SURAT BADAN
PEMERIKSA
NOMOR
PEDOMAN BADAN
KEPUTUSAN KEUANGAN
11a/SK/K/1995
PENYELENGGARAAN PEMERIKSA
BADAN
PEMERIKSA
September
RAPAT
KEUANGAN
KEUANGAN
1995
· SURAT KEPUTuSP.ol~ HADAt.l;,,'f.PE..,.iERIKSA KFLJANGA.N NOMOR l1aJSK!KJ1995
TENTANG PEDO:MAN' PTh'YELENGGA.RA.lili RAPAT BAD.r\.i~PBr1 ERIKSA KEUt-'U"'1 Gi\N
a. bahwa ketertiban
dan keteraruran
penyelenggaraan
rapat
sangat menenrukan keberhasilan tercapainya tujuan diselenggarakallnya rapat di lingkungan Badan Pemeriksa KeuaIlgan; b. bahwa untuk maksud tersebut di
Pedoman uangan
Penyelenggaraan
Rapat Badan Pemeriksa
Ke-
dengan surat keputusan.
1. Undang-undang
N ornor 5 Tahun
1973 tentang
Badan
Pemeril<5a Keuangan; 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15fSK/K/1981
Surat-surat Keuangan;
tentang
Pengaturan
Penandatanganan
Kepurusan .
3. Surat
dalarn lingkungan Badan Perneriksa . . Badan Pemeriksa Keuangan N arnor
Keputusan 1l/SKIKJ1993 tentang Organisasi danTata Kerja Pelaksa-
na Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa 051SK/KI1995 tcntang Tata Kerja
Keuangan Badan
Nomor
Pemeriksa
Keuangan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN BADAN PEMERlKSA KEUANGAN TENTANGPEDOMAN PENYELENGAARAN RAPAT BADAN PEMERIKSA
PERTA.1vIA
KEUANG.lli.
Rapat Badan Pemeriksa disusun dengan sistematika sebagai berillJt :
Pedoman
Penyelenggaraan
Keuangan
BAB I
BAB II BAB III HAB IV
PENDA .•l-iUL DAN KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN RAPAT RAPAT INTERJ~ BEPEKA RAPAT DENGAN INSTANSI LUAR BEPEKA PENUTUP.
Isi beserta uraian rinei Bab-bab tersebut pada Diktum PERTAMA, dimuat dalam pedoman terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepurusan ini. Dengan keputusan ini, materi yang belum terrampung dan tidak bertentangan dengan pedoman ini, dapat diatur lebih lanjut dengan kepurusan Sekretaris Jenderal. Setiap penyelenggaraan rapat di lingh.'Ungan Badan Pemeriksa Keuangan wajib mempedomani pedoman penyelenggaraan rap at terlampir. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:
Ditetapkan di Pada tanggal
Jakarta 28 September
1995
DAITAR ISl " . SlJRAT KEPUrUSiLl\j RADAr"" PL\1ERIKSA KEUAi"iGAN NOMOR •.•..•..... ISKtK!1995 'fEJ."'TANG PEDOMAN PE~R1KSft BA...B I
PENYE.LE.i~GGARA.A.;"'l RAE-\T BADAi'J
•. KEUA,.""'{G.-'\;,'l
.
PEt"'i'DAID •..•. LUA.l'l
.
1.1
Umum
_ .
1.2
Maksud da.11 Tujua..11 ••••....•...•
1.3
Ruang Lingkup
1.4
Landasan
1.5
SisteInatika..........................•..............................
; •••.•••••..••••••••.•...•••••.•.
_.. ,
,
. .
KETENTUAN U1VIUMPENYELENGGAR~;\N
RAPAT
.
2.1 2.2
Persyaratan Rapat Tujuan R3.pat ......•.....•..........................................
.
2.3 2.4
PenyeJenggaraan Rapat '" Pemirnpin' Rapar
. .
2.5
Sekretaris Rapat.
.
2.6
Risalah Rapat.
.
2.7
Penggolongan Rapat ., ~
.
ItJ\J?A1l ~~
J3~PE~
.
3.1
U mum
3.2
Rapat Periodik
. .
3 .2.1
Sidang Badan
.
3.2.2 Rapat Pembinaan StaL 3.2.3
Rapat Pembinaan
.
Wakil Ketua/Pembina
Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Dtama. dan Staf Ahli
3.2.4 Rapat Pembinaan Anggota/Pembina
.
Auditorat Urama
Keuangan Negara
.
3.2.5 Rapat Koordinasi
.
3.2.6
Rapar Teknis Sekr.etariat Jenderal
.
3.2.7
Rapat Teknis Inspektorat Utama
.
3.2.8
Rapat Teknis Auditorat Utarna Keuangan Negara
.
3.2.9
Rapat Teknis Biro/PusdikJat
.
Pegawai.
3.2.10 Rapar Teknis Inspektorat
_.'
3.2.11 Rapat Tek..l1is AuditoratIPerwakilan
.
3.2.12 Rapar Kerja Tahunan Pelaksana BEPEKA
.
3.3
Rapat Insidentai "3..3.1 Sida.'1g Badan Khusus - ., 3.3.2
"
Rapat Pembinaan U mum
.'
'"
..• ""'" Ra"pat P aIutla" .~ K erJa . .).
3.3.5
.
Rapat Majelis Tunruran Perbendaharaan PertaIna Rapat Majelis
~
Lengkap)
(TP) Tingkat
'.'
TP Tingkar
. .
,
~.,.f
3.3,4
- .
. Banding
(Sidang
Badan
,-
.
3.3.6
Rapat Tim Peneliti clan Penilai Pejabat EselonI
.
3.3.7
Rapat Badan Pertimbangan. Jaoata."1 dan. Kepangkat
.
3.3.8
Rapat Atasan Yang Berhak Menghukum
.
(Ankum)
RAPAT DENGAN INSTANSI LUAR BEPEKA
.
4.1
U mum
.
4.2
Rapat Periodik
4.2.1
Rapat Penyerahan Buku Hapsem
.
4.2.2
Rapat Pra Pembahasan Tindak Lanjut..
.
4.2.3
Rapat Pembahasan Tindak Lanjut HasH Pemeriksaan
.
4.3
Rapat InsidentaJ
.
4.3.1
Rapat Dengar Pendapat/Konsulrasi
.
4.3.2
Rapar Konsultasi Urusan Kerugian Negara
.
4.3.3
Rapar Lain
.
_
,
.
uiInpiran I
Pengelompoka."l Jenis Rapat.
Lampiran II
Visualisasi Dinamika Rapat.
Lai'TIpiran In
Contoh FormuHr Surat Undangan.
Lemb3!' Masalah. Risalah dan Nota
Penga..t1tar untuk Sidang Badandan Rabinstaf. Contoh Formulir Surat Undangan. Lembar Masalab., dan Risaiah Rapar Pembinaan. Contoh FormuHr Surat Unda.t"1gan, Lembar Masa!ah. dan Risalah Rapat Koordinasi. Contoh Formulir Surat Undangan, Lembar Masalah, dan Risalah Rapat Te~"lis SetjenlIrutarnal AuditaIna. Contoh Formulir
Surat Undangan.
Teknis Biro/PusdikJatlInspektoratl
Lampiran V1I1
Ikhtisar Kasus Disiplin Pegawai.
Larnpiran IX
Resume HasH Perneriksaan.
Larnpiran X
Risalah Rapat Ankum.
Lembar Masalah,
AuditoratlPerwakilan.
dan Risalah Rapat
BAB! PENDAhul:U.4...;~
a. Badan Pemeriksa
Keuangan
(BEPEKA)
berdasarkan
penjeIasan
pasa! 23 ayat (5)
DUD 1945 serta pasai 2 UU Nomor 5 Tahun 1973, mempunyai rugas unruk memeriksa t:L.'1ggung jawab Pemerintah temang Keuangan Negara yang pacta hakekamya adalah seiuruh Kekayaan Negara. Seirama
dengan Sistem r"hnajemen Garis-Garis
yang dilaksanakan
Besar Ha)uan Negara (GBHN),
dan Anggaran
Belanja Negara (APBN), BEPEKA dalam melaksanakan muskan
idaman,
BEPEKA,
tujuan dan sasaran
Rencana
Jangka PaflJang Penclapatan clan
tugas konstitusinya,
dalam ·bentuk Pola Pembangunan
Kerja Lima Tahun BEPEKA
BEPEKA, yang merupa.1(an
oleh Pemerintah
nasional melalui Pob Pembangunan
dalam mengelo!a pembangunan (PIP),
Nasional
dan Rencana
meru-
25 Tahun
Kerja
Tahunan
rumusan kebijakan BEPEKA bersifat strategis dan menye-
luruh. b. Mengingat
Badan Pemeriksa
Ketua merangkap
anggota,
Keuangan berbentuk seorang
dewan yang terdiri atas seorang
Wakil Ketua merangkap
orang anggota, maka setiap penentuan
anggota dan 5 (lima)
kebijakan BEPEKA selalu dimusyawarahkan
untuk mencapai mufakat melalui rapat anggota yang disebut Sidang ·Badan. Kebijakim BEPEKA adalah suatu pandl.lan kegiatan bagi Pelaksana harus
ditaati,
pelaksanaan
dilaksanakan
secara
kegiatan senari-harinya
tertib,
terarah
dan terkendali.
BEPEKA yang yang dalam
dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan
rapat-rapat oleh para Pelaksana BEPEKA .. c. Rapat-rapat Pelaksana
yang diselenggarakan BEPEKA
rapat,mengingat
perlu
oleh para anggota BEPEKA
diberikan
perkembangan
suatu pedoman
orga.nisasi
maupun
oleh para
dalarn menyelenggarakan
dan mekanisme
kerja sebagai
perubahan
Tara Kerja Badan Pemeriksa
Keuangan,
Pelaksana
Badan Pemeriksa
agar setiap rapar dapat menghasilkan
Keuangan,
sena Organisasi
akibat
dan Tata Kerja suatu
keluaran (out put) rap at yang berdaya guna dan berhasil guna.
1.2 Maksudd~i Tujuan Pedoman penyelenggaraan memberikan
penjeiasan
Rapat Badan Pemeriksa
tentang jenis,
tujuan,
Keuangan
pemimpin.
tempat, bahan, hasi! rapat, dan organisasi penyelenggara
peserta,
dimaksudkan
untuk
sekretaris,
waktu,
rapar, dengan tujuan agar rap at-
rapat capac dise:lenggarakan secara tertib, ekonoIT'js, efisien dan efektif.
Ruanat:>~ T ;'!''''kuD'• Ruang lingkllp pedoman penyelenggaraan
rap at ini hanya mengat1.H· penye!enggaraln
rapat oleha.'1ggota BEPEKA. dan unsur pelaksana BEPEKA sarnpai dengan Eselon H. Landasan
a. Surat Keputusan
Sadan Pemeriksa
Keuangan
Nomor 05/SK/Kf1995
tentang Tata
Kerja Bada."1 Pemeriksa Keuangan. b. Surat Keputusan
Badan Pemeriksa
Keuangan
Nemor
11/SK/Ki1993
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Bab I
Pendahuluan
Bab II
Ketenruan
Bab III
Rapat Intern BEPEKA
Bab IV
Rapat Dengan Instansi Luar BEPEKA
BabV
Penutup
Umum Penyeienggaraan
Rapat
tentang
