GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 98 /KPTS/013/2015 TENTANG TIM KOORDINASI RASKIN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan meningkatkan akses pangan sebagai salah satu hak dasar masyarakat miskin dan agar pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A); 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
MEMUTUSKAN
-2-
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi Jawa Timur; b. menetapkan pagu Raskin kabupaten/kota di Jawa Timur; c. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penyaluran Raskin; d. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi lintas pelaku program Raskin; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten/Kota se Jawa Timur; f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Timur; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Tim Koordinasi Raskin Pusat.
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (039) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Kegiatan (192) Monitoring dan Evaluasi Raskin, Kode Rekening 5.2.2.01.01 serta Anggaran Bulog Divisi Regional Jawa Timur.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd, Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 98 /KPTS/013/2015 TANGGAL : 6 PEBRUARI 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI RASKIN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NO. 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3
1.
Pengarah
a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.
a. Ketua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur
b. Wakil Ketua 3.
Sekretaris
4.
Bidang-bidang: a. Bidang Perencanaan
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
1) Koordinator
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
2) Anggota :
a) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur b) Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
b. Bidang Sosialisasi 1) Koordinator
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
2) Anggota :
a) Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur c) Kepala Sub Bagian Koperasi, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Bidang Pelaksanaan Penyaluran 1) Koordinator
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur
2) Anggota :
a) Kepala Bidang Pelayanan Publik, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur b) Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
d. Bidang Monitoring
-2-
1
2 d. Bidang Monitoring dan Evaluasi
3
1) Koordinator
Inspektur Provinsi Jawa Timur
2) Anggota :
a) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun b) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro c) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang d) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan e) Kepala Bidang Kemasyarakatan, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun, Bojonegoro, Malang dan Pamekasan f) Kepala Bagian Koperasi dan UMKM, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
e. Bidang Unit Pengaduan 1) Koordinator
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
2) Anggota :
a) Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Asisten Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur c) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur d) Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur e) Kepala Bidang Pengawasan, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur f) Wakil dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd,
Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
-3-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. 4. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 5. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta. 6. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta. 7. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 9. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 12. Sdr. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur di Surabaya. 13. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 14. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud. _______________________________________________
