KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
KAJIAN SINGKAT PASCA-BENCANA BANJIR BANDANG KOTA BIMA 2016
Oleh Tim Tanggap Bencana Bima Ditjen PPRPT
0
Daftar isi
Pendahuluan, 2
Analisis Penyebab dan Dampak Banjir, 4
Kajian Aspek Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang, 11
Kesimpulan, Rekomendasi dan Program Penanganan Pasca-bencana, 27
Kerusakan Kantor Pertanahan BPN Kota Bima, 32
Tim Tanggap Bencana Bima Ditjen PPRPT, 34
1
Pendahuluan
2
Pendahuluan
• Bencana banjir yang menimpa Kota Bima, Provinsi Nusatenggara Barat, terjadi dua kali, yakni pada hari Rabu, 21 Desember dan Jumat, 23 Desember 2016. Keduanya terjadi pada siang hingga sore hari. Banjir yang kedua terjadi lebih dahsyat dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan yang pertama. • Kerusakan akibat bencana banjir bandang mencakup k.l. 439 bangunan, meliputi: rumah, kantor, sekolah, Puskesmas, tempat usaha/toko/kios, jembatan dan dam, serta lahan pertanian seluas 2.247 Ha sawah. Total kerugian ditaksir mencapai ± Rp. 984,40 miliar. • Tim Tanggap Bencana Bima Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) dibentuk atas dasar instruksi Dirjen PPRPT pada tanggal 26 Desember 2016, dan berangkat ke lokasi pada tanggal 28 Desember hingga 30 Desember 2016.
3
Analisis Penyebab dan Dampak Bencana
4
Lokasi Kota Bima
5
Penyebab bencana banjir
Kawasan hulu
1.
Curah hujan yang sangat tinggi dan beralangsung cukup lama (k.l. 12 jam) dipicu oleh siklon tropis Yvette. Bencana banjir terjadi dua kali, yakni pada hari Rabu 21 Desember dan hari Jumat 23 Desember 2016.
2.
Kerusakan hutan di kawasan hulu (Kec. Asakota Kota Bima dan Kec. Wawo Kabupaten Bima) disebabkan karena: penebangan liar yang marak terjadi, penetapan status hutan menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm) tanpa arahan yang jelas dan pengawasan yang ketat, pembukaan jalan-jalan baru ke areal perbukitan yang mempercepat penebangan hutan dan tumbuhnya permukiman, dan
Kabupaten Bima
batas teritori antara Kota Bima dan Kabupaten Bima yang tidak jelas/pasti menyebabkan ketidakjelasan kewenangan pengawasan di area perbatasan antara kedua daerah tsb.
Sungai Kota Bima Padodo
Kawasan hilir
3.
Penyempitan dan pendangkalan sungai di Kota Bima, karena: bangunan melampaui ketentuan garis sempadan sungai, banyaknya pola sungai berbelok tajam (meander) di kawasan perkotaan, perilaku atau kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai.
4.
Sistem saluran drainase belum terbangun dengan baik, dimana belum ada konektifitas antar saluran dari hulu ke hilir serta dimensi saluran drainase yang sebagian besar tidak memadai (terlalu kecil).
5.
Kondisi laut pasang tinggi saat terjadinya banjir pada siang hingga sore hari pada tangal 21 dan 23 Desember 2016. 6
Kota Bima
Teluk Bima
Kondisi kawasan hulu/perbukitan
7
Kondisi kawasan hilir/perkotaan
8
Kondisi saat banjir
9
Kerusakan dan kondisi dampak banjir
10
Kajian Aspek Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang
11
Analisis kesesuian pemanfaatan ruang A.
B.
Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima:
Di kawasan hulu merupakan hutan lindung, ruang terbuka hijau, hutan kemasyarakatan, perkebunan, dan areal penggunaan lain. Secara umum pemanfaatan ruang di kawasan hulu sudah sesuai dengan RTRW Kota Bima.
DI kawasan hilir ketentuan garis sempadan sungai, antara lain: minimal 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggul dan minimal 10 (sepuluh) meter untuk sungai tak bertanggul dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter.
Berdasarkan pengamatan lapang: Di beberapa lokasi di kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air, ternyata berupa perkebunan tanaman hortikultura yang tidak dapat menahan air dan erosi, yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang. Di kawasan hulu, masyarakat yang mengelola Hutan Kemasyarakatan lebih dominan mengembangkan tanaman semusim, seperti kacang tanah, padi, dan jagung. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan terhadap jenis tanaman yang diperbolehkan untuk dikembangkan di kawasan hulu tersebut. Di kawasan hilir, ditemukan banyak sekali kawasan sempadan sungai yang telah diokupasi oleh masyarakat menjadi kawasan permukiman. 12
Peta pola ruang berdasarkan RTRW Kota Bima
13
Kota Bima: Peta perkiraan area banjir
14
Kota Bima: Peta perkiraan area terdampak dan luapan air sungai
15
Kecamatan Asakota: Tiga kawasan utama terkait bencana banjir
Hutan Kemasyarakatan
1 2 3
Permukiman
16
Contoh Instrumen Pengendalian untuk Hutan Kemasyarakatan 1
INSTRUMEN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN PERATURAN ZONASI
PERUNTUKAN
HUTAN KEMASYARAKATAN
DIPERBOLEHKAN (I)
TERBATAS (T)
BERSYARAT (B)
Penanaman Penanaman Penanaman tanaman tanaman produksi tanaman yang produksi yang pada kemiringan berproduksi berfungsi > 40% secara ekonomi, sosial, kesinambungan Penanaman dan lingkungan dengan tanaman dengan (Berfungsi memperhatikan metode ekonomi artinya kualitas tumpangsari meningkatkan lingkungan antara tanaman pendapatan melalui berkayu keras masyarakat, pencegahan ditumpangsari seperti: mangga, kerusakan dengan tanaman durian, jambu tanah, pangan atau mete, dan pencegahan holtikultura srikaya. erosi tanah dan musiman Berfungsi sosial penurunan artinya kesuburan masyarakat tanah, mudah dalam mempertahanbercocok tanam kan bentang dan alam serta memasarkanmenjaga nya. Berfungsi tangkapan dan lingkungan ketersediaan air artinya mampu menahan erosi dan meresap air) Hutan tanaman hasil rehabilitasi
Hutan desa restorasi ekosistem Imbal jasa lingkungan
TIDAK DIPERBOLEHKAN (X)
PERIZINAN
INSENTIF DAN DISINSENTIF
SANKSI
KETERANGAN
Penanaman Pemberian izin Pemberian insentif Sanksi diberikan Berada di tanaman pangan pemanfaatan bagi kelompok pada semua kegiatan kawasan hulu dan hortikultura ruang harus masyarakat maupun yang tidak sesuai sungai musiman sesuai dengan perorangan yang dengan rencana tata Penanganan peruntukan pada mendukung ruang kerusakan hulu Kegiatan rencana tata pelestarian dan dapat dilakukan pembakaran Sanksi sektoral ruang peningkatan fungsi untuk jangka lahan dan bidang kehutanan kawasan resapan air pendek dan penebangan Pemberian izin sesuai ketentuan dan hulu jangka panjang, pohon secara secara ketat bagi peraturan jangka pendek massif kegiatan Pemberian insentif perundangan sektor misalnya penanaman bagi kelompok kehutanan diberikan pembangunan Kegiatan yang tanaman pangan masyarakat maupun pada semua kegiatan bendung/DAM merusak dan holtikultura perorangan yang yang dilarang pada untuk lingkungan, yang melakukan kawasan peruntukan mengurangi laju menimbulkan ditumpangsari pencegahan kerusakan ini dan volume erosi, dengan tanaman lingkungan hulu dan banjir bandang, mengurangi berkayu keras resapan air jangka panjang kesuburan dengan cara tanah, merusak Disinsentif diberikan penyadaran bentang alam, pada masyarakat yang masyarakat merusak area melakukan terhadap resapan air Penanaman tanaman pelestarian produksi pada dilarang untuk ekosistem hulu kemiringan > 40% mendirikan dan rehabilitasi, bangunan Disinsentif diberikan reboisasi dan permanen untuk pada masyarakat yang restorasi hunian dan melakukan resapan air di tempat usaha Penanaman tanaman hulu produksi tanaman pangan atau holtikultura musiman yang ditumpangsari dengan tanaman berkayu keras
17
Contoh Instrumen Pengendalian untuk Sempadan Sungai 2
INSTRUMEN PENGENDALIAN UNTUK SEMPADAN SUNGAI PERATURAN ZONASI
PERUNTUKAN
1. SUNGAI BERTANGGUL minimal 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
DIPERBOLEHKAN (I)
Hutan Kota Taman Kota Jalan Inspeksi Rumah Pompa Air (mendu-kung penanggu-langan banjir)
2. SUNGAI TAK BERTANGGUL Pipa drainase dengan kedalaman Bangunan tidak lebih penahan erosi dari 3 meter tebing sungai dan minimal 10 bronjong meter 3. SUNGAI DENGAN KEDALAMAN 3 – 20 meter adalah kurang lebih 15 meter
TERBATAS (T)
Fasilitas penelitan dan pendidikan Budidaya perikanan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha pada zona meander sungai
TIDAK DIPERBOLEHKAN (X)
BERSYARAT (B)
dilarang untuk kegiatanmembuang kegiatan sampah dan budidaya limbah padat pertanian dan dan/atau cair kegiatan budidaya lainnya dilarang untuk dengan syarat mendirikan tidak bangunan mengganggu permanen untuk fungsi hunian dan perlindungan tempat usaha aliran sungai dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu dan mepersempit aliran sungai
PERIZINAN
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pemberian izin Pemberian insentif pemanfaatan ruang bagi kelompok harus sesuai dengan masyarakat yang peruntukan pada mendukung rencana tata ruang pelestarian dan kebersihan Pemberian izin lingkungan secara ketat bagi sempadan dan fungsi kegiatan yang aliran sungai berhimpitan dengan sempadan sungai Pemberian agar tidak disinsentif bagi berpotensi kegiatan- kegiatan melanggar bersyarat di sempadan sungai Sempadan Sungai
SANKSI
KETERANGANKE
Sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan/penghe ntian pelayanan umum, pembongkaran dan relokasi diberikan bagi semua kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Berada di kawasan tengah dan hilir sungai
Sanksi pidana diberikan pada pejabat yang memberikan izin
Pelanggaran sempada sungai berdampak pada menyempitnya aliran dan membesarnya volume serta kecepatan banjir, sehingga memperluas area terdampak dan meningkatkan potensi kerugian
4. SUNGAI DENGAN KEDALAMAN maksimal lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 meter
18
Contoh Instrumen Pengendalian untuk Kawasan Permukiman 3
INSTRUMEN PENGENDALIAN UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN PERATURAN ZONASI
PERUNTUKAN
DIPERBOLEHKAN (I)
TERBATAS (T)
KAWASAN PERMUKIMAN
menyediakan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang
Membatasi pola perumahan linier
Membangun sumur resapan Rumah panggung pada kawasan rawan bencana banjir bandang Bangunan tahan gempa
Membatasi kepadatan unit rumah yang mengikuti alur sungai
BERSYARAT (B)
TIDAK DIPERBOLEHKAN (x)
Penetapan GSB Melanggar minimal 3 intensitas dan meter sempadan bangunan Permukiman kepadatan Melanggar tinggi dan fungsi sedang harus peruntukan segera bangunan dipersyaratkan untuk menyediakan kawasan tidak terbangun guna resapan air Drainase yang baik
PERIZINAN
Pemberian izin pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukan pada rencana tata ruang
Pembatasan izin dan seleksi izin terhadap pembangunan hunian baru di kawasan rawan bencana banjir bandang tipe parah
INSENTIF DAN DISINSENTIF
SANKSI
KETERANGAN
Pemberian insentif Sanksi administratif Karakteristik permukiman bagi kelompok berupa peringatan, di kecamatan Rasanae masyarakat yang pembatasan/penghen Barat sebagian besar mendukung dan tian pelayanan kepadatan sedang sampai memprakarsai umum, tinggi perwujudan RTH, pembongkaran dan Permasalahan banjir kawasan resapan air, relokasi diberikan diperparah dengan alur biopori, dan kawasan bagi semua kegiatan sungai yang banyak non terbangun pada yang tidak sesuai maender sekaligus banyak skala RW dan Desa dengan rencana tata aglomerasi permukiman di ruang Disinsentif diberikan sekitarnya pada permukiman Sanksi pidana Penanganan kerusakan yang sering diberikan pada hilir dapat dilakukan untuk terdampak banjir pejabat yang jangka pendek dan jangka bandang dan memberikan izin tidak panjang, jangka pendek kategori parah (> 2 sesuai dengan misalnya pembangunan meter) rencana tata ruang kolam retensi di dekat pantai atau muara sungai untuk mengurangi laju dan volume banjir bandang, jangka panjang dengan cara penyadaran masyarakat terhadap kawasan rawan bencana banjir bandang
19
Pusat Kecamatan Asakota: Perkiraan area terdampak banjir
20
Pusat Kecamatan Asakota: peta pola ruang dan area terdampak banjir
21
Kecamatan Rasanae Barat: Perkiraan area terdampak banjir
22
Kecamatan Rasanae Barat: Peta pola ruang dan area terdampak
23
Kecamatan Mpunda: Perkiraan area terdampak banjir
24
Kecamatan Mpunda: Peta pola ruang dan area terdampak
25
Analisis luasan kawasan yang perlu penanganan pasca-banjir (dalam ha) KECAMATAN RASANAE BARAT RENCANA POLA RUANG Cagar Budaya Fasilitas Kesehatan Fasilitas Olah Raga Industri dan Pergudangan Pelabuhan Pemukiman Pendidikan Perdagangan dan Jasa Perkebunan Rencana Penggunaan Lainnya Sempadan Pantai Sempadan Sungai Tambak TPI
KECAMATAN ASAKOTA LUAS (ha) 1.85 0.47 9.71 1.44 4.93 116.40 9.07 79.84 2.89 6.71 14.03 70.42 30.20 3.96
KECAMATAN RABA RENCANA POLA RUANG Fasilitas Olah Raga Pelayanan Umum Pemukiman Pendidikan Perdagangan dan Jasa Perkebunan Rencana Penggunaan Lainnya Sawah Sempadan Sungai
RENCANA POLA RUANG
KECAMATAN MPUNDA LUAS (ha)
Fasilitas Kesehatan Industri dan Pergudangan Pemukiman Pendidikan Perdagangan dan Jasa Perkantoran Perkebunan Rencana Penggunaan Lainnya Sawah Sempadan Pantai Sempadan Sungai Terminal
0.28 18.78 204.89 3.47 1.39 6.35 78.87 68.20 29.66 2.17 126.61 0.18
RENCANA POLA RUANG Cagar Budaya Fasilitas Kesehatan Fasilitas Olah Raga Kawasan Pertanahan Keamanan Pelayanan Umum Pemukiman Pendidikan Perdagangan dan Jasa Perkantoran Perkebunan Peternakan Rencana Penggunaan Lainnya Sawah Sempadan Sungai
LUAS (ha) 10.21 1.19 13.97 2.71 0.77 354.39 21.43 7.61 30.60 25.90 3.70 17.29 6.86 220.07
KECAMATAN RASANAE TIMUR LUAS (ha) 1.09 1.04 248.91 4.66 7.21 22.53 4.72 119.49 216.22
RENCANA POLA RUANG Pemukiman Pendidikan Perkebunan Rencana Penggunaan Lainnya RTH Sawah Sempadan Sungai
LUAS (ha) 12.80 0.35 6.24 1.66 0.20 41.38 50.90
26
Kesimpulan, Rekomendasi dan Program Penanganan Pasca-bencana
27
Kesimpulan A. KAWASAN HULU 1. Penyebab utama bencana banjir di Kota Bima adalah tidak berfungsinya kawasan hulu sebagai kawasan resapan air yang sebagian besar berada di Kabupaten Bima.
2. Dengan adanya penetapan sebagai Hutan Kemasyarakatan, kawasan hulu lebih banyak ditanami dengan tanaman semusim berupa kacang tanah yang mudah tergerus oleh curah hujan yang tinggi. 3. Pengembangan tanaman di kawasan hulu perlu diatur, mengingat kelerangan tinggi (lebih besar dari 70°) dan belum tersosialisasikannya pemanfaatan ruang di kawasan dengan kelerangan yang tinggi. B. KAWASAN HILIR 1. Belum tersosialisasikannya pemanfaatan ruang dan penegakan hukum di kawasan sempadan sungai, sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan sungai akibat pembangunan permukiman oleh masyarakat hingga bantaran sungai. 2. Sistem drainase kota belum terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir, serta dimensi drainase yang tidak memadai, sehinga menyebabkan pendangkalan sungai karena endapan lumpur akibat erosi dan sampah domestik. 3. Perilaku dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. 28
Rekomendasi 1. Perlu penataan kawasan hulu berupa kawasan hutan, berupa hutan yang berfungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai kawasan resapan air. Berfungsi ekonomi artinya meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti: mangga, durian, jambu mete, dan srikaya. Berfungsi sosial artinya masyarakat mudah dalam bercocok tanam dan memasarkannya. Berfungsi lingkungan artinya mampu menahan erosi dan meresap air. 2. Perlu penataan kawasan sempadan sungai sebagai fungsi perlindungan setempat, dengan melakukan normalisasi dan revitalisasi sungai secara menyeluruh untuk menjaga kelestarian kawasan sempadan sungai. Untuk itu perlu dilakukan relokasi masyarakat di kawasan sempadan sungai. 3. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta kebencanaan, dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang. 4. Perlu menata kembali sistem drainase kota yang terpadu dan menyeluruh dari hulu ke hilir. 5. Perlu segera melakukan Peninjauan Kembali RTRW Kota Bima dan RTRW Kabupaten Bima yang berbasis pada mitigasi bencana. 29
Inventarisasi program/kegiatan yang mendukung penanganan pasca-bencana 1.
Penetapan delineasi kawasan bencana (dokumen). Kerjasama antara Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dengan NGO Oxfam International. Dilaksanakan tahun 2017.
2.
Rencana penanganan banjir (dokumen). Dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NTI). ABPN 2017 Kementerian PUPR. Mencakup Kota Bima dan Kabupaten Bima.
3.
Action Plan Penataan Drainase (dokumen). Dalam pembahasan dengan Kedutaan Belanda dengan fasilitasi oleh Kementerian PUPR.
4.
Normalisasi Sungai Padolo. APBD 2017 Kota Bima untuk pembebasan lahan 1,1 ha. APBN 2017 BWS NTI untuk pembangunan talut Rp 10 M, dan pembangunan jetty Rp 13 M.
5.
Pembangunan dam/bendung di 13 titik. Dana APBN 2017 Kementerian PUPR sebesar Rp 12 M.
6.
Penanganan kawasan kumuh. Dana ADB melalui Kementerian PUPR. Selama 4 tahun sejak tahun 2014. Mencakup 17 kelurahan kumuh.
7.
Perluasan program penataan permukiman. Masih dalam pembicaraan. Dana APBN dan ADB sekitar Rp 19 M. Mencakup air minum, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau dan perumahan.
8.
Pembangunan sektor persampahan. Anggaran APBD 2017 Provinsi NTB. Pembangunan TPA/ sanitary landfill Rp 17 M, dan sosialisasi (revolusi mental) perilaku sehat dan bersih membuang sampah.
9.
Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kota Bima. Anggaran APBD 2017 Kota Bima.
*Informasi diperoleh dari narasumber di daerah, masih perlu diklarifikasi pada instansi/sektor terkait. 30
Kontribusi Bidang Pengendalian & Penertiban Pemanfaatan Ruang Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada T.A. 2017 pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang: 1.
Bantuan Teknis Penyusunan Peraturan Zonasi
2.
Pemberian masukan dalam Peninjauan Kembali RTRW Kota Bima dan Kabupaten Bima. Bekerja sama dengan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
3.
Sosialisasi mitigasi bencana dan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.
Upaya penegakan hukum dengan pemasangan plang himbauan dan plang peringatan.
5.
Audit tata ruang secara menyeluruh di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
31
Kerusakan Kantor Pertanahan Kota Bima
32
Kerusakan: bangunan, sarana-prasarana dan dokumen
33
Tim Tanggap Bencana Bima Ditjen PPRPT
34
Kemitraan dan kerjasama dalam proses kajian bencana
35
Pengoperasian UAV (unmanned aerial vehicle) atau drone
36
Daftar susunan personil Tim Tanggap Bencana Bima Pengarah: • Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Erna M. Mochtar • Sekretaris Direktorat Jenderal PPRPT, Firman M. Hutapea Koordinator Tim: • Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa • Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Suryaman Kardiat Tim Lapangan: • Yunianto Rahadi Utomo • Try Haristyo • Arif Wahyudi • Renato Armando Tim Homebase: • Ludfie Hamdri • Badar Jamaludin
Nara Sumber: • Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman PU Kota Bima • Kepala Bidang Tata rUang dan Permukiman PU Kab. Bima • Kepala Bidang Fisik & Prasarana Bappeda Kota Bima • Kepala Bidang Fisik & Prasarana bappeda Kab. Bima • Kepala Bidang KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Bima • Staf SKPD terkait di Pemko Bima dan Pemkab Bima
Dibantu oleh • Kepala Kantah BPN Kabupaten Bima, Said Asa • Plt. Kepala Kantah Kota Bima, Iksan
37
Terima kasih
38
