GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Undang-Undang
-2-
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2, Seri A).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan struktural/fungsional (umum dan tertentu), honorarium yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 2. Pegawai Negeri Sipil
-3-
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, meliputi: a. PNS dan Calon PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; b. PNS dan Calon PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipekerjakan yaitu PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur ; c. PNS dan Calon PNS dari Instansi lain yang diperbantukan/diperkerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; d. Tidak termasuk PNS dan Calon PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperbantukan yaitu PNS dan Calon PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang Gajinya dibebankan pada Instansi yang menerima perbantuan ; 3. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 (1)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA. BAB II KLASIFIKASI TPP Pasal 3
(1)
TPP diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya. (2) Tambahan
-4-
(2)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
(3)
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil atau di ibukota Negara.
(4)
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
(5)
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
(6)
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi dan/atau inovasi.
(7)
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
kerja kerja
BAB III KRITERIA TPP Pasal 4 (1)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria: a. Penyelesaian tugas melebihi kapasitas / jam kerja normal pegawai; b. Penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian; c. Penyelesaian tugas rutin yang dilakukan diluar kantor antara lain meliputi pengecekan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan; d. Penyelesaian tugas yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jam kerja formal atau sesuai dengan instruksi/ perintah dari Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah; e. Penyelesaian tugas bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / Pejabat Pengelola Keuangan.
(2)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah dan Asisten. (3) Tambahan
-5-
(3)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tambahan penghasilan bagi Staf Ahli dan Staf Gubernur / Wakil Gubernur.
(4)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tambahan penghasilan bagi petugas lapangan.
(5)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Tambahan penghasilan bagi ajudan dan pengemudi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
(6)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Tambahan penghasilan bagi pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pasal 5
(1)
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria : a. Tempat bertugas sulit dijangkau karena letak geografis; b. Tempat bertugas berada di daerah terpencil atau keterbatasan sarana transportasi; c. Tempat bertugas di Ibukota Negara.
(2)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tambahan penghasilan bagi pegawai Unit Pelaksana Teknis di daerah yang sulit dijangkau.
(3)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tambahan penghasilan bagi pegawai Unit Pelaksana Teknis di daerah terpencil.
(4)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tambahan penghasilan untuk pegawai Kantor Perwakilan di Jakarta.
Pasal 6
-6-
Pasal 6 (1)
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria : a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular; b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan uji laboratorium; c. Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja;
(2)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tambahan penghasilan bagi pegawai dalam rangka perawatan pasien penyakit menular, seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS;
(3)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tambahan penghasilan bagi pegawai laboratorium;
(4)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah : a. Tambahan penghasilan bagi pegawai yang merawat penderita gangguan jiwa, tuna wisma, jompo, narkotika (NAPZA); b. Tambahan penghasilan bagi petugas pengamanan pejabat politik/negara; c. Tambahan penghasilan bagi petugas penertiban dan penegakan peraturan daerah. Pasal 7
(1)
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria : a. b. c. d.
(2)
memiliki memiliki memiliki memiliki
keahlian tertentu; penguasaan terhadap bidang tertentu; kompetensi dan kualifikasi tertentu; sertifikasi dan pendidikan tertentu.
Tambahan penghasilan yang memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
kriteria
a. Tambahan penghasilan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); b. Tambahan penghasilan bagi pegawai bidang hukum dan perundang-undangan.
Pasal 8
-7-
Pasal 8 (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria : a. memiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin; b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas; c. memiliki kreatifitas dan atau inovatif dalam melaksanakan tugas. (2) Tambahan Penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Tambahan Penghasilan dalam rangka penghargaan prestasi kerja; b. Tambahan Penghasilan dalam rangka peningkatan kreatifitas kerja. Pasal 9 (1)
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria : a. untuk menjaga stamina tubuh ; b. merupakan penghargaan Pemerintah Daerah kepada pegawai yang akan pensiun ; c. untuk menunjang kelayakan hidup.
(2)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Uang makan.
(3)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tambahan penghasilan pra purna tugas.
(4)
Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah: a. Tambahan penghasilan untuk kesejahteraan umum, meliputi : - Tunjangan Daerah Non BLUD; - Tunjangan Daerah BLUD; - Tunjangan Daerah Prestasi. b. Tambahan penghasilan untuk kesejahteraan khusus.
BAB IV
-8-
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1)
Tambahan penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan dengan memperhatikan tingkat kehadiran, maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja pada setiap bulan.
(2)
Untuk unit pelayanan masyarakat dapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
melebihi
Pasal 11 (1)
(2)
(3)
Penetapan besaran alokasi anggaran Tambahan Penghasilan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Besaran nominal Tambahan Penghasilan untuk kesejahteraan umum dan uang makan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, kecuali terhadap hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan lain. Besaran nominal Tambahan Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Biro berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, kecuali terhadap hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan lain. Pasal 12
Pajak penghasilan atas pemberian TPP bersifat final. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 99 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
-9-
Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR Ttd,
Dr. H. SOEKARWO
- 10 -
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 31 Desember 2015 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum Ttd, Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 81, SERI E.
