PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM PRO-RAKYAT

PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM PRO-RAKYAT BAMBANG WIDIANTO

DEPUTI BIDANG KESRA – KANTOR WAKIL PRESIDEN RI

APRIL, 2010

KLASTER 1: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERSASARAN KELUARGA/RUMAH TANGGA 1. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 2. BANTUAN KESEHATAN UNTUK KELUARGA MISKIN (JAMKESMAS) 3. BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK KELUARGA MISKIN 4. BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

3

PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH BANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH Adalah Program Perlindungan Sosial melalui pemberian Uang Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dimana Sebagai Imbalannya RTSM Tadi Diwajibkan Untuk Memeriksakan Anggota Keluarganya Ke PUSKESMAS Dan/atau Menyekolahkan Anaknya Dengan Tingkat Kehadiran Sesuai Ketentuan.

Manfaat BTB 1. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. 2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) - Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). 3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. 4. Mengurangi pekerja anak. 5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender).

KEWAJIBAN BAGI PENERIMA PKH

1. Penerima PKH diwajibkan: a. Ibu hamil: • Pemeriksaan kehamilan (min.4 kali) dan mendapatkan suplemen Fe. • Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis • Kunjungan setelah melahirkan (min.2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu menyusui b. Anak usia 0-6 tahun: • Usia 0–11 bulan melakukan imunisasi komplet (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan • Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), • Usia 12–59 bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan • Pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun) c. Anak Usia 7-15 tahun:  Mendaftarkan anak usia 6-15 tahun di SD dan/atau SMP dengan kehadiran min. 85% hari sekolah dalam sebulan selama thn ajaran berlangsung.  RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan dikdas dapat menerima bantuan apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM. 3. Tidak ada persyaratan untuk penggunaan uang.

SKENARIO BESARAN BANTUAN Skenario Bantuan

Bantuan per RTM per tahun (Rp)

Bantuan tetap

200.000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak Usia Balita b. Ibu Hamil/Menyusui c. Anak Usia SD/MI d. Anak Usia SMP/MTs

800.000 800.000 400.000 800.000

Rata-rata bantuan per RTSM

1.390.000

Bantuan minimum per RTSM

600.000

Bantuan maksimum per RTSM

2.200.000

Catatan: - Bantuan Per RTSM dibatasi maksimum Rp.2.200.000 dan jumlah anak 3. - Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. - Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. - Besar bantuan rata-rata adalah 16% dari batas pendapatan RTSM per tahun. - Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% dari batas pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

LOKASI PKH SAMPAI TAHUN 2009 (726 .376 RTSM, Anggaran Rp. 1,1 T) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROVINSI SUMATERA BARAT (1 Kab ) DKI. JAKARTA (1 Kota ) JAWA BARAT JAWA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA DI. YOGYAKARTA BANTEN NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN JUMLAH

RTSM 8.005 7.005 199.42 280.114 69.287 25.439 9.174 13.276 42.311 18.425 27.215 11.973 14.732 726.376

8

TAMBAHAN LOKASI PKH TAHUN 2010 NO

PROVINSI

RTSM

1

BALI (2 Kab)

5,000

2

SULAWESI SELATAN (3 kab)

36,000

3

SULAWESI TENGAH (2 kab)

8,000

4

KALIMANTAN TENGAH (2 Kab)

5,000

5

KEPULAUAN RIAU (2 kab)

6,000

6

BENGKULU (2 Kab)

8,000

7

KALIMANTAN BARAT (2 Kab)

7,000

8

PROVINSI PESERTA PKH 2009 (3 kab) TOTAL

15,000 90,000

 Keseluruhan RTSM adalah 816.000, Anggaran Rp. 1,3 T 9

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

PERMASALAHAN UTAMA: 1. Proses verifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan. 2. Pembayaran kepada RTSM tidak tepat waktu 3. Kurangnya koordinasi antar instansi pendukung: Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4. Ketepatan penentuan RTSM (Sudah ditindaklanjuti melalui Inpres No. 1 Tahun 2010). 10

Tahapan Verifikasi PKH 1. Kementerian Sosial bertanggung jawab terhadap pengadaan formulir verifikasi.  Subtansi oleh Tim PKH Pusat  Pencetakan oleh PT Pos 2. PT Pos bertanggung jawab mendistribusikan formulir verifikasi ke unit pelayanan.  Kesehatan: Puskemas  Pendidikan: Sekolah 3. Proses verifikasi  Tingkat kehadiran di sekolah: Unit Sekolah  Tingkat kehadiran di Puskesmas: Unit Puskesmas 4. PT Pos bertanggung jawab mengambil (pick up) formulir yang telah diisi. 11

1. PROSES VERIFIKASI BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN

1. Sekolah merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara kontinu. 2. Puskesmas merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara kontinu. 3. Kementerian Sosial terlambat dalam melakukan pelatihan verifikasi bagi unit pelayanan. 4. Koordinator wilayah tidak menetap di lokasi. 5. Setelah program berjalan, jumlah pendamping yang dibutuhkan melebihi jumlah pendamping yang direncanakan. 6. Dukungan prasarana dan sarana oleh Pemerintah Daerah tidak memadai. 7. Perlu dilakukan sosialisasi tambahan kepada pelaku PKH. 12

HASIL VERIFIKASI TAHAP I TAHUN 2010 100.00 90.00 80.00

PRESENTASE

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 GORONTALO

SULUT

KALSEL

PRESENTASE SD

NTT

NTB

BANTEN

PRESENTASE BALITA

JATIM

DIY

JABAR

DKI Jakarta

SUMBAR

SUMUT

NAD

PRESENTASE BUMIL

PRESENTASE SMP 13

PERSENTASE PESERTA PKH YANG MELAKUKAN DAN TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI 1,000

100%

,900

90%

,800

80%

,700 ,600 RIBU

70%

67% 59%

63%

64%

60%

,500

50%

,400

40%

,300

30%

,200

20%

,100

10%

Verifikasi Tidak Verifikasi % Tidak Verifikasi/ Total

BUMIL

BALITA

SD

SMP

7,346

186,490

254,166

91,110

14,810

272,386

441,891

159,171

67%

59%

63%

64%

0%

14

2. PEMBAYARAN KEPADA RTSM TIDAK TEPAT WAKTU

• Pembayaran belum dilaksanakan karena keterlambatan menerima hasil verifikasi. Pembayaran dilaksanakan 4 kali (Maret, Juni, September, dan Desember). Menurut kontrak seharusnya PT Pos yang bertugas mengambil formulir verifikasi. Permasalahan pencairan anggaran.

• PT Pos kesulitan menjangkau daerah-daerah terpencil. 15

3. KURANGNYA KOORDINASI ANTAR INSTANSI PENDUKUNG

Tidak semua anggota rumah tangga peserta PKH memperoleh pelayanan kesehatan untuk orang miskin (Jamkesmas). • Tidak semua anggota rumah tangga peserta PKH dapat diterima di sekolah.  Tidak memenuhi passing grade  Sudah lama meninggalkan sekolah  Anak Jalanan  Pekerja anak. • Koordinasi antar kementerian serta antar Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaan PKH secara keseluruhan. •

16

PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009 Mengurus Rumah Tangga 3%

Lainnya 4% Bekerja 10%

Pengangguran 3%

Sekolah 80%

17

PEKERJA ANAK PADA MASING-MASING SEKTOR EKONOMI 7000,000 6000,000 5000,000 4000,000 3000,000 2000,000 1000,000 5 - 12

13-14

15-17 PEREMPUAN

15 - 17 LAKI-LAKI

Lainnya (Kode 2, 4, 5, 7 dan 8)

16,183

328,118

273,181

320,171

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (kode 9)

28,995

210,491

168,323

218,851

Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Restauran dan Hotel (kode 6)

123,397

1139,126

532,564

770,032

Industri Pengolahan (kode 3)

72,150

520,036

298,015

421,491

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan(Kode 1)

433,575

3999,321

1484,557

2318,202 18

BANTUAN KESEHATAN (JAMKESMAS) 19

PERSENTASE PENERIMA JAMKESMAS DARI KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN DAN HAMPIR MISKIN 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

KOTA

DESA

KOTA + DESA

Q1

42.82

44.96

44.42

Q2

32.30

37.50

35.89

Sumber: SUSENAS ,2009. 20

PROPORSI PENERIMA JAMKESMAS PADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN 80.00

70.00

70.00

60.00

60.00

50.00

50.00

40.00

40.00

30.00

30.00

20.00

20.00

10.00

10.00

0.00

0.00 NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BANBEL KEPRI DKI Jakarta JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

80.00

Persentase Penerima Jamkesmas Kelompok Miskin (Quintil 1)

Nasional


PROPORSI PENERIMA JAMKESMAS PADA KELOMPOK HAMPIR MISKIN 80.00

70.00

70.00

60.00

60.00

50.00

50.00

40.00

40.00

30.00

30.00

20.00

20.00

10.00

10.00

0.00

0.00 NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BANBEL KEPRI DKI Jakarta JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

80.00

Persentase Penerima Jamkesmas Kelompok Hampir Miskin (Quintil 2)

Nasional


BANTUAN PENDIDIKAN

23

PERSENTASE SISWA SD YANG MENGULANG PADA LIMA PROVINSI TERTINGGI DAN TERENDAH (2007/2008) % 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Jawa Barat Sumatera Lampung Utara

DKI Jakarta

Banten

Nusa Kalimantan Bengkulu Sumatera Tenggara Barat Barat Timur

Bangka Belitung

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan - Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional. 24

PERSENTASE SISWA SD YANG PUTUS SEKOLAH PADA LIMA PROVINSI TERTINGGI DAN TERENDAH (2007/2008) % 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat Sumatera Utara

Maluku

Kalimantan Kalimantan Barat Timur

Papua

Nusa Tenggara Timur

Papua Barat


PERSENTASE SISWA SD YANG MELANJUTKAN KE SMP PADA LIMA PROVINSI TERTINGGI DAN TERENDAH (2007/2008) % 120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0 Lampung Jawa Barat Banten Kalimantan Tengah

Riau

Bengkulu Sulawesi Utara

Kep Riau

Bali

Papua


PERSENTASE SISWA SD YANG PUTUS SEKOLAH (2007/2008) %

%

4.0

4.0

Putus Sekolah Rata-rata Nasional

3.5

3.5

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0 Kep Riau

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Aceh

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Banten

Jawa Barat

DKI Jakarta


PERSENTASE SISWA SD YANG PUTUS SEKOLAH (2007/2008) %

%

4.0

4.0


3.5

3.5

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0 Gorontalo

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Lampung

Bengkulu

Bangka Belitung

Sumatera Selatan

Jambi


PERSENTASE SISWA SD YANG PUTUS SEKOLAH (2007/2008) % 4.0 3.5 3.0

% 4.0


3.5 3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0 Papua Barat

Papua

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah


PERSENTASE SISWA SD YANG MENGULANG/TIDAK NAIK KELAS (2007/2008) %

%

8.0

8.0 Mengulang/Tidak Naik Kelas Rata-rata Nasional

7.0 6.0

7.0 6.0

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.0 Kep Riau

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Aceh

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Banten

Jawa Barat

DKI Jakarta



%

8.0

8.0 Mengulang/Tidak Naik Kelas Rata-rata Nasional

7.0 6.0

7.0 6.0

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.0 Gorontalo

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Lampung

Bengkulu

Bangka Belitung

Sumatera Selatan

Jambi



%

8.0

Mengulang/Tidak Naik Kelas Rata-rata Nasional

7.0 6.0

8.0 7.0 6.0

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.0 Papua Barat

Papua

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah


PERSENTASE SISWA SD YANG MELANJUTKAN KE SMP (2007/2008) %

%

120.0

120.0

Melanjutkan ke SMP

110.0

110.0

Rata-rata Nasional

100.0

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

70.0

60.0

60.0

50.0

50.0 Kep Riau

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Aceh

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Banten

Jawa Barat

DKI Jakarta


PERSENTASE SISWA SD YANG MELANJUTKAN KE SMP (2007/2008) %

%

120.0

120.0

Melanjutkan ke SMP

110.0

110.0

Rata-rata Nasional

100.0

100.0

90.0

90.0

80.0

80.0

70.0

70.0

60.0

60.0

50.0

50.0 Gorontalo

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Lampung

Bengkulu

Bangka Belitung

Sumatera Selatan

Jambi


BERAS MISKIN (RASKIN)

35

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN • Biaya distribusi Raskin di daerah tidak seragam Beberapa pemerintah kabupaten/kota belum menyediakan distribusi • Kualitas Beras Raskin tidak sepenuhnya memenuhi standar konsumsi.

36

PERSENTASE RUMAH TANGGA KELOMPOK MISKIN DAN HAMPIR MISKIN YANG MEMBELI RASKIN DALAM 3 BULAN TERAKHIR 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

KOTA

DESA

KOTA + DESA

Q1

74.96

80.59

79.18

Q2

64.66

74.93

71.75


PROPORSI RUMAH TANGGA KELOMPOK MISKIN YANG MEMBELI RASKIN PADA 3 BULAN TERAKHIR 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BANBEL KEPRI DKI Jakarta JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

0.00

Persentase Rumah Tangga Miskin (Quintil 1)

Nasional


PROPORSI RUMAH TANGGA KELOMPOK HAMPIR MISKIN YANG MEMBELI RASKIN PADA 3 BULAN TERAKHIR 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 PAPUA PAPUA BARAT MALUKU UTARA MALUKU SULBAR GORONTALO SULTRA SULSEL SULTENG SULUT KALTIM KALSEL KALTENG KALBAR NTT NTB BALI BANTEN JATIM DIY JATENG JABAR DKI Jakarta KEPRI BANBEL LAMPUNG BENGKULU SUMSEL JAMBI RIAU SUMBAR SUMUT NAD

Persentase Rumah Tangga Kelompok Hampir Miskin (Quintil 2)

Nasional


KLUSTER 2: PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERSASARAN KOMUNITAS 1. PNPM MANDIRI

Pendekatan Community-Driven

Development (CDD)

• Definisi – Konunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumber daya yang digunakan – Masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan keputusan – Pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi secara saling hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial

• Dukungan yang diperlukan – Institusi pendukung/fasilitator yang demand-responsive – Terdapat akses informasi – Terjadi penciptaan lingkungan/kondisi yang memadai untuk pengembangan aset

Proses pengambilan keputusan masyarakat Siapa yg miskin? Apa masalahnya? Apa potensinya?

Siapa yg akan melaksanakan?

PS

+ 8 – 10 bulan

+ 6 – 10 bulan

Apa itu kemiskinan? + 5 – 6 bulan

PJM Pronangkis

Bagaimana melaksanakannya? + 10 – 12 bulan

RK

Apa kita akan memanfaatkan proyek? + 4 bulan

Siapa yg akan Menerima manfaat? > 8 bulan

DAMPAK SOSIO-EKONOMI PNPM • Menaikkan belanja rumah tangga: Belanja rumah tangga di wilayah perdesaan penerima PNPM mengalami kenaikan hingga 11 % dibandingkan dengan belanja rumah tangga di wilayah perdesaan bukan penerima PNPM. • Menurunkan tingkat pengangguran: Studi independen menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah perdesaan penerima PNPM menurun hingga 1,5 % • Menurunkan tingkat kemiskinan:  Rumah tangga di wilayah perdesaan penerima PNPM 9,2% lebih tinggi keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan wilayah perdesaan bukan penerima PNPM. 43

DAMPAK SOSIO-EKONOMI PNPM • Tingkat pengembalian investasi:  Berdasarkan studi di wilayah perdesaan penerima PNPM economic internal rate of return (EIRR) dari total kegiatan rata-rata 60%.

• Penghematan biaya:  Berdasarkan studi di wilayah perdesaan penerima PNPM, prasarana yang dibangun melalui metoda PNPM Perdesaan rata-rata 56 % lebih murah.

44

EVALUASI PELAKSANAAN PNPM • Rencana pembangunan yang disusun berdasarkan prinsip PNPM belum terintegrasi dengan rencana pembangunan desa yang formal. • Kontribusi pemerintah daerah untuk pembiayaan PNPM masih dapat ditingkatkan. • Membuka akses pembiayaan untuk usulan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat. 45

KOMPOSISI PEMBIAYAAN PNPM MANDIRI 2010

PEMBIAYAAN APBD 22.23%

PEMBIAYAAN APBN 77.77%

38.31%

36.19%

34.25%

33.32%

DKI JAKARTA

MALUKU

KALTENG

17.11%

RIAU

KALTIM

17.06%

NTB

39.51%

15.75%

SUMSEL

20%

IRJABAR

15.22%

LAMPUNG

0% 14.10%

10%

JAMBI

PROPORSI APBD: TETINGGI DAN TERENDAH

50% Terendah Tertinggi

40%

30%

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: SUMATERA 1 ,700.00

Sumber APBD

,655.10

Sumber APBN

,600.00

,400.00

,457.43

,500.00

NAD

SUMUT

,230.09

SUMBAR

,47.49

-

,70.41

,165.97

,100.00

,175.76

,200.00

,232.03

,300.00

RIAU

,44.62,19.63

KEPRI

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: SUMATERA 2 Sumber APBN

,400.00

Sumber APBD ,371.36

,363.18 ,350.00 ,300.00 ,250.00 ,200.00

,176.91 ,138.61

,150.00 ,100.00 ,50.00

,67.87

,66.66 ,43.74

,37.52

,29.05

,10.82

JAMBI

SUMSEL

BENGKULU

LAMPUNG

BABEL

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: JAWA 1,000.00

,951.06

,931.53

,900.00

,852.33

Sumber APBN Sumber APBD

,800.00 ,700.00 ,600.00 ,500.00 ,400.00 ,300.00

,207.83

,200.00 ,100.00 -

,78.22,19.13

,11.32 ,6.42 DKI JAKARTA

,228.46 ,242.37

,227.07

JABAR

JATENG

DIY

,59.14 JATIM

BANTEN

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: BALI DAN NUSRA ,600.00

Sumber APBN

Sumber APBD ,492.58

,500.00 ,400.00 ,300.00 ,204.61

,200.00

,132.57 ,100.00

,71.24 ,18.01

,42.08

BALI

NTB

NTT

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: KALIMANTAN ,250.00

Sumber APBN

,215.52 ,200.00

Sumber APBD ,176.41 ,141.75

,150.00

,93.45

,100.00 ,60.85 ,50.00

,88.02 ,46.69

,39.95

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: SULAWESI ,500.00

Sumber APBN

,450.00

,456.89

Sumber APBD

,400.00 ,350.00 ,293.89

,300.00 ,250.00 ,200.00 ,150.00 ,100.00 ,50.00

,153.53

,155.48 ,114.64

,51.27

,97.59

,47.21

,86.07 ,40.71

,116.04

,28.81

SULUT

SULTENG

SULSEL

SULRA

GORONTALO

SULBAR

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: MALUKU DAN PAPUA ,500.00

Sumber APBN

,450.00

Sumber APBD

,446.85

,400.00 ,350.00 ,300.00 ,250.00

,204.74

,200.00

,148.40

,150.00 ,100.00

,84.85 ,44.20

,85.97

,37.15

,96.91

,50.00 MALUKU

MALUT

IRJABAR

PAPUA

KLUSTER 3: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERSASARAN USAHA MIKRO DAN KECIL

1. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KUR

• Masih banyak ruang untuk meningkatkan penyaluran KUR • Lembaga keuangan mikro sangat berpotensi memobilisasi dana untuk kepentingan usaha mikro dan kecil

56

REALISASI PENYALURAN KUR PER 31 JANUARI 2010 3000,000

3000,000

2500,000

2500,000

2000,000

2000,000

1500,000

1500,000

1000,000

1000,000

500,000

500,000 ,0 NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG KEPRI BANBEL DKI JKT JABAR JATENG D.I. YOGYA JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT IRJA BARAT PAPUA

,0

Realisasi Penyaluran KUR

Rata-rata Nasional

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2010. 57

JUMLAH DEBITUR KUR PER 31 JANUARI 2010 600,000

600,000

500,000

500,000

400,000

400,000

300,000

300,000

200,000

200,000

100,000

100,000

,0

,0 PAPUA IRJA BARAT MALUT MALUKU SULBAR GORONTALO SULTRA SULSEL SULTENG SULUT KALTIM KALSEL KALTENG KALBAR NTT NTB BALI BANTEN JATIM D.I. YOGYA JATENG JABAR DKI JKT BANBEL KEPRI LAMPUNG BENGKULU SUMSEL JAMBI RIAU SUMBAR SUMUT NAD

Jumlah Debitur

Rata-rata Nasional

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2010. 58

PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM PRO-RAKYAT

Recommend Documents