A. Evaluasi Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah Agustus 2005 BUTIR-BUTIR EVALUASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS BULAN AGUSTUS-SEPTEMBER 2005
I. •
– Penanganan lembaga dan orang asing. – Penyelesaian masalah hukum (pajak, tanah, perbankan dan perwalian).
•
Bahan Rapat Anggota Dewan Pengarah BRR NAD-Nias September 2005
Bidang Polhukam Permasalahan
Kesepakatan Rapat, Rekomendasi dan Arahan – Percepatan penyelesaian Perpres tentang penanganan lembaga dan orang asing. – Segera diselesaikan Perpu yang mengatur penyelesaian masalah hukum.
•
Status Tindak Lanjut Kesepakatan – Penyelesaian Perpres saat ini masih menunggu proses di Setkab. – Telah diadakan pertemuan setingkat Menteri mengenai penyelesaian Perpu dan diputuskan paling lambat akhir bulan September. 2
Evaluasi Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah Agustus 2005
Evaluasi Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah Agustus 2005
II. Bidang Perekonomian • Permasalahan
II. Bidang Kesejahteraan Rakyat
– – –
•
•
Kesepakatan Rapat, Rekomendasi dan Arahan – – –
•
Pertanahan Penataan ruang wilayah Revisi Perda RTRWP/RTRWK Pengadaan tanah bagi permukiman perlu didukung pendanaannya oleh Bapel; Pendekatan perencanaan partisipatif (village planning) tetap dilanjutkan dengan mengacu pada standarisasi pada revisi RTRW dan Blue Print. Pemda difasilitasi oleh Departemen PU merivisi RTRWP dan RTRWK dengan mengacu pada Blue Print dengan memanfaatkan dana-dana dari Donor
Tindak Lanjut Kesepakatan – – – –
Wanrah telah mendiskusikan dengan Bapel tentang model pertanahan dan tataruang Dari DIPA yang ada belum disediakan anggaran untuk penyediaan dan pembebasan lahan. Bapel hanya menitikberatkan pada Village Planning yang hanya mengutamakan partisipatif planning. 3 Pemda dan Dept. PU saat ini sedang melakukan revisi RTRWP dan RTRWK
•
•
Permasalahan – Keterlibatan LSM asing yang ditengarai melakukan penyebarluasan paham/agama tertentu. Kesepakatan Rapat, Rekomendasi dan Arahan – Melakukan review terhadap LSM yang melakukan penyebarluasan tersebut. Status Tindak Lanjut Kesepakatan – Sudah dipanggilnya 12 LSM oleh MPU NAD yang terindikasi melakukan penyebarluasan paham/agama tertentu. 4
1
B. Inventarisasi Masalah untuk Pembahasan Rapat Dewan Pengarah September 2005
1. UMUM 1.1. Mekanisme Koordinasi Internal BRR
1.2. Pelaksanaan Perpu No.2/2005 • Isu dan Permasalahan – Bapel belum melaksanakan ketentuan Perpu No 2/2005 Pasal 16 ayat 1 butir d, e dan f, yaitu sebagai Pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Isu dan Permasalahan –
Belum adanya jabaran koordinasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah mengenai penyampaian hasil keputusan dan arahan Dewan
• Status
• Status –
– Bapel belum secara maksimal melaksanakan tugas sesuai Perpu No. 2 tahun 2005 yaitu Bapel mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan operasional program rehab & rekons di lapangan.
Belum adanya kebijakan mengenai mekanisme koordinasi yang merupakan jabaran Perpu No 2 Thn 2005 pasal 11 dan 12
• Usulan Keputusan Dewan – –
Adanya mekanisme koordinasi yang baku antar komponen dalam BRR. Adanya pertemuan terbatas setiap bulannya antara Sekretariat Dewan Pengarah, Sekretariat Dewan Pengawas dan Deputi-deputi Badan Pelaksana.
• Usulan Keputusan Dewan – Untuk tahun 2006, Bapel diminta melaksanakan (sebagai implementor) kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan pasal di Perpu tersebut.6
5
1.3. Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan APBN-BRR TA 2005
•
• Isu dan Permasalahan –
–
1.4. Data base Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Belum adanya kesepakatan antara Bapel dengan instansi terkait dalam pelimpahan kewenangan terhadap pelaksanaan APBN-P BRR TA 2005. Bapel telah menetapkan KPA/Ka. Satker berikut batas kewenangan/tangung jawabnya (kecuali DIPA diubah menjadi DIPA Departemen/lembaga).
– –
•
Belum adanya payung hukum untuk pelimpahan wewenang pengguna anggaran sebagai landasan pelaksanaan anggaran oleh pihak lain di luar yang ditetapkan dalam DIPA (mengacu kepada UU No. 1/2004 dan ditampung dalam perubahan Perppu 2 menjadi UU)
• Usulan Keputusan Dewan –
Meminta Bapel menyiapkan payung hukum pelimpahan kewenangan pelaksanaan anggaran kepada departemen/lembaga dan pemda berikut mekanisme & tata cara pertanggung jawabannya. 7
–
•
Pentingnya database ekonomi (mikro/makro) yang dapat mendukung kebijakan perekonomian Adanya dualisme dalam pengelolaan Manajemen Informasi Sistem (MIS) antara e-Aceh dan DAD (Donor Assistance Database)
Status –
• Status –
Isu dan Permasalahan
Belum adan laporan kemajuan tentang database perekonomian Aceh dari Pemda dan Bapel. Saat ini pengelolaan e-Aceh sedang dalam proses transfer pengelolaan ke Bapel dan pada saat yang sama Bapel juga menyiapkan sistem DAD.
Usulan Keputusan Dewan – –
Mendesak Pemda dan Bapel untuk menyusun database ekonomi. Bapel diminta untuk dapat mengintegrasikan DAD ke dalam e-Aceh. 8
2
1.6. Remunerasi
1.5. Koordinasi Pelaksanaan Program •
• Isu dan Permasalahan –
Isu dan Permasalahan –
Terdapat kegiatan Bapel terkait rehab & rekons TA 2005 yang overlap dengan kegiatan kementerian/lembaga
• Status –
–
Belum ada sinkronisasi antara program sektoral dan program rehabilitasi dan rekonstruksi Bapel. •
• Usulan Keputusan Dewan –
–
Status –
Meminta Bapel untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program rehab & rekons. Adanya sistem dan mekanisme koordinasi yang disepakati antara kementerian/lembaga dan pemda dengan Bapel.
Adanya perbedaan dalam penerimaan honor, seperti petugas khusus dari Departemen Kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pegawai lokal yang melaksanakan kegiatan reguler. Tingginya honor Satker yang besarnya antara Rp10 -20 juta/ bulan/ kegiatan, sementara di APBD dan APBN standarnya Rp 400 ribu /bulan/kegiatan.
–
•
Belum ada dasar hukum kebijakan mengenai besarnya honor yang diterima oleh petugas yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Belum adanya dasar hukum mengatur tentang jumlah honor tersebut
Usulan Keputusan Dewan –
Bapel agar segera melakukan koordinasi dengan instansi/departemen terkait dalam membuat dasar hukum pemberian honor bagi petugas pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi.
9
10
2. BIDANG POLHUKAM 2.1. Proses Re-Integrasi
1.7 Pelaksanaan 2005 & Perencanaan 2006 •
Isu dan Permasalahan – –
•
•
Belum terbangunnya koordinasi Bapel dengan Kementerian/Lembaga Belum ada klarifikasi dari Bapel kepada Pemda Kabupaten/Kota tentang perbedaan tersebut
•
– –
Bapel segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga dan pemda dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Diperlukan kepastian bahwa kegiatan dari daerah kab/kota yang tidak termasuk dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi TA 2005 untuk dilaksnakan pada TA 2006 Bappenas segera mempercepat pelaksanaan base line survey yang dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan BRR, terutama Badan Pengawas. 11
Status – Draft Inpres telah disiapkan dan saat ini telah berada di Setkab. – Saat ini sudah ada beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menjanjikan pemberian lahan kepada eks-GAM. – Belum ada kebijakan mengenai pemulangan pengungsi akibat konflik. – AMM telah melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Usulan Keputusan Dewan –
Isu dan Permasalahan – Belum adanya Inpres mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan re-integrasi eks-GAM. – Proses re-integrasi dan demobilisasi ± 3.000 anggota eks-GAM yang di hutan sudah mulai dilaksanakan. – Belum adanya program penanganan pengungsi korban konflik yang tersebar di luar wilayah Aceh. – Masih adanya kontak senjata dan pelanggaran lainnya pasca MoU.
Status – –
•
Bapel telah menyelesaikan pendanaan TA 2005 yang bersumber dari moratorium dan menyerahkan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga terkait, namun belum ditindaklanjuti. Adanya perbedaan jumlah yang sangat besar antara DIPA yang diserahkan oleh Bapel dengan rencana aksi yang diusulkan Pemda Kabupaten/Kota.
•
Usulan Keputusan Dewan – Wanrah meminta kepada Setkab untuk percepatan penerbitan Inpres Re-Integrasi eksGAM. – Perlu adanya koordinasi antar kementrian/lembaga dalam proses re-integrasi eks-GAM. – Memasukkan penanganan dan pemulangan kembali korban konflik eks-GAM ke dalam proses re-integrasi. 12
3
2.2. Keikutsertaan mantan GAM pada BRR • Isu dan Permasalahan Ref. MOU RI-GAM Helsinki 15 Agustus 2005 butir 1.3.9 tentang keikutsertaan mantan GAM pada komisi-komisi di BRR. – Apa implikasinya pada bunyi pasal-pasal pada Perpres No.34 dan Kepres No.63 Tahun 2005, serta peraturan perundang-undangan derivasinya ? – Pada kelembagaan apa saja dimungkinkan keikutsertaan tersebut ? (dalam struktur Wanrah/ Wanwas/ Bapel ?) atau diikut sertakan pada mitra kerja ? (komisi-komisi/ Kontraktor/ Konsultan/ Perg. Tinggi/ LSM?)
• Status – Belum diidentifikasi pasal-pasal mana yang mengalami perubahan, baik pada Perpres No.34 dan Kepres No.63 Tahun 2005 – Belum adanya pembahasan secara khusus untuk menetapkan rumusan yang paling tepat mengenai keterlibatan mantan GAM pada BRR
• Usulan Keputusan Dewan – Pasal-pasal terkait pada Perpres No.34 dan Kepres No.63 Tahun 2005 perlu diusulkan untuk direvisi – Diusulkan agar keikutsertaan mantan GAM dapat diterima di lembaga BRR 13 Aceh-Nias, secara proporsional dan profesional
2.3. Keberadaan Aceh Monitoring Mission • Isu dan Permasalahan – Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi dan batasan yang dilakukan oleh Aceh Monitoring Mission
• Status – Belum tersosialisasinya tugas, fungsi dan batasan personil Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam proses perdamaian di Aceh.
• Usulan Keputusan Dewan – Adanya koordinasi BRR dan AMM guna sinergitas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendukung proses perdamaian di Aceh 14
3. BIDANG PEREKONOMIAN 3.1. Pengembangan Ekonomi • Isu dan Permasalahan – Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran paska bencana dan konflik di NAD – Masih hancurnya sarana dan prasaran perekonomian (Pasar, TPI, Jalan) – Peran pemda dalam mengembangkan sektor riel dinilai masih lamban
• Status – Ada pembahasan perlu tidaknya membentuk Dewan Ekonomi Aceh (Seperti Dewan Ekonomi Nasional masa krisis Indonesia dulu). – Belum ada percepatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana perekonomian
• Usulan Keputusan Dewan – Perlu dikaji urgensi dan kelayakan pembentukan tim pemberdayaan ekonomi tersebut – Perlu dibuat langkah-langkah (Action Plan) pembangunan Perekonomian Aceh yang SMART (sustainable, measurable, attainable, reasonable, dan Time-boundness. 15
3.2. Bantuan bagi eks-GAM • Isu dan Permasalahan – Kejelasan akan pemberian bantuan atau bentuk lainnya dalam rangka MoU RI-GAM
• Status – Sudah disusun Rencana re-integrasi GAM termasuk pemberian bantuan oleh Kementrian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam proses re-integrasi eks-GAM
• Usulan Keputusan Dewan – Bantuan yang berbentuk uang (cash) dapat disalurkan melalui Perbankan dan atau lembaga resmi lainnya. – Bantuan yang berbentuk lahan pertanian, diorganisir oleh sebuah PMU (Project Management Unit). – Diperlukan beberapa modifikasi bantuan dalam bentuk inkind seperti kios, lapak usaha, toko, ternak, alat-alat penangkapan ikan, alat-alat mekanisasi pertanian 16
4
4. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
4.1. Kesehatan • Isu dan Permasalahan – Minimnya program bantuan keuangan mikro dari pemerintah dan donor bagi pemberdayaan UMKM – Terbatasnya akses masyarakat terhadap kredit UMKM • Status – Program – program pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum dirasakan langsung oleh masyarakat • Usulan Keputusan Dewan – Perlu dilaksanakan program pemberian modal tanpa bunga dan peningkatan kemudahan akses kredit UMKM – Perlu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem revolving fund pada UMKM 17
• Isu dan Permasalahan – Pembangunan dibidang kesehatan lebih di fokuskan kepada pembangunan infrastruktur. – Penanganan kebersihan dan sanitasi lingkungan paska bencana.
• Status – Pembangunan SDM bidang belum maksimal dilakukan. – Belum adanya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan kebersihan dan sanitasi lingkungan terutama bagi masyarakat di huntara.
• Usulan Keputusan Dewan – Bapel, Pemda dan Depkes mensinergikan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu kepada Blue Print. – Pemda diminta dapat meningkatkan pelayanan dalam penanganan kebersihan di huntara 18
4.2. Pendidikan • Isu dan Permasalahan – Pembangunan dibidang Pendidikan lebih difokuskan pada infrastruktur dibandingkan peningkatan SDM terutama para Guru – Masih sangat rendahnya honor/gaji yang diterima para Guru – Banyaknya jumlah guru dan pengajar yang hilang dalam bencana – Dibutuhkan evaluasi terhadap kurikulum dan silabus pendidikan di NAD dengan diberlakukannya Otsus dan daerah pasca bencana.
• Status – – – –
Belum ada program pelatihan dan pemantapan SDM Guru Belum ada kebijakan dalam peningkatan honor/gaji Guru Belum adanya percepatan proses pergantian Guru dan Pengajar yang hilang Kurikulum yang dilaksanakan masih mengacu kepada kurikulum nasional
• Usulan Keputusan Dewan – Diharapkan Pemda melakukan program-program pelatihan dan pemantapan SDM guru di NAD. – Perlu adanya kebijakan Pemda untuk meningkatkan honor/gaji Guru. – Pemda diharapkan segera melakukan rekruitmen Guru dan Pengajar untuk mengisi kekosongan. – Diperlukan perubahan dan penambahan materi kurikulum dan silabus pendidikan di NAD guna menunjang pelaksanaan Otsus dan proses rehabilitasi 19 dan rekonstruksi serta sistim peringatan dini terhadap bencana.
4.3. Agama, Sosial dan Budaya • Isu dan Permasalahan – – –
Terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, agama, dan sosial budaya dikalangan masyarakat yang berada di hunian sementara Adanya indikasi penyebarluasan agama dalam program bantuan dari kelompok NGO dengan mengabaikan nilai keacehan yang Islami Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum secara maksimal melibatkan partisipasi para ulama dan tokoh adat
• Status – – –
Belum adanya kebijakan yang tegas dari Pemerintah Daerah mengenai tata pergaulan yang kurang sesuai dengan nila-nilai agama dan norma adat di sebagian barak di NAD. Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) NAD telah memanggil 12 Lembaga Swadaya Masyarakat yang terindikasi melakukan penyebaran idiologi keagamaan dalam aktivitasnya Belum secara maksimal dalam pelibatan tokoh masyarakat
• Usulan Keputusan Dewan – – –
Bapel dan Pemda serta instansi terkait lainnya untuk segera melakukan koordinasi mengenai perkembagan tatahubungan sosial kemasyarakatan Melanjutkan kembali program ceramah dengan menerjunkan para da’i-da’i ke barakbarak pengungsi. Bapel bersama Pemda memaksimalkan peran-peran tokoh ulama dan tokoh adat dalam percepatan dan pendekatan kepada masyarakat. 20
5
5. Bidang Lainnya
4.4. Pengungsi •
5.1.Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias (1)
Isu dan Permasalahan –
Masih belum adanya kepastian waktu dan tempat pembangunan kembali perumahan Masyarakat mengeluhkan kualitas dari huntara/barak yang tidak layak huni Minimnya fasilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti jadup, sanitasi dan perumahan serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang telah kembali kerumah masing-masing
– –
•
Status –
–
•
Usulan Keputusan Dewan – – –
– – –
Bapel segera menentukan waktu dan tempat pembangunan kembali perumahan bagi masyarakat Bapel dan Pemda berkoordinasi dengan pihak penanggung jawab masa tanggap darurat terhadap buruknya kualitas huntara/barak Bapel bersama Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dalam pemenuhan 21 kebutuhan masyarakat di huntara dan mereka yang telah kembali ke desa masing-masing
Blue Print khusus untuk Nias Aktivitas “Tanggap Darurat” Nias masih perlu diperhatikan Bantuan Keamanan di Nias
• Status –
Perpu tentang Masalah Hukum, Perda RTRWP/RTRWK dan pendanaan pengadaan lahan menjadi penghambat Belum ada perhatian oleh Pemda terhadap huntara/barak yang tidak layak huni Belum terkoordinir antar instansi terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan dan fasilitas bagi masyarakat yang akan dan telah kembali kerumah masingmasing
–
• Isu dan Permasalahan
– –
Rencana Induk yang ditetapkan dalam PP 30/2005 belum meng-cover bencana Nias dengan baik Aktivitas yang bersifat tanggap darurat seperti penyediaan air minum dan bantuan lembaga international, agar tetap diteruskan Tingginya tingkat kerawanan keamanan yang ditimbulkan oleh premanisme dan menjelang pelaksanaan Pilkada
• Usulan Keputusan Dewan – – –
Bapel diminta menyusun rencana pembangunan Nias bersama-sama masyarakat secara partisipatif dengan tetap menjadikan rencan induk sebagai pedoman Bapel dan Pemerintah Daerah untuk dapat berkoordinasi guna kelangsungan aktivitas yang bersifat tanggap darurat dapat dipertahankan di Nias Bapel dan Pemerintah Daerah untuk dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan terutam kepolisian daerah menyangkut penambahan personil keamanan. 22
5.4. Pemekaran Provinsi ALA
5.2.Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias (2)
• Isu dan Permasalahan
• Isu dan Permasalahan – –
Peran lembaga masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias Sosialisasi dan Transparansi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
• Status – –
Masih minimnya peran lembaga masyarakat, termasuk gereja Masyarakat Nias umumny belum mengenal dan memahami kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.
• Usulan Keputusan Dewan – –
Bapel dan Pemerintah Daerah diminta melibatkan lembaga dan tokoh masyarakat. Bapel diminta meningkatkan upaya sosialisasi dan transparansi kegiatan RR di Nias sekaligus membentuk pusat informasi perkembangan RR Nias.
23
– Adanya keinginan dari Pemda 5 Kabupaten di NAD (Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Bener Meriah) untuk membentuk dan melakukan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA)
• Status – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/9/04), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) – Proses Pemekaran menunggu arahan dan rekomendasi dari Gubernur dan DPRD NAD (UU No. 32/2004)
• Usulan Keputusan Dewan – Wanrah merekomendasikan kepaada Menteri Dalam Negeri untuk menunda proses pemekaran Provinsi NAD dengan pertimbangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan re-integrasi eks GAM.
24
6
