GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 41 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa
yang dapat mewujudkan perilaku sehat jiwa dalam masyarakat memerlukan upaya promotif dan preventif pada setiap strata masyarakat utamanya balita, anak, remaja, wanita, orang tua, usia lanjut maupun kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan
dalam rangka meningkatkan peran serta pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya serta untuk mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013; 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/ 2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum upaya kesehatan jiwa masyarakat; b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat; c. menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat; d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat; e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur
KETIGA
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Program (16) Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan (050) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olah Raga, Pengobatan Tradisional, Kesehatan Kerja), Kode Rekening 5.2.1.01.001, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 41 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 23 JANUARI 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur
Sekretaris
3.
Ketua
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5.
Anggota-anggota:
a. b. c. d.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur g. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur h. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur i. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur j. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur k. Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya l. Direktur RSUD dr. Soetomo Surabaya m. Direktur Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wedyodiningrat Malang n. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur o. Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur p. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Jawa Timur q. Ketua Himpunan Psikolog Indonesia Jawa Timur
r. Wakil
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
1
2
3 r. Wakil dari Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya s. Wakil dari Dosen Fakultas Psikolog Universitas Airlangga Surabaya
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
