Penelitian tersebut banyak menghubungkan

pengaruh

karakteristik

perusahaan

terhadap

kelengkapan

pengungkapan di laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh subiyantoro (1996) menggunakan analisis regresi untuk menentukan karakteristik perusahaan yang menjelaskan variasi indek pengungkapan wajib dalam laporan tahunan. Hasilnya adalah firm size, leverage, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap indek kelengkapan pengungkapan wajib pada laporan tahunan. Penelitian Marwata (2001) menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan sukarela berhubungan positif dengan size perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya dan tidak berkaitan dengan variabel likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan di bursa, dan struktur kepemilikan. Hasil penelitian subroto (2003) menjelaskan bahwa variabel kualitas kantor akuntan publik (KAP) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap ketentuan pengungkapan wajib. Penelitian sejenis di sektor publik pernah dilakukan oleh Mandasari (2009) dan Retnoningsih (2009). Penelitian tersebut meneliti tentang praktik pemenuhan pengungkapan wajib pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pemenuhan pengungkaan wajib LKPD berdasarkan

commit to user



standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah di Indonesia masih rendah, yaitu 52,57% (mandasari, 2009) dan 54,54% (retnoningsih, 2009). Mandasari (2009) juga menjelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap pemenuhan pengungkapan wajib LKPD.

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS Lawrence (1998) mengemukakan bahwa legitimasi menunjukkan orang yang memenuhi syarat untuk profesi tertentu. Artinya, orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi berhak untuk menjadi anggota profesi tersebut. Jadi, latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Hipotesis ini muncul sebagai argumen bahwa anggota parlemen yang mempunyai pendidikan atau berpendidikan lebih tinggi, akan mempunyai kepatuhan yang lebih baik terhadap pengungkapan akuntansi wajib. Hal ini karena anggota parlemen berpendidikan akan memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi untuk melegitimasi laporan keuangan tersebut (Patten, 2000). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1 = Tingkat pendidikan anggota dewan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan

wajib

pemerintah.

commit to user

dalam

laporan

keuangan



Huang and Kisgen (2008). MacLeod Heminway (2007) berpendapat bahwa wanita lebih dapat dipercaya daripada laki-laki dan oleh karena itu kemungkinan tidak akan memanipulasi keuangan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Sebagai contoh wanita akan lebih mungkin untuk taat pada peraturan yang (Baldry 1987; Lenney 1977). Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan proporsi wanita dalam parlemen. Jumlah anggota wanita dibagi dengan jumlah total anggota parlemen. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H2 = Gender dalam anggota dewan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan

wajib

dalam

laporan

keuangan

pemerintah.

Deephouse and Carter (2005) menyatakan bahwa ukuran berpengaruh terhadap legitimasi. Organisasi besar biasanya memiliki hubungan kontraktual dan sosial yang lebih kepada stakeholders, yang meningkatkan visibilitas, status, dan taken-for-granted ness (Fombrun dan Shanley, 1990; Meyer dan Rowan, 1977; Meznar dan Nigh, 1995; Phillips dan Zuckerman, 2001 ). Penelitian ini menggunakan ukuran parlemen yang berupa jumlah total anggota parlemen. H3 = Ukuran dewan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah.

commit to user



Debt ratio/leverage adalah asset dan sumber dana yang oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2001:257). Menurut Husnan (1997:560) rasio utang/leverage mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H4 = Debt ratio berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah.

Profit Margin merupakan angka rasio yang menggambarkan jumlah perbandingan antara surplus atau defisit anggaran dalam suatu periode dengan jumlah pendapatan asli daerah dalam satu periode akuntansi. Kedua angka dalam penghitungan rasio ini diambil dari laporan realisasi angaran pemerintah daerah. Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H5 = Profit margin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah.

Quick Ratio (Rasio Cepat) merupakan salah satu rasio dari beberapa rasio likuiditas yang digunakan dalam mengukur kemampuan laba perusahaan. Rasio cepat (Quick Ratio) dapat memberikan gambaran yang lebih cermat tentang keadaan likuiditas perusahaan, karena lebih mendekati kebenaran dibandingkan dengan

commit to user



menggunakan rasio lainnya yang masih bersifat umum (Kuswadi, 2004, 199). Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H6

=

quick

ratio

berpengaruh

terhadap

tingkat

kepatuhan

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah. Asset turnover merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah asset pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menggunakan jumlah asset daerah yang dimiliki untuk memperolah pendapatan asli daerah. Menurut Schipper (1981) dalam Marwata (2001), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu entitas dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, Sehingga entitas akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Ainun Na'im dan Fuad Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage mempunyai hubungan

positif

dengan

kepatuhan

pengungkapan.

Botosan

(1997)

juga

meregresikan tingkat pengungkapan dengan ukuran perusahaan, leverage, dan status listing perusahaan. Hasilnya hanya ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Pemerintah daerah akan memberikan informasi yang komprehensif dalam laporan keuangannya untuk menghilangkan keragu-raguan kreditur terhadap pemenuhan hak-haknya. H7 = asset turnover berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah.

commit to user



D. KERANGKA PEMIKIRAN Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik anggota dewan dalam suatu pemerintah daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam gambar berikut ini.

Variabel Independen

Variabel Dependen

Karakteristik Anggota Dewan

· · ·

Tingkat pendidikan anggota dewan jumlah wanita (gender) di suatu pemerintahan daerah jumlah anggota dewan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib

Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah

· · · ·

Debt Ratio (DR) Profit Margin (PM) Quick Ratio (QR) Asset turnover (AT)

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

commit to user



Penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas serta sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangannya dalam laporan keuangan seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan mencoba mencari hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Karakteristik pemerintah daerah diproksikan dalam variabel: tingkat pendidikan anggota dewan,tingkat pendidikan anggota dewan, tingginya jumlah wanita di suatu pemerintahan daerah, jumlah dewan pada suatu pemerintah daerah, pada laporan keuangan daerah, profit margin pada laporan keuangan daerah, debt ratio pada laporan keuangan daerah, quick ratio pada laporan keuangan daerah. Kerangka pikir dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar berikut.

commit to user



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN Penelitian ini merupakan stastistical study dengan menggunakan statistik terapan yaitu berupa analisis regresi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan hubungan antar variabel sesuai dengan model penelitian yang digunakan. Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan wajib akunakun yang terdapat pada neraca yang tertuang dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan-pembatasan. Pembatasanpembatasan tersebut antara lain dimensi waktu yang diambil adalah cross sectional, artinya penelitian hanya dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada tahun 2008. Pembatasan ini didasarkan atas pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga.

B. POPULASI DAN SAMPEL Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 73). Penelitian ini menggunakan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2008 yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dipilih sebagai populasi penelitian karena

commit to user



laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 merupakan implementasi standar akuntansi pemerintahan sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih memahami penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini tidak menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 dan 2010 karena pada saat penelitian data tersebut tidak tersedia dalam situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2004: 73). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota tahun 2008, karena disamping jumlah yang relatif banyak untuk dijadikan sampel, karakteristik pemerintah kabupaten dan kota relatif sama. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2004: 78). Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Mandasari (2009), berikut ini. 1. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2008. 2. Pemerintah daerah yang mempunyai website dan aktif serta dapat diakses. 3. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2008. 4. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2008 dengan opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.

commit to user



5. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2008 dengan menyediakan informasi jumlah data dan informasi yang dibutuhkan, seperti utang pemerintah, karakteristik anggota dewan dan lain sebagainya. Adapun pemerintah daerah yang terpilih menjadi sampel dalam pemerintahan ini dapat diuraikan seperti table berikut ini: No.

KAB/KOTA

Jml Anggota

No.

KAB/KOTA

1

Kab. Aceh timur

30

23

Kab. Kepualauan sangihe

23

2

Kab. Aceh tengah

25

24

Kab. Polewali mandar

35

3

Kab. Gayo lues

20

25

Kab. Gorontalo

25

4

Kab. Sleman

42

26

Kab. Buru

36

5

Kota P. siantar

29

27

Kab. Biak numfor

26

6

Kab. Jembrana

30

28

Kab. Bojonegoro

45

7

Kab. Bandung

43

29

Kab. Gunung kidul

45

8

Kab. Gianyar

37

30

Kab. Flores timur

30

9

Kab. Dompu

25

31

Kab. Bulukumba

34

10

Kab. Ende

29

32

Kab. Banyumas

45

11

Kab. P Pariaman

44

33

Kab. Banjarnegara

45

12

Kab. Kampar

45

34

Kab. Kebumen

45

13

Kota batam

44

35

Kab. Brebes

45

14

Kab. Oku selatan

28

36

Kab batang

39

15

Kab. Oki

35

37

Kab. Rembang

44

16

Kab. Bungo

30

38

Kab. Blora

45

17

Kab. Bangka sltn

29

39

Kab. Grobogan

45

18

Kab. Belitung tmr

26

40

Kota Pekalongan

30

19

Kab. Bangka tengah

25

41

Kab. Boyolali

45

20

Kab. Lampung tmr

46

42

Kab. Bengkalis

45

21

Kota metro

25

43

Kota Banjarmasin

45

22

Kab. Tangerang

45

Sumber data: hasil penulusuran website pemda

commit to user

Jml Anggota



C. METODA PENGUMPULAN DATA Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 1999: 147). Data berupa laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari situs badan pemeriksa keuangan republik Indonesia melalui internet. Data yang akan diambil pada penelitian ini adalah data dari laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2008 pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

D. VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURANNYA Penelitian ini akan menggunakan variabel independen dan dependen berikut ini. 1. Variabel dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketaatan pengungkapan wajib berdasarkan SAP. Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan wajib akun-akun yang terdapat pada neraca yang tertuang dalam standar akuntansi pemerintahan. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriatoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel ini didapatkan dari laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengukur beberapa banyak butir pengungkapan laporan keuangan

commit to user



berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diungkap oleh pemerintah daerah. Yang tergolong dalam butir yang wajib diungkapkan pemerintah dalam laporan keuangan adalah butir-butir yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu yang tertuang dalam PSAP nomor 5 sampai dengan PSAP nomor 9. Kepatuhan pengungkapan wajib dapat dinyatakan dalam bentuk indeks yang pengukurannya mengadopsi pengukuran pada sektor privat yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007) berikut ini. a. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secar dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan akan diberi nilai nol. b. Skor

yang

diperoleh

setiap

pemerintah

daerah

dijumlahkan

untuk

mendapatkan skor total. c. Menghitung indeks kepatuhan pengungkapan wajib dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh pemerintah daerah. Formula yang digunakan dalam menentukan tingkat pengungkapan wajib adalah. n

Cj =

T = å di i =1 m

M = å di i =1

commit to user



Cj adalah indek pengungkapan wajib dalam neraca untuk setiap pemerintah daerah dan 0 £ C j £ 1 . T merupakan total item yang diungkap (di) oleh pemerintah daerah j. M merupakan jumlah maksimum item yang diwajibkan diungkap (di) oleh pemerintah daerah j. 2. Variabel independen Variabel

independen

adalah

tipe

variabel

yang

menjelaskan

atau

mempengaruhi variabel lain (indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dalam delapan variabel sebagai berikut: a. Karakteristik Dewan 1) Level pendidikan (LEVEL) Latar belakang pendidikan menjadi faktor penting. Milne and Patten (2002) menggunakan level pendidikan sebagai variabel bebas. Lawrence (1998) menyarankan bahwa legtimasi mengindikasikan bahwa seseorang memiliki kualifikasi dalam profesi tertentu. Variabel bebas level pendidikan dalam penelitian ini berfokus pada lulusan sarjana karena anggota parlemen yang memiliki level pendidikan yang tinggi akan lebih taat dalam melakukan pangungkapan (Lawrence, 1998). Jumlah lulusan sarjana akan dibagi dengan jumlah total anggota parlemen. LEVEL =

commit to user



2) Gender (GENDER) Seperti yang didiskusikan sebelumnya, penelitian dari area yang bebeda menyarankan bahwa wanita lebih cenderung kurang agresif atau lebih berhati-hati dalam menghasilkan keputusan keuangan. Sebagai contoh wanita akan lebih mungkin untuk taat pada peraturan (Baldry 1987; Lenney 1977). Huang and Kisgen (2008). MacLeod Heminway (2007) berpendapat bahwa wanita lebih dapat dipercaya daripada laki-laki dan oleh karena itu kemungkinan tidak akan memanipulasi keuangan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan proporsi wanita dalam parlemen. Jumlah anggota wanita dibagi dengan jumlah total anggta parlemen. GENDER= 3) Ukuran Dewan (SIZE) Deephouse and Carter (2005) menyatakan bahwa ukuran berpengaruh terhadap legitimasi. Organisasi besar biasanya memiliki hubungan kontraktual dan sosial yang lebih kepada stakeholders, yang meningkatkan visibilitas, status, dan taken-for-granted ness (Fombrun dan Shanley, 1990; Meyer dan Rowan, 1977; Meznar dan Nigh, 1995; Phillips dan Zuckerman, 2001). Penelitian ini menggunakan ukuran parlemen yang berupa jumlah total anggota parlemen. SIZE=

commit to user



b. Karakteristik Keuangan

4) Profit Margin (PM) Profit Margin merupakan angka rasio yang menggambarkan jumlah perbandingan antara surplus atau defisit anggaran dalam suatu periode dengan jumlah pendapatan asli daerah dalam satu periode akuntansi. Kedua angka dalam penghitungan rasio ini diambil dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Untuk menentukan angka rasio ini, formula yang digunakan adalah seperti berikut ini (Cohen, 2006).

Net Surplus ( Deficit) Total Operating Re venues( pad )

PM =

5) Debt ratio (DER) Debt ratio/leverage adalah asset dan sumber dana yang oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2001:257).

Menurut

Husnan

(1997:560)

rasio

utang/leverage

mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang.

6) Quick Ratio (QR) Quick Ratio (Rasio Cepat) merupakan salah satu rasio dari beberapa

rasio

likuiditas

yang

commit to user

digunakan

dalam

mengukur



kemampuan laba perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih cermat tentang keadaan likuiditas perusahaan. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut:

7) Asset Turnover (AT) Menurut Schipper (1981) dalam Marwata (2001), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu entitas dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, Sehingga entitas akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut:

commit to user



E. METODE ANALISIS DATA a. Uji Asumsi Klasik 1) Uji Normalitas Menurut Ghozali (2007) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan lewat pengamatan nilai residual. Cara lain dengan melihat distribusi dan variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi normal. Kriteria dalam pengujian normalitas dalam pengujian ini adalah jika pvalue lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara normal. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara tidak normal. 2) Uji Multikolinearitas Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Gejala multikolinearitas dapat diuji dengan meregresikan model analisis dan

commit to user



melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan Tolerance Value dan Varian Inflating Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance diatas 0.10 dan VIF dibawah 10, maka menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. 3) Uji Heterokedastisitas Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak), tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Gejala heterokedastisitas terjadi pada model yang menggunakan data sample secara cross section. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka terjadi homoskedastisitas dan ini yang seharusnya terjadi, namun jika sebaliknya nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat heteroskedasitas. 4) Uji Autokorelasi Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk

commit to user



adalah dengan Run Test. Menurut Ghozali (2007) Run Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). b. Pengujian Hipotesis Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model umum persamaan regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut: INDEKS =

α + β1 DER + β2 QR + β3 PM + β4 AT + β5 LEVEL + β6GENDER+ β7 SIZE + ei

Keterangan: INDEKS

= Indeks Kepatuhan Pengungkapan Wajib,

α

= Konstanta

β1, β2, β3,…, β7

= Koefisien regresi

DER

= debt to equity ratio

QR

= current ratio

PM

= profit margin ratio

AT

= asset turnover ratio

LEVEL

= tingkat pendidikan dewan

commit to user



GENDER

= Jumlah proporsi wanita dengan jumlah total anggota

SIZE

= ukuran dewan

ei

= Koefisien error.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitia ini adalah. 1) Pengujian Regresi Parsial (Uji signifikansi-t) Merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Uji signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah bahwa hipotesis penelitian ditolak jika p-value > 0.05, yang dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh 2) Pengujian regresi secara simultan (Uji signifikansi-F) Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Uji signifikansi-F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah bahwa hipotesis penelitian ditolak jika p-value > 0.05, yang dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh. 3) Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai

commit to user



koefisien determinasi (R2) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen dan variabel dependen dengan bantuan program

commit to user



BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENGUMPULAN DATA Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh karakteristik anggota dewan dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Karakteristik anggota dewan atau anggota dewan diproksikan dengan level pendidikan, gender wanita, dan ukuran atau jumlah dewan pada suatu daerah. Karakteristik keuangan diproksikan dengan PM (profit margin), DER (debt ratio), QR (quick ratio). Tingkat pengungkapan wajib dihitung berdasarkan jumlah butir yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 1. Pemilihan Sampel Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu .Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Adapun hasil pemilihan sampel dalam penelitian adalah seperti berikut ini.

commit to user



Tabel 1 Sampel Penelitian NO 1 2 2 3

4

5

KETERANGAN JUMLAH Pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2008 496 Pemerintah daerah yang tidak mempunyai website dan atau (94) tidak dapat diakses Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan tetapi (79) tidak dapat diakses di website BPK-RI Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan (248) dengan opini selain wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan tetapi (132) tidak mencantumkan data dan informasi yang dibutuhkan seperti Jumlah sampel penelitian 43

Sumber: website pemerintah daerah dan BPK-RI

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah baik kabupaten ataupun kota di Indonesia pada tahun 2008 adalah 496. Dari jumlah tersebut, 94 daerah tidak mempunyai website atau mempunyai tetapi sudah non aktif sehingga data karakteristik pemerintah daerah tidak dapat diperoleh. Selain itu, 79 pemerintah daerah mempunyai laporan keuangan yang tidak dapat diakses dalam website BPKRI, dan sejumlah 248 laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian, sehingga harus dikeluarkan dari sampel penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengeluarkan sejumlah 132 pemerintah daerah yang tidak mencantumkan atau tidak mempunyai utang daerah. Dengan demikian, jumlah akhir sampel penelitian ini yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 43 sampel dan secara lengkap dapat dilihat di lampiran penelitian.

commit to user



B. STATISTIK DESKRIPTIF Statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini.

N DER QR PM AT LEVEL GENDER SIZE INDEKS Valid N (listwise)

43 43 43 43 43 43 43 43

Tabel 2 Hasil uji statistik deskriptif Minimum Maximum Mean .00 .09 .0100 1.02 245.93 69.7490 .02 2.88 .8599 .00 .10 .0338 .27 .76 .5457 .03 .36 .0958 20.00 46.00 36.0233 12.50 80.00 49.5130

Std. Deviation .01686 70.69008 .82669 .02061 .12113 .05928 8.54536 14.78403

43

Sumber: Hasil pengolahan data

Nilai DER yang tertinggi adalah 0.9, sedangkan yang terendah adalah 0. Untuk rata-rata sebesar 0,0100. Standar deviasi 0.01686, dengan rata-rata sebesar 0,0100 menunjukkan bahwa penggunaan hutang atau kewajiban pemerintah daerah masih kurang. Sementara itu, Nilai QR yang tertinggi adalah 245.93 sedangkan yang terendah adalah 1.02, untuk rata-rata sebesar 69.7490 dengan standar deviasi sebesar 70.69008 menunjukkan kemampuan likuiditas pemerintah daerah di Indonesia baik.

Untuk nilai PM yang tertinggi adalah 2,88 sedangkan yang terendah adalah 0,02; untuk rata-rata sebesar 0,8599. dengan standar deviasi sebesar 0,82669 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di Indonesia dalam keadaan

commit to user



surplus dan nilai AT yang tertinggi adalah 0,10 sedangkan yang terendah adalah 0,00; untuk rata-rata sebesar 0,0338. dengan standar deviasi sebesar 0,02061 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di Indonesia adalah menghasilkan nilai PM positif. Nilai LEVEL yang tertinggi adalah 0,76 sedangkan yang terendah adalah 0,27; untuk rata-rata sebesar 0,5457. dengan standar deviasi sebesar 0,12113 menunjukkan bahwa anggota parlemen/dprd di Indonesia tingkat pendidikannya minimal adalah sarjana strata 1, sementara itu nilai GENDER yang tertinggi adalah 0,36 sedangkan yang terendah adalah 0,03; untuk rata-rata sebesar 0,0958. dengan standar deviasi sebesar 0,05928 menunjukkan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah didominasi laki-laki. Nilai SIZE yang tertinggi adalah 46 sedangkan yang terendah adalah 20; untuk rata-rata sebesar 36,0233. dengan standar deviasi sebesar 8,54536 menunjukkan jumlah anggota dewan di pemerintah daerah di Indonesia lebih dari 30 orang, dan nilai INDEKS yang tertinggi adalah 80,00 sedangkan yang terendah adalah 12,50; untuk rata-rata sebesar 49,5130. dengan standar deviasi sebesar 14.78403 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sebagaimana

dicantumkan dalam SAP masih kurang dari 50%.

C. UJI ASUMSI KLASIK Penelitian ini menggunakan model regresi untuk estimasi dengan signifikansi dan representatif, hal ini dilakukan agar data yang digunakan mempunyai kualitas

commit to user



yang tidak menyimpang dari asumsi klasik regresi, yang berupa: normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. 1) Uji Normalitas Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai residu atas persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini. Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N Normal Parametersa Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

43 0 8.01888614 0.073 0.062 -0.073

Kolmogorov-Smirnov Z

0.477

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.977


Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov, besarnya nilai asymp sig 0,977 yang lebih besar dari 5%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwwa data terdistribusi secara normal.

commit to user



2) Uji Heteroskedastis Uji heteroskedastas bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastis dalam model, digunakan uji Glejser seperti pada tabel 4 berikut ini.

Model (Constant) DER QR PM AT LEVEL GENDER SIZE

Sig. 0.982 0.519 0.386 0.760 0.858 0.456 0.153 0.460

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastis kriteria keterangan α > 5% α > 5% α > 5% α > 5% α > 5% α > 5% α > 5% α > 5%

tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas tidak terjadi heteroskedastas


Tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian ini. 3) Uji Multikolinearitas Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-variabel independen dengan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan variance inflation factor (VIF) dengan kriteria, jika tolerance value < 0,01 dan VIF > 10% maka terjadi

commit to user



multikolinieritas dan jika tolerance value > 0,01 atau VIF < 10% maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) DER 0.877 1.141 QR 0.701 1.426 PM 0.745 1.342 AT 0.797 1.255 LEVEL 0.632 1.582 GENDER 0.876 1.141 SIZE 0.731 1.367 Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai value inflating factor untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau seluruh variabel dalam model-model penelitian ini homokedastisitas.

D. PENGUJIAN HIPOTESIS Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris terkait pengaruh karakteristik keuangan dan karakteristik legislatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Untuk tujuan penelitian tersebut, maka dalam melakukan analisis data penelitian dengan menggunakan model regresi berganda. Pengujian hipotesis

commit to user



terdiri dari uji signifikansi-F, uji signifikansi-t dan uji koefisien determinasi yang dipaparkan seperti di bawah ini. 1.

Uji Signifikansi-F Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan good of fittest atau uji

kelayakan model regresi yang digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah probability value (sig). Apabila probability value dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian yaitu level pendidikan anggota dewan, gender wanita pada pemerintah daerah, ukuran atau jumlah anggota dewan, profit margin, debt ratio, dan quick ratio, serta lokasi pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan sebaliknya jika probability value lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Berikut disajikan hasil uji signifikansi-F dalam penelitian ini.

Model 1 Regression Residual Total

Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi-F Sum of Mean Squares df Square 6479.132 7 925.59 2700.706 35 77.163 9179.839 42

F 11.995

a. Predictors: (Constant), SIZE, AT, QR, GENDER, DER, PM, LEVEL b. Dependent Variabel: INDEKS

Sumber : Hasil pengolahan data

commit to user

Sig. .000a



Tabel di atas menunjukkan bahwa probability value (sig) dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, yaitu sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang berupa indeks pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 2.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji Signifikansi-t) Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah probability value (sig)-t, apabila probability value (sig)-t lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi-t dalam penelitian ini.

commit to user



Tabel 7 Hasil Uji Signifikansi-t B t

Model (Constant) 44.292 4.254 DER -276.819 -3.224 QR 0.069 3.028 PM 8700 4.581 AT 55.779 0.757 LEVEL 30.469 2.165 GENDER 23.134 0.947 SIZE -0.427 -2.302 *signifikan pada level signifikansi 5% Sumber : Hasil pengolahan data

Sig. 0.000 0.003* 0.005* 0.000* 0.454 0.037* 0.350 0.027*

Hasil pengaruh uji parsial (uji signifikansi-t) di atas menunjukkan bahwa variabel karakteristik keuangan yang diproksikan DER, QR, PM, dan karakteristik anggota dewan yang diproksikan dengan LEVEL, dan SIZE memiliki nilai kurang dari 0,05 yaitu masing-masing sebesar 0,003; 0,005; 0,000; 0,037; dan 0,027 artinya bahwa variabel DER, QR, PM, LEVEL dan SIZE secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa DER, QR, PM, LEVEL, dan SIZE berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib adalah diterima. Sementara itu, karakteristik keuangan yang diproksikan dengan AT dan karakteristik anggota dewan yang diproksikan dengan GENDER, memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,454 dan 0,350, artinya bahwa variabel AT dan GENDER secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

commit to user



pengungkapan wajib, sehingga hipotesis yang menyatakan AT dan GENDER berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib adalah ditolak. 3.

Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien determninasi ditunjukkan oleh nilai R square (R2) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adj R2). Penelitian ini menggunakan nilai adj R2. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien determinasi. Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model

R

R Square

1

.840a 0.706 b. Dependent Variabel: INDEKS Sumber : Hasil pengolahan data

Adjusted R Square 0.647

Std. Error of the Estimate 8.78425

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,706. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari karakteristik anggota dewan dan karakteristik keuangan pemerintah daerah mampu menjelaskan 70,6% variasi variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

commit to user



E. PEMBAHASAN Terkait dengan karakteristik anggota dewan, hasil pengujian menunjukan bahwa level pendidikan anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tanda koefisien regresi positif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hambrick dan Mason (1984), serta Bamber et al. (2010) bahwa level pendidikan manajemen berpengaruh terhadap outcome sebuah organisasi dalam hal ini adalah tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keaungan pemerintah daerah. Sesuai dengan upper echelons theory bahwa level pendidikan dihubungkan dengan keterbukaan pikiran, toleran terhadap ambiguitas, dan kemampuan

untuk

memproses

informasi

yang

kompleks

sehingga

akan

mempengaruhi outcome organisasi. Selain itu, Tingkat pendidikan juga berkaitan positif dengan penerimaan terhadap inovasi (Bantel dan Jackson, 1989) sehingga lebih memungkinkan bagi organisasi untuk menghasilkan outcome yang lebih tinggi. Hasil pengujian juga menunjukan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. tanda koefisien negatif mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan yang besar menyebabkan ketidakefisienan dalam pengawasan dewan pada pemerintah terkait laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga anggota dewan yang besar akan menurunkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan Bamber et al. (2010). Namun demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh gender terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

commit to user



Jenis kelamin anggota dewan tidak menyebabkan jumlah pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Bamber et al. (2010). Terkait dengan karakteristik keuangan pemerintah daerah, hasil pengujian menunjukan bahwa debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan tanda koefisien regresi negatif. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi debt to equity ratio semakin rendah tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan daerah keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah yang memiliki debt to equity ratio yang tinggi cenderung untuk menghadapi permasalahan keuangan karena adanya keharusan untuk menanggung beban bunga yang tinggi dan kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang tinggi sehingga berusaha menyembunyikan tingginya informasi terkait dengan jumlah utang tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan Almelia dan Ikka (2007) Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa quick ratio pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan tanda koefisien regresi positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat quick ratio yang tinggi menyebabkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang tinggi pula. Angka quick ratio yang tinggi merupakan berita baik karena memberi penggambaran bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban lancarnya, sehingga kecederunganya pemerintah daerah akan lebih tinggi pengungkapanya agar dapat menarik minat dari pemakai laporan

commit to user



keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan Almelia dan Ikka (2007). Bukti bahwa profit margin berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah juga mampu disediakan oleh penelitian ini. Tanda koefisien regresi positif untuk variabel ini mengindikasikan bahwa tingkat profit margin yang tinggi akan membawa kecenderungan yang tinggi pula pada tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Profit margin yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kondisi yang baik, sehingga kecederunganya pemerintah daerah akan melakukan pengungkapan wajib yang lebih tinggi agar informasi kinerja yang baik tersebut dapat tersampaikan pada pemakai laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan Almelia dan Ikka (2007). Namun demikian, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh asset turnover pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dengan Almelia dan Ikka (2007). Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan alasan bahwa sampai dengan saat ini, pemerintah daerah masih mengalami permasalahan yang serius dengan pengelolaan aset daerah. Akuntansi aset daerah masih mengalami kendala baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan maupun penilaianya, sehingga sebagian besar penyebab terjadinya opini tidak wajar atau pengecualian dalam opini BPK-RI adalah aset daerah.

commit to user



BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mendasari pengambilan simpulan yang dapat dipaparkan seperti berikut ini. 1. Karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan debt to equity ratio berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Tanda koefisien untuk variabel ini adalah negatif, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi debt to equity ratio merupakan informasi yang buruk, sehingga semakin rendah tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Karakteristik keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan quick ratio berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah dengan tanda koefisien positif. Dengan demikian semakin tinggi quick ratio semakin

tinggi

merupakan

informasi

yang

bagus

sehingga

akan

mempertinggi tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Karakteristik keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan profit margin berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib dalam laporan

commit to user



keaungan pemerintah daerah. Profit margin yang tinggi merupakan informasi yang bagus bagi pemakai informasi laporan keuangan, sehingga mempertinggi pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan asset turnover tidak berpangaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi kendala

dalam

pengelolaan

aset

daerah

terutama

terkait

dengan

akuntansinya, sehingga aset daerah menjadi penyebab terbesar dalam opini BPK-RI. 5. Karakeristik anggota dewan/legislatif yang dinyatakan dengan level pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tanda koefisien regresi untuk variabel ini adalah positif sehingga semakin tinggi level pendidikan anggota dewan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Karakteristik anggota dewan/legislatif yang dinyatakan dengan ukuran dewan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan tanda koefisien negatif. Jumlah anggota dewan yang banyak mengindikasikan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sehingga memperkecil pengungkapan dalam laporan keuangan.

commit to user



7. Karakteristik anggota dewan/legislatif yang dinyatakan dengan gender tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga jenis kelamin dalam dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

B. KETERBATASAN Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah terbatas pada tahun 2008 sehingga pemerintah daerah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel terbatas 43 pemerintah daerah saja. 2. Penelitian ini tidak memisahkan sampel penelitian ke dalam kelompok tertentu, seperti Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sehingga dimungkinkan hasil penelitian mengalami mengalami compounding effect oleh karena perbedaan karakteristik kabupaten dan kota tersebut. 3. Penelitian hanya menguji tingkat pengungkapan wajib atas laporan keuangan pemerintah daerah terbatas pada neraca pemerintah daerah.

commit to user



C. SARAN Penelitian berikutnya dapat melakukan pengembangan lebih lanjut agar dapat memperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun pengembangan lebih lanjut penelitian ini adalah dengan hal-hal berikut ini. 1. Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga dapat diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak dan memungkinkan pengujian dengan periode lebih dari satu tahun setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2. Menggunakan jenis laporan keuangan lain, seperti laporan realisasi anggaran pemerintah daerah sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Memisahkan sampel ke dalam kelompok tertentu seperti kelompok pemerintah kabupaten dan kelompok pemerintah kota sehingga hasil penelitian terbebas dari compounding effect dari perbedaan karakteristik pemerintah kabupaten dan kota.

commit to user



Elemen Pengungkapan Wajib ELEMEN PENGUNGKAPAN WAJIB BERDASARKAN SAP PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 1 Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2 Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ; 3 Kondisi persediaan. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 4 Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 5 Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 6 Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; 7 Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 8 Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 9 Perubahan pos investasi. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 10 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 11 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya. 12 Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; 13 Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 14 Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 15 Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 16 Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: 17 Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 18 Tanggal efektif penilaian kembali; 19 Jika ada, nama penilai independen; 20 Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

commit to user



pengganti; 21 Nilai tercatat setiap jenis aset tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 22 Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 23 Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 24 Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 25 Uang muka kerja yang diberikan; 26 Retensi. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 27 Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. 28 Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 29 Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 30 Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 31 Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 32 Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: Pengurangan pinjaman; Modifikasi persyaratan utang; Pengurangan tingkat bunga pinjaman; Pengunduran jatuh tempo pinjaman; Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 33 Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. 34 Biaya pinjaman: Perlakuan biaya pinjaman; Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; danTingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Sumber: PP Nomor 24 Tahun 2005

commit to user

PENGARUH KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN DAN

Recommend Documents