MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN PADA ACARA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN MENGGUNAKAN KARTU Jakarta, 17 Juli 2012
Bismillahir rahmaanir rahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk Kita semua Yang Saya Hormati, Para Bupati dan Walikota, Para Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Para Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Deputi Seswpres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris TNP2K, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Para Pejabat Kementeria/Lembaga terkait, Serta Para Peserta dan Tamu Undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, kita dapat berada di tempat ini dalam rangka membahas satu kebijakan Pemerintah yang sangat penting untuk membantu saudara-saudara kita melalui Program Penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN).
Para Bupati, Walikota, dan Saudara-saudara peserta Rakor Raskin, Kemiskinan masih merupakan tantangan besar bagi proses pembangunan Indonesia. Penanggulangan Kemiskinan telah dijadikan salah satu Prioritas Pembangunan Nasional oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014. Pada akhir tahun 2014 nanti, tingkat kemiskinan ditargetkan turunkan menjadi 8-10 persen. Ini merupakan target kita bersama, juga target saudara-saudara sebagai pimpinan di daerah. Untuk itu, saya meminta dukungan Saudara-saudara untuk dapat bekerja sama serta saling bahu-membahu diantara kita semua, agar target tersebut dapat sukses kita raih. Saat ini, Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan yang komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010, dimana Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikelompokkan ke dalam 4 klaster program. Salahsatu kelompok programnya adalah Klaster 1, merupakan kelompok program bantuan sosial terpadu yang sasarannya adalah rumah tangga. Program-program dengan sasaran rumah tangga tersebut diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Biaya Pendidikan untuk Siswa Miskin (BSM), Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk rumah tangga miskin (Jamkesmas), serta Program Beras untuk Masyarakat Miskin atau Raskin yang akan menjadi perhatian kita pada Rapat Koordinasi hari ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang sampai saat ini telah membantu pelaksanaan program Raskin. Sampai saat ini, telah disalurkan beras kepada sekitar 17,5 juta rumah tangga (atau sekitar 28 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia). Perlu saya sampaikan kepada Saudara-saudara, bahwa dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 12,4 persen di tahun 2011, maka cakupan program Raskin sebesar 28 persen tersebut sesungguhnya pemberian Raskin tidak saja diberikan kepada mereka yang berada di bawah garis - 2-
kemiskinan tetapi juga menjangkau mereka yang tergolong penduduk hampir miskin. Keseluruhan dari 17,5 juta rumah tangga penerima manfaat Raskin ini sesungguhnya telah dapat diidentifikasi, dimana daftar nama dan alamat mereka tertuang di dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Bupati/Walikota. Hasil kajian Kementerian Koordinator Kesra bersama perguruan tinggi pada tahun 2009 menunjukan rata-rata kebutuhan beras bagi Rumah Tangga Miskin sebesar 33-34 kg setiap bulan, sehingga raskin memberikan kontribusi positif sebesar 45 % terhadap kebutuhan beras RTS. Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan beras bagi masyarakat, karena pangan merupakan hak asasi bagi semua orang. Kita harus pahami bahwa pangan sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, sebagai aset penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan pangan khususnya ketersediaan beras merupakan tugas yang sangat penting dan strategis bagi negara yakni pemerintah bersama seluruh rakyatnya. Dalam platform seperti itu, seharusnya garansi kebijakan yang harus kita wujudkan adalah “tidak ada rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan”, dan dalam kaitannya dengan Raskin adalah “tidak ada satupun masyarakat miskin yang tidak menerima raskin”. Pagu Raskin Propinsi tahun 2012 telah ditetapkan pada awal Januari 2012 untuk bulan Januari sampai Mei, dan pagu bulan Juni sampai Desember telah ditetapkan pada akhir April. Tahun ini penetapan pagu raskin dilaksanakan dua kali sehubungan dengan penetapan data PPLS. Pagu pertama mengacu pada data PPLS 2008 sedangkan pagu kedua pada data PPLS 2011. Secara nasional jumlah penerima Raskin tetap 17,5 juta RTS, yang berbeda adalah data penerima di setiap daerah, ada yang naik ada yang turun jumlahnya. Bagi daerah yang mengalami kenaikan, jumlah pagu beras jadi bertambah sedangkan bagi yang berkurang harus dimaknai sebagai indikator keberhasilan pengurangan jumlah masyarakat miskin di wilayahnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah tersebut menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Bapak/Ibu Hadirin yang Kami hormati,
- 3-
Dalam rangka peningkatan efektifitas Program Raskin, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Program. Upaya tersebut, didasarkan atas berbagai hasil pemantauan dan evaluasi baik oleh Pemerintah sendiri maupun oleh berbagai lembaga penelitian dan universitas di Indonesia. Salah satu hasil pemantauan dan evaluasi yang sering disajikan adalah fakta bahwa rumah tangga yang menerima Raskin sering kali bukanlah rumah tangga yang seharusnya berhak mendapatkan Raskin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, Raskin seyogyanya mencakup 28 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi yang paling rendah. Namun hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), masih menunjukkan bahwa rumah tangga yang tergolong kaya pun masih menerima Raskin. Akibatnya, rumah tangga yang seharusnya menerima Raskin ternyata hanya menerima beras dengan kuantitas jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Hasil Susenas 2010 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah beras yang diterima rumah tangga penerima manfaat hanyalah 4 kg. Hasil penelitian Sekretariat TNP2K tahun 2011 yang lalu juga menunjukkan bahwa ratarata jumlah beras tersebut hanya ada di kisaran 5,75 kg. Jumlah ini, menurut hemat saya, terlalu jauh dari jumlah 15 kg yang seharusnya diterima oleh rumah tangga penerima manfaat. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kembali cara untuk memperbaiki agar rumah tangga yang benar-benar diidentifikasi sebagai penerima manfaat Raskin bisa menerima haknya sebesar 15 kg. Perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa komoditas bahan makanan, utamanya beras, adalah komoditas yang memiliki bobot terbesar dalam penentuan garis kemiskinan. Pemberian raskin yang tepat sasaran merupakan kunci utama dalam upaya kita mengurangi kemiskinan. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan, bahwa upaya penyempurnaan penyaluran Raskin merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua demi memperbaiki kesejahteraan mereka untuk dapat keluar dari kemiskinan. Hadirin yang Kami hormati, Rapat Koordinasi Raskin pada hari ini akan menguraikan beberapa pokok perbaikan mekanisme penyaluran Raskin yang telah dirancang - 4-
oleh Pemerintah. Namun, kami menyadari sepenuhnya bahwa dibutuhkan keterlibatan dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam upaya mensukseskan upaya perbaikan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden dalam beberapa kesempatan yang lalu, dalam arahannya terdapat 4 (empat) upaya perbaikan penyaluran Raskin, baik yang akan dilakukan secara serentak dalam skala nasional dan ada pula yang akan dilakukan secara bertahap. Keempat upaya perbaikan ini adalah sebagai berikut: 1.
Pertama adalah pemutakhiran alokasi atau kuota Raskin tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Seperti yang kita ketahui, alokasi Raskin yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2012 adalah alokasi yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan pada tahun 2008. Tentu saja kondisi terkini saat ini telah jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi tahun 2008. Karena itu diperlukan pemutakhiran alokasi Raskin antar-daerah agar mencerminkan kondisi terkini. Dengan data yang kita miliki, maka Wakil Presiden telah memberi arahan agar alokasi Raskin antar-daerah dapat mencerminkan situasi sosial ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2011. Alokasi atau kuota Raskin provinsi dan kabupaten/kota ini telah disampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia melalui surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B910/KMK/DEP.II/IV/2012 tanggal 24 April 2012 Perihal Pagu Raskin Provinsi Bulan Juli-Desember 2012.
2.
Kedua adalah pemutakhiran nama dan alamat rumah tangga penerima manfaat Raskin. Seperti yang kita ketahui pula, daftar nama dan alamat rumah tangga penerima manfaat yang ada digunakan sampai dengan penyaluran bulan Juni 2012 yang lalu adalah daftar nama berdasarkan pendataan PPLS 2008. Rasanya kondisi yang ada saat ini juga telah jauh berbeda dengan kondisi tahun 2008 yang lalu. Saat ini kita telah memiliki hasil pendataan terakhir yang dilaksanakan melalui kegiatan PPLS 2011 dan telah menjadi Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). - 5-
Daftar nama dan alamat terbaru ini telah pula dikirimkan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B-1128/KMK/DEP.II/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 Perihal Nama dan Alamat RTS Program Raskin JuniDesember 2012. Saudara-saudara sekalian, perlu saya tambahkan bahwa alokasi atau kuota baru dan daftar nama dan alamat baru seperti yang saya sampaikan di atas akan digunakan untuk penyaluran Raskin periode Juli-Desember 2012. 3.
Ketiga adalah perbaikan sosialisasi dan informasi mengenai daftar nama dan alamat rumah tangga penerima manfaat Raskin. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan berbagai pihak kerap menyebutkan bahwa tantangan utama penyaluran Raskin adalah karena sosialisasi informasi yang kurang baik. Masyarakat sering tidak mengetahui siapa sesungguhnya yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Karena itu Pemerintah merencanakan untuk mencetak dan menempelkan daftar rumah tangga penerima manfaat Raskin pada setiap kantor kepala desa. Diharapkan bahwa daftar ini akan menjadi sosialisasi Raskin secara umum dan secara khurus sosialisasi daftar nama penerima manfaat Raskin. Dengan adanya acuan bagi masyarakat dan juga aparat dalam menyalurkan Raskin, kita berharap Raskin dapat menjadi lebih tepat sasaran dalam membantu saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Poster yang memuat daftar ini juga telah dikirimkan kepada Kepala Desa/Lurah se-Indonesia melalui surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B-1435/KMK/DEP.II/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 Perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.
4.
Arahan perbaikan keempat juga masih tentang informasi. Jika butir ketiga di atas memperbaiki sosialisasi di tingkat masyarakat, maka perbaikan keempat yang kita rencanakan adalah perbaikan sosialisasi dan informasi bagi rumah tangga penerima - 6-
manfaat Raskin. Seperti yang juga ditunjukkan oleh berbagai studi hasil pemantauan dan evaluasi, ketidaktepatan penyaluran Raskin juga disebabkan karena rumah tangga yang termasuk dalam daftar rumah tangga penerima manfaat terkadang tidak mengerti mengenai haknya. Karena itu saat ini kita sedang merancang bentuk sosialisasi berupa pengiriman Kartu Raskin kepada rumah tangga penerima manfaat Raskin. Diharapkan agar kartu ini dapat digunakan dalam penyaluran Raskin ke depannya. Para Bupati, Walikota, dan saudara-saudara peserta Rakor, Tiga arah perbaikan pertama yang saya sebutkan di atas akan dilakukan secara nasional. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, telah disosialisasikan dalam berbagai Rakor Raskin 2012, dan secara resmi disampaikan melalui serangkaian surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. Arah perbaikan ke-empat, yaitu perbaikan sosialisasi dan informasi bagi rumah tangga penerima manfaat raskin melalui pengiriman Kartu Raskin, adalah topik utama dari Rapat Koordinasi kita kali ini. Penggunaan Kartu Raskin direncanakan dilakukan secara bertahap untuk seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, kabupaten/kota Bapak/Ibu sekalian merupakan tahap awal dari penggunaan Kartu Raskin. Kami mohon kerja sama dari Pemerintah Daerah agar seluruh aparat dapat memahami arti penting dari Kartu Raskin ini, yaitu agar Raskin dapat benar-benar disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat yang berhak, karena mereka termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin dan hampir miskin yang perlu mendapatkan bantuan pemerintah. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa terdapat variasi kondisi sosial ekonomi antar-daerah di Indonesia. Karena itu tidak tertutup kemungkinan perlunya penyesuaian-penyesuaian tertentu di daerah Bapak/Ibu sekalian. Tentunya perlu kita ingat bahwa tujuan penyesuaian tersebut adalah untuk memperbaiki ketepatan upaya penyaluran Raskin, agar dapat membantu kelompok masyakarat yang peling miskin dan rentan. Saya mohon agar kita membangun komunikasi yang intensif agar berbagai penyesuaian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi kebijakan di masa yang akan datang.
- 7-
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kerja sama yang telah dibangun selama ini, dan semoga kita dapat memperbaiki penyaluran Raskin ini dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan membantu kelompok yang paling miskin dan rentan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN MENGGUNAKAN KARTU, secara resmi saya nyatakan dibuka.
Wabillahitaufikwalhidayah. Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
H.R. Agung Laksono
- 8-
