PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Daftar Isi BAB I: PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN...................................................................................................... 4 C. RUANG LINGKUP ............................................................................................................... 4 BAB II : PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR ............................................................. 8 A. PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................................................ 8 B. TARGET KINERJA .............................................................................................................. 10 BAB III : PENGORGANISASIAN PENGELOLA ANGGARAN ............................................................. 12 A. TUGAS DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH .. 13 B. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) ............................................................................................................ 18 C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ............................................................................................ 19 D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA ............................................................................. 20 E. DANA OPERASIONAL MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ................................................... 28 BAB IV : TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN ........................................ 30 A. PENERIMAAN ANGGARAN .............................................................................................. 30 B. PENGELUARAN ANGGARAN ........................................................................................... 35 BAB V : KETENTUAN UMUM DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN .............................................. 42 A. PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BUKU KAS UMUM (BKU) ...................................... 42 B. PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN.................................................................... 43 C. REVISI ANGGARAN .......................................................................................................... 43 D. PELAPORAN ..................................................................................................................... 60 BAB VI : KETENTUAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN............................................ 79 A. PENGELUARAN ANGGARAN ............................................................................................ 79 B. PERJALANAN DINAS ........................................................................................................ 80 C. HONORARIUM................................................................................................................. 86 BAB VII : KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN BARANG/JASA....................................................... 92 A. PENGADAAN BARANG DAN JASA .................................................................................... 92 B. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) ................................................................................ 94 C. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)...................................................... 97 BAB VIII : PENUTUP .................................................................................................................... 100 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................... 101

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

i

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015 – 2019. Renstra BPOM Tahun 2015 – 2019 disusun mengacu pada Nawacita, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN. BPOM

sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019, maka BPOM menetapkan visinya yaitu ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran BPOM. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peranperan BPOM untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.


1

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah: 1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas adalah: 1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator: a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, denganindikator: a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat kepuasan pelaku usahaterhadap pemberian bimbingan danpembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM.Secara ringkas, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015 – 2019 dijabarkan dalam Lampiran I. Stuktur Organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan fungsi: 1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; 4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM dan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya dan menjalankan fungsi: 1) penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 2) pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional,kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; 3) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; 4) pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; 5) investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; 6) pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM; 7) pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; 8) evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; 10) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai dengan bidang tugasnya. Untukmelaksanakan tugasdanfungsitersebut, BPOMdi Pusatmempunyai4 (empat) unit kerja Eselon I dan 23 (dua puluh tiga) unitkerjaEselonII serta unit kerja Eselon II dan III untuk 33 unit kerja Balai Besar/Balai POM di daerah. Operasionalisasi kegiatanpengawasan obat dan makanan di daerah dilaksanakan oleh33 Balai Besar/Balai POM di33 provinsi seluruh Indonesia. Dalamupayamenyelaraskan

pelaksanaanprogramdankegiatanmaka

ditetapkanmPetunjuk Pelaksanaan Kegiatandan Anggaran BPOMTA 2016.


3

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1

Maksud

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Anggaran Tahun 2016 di lingkungan BPOM ini

dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran untuk membantu para pengelola anggaran dalam melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2016.

2

Tujuan

Juklak ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pengelolaan anggaran yang benar agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan secara terus menerus.

C. RUANG LINGKUP Petunjuk

PelaksanaanKegiatandanAnggaranBPOMinimengaturtentang

Pelaksanaan

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016dilengkapi dengan aturan dan ketentuan tentang: I.

Program, Kegiatan, Target dan Indikator

II. Pengorganisasian Pengelola Anggaran III. Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran, termasuk Pengelolaan PNBP dan Hibah; IV. Ketentuan Umum dalam Pengelolaan Anggaran V. Ketentuan Khusus dalam Pelaksanaan Anggaran VI. Ketentuan Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Juklak ini jugamengatur pelaksanaan anggaran dalam DIPA dan POKseluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPOM. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.


4

DIPA yang disusun oleh PA terdiri dari 2 jenis, yaitu : a. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit Eselon I dalam hal ini Kepala BPOM; b. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker. DIPA Petikan terdiri atas DIPA satker-satker yang berada dibawah unit Eselon I BPOM. Sedangkan POK adalah dokumen yang dibuat oleh PA atau KPA yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan. POK dipergunakan sebagai pengendali operasional kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun 2016. POK 2016 sudah mengakomodir restrukturisasi program dan anggaran, dimana Program melekat pada satu unit eselon I, sedangkan Kegiatan dilaksanakan oleh unit eselon II, masing-masing Kegiatan mempunyai output, setiap output dicapai melalui beberapa tahapan yang disebut komponen, dan setiap komponen terdiri dari beberapa akun yang di dalamnya terdapat beberapa detil. Untuk tahun anggaran 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju masih menggunakan POK Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sedangkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi telah menjadi satker tersendiri terpisah dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado. Dokumen DIPA dan POK tersebut sebelumnya telah direview oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BPOM sesuai PMKNomor196/PMK.02/2015 tentangPetunjukPenyusunandanPenelahaanRencana Kerjadan AnggaranKementerian Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA Petikan/POK untuk 9 (sembilan) Satker di BPOM Pusat dan 32 (tiga puluh dua) Satker di Balai Besar/Balai POM Daerah pada TA 2016 yaitu : NO

DIPA PETIKAN/POK/

KEPALA SATKER

SATKER

1

Sekretariat Utama

Sekretaris Utama

2

Kedeputian I Bidang Pengawasan

Deputi I

Produk Terapetik dan NAPZA 3

Kedeputian II Bidang

Deputi II

PengawasanObat


5

NO

DIPA PETIKAN/POK/ SATKER

KEPALA SATKER

Tradisional,Kosmetik dan Produk Komplemen 4

Kedeputian III Bidang Pengawasan Deputi III Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

5

Inspektorat BPOM

6

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Kepala Pusat Pengujian Obat dan Nasional

7

Inspektur BPOM Makanan Nasional

Pusat Informasi Obat dan Makanan Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan

8 9

Pusat Penyidikan Obat dan

Kepala Pusat Penyidikan Obat dan

Makanan

Makanan

Pusat Riset Obat dan Makanan

Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan

10

Balai Besar POM di Jakarta

Kepala Balai Besar POM Jakarta

11

Balai Besar POM di Bandung

Kepala Balai Besar POM Bandung

12

Balai Besar POM di Semarang

Kepala Balai Besar POM Semarang

13

Balai Besar POM di Yogyakarta

Kepala Balai Besar POM Yogyakarta

14

Balai Besar POMdi Surabaya

Kepala Balai Besar POM Surabaya

15

Balai Besar POMdi Banda Aceh

Kepala Balai Besar POM Banda Aceh

16

Balai Besar POM di Medan

Kepala Balai Besar POM Medan

17

Balai Besar POM di Padang

Kepala Balai Besar POM Padang

18

Balai Besar POMdi Pekanbaru

Kepala Balai Besar POM Pekanbaru

19

Balai POMdi Jambi

Kepala Balai POM Jambi

20

Balai Besar POMdi Palembang

Kepala Balai Besar POM Palembang

21

Balai Besar POMdi Bandar

Kepala Balai Besar POM Bandar

Lampung

Lampung

22

Balai Besar POMdi Pontianak

Kepala Balai Besar POM Pontianak

23

Balai POMdi Palangkaraya

Kepala Balai POM Palangkaraya

24

Balai Besar POM di Banjarmasin

Kepala Balai Besar POM Banjarmasin

25

Balai Besar POM di Samarinda

Kepala Balai Besar POM Samarinda

26

Balai Besar POM di Manado

Kepala Balai Besar POMManado

27

Balai POMdi Palu

Kepala Balai POM Palu

28

Balai Besar POM di Makassar

Kepala Balai Besar Makassar


6

NO

DIPA PETIKAN/POK/ SATKER

KEPALA SATKER

29

Balai POMdi Kendari

Kepala Balai POM Kendari

30

Balai POMdi Ambon

Kepala Balai POM Ambon

31

Balai Besar POM di Denpasar

Kepala Balai Besar POMDenpasar

32

Balai Besar POM di Mataram

Kepala Balai Besar POM Mataram

33

Balai POMdi Kupang

Kepala Balai POM Kupang

34

Balai Besar POM di Jayapura

Kepala Balai Besar POM Jayapura

35

Balai POMdi Bengkulu

Kepala Balai POM Bengkulu

36

Balai POMdi Serang

Kepala Balai POM Serang

37

Balai POMdi Batam

Kepala Balai POM Batam

38

Balai POMdi Pangkalpinang

Kepala Balai POM di Pangkalpinang

39

Balai POMdi Gorontalo

Kepala Balai POM Gorontalo

40

Balai POMdi Manokwari

Kepala Balai POM Manokwari

41

Balai POM di Sofifi

Kepala Balai POMSofifi


7

BAB II PROGRAM,KEGIATAN,TARGETDAN INDIKATOR A. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 20152019, yaitu

program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai

berikut: a. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b. Program Generik 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPOM. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM. Sehingga untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, BPOM mempunyaitiga programyaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan, ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas BPOM, sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market); 2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat dan Makanan; 3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan;


8

4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain regulatory science, life science; 9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. b. Kegiatan untuk melaksanakan kedua program generik (pendukung): 1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan; 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM; 3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM; 4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM; 5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. Penjabaran ketiga program tersebut kedalam beberapa kegiatan yang tersebar dalam beberapa unit Eselon II/Unit Mandiri, yaitu : 1. ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dengan kegiatan : Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat; Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan; Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara; Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM; Pelayanan Informasi Obat dan Makanan,

Informasi

Keracunan

dan

Teknologi

Informasi;

Peningkatan

Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM dengan kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM; Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM. 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM; Pengawasan Sarana Produksi Obat;


9

Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan; Inspeksi dan Sertifikasi Pangan; Pengembangan Obat Asli Indonesia; Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT; Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif; Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT; Penilaian Makanan; Penilaian Obat dan Produk Biologi; Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; Standardisasi Makanan; Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT; Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Makanan; Pemeriksaan Secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM; Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan; Riset Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam TA 2016 BPOMmendapat alokasi danasejumlahRp. 1.617.444.585.000,- (satu trilyun enam ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang tersebar di 3 (tiga) program.

B. TARGETKINERJA Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesui dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Persentase obat yang memenuhi syarat dan Makanan

Persentase

Obat

Tradisional

yang

memenuhi syarat Persentase

kosmetik

yang

memenuhi

syarat Persentase

suplemen

makanan

yang

memenuhi syarat Persentase

makanan

yang

memenuhi

syarat Meningkatnya

kemandirian

pelaku Jumlah industri farmasi yang meningkat

usaha, kemitraan dengan pemangku tingkat kemandiriannya kepentingan dan partisipasi masyarakat

Jumlah

pelaku

usaha

Industri

Obat

Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat


10

CPOTB Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

Sasaran Strategis

Indikator Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan Peningkatan indeks kesadaran masyarakat Jumlah kerjasama yang diimplementasikan

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan BPOM

kapasitas Capaian pelaksanaan RB di BPOM Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN


11

BAB III PENGORGANISASIAN PENGELOLA ANGGARAN Secara umumpenerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku,yaitu Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintahdan PPNomor90 Tahun2010tentang Penyusunan

Rencana

Kerjadan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga,PMKNomor196/PMK.02/2015tentangPetunjukPenyusunandanPene lahaanRencana Kerjadan AnggaranKementerian Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pimpinan Lembaga selaku PA menguasai bagian anggaran dan mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan Lembaga yang dipimpinnya. Pimpinan Lembaga yaitu Kepala BPOM sebagai PA bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada BPOM. Pada awal tahun anggaran dalam rangka pengelolaan dan/atau pelaksanaan anggaran, Kepala BPOM sebagai PA menetapkan Kepala Satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/KPB). Untuk satker yang dipimpin oleh eselon I/setingkat eselon I, PA dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker untuk menjadi KPA. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dilimpahkan kepada KPA pada satker masing-masing. KPA menetapkan PPK dan/atau PPSPM dengan Surat Keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. Apabila tidak ada perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Sedangkan bila terjadi perubahan dan dalam hal PPK dan/atau PPSPM dipindah tugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK dan/atau PPSPM pengganti dengan Surat Keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. Setiap awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang bersangkutan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa BUN dengan melampirkan spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker. PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

12

A. TUGAS DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH 1.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA adalah Kepala Satker. PA dapat menunjuk Pejabat lain satu tingkat dibawah Kepala Satker sebagai KPA dalam hal Satker dipimpin pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I. Tugas dan tanggung jawab KPA adalah sebagai berikut : a. menyusun DIPA; b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, serta menyusun Rencana Umum Pengadaan di awal tahun anggaran; f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan pertimbangan beban kerja Satker, PPKdapat ditunjuk lebih dari satu orang. PPK diwajibkan mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. PPK

tidak dapat merangkap sebagai PPSPM, Kelompok Kerja Unit Layanan

Pengadaan (Pokja ULP), Bendahara Pengeluaran. PPK memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

13

e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM

PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung : • kelengkapan dokumen pendukung SPP; • kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; • kebenaran pengisian format SPP; • kesesuaian

kode

Bagan

Akun

Standar

(BAS)

pada

SPP

dengan

DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; • ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; • kebenaran

formal

dokumen/surat

keputusan

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; • kebenaran

formal

dokumen/surat

bukti

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; • kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; • kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; • kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan


14

• kesesuaian

prestasi

pekerjaan

dengan

ketentuan

pembayaran

dalam

perjanjian/kontrak. b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

4.

Bendahara

Perbendaharaan dikelola berdasarkan PMK Nomor 162 /PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satker pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara 1) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satker yang berada dibawah pengelolaannya; Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan, Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum (BKU), buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. Pembukuan bendahara dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi tersebut maka bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan atau dengan komputer. Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Uang Persediaandapat dibantu oleh seseorang atau beberapa orang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditunjuk oleh Kepala Satker. Bendahara pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, PPSPM dan Pokja ULP.


15

Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi: a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPKyang tertuang dalam Surat Perintah Bayar (SPBy); c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya (pajak); e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara (pajak); f. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPP pada masing-masing unit kerja bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dan

bertanggungjawab

kepada

Bendahara

Pengeluaran

tersebut.

BPP

bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh uang di atas pembayaran yang dilaksanakan.BPP dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas kebendaharaan BPP meliputi: a. menerima dan menyimpan UP; b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara(pajak); f. menyetorkan pengembalian belanja ke kas negara dengan menggunakan aplikasi SIMPONI; g. menatausahakan transaksi UP; h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP


16

3) Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakandan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai

Surat

Edaran

Kepala

BPOM

Nomor

KU.06.02.213.00224 tanggal 15 Januari 2002, BPOM memiliki kewajiban menyetor PNBP, untuk penerimaan PNBP yang sudah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2010 disetor melalui rekening BPOM dan penerimaan PNBP yang berlaku umum wajib menyetorkannya langsung ke Kas Negara, penyetoran PNBP ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)/Surat Setoran Pajak (SSP) yang dinyatakan sah adalah SSBP/SSPB/SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP). Bendahara Penerimaan Satker yang mempunyai PNBP baik pusat dan daerah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP kepada Bagian Keuangan. Tugas Bendahara Penerimaan meliputi antara lain : a. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; b. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik

sesuai

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

dengan

menggunakan aplikasi SIMPONI; c. Menatausahakan

transaksi

uang

Pendapatan

Negara

di

lingkungan

Kementerian/Lembaga/Satker; d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN. Struktur Pengelolaan Anggaran BPOM T.A. 2016sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2.


17

B. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)

DAN

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dibuat Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP sesuai PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Pengelola. Sehubungan dengan fungsi BPP selaku perpanjangan tangan dari Bendahara Pengeluaran, penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Berikut tata cara pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu : 1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

a. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu/register-register dan buku pengawasan anggaran. Buku Pembantu terdiri dari Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Kas Bank, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Uang Muka, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pembantu Lain-lain. Pembukuan Bendahara dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum, antara lain: 1. yang

dinyatakan

sah

(sebagai

bukti

pembukuan

penerimaan

bendahara);Kuitansi/dokumen pembayaran terkait tagihan (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara); 2. Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara); 3. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara); PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

18

c. Dokumen sumber pembukuan bendahara dalam BKU dibukukan sebesar nilai bruto. Nilai bruto tersebut berfungsi sebagai pengurang kredit anggaran untuk mata anggaran berkenaan dalam Buku Pengawasan Anggaran. d. Dokumen sumber pembukuan bendahara pada BKU, berfungsi sebagai pengesahan atas kuitansi/dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b. dibukukan sebesar nilai bruto. Nilai bruto tersebut berfungsi sebagai pengurang kredit anggaran untuk mata anggaran berkenaan dan sekaligus sebagai pengesahan atas belanja. 2.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

BPP

melakukan

pembukuan

atas

transaksi

yang

dilakukannya

dan

mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk LPJBPP. Selanjutnya dalam kaitannya dengan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Buku Pembantu pada BPP meliputi : Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank (jika BPP mempunyai rekening bank), Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak. Pembukuan Bendahara Pembantu dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tata cara pembukuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP dilakukan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BENDAHARA

DAN

Laporan pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disingkat LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. LPJ Bendahara tersebut disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 2. Salinan Rekening Koran 3. Daftar Saldo Rekening 4. Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara


19

5. Neraca Tingkat Satker Laporan Pertanggungjawaban BPP yang selanjutnya disingkat LPJ-BPP, adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap melakukan revolving GUP. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya yang menyajikan informasi sebagai berikut: a) keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantudari BKU, buku-buku pembantudan Buku Pengawasan Anggaran; b) keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai dibrankas dan saldo di rekening bank/pos; c) hasil rekonsilisasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); d) penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA Pencairan Dana DIPA pada awal tahun anggaran dapat dilakukan jika telah melakukan hal – hal sebagai berikut : 1. Menyelesaikan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP)/TUP NIHIL tahun anggaran sebelumnya. 2. Menyerahkan dan melakukan rekonsiliasi LPJ Bendahara Pengeluaran Kepada KPPN. 3. Melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan KPPN. 4. Mengajukan spesimen tanda tangan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pengantar SPM/pengambil SP2D Apabila tahapan-tahapan diatas belum diselesaikan maka pencairan dana DIPA belum dapat dilakukan kecuali untuk pembayaran belanja pegawai (gaji bulan Januari). Sedangkan mekanisme pencairan dana dalam DIPA dapat dilakukan melalui :  pembayaran langsung (LS) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya¸ untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;  Pembayaran Langsung ( LS ) pihak ketiga, untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa;  Pembayaran melalui UP/TUP


20

1.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )

PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP atas dasar tagihan yang diajukan dari penerima hak berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan dengan kelengkapan sebagaimana ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Penerbitan SPP didasarkan atas bukti-bukti yang sah, sebagai berikut : 1) SPP LS kepada penyedia barang/jasa, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi : a. Bukti Perjanjian/kontrak; b. Referensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e. Berita Acara Pembayaran; f. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia dan PPK, yang dibuat sesuai format

sebagaimana

tercantum

pada

lampiran

III

PMK

Nomor

190/PMK.05/2012; h. Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangan wajib pajak/ bendahara pengeluaran; i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank/lembaga keuangan lainnya, yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa; j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. 2) SPP LS untuk pembayaran gaji dilengkapi dengan : a. Daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar gaji, berikut ADKnya yang ditandatangani oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b. Daftar perubahan data pegawai berikut ADK nya yang ditandatangani PPABP; c. Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; d. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) pasal 21. PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

21

3) SPP LS untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas dilengkapi dengan: a. Daftar perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, rekapitulasi, dan halaman luar daftar uang, berikut ADK-nya yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b. Daftar perubahan data pegawai berikut ADK yang ditandatangani oleh PPABP; c. SK pemberian uang duka wafat/tewas dari pejabat yang berwenang; d. Surat keterangan dan permintaan tunjangan uang duka wafat/tewas; e. Surat keterangan kematian/visum dari camat atau rumah sakit. 4) SPP LS untuk pembayaran Uang Lembur, dilengkapi dengan : a. Daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b. Surat perintah kerja lembur; c. Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan; d. Daftar hadir lembur; dan e. SSP PPh pasal 21. 5) SPP LS untuk pembayaran uang makan dilengkapi dengan : a. Daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan b. SSP PPh pasal 21. 6) SPP LS untuk pembayaran honorarium tetap / vakasi dilengkapi dengan : a. Daftar perhitungan honorarium/vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b. SK dari KPA, dan didalam SK tersebut sudah memuat pernyataan besaran honorarium dan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan SK dimaksud dibebankan pada DIPA; c. Daftar penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; d. SSP PPh pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 7) SPP LS untuk pembayaran perjalanan dinas diatur sebagai berikut : a. Perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri dengan: 1. Daftar nominatif perjalanan dinas yang ditandatangani PPK, memuat paling kurang nama, pangkat/golongan, tujuan, tanggal keberangkatan,


22

lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas; 2. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan (seperti : tiket, Boarding pass, airport tax, bill hotel, SPD, Surat Tugas, Surat persetujuan pemerintah,

fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda

keberangkatan/kedatangan)sebagaimana

diatur

dalam

PMK

No.

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan PMK No. 164/PMK.05/2015 tentangTata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. b. Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri dengan surat tugas dan daftar nominatif perjalanan dinas yang ditandatangani PPK, memuat paling kurang nama, pangkat/golongan, tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas; 8) SPP LS untuk pembayaran pengadaan tanah dilampiri dengan : a. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima. b. Foto copy bukti kepemilikan tanah; c. Bukti pembayaran/kuitansi yang sudah ditandatangan oleh pihak penjual dan PPK; d. Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; e. Surat Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; f. Surat pernyataan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa pengadilan negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; h. Berita Acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; i. SSP PPh final atas pelepasan hak; j. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan k. Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah. 9) SPP- UP/GUP/GUP Nihil PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

23

a. Kebutuhan UP dilengkapi dengan perhitungan besaran UP yang sudah disusun Bendahara Pengeluaran di sampaikan kepada PPK untuk diterbitkan SPP-UP dan selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari kerja disampaikan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM-UP; b. Bendahara pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA, dengan dilampiri bukti pengeluaran berupa : kuitansi/bukti pembelian/nota/bukti penerimaan barang/jasa yang disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; c. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang

muka

kerja,

kegiatan/pembayaran,

SPBy rincian

harus

dilampiri

kebutuhan

:

rencana

dana

dan

pelaksanaan batas

waktu

pertanggungjawaban uang muka kerja (contoh SPBy tercantum dalam lampiran XII, PMK No. 190/PMK.05/2012); d. Untuk pengisian kembali UP (revolving), PPK menerbitkan SPP-GUP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut : • Daftar rincian permintaan pembayaran; • kuitansi/bukti

pembelian/nota/bukti

penerimaan

barang/jasa

yang

disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; e. SPP-GUP yang sudah lengkap dengan bukti-bukti pendukung harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PPSPM; f. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal : • Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; • Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; • UP tidak diperlukan lagi. g. Penerbitan SPP-GUP Nihil sebagaimana dimaksud huruf “f” merupakan pengesahan /pertanggungjawaban UP; 10) SPP-TUP/PTUP a. Masing-masing PPK membuat rincian kebutuhan penggunaan dana sesuai dengan format yang telah ditentukan yang selanjutnya

dikompilasi oleh

Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada KPA dan dibuatkan surat permohonan permintaan TUP kepada Kepala KPPN; b. Salah satu PPK dalam Satker menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi :


24

• Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; • Surat Pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan bahwa sisa UP tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda; • Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari KPPN. c. SPP-TUP yang sudah diterbitkan oleh salah satu PPK, paling lambat 2(dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari KPPN disampaikan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. TUP wajib dipertanggungjawabkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap; e. Untuk mempertanggungjawabkan TUP, salah satu PPK harus menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPP-PTUP) yang dilengkapi data dukung, berupa kuitansi/bukti pembelian/nota/bukti penerimaan barang/jasa yang disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; f. SPP-PTUP sebagaimana tersebut pada huruf “e” disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP. 2.

Pengujian SPP dan Penerbitan SPM

1. PPSPM sebelum menerbitkan SPM, terlebih dahulu harus

melakukan

pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh PPK. 2. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya tidak lengkap dan tidak benar, maka PPSPM harus menolak dan mengembalikan dokumen tersebut paling lambat 2 (dua) kerja setelah diterimanya SPP dan PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut. 3. Jangka

waktu

pengujian

SPP

sampai

dengan

penerbitan

SPM-

UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut: a. Untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; b. Untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja; c. Untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; d. Untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja. PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

25

4. Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi, memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah; 5. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas: keamanan data pada aplikasi, kebenaran dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM dan penggunaan PIN pada ADK SPM; 6. Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM harus disimpan dengan baik oleh PPSPM (minimal 10 tahun)untuk bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 7. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan, SPM beserta ADK SPM disampaikan kepada KPPN, diatur sebagai berikut : a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA (format : lampiran XIV PMK Nomor 190/PMK.05/2012); b. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari KPPN; c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan SSP dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. 8. Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian /kontrak, juga dilampiri dengan : a. Asli surat jaminan uang muka; b. Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka; c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 9. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran, dan apabila tanggal 15 merupakan hari libur, penyampaian SPM dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15. 10. Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut: a) Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b) Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan maksimum pencairan dan yang dapat dilakukan oleh satker berkenaan.


26

c) Satker dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN d) Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai Surat Edaran/ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. e) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP satker bersangkutan dalam DIPA. f) Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran. 11. Khusus SPP untuk PNBP agar diperhatikan hal-hal berikut : a) Pembayaran UP/TUP/LS untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP/LS yang berasal dari Rupiah Murni. b) Pencairan dana PNBP diatur secara khusus dengan menunggu SE Menteri Keuangan tentang batas maksimal pencairan dana yang berasal dari pungutan PNBP lingkup BPOM TA 2016. c) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA. d) Pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP oleh KPA. 12. Dalam penerbitan SPM ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : a) Untuk SPP-LS KONTRAKTUAL/PIHAK KE-3 dengan nilai diatas 50 juta, operator Sistem Aplikasi Satker (SAS) harus membuat data kontrak (Karwas Kontrak) yang cara pengisiannya ada didalam menggunakan aplikasi SAS. b) Setelah Data kontrak tersebut dibuat, data tersebut kemudian disampaikan ke KPPN untuk didaftarkan ke dalam aplikasi SPAN. Data kontrak yang sudah dianggap benar akan mendapat persetujuan/approval dari KPPN melalui email Satker yang telah didaftarkan sebelumnya ke KPPN. Jangka waktu dalam proses ini adalah 2 (dua) hari kerja. c) Untuk SPP dengan nilai di atas 1 milyar, sebelum SPM disampaikan ke KPPN,operator SAS terlebih dahulu harus membuat Rencana Penarikan Dana (RPD). Data RPD disampaikan ke KPPN untuk mendapat persetujuan yang akan dikirim melalui email satker. SPM dapat disampaikan ke KPPN terhitung 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyampaian RPD ke KPPN.


27

E. DANA OPERASIONAL MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Dana yang disediakan bagi Menteri/Pimpinan

Lembaga

untuk

menunjang

kegiatan

yang

bersifat

strategis/khusus. 1. Penggunaan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai berikut : a) Sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan b) Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk dukungan operasional lainnya. 2. Mekanisme Pencairan Dana

a) PA menunjuk KPA dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya. b) Untuk Pegawai/Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran sama dengan dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga. c) Pegawai/Pejabat yang ditetapkan sebagai PPK harus berbeda PPK dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga. d) Pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai BPP harus berbeda dengan BPP dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga. BPP tersebut melaksanakan tugas khusus untuk mengelola Dana Operasional. e) Penetapan PPK dan pengangkatan BPP dilakukan dalam bentuk keputusan. f) Pencairan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga dilakukan oleh KPA Sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu Dana Operasional 1 (satu) tahun dalam DIPA. g) Apabila terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan maka dapat digunakan sebagai tambahan Dana Operasional pada bulan berjalan. h) KPA dapat membuat rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan BUN untuk Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga. 3. Tata Cara Pencairan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga a) Setiap bulan, Satuan kerja mengajukan SPM-LS untuk pencairan Dana Operasional Menteri dan melampirkan SPTJM yang ditandatangani Oleh KPA sesuai format lampiran PMK 268/PMK.05/2014 ke KPPN. b) KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran.


28

c) Bendahara Pengeluaran memindahbukukan Dana Operasional dari rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening BPP. d) BPP mengelola Dana Operasional tersebut. e) Bukti pemberian Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga secara Lumpsum kepada Menteri/Pimpinan Lembaga berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. 4. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan a) BPP melakukan penatausahaan bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi atau daftar pengeluaran rill. b) BPP menyampaikan LPJ BPP ke Bendahara Pengeluaran setiap bulan. c) KPA setiap akhir bulan menyusun laporan realisasi anggaran atas penggunaan Dana Operasional. d) Laporan realisasi anggaran tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. e) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, BPP harus menyetorkan sisa Dana Operasional ke Kas Negara paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.


29

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN A. PENERIMAAN ANGGARAN Penerimaan negara terdiri dari:

a. Penerimaan Pajak (Tax): PPn dan PPh b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non Tax) c. Penerimaan Hibah 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP di BPOM terdiri dari 2 (dua) Jenis yaitu : a. Jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, meliputi PNBP sebagai berikut: 1) Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Pendapatan Lain-Lain, dengan akun sebagai berikut: 423121

Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan

423122

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

423125

Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan

423126

Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin

423127

Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

2) Pendapatanpemanfaatan BMNdengan akun sebagai berikut: 423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

423142

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

423149

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

3) Pendapatanlain-lain denganakun sebagai berikut: 423912

Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu

423921

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

423922

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

423953

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

423991

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

b. Jenis PNBP yang hanya berlaku pada BPOM. PNBP yang berlaku di BPOM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2010, meliputi penerimaan dari Jasa Pendaftaran dan Evaluasi, Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian, Jasa PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

30

Kalibrasi, Jasa Pelatihan Laboratorium, Jasa Uji Profisiensi, Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji, dan Kerjasama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain (MAP 423216). Untuk Jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian dan Lembaga Non Kementerian wajib disetorkan langsung ke Kas Negara, sedangkan untuk Jenis PNBP yang berlaku pada BPOM, sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker, pasal 2 ayat (1) bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/selaku PA/KPA dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBN dapat memiliki rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Oleh karena itu Mekanisme pengelolaan PNBP BPOM dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor KU.06.02.213.0224 tanggal 15 Januari 2002, dimana PNBP disetorkan terlebih dahulu ke rekening BPOM, dengan prinsip utama sebagai berikut: a. Seluruh PNBP wajib disetorkan ke Kas Negara. b. Penerimaan Negara wajib disetorsepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas Umum Negara. c. Satker tidak diperkenankan membuat kebijakan mengenai Tarif PNBP diluar ketentuan yang tertera pada PP Nomor 48 Tahun 2010. d. Bendahara penerima wajib menyelenggarakan pembukuan. e. Bendahara penerima menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut PNBP. Sesuai dengan SK Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.06.13.3062 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan BPOM, Bendahara Penerimaan Satker wajib membuat Laporan PNBP secara periodik ke Sekretariat Utama BPOM c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan, yang terdiri dari: a. Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan 1. Laporan PNBP Bulanan disampaikan 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan periode berjalan. 2. Laporan PNBP Semesteran disampaikan pada tanggal 5 bulan Juli, sedangkan Laporan PNBP Tahunan disampaikan pada tanggal 20 bulan Januari pada tahun berikutnya. 3. Laporan Bulanan disertai Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas, BA Rekonsiliasi Layanan Publik, LPJ Bendahara Penerimaan.


31

4. Laporan Bulanan PNBP didukung Laporan Penerbitan SPB-LP, Laporan Pembayaran SPB-L, Laporan/Rekapitulasi Pelaksanaan Layanan Publik dan fotocopy BKU Bendahara Penerimaan. 5. Laporan Bulanan disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. b. Laporan Mingguan 1. Format Laporan PNBP Mingguan sesuai format Laporan PNBP Bulanan. 2. Laporan Mingguan PNBP didukung laporan penerbitan SPB-LP dan laporan pembayaran SPB-LP. 3. Laporan Mingguan PNBP wajib disampaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan c.q. Bagian Keuangan pada setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB. 4. Laporan Mingguan disampaikan dalam bentuk softcopy melalui e-mail : [email protected] dengan cc : [email protected] ALUR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP BPOM

Laporan PNBP meliputi seluruh transaksi PNBP, untuk MAP 423216 dilengkapi dengan rekapitulasi rincian penerimaan sesuai bukti setoran bank dan rincian yang digolongkan sesuai klasifikasi pada PP Nomor 48 Tahun 2010, yaitu: a. Penerimaan dari Jasa Pendaftaran dan Evaluasi b. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor c. Jasa Sertifikasi, d. Jasa Pengujian, e. Jasa Kalibrasi, f. Jasa Pelatihan Laboratorium g. Jasa Uji Profisiensi h. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji, i. Kerjasama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain.


32

2. Penerimaan Hibah

Hibah menurut sumber/asalnya : • Dalam

Negeri

(mis:

dari

Pemda,

dari

Kelompok

Masyarakat,

dari

Lembaga/Badan Usaha) • Luar Negeri (mis: dari Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Asing). Hibah menurut bentuknya dibedakan menjadi : • Hibah Uang terdiri dari Uang Tunai dan Uang untuk membiayai Kegiatan • Hibah Barang/Jasa • Hibah Surat Berharga Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran hibah, sejak tahun 2010 BPOM melakukan integrasi hibah ke dalam DIPA dan POK masing-masing Satker. Usulan integrasi hibah ke dalam DIPA POK disampaikan kepada Sestama melalui Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, setiap satker penerima wajib membuka rekening giro pemerintah untuk menampung masing-masing hibahdengan aturan bahwa 1 (satu) rekening hibah untuk 1 (satu) register MoU serta dilakukan rekonsiliasi dana hibah per triwulan. Untuk

mengelola

dana

hibah,

KPA

dapat

menunjuk

Pengelola

Dana

Hibah/Bendahara Penerima Hibah. Penerimaan Hibah di BPOM umumnya adalah penerimaan Hibah secara langsung baik yang diterima dalam bentuk kas maupun barang atau jasa. Untuk mendapatkan pengesahan, penerimaan hibah langsung tersebut harus diregister di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) cq Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS) untuk mendapatkan

nomor

register

kegiatan,

sesuai

dengan

PMK

Nomor

191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga serta mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor KU.02.04.2.21.12.12.4757 tanggal 19 Desember 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Hibah Langsung. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN dengan tahapan :


33

1. Pengajuan permohonan nomor register;  KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPPRcq. Direktur EAS dengan melampirkan perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan ringkasan hibah. 2. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;  Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang;  Dalam

rangka

meningkatkan

PMK252/PMK.05/2014

tentang

akuntabilitas Rekening

Milik

disebutkandalam Kementerian

Negara/Lembaga/Satker bahwa untuk satu register MoU(agreement) atau perjanjian Hibah harus menggunakan satu rekening Hibah;  KPA wajib melakukan permohonan ijin pembukaan rekening kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (Kepala KPPN) untuk mendapatkan persetujuan. Atas persetujuan Kuasa BUN Daerah, Satker dapat membuka Rekening (diatur dalam PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Satker, Lampiran I). 3. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;  KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satker yang bersangkutan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. Satker dapat menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA. (Tata cara revisi DIPA mengacu pada PMKNomor 15/PMK.02/2016tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016). 4. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.  KPA melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan copy rekening atas rekening hibah; Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta copy surat persetujuan pembukaan rekening.  KPPN Khusus Jakarta VI mengesahkan realisasi hibah dengan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sebagai dasar realisasi hibah (realisasi DIPA).


34

Sedangkan mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN dengan tahapan : 1. Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen lainnya;  Kepala Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) bersama dengan Pemberi Hibah. BAST paling kurang memuat : tanggal serah terima; pihak pemberi dan penerima hibah; tujuan penyerahan; nilai nominal; bentuk hibah dan rincian harga per barang. 2. Pengajuan permohonan nomor register;  KPA yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPPR cq. Direktur EASdengan melampirkan

perjanjian hibah atau dokumen lain yang

dipersamakan dan ringkasan hibah;  Dalam hal tidak terdapat dokumen tersebut, maka permohonan register dilampirkan dengan Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH) dan SPTMHL. 3. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke DJPPR;  Kepala Satker/KPA mengajukan SP3HL BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga) dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPPR cq. Direktur EAS dengan melampirkan BAST/BAPH dan SPTMHL 4. Pencatatan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.  KPA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS) kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan SPTMHL; SP3HL BJS lembar kedua; SPTJM.  Atas dasar persetujuan MPHL BJS yang diterima dari KPPN, KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.

B. PENGELUARAN ANGGARAN Dalam melaksanakan anggaran Tahun 2016agar mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Anggaran berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


35

Pembebanan setiap pengeluaran berpedomanpada DIPA tahun 2016 dan diuraikan dalam POK yang berisikan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan pada RKA-K/L. Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori yaitu: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barangdan Jasa 3. Belanja Modal 4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Jenis Belanja yang terdapat pada BPOM adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. 1. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS maupun kepada non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai terdiri atas : a. Belanja Gaji dan Tunjangan

1) Tunjanganmeliputi:  Suami/Istri  Anak

 Struktural/Fungsional  Uang makan Pegawai *)  Pajak Penghasilan (PPh)  Beras Ket. *) : - sesuai tabel


36

Tabel Uang Makan Pegawai Uraian

Satuan

Biaya

Golongan I dan II

Orang

Rp. 30.000

Golongan III

Orang

Rp. 32.000

Golongan IV

Orang

Rp. 36.000

Maksimum 22 hari x Biaya x 12 bulan untuk satu tahun anggaran 2) Honorarium/Vakasi/Lembur/Tunjangan Khusus 3) Belanja Kontribusi Sosial 4) Belanja Pegawai Transito b. Lembur

Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu normal yang telah ditetapkan dan mendapatkan uang lembur.Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Pembayaran uang lembur dibayarkan sesuai dengan PMK Nomor65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2016 dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai

Negeri

Sipil

dapat

diperintahkan

melakukan

Kerja

Lembur

untukmenyelesaikan tugas-tugas kedinasan yangmendesak. b. Perintah

sebagaimana

dimaksud

pada

nomor

(1)

dikeluarkan

oleh

KPA/PPK/KepalaKantor/Kepala Satker dalam bentuk surat Perintah Kerja Lembur. c. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiapkali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uanglembur. d. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagiPegawai Negeri Sipil sesuai Golonganmengacu pada SBM TA. 2016. Uraian

Satuan

Biaya

Golongan I

Orang/jam

Rp. 13.000

Golongan II

Orang/jam

Rp. 17.000

Golongan III

Orang/jam

Rp. 20.000

Golongan IV

Orang/jam

Rp. 25.000


37

e. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (duaratus persen) dari besarnya uang lembur. f. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya. g. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan padaakhir bulan berkenaan. h. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur palingkurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur sesuai golongan yangbesarannya mengacu pada SBM TA. 2016. Uraian

Satuan

Biaya

Golongan I dan II

Orang

Rp. 30.000

Golongan III

Orang

Rp. 32.000

Golongan IV

Orang

Rp. 36.000

i. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yangditetapkan dalam SBM TA. 2016. j. Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalamDIPA satker berkenaan. k. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) uang lembur untuk penerbitan SPM-LS uang lembur dilampiri dengan: k.1. Daftar Pembayaran perhitungan uang lembur; k.2. Surat Perintah Kerja Lembur; k.3. Daftar Hadir Kerja; k.4. Daftar Hadir Lembur; dan k.5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 l. Uang lembur dapat dimintakan bila waktu kerja sesuai dengan peraturan Kepala BPOMNomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM. c. Tunjangan Khusus/Kinerja

Besar uang tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Teknis

Pembayaran

tunjangan

kinerja

mengacu

pada

Peraturan

Kepala

BPOMNomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM, dengan mekanisme sebagai berikut :


38

a. Satker Sekretariat Utama BPOM RI mengajukan permintaan Tunjangan Kinerja seluruh Satker dilingkungan BPOM secara global ke Kementerian Keuangan RI. b. Satker di lingkungan BPOM mengajukan permintaan tunjangan kinerja pegawai global di lingkungannya masing-masing untuk diajukan ke Satker Sekretariat Utama pada awal bulan. c. Pengembalian sisa tunjangan kinerja dilakukan oleh masing-masing Satker di lingkungan BPOM paling lambat setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya ke Kas Negara berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Utama. d. Bagi Satker yang belum melakukan pengembalian sisa tunjangan kinerja pada bulan berkenaan, maka Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Utama belum dapat melakukan transfer pembayaran tunjangan kinerja untuk bulan berikutnya. 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Belanja Barang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa (konsultan, sewa, jasa profesi, dll), belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor96/PMK.02/2015tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan DIPA. Khusus Belanja Bahan ATK, cetakan, dan Belanja barang habis pakai berupa alat gelas (glassware), suku cadang dan reagensia/media mikrobiologi agar dilakukan pencatatan sendiri atas penerimaan/penambahan dan sisa persediaan akhir tahun anggaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam penganggaran tahun berikutnya. Honorarium/Vakasi

Besaran honorarium ditetapkan dengan Surat Keputusan dan lampiran SK harus ditandatangani oleh yang menetapkan SK, mengacu pada PMK Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA. 2016. Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA)

Retribusi LTGA dibayarkan sesuai dengan tagihan dan apabila ada kekurangan anggaran, dapat dibayarkan oleh Satker yang bersangkutan setelah dilakukan revisi dari kegiatan dalam DIPA POK masing-masing Satker.


39

Perjalanan dinas

Sebagaimana diuraikan dalam Bab VI B.

Operasional Pimpinan

Dana

Operasional

Pimpinan

yaitu

Dana

Operasional

Kepala

Badan/Sestama/Deputi. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pimpinan yang dimaksud bertujuan untuk memberikan Kemudahan kepada Pimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan Pimpinan. Belanja Pemeliharaan

Belanja

Pemeliharaan

adalah

pengeluaran

yang

dimaksudkan

untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, taman, jalan lingkungan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, bagi kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam DIPA masing-masing Satker tertuang dalam bentuk ”paket/PKT”, maka jenis belanja/rincian belanja untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan/TOR untuk masing-masing kegiatan. 3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaanyang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan. Belanja modal ini termasuk belanja modal tanah, belanja modalperalatan dan mesin, belanja modalgedung dan bangunan, belanja modaljalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya seperti buku dsb. Pembangunan baru dan Rehabilitasi/Renovasi Berat Bangunan Gedung Kantor/ Laboratorium.

Bangunan gedung negara merupakan salah satu aset negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat proses penyelenggaraan negara, perlu terus menerus ditata PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

40

secara terpadu sehingga perubahan yang terjadi tetap menjamin keamanan, kesehatan, keharmonisan, efektif dan efisien. Rehabilitasi/Renovasi dalam rangka perawatan bangunan agar gedung kantor/ Laboratorium dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dapat digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan berdasarkan estimasi dari Kementerian PU atau Dinas PU setempat. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor : S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, maka Balai Besar/Balai POM yang belum mendapatkan surat persetujuan, proses pengadaan masih ditunda menunggu persetujuan Presiden RI.


41

BAB V KETENTUAN UMUM DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN A. PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BUKU KAS UMUM (BKU) Buku Kas Umum (BKU) harus dikerjakan sesuai dengan PMK Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara

Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/ dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Penatausahaan

dan

Penyusunan

Laporan

PertanggungjawabanBendahara. Pembukuan Bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari 1 (satu) DIPA, pembukuannya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing DIPA. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan menggunakan komputer, bendahara wajib: 1. Mencetak Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 2. Menatausahakan cetakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bulanan yang telah ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh KPA. Bendahara wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya. LPJ di susun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa oleh KPA dan telah direkonsiliasi di KPPN. LPJ wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampirkan salinan rekening koran bulan laporan kepada : 1. Biro Perencanaan dan Keuangan cq. Bagian Keuangan 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buku Pembantu pada BPP meliputi : Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak. Tata cara pembukuan BPP dilakukan sesuai dengan Per Dirjen Nomor 47/PB/2009 Lampiran I. LPJ-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.


42

B. PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan sebagai berikut: 1. KPA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. KPA dapat membentuk Tim Pemeriksa Kas Intern untuk melakukan pemeriksaan kas bendahara. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas Intern dan Register Penutupan Kas dikirimkan kepada : a) Inspektur BPOM. b) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM cq Bagian Keuangan.

C. REVISI ANGGARAN Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaranyang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara(APBN) TA. 2016 dan disahkan dalam DIPATA. 2016. Dalam hal RKA-K/L, DIPA dan POK memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, KPA dapat melakukan perubahan RKA-K/L, DIPA dan POK sesuai tata cara revisi dalam PMK Nomor 15/PMK.02/2016tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2016. 1. Ruang Lingkup Revisi RuangLingkupRevisiAnggaran meliputi perubahan rincian anggaran pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terdiriatas: a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran; b. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran anggarandalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau c. Revisiadministrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran; 1.1. Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkanpenambahan atau pengurangan pagu anggaranantara lain meliputi: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP; PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

43

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Penerusan Pinjaman/hibah; c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2015; d. perubahan anggaran berupa pagu untuk belanja pemerintah pusat pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; e. perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaananggaran sebagai akibat dariperubahan kurs,perubahan parameter, tambahan kewajiban,dan/atau pemenuhan kewajiban; 1.2. Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggarandan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal paguanggaran tetap, antara lain meliputi: a. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama atau antar Program dalam 1 (satu) bagiananggaran yang bersumber dari rupiah murni untukmemenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c. pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dariPNBP; d. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisakewajiban pembayaran. Kegiatan/proyek yangdibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaransesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan·Keuangan dan Pembangunan; e. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu)bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhanIneligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai daripinjaman dan/atau hibah luar negeri; f. pergeseran anggar:an antara Program lama danPogram baru dalam rangka penyelesaian

administrasiDIPA

sepanjang

telah

disetujui

Dewan

PerwakilanRakyat; g. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama dalam rangka penyediaan dana untukpenyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga; h. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisihkurs; i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahunlalu;


44

j. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utangsebagai dampak dari perubahan komposisi instrumentpembiayaan utang; k. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang samaatau antar lokasi dan/atau antar kewenangan dalamrangka tugas pembantuan, urusan bersama,dan/ atau dekonsentrasi; l. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaankantor baru; m. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulanganbencana; n. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaianputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inlcracht); o. pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisipendanaan antar tahun terkait dengan kegiatankontrak tahun jamak; p. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; q. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam1 (satu) Program yang sama sepanjang pergeserananggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktualatau Sisa Anggaran Swakelola; r. pergeseran anggaran dalarn rangka pemenuhankewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; dan/ atau s. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belumdialokasikan dalam DIPA BUN Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yangsama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu)Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dan/atau dalam1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker. 1.3. Revisi administrasi:  Yang disebabkan kesalahanadministrasiantaralain meliputi: a. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; b. ralatkode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN); c. ralatkode kewenangan; d. ralatkode lokasi dan/atau lokasi KPPN; e. ralatkode bagian anggaran dan/atau Satker; f. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbedaantara RKAK/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah; g. ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;


45

h. ralat tata cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman; i. ralat cara penarikan SBSN; j. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.  yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaranantaralain meliputi: a. perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/ atau hibah luar negeri; b. perubahan/penambahan nomor register SBSN; c. perubahan pejabat perbendaharaan; d. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker; e. perubahan/penambahan

cara

penarikan

PHLN/PHDN,

termasuk

Penerusan Pinjaman; f. perubahan/penambahan cara penarikan SBSN; dan/atau g. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA.  yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penghapusan/perubahan/pencantuman halaman IV DIPA; dan/atau b. penggunaan dana Keluaran (Output} cadangan 2. Batasan Revisi Revisi

Anggaran

dilakukan

sepanjang

tidak

mengakibatkan

penguranganalokasianggaranterhadap: a. kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain; b. komponen berkarakteristik operasional non-belanja pegawai (komponen 002, komponen 003, komponen 004, dan komponen 005), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau dalam peruntukkan yang sama; c. pembayaran berbagai tunggakan; d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau e. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/ atau direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi minus. PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

46

Revisi Anggarandapatdilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan: a) Tidak mengubah sasaran Program; b) Tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran (Output) Kegiatan; atau c) Tidak mengurangi volume Keluaran (Output) kecuali bagi usul Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek atau Keadaan Kahar. Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek atau Keadaan Kahar, usulan Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran (Output) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran (Output) ditelaah dalam pertemuan tiga pihak yaitu antara Kementerian Keuangan,

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; b. Dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang selain volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran (Output) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan; c. Pengurangan volume Keluaran (Output) sebagaimana huruf a dan huruf b digunakan sebagai acuan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah 2016; d. Melampirkan surat pernyataan bahwa volume Keluaran (Output) yang diusulkan berkurang tersebut merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, Usul revisi Anggaran diajukan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan non-Prioritas Nasional, Usul revisi Anggaran diajukan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan Surat Persetujuan Kepala BPOM.


47

Surat Persetujuan berisi pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa Kepala BPOM selaku PenggunaAnggaran dan/atau Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program telah menyetujui pengurangan volume Keluaran (Output). Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang samadalam rangkapenyelesaian tunggakan tahun lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volumeKeluaran (Output) dalam DIPA.Dalam hal jumlah seluruh tunggakan tahun yang lalu per DIPA per Satkernilainya: a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari KPA; b. di

atas

Rp200.000.000,00

(dua

ratus

juta

rupiah)sampai

dengan

Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L;dan c. di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),harus dilampiri hasil verifikasi dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tunggakan tahun lalu terkait : a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yangmelekat pada gaji; b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yangberlaku; c. uang makan; d. belanja perjalanan dinas pindah; e. langganan daya dan jasa; f. tunjangan profesi guru/dosen; g. tunjangan kehormatan profesor; h. tunjangan tambahan penghasilan guru PegawaiNegeri Sipil; i. tunjangan kemahalan hakim; j. tunjangan hakim ad hoc; k. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi; l. pembayaran jasa bank penatausahaanpenerusanpinjaman; m. bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana; dan/atau n. pembayaran provisi benda meterai, yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belumdibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankanpada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melaluimekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untukperuntukan yang sama sudah tersedia.


48

Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan yang alokasi anggarannya belumtersedia, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaranberjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yangalokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahunlalu; dan b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapibelum dibayarkan sampai dengan akhir tahunanggaran lalu. Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Programyang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakanSisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola : g. Sisa Anggaran Kontraktual, atau Sisa Anggaran Swakelola tersebut dapat digunakanuntuk meningkatkan volume Output pada Kegiatan yang sama atau untuk meningkatkan volumeOutput pada Kegiatan lain dalam Program yang sama; h. Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola tersebut dapat digunakanuntuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas,mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditundasetelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; i. Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan,atau yang tidak dapat ditunda merupakan Kegiatan-Kegiatan K/L yang telah ditetapkan dalam rencana kerja K/L dan/atau kebijakan pemerintahyang ditetapkan dalam TA. 2016. Keterlibatan peran APIP Penyesuaian peran APIP dalam proses Revisi Anggaran, sehingga APIP K/L hanya terlibat dalam hal :  Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja;  Penggunaan dana Output Cadangan;  Reviu tunggakan dengan nilai antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan  Mengusulkan/rekomendasi penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L pada saat pmbahasan RKA-K/L. 3. Kewenangan dan Tata Cara Revisi Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran dibagi dalam 4 kelompok yakni: Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran serta Revisi Anggaran yang memerlukan Persetujuan DPR RI. PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

49

3.1. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran

3.1.1.Revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi: a) perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas: i. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP; ii. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan Pinjaman; iii. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalamnegeri terencana yang diterima oleh Pemerintahc.q. Kementerian Keuangan setelah UndangUndangmengenai APBN atau Undang-Undangmengenai APBN Perubahan TA2016

ditetapkan

dan

kegiatannya

dilaksanakanoleh

Kementerian/Lembaga; iv. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasukpengurangan alokasi Penerusan Pinjaman,pengurangan alokasi hibah luar negeri dandalam negeri termasuk

hibah

luar

negeri

atauhibah

dalam

negeri

yang

diterushibahkan,dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan; v. lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yangdananya bersumber dari sisa dana penerbitanSBSN yang tidak terserap pada tahun 2015; vi. perubahan

anggaran

Kegiatan

K/Lyang

sumber

dananya

berasal

daripinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibatdari penyesuaian kurs; vii. tambahan alokasi anggaran belanja pegawaisebagai akibat dari selisih kurs; viii. penambahan alokasi anggaran pembayarankewajiban utang; ix. penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; x. penambahan alokasi anggaran pembayarancicilan pokok utang; xi. penambahan alokasi . anggaran dalam rangkaPMN; xii. perubahan pagu anggaran kewajibanpenjaminan Pemerintah; xiii. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; xiv. pengurangan volume Keluaran (Output). b) pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannyadalam hal pagu tetap, terdiri atas: i. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhikebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luarnegeri; ii. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08(BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L;


50

iii. pergeseran anggaran antar subbagian anggarandalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); iv. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08(BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) keBA K/Lterkait dengan pemberian penghargaan danpengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaranbelanja K/L; v. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

(Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan)yang berbeda atauantar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaranyang bersumber dari rupiah murni dalam rangkamemenuhi kebutuhan Biaya Operasional; vi. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaiansisa kewajiban pembayan; vii. Kegiatan/proyekyang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahunanggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; viii. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) BagianAnggaran untuk memenuhi kebutuhan IneligibleExpenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; ix. pergeseran anggaran antara Program lama danProgram baru dalam rangka penyelesaianadministrasi DIPA sepanjang telah disetujuiDPR; x. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Programyang sama dalam rangka penyediaan danauntuk penyelesaian restrukturisasi K/L; xi. pergeseran anggaran belanja K/Ldalam 1 (satu) Program dalam wilayahkerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dalam rangkamemenuhi kebutuhan selisih kurs; xii. pergeseran anggarandalam 1 (satu) Programdalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dalamrangka penyelesaian tunggakan tahun lalu; xiii. pergeseran anggaranpembayaran kewajibanutang sebagai dampak dari perubahankomposisi instrumen pembiayaan utang; xiv. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota yang sama atau antar

provinsi/kabupaten/kota

untuk

Kegiatan

dalam

rangkatugas

pembantuan dan urusan bersama; xv. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsiatau antar provinsi untuk Kegiatan dalamrangka dekonsentrasi; xvi. pergeseran anggaran antar kewenangan untukKegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan.urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; xvii. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaankantor baru; xviii. pergeseran anggaran dalam rangkapenanggulangan bencana; PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

51

xix. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaianputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inlcracht); xx. pergeseran anggaran Kegiatan Kontrak TahunJamak dalam rangka rekomposisi pendanaanantar tahun; xxi. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; xxii. pergeseran anggaran antar jenis antar dalam1 (satu) Program sepanjang pergeseran

anggaranmerupakan

Sisa

Anggaran

Kontraktual

atau

SisaAnggaran Swakelola untuk membiayai hal-halyang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan,atau yang tidak dapat ditunda; xxiii. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibatdari keikutsertaan sebagai anggota organisasiinternasional; xxiv. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belumdialokasikan dalam DIPA BUN; xxv. perubahan/penambahan cara penarikanPHLN/PHDN, termasuk Penerusan Pinjaman; xxvi. perubahan rumusan sasaran kinerja dalamdatabase RKA-K/L DIPA; xxvii. penghapusan/perubahan/pencantumancatatan dalam halaman IV DIPA terkait denganpenggunaan dana Keluaran (Output) cadangandan/atau terkait dengan

BA

BUN

yang

masihmemerlukan

penelaahan

dan/atau

harusdilengkapi dokumen terkait; xxviii. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; xxix. perubahan anggaran sebagai akibat dariPerubahan atas APBN TA 2016; xxx. perubahan anggaran sebagai akibat darikebijakan penghematananggaran; dan/atau xxxi. perubahan anggaran sebagai akibat dariperubahan atas Kebijakan Prioritas PemerintahYang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undangmengenai APBN atau Undang-Undang mengenaiAPBN Perubahan. 3.1.2.Revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi: a) perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusatberupa pagu untuk pengesahan belanja yangbersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yangtelah closing date; b) pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran(Output) yang sama atauantar Keluaran (Output),dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antarKegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/ atau antarkewenangandalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaanyang berbeda; c) penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

52

d) ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKAK/L dan RKP atau basil kesepakatan DPR dengan Pemerintah; e) revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahanrumusan yang tidak terkait dengan anggaran; dan/atau f) revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhanpersyaratan dalam rangka pencairan anggaran 3.1.3. Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk satker Pusat i. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Unit Kerja menyampaikan usulan revisi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi) sesuai Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4;  BackupRKA-K/L

DIPA

usulan

revisi

dalam

bentuk

d01_06301_00_xxxxxx_x.s16; dan  Dokumenpendukung terkait. ii. PPK tidak melakukan pencairan anggaran yang direvisi selama proses pengesahan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus; iii. Biro Perencanaan dan Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja/KPA dan menyampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu; iv. Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun dan menyampaikan surat permohonan revisi anggaran yang ditandatangani Sekretaris Utama BPOM kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi);  ADKRKA-K/L DIPA revisi;  RKA Satker;  Copy DIPA terakhir; dan  Dokumenpendukung terkait. v. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penelaahan revisi bersama Direktorat Anggaran II dan menandatangani berita acara penelaahan revisi;


53

vi. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, KPA melalui Biro Perencanaan dan Keuangan menerima Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem; vii. Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan upload back up RKA-K/L atau DIPA ke web RKA-K/L online, dan akan mencetakan SP DIPA Induk/DIPA Petikan hasil revisi; viii. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA; ix. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi DIPA berdasarkan RKA-K/L online. b. Untuk satker Balai Besar/Balai POM i. Usulan revisi diajukan oleh PPK/KPA satker Balai Besar/Balai POM kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi) sesuai Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4;  RKA Satker  Backup

RKAKL-DIPA

usulan

revisi

dalam

bentuk

d01_06301_00_xxxxxx_x.s16; dan  Dokumenpendukung terkait. ii. PPK tidak melakukan pencairan anggaran yang direvisi selama proses pengesahan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus; iii. Biro Perencanaan dan Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan

dokumen

yang

disampaikan

oleh

PPK/KPA

dan

menyampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu; iv. Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun dan menyampaikan surat permohonan revisi anggaran yang ditandatangani Sekretaris Utama BPOM kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi);  ADKRKA-K/L DIPA revisi;  RKA Satker;  Copy DIPA terakhir; dan  Dokumenpendukung terkait.


54

v. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penelaahan revisi bersama Direktorat Anggaran II dan menandatangani berita acara penelaahan revisi; vi. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, KPA melalui Biro Perencanaan dan Keuangan menerima Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem; vii. Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan upload back up RKA-K/L atau DIPA ke web RKA-K/L online, dan akan mencetakan SP DIPA Induk/DIPA Petikan hasil revisi; viii. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Satker Balai Besar/Balai POM menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA; ix. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi DIPA berdasarkan RKA-K/L online. 3.2. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3.2.1. Revisi Anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaanmeliputi revisi terkait dengan: a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananyabersumber dari PHLN dan/atau PHDN; b. penambahan penerimaan hibah langsung; c. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dariPNBP di atas pagu APBN untuk Satker BadanLayanan Umum; d. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran(Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yangsama,dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam1 (satu) wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; e. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu)Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; f. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran(Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yangsama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerjaKanwil Ditjen Perbendaharaan; g. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaari; h. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu)Satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah kerjaKanwil Ditjen Perbendaharaan;


55

i.

pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Kegiatan yangsama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerjaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

j.

pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atauSisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker dalamrangka meningkatkan volume Keluaran (Output);dan/atau

k. ralat karena kesalahan administrasi dalam wilayah kerjaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaanselain ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran(Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dengan. Pemerintah. 3.2.2. Mekanisme Revisi Anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk satker Pusat i. KPA/Kepala Unit Kerja menyampaikan usulan revisi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi) sesuai Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4;  Dokumenpendukung terkait.  ADKRKA-K/L DIPA revisi; ii. PPK tidak melakukan pencairan anggaran yang direvisi selama proses pengesahan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus; iii. Biro Perencanaan dan Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PPK/KPA; iv. Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani KPA Satker kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi);  ADKRKA-K/L DIPA revisi;  Copy DIPA Petikan terakhir; dan  Dokumenpendukung terkait. v. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, KPA melalui Biro Perencanaan dan Keuangan menerima Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem; vi. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA;


56

vii. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi DIPA berdasarkan RKA-K/L online. b. Untuk satker Balai Besar/Balai POM i. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan dilengkapi dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi);  ADK RKA-K/L DIPA Revisi;  Copy DIPA Petikan terakhir; dan  Dokumenpendukung terkait. ii. Apabilausulan Revisi Anggaran disetujui, KPA menerima Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem; iii. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, KPA Satker Balai Besar/Balai POM menerbitkan revisi POK; iv. Satker Balai Besar/Balai POM melakukan update revisi DIPA berdasarkan RKA-K/L online. 3.3. Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran

3.3.1. Revisi Anggaran dapat dilakukan pada KPA dengan ketentuan sebagai berikut: a. melekat pada gaji; b. tidak mengurangi/merelokasi anggaran belanjamengikat; . c. pergeseran komponen input untuk kebutuhan BiayaOperasional; dan d. Pergeseran komponen input dalam 1 (satu) Keluaran(Output) atau antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu)Kegiatan dan dalam 1 (satu) Satker.

3.3.2. Mekanisme Revisi Anggaran pada KPA dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Satker Pusat i. PPK/ KPA menyampaikan usulan revisi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi) sesuai Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4;  Dokumen pendukung terkait. ii. Biro Perencanaan dan Keuangan meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, dan mengubah ADK RKA Satker melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA dan mencetak POK;


57

iii. KPA menetapkan perubahan POK; iv. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi POK. b. Untuk Satker Balai/Balai Besar POM i. PPK menyampaikan usulan revisi kepada KPA satker Balai Besar/Balai POM yang dilampiri dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi) sesuai Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4;  Dokumen pendukung terkait. ii. Satker Balai Besar/Balai POM melakukan perubahan pada aplikasi RKAK/L-DIPA dan mencetak POK; iii. KPA menetapkan perubahan POK; iv. KPA menyampaikan back upRKA-K/L-DIPA revisi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan up dating data komputer di Biro Perencanaan dan Keuangan; 3.4. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI

3.4.1. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI meliputi: a. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; b. pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran(portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga; dan/atau c. Pergeseran anggaran antar Program kecuali untuk: i. memenuhi .kebutuhanBiaya Operasionalsepanjang dalam Bagian Anggaran yang sama; ii. pergeseran anggaran antar Program dalam1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhikebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatanyang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luarnegeri; iii. penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi satker sepanjang likuidasi Satker sudahdisetujui oleh DPR;dan/atau iv. penyelesaian

administrasi

DIPA

Kementerian/Lembaga nomenklatur/strukturorganisasi

baru

dalam1

(satu)

yangmengalami sepanjang

satkerbagi perubahan

total

pagu

Kementerian/Lembaga tetap, dan pagu Program lama danProgram baru sudah disetujui DPR.


58

3.4.2. Mekanisme Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. Untuk satker Pusat dan Balai i. Usulan revisi diajukan oleh Sekretaris Utama kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI untuk mendapat persetujuan; ii. Berdasarkan persetujuan Pimpinan Komisi IX DPR RI, Sekretaris Utama mengajukan usulan revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dokumen pendukung berupa :  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula – menjadi);  ADKRKA-K/L DIPA revisi;  RKA Satker;  Copy DIPA terakhir; dan  Dokumen pendukung terkait. iii. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan Revisi DHP RKA-K/L dan Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem; iv. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menerbitkan revisi POK Pusat dilampiri surat pengesahan revisi DIPA; v. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Satker Balai Besar/Balai POM menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA; vi. Biro Perencanaan dan Keuangan dan Satker Balai Besar/Balai POM melakukan update revisi DIPA berdasarkan RKA-K/L online. 4. Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran 4.1. Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA. 2016 ditetapkan sebagai berikut: a. Tanggal 30 Oktober 2016 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; b. Tanggal 30 Nopember 2016 untuk Revisi Anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. c. Tanggal 15 Desember 2016 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran berkaitan antara lain pergeseran anggaran untuk belanja pegawai; pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L; kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN terencana, dan HDN terencana serta Pinjaman Dalam Negeri dan kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

59

harus mendapat persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal dan sejenisnya. d. Tanggal 30 Desember 2016 untuk Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkup BA BUN, pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan revisi dalam rangka pengesahan. e. Tanggal 30 Desember 2016 untuk Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaandalam rangka pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari hibah langsung. 4.2. Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa: kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN), kesalahan pencantuman kode lokasi, kesalahan pencantuman sumber dana, terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi, tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA dan DIPA belum direalisasikan, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.

D. PELAPORAN Penanggungjawab Kegiatan secara berjenjang melaporkan hasil kegiatan yang dikelolanya dan realisasi anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan DIPA Petikan, kepada PPK. PPK setelah melakukan kompilasi, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan maupun bahan informasi tentang anggaran yang dikelola sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satker selaku Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan yang harus diserahkan kepada Kepala Satker dan Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari : 1. Laporan Keuangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup BPOM yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang dan transaksi laninnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan. SAI akan dapat berjalan apabila memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut : a. Formulir/dokumen sumber b. Jurnal c. Buku Besar d. Buku pembantu


60

e. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan berjalan dengan baik, apabila BPOM dapat mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan alasan tersebut maka untuk melaksanakan SAI, BPOM harus membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan hierarki organisasi dengan tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan dengan baik. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) terdiri dari Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa BMN terjadi check and balance sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan di BPOM. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di BPOM terdiri dari : 1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggara (UAKPA) yang berada pada tingkat Satker. Penanggung Jawab UAKPA adalah Kepala Satker. 2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat BPOM. Penanggung Jawab UAPA adalah Kepala BPOM. Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, terdiri dari : 1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat Satker 2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat BPOM. Mengingat pentingnya pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan, maka BPOM wajib menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang pada level Unit akuntansi dan pelaporan instansi. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan akuntansi dapat berjalan lebih tertib dan masingmasing Unit Akuntansi dan Pelaporan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembentukan Unit Akuntansi dam Pelaporan akan terkait dengan sumber daya manusia yang melaksanakannya. Pengendalian internal akan berjalan maksimal apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda. Namun demikian, apabila dalam unit akuntansi dan pelaporan mengalami kendala dalam jumlah sumber daya PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

61

manusia, maka apabila terjadi rangkap tugas harus dilakukan supervisi dengan ketat untuk menghindari kecurangan dan kesalahan penyajian laporan keuangan. Berikut struktur organisasi Unit Akuntansi Pelaporan Instansi pada BPOM : a. Tingkat UAKPA Kepala Satker/KPA UAKPA

UAKPB Kasubag Tata Usaha

Pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Rekonsiliasi

Pelaksana Unit Akuntansi Dan Pelaporan Barang

b. Tingkat UAPA Kepala Badan

UAPA Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

UAPB Kepala Biro Umum

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Kepala Bagian Keuangan

Kepala Subag Perlengkapan

Kepala Subag Verifikasi

Pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Rekonsiliasi

Pelaksana Unit Akuntansi Dan Pelaporan Barang

Unit Akuntansi dan Pelaporan Tingkat Instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BMN sesuai jenjangnya (UAKPA dan UAPA). Proses akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan


62

laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Proses akuntansi dan pelaporan juga menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan sebagai bahan penyusunan neraca juga dapat digunakan untuk tujuan manajerial. Proses akuntansi dimulai dari verifikasi Dokumen Sumber. Dokumen Sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan dilingkup enititas terdapat pada UAKPA, sehingga proses akuntansi terhadap dokumen sumber dilaksanakan oleh UAKPA. Unit Akuntansi dan Pelaporan pada level diatasnya hanya merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang bertugas menggabungkan laporan keuangan dari unit Akuntansi dan Pelaporan di bawahnya. Selain proses penelaahan Dokumen Sumber dan proses akuntansi lainnya, untuk meyakinkan data atas laporan keuangan sebelum disusun menjadi laporan keuangan dan disampaikan kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan, dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan ini juga merupakan amanat dari pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam 1 (satu) entitas pelaporan, misalnya antar SAK dan SIMAK BMN. 2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar unit akuntansi dan pelaporan yang dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam 1 (satu) entitas pelaporan, misalnya rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKBUN. Dokumen Sumber yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan ditingkat UAKPA antara lain : 1. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan, yaitu : a. estimasi pendapatan (yang dialokasikan pada DIPA) dan


63

b. realisasi pendapatan antara lain :bukti penerimaan negara seperti SSBP, dll 2. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari SP2D 3. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset. 4. Dokumen yang terkait piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang 5. Dokumen yang terkait transaksi persedian, antara lain : buku persediaan dan laporan persediaan. 6. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) antara lain Kartu KDP, Laporan KDP 7. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti BAST, SK Penghapusan, SK Penghentian dan/atau penggunaan kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF) dll. Output akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPOM menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu 3. Laporan Operasional Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BPOM untuk kegiatan penyelenggaraan BPOM dalam suatu periode pelaporan. 4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan Keuangan BPOM yang telah disusun melalui proses akuntansi selanjutnya direviu oleh Inspektorat, yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.


64

Laporan Keuangan BPOM tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Inspektur BPOM dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Kepala BPOM. Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan

mengikut sistematika

Laporan

Keuangan

sesuai

PMK

no.

177/PMK/05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan hanya untuk periode pelaporan semesteran (30 Juni tahun anggaran berjalan) dan untuk periode tahunan (31 Desember tahun anggaran berjalan). 2. Laporan selain Laporan Keuangan yang disajikan dengan jenis dan periode penyampaian sebagai berikut : a. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN No. 1

2

3

4

Jenis Laporan

Periode Pelaporan Laporan Bulanan

Laporan Triwulan I dan Laporan Trwulan III

Laporan Semesteran

Laporan Tahunan

Keterangan

Waktu Penyampaian Laporan

1 LRA belanja

ADK

2 3 4 5 6 7 8

LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan LRA Pengembalian Pendapatan Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Neraca Percobaan

Soft copy dalam bentuk PDF

1 2 3 4 5 6 7 8

LRA belanja LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan LRA Pengembalian Pendapatan Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Neraca Percobaan

ADK Soft copy dalam bentuk PDF

sesuai dengan PMK no. 77/PMK.05/2015


7 Juli Tahun berjalan



20 Januari tahun berikutnya


tanggal 10 bulan berikutnya

Triwulan I tanggal 12 April Tahun berjalan Triwulan III tanggal 12 Oktober tahun berjalan

65

b. Penyampaian Laporan tingkat UAKPA ke UAPA No. 1

2

3

4

Jenis Laporan

Periode Pelaporan Laporan Bulanan

Laporan Triwulan I dan Laporan Trwulan III

Laporan Semesteran

Laporan Tahunan

Waktu Penyampaian Laporan

Keterangan

1 LRA belanja

ADK

2 3 4 5 6 7 8

LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan LRA Pengembalian Pendapatan Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Neraca Percobaan

Soft copy dalam bentuk PDF

1 2 3 4 5 6 7 8





7 Juli Tahun berjalan



20 Januari tahun berikutnya

tanggal 10 bulan berikutnya

Triwulan I tanggal 12 April Tahun berjalan Triwulan III tanggal 12 Oktober tahun berjalan

c. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan Cq. Ditjen Perbendaharaan No.

Periode Pelaporan

1

Laporan Triwulan I dan III

Jenis Laporan 1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan



Waktu Penyampaian Laporan Triwulan I tanggal 7 Mei tahun anggaran berjalan Triwulan III tanggal 7 Nov tahun anggaran berjalan

3

Laporan Semesteran I



31 Juli Tahun anggaran berjalan

4

Laporan Tahunan



tanggal terakhir di bulan Februari tahun berjalan

- Tahunan Unaudited - Tahunan Audited

2. Pelaporan Kinerja/Kegiatan Pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan terdiri dari 2 (dua) sisi, yaitu pengendalian

keuangan

dan

pengendalian

kegiatan.

Untuk

memudahkan

pengendalian, sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, Kepala Unit Kerja bersama denganPenanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk membuat Perjanjian Kinerja PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

66

(PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference = TOR), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Plan of Action = POA), serta entry datadan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi RUP (SiRUP). Pencapaian kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam periode tertentu, menggunakan format sebagai berikut: a. Format RAPK untuk memantau capaian Perjanjian Kinerja; b. Matriks Pencapaian Rencana Tindak untuk memantau realisasi fisik dan anggaran; c. Progress RUP untuk memantau kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; d. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) untuk pelaporan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.Untuk pelaporan kinerja yang telah difasilitasi oleh SIPT, agar dilaporkan melalui SIPT. Selain itu, penanggung jawab kegiatan juga melakukan pelaporan secara online melalui e-monev Bappenas (PP 39/2006) untuk capaian RKP per triwulan, e-monev DJA (PMK 249/2011) untuk capaian output kegiatan yang tercantum dalam DIPA per bulan, serta e-monev LKPP/ TEPRA untuk capaian fisik, anggaran, dan progres pengadaan barang/jasa per bulan. Mulai tahun 2016, untuk memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja, akan dilakukan pemantuan kinerja secara online melalui e-performance BPOM. A. Pelaksanaan PMK No 249 Tahun 2011 Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010

tentang

Penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga, disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja tersebut terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur dalam evaluasi pada aspek implementasi meliputi: 1. penyerapan anggaran (bobot 9,7%), dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran dikalikan 100%.


67

2. konsistensi antara perencanaaan dan implementasi(bobot 18,2%), dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi rencana penarikan dana dibagi dengan jumlah bulan. 3. pencapaian keluaran (bobot 43,5%), dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan ratarata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran. Sampai dengan saat ini, pengukuran pencapaian keluaran diperoleh dengan merataratakan perbandingan realisasi dan target volume keluaran. 4. efisiensi (bobot 28,6%), dilakukan dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran dengan pagu anggaran per keluaran. Evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur dalam evaluasi pada aspek manfaat yaitu capaian indikator kinerja utama (IKU), dengan membandingkan realisasi dan target IKU. Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil, dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk kebijakan Pemerintah. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat dilakukan setiap tahun. Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.Perbandingan bobot kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat adalah 33,3%:66,7%. Sampai dengan saat ini, bobot kinerja adalah 100%:0% (aspek manfaat untuk sementara belum diperhitungkan). Secara keseluruhan, penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja pada masing-masing aspek dikalikan dengan bobot masing-masing aspek.Hasil penilaian kinerja dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: a. >90% - 100%

: Sangat Baik

b. >80% - 90%

: Baik

c. >60% - 80%

: Cukup atau Normal

d. >50% - 60%

: Kurang

e. ≤50%

: Sangat Kurang

Pelaporan oleh setiap unit kerja dilakukan setiap bulan melaluiSistem Monev Kinerja Terpadu (www.monev.anggaran.depkeu.go.id) yang telah disediakan oleh DJA


68

Kementerian Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. B. Pelaksanaan PP No 39 Tahun 2006 Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan. 3 (tiga) tahapan utama dalam penerapan PP 39/2006 ini adalah pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti bahwa capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan yang akan datang. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP dan juga dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMN dan Renstra-KL. Pelaporan bermanfaat untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan. Pelaporan kinerja oleh seluruh unit kerja dilakukan per triwulan yaitu pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada Kementerian PPN/Bappenasmelalui pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan nasional secara elektronik (www.e-monev.bappenas.go.id). Laporan tersebut diterima Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir. Data dan informasi yang telah disampaikan tersebut, akan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMN. Sistem e-monev memonitor dari dua aspek yaitu realisasi anggaran dan realisasi kinerja. Tingkat pencapaian kedua aspek ini dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran yang disebut sebagai target triwulanan. Target triwulanan kegiatan dihitung berdasarkan breakdown dari target tahunan yang telah ditetapkan. Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

69

penyerapan anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara kumulatif per-triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampaidengan triwulan tersebut danbukanhanya nilai pada triwulan itusaja. 2. Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persentase (%) dan dinyatakan dalam persentase capaian (perbandingan antara realisasi terhadap target). 3. Nilai persentase yang di-input merupakan kumulatif dari triwulan sebelumnya. 4. Target yang di-input adalah target penyerapan anggaran kegiatan per-triwulan dan target capaian kinerja kegiatan per-triwulan 5. Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IVwajib 100%. 6. Realisasi anggaran per-kegiatan yang diinput adalah nilai rupiah kumulatifsampai dengan triwulan berjalan,bukan hanya nilairealisasi pada triwulan tersebut. 7. Nilai realisasi anggaran diinput dalam satuan rupiah sesuai data dalam dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan bukan nilai rupiah pada dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) atau kwitansi pembayaran. Data realisasi anggaran per-kegiatan untuk kumulatif triwulanan juga dapat diperoleh dari Monev DJA. Besaran gap atau selisih antara target dan realisasi suatu kegiatan dihitung secara terpisah antara anggaran dan kinerja, namun kedua hal tersebut mempunyai rumus dasar perhitungan yang sama. Pengukuran gap/selisih dalam rumus dasar lebih jelas digambarkan dalam contoh berikut: Tabel 1. Contoh Pengukuran Gap Antara Realisasi dengan Target Kegiatan

Target Triwulan Realisasi Realisasi Perhitungan Nilai ( %)

Kegiatan A.1

Gap

Kinerja TW - Target

I

II

III IV

II (%)

25

40

80 100

22

18

18/40*100

Gap

45%

Penjelasan: • Contoh: Target anggaran triwulan II Kegiatan A.1= 40 % • Nilai realisasi anggaran yang dicapai pada triwulan II ini = 22 % • Selisih Realisasi dengan Target = 40% – 22% = 18 % • Perhitungan Gap/selisih= 18/40*100%= 45%


70

Nilai 45% dibandingkan dengan range untuk penentuan Status Capaian Kegiatan/Program yang dinotifikasikan dalam warna hijau, kuning dan merah. Tabel 2. Tabel Keterangan Status Capaian Program/Kegiatan STATUS CAPAIAN

WARNA

GAP TARGET VS REALISASI (X)

PENJELASAN

Hijau

X<0%

Baik

Kuning

0%< X < 25%

Hati–hati

Merah

x > 25%

Buruk

Berdasarkan Tabel diatas maka nilai 45% dinotifikasikan berwarna MERAH (buruk). Notifikasi dan Rumus penghitungannya berlaku bagi status capaian kinerja kegiatan dan program. C. Pelaksanaan E-Performance BPOM Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja BPOM oleh Kemenpan dan RB tahun 2014, salah satu hasil evaluasi pada komponen Pengukuran Kinerja adalah BPOM belum membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai, masih bersifat ad hoc pada saat penyusunan LAKIP. Selama ini, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala namun masih semi elektronik melalui email. Untuk menindaklanjuti saran dari Kemenpan dan RB, BPOM telah menyusun sistem pelaporan kinerja secara elektronik berbasis Balanced Scorecard(e-perfromance). E-performance tersebut telah terintegrasi dengan penilaian prestasi kinerja pegawai berdasarkan indikator yang diturunkan sampai dengan level indikator kinerja individu. Dengan adanya e-performance akan mempermudah pengumpulan data kinerja dan pimpinan unit kerja dapat memantau kinerja unit secara berkala dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja. D. Formulir Pelaporan Kinerja/ Kegiatan Informasi yang valid dan up to date merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Informasi ini dihasilkan dari suatu data yang telah diolah dan dianalisa. Proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat, sehingga data sebagai sumber informasi menjadi kunci utama. Kepercayaan terhadap data tersebut didapatkan jika suatu data mempunyai setidaknya empat kriteria yaitu : tepat waktu, tepat jumlah, tidak bias dan dapat diolah.


71

Terkait dengan data dan informasi, pelaporan yang terstruktur, terintegrasi dan berkesinambungan merupakan hal yang tak dapat dielakkan lagi. Dalam hal ini, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, yang setidaknya memiliki lima kriteria, yaitu: ringkas/padat, lengkap, informatif, akuntabel dan tepat waktu. Untuk melaksanakan pelaporan yang andal, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, antara lain : 1. Komitmen  Keinginan bekerjasama (lintas unit kerja dan instansi)  Keinginan memberi yang terbaik  Keinginan untuk melakukan kesinambungan  Verifikasi berjenjang dari top level management sampai ke operator 2. Metode Yang diatur dalam Pedoman Pelaporan ini adalah pelaporan secara konvensional/manual, melalui format – format / formulir pelaporan 3. SDM SDM pengelola pelaporan perlu diperhatikan, tidak hanya terbatas jumlah/ kuantitas, melainkan juga kualitasnya. Dalam hal ini perlu ditunjuk/ditentukan SDM pengelola pelaporan dengan kriteria dan jumlah tertentu, demi kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan pelaporan yang ditetapkan, tanpa menghambat tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dibentuk tim penanggung jawab pelaporan yang terdiri dari semua unit / komponen. Setiap unit kerja dalam melaporkan kinerja dan capaian kegiatan, selain melalui emonev juga melaporkan secara manual menggunakan format yang telah ditetapkan. 3. Laporan Kegiatan per Bulan Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Balai Besar / Balai POM

secara manual

disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Evaluasi dan Pelaporan melalui email [email protected] paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan bersangkutan berakhir.Laporan menggunakan format (namun tidak terbatas) pada Lampiran 3: Format Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sesuai keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.06.02.2.21.01.14.0236 Tahun 2014 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan POM.Apabila PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

72

diperlukan,

dapat

menambahkan

format

pelaporan

lainnya.Pelaporan

menggunakan format RHPK hanya mengakomodir pelaporam kinerja yang belum difasilitasi oleh SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu). Pada Lampiran 3 pedoman tersebut dicantumkan format pelaporan kegiatan per bulan Balai Besar/Balai POM, yang merupakan Format Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), terdiri dari: 1.

Tabel B.1

:

RHPK Pengawasan Iklan dan Label / Penandaan

2.

Tabel B.2

:

RHPK Layanan Sertifikasi

3.

Tabel B.3

:

RHPK Layanan Informasi dan Pengaduan

4.

Tabel B.4

:

RHPK Layanan Pengujian Pihak Ketiga

5.

Tabel B.5

:

RHPK MoU/ Kerja sama BB/Balai POM dengan Pemda

6.

Tabel B.6

:

RHPK Pengadaan Barang/Jasa

7.

Tabel B.7

:

RHPK Penyuluhan / Penyebaran Informasi

8.

Tabel B.8

:

RHPK Investigasi Awal dan Penyidikan

4. Laporan Kegiatan Triwulanan Unit kerja di pusat menyusun laporan triwulanan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Laporan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Evaluasi dan Pelaporan melalui email [email protected] diterima paling lambat 14 (empat belas) harisetelah triwulan bersangkutan berakhir, dengan menggunakan format (namun tidak terbatas) padaLampiran 4sesuai keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.06.02.2.21.01.14.0236 Tahun 2014 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan POM. Pada Lampiran 4pedoman tersebut dicantumkan format laporan bulanan unit kerja di pusat, yang terdiri dari: 1.

Tabel P.1

: Profil Peraturan, Standar, dan Pedoman BPOM

2.

Tabel P.2

: Profil Penilaian Produk Obat dan Makanan

3.

Tabel P.3

: Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

4.

Tabel P.4

: Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

5.

Tabel P.5

: Hasil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan

6.

Tabel P.6

: Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus NAPZA

7.

Tabel P.7

: Hasil Penyelidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

8.

Tabel P.8

: Monev MoU/ Kerja sama/ Nota Kesepahaman/ Letter of Agreement


73

Unit kerja, yang format pelaporannya belum diatur dalam pedoman ini, dapat menyusun format yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing–masing. 5. Laporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Setiap unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM wajib menyampaikan realisasi dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja disertai dengan analisis sederhana tentang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaiannya, sebagaimana format pada Lampiran 5.Harus dipastikan bahwa data yang dilaporkan adalah data kumulatif, bukan hanya data pada bulan bersangkutan saja.

Catatan : Pengendalian dan pelaporan kinerja lebih detil diatur dalam PEDOMAN MONITORING,

EVALUASI

DAN

PELAPORAN

PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BPOM sesuai Keputusan Sekretaris Utama BPOM RI Nomor : HK.06.02.2.21.01.14.236 Tahun 2014. 6. Laporan Barang Milik Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Barang Milik Negara atau BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2008 tentang Penatausahaan BMN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada lampiran VII PMK Nomor 120/PMK.06/2008 tentang Penatausahaan BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai persediaan. Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

74

Adapun jenis BMN adalah sebagai berikut: A. Aset Tetap Klasifikasi Aset Tetap, yaitu 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, irigasi dan jaringan 5. Aset tetap lainnya 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Penyajian dan pengungkapan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah digunakan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siapa digunakan. Biaya perolehan seperti yang dimaksud adalah mengacu kepada nilai satuan minimum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, yaitu : a. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); b. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk per satuan gedung dan bangunan adalah sama dengan atau lebih dari Rp10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah); B. Aset Lancar Aset lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang menjadi kategori aset lancar adalah persediaan. Persediaan dapat terdiri dari : a. Barang konsumsi b. Amunisi c. Bahan untuk pemeliharaan d. Suku cadang e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga f. Pita cukai dan leges g. Bahan baku


75

h. Barang dalam proses/setengah jadi i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar : d. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian e. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri f. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Aset lancar biasanya berasal dari belanja bahan seperti Alat Tulis Kantor, bahan cetakan, leaflet, pamphlet, baku pembanding, sampel dan retain sampel, persediaan alat gelas (glassware), hewan percobaan, reagensia dan lain-lain. C. Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintahyang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri dari : a. Aset tak berwujud, meliputi : 1) Software komputer 2) Lisensi dan franchise 3) Hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang b. Aset lain-lain Yang termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. 6..1. Pengelolaan Barang Milik Negara

Sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN meliputi : a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran b. Pengadaan c. Penggunaan d. Pemanfaatan e. Pengamanan dan pemeliharaan f. Penilaian g. Pemindahtanganan


76

h. Pemusnahan i. Penghapusan j. Penatausahaan k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penatausahaan persediaan khusus reagensia sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor : HK.06.02.2.24.12.13.3228 Tahun 2013 tentang Kriteria Persediaan Reagensia Usang/Rusak. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 6..2. Laporan Barang Milik Negara

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap belanja APBN yang berpotensi menjadi aset maka pemerintah telah menetapkan kepada seluruh entitas pelaporan agar menyajikan dan melaporkan seluruh laporan BMN yang terjadi kepada DPR, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap periode tahun anggaran sebanyak 2 kali dalam satu tahun (semester). Apabila Kementerian Negara Lembaga tidak melaporkan dan menyajikan laporan BMN tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan pencairan anggaran untuk tahun berjalan, tahapan sebelum dilakukannya penyajian laporan BMN adalah: 1. Klasifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. 2. Mencatat semua transaksi yang terjadi ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang terintegrasi dengan Aplikasi Persediaan. 3. Melakukan proses validasi dan rekonsiliasi dengan SAKPA di masing-masing dan disepakati dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang dilakukan setiapsemester. 4. Mengirimkan data backup berupa softcopy hasil rekonsiliasi internal ke Biro Umum setiap semester dari masing-masing. 5. Menyampaikan Laporan BMN yang berasal dari cetakan Aplikasi SIMAK BMN beserta Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) ke Biro Umum setiap semester. 6. Melakukan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat disertai dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) setiap semester.


77

7. BAR dari KPKNL tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan untuk dilakukan rekonsiliasi kembali dengan KPPN, apabila terlambat atau tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL maka akan dikenakan sanksi pembekuan pencairan anggaran untuk tahun berjalan. Prosedur dan tata cara penyampaian laporan BMN sesuai Buku PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Revisi ke 1 Tahun 2013


78

BAB VI KETENTUAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN A. PENGELUARAN ANGGARAN 1. Pembayaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan dengan: a. Pembayaran langsung kepada yang berhak (LS), atau b. Pembayaran melalui Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2. Uang Persediaan Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: a. Belanja Barang; b. Belanja Modal ; c. Belanja Lain-lain. 3. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), kecuali pembayaran honor dan perjalanan dinas. 4. Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari setiap Bendahara Pengeluaran diizinkan menyimpan uang tunai, setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 5. Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa : • Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain; • Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA; • Uang persediaan dapat diusulkan kembali setelah penggunaan uang persediaan sebelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal sebesar 50% tanpa harus menunggu akhir periode. 6. Untuk pembayaran Belanja Barang (reagensia, suku cadang, ATK dan lain-lain) dan Belanja Modal yang dilakukan dengan mekanisme UP dan TUP antara Rp10.000.000,- sd Rp50.000.000,- perlu dilengkapi dengan data dukung berupa proses penyusunan spesifikasi dan HPS / negosiasi harga.


79

B. PERJALANAN DINAS Merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas terdiri atas Perjalanan dinas dalam negeri dan Perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016. 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. 1.1. Perjalanan dinas jabatan

1.1.1. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku; b. Biaya transport terdiri atas  Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan

dan

kepulangan

termasuk

biaya

ke

terminal

bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;  Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; c. Biaya penginapan  Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana/peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, apabila

biaya

hotel/penginapan

hotel/penginapan

sebagaimana

lebih diatur

tinggi

dari

dalam

satuan PMK

biaya Nomor

65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016, maka Pelaksana SPD menggunakan

fasilitas

kamar

dengan

biaya

terendah

pada

hotel/penginapan dimaksud;  Untuk perjalanan dinas jabatan dalam rangka mendampingi pimpinan, maka Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sepanjang sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016;  Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, atas izin tertulis dari pimpinan unit kerja/PPK/KPA maka Pelaksana SPD dapat


80

diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sesuai dengan SBM 2016 dan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara lumpsum dengan melampirkan daftar pengeluaraan riil. d. Uang representasi; dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas sesuai PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016. e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau f. Biaya menjemput/mengantar jenazah. 1.1.2. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi : 1. Perjalanan Dinas Melewati Batas Kota Batas kota khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. 2. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota  Terdiri atas perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam;  Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan uang transport untuk melakukan kegiatan/pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten/Kota;  Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya, maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sesuai dengan besaran dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016;  Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD, pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas. 1.1.3. Terkait Peraturan Menpan Nomor 6 Tahun 2015 tentangPedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Diluar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, maka kegiatan bersifat pertemuan/rapat di lingkungan BPOM diatur sebagai berikut: 1. Diutamakan diselenggarakan di: a. Gedung milik BPOM atau b. Gedung milik Instansi Pemerintah lainnya.


81

2. Dapat diselenggarakan di hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang

gedung lainnya yang bukan milik pemerintah apabila memenuhi salah satu kriteria: a. Memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategisatau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, terus menerus (simultan). Pertemuan tersebut antara lain pembahasan rancangan peraturan perundangan; pembahasan pengujian bersama lintas sektor; b. Tidak tersedia ruang rapat di kantor BPOM/Balai Besar/Balai POM dan tidak tersedia ruang rapat di Instansi Pemerintah lainnya di wilayah tersebut.Dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di kantor BPOM/Balai Besar/Balai POM maupun milik instansi pemerintah lain dari Kepala Satker/Unit Kerja Mandiri atau penanggungjawab kegiatan; c. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan. d. Peserta yang berasal dari eselon I lainnya/masyarakat berjumlah minimal 40 (empat puluh) peserta. 3. Persyaratan penyelenggaraan rapat diluar kantor: a. Pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya atau pemerintah daerah atau masyarakat; b. Tidak terdapat perjalanan dinas/meeting konsineringkeluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor; c. Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas/meeting konsinering yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan dan kinerja yang dihasilkan sama; d. Memastikan tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas/meeting konsinering yang tumpang tindih atau rangkap; e. Perjalanan dinas/meeting konsinering hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; f. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia; g. Biaya penyelenggaraan maksimal sesuai SBM TA 2016.


82

4. Harus memiliki output/hasil yang jelas yang dibuktikan dengan: a. Term of Reference / Kerangka Acuan Kerja; b. Untuk poin 2. b. Surat Pernyataan dari Kepala Satker/Unit Kerja Mandiri atau penanggungjawab kegiatan untuk keterbatasan sarana dan prasarana ruang rapat kantor Badan/Balai Besar/Balai POM maupun milik instansi pemerintah lain; c. Transkrip hasil rapat/rekaman; d. Notulensi rapat dan/atau laporan; e. Daftar hadir peserta rapat; 5. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal. 1.1.4. Merujuk PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan

yang dilakukan melalui perikatan dengan

penyedia jasa meliputi Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya diatur sebagai berikut : • Tatacara pengadaan penyedia jasa mengikuti Perpres yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa; • Kontrak dengan penyedia jasa:  Untuk 1 paket kegiatan/kebutuhan periode tertentu;  Nilai Satuan Harga tidak melebihi tarif penginapan/hotel resmi oleh penyedia jasa penginapan/hotel;  Nilai Satuan Harga tidak melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan perusahaan jasa transportasi dan SBM TA. 2016;  Pembayaran didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sesuai kontrak. 1.1.5. Uang harian paket fullboard di luar kota; uang harian paket fullboard, fullday/halfday di dalam kota diberikan sesuai SBM TA2016. 1.1.6. Uang harian penyelenggaraan paket meeting fullboard, fullday/halfday tidak dapat diberikan di hari pelaksanaan Pejabat/Pegawai tersebut ditugaskan sebagai narasumber. 1.1.7. Uang saku rapat untuk penyelenggaraan rapatdalam kantor diluar jam kerja tidak dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai yang pada rapat tersebut ditugaskan PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

83

sebagai

moderator/narasumber

dan

telahmenerima

honorarium

sebagai

moderator/narasumber. 1.1.8. Khusus untuk kegiatan yang bersifat nasional, uang harian 1 (satu) hari sebelum dan atau sesudah waktu pelaksanaan pertemuan dan biaya penginapan dapat diberikan kepada peserta dengan mempertimbangkan : • Efisiensi Biaya • Jadwal pelaksanaan pertemuan, ketersediaan penerbangan/ waktu tempuh dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan pertemuan. 1.1.9. Pegawai yang telah mencatatkan kehadirannya pada saat kedatangannya, kemudian ditugaskan untuk melakukan kegiatan didalam Kab/Kota kurang dari 8 jam seperti: • pemeriksaan sarana yang bersifat insidentil; • rapat koordinasi lintas sektor; • kegiatan sejenisnya. yang kepadanya diberikan transport lokal karena penugasannya dan setelah selesai pegawai tersebut kembali ke kantor untuk mencatatkan kepulangannya maka kepada Pegawai tersebut tidak diberikan uang makan PNS di kantor; 1.1.10. Transport perjalanan dinas dari Jakarta ke Bandung dan Jakarta ke Serang (PP) Rp400.000,1.1.11. Transport perjalanan dinas dari Jakarta ke Bekasi, Depok, Bogor, Cikarang dan Tangerang (PP) Rp200.000,1.1.12. Transport perjalanan dinas dari Jakarta ke Kepulauan Seribu bersifat at cost. 1.1.13. Transport perjalanan dinas antar kepulauan/kabupaten/kota yang tidak diatur di dalam SBMTA 2016 bersifat at cost. 1.1.14. Bagi perjalanan dinas yang menyewa kendaraan dari pihak ketiga: • Untuk kegiatan yang bersifat rutin, biaya sewa dibebankan pada biaya transport yang bersangkutan. • Untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sewa kendaraan dapat dilakukan dengan memperhatikan : a) Menggunakan akun belanja sewa dengan dana yang tersedia dalam POK atau DIPA Satker dengan memperhatikan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016; b) Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi; c) Petugas tidak memperoleh biaya uang transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan PP dan atau transport lokal dalam kota.


84

1.1.15. Untuk perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 Jam dalam rangka pemeriksaan sarana, penegakan hukum dan penyelesaian kasus khusus di dalam kota dapat diberikan: • Uang transport dalam kota sebesar satuan biaya transport kegiatan dalam kab/kota yaitu Rp150.000,-, • Uang Harian dengan nominal sesuai SBM TA. 2016. 1.1.16. Peserta Tugas Belajar yang dibebaskan jabatannya tidak berhak untuk melaksanakan perjalanan dinas karena masih dalam pelaksanaan tugas dinas dan telah mendapatkan biaya pendidikan yang dibayarkan at cost; biaya perjalanan dinas dari dan ke tempat tugas belajar, bantuan biaya operasional dan bantuan biaya buku. Jika ternyata kebutuhan anggaran melebihi satuan biaya tersebut, maka dapat digunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 1.2. Perjalanan Dinas Pindah

1.2.1. Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012. 1.2.2. Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah dan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang; 1.2.3. Perjalanan Dinas Pindah antara lain dilakukan dalam rangka : • Pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah; • Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap; • pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; • pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; • pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau


85

• pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. 1.2.4. Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen biaya transpor pegawai; biaya transpor keluarga; biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau uang harian; 1.2.5. Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu Tingkat A, B dan C. 1.2.6. Uang harian Perjalanan Dinas Pindah diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara 1.2.7. Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPA yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi. 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Agar perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk ke wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Untuk kegiatan perjalanan/kunjungan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik seperti Taiwan, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Indonesia dengan Taiwan yaitu: Kecuali dengan seijin Presiden RI, para Menteri hendaknya tidak melakukan perjalanan ke Taiwan. Kunjungan tingkat eselon I ke bawah hendaknya dengan seijin Menteri yang bersangkutan. Pada kunjungan tersebut agar diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) dijaga sifat


86

kunjungan tidak resmi, 2) menghindari adanya publisitas, 3) tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsir sebagai menyalahi isi dan jiwa MoU, 4) tidak menandatangani sesuatu dokumen yang merujuk pada adanya sebutan “Republic of China”, “Government” ataupun “Minister/Ministry” of the Republic of China”. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; 3. Efisiensi dan Efektivitas penggunaan belanja negara; dan 4. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Badan POM dan dilakukan untuk keperluan sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 2. Mengikuti tugas belajar di luar negeri; 3. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri; 4. Mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; 5. Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; atau 6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian atau kegiatan sejenis. Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan, paspor, dan Exit Permit atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Format Surat Tugas dan SPD sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sbb: 1. Biaya transportasi termasuk biaya transportasi ke bandara, airport tax, retribusi yang dipungut di bandar udara keberangkatan/kepulangan, biaya aplikasi visa, biaya lainnya yangn dipersyaratkan di negara penerima 2. Uang harian (biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal) 3. Uang representasi (sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan) 4. Biaya asuransi perjalanan


87

Uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian. Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang meliputi : a. waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi b. waktu transit (apabila diperlukan transit); dan/atau c. waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergipulang sebagai berikut a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari; b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari Uang Harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif diberikandalam hal biaya

akomodasi

Perjalanan

Dinas

Jabatan

dalam

rangka

mengikuti

konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatankegiatan yang sejenis; mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis disediakan oleh pengundang. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapatdiberikantambahanuangharian,apabilaterdapat:  Hambatan transportasi, uang harian dibayarkan 30% (tiga puluh persen)

apabila biaya penginapan dan/atau makan ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; atau dibayarkan 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi  Kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/gagalnya kepulangan

dari tempat tujuanPerjalanan Dinas Jabatan; atauKeadaan kahar yang terjadi di luar negeri, uang harian dibayarkan 100% (seratus persen). Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan

dilakukan

dengan

memberikan

uang

muka

kepada

Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan/tambahan uang


88

persediaan yang dikelolanya. Pemberian uang muka didasarkan pada permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sbb: a. Surat tugas b. Surat Persetujuan Pemerintah c. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi Exit Permit atau izin berangkat ke Luar Negeri d. SPD e. Kwitansi Perjalanan Dinas; dan f. Rincian biaya Perjalanan Dinas Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dengan ketentuan sbb: a. Biaya Perjalanan Dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan  Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, maka kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Negara; atau  Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian. b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan. Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari: a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri c. Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri; dalam hal di kota tempat diselenggarakannya kegiatan tidak ada perwakilan Pemerintah RI, maka SPD ditandatangani oleh Petugas/Panitia penyelenggara dari instansi/kegiatan yang dikunjungi atau pihak hotel tempat menginap. d. Fotokopi

halaman

paspor

yang

dibubuhi

cap/tanda

keberangkatan/kedatangan oleh:


89

 Pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan negara

tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau  Pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan salah

satu negara tempat tujuan Perjalanan Dinas yang memberlakukan ketentuan tentang exit/permit pada suatu kawasan tertentu; e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, boarding pass, airport tax, pembuatan visa, retribusi, asuransi; g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh. PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya -biaya yang tercantum dalam bukti-bukti pengeluaran dan Daftar Pengeluaran Riil. Hal-hal yang belum diatur disini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

C. HONORARIUM Dalam rangka penerapan kebijakan single remuneration system, keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan: 1. Pejabat negara/eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga)tim pelaksana kegiatan. 2. Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 4 (empat)tim pelaksana kegiatan. 3. Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 6 (enam)tim pelaksana kegiatan. 4. Peserta Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya tidak berhak mendapatkan honorarium kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016 disebutkan bahwa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang diberi Tugas untuk Melaksanakan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA.


90

Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut : a) mempunyai keluaran jelas dan terukur; b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e) dilakukan secara selektif, efisien dan efektif.t penguga dibatasi?


91

BAB VII KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN BARANG/JASA A. PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Khusus Balai Besar POM di Jayapura dan Balai POM di Manokwari mengikuti Perpres 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di tiap Satker Lingkungan BPOM dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan ULP.

3.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Besar/Balai POM dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan ULP.

4.

Penetapan Pejabat Pengadaan di masing-masing Satker ditetapkan oleh KPA Satker.

5.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang dan Jasa, ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di masing-masing Satker di lingkungan BPOM, apabila beban kerja besar dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

6.

Pejabat Pengadaan diangkat untuk menetapkanpenyedia Barang dan Jasa untuk: a) Pengadaan

Langsung

untuk

paket

pengadaan

barang/pekerjaan

jasa

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah dan atau; b) Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah harus dilengkapi dengan data dukung berupa proses penyusunan KAK dan HPS serta negosiasi harga. c) Penunjukan Langsung untuk sewa penginapan/hotel/ruang rapat sampai dengan Rp. 200.000.000,- yang tarifnya terbuka dan dapat diakses masyarakat. d) E-purchasingterhadap barang /jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan 7.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh KPA di masing-masing unit kerja yang bertugas melakukan


92

pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS diatas Rp200.000.000. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa tidak merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan/atau sebagai Pokja ULP. 8.

Dalam hal pemeriksaan barang dan jasa memerlukan keahlian khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

9.

Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan Panitia/Pejabat Penerima setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.

10. Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dianggap sah apabila ditandatangani minimaloleh dua pertiga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa termasuk Ketua dan/atau Sekretaris serta Penanggung Jawab Kegiatan. 11. Pada pengadaan barang dan jasa, perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Data-data hasil survey harga dalam rangka penyusunan HPS harus diarsipkan dengan baik sebagai dokumen. 12. Tanda bukti pertanggungjawaban pembelian produk obat dan makanan terkait investigasi awal kasus pelanggaran Obat dan Makanan dan/atau penyidikan perkara tindak pidana Obat dan Makanan termasuk pembelian sampel secara online, MLM adalah sebagai berikut : a) Di BPOM Pusat menggunakan tanda bukti yang ditandatangani oleh Penanggung jawab kegiatan dan disetujui/diketahui oleh Kepala Bidang di Lingkungan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan; b) Di Balai Besar POM menggunakan tanda bukti yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan c) Di Balai POM menggunakan tanda bukti yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Seksi Pemdik/Kepala Seksi Pemdikserlik. 13. Pada paket pekerjaan Barang/Jasa pada Belanja Mengikat (002) yang merupakan kebutuhan sehari-hari perkantoran/bersifat continueseperti Jasa Pengamanan Kantor, Jasa Cleaning Service, Langganan Jasa Provider Internet dan sebagainya, pelaksanaan lelang dapat dilakukan pada tahun sebelumnya untuk penetapan DIPA PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

93

tahun berjalan. Apabila terdapat gagal lelang/lelang ulang sampai memasuki tahun berjalan, maka paket pekerjaan dapat menggunakan pengadaan langsung pada bulan berjalan, dengan menggunakan harga tahun sebelumnya. Bersamaan hal tersebut, pelaksanaan lelang tetap dilakukan sampai dengan penunjukan pemenang lelang.

B. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPOM RI adalah unit organisasi yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPOM. ULP dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No 45 tahun 2013. Pembentukan ULP mengalami perubahan pada akhir tahun 2015 melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM. Berdasarkan Surat Keputusan tentang penunjukan perangkat ULP, ditetapkan sebagai Personil ULP adalah Kepala ULP, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris ULP dan Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP). Kronologis perubahan tentang penunjukan perangkat ULP adalah sebagai berikut: a. Pada tahun 2014, tugas dan kewenangan serta kedudukan Pokja ULP di setiap Satker ditetapkan melaui Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK 04.1.23.01.14.0147 tahun 2014 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM. b. Pada tahun 2015, kedudukan Pokja ULP dipusatkan melalui Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK 04.01.21.04.15.1823 tahun 2015 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM. c. Pada akhir tahun 2015, Pokja ULP terbagi menjadi dua yaitu Pokja Pusat dan Pokja Satker berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 tahun2015 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM Sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 tahun 2015, ULP melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang meliputi: a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa konsultansi di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. Jenis pengadaan jasa lainnya yang bersifat khusus dengan nilai diatas Rp 200.000.000,- antara lain sewa penginapan/ hotel/ ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dilakukan dengan metode penunjukan langsung, oleh karena itu permintaan User Id aplikasi SPSE tidak perlu dilakukan;


94

d. Sedangkan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya senilai kurang dari/sama dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan konsultansi kurang dari/sama dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satker masing-masing. Penugasan/penempatan/pemindahan Anggota Pokja ULP untuk setiap paket pengadaan ditetapkan oleh Kepala ULP melalui Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditetapkan berdasarkan kompetensi personil dan usulan dari Pokja. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak. Penetapan Penyedia Barang/Jasa oleh Pokja ULP tidak bisa diganggu-gugat oleh Kepala ULP. Tujuan pembentukan ULP antara lain adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuantersebut maka ULP telah menetapkan Mekanisme Pengadaan 2016 sebagai berikut: 1. KPA menetapkan RUP melalui Tabel RUP.Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditetapkan oleh PA/KPA. (Format Tabel RUP terlampir) 2. Setelah RUP ditetapkan maka Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

mengunggah

RUP

melalui

aplikasi

SiRUP

pada

website

http://sirup.lkpp.go.id. Admin SiRUP ditetapkan oleh KPA pada setiap Satker. PPK dapat mengundang Pokja ULP untuk melakukan Kaji Ulang RUP pada Satker terkait melalui Kepala ULP. Hasil kajian akan disampaikan kepada PA/KPA untuk dilakukan revisi dan dilakukan penetapan RUP kembali oleh PA/KPA. Jika dilakukan revisi RUP oleh KPA maka revisi RUP kembali diunggah pada aplikasi SiRUP oleh Admin SiRUP. 3. PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada Kepala ULP. RPP sekurang-kurangnya berisi: h. Surat pengantar RPP; i. Salinan POK; j. Kerangka Acuan Kerja (KAK); k. Spesifikasi Teknis; l. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); m. Rancangan Kontrak; n. Id Paket SiRUP (Format RPP terlampir) 4. Khusus Pokja Satker memberikan surat usulan anggota Pokja kepada Kepala ULP untuk setiap paket pengadaan yang dilaksanakan melalui Pokja Satker. Usulan nama PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016

95

akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan tim pengkajian RPP dan sebagai anggota Pokja paket pengadaan. (Format Surat usulan Anggota Pokja terlampir). 5. Sekretariat melakukan pencatatan atas RPP awal yang diterimasebagai jadwal dimulainya proses pengadaan di ULP.Waktu pencatatan maksimal satu hari. 6. Kepala ULP menetapkan tim pengkaji RPP/anggota Pokja per paket pengadaan. (Format Penetapan Tim Pengkaji RPP) 7. Sekretariat mengirimkan RPP kepada Pokja Satker atau Pokja Pusat untuk dilakukan kajian RPP (Format Formulir Kajian RPP terlampir).Berdasarkan hasil kajian RPP maka: a. RPP

yang

tidak

lengkap

disampaikan

kembali

kepada

PPK.

Perbaikan/perubahan RPP oleh PPK disampaikan secara langsung kepada tim pengkaji RPP/anggota Pokja. Sekretariat hanya menerima RPP awal dan RPP akhir, dan tidak menerima atau mencatat perbaikan/perubahan RPP dari PPK. b. RPP yang lengkap/layak dilelangkan disampaikan kepada Kepala ULP. Pokja ULP dapat mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak kepada PPK melalui Formulir Kajian RPP. 8. Sekretariat melakukan pencatatan atas RPP akhir (RPP lengkap/layak dilelangkan) yang diterima dari Pokja. Waktu pencatatan maksimal 1 hari.(Tabel Status RPP terlampir) 9. Sekretariat menyerahkan Hasil Kajian RPP dan usulan nama anggota Pokja kepada kepala ULP untuk penerbitan SPMT. Usulan nama anggota Pokja hanya diwajibkan kepada Pokja Satker. 10. Kepala ULP menerbitkan SPMT untuk penempatan anggota Pokja dan disampaikan ke Pokja, PPK dan LPSE untuk dilanjutkan ke proses pelelangan. (Format SPMT terlampir) 11. Pokja ULP melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau secara offline untuk metode Penunjukan Langsung. 12. Setelah penetapan pemenang oleh Pokja, maka Berita Acara Hasil Pelelangan / Berita Acara Hasil Seleksi disampaikan kepada Kepala ULP, PPK dan Panitia Penerima. 13. Kepala ULP melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PBA/PA melalui Sestama Selain yang dicantumkan diatas, berikut ini beberapa perubahan pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM: a. Kewenangan Pokja pusat:


96

 Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultan Pengawas, Perencana, dan Manajemen Konstruksi, kecuali dapat dilakukan oleh Pokja Satker mandiri.  Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kecuali Pengadaan alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi. b. Kewenangan Pokja Satker:  Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai denganRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).  Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi. c. Jika Pokja Satker menyatakan mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas nilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka Pokja Satker harus menyampaikan pernyataan mampu secara tertulis kepada Kepala ULP. d. Dalam memberikan persetujuan terhadap Pokja Satker yang menyampaikan pernyataan kemampuan secara tertulis, maka Kepala ULP harus mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah. e. Khusus Satker yang tidak memiliki Pokja yang memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pokja Pusat. Kontak Personil ULP: Alamat Surat Elektronik ULP adalah [email protected]

C. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabPemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara,yang dilaksanakan melalui Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah.

Namun,dalam

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah kadang kaladitemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal,

antara

lain:perencanaan

pengesahananggaran

yang

Pengadaan

Barang/Jasa

terlambat,

tidak

yang

segera

kurang

baik,

dilaksanakannya

pengumumanpelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dariPengelola Pengadaan. Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salahsatunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam prosespelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untukmemperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jugabertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


97

Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Negara dan peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi unsur dalam reformasi birokrasi Indonesia. Salah satu mekanisme yang dilakukan, yaitu melalui perbaikan sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien dan akuntabel. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang mewajibkan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan seluruh/ sebagian kegiatan pengadaan barang/ jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sebagai bukti nyata atas implementasi peraturan tersebut adalah dengan diterapkannya e-Procurement melalui LPSE di BPOM dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Penerapan e-Procurement melalui aplikasi

SPSEdi BPOMmulai pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Saat ini sudah seluruh di BPOM sudah melaksanakan proses pengadaan baik secara e-tendering maupun epurchasing. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), untuk paket pengadaan Barang/Jasa yang pemilihan penyedianya dilakukan dengan lelang/seleksi, wajib diproses melalui LPSE BPOM. Pelaksanaan lelang/seleksi melalui LPSE mengacu pada Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-tendering. Pengguna SPSE saat ini adalah PPK, Pokja ULP BPOM dan Penyedia Jasa/Barang di seluruh Indonesia. Pendaftaran user id dan password untuk penggunaan SPSE diajukan kepada LPSE BPOM. LPSE dapat menonaktifkan user id dan password pengguna SPSE (Penyedia Barang/Jasa) apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan atas permintaan PA/KPA/PPK berkaitan dengan blacklist.


98

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukandalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadapBarang/Jasa yang secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karenaitu, Pemerintah merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan KatalogElektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Bab III Pasal 8, ayat (1) Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum Pengadaan. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di fasilitasi dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat url : http://sirup.lkpp.go.id/sirup. Aplikasi

SPSE

dapat

di

akses

melalui

web

browser

dengal

alamat

url

http://lpse.pom.go.id sedangkan alamat emailLPSE adalah [email protected] dan [email protected]


99

BAB VIII PENUTUP Petunjuk pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar semua pengelola anggaran baik Kepala Kantor/Satker (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, para Bendahara maupun Pejabat/Staf terkait Pusat dan Daerah mengetahuinya. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016ini diharapkan agar terdapat kesamaan persepsi dan kesatuan langkah Para Pengelola Anggaran dalam melaksanakan anggaran Tahun 2016.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dr. ROY A. SPARRINGA, M.App.Sc NIP. 19620501 198703 1 002


100

DAFTAR PUSTAKA 1

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

2

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

5

PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

NOMOR

120/PMK.06/2008

TENTANG

249/PMK.02/2011

TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 6

PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

NOMOR

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 7

PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

NOMOR

191/PMK.05/2011

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH 8

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.05/2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 271/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 252/PMK.05/2014 TENTANG

REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA.... 12

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

13

PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

NOMOR

65/PMK.02/2015TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2016 14

PERATURAN PETUNJUK

MENTERI

KEUANGAN

PENYUSUNAN

NOMOR

DAN


96/PMK.02/2015

PENELAAHAN

TENTANG RENCANA

101

KERJADANANGGARANKEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

(RKAKL)

DAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 15

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2016

16

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-81/PB/2011 TENTANG TATA

CARA

PENYAMPAIAN

PENGESAHAN MEMO

HIBAH

LANGSUNG

PENCATATAN

HIBAH

BENTUK

UANG

LANGSUNG

DAN

BENTUK

BARANG/JASA/SURAT BERHARGA 17

PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG E-TENDERING .


102

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

: HK.04.1.23.01.16.0158HK.04.1.21.05.15.2272

Tanggal

: 8 Januari 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN 1.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BPOM PERIODE 2015-2019

2.

STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN

3.

MATRIKS USULAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) TAHUN 2016

4.

MATRIKS

USULAN

REVISI

DAFTAR

ISIAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2016 5.

KERTAS KERJA CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

LAMPIRAN I

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BPOM PERIODE 2015-2019 VISI

MISI Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya jaminan Menguatnya Sistem produk Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan aman, berkhasiat/ Makanan bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; TUJUAN

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019,

2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir 2019, 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019, 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019, 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

1. Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya, dengan target kumulatif 40 industri farmasi sampai dengan akhir tahun 2019, 2. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, dengan target kumulatif 81 IOT pada tahun 2019, 3. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, dengan target kumulatif 205 industri kosmetika pada tahun 2019, 4. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada tahun 2019, 5. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dengan target meningkat pada akhir 2019 dibandingkan baseline 2016, dan 6. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan, dengan target kumulatif pada akhir 2019 sebanyak 20 kerjasama.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Meningkatnya kualitas 1. Capaian pelaksanaan RB di BPOM, dengan target AA pada tahun 2019, kapasitas kelembagaan 2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK, dengan target WTP pada tahun 2019, BPOM 3. Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN, dengan target A pada tahun 2019.

PENGGUNA ANGGARAN (PA)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER SEKRETARIAT UTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


BIRO UMUM

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO HUKUM DAN HUB. MASYARAKAT


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KSLN


BENDAHARA

PPSPM


KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DEPUTI I PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





DIT. LAI OBAT DAN PRODUK BIOLOGI

DIT. STANDARDISASI PT & PKRT

DIT. WAS. PRODUKSI Pt & PKRT

DIT. WAS DISTRIBUSI PT & PKRT

DIT. WAS. NAPZA






BENDAHARA

PPSPM


KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DEPUTI II




DIT. LAI OT, KOSM, & PK

DIT. INSERT OT, KOSM, & PK

DIT. STANDARDISASI OT, KOSM, & PK




PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIT. OAI


BENDAHARA

PPSPM


KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DEPUTI III



DIT. LAI KEAMANAN PANGAN


DIT. STANDARDISASI PANGAN




DIT. INSERT. PANGAN

DIT. SURVEILAN DAN PKP

DIT. WAS. PRODUK DAN BB





BENDAHARA

PPSPM

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)


SATKER PPOMN


SATKER PUSDIK

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATKER PIOM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATKER PROM

SATKER INSPEKTORAT






BENDAHARA PENGELUARAN





PPSPM

PPSPM

PPSPM

PPSPM

PPSPM






Lampiran 3 MATRIKS USULAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) TA 2016 KODE SATKER NAMA SATKER PROGRAM KEGIATAN

SEMULA

MENJADI

Output/ Komponen/ Sub komponen/ akun/ Sumber dana

Uraian

Rincian Perhitungan

1

2

5

31XX.002 011 A

521211 (RM)

522151

CONTOH

: : : :

vol

Harga Satuan

Jumlah

6

7

Uraian Output

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Komponen 1

Sub Komponen 1

Output/ Komponen/ Sub komponen/ akun/ Sumber dana

Uraian

Rincian Perhitungan

1

2

5

31XX.002 011 A

521211

vol Harga Satuan

6

Uraian Output

Jumlah

Selisih

7

8

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Komponen 1

Sub Komponen 1

xxx xxx


Belanja Bahan ATK Penggandaan

2 PKT 2 PKT

2 2

xxx xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 75

xxx xxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

ATK Komputer Konsumsi

1 PKT 15 OR x 5 KL

1 75

aaaa xxx

aaaaaaaaaa xxxxxxxxx

xxxx-aaaaa xxxxxxxxx

JAM JAM

2 32

xxx xxx


Belanja Jasa Profesi Honor Narasumber Es I Honor Narasumber

1 OR x 2 JAM 16 OR x 2 JAM

2 32

xxx bbb

xxxxxxxxx xxxxxxxxx bbbbbbbbb

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx-bbbbb

JAM

16

xxx

xxxxxxxxxx

Honor moderator

8 OR x 2 JAM

16

xxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Belanja Bahan ATK Penggandaan

1 PKT 2 PKT

1 2

ATK Komputer Konsumsi

1 PKT 15 OR x 5 KL

Belanja Jasa Profesi Honor Narasumber Es I Honor Narasumber

1 OR x 2 16 OR x 2

Honor moderator

8 OR x 2

522151

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Unit Kerja

…………………………………………………….. NIP…………………………………………….

Lampiran 4

CONTOH

MATRIKS USULAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-063.01.1.1.432731/2016 Kementerian Negara/lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker Kewenangan

: : : : :

(063) (01) (01) (432731) KP

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DKI JAKARTA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(SEMULA) DIPA REVISI KE-…… KODE

1

URAIAN SATKER/PROGRAM KEG/OUTPUT/SUMBER DANA

2

BELANJA

(BERUBAH MENJADI) DIPA REVISI KEBELANJA

JUMLAH SELURUH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

3

4

5

6

JUMLAH SELURUH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

7

8

9

10

LAMPIRAN V

KERTAS KERJA CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PEMBILANG

REALISASI PEMBILANG

PENYEBUT

REALISASI PENYEBUT

TARGET 2016

TARGET TW ….

REALISASI

% CAPAIAN THD TARGET TW…

% CAPAIAN THD TARGET 2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = (6/8*100)

12 = (11/110*100%)

13 = (11/9*100%)

1 Program ….. Kegiatan …..

sasaran program sasaran kegiatan 1 sasaran kegiatan 2

A. INDIKATOR PERSENTASE 1 Diisi dengan nomor urut 2 Diisi dengan program dan kegiatan 3 Diisi dengan sasaran program dan sasaran kegiatan 4 Diisi dengan indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan 5 Diisi dengan pembilang, misal: jumlah produk obat yang MS 6 Diisi dengan realisasi pembilang, misal: 50 7 Diisi dengan penyebut, misal: jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis 8 Diisi dengan realisasi penyebut, misal 200 9 Diisi dengan target 2016 10 Diisi dengan target sampai dengan triwulan yang bersangkutan B. INDIKATOR JUMLAH -----> KOLOM 5 S/D 8 TIDAK PERLU DIISI REALISASI INDIKATOR DIISIKAN PADA KOLOM 11

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

Recommend Documents