PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

7

Lampiran

:

Nomor Tentang

: :

2011, No.865

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 10/Per/M.KUKM/XII/2011 Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, maka koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang bekerja berdasarkan nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh

koperasi

adalah

keanggotaan

bersifat

sukarela

dan

terbuka,

pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Keseluruhan nilai dan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Keberhasilan koperasi sebagai badan usaha yang berbasiskan anggotanya akan sangat tergantung dari peran aktif anggotanya dalam tata kehidupan berkoperasi. Peran aktif anggota tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi pemupukan modal, pemanfaatan layanan yang disediakan oleh koperasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap jalannya kehidupan berkoperasi.

www.djpp.depkumham.go.id

2011, No.865

8

Sebagai badan usaha yang berbasiskan anggota maka setiap koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Pada forum Rapat Anggota ini dibicarakan dan diputuskan kebijakan-kebijakan penting dalam koperasi, khususnya yang terkait dengan keputusan anggota terhadap pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi. Kualitas keputusan

Rapat

Anggota

Koperasi

berperan

penting

dan sangat

menentukan keberhasilan pengembangan organisasi dan usaha koperasi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Rapat Anggota secara baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka perlu pedoman penyelenggaraan Rapat Anggota. B.

Tujuan Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi adalah untuk memberikan panduan kepada pejabat Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, dan gerakan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.

Sasaran 1. Tersedianya

acuan

atau

pedoman

untuk

Pejabat

Pemerintah,

Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi dan instansi terkait dalam melakukan pembinaan koperasi; 2. Tersedianya pedoman untuk gerakan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan;


9

II

2011, No.865

RAPAT ANGGOTA A. Umum 1.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam

koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam tata kehidupan koperasi; 2.

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;

3.

Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya;

4.

Dalam Rapat Anggota koperasi primer setiap anggota mempunyai satu hak suara dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan;

5.

Hak suara dalam koperasi sekunder ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan diatur dalam Anggaran Dasar;

6.

Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

7.

Kuorum sahnya Rapat Anggota dan sahnya keputusan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar koperasi;

8.

Keputusan Rapat Anggota bersifat mengikat.

B. Kedudukan Rapat Anggota Rapat

Anggota

merupakan

pemegang

kekuasaan

tertinggi

di

dalam

pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi, dan wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. C.

Wewenang Rapat Anggota 1.

Menetapkan Anggaran Dasar;

2. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;


2011, No.865

10

3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; 5. Meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi; 6.

Mengesahkan

pertanggungjawaban

Pengurus

dalam

pelaksanaan

tugasnya; 7. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; 8.

Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi;

9. Kewenangan Rapat Anggota sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) juga merupakan kewenangan dari Rapat Anggota Luar Biasa. D. Persyaratan Rapat Anggota 1.

Rapat Anggota dihadiri paling sedikit oleh anggota, pengurus, dan pengawas;

2.

Rapat Anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota;

3.

Rapat Anggota koperasi sekunder dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari Rapat Anggota koperasi yang menjadi anggotanya;

4.

Penyelenggara

Rapat

Anggota

adalah

Pengurus

atau

Panitia

Penyelenggara Rapat Anggota yang dibentuk oleh anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; 5.

Penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggara Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat

dan

agenda

yang

akan

dibahas

dalam Rapat

Anggota.


11

2011, No.865

Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan; 6.

Rapat Anggota koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kuorum Rapat Anggota koperasi dihadiri paling sedikit oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota, kecuali diatur secara tersendiri oleh peraturan perundang-undangan; b. Rapat

Anggota

Perubahan

Anggaran

Dasar,

Penggabungan,

Peleburan, dan Pembagian, dinyatakan Kuorum apabila jumlah anggota yang hadir 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota; c. Rapat Anggota Pembubaran dinyatakan Kuorum apabila jumlah anggota yang hadir 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota; d. Dalam hal Rapat Anggota tidak mencapai Kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dan setelah Rapat Anggota ditunda untuk pertama dan kedua kalinya, maka penyelenggaraan Rapat Anggota dapat menetapkan Kuorum dengan meminta persetujuan Panitera Pengadilan Negeri setempat; e. Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan Kuorum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan d; f. Rapat Anggota kelompok dinyatakan Kuorum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan d. 7. Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut: a. Ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah. 8. Rapat Anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota;


2011, No.865

12

9. Hak suara dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut: a. Pada koperasi primer setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara; b. Pada koperasi sekunder diatur secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota koperasi pada koperasi primer yang bersangkutan. c. Anggota koperasi sekunder yang menghadiri Rapat Anggota dan memiliki hak suara adalah koperasi yang telah menyelenggarakan Rapat Anggota. 10. Penyelenggara Rapat Anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib Rapat Anggota dengan ketentuan sebagai berikut : a. Daftar hadir paling sedikit memuat data anggota peserta rapat, yaitu: (1) Nama (2) Nomor Anggota (3) Alamat (4) Tanda tangan / cap jempol (5) Pengesahan oleh pimpinan rapat. b. Tata tertib Rapat Anggota paling sedikit memuat materi pokok: (1) Judul dan nama Rapat Anggota (2) Waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan (3) Dasar penyelenggaraan Rapat Anggota; (4) Maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota; (5) Peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota; (6) Hak dan kewajiban peserta rapat (7) Pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat; (8) Tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota; (9) Syarat–syarat sahnya Rapat Anggota; dan (10) Lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat. 11. Rapat Anggota koperasi wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota atau Notulen Rapat Anggota, dan pernyataan keputusan rapat. a. Berita acara rapat paling sedikit memuat: (1) Judul dan nama Rapat Anggota (2) Hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan rapat (3) Jumlah peserta dan pimpinan rapat


13

2011, No.865

(4) Materi agenda rapat

(5) Usulan atau saran peserta rapat (6) Kesimpulan rapat (7) Pengesahan oleh pimpinan rapat dan sekertaris b. Pernyataan keputusan Rapat Anggota paling sedikit memuat: (1) Judul dan nama Rapat Anggota (2) Hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan rapat (3) Jumlah peserta dan pimpinan rapat (4) Agenda rapat

(5) Keputusan-keputusan rapat (6) Pengesahan oleh pimpinan rapat dan sekertaris 12. Berita acara rapat dan pernyataan keputusan rapat ditandatangani pimpinan rapat dan sekretaris serta dapat dibuat secara otentik dengan akta notaris; 13. Berita acara rapat dan pernyataan keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dibuat dengan akta otentik; 14. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus apabila terdapat keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota yang paling sedikit disebabkan alasan sebagai berikut: a. Pergantian Pengurus karena sebab-sebab tertentu, antara lain: pergantian antar waktu, meninggal dunia, berhalangan tetap; dan atau b. Koperasi akan menerima bantuan, meminjamkan atau meminjam uang, serta pengembangan organisasi dan usaha. 15. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.


2011, No.865

14

16. Kuorum dan voting dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 6 dan 9 di atas. E.

Tatacara Penyelenggaraan Rapat Anggota 1. Umum a. Rapat Anggota yang membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dapat dilaksanakan sebelum Rapat Anggota Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas; b. Rapat Anggota pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atau yang dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT), membahas antara lain : 1)

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengurus dan Pengawas, mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi selama satu tahun buku yang lampau;

2)

Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang lalu yang harus dimintakan persetujuan Rapat;

3)

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi;

4)

Penetapan kebijaksanaan umum organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan koperasi;

5)

Masalah lain yang diajukan oleh Pengurus, Pengawas, atau para anggota;

c. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan diatur sebagai berikut : 1)

Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku;

2)

Dalam hal koperasi mempunyai beberapa tingkatan dalam bentuk koperasi primer dan koperasi sekunder maka penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur sebagai berikut : a) Rapat Anggota Tahunan untuk koperasi primer paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku koperasi yang bersangkutan; b) Rapat Anggota Tahunan untuk koperasi sekunder paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan Tahun buku koperasi yang bersangkutan;


15

3)

2011, No.865

Penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan

oleh

koperasi harus diberitahukan pada anggota dan pejabat SKPD yang membidangi koperasi dengan alasan yang tepat; dan 4)

Dalam hal Rapat Anggota Tahunan menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap laporan pengurus dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Anggota berikutnya.

d. Rapat Anggota pendirian atau pembentukan koperasi oleh para pendiri atau anggota pendiri, menetapkan Anggaran Dasar

koperasi, Neraca

Awal, Rencana Kerja selama 2 (dua) tahun dan menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus pengajuan permohonan pengesahan pendirian koperasi pada pejabat. e. Rapat Anggota yang khusus membicarakan perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian, Peleburan atau Pembubaran koperasi diselenggarakan secara tersendiri sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi; f. Koperasi yang jumlah anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang, dapat melaksanakan

Rapat

Anggota

dengan

sistem

kelompok

yang

persyaratan dan tatacaranya diatur dalam Anggaran Dasar. Untuk memperlancar

pelaksanaan

Rapat

Anggota,

pengurus

dapat

melaksanakan pra-Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota; g. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh koperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus koperasi atau oleh panitia yang dibentuk oleh anggota. 2) Masalah yang dapat dibahas dalam Rapat Anggota Luar Biasa antara lain : a) Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi; b) Penetapan pinjaman atau kredit baru dengan jumlah tertentu; c) Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;


2011, No.865

16

d) Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya; e) Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25 % dari total aset; f) Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25 % dari aset; g) Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi. 3) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi, khususnya dalam keadaan dimana pengurus tidak mampu dan/atau tidak bersedia mengadakan Rapat Anggota; 4) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota dimaksud disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan kepada Pejabat; 5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima, maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi; 6) Biaya untuk penyelenggaraan rapat anggota luar biasa menjadi beban biaya koperasi. 2. Persiapan Rapat Anggota a. Pengurus bersama manajer dan karyawan mengatur : 1) Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota; 2) Pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota; 3) Penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja kelembagaan dan usaha, program kerja, Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi dalam 1 (satu) tahun buku; 4) Untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota, pengurus dapat melaksanakan pra-Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota.


17

2011, No.865

b. Panitia penyelenggara bertugas mempersiapkan : 1) Penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota; 2) Konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota; 3) Buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode Tahun Buku yang bersangkutan; 4) Undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota; 5) Hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi. c. Pengawas bertugas mempersiapkan : 1) Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yang bersangkutan; 2) Rencana kerja tahun berjalan. 3. Pelaksanaan Rapat Anggota a. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa Rapat Anggota wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus wajib dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku. Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota tentang penetapan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi serta Rapat Anggota untuk pengambilan keputusan tertentu, dapat dilaksanakan secara bersamaan pada hari/tanggal dan tempat yang sama. Acara Rapat Anggota tersebut wajib di agendakan secara tertib. b. Koperasi yang telah mampu, dapat melaksanakan 2 (dua ) kali atau lebih Rapat Anggota dalam setahun, yaitu : 1) Rapat Anggota Tahunan telah selesai dilaksanakan paling lambat sebelum bulan Maret oleh koperasi tingkat primer dan bulan Juni oleh koperasi tingkat sekunder. 2) Rapat penetapan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku koperasi yang bersangkutan;


2011, No.865

18

3) Rapat Anggota untuk pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pengurus dan Pengawas berakhir. c. Rapat Anggota dapat diselenggarakan untuk membahas dan meminta pertanggungjawaban pengurus, menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta memilih Pengurus dan Pengawas secara bersamaan; d. Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang. 2. Pengelompokan anggota untuk dapat menyelenggarakan Rapat Anggota kelompok sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang. 3. Rapat Anggota kelompok membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang akan dibahas dalam Rapat Anggota paripurna. 4. Undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota dan bahanbahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota kelompok; 5. Rapat Anggota kelompok, wajib dihadiri oleh pengurus dan pengawas untuk

secara

langsung

menyampaikan

Laporan

Pertanggung

Jawabannya masing-masing, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. 6. Rapat Anggota kelompok, dipimpin oleh ketua dan sekretaris kelompok atau anggota kelompok yang dipilih oleh Rapat Anggota kelompok. 7. Hasil Rapat Anggota kelompok yaitu keputusan, saran dan usul anggota kelompok wajib dibuat secara tertulis,


19

2011, No.865

8. Rapat Anggota kelompok menetapkan utusan kelompok untuk menghadiri Rapat Anggota paripurna secara tertulis, dengan jumlah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga koperasi. 9. Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila anggota yang hadir mencapai quorum dan keputusan dinyatakan syah apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/atau dalam Anggaran Dasar koperasi, serta dibuatkan daftar hadir. 10. Keputusan, saran dan usul kelompok, yang disertai daftar hadir Rapat Anggota kelompok, disampaikan oleh utusan kelompok kepada pengurus/panitia Rapat Anggota paripurna. 11. Rapat Anggota kelompok telah selesai dilaksanakan selambatlambatnya

7(tujuh)

hari

sebelum

Rapat

Anggota

paripurna

dilaksanakan. f. Rapat Anggota tertulis dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis, jika tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal lainnya, karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota, dengan ketentuan : 1) Dalam hal ini pengurus menyusun dan mengirimkan materi dan bahan rapat secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, yang dilengkapi dengan bukti

tanda

terima setiap anggota atau kelompok, 2) Kepada para anggota diberi waktu 14 (empat belas) hari sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan menyertakan jawaban masing-masing anggota, yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing-masing anggota. 3) Pengurus meneliti, membuat berita acara, dan menyusun hasil tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan;


2011, No.865

20

4) Keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat bila jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai Kuorum, dan kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah

Tangga.

Misalnya

anggota

yang

memberi

tanggapan lebih dari ½ (satu per dua) dan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang memasukan jawaban. g. Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan : 1) Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, selambatlambatnya 7(tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan. 2) Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/atau dalam Anggaran Dasar koperasi. 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 4) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota. h. Penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi sekunder diatur sebagai berikut : 1) Rapat Anggota koperasi sekunder harus dihadiri oleh wakil-wakil dari koperasi anggotanya yang telah mendapat mandat dari koperasinya secara tertulis; 2) Anggota koperasi sekunder yang menghadiri Rapat Anggota, tapi belum melakukan Rapat Anggota di koperasinya sendiri, tidak diberikan hak suara.


21

2011, No.865

4. Perumusan hasil Rapat Anggota a. Perumusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat, yang selanjutnya disampaikan kepada pengurus dan pengawas; b. Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan Rapat Anggota kepada seluruh anggota; c. Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. 5. Pelaporan a. Keputusan hasil Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat bersama dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas disampaikan kepada pejabat yang berwenang. b. Pelaporan hasil Rapat Anggota Pendirian koperasi disampaikan kepada anggota dan kuasa pendiri untuk diajukan permohonan pengesahan pendirian badan hukum koperasi kepada pejabat yang berwenang. c. Pelaporan hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar, diatur sebagai berikut: 1) Hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang berkaitan dengan perubahan bidang usaha disampaikan kepada pejabat

yang

berwenang

untuk

mendapatkan

pengesahan

perubahan anggaran dasar oleh pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. 2) Hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha wajib diumumkan dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan. 3) Hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut

penggabungan

dan

pembagian

koperasi

yang wajib

disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar oleh pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara.


2011, No.865

22

4) Hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

yang

menyangkut peleburan wajib diajukan permohonan pengesahan pendirian badan hukum koperasi hasil peleburan kepada pejabat yang berwenang. 5) Hasil

Rapat

Anggota

pembubaran

koperasi

memutuskan

pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dam memberi kuasa kepada beberapa anggota dan pengurus untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi sebagai tim penyelesai. 6) Laporan hasil Rapat Anggota pembubaran koperasi dilaporkan oleh koperasi yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, untuk kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (ada unsur diumumkan di koran/ diberitakan pada kreditur, dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan diumumkan dalam berita negara) 6) Dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi diatur ketentuan mengenai tempat dan tata cara penyelenggaraan, undangan kepada anggota untuk hadir dalam Rapat Anggota, jangka waktu panggilan, acara rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, sahnya keputusan rapat dan berita acara rapat. III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan oleh: 1. Kementerian yang membidangi koperasi di tingkat pusat. 2. SKPD yang membidangi koperasi dan UKM pada tingkat Provinsi/DI, Kabupaten dan kota. 3. Gerakan koperasi. B. Ruang lingkup Pembinaan dan pengawasan meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota. 2. Sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi. 3. Pendampingan. 4. Monitoring dan evaluasi.


23

2011, No.865

C. Pelaksanaan Rapat Anggota dilaporkan oleh koperasi yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. (cek waktu pelaporan untuk penggabungan, pembagian, pembubaran dan peleburan koperasi) D. Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dikenakan tindakan berupa : 1. Teguran dan peringatan tertulis dari pejabat pembina dan/atau; 2. Dibubarkan oleh pemerintah.

IV.

PENUTUP Demikian Pedoman pelaksanaan Rapat Anggota dibuat untuk dipedomani oleh aparat pembina di tingkat Pusat dan Daerah serta gerakan koperasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN


PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

Recommend Documents