PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010

DAFTAR ISI Uraian

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1 Dasar Hukum 2 Tujuan 3 Ruang Lingkup

1 1 1 1

BAB II PELAKSANA SATUAN KERJA KOMNAS HAM 2010 1 Pelaksana Pembayaran dan Anggaran 1.1 Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010 a. Kuasa Pengguna Anggaran b. b. Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM c. Bendahara Pengeluaran 1.2 Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang/Jasa Tahun 2010 a. Pejabat Pembuat Komitmen b. Pemegang Uang Muka c. Staf Operasional d. Pejabat Pengadaan e. Tim Penerima Barang f. Panitia Pengadaan 1.3 Persyaratan Manajerial

3 3 3 4 4 5 5 5 7 8 8 9 9 10

BAB III PETUNJUK PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2011 1 Latar Belakang a. Pengganggaran Terpadu (Unified Budget) b. Pengganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) 2 Tahapan Penyusunan Anggaran 2.1 Sumber APBN 2.2 Sumber Hibah a. Hibah melalui Bapenas b. Hibah oleh Komnas HAM 3 Penyusunan Program Kerja 3.1 Kerangka Acuan Kerja (ToR) 3.2 Rencana Anggaran Belanja (RAB)

11 11 11 11

BAB IV PETUNJUK PEMBEBANAN ANGGARAN 1 Lingkup Pelaksanaan Anggaran 2 Pengeluaran Anggaran 2.1 Alokasi Uang Persediaan (UP) 2.2 Alokasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2.3 Alokasi Pembayaran Langsung (LS)

25 25 25 26 27 27

12 12 12 16 17 18 18 19 21

Uraian BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN 1 Rencana Kerja 2 Jenis Pengajuan Pembayaran 3 Dokumen Dalam Pengajuan Pembayaran 3.1 Uang Muka Operasional 3.2 Honorarium 3.3 Belanja Jasa Profesi 3.4 Pihak ketiga (Rekanan) 3.5 Langganan Daya dan Jasa 3.6 Perjalanan Dinas 4 Pertanggungjawaban Pengajuan Pembayaran 4.1 Pertanggungjawaban Uang Muka Operasional 4.2 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 4.3 Pertanggungjawaban Honorarium 4.4 Pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi 5 Dokumen Yang Digunakan Dalam Satker Komnas HAM 2010 5.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK / TOR) 5.2 Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) 5.3 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 5.4 Perjalanan Dinas a. Surat penugasan b. Surat Perintah Perjalanan Dinas c. Kuitansi Perjalanan Dinas d. Rincian Perjalanan Dinas e. Rincian Perjalanan Dinas Rampung f. Daftar Nominatif SPPD g. Daftar Pengeluaran Riil 5.5 Himpunan Daftar Honorarium 5.6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 5.7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 5.8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja GU 5.9 Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka 5.10 Ringkasan Kontrak 5.11 Himpunan Kuitansi 5.12 Faktur Pajak 5.13 Surat Setoran Pajak 5.14 Surat Perjanjian (Kontrak) 5.15 Surat Perintah Kerja 5.16 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 5.17 Berita Acara Pembayaran 5.18 Laporan Naratif Kegiatan 5.19 Laporan Realisasi Rencana Anggaran Belanja Kegiatan 5.20 Himpunan Daftar Belanja Jasa Profesi

Halaman 29 29 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 34 37 39 39 42 46 47 49 51 53 55 57 58 60 62 64 66 68 70 73 76 79 80 83 84 87

Uraian

Halaman

BAB VI PETUNJUK PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 Bendahara Pengeluaran Sebagai Wajib Pungut 3 Jenis Pemungutan Pajak 4 Tarif Pajak 5 Pengecualian Pemungutan Pajak 6 Proses Pemungutan dan Pelaporan Pajak 7 Bea Materai 7.1 Pengertian 7.2 Pengenaan Materai pada Dokumen 7.3 Pengenaan Materai pada Transaksi Keuangan 7.4 Validitas Materai

89 89 89 89 90 92 94 95 95 95 96 96

BAB VII PETUNJUK PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa 2 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 2.1 Jadwal Pengadaan 2.2 Daftar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 2.3 Memo dari User 2.4 Surat Perintah Penunjukan Langsung 2.5 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2.6 Dokumen Prakualifikasi 2.7 Rencana Kerja dan Syarat 2.8 Undangan Penawaran 2.9 Formulir Isian Kualifikasi 2.10 Pakta Integritas 2.11 Surat Pernyataan Minat 2.12 Contoh Penawaran 2.13 Contoh Penawaran Hasil Negosiasi 2.14 Contoh Kuitansi 2.15 Berita Acara Penjelasan 2.16 Berita Acara Pembukaan Penawaran 2.17 Evaluasi Dokumen Penawaran a Evaluasi Administrasi b Evaluasi Kewajaran Harga c Evaluasi Teknis d Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran 2.18 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga 2.19 Laporan Pengadaan dan Usulan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa

97 97 97 97 99 101 102 103 104 108 114 116 123 125 126 129 131 132 134 135 135 136 137 139 141 143

Uraian BAB VIII PETUNJUK PELAPORAN ASET 1 Pengertian Aset 2 Pengelompokan Aset 3 Pengakuan Aset 4 Pengukuran / Penilaian Aset 5 Pelaporan Aset

Halaman 146 146 146 146 147 147

BAB I PENDAHULUAN 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 61 Tahun 2004, Perpres No 32 Tahun 2005, Perpres No 70 Tahun 2005, Perpres No 8 Tahun 2006, Perpres No 79 Tahun 2006, Perpres No 85 Tahun 2006, dan Perpres No 95 Tahun 2007; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja; i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010; j. Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.02/2009 tentang Perencanaan Kas; k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Nomor 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; l. Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.05/2009 Tentang Sistem Akuntansi Hibah; m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 No 0001/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009; 2. Tujuan Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembayaran dan pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, agar tercipta keseragaman administrasi keuangan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, sehingga tercipta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran dan penggunaan anggaran Negara tahun 2010. 3. Ruang Lingkup Menjelaskan tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Negara dan Hibah di lingkungan Satuan Kerja Komnas HAM yang meliputi: • Pelaksana Satuan Kerja Komnas HAM 2010 berisi Pejabat dalam Satker, Pengertian, dan Tugasnya. • Petunjuk Penyusunan Anggaran Tahun 2011 berisi Penyusunan program dan Anggaran yang bersumber dari APBN dan Hibah.

Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran Satuan K erja K omnas H A M 2010

1

• • • • •

Petunjuk Pembebanan Anggaran berisi Anggaran Satker Komnas HAM 2010, Alokasi Anggaran dan Alokasi Uang Persediaan. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Anggaran berisi Pengajuan pembayaran (UM atau LS) dan Pertanggungjawaban Keuangan. Petunjuk Perhitungan dan Pelaporan Pajak berisi Cara perhitungan pajak, dan pelaporannya. Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa berisi Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa, Cara melakukan pengadaan barang dan jasa. Petunjuk Pelaporan Aset berisi Pengertian Aset, Cara melakukan pencatatan aset dan pelaporannya.


2

BAB II PELAKSANA SATUAN KERJA KOMNAS HAM 2010 1. Pelaksana Pembayaran dan Anggaran Dengan telah dikeluarkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 No 0001/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dimana DIPA tersebut adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dajukan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku Pengguna Anggaran (PA) yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah, maka Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Pejabat Inti Satuan Kerja Komnas HAM 2010 untuk mengatur penggunaan anggaran tahun 2010. Berikut adalah struktur para pelaksana dalam satuan kerja Komnas HAM tahun 2010:

Pelaksana Pembayaran dan Anggaran dalam Lingkungan Komnas HAM tergabung dalam Satuan Kerja Komnas HAM yang meliputi: 1.1 Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010 Ketua Komnas HAM selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010 Pada Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor 51/Komnas HAM/XII/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010 Pada Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Penerbit SPM / Penguji SPP dan Bendahara Pengeluaran.


3

a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Tugas Kuasa Pengguna Anggaran: a.1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. a.2. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. a.3. Memimpin pelaskanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. a.4. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. a.5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penerimaan negara. a.6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. a.7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. a.8. Menetapan pejabat pembuat komitmen yang dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran anggaran belanja. a.9. Menetapkan petugas pengelola keuangan pada satuan kerjanya. a.10. Menetapkan susunan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa. a.11. Menggunakan barang milik negara. a.12. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. a.13. Mengawasi pelaksanaan anggaran. a.14. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai aturan yang berlaku. a.15. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. a.16. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. b. Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM Adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan perintah pembayaran tagihan atas beban APBN / DIPA Satker Komnas HAM. Tugas Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM b.1. Melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan SPP dan data pendukungnya. b.2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. b.3. Memeriksa kebenaran hak tagih. b.4. Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran. b.5. Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) b.6. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.


4

b.7. b.8.

Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan buktibukti asli pembayaran. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja / KPA.

c. Bendahara Pengeluaran Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara pada satuan kerja Komnas HAM. Tugas Bendahara Pengeluaran: c.1. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelakasanaan anggaran belanja negara dalam satuan kerja Komnas HAM. c.2. Menyiapkan dan menandatangani SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya. c.3. Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui rekening bendahara pengeluaran. c.4. Menguji kebenaran tagihan pembayaran dengan Uang Persediaan meliputi kesesuaian MAK, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku. c.5. Wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c.6. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara pada satuan kerja Komnas HAM. c.7. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak penerimaan dan penerimaan lainnya. c.8. Membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satuan kerja Komnas HAM. c.9. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan buktibukti pembukuan.

1.2 Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang/Jasa Tahun 2010 Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Sekretaris Jenderal Komnas HAM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat pengelola pekerjaan dan Barang/Jasa sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Nomor 001/KPA.SK/II/2010. Yang terdiri dari: a. Pejabat Pembuat Komitmen Adalah pemilik pekerjaan yang pengadaan barang/jasa1

bertanggungjawab

atas

pelaksanaan

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen a.1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; a.2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat. 1

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, Pasal 1, point 1a


5

a.3.

a.4. a.5.

a.6. a.7. a.8. a.9. a.10. a.11.

a.12.

a.13. a.14. a.15. a.16.

a.17.

a.18. a.19.

a.20.

a.21.

Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal dan tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia / pejabat pengadaan / unit pengadaan. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit pengadaan sesuai kewenangannya. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja / penanggung jawab kegiatan. Melaporkan rencana dan realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA atau Kepala Satuan Kerja. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak. menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Ketua Komnas HAM. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA sesuai kegiatan masing-masing. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Eselon IV dan Staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan secara swakelola. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan bernilai sampai dengan 50 juta rupiah. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK). Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendaha Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan (UP). Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja / PenanggungJawab Kegiatan. Koordinasi dengan Penanggungjawab kegiatan untuk menyusun usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan mengajukan ke KPA sebagai bahan pendukung permohonan disepensasi TUP (Tambahan Uang Persediaan) untuk membiayai kegiatan pada lingkup program yang dikoordinasikan selama 1 (satu) bulan kedepan. Koordinasi dengan Penanggungjawab Kegiatan untuk menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA_KL) tahun berikutnya.


6

b. Pemegang Uang Muka Melakukan tugas kebendaharaan yang membantu Bendahara Pengeluaran yang berada di dalam lingkungan kerja Pejabat Pembuat Komitmen yang berfungsi sebagai penghubung antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Bendahara Pengeluaran. Tugas Pemegang Uang Muka c.1. Melaksanakan tugas kebendaharaan, seperti: melaksanakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan dilingkup Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan, ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Muka, Buku Pembantu Pajak dan Buku Tambahan lainnya serta Buku Bank apabila Pemegang Uang Muka diberi kewenangan mengelola Rekening Bank. c.2. Membukukan dan memonitor pemberian uang muka kepada pelaksana kegiatan sesuai ketentuan. c.3. Memeriksa kebenaran tagihan pembayaran UP meliputi: Kesesuaian pembebanan pada MAK dengan PO, DIPA, dan peraturan dibidang keuangan yang berlaku, Ketersediaan Anggaran (termasuk menilai bahwa sisa yang ada masih cukup untuk membayar), Keabsahan & Kelengkapan dokumen pendukung. c.4. Melakukan pembayaran dengan UP atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk tagihan atau permintaan pembayaran yang menurut peraturan dapat diproses dengan UP dengan nilai kurang dari Rp.10.000.000,-. c.5. Mengajukan permintaan penggantian uang (GU) ke Departeman Keuangan melalui Bagian Keuangan Komnas HAM untuk pengeluaranpengeluaran yang ada bukti autentik dan kelengkapannya setelah mencapai minimal 75% dari Uang Persediaan (UP) yang dikelolanya. c.6. Melakukan sosialisasi pembukuan dan laporan penggunaan UP dengan Bendahara Pengeluaran sebelum mengajukan GU. c.7. Wajib menolak perintah / permintaan membayar tagihan yang menurut peraturan harus diproses LS atau direncanakan akan diproses LS. c.8. Wajib menolak perintah / permintaan membayar tagihan, apabila persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. c.9. Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya, untuk menghindari terjadinya kerugian negara. c.10. Menyelenggarakan tata kearsipan yang berkaitan dengan bukti-bukti pembukuan.

c.11. Memonitor, mengadministrasikan dan menyetorkan pajak yang dipungut atas transaksi kegian kena pajak yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, sehingga diperoleh butki setor (SSP yang telah divalidasi oleh Bank). c.12. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (Realisasi Anggaran, Posisi Uang Muka, dll).


7

c. Staf Operasional Melakukan sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya dalam hal mengumpulkan / menyiapkan dokumen pengeluaran anggaran kegiatan, mengajukan tagihan pembayaran kepada PUM. Tugas Staf Operasional: c.1. Mengumpulkan / menyiapkan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran kegiatan, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. c.2. Mengadministrasikan dan memonitor pemberian uang muka kepada pelaksana kegiatan sesuai ketentuan. c.3. Memeriksa bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran PPK, baik yang dilakukan secara kontraktual dan pengeluaran yang diproses melalui LS. c.4. Menyiapkan bukti tagihan (SPP) rangkap (2) kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran. c.5. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan (UP). c.6. Memeriksa Surat Keputusan (SK) yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Eselon IV dan staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan. c.7. Melakukan pengawasan / penilaian atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. c.8. Mencatat penyerahan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Ketua Komnas HAM dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja cq Petugas SABMN. c.9. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen. d. Pejabat Pengadaan Adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).2 Tugas Pejabat Pengadaan d.1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 50.0000.000,d.2. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. d.3. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) d.4. Menyiapkan dokumen pengadaan. d.5. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik. d.6. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi. d.7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. d.8. Mengusulkan calon pemenang. 2

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, Pasal 1, point 9


8

d.9.

Mendatangani Pakta Integritas sebelum dimulai pelaksanaan pengadaan barang/jasa. d.10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa (KPB).

e. Tim Penerima Barang Adalah sekumpulan orang yang melakukan pemeriksaan dan menerima barang yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen. Tugas Tim Penerima Barang: e.1. Memeriksa barang/jasa yang akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa. e.2. Mencocokkan barang/jasa dengan SPK/Kontrak. e.3. Menyimpan barang yang diterima di gudang. e.4. Menyusun daftar cacat/kerusakan barang/jasa sebelum serah terima. e.5. Menyusun berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara hasil pemeliharaan. e.6. Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa e.7. Membuat laporan penerimaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB). f. Panitia Pengadaan Adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.3 Tugas Panitia Pengadaan f.1. Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-. f.2. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. f.3. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS). f.4. Menyiapkan dokumen pengadaan. f.5. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik. f.6. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi. f.7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. f.8. Mengusulkan calon pemenang. f.9. Menandatangani Pakta Integritas sebelum dimulai pelaksanaan pengaadan barang/jasa. f.10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB).

3

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, Pasal 1, point 8


9

1.3 Persyaratan Manajerial Persyaratan Manajerial yang wajib dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: a) b) c)

Memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah Memiliki disiplin yang tinggi dan integritas moral dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya; Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);


10

BAB III PETUNJUK PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2011 1. Latar Belakang Dalam mewujudkan good governance maka pemerintah telah melakukan beberapa upaya perbaikan diantaranya adalah dengan melakukan reformasi di bidang keuangan negara khususnya penganggaran pada kementrian / lembaga negara. Perubahan tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan Pendekatan anggaran sebagai berikut: a. Pengganggaran Terpadu (Unified Budget) Adalah Pendekatan pengganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan pengganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja : 1. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan pengganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. 2. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja. 3. Penyusunan RKA-KL menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi. b. Pengganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Adalah Pendekatan pengganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut : 1. Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja terhadap program / kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. 2. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. 3. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah program atau kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indicator input, indicator output atau indicator outcome.


11

c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) Adalah Pendekatan pengganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran : 1. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi : penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing program dan kegiatan. 2. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies) 3. Dalam rangka penerapan KPJM maka K/L harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk setiap tahun.

2. Tahapan Penyusunan Anggaran 2.1 Sumber APBN Berikut ini merupakan skema penyusunan anggaran sampai dengan disahkannya anggaran:

TAHAPAN ANGGARAN 2011 Komnas HAM 2. Program Kerja: TOR & RAB (SBK)

Maret

Tahun 2010 Juli Oktober

Desember

1. Pagu Indikatif

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL)

3. Pagu Sementara 5. Pagu Definitif

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

6. Pengesahan

Pengertian istilah dalam anggaran: 1. Pagu Indikatif : Merupakan Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementrian/lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementrian Negara/Lembaga 2. Kerangka Acuan Kerja (ToR)

:

adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan yang menggambarkan tentang kegiatan, tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, biaya, metode pelaksanaan, penanggungjawab, dan pelaporannya


12

3. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

:

adalah suatu dokumen yang berisi rincian dari komponen-komponen masukan/input dari kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen. RAB merupakan penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam KAK / TOR

4. Pagu Sementara

:

Merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan DPR sebagai acuan RKA-KL

5. Rencana Kerja dan : Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL)

Adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

6. Pagu Definitif

:

Adalah pagu final anggaran Kementrian Negara/Lembaga sebagai bagian dari belanja negara yang telah disepakati antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR dalam pembahasan tahap akhir RAPBN, Pagu Definitif tersebut disampaikan kepada masing-masing Kementrian Negara/Lembaga dengan Surat Edaran Menteri Keuangan

7. Pengesahan

:

Adalah proses pengesahan RKA-KL menjadi DIPA

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

:

Adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pimpinan Lembaga (Komnas HAM) dan disahkan oleh Menteri Keuangan serta berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara (termasuk pajak-pajak) dan pencairan dana atas beban APBN. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara (DIPA) merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Pengeluaran Negara dalam bentuk valuta asing atas beban APBN harus tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), yang dibahas bersama Bappenas dan Departemen Keuangan sebelum disahkan dan dicantumkan dalam DIPA Lembaga (Komnas HAM).


13

Yang harus digarisbawahi adalah saat telah dikeluarkannya pagu indikatif pada bulan Maret tahun 2010 maka Komnas HAM sudah harus membuat program kerja untuk tahun 2011, sehingga usulan anggaran dari Komnas HAM dapat segera diusulkan dalam DIPA tahun 2011.


14


15

2.2. Sumber Hibah Hibah adalah setiap penerimaan negara yang berasal dari negara / pemerintah asing atau badan / lembaga keuangan internasional dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau peralatan dan / atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah luar negeri merupakan penerimaan / pendapatan negara yang setiap tahunnya harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan Komnas HAM yang bersumber dari dana Hibah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak memiliki unsur ikatan politik dari pemberi hibah. 2. Tidak untuk membiayai kegiatan fungsi Pemantuan dan Mediasi Komnas HAM. 3. Sesuai dengan Rencana Strategis Komnas HAM. 4. Keluaran (pekerjaan) yang dihasilkan adalah menjadi milik Komnas HAM. 5. Tidak ada duplikasi terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana APBN atau dari hibah lainnya. 6. Penggunaan Dana Hibah diutamakan untuk membiayai proyek prioritas / vital yang menyentuh kepentingan masyarakat luas dan produktif.


16

a. Hibah melalui Bapenas Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah diusulkan oleh Ketua Komnas HAM kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dengan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang bentuk dan isinya telah ditetapkan Bappenas, yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman / Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau Blue Book yang disusun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Usulan Kegiatan tersebut akan ditawarkan kepada negara-negara donor dan dituangkan dalam Grant Agreement.


17

b. Hibah oleh Komnas HAM Semenjak berdirinya Komnas HAM telah melakukan kerjasama dengan banyak negara pemberi hibah, yang dilakukan langsung oleh Komnas HAM dengan negara pemberi hibah. Hal ini menyebabkan kurang transparansinya dan akuntabilitas khususnya kegiatan yang dibiayai donor. Dalam tahun 2010 semua kegiatan yang telah disepakati untuk dibiayai oleh donor harus masuk dan dilaporkan dalam DIPA Komnas HAM. Semua kegiatan tersebut akan difasilitasi dan dikoordinir oleh Sub Bagian Hubungan Luar Negeri.

3. Penyusunan Program Kerja Program kerja Komnas HAM harus sesuai dengan Rencana Strategis Komnas HAM. Program Kerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (ToR) dan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).


18

3.1. Kerangka Acuan Kerja (ToR) adalah pedoman pelaksanaan suatu kegiatan yang menggambarkan tentang kegiatan, tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, biaya, metode pelaksanaan, penanggungjawab, dan pelaporannya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Permenkeu/2006 harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: •

Apa (What)? Uraian mengenai apa (what) pengertian dan apa (what) tujuan dari kegiatan • Mengapa (Why)? Mengapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau sasaran program yang hendak dicapai oleh satuan kerja. (Dasar pemikiran, latar belakang dan alasan) • Siapa (Who)? Siapa (who) satker / panitia / tim / personel yang bertanggungjawab Jika ada juga siapa (who) sasaran yang akan dicapai dari kegiatan / subkegiatan. • Kapan (When) dan Jangka Waktunya (How long)? Kapan kegiatan dilaksanakan dan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian kegiatan. • Dimana (Where) Dimana / lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Alasan Mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan ditempat tersebut. • Bagaimana (How) Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan? Bagaimana skema urut-urutan metode/cara? Bagaimana tujuan dari kegiatan akan dicapai? Deskripsi singkat dan akurat tentang rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. • Berapa perkiraan biayanya (How much) Sebutkan jumlah dana yang akan digunakan dalam kegiatan. • Keluaran (Output) Barang / jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian, sasaran dan tujuan program dan kebijakan. • Hasil (Outcome) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.


19

KERANGKA ACUAN KERJA Nomor

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

:

(1)

1. JUDUL PROGRAM / KEGIATAN (2) 2. GAMBARAN SINGKAT (3) 3. TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN (4) 4. DASAR HUKUM KEGIATAN (5) 5. KAITAN DENGAN ISUE DAN TUJUAN STRATEGIS (6) 6. TARGET GRUP (7) 7. INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) (8) 8. INDIKATOR SASARAN (OUTCOME) (9) 9. METODOLOGI/ PELAKSANAAN PROGRAM (10) 10. PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN (11) 11. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

NO

RINCIAN KEGIATAN

ANGGARAN

(12) (12) (12) (12)

(13) (13) (13) (13)

1 2 3 4

Jakarta, Dibuat

JAN

PEB

BULAN MRT APR

MEI

JUN

(14)

(15)

(16) Koordinator Kegiatan

Disetujui

Diketahui / Disetujui

(17) Kuasa Pengguna Anggaran

(18) Penanggungjawab Program


20

PETUNJUK PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) No Keterangan (1)

Nomor KAK (cth : 003/KAK/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Judul KAK dari kegiatan yang akan dilaksanakan

(3)

Gambaran singkat tentang apa kegiatan tersebut dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan beserta dasar pemikirannya.

(4)

Tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, dan sasaran yang akan dicapai

(5)

Dasar hukum yang melandasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan

(6)

Berisi kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Komnas HAM dalam pencapaian visi dan misinya.

(7)

Berisi siapa sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.

(8)

Berisi uraian tentang hasil spesifik yang diharapkan langsung dari pelaksanaan kegiatan proyek baik fisik maupun non fisik.

(9)

Berisi uraian tentang keberhasilan fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran setelah pelaksanaan proyek selesai beserta target yang menjadi sasaran.

(10) Berisi uraian tentang bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. (11) Berisi uraian tentang dimana dan kapan kegiatan tersebut perlu dilaksanakan beserta dasar-dasar pemikirannya. (12) Rincinan dari pelaksanaan kegiatan (13) Jumlah dana yang diperlukan dalam pelaksanan kegiatan (14) Berisi skedul waktu dalam pelaksanaan rincian kegiatan (15) Tempat dan tanggal KAK dibuat. (16) Nama dan tandatangan penyusun KAK (17) Nama dan tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran (18) Nama dan tandatangan Penanggung jawab Program

3.2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) RAB berisi rincian dari komponen-komponen masukan/input dari kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen. RAB merupakan penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam KAK. Tujuan dibuatnya RAB adalah : 1. Untuk mengetahui perencanaan besaran biaya untuk masing-masing program / kegiatan / sub kegiatan / MAK 2. Untuk efisiensi dan memudahkan pengontrolan besaran biaya.


21

Komponen dalam RAB adalah : 1. Kode dan nama program/kegiatan/sub kegiatan 2. Keluaran atau output terdiri atas satuan ukur dan volume 3. Masukan (input) terdiri atas : • Jenis dan rincian belanja • Satuan ukur • Harga per satuan ukur • Volume • Jumlah biaya Fungsi RAB adalah : Sebagai pelengkap dan penjabaran dari TOR. Dalam penyusunan RAB harus menggunakan harga satuan yang berlaku. RAB ini digunakan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya sehingga perincian yang terdapat didalamnya memenuhi kebutuhan untuk suatu kegiatan maksimal 1 (satu) tahun anggaran. Komponen biaya dalam RAB harus dikelompokan berdasarkan jenis belanjanya (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal).


22

(4)

1

No

JUMLAH

(7)

III. Belanja Modal

D. Belanja Sewa

C. Belanja Operasional Lainnya

(8) B. Belanja Perjalanan Dinas

II. Belanja Barang A. Belanja Bahan

I. Belanja Pegawai

5

Masukan ( Input ) Jenis/Rincian Belanja

Draf t

23

(17) Kuasa Pengguna Anggaran

(10)

Harga Per Satuan Ukur 7

(16) Koordinator Kegiatan

(9)

Satuan Ukur 6

Disetujui

Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan Anggaran K om nas H A M 2010

(6)

Keluaran (Output) Satuan Volume Ukur 3 4

(3)

(2)

(1)

Dibuat

(15)

(5)

Kode dan Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 2


Nomor Kegiatan Tahun Anggaran

RENCANA ANGGARAN BELANJA

(11)

8

Volume

(13)

10

Keterangan

Kepala Biro

(18)

Diketahui / Disetujui

(14)

(12)

Jumlah Biaya 9

PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) No Keterangan (1)

Nomor RAB (cth : 003/RAB/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Judul kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan KAK

(3)

Tahun anggaran yang akan datang

(4)

No urut

(5)

Uraian program-program kerja sesuai dengan KAK

(6)

Berisi satuan ukur

(7)

Berisi volume atas keluaran dari program/kegiatan/sub kegiatan

(8)

Berisi jenis pengeluaran

(9)

Berisi satuan ukur kegiatan

atas masukan

dari program/kegiatan/sub

(10) Berisi satuan ukur secara rinci berdasarkan harga standar biaya umum (SBU), standar biaya khusus (SBK) dan harga pasar. (11) Berisi besaran volume dari program/kegiatan/sub kegiatan (12) Berisi total penjumlahan program/kegiatan/sub kegiatan

biaya

keseluruhan

dari

(13) Berisi hal-hal yang perlu diberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut (14) Total Penjumlahan keatas (15) Tempat dan tanggal RAB dibuat. (16) Nama dan tandatangan Koordinator kegiatan (17) Nama dan tandatangan Sekretaris Jenderal (18) Nama dan tandatangan Kepala Biro


24

BAB IV PETUNJUK PEMBEBANAN ANGGARAN 1. Lingkup Pelaksanaan Anggaran Sumber Anggaran yang dapat dikeluarkan / dikelola dalam Satuan Kerja Komnas HAM yang kemudian didelegasikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen adalah terbatas kepada Alokasi Anggaran untuk masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010.

2. Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja Komnas HAM mendapatkan Pagu Dana sebesar Rp. 58.085.920.000,dalam DIPA TA 2010 No 0001/074-01.1/-/2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2010 dimana APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang berkenaan4. Sehingga penggunaan anggaran dalam DIPA TA 2010 dibatasi penggunaannya hanya untuk membiayai kegiatan dalam tahun 2010. Pagu Dana Satker Komnas HAM Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6

Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Fasilitas Fungsi Komnas HAM Penegakan HAM Komnas Perempuan Pemajuan HAM Perwakilan Sumatera Barat Perwakilan Kalimantan Barat TOTAL

%

Pagu 30,800,644,000 10,471,914,000 9,404,264,000 6,914,562,000 248,218,000 246,318,000 58,085,920,000

53.03% 18.03% 16.19% 11.90% 0.43% 0.42% 100%

Di dalam pengeluaran anggaran dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pengeluaran, yaitu:

•

Melalui Uang Persediaan (UP) Adalah Uang Muka Kerja dengan Jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

•

Melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP) Adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan dan tidak akan digunakan untuk transaksi yang harus dibayarkan dengan pembayaran Langsung.

•

Melalui Pembayaran Langsung (LS) Adalah pembayaran yang langsung dibayar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening Pihak ketiga atau rekening Bendahara Pengeluaran.

4

BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1 “Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan, Departemen Keuangan Nomor 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”


25

2.1. Alokasi Uang Persediaan (UP) Pada tahun 2010 Komnas HAM mendapatkan Uang Persediaan maksimal sebesar Rp. 750 Juta yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Satker Komnas HAM. Uang Persediaan merupakan cadangan uang yang dapat digunakan sebagai Uang Muka kerja yang diberikan kepada masing-masing Pemegang Uang Muka di lingkungan Komnas HAM yang akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM, dimana kegiatan tersebut dibiayai dengan anggaran Komnas HAM dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 003/KPA.SK/I/2010 tentang Besaran Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara dan Pemegang Uang Muka tanggal 28 Januari 2010, Pembagian UP adalah sebagai berikut

No 1 2 3 4 5 6 7

Alokasi Kas di Bendahara Pengeluaran Peningkatan Fasilitas Fungsi Komnas HAM Penegakan HAM Komnas Perempuan Pemajuan HAM Perwakilan Sumatera Barat Perwakilan Kalimantan Barat TOTAL

UP 2010 262,500,000 247,652,296 87,888,047 78,927,539 58,032,118 7,500,000 7,500,000 750,000,000

% 35.00% 33.02% 11.72% 10.52% 7.74% 1.00% 1.00% 100%

Kriteria Uang Persediaan: 1. Kegiatan mendesak baik dipusat maupun didaerah 2. Dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pengambilan uang muka 3. Dipertanggungjawabkan dalam 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai. 4. UP dibayarkan untuk klasifikasi belanja 5211xx, 5212xx, 5221xx, 5231xx, 5811xx. 5. Dalam tagihan (kwitansi) dari satu rekanan harus berjumlah < 10 juta. 6. Tidak untuk membiayai pengeluaran MAK 53xxxx (Belanja Modal), terkecuali kelompok MAK 5311, 5321, 5331, 5341 dan 5361 sepanjang untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset. 7. Tidak untuk membiayai pengeluaran MAK 51xxxx (Belanja Honor). 8. Tidak untuk membiayai tagihan yang pembayarannya melalui LS. 9. Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun 2010 harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negar5a melalui Bendahara Pengeluaran selambatlambatnya tanggal 31 Desember 2010 atau sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh KPPN I Jakarta.

5

Point 2, “Surat Edaran Nomor SE-08/WPB.12/KP.01/2009 tentang Pencairan Dana Kelompok Akun 5242 (Belanja Perjalanan Luar Negeri) dan Belanja Modal Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)”


26

2.2. Alokasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tambahan Uang Persediaan dapat diberikan oleh KPPN sampai dengan 200 jt dan untuk pengajuan TUP diatas 200 jt harus mendapatkan dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Untuk membiayai kegiatan Komnas HAM TA 2010 harus dengan menggunakan TUP hal ini dikarenakan UP yang tersedia sangat terbatas. TUP ini harus diajukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. TUP hanya dapat diberikan 1 kali untuk 1 Satker, sehingga Pengajuan TUP harus dapat mengakomodir semua rencana pengeluaran di dalam Satker untuk 30 hari ke depan. Kriteria TUP : 1. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak / tidak dapat ditunda. 2. Habis dibelanjakan dan dipertanggung jawabkan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja. 3. Sisa disetor tunai sebelum TUP dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan SSPB (surat setoran pengembalian belanja). 4. Masing-masing PPK ada 1 (satu) orang PUM 5. Rekening Bendahara /PUM dalam keadaan tidak memungkin pelaksanaan pembiayaan kegiatan. 6. TUP < 200 juta diputuskan oleh Kepala KPPN membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja cair 7. TUP > 200 juta diputuskan oleh Kantor Kanwil Dirjen Perbendaharaan Membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja cair. 8. Sanksi : apabila pertanggungjawaban TUP > 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan sanksi tidak akan difasilitasi TUP sampai akhir tahun anggaran (31 Des). 9. Penanggung Jawab kegiatan, PPK dan PUM Kegiatan bertanggung jawab untuk mengingatkan/mempercepat pertanggungjawaban TUP. 10. Dalam tagihan (kwitansi) dari satu rekanan harus berjumlah < 10 juta. 11. Tidak untuk membiayai pengeluaran MAK 53xxxx (Belanja Modal). 12. Tidak untuk membiayai pengeluaran MAK 51xxxx (Belanja Honor). 13. Tidak untuk membiayai tagihan yang pembayarannya melalui LS.

2.3. Alokasi Pembayaran Langsung (LS) Pada dasarnya Pembayaran Langsung (LS) dapat digunakan untuk membiayai semua jenis pengeluaran. Berikut ini adalah tagihan / pengeluaran yang harus dibayarkan melalui mekanisme LS: • Berjumlah diatas 10 juta, • Belanja Modal (53xxxx) • Belanja Pegawai (51xxxx) • Perjalanan Dinas Lainnya (5241xx) • Pembayaran Langganan Daya dan Jasa.


27

Adapun mekanisme Pembayaran LS, yaitu: a.

b.

Pembayaran Langsung kepada Pihak ketiga Adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan melalui SPM oleh PA / Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dilakukan oleh Kuasa PA / Pejabat Pembuat Komitmen6. Pembayaran Langsung Melalui Bendahara Pengeluaran Adalah pembayaran langsung yang diterima melalui Bendahara Pengeluaran untuk transaksi SPPD, Bantuan Transport, Honorarium dan Jasa Profesi

6

BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 19 1 “Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan, Departemen Keuangan Nomor 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”


28

BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN 1. Rencana Kerja Berikut ini merupakan bagan alur proses pelaksanaan pembayaran DIPA tahun 2010.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2010 disetiap Pejabat Pembuat Komitmen harus membuat rencana kerja untuk 3 (tiga) bulan ke depan, hal ini untuk mempermudah dalam pengaturan cash flow pada Satuan Kerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.02/2009 tentang Perencanaan Kas, dengan ketentuan sebagai berikut:

•

Rencana kerja tersebut merupakan pelaksanaan dari program kerja selama tahun 2010 yang telah disusun dan tersedia anggarannya dalam DIPA 2010.

•

Rencana kerja dibuat untuk masing-masing kegiatan mencantumkan tanggal dan tempat kegiatan akan dilaksanakan.

•

Rencana Kerja akan dibebankan melalui Uang Persediaan (UP) dan Pengeluaran Langsung (LS).


dengan

29

•

Rencana kerja harus sudah dikumpulkan ke bagian keuangan paling lambat minggu I (pertama) setiap 3 (tiga) bulanan. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan rencana kerja ini adalah Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) Kerangka Acuan Kerja (KAK atau TOR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk UP dan Pembayaran Langsung (LS).

•

Rencana kerja harus jelas tanggal pelaksanaan kegiatan dan apabila ada perubahan jadwal diberitahukan ke bagian keuangan secara tertulis.

•

Rencana kerja yang telah direalisasikan harus dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan disertai dengan laporan naratif kegiatan.

2. Jenis Pengajuan Pembayaran Pada BAB IV Mengenai Petunjuk Pembebanan Anggaran telah dibahas ada 3 (tiga) jenis Pengeluaran Anggaran yaitu Melalui mekanisme UP, TUP dan LS. Dalam Satuan Kerja Komnas HAM ketiga mekanisme tersebut akan dirinci lebih lanjut menjadi Jenis PengeluaranPembayaran yang terdiri sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7

Pengeluaran Pembayaran Uang Muka Operasional Honorarium Belanja Jasa Profesi Pihak Ketiga (Rekanan) Langganan daya dan jasa Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas (SPPD Rampung)

Jenis Pengeluaran Anggaran

Sifat Tagihan

UP LS LS LS LS LS LS

Terbuka Terbuka Terbuka Final Final Terbuka Final

Penjelasan 1. Uang Muka Operasional Adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan pada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen 2. Honorarium Adalah pengeluaran yang dibayarkan dalam suatu periode untuk membiayai honorarium dalam Tim untuk pelaksanaan kegiatan. 3. Belanja Jasa Profesi Adalah pengeluaran untuk jasa narasumber dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. 4. Pihak ketiga (Rekanan) Adalah pengeluaran kepada pihak ketiga untuk pembayaran pengadaan barang/jasa. 5. Langganan daya dan jasa Adalah pengeluaran pembayaran langganan daya dan jasa.


30

6. Perjalanan Dinas Adalah pengeluaran untuk membiayai perjalanan yang belum dilaksanakan dalam suatu kegiatan. 7. Perjalanan Dinas Rampung Adalah pengeluaran untuk membiayai perjalanan yang telah dilaksanakan dalam suatu kegiatan dan baru diajukan pembayarannya. 8. Final Adalah semua bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan benar saat diajukan pembayaran. 9. Terbuka Adalah bukti-bukti pengeluaran masih bersifat sementara dan masih harus dipertanggungjawabkan lebih lanjut. 3. Dokumen Dalam Pengajuan Pembayaran 3.1.

Uang Muka Operasional Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5

3.2.

Nama Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK / TOR) hanya sampai PPK Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kuitansi Internal (KI) Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka (SPPUM)

Rangkap 1 1 1 1 1

Honorarium Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam adalah sebagai berikut:

No

Nama Dokumen 1 2 3 4 5 6 7

Surat Keputusan (SK) Himpunan Daftar Honorarium Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar Hadir (Bila dibayar berdasarkan kehadiran)


Rangkap 3 3 3 3 1 1 1

31

3.3.

Belanja Jasa Profesi Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam adalah sebagai berikut:

No

Nama Dokumen 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4.

Surat Penugasan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Himpunan Daftar Belanja Jasa Profesi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Setoran Pajak Daftar Hadir Kuitansi (Masing-masing penerima honor)

Rangkap 3 1 3 3 3 1 1 1 1

Pihak ketiga (Rekanan) Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.5.

Nama Dokumen Dokumen Pengadaan Barang /Jasa Kuitansi Pihak Ketiga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ringkasan Kontrak (RK) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Setoran Pajak (SSP) Faktur Pajak (FP) Copy Rekening Copy NPWP Pihak ketiga

Rangkap 1 1 3 3 1 1 1 2 2

Langganan Daya dan Jasa Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5

Nama Dokumen Kuitansi langganan daya dan jasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ringkasan Kontrak (RK) Rincian Pemakaian


Rangkap 1 1 3 3 1

32

3.6.

Perjalanan Dinas Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam adalah sebagai berikut:

No

Nama Dokumen 1 2 3 4 5 6 7 8

Surat Penugasan Daftar Nominatif Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kuitansi Perjalanan Dinas Rincian Perjalanan Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas Surat Undangan (Bila menghadiri undangan)

Khusus Perjalanan Dinas Luar Negeri ditambah 8 Surat Ijin Sekneg 9 Rate Pengajuan (Kurs)

Rangkap 1 3 3 1 1 1 3 1

1 1

4. Pertanggungjawaban Pengajuan Pembayaran Pembayaran yang telah dibayarkan oleh Satker Komnas HAM melalui Bendahara Pengeluaran tidak semuanya bersifat final walaupun telah diajukan pembayarannya melalui KPPN, pengajuan pembayaran tersebut harus segera dipertanggungjawabkan ke bagian keuangan Komnas HAM maksimal 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan, diantaranya adalah: 4.1.

Pertanggungjawaban Uang Muka Operasional Kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

No

Nama Dokumen 1 Bukti-bukti pengeluaran (Diutamakan Kuitansi) 2 Daftar Himpunan Kuitansi (per MAK) 3 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja GU (SPTJB-GU)

5 6 7 8 9 10 11 12

Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak Surat Perintah Kerja Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Surat Penugasan Daftar Hadir Laporan Naratif Kegiatan Laporan Realisasi RABK Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)


Rangkap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33

4.2.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.3.

Nama Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kuitansi Perjalanan Dinas Rincian Perjalanan Dinas (lembar rampung diisi) Surat Perintah Perjalanan Dinas Daftar Pengeluaran Riil Tiket Airport Tax Boarding Pass Kuitansi Penginapan Bukti Transport Bukti Setoran Tunai dilampirkan (bila ada) Laporan Naratif Kegiatan

Rangkap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pertanggungjawaban Honorarium Tandatangan pada Himpunan Daftar Honorarium

4.4.

Pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi Tandatangan pada Himpunan Belanja jasa profesi, kuitansi pada masingmasing penerima honor da BA serah terima pekerjaan

5. Dokumen Yang Digunakan Dalam Satker Komnas HAM 2010 5.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK / TOR) Sebagaimana terdapat dalam BAB III PETUNJUK PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2011 5.2. Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) Merupakan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi semua rincian pengeluaran anggaran baik yang akan dibayarkan melalui UP atau LS. RABK dibuat oleh Koordinator Kegiatan, diperiksa oleh Administrasi (kesesuaian dengan TOR, RAB & DIPA/PO) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (kesesuaian dengan standar biaya), kemudian disahkan / disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.


34

RENCANA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN No RABK PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN / MAK


NO

URAIAN

I 1

: : : :

Periode

VOLUME / SATUAN

(1) (2) (3) (4)

HARGA SATUAN

JUMLAH

(9)

PENGELUARAN ANGGARAN UP

LS

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(5)

II 1

(6) (7)

a b c

(8)

Subtotal 2 a b Subtotal 3 a b Subtotal 4 a b c i ii Subtotal TOTAL RABK (19)

,

(20)

Dibuat Penanggungjawab Kegiatan

Diperiksa Pemegang Uang Muka

Nama NIP

Nama : NIP :

: :

(21) (22)

Disetujui Pembuat Komitmen

(23) (24)

Nama NIP

: :

(25) (26)

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN (RABK) No

Keterangan

(1)

Nomor RABK (cth : 003/RABK/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Kode Program dan Kode Kegiatan (cth '03.03.03 / 6602)

(3)

Kode Sub Kegiatan dan No MAK (cth 2129 / 521119)

(4)

Periode Kegiatan (cth : 10 s/d 18 Februari 2010)

(5)

Nama Kegiatan (cth : “Pelatihan HAM di lingkungan PTN/PTS se Propinsi Sumatera Barat”)


35

(6)

Jenis Pengeluaran (cth : Honorarium, Bahan, Biaya Perjalanan, Akomodasi)

(7)

Sub Jenis Pengeluaran (cth : Sub Honorarium adalah Notetaker, Narasumber, Fasilitator)

(8)

Volume / Satuan (cth : 1 org x 3 jam x 4 hari)

(9)

Harga Satuan (sesuai dengan Harga Satuan Umum)

(10) Jumlah = Volume x harga satuan (11) Jumlah yang akan dimasukan dalam TUP (12) Jumlah yang akan dimasukan dalam LS (13) Sub Total dari Jumlah (14) Sub Total dari TUP (15) Sub Total dari LS (16) Total dari Semua Sub Total Jumlah (17) Total dari Semua Sub Total TUP (18) Total dari Semua Sub Total LS (19) Tempat RABK dibuat (19) Tanggal RABK dibuat (20) Tanda tangan dan Nama Penanggungjawab kegiatan (21) Tanda tangan dan Nama Pemegang Uang Muka (22) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (23) Tempat LR-RABK dibuat (24) Tanggal LR-RABK dibuat (25) Tanda tangan dan Nama Penanggungjawab Kegiatan (26) NIP Penanggungjawab Kegiatan (27) Tanda tangan dan Nama Pemegang Uang Muka (28) NIP Pemegang Uang Muka (29) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (30) NIP Pejabat Pembuat Komitmen


36

5.3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Adalah dokumen yang dibuat / diterbitkan oleh Pejabat pembuat komitmen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pejabat Penguji SPP dan penerbit SPM.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal Nomor


: :

(1) (2)

RABK No TOR / KAK No

(3) (4)

: :

Kepada Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan DIPA No 0001.0/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran : (5) 1 Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. ,terbilang : (6) 2 Untuk Keperluan : 3 Atas Nama Bendahara / PUM / Rekanan :

(7) (8) JUMLAH

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/MAK

PAGU

SPP / SPM sd YANG LALU

SPP INI

1

2

3

4

(9)

(10)

JUMLAH

(11)

(15)

(16)

Diajukan

(20) Penanggungjawab Kegiatan

Tanggal

Diterima (23)

(12)

(17)

sd SPP INI 5 = 3+4

Tanggal

Diverifikasi (24)

(26) Penguji SPP / Penerbit SPM

(14)

(19)

(18) Disetujui

(22) Pejabat Pembuat Komitmen

Setelah dilakukan pengujian untuk SPP ini kami: Setuju

(25) Pengadministrasi Keuangan

6 = 2-5

(13)

Diperiksa

(21) Pemegang Uang Muka

SISA DANA

Tidak Setuju

memproses pembayaran atas SPP ini


37

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) No

Keterangan

(1)

Tanggal SPP dibuat

(2)

Nomor RABK (cth : 003/RABK/S-PKK/VIII/2010)

(3)

Nomor RABK

(4)

Nomor KAK / TOR

(5)

Jumlah anggaran yang diminta dalam angka

(6)

Jumlah anggaran yang diminta dengan huruf

(7)

Uraian pengajuan anggaran

(8)

Diisi Nama dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran (untuk SPP LS melalui bendahara) dan Nama dan nomor rekening Rekanan (untuk SPP LS)

(9)

Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan / No MAK (cth 03.03.03 / 6602 / 2129 / 521119)

(10) Jumlah Pagu dalam DIPA TA 2010 (11) Total SPP/SPM yang telah dikeluarkan (12) Jumlah SPP yang diajukan saat ini (13) Jumlah SPP total sampai dengan saat ini (14) Sisa Anggaran (15) Total Anggaran (16) Total SPP/SPM yang telah dikeluarkan (17) Total SPP yang diajukan (18) Total SPP total sampai dengan saat ini (19) Total Sisa Anggaran (20) Tanda tangan dan Nama Penanggungjawab kegiatan (21) Tanda tangan dan Nama Pemegang Uang Muka (22) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (23) Tanggal SPP diterima (24) Tanggal SPP diverifikasi (25) Tanda tangan dan Nama Pengadministrasi keuangan (26) Tanda tangan dan Nama Penguji SPP / Penerbit SPM (27) Tanggal SPP diterima pada petugas verifikasi

SPP dibuat untuk pengajuan UP dan LS. SPP LS dipisahkan antara Honorarium, Pembayaran kepada Pihak ketiga dan Perjalanan Dinas.


38

5.4. Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. a. Surat penugasan Adalah pemberian perintah dari pemberi tugas kepada pelaksana, semua Perjalanan Dinas harus berdasarkan surat penugasan. Penandatangan Surat Penugasan dibagi sebagai berikut:

No 1 2

Yang melakukan Perjalanan Dinas

Jenis Perjalanan Dinas

Surat Penugasan oleh

Ketua Komnas HAM Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Sekretaris Jenderal Komnas Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM HAM Pelaksanaan Kegiatan Tim Adhoc Komnas HAM Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Anggota Komnas HAM Pelaksanaan Kegiatan Tim Adhoc Komnas HAM

Ketua Komnas HAM

4 5

Anggota Komnas HAM Rapat Paripurna Komnas HAM Kepala Biro, Kapala Bagian, Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Kepala Subagian dan Staf Pelaksanaan Kegiatan Tim Adhoc Komnas HAM

Sekretaris Jenderal Komnas HAM

6

Pihak Luar Komnas HAM

Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM

7

Staf, Sekretaris Jenderal dan Pihak Luar Komnas Perempuan

Pelaksanaan Kegiatan Komnas Perempuan

3

Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan

Surat Penugasan minimal harus mempunyai komponen sbb:

§ § § § § § §

Dasar Penugasan. Nama, Jabatan, Alamat yang ditugaskan. Nama dan Jabatan, yang menugaskan. Tempat keberangkatan dan Tujuan. Waktu Keberangkatan dan Tujuan. Lingkup Penugasan. Sumber Pembiayaan.


39

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Jl. Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Telp 6221-3925230. Fax 6221-3925227

SURAT PENUGASAN Nomor

:

(1)

Dasar Penugasan

:

(2)

Nama Jabatan Alamat

: : :

(3) (4) (5)

Tempat Keberangkatan

:

(6)

Tujuan Keberangkatan

:

(7)

Waktu Keberangkatan

:

(8)

Waktu Kembali

:

(9)

Lingkup Penugasan

:

(10)

Sumber Pembiayaan

:

(11) (12)

,

(13)

(14)

Nama : NIP :


(15) (16)

40

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENUGASAN No Keterangan (1)

Nomor Surat Penugasan (cth : 003/SP/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Dasar dikeluarkannya Surat Penugasan (cth: “Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Paripurna…”)

(3)

Nama yang diberikan penugasan

(4)

Kota tempat dimulainya penugasan

(5)


(6)

Kota tempat tujuan penugasan

(7)


(8)

Tanggal dimulainya penugasan

(9)

Tanggal selesainya penugasan

(10) Lingkup penugasan yang diberikan pemantauan pelanggaran …….” )

(cth

:

“untuk

melakukan

(11) DIPA No 0001/074-01.1/-/2010. (12) Tempat ditandatangani surat penugasan (13) Tanggal ditandatangani surat penugasan (14) Nama Instansi / Satuan Kerja (15) Nama lengkap, tandatangan, stempel pemberi perintah. (16) Jabatan Pemberi perintah


41

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas (perintah) kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. Lembar ke Kode No. Nomor

: : :

(1)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1 Pejabat berwenang yang memberi perintah

(2)

Berdasarkan Surat Penugasan dari Nomor / Tanggal 2 Nama 3 a. Pangkat dan golongan honorarium / gaji b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas 4 Maksud perjalanan dinas *)

(3) Tgl (6) (7) (8) (9)

(4) a. b. c.

(5)

(10)

5 Alat angkutan yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru Nama 8 Pengikut : 1. 2. 9 Pembebanan anggaran a. Instansi b. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK 10 Keterangan lain-lain:

*) Diuraikan sesuai dengan surat penugasan **) Coret yang tidak perlu

**)

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

a. b. a. b. c. Tanggal lahir

Keterangan

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (17) b.

Dikeluarkan di Tanggal

: :

(18) (19)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen

Nama NIP

: :

(20) (21)


42

PETUNJUK PENGISIAN SPPD Lembar 1 No Keterangan (1)

No Urut SPPD (cth : 003/SPPD/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran anggaran (Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen)

(3)

Pejabat yang memberikan penugasan untuk melakukan perjalanan dinas

(4)

Nomor surat penugasan

(5)

Tanggal surat penugasan

(6)

Nama yang melakukan perjalanan dinas

(7)

Pangkat yang melakukan perjalanan dinas

(8)

Jabatan yang melakukan perjalanan dinas

(9)

Tingkatan dalam aturan perjalanan dinas

(10) Uraian maksud perjalanan dinas (11) Angkutan yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas (12) Tempat asal perjalanan dinas (13) Tempat akhir perjalanan dinas (14) Lama hari perjalanan dinas (15) Tanggal berangkat (16) Tanggal kembali (17) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK (cth 03.03.06 / 6609 / 0657 / 524xxx) (18) Tempat dikeluarkan / ditandatangani SPPD (19) Tanggal dikeluarkan / ditandatangani SPPD (20) Tanda tangan, stempel dan Nama Lengkap Penandatangan SPPD (21) NIP Penanda tangan SPPD


43

•

Lembar II (Lembar Pengesahan) (1) I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) (2) Ke : (3) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (6) (7) (8) (9) (10)

: :

Nama : NIP :

II.

Nomor Nama Tiba di Pada Tanggal Kepala

III

( Nama NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :

)

IV


)

V


)

VI

( Nama NIP Tiba di : Tempat Kedudukan Pada Tanggal :

: : :

(11) (12)

Berangkat dari Pada Tanggal Kepala

)

(18) (19)

Pejabat Pembuat Komitmen

( VII Catatan lain-lain : VIII Perhatian

(20)

( Nama NIP Berangkat dari Pada Tanggal Kepala



(4) (5) (13) (14) (15)

: : :

(16)

)

(17) : : :

) : : :

) : : :

( Nama ) NIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen

)

(

(21)

)

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan, bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.


44

PETUNJUK PENGISIAN SPPD Lembar 2 No Keterangan (1)

Tempat keberangkatan

(2)

Tempat Tujuan

(3)

Tanggal keberangkatan

(4)

Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran anggaran (Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen)

(5)

NIP (bila ada)

(6)


(7)

Nama yang melakukan perjalanan Dinas

(8)

Tempat tujuan

(9)

Tanggal tiba tujuan

(10) Nama Instansi (11) Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat di tempat tujuan (12) NIP (bila ada) (13) Tempat keberangkatan (14) Tanggal kembali (15) Nama Instansi (16) Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat di tempat tujuan (17) NIP (bila ada) (18) Tempat kembali (19) Tanggal kembali (20) Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran anggaran (Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal kembali / tiba di tempat kedudukan (21) Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran anggaran (Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal kembali / tiba di tempat kedudukan

Catatan : a. Untuk menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain harus mendapatkan stempel dan tandatangan pihak pengundang. b. Untuk kegiatan SPPD LN bila dalam surat ijin sekneg berisi ketentuan untuk melapor KBRI maka pengesahan dilakukan oleh pihak KBRI


45

c.

Kuitansi Perjalanan Dinas

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK : Bukti Kas No : Tahun Anggaran :

KOMISI NASIONAL

(1) (2) (3)

HAK ASASI MANUSIA

KUITANSI SPPD Sudah terima dari Uang sebesar Terbilang

: : :

(4) (5) (6)

Untuk Pembayaran Berdasarkan SPPD Nomor Surat Tugas / Tanggal Untuk perjalanan dinas dari

: : :

(7) (8) (9)

Lunas Dibayar (11) Bendahara Pengeluaran

Setuju dibayar

Nama : NIP :

Nama : NIP :

(14)

Ke


(15)

(10)

(12)

, tanggal Yang Menerima

(13)

(16)

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI SPPD No Keterangan (1)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK (cth 03.03.06 / 6609 / 0657 / 524xxx)

(2)

No Kuitansi SPPD (cth : 003/KW-SPPD/S-PKK/VIII/2010) (diisi oleh bagian keuangan)

(3)

Tahun Anggaran saat ini

(4)

Berisi Kuasa Pengguna Anggaran Satker Komnas HAM

(5)

Jumlah Uang dalam Angka

(6)

Jumlah Uang dalam Huruf

(7)


(8)

Nomor Surat Tugas dan tanggal Surat Tugas

(9)

Asal Perjalanan Dinas

(10) Tujuan Perjalanan Dinas (11) Tanggal dibayar Bendahara Pengeluaran diisi oleh bagian keuangan (12) Tempat diterimanya pembayaran (diisi oleh bagian keuangan)


46

(13) Tanggal diterimanya pembayaran (diisi oleh bagian keuangan) (14) Tanda tangan, stempel dan nama lengkap Bendahara Pengeluaran (15) Tanda tangan, stempel dan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen (16) Tanda tangan dan nama lengkap penerima uang yang melakukan perjalanan dinas

d. Rincian Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD No. Tanggal Surat Tugas / Tanggal


No

Perincian Biaya

(4)

(5)

Jumlah Dibayarkan Ditetapkan

JUMLAH

(6)

(7)

(9)

(10)

Terbilang

(1) (2) (3)

Keterangan

(8)

(11) (12) (13) , Tanggal Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. (15) Yang Menerima

Telah dibayar sejumlah Rp. (14) Bendahara Pengeluaran

Nama : NIP :

: : :

(16)

Nama : NIP :

(17)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Kelebihan

: : :

(18) (19) (20)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

(21) (22)


47

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN SPPD No Keterangan (1)


(2)

Tanggal SPPD

(3)

Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas

(4)

No urut rincian SPPD

(5)

Uraian perincian SPPD yang diberikan

(6)

Jumlah uang yang diberikan (dibayarkan)

(7)

Jumlah uang yang dihabiskan sebenarnya

(8)

Keterangan tambahan yang diperlukan

(9)

Total dari uang yang diberikan (dibayarkan)

(10) Total uang yang dihabiskan sebenarnya (11) Total Jumlah Uang yang diberikan (dibayarkan) dalam Huruf (12) Tempat diterimanya Uang (diisi oleh bagian keuangan) (13) Tanggal diterimanya Uang (diisi oleh bagian keuangan) (14) Jumlah Uang yang dibayarkan dalam Angka (15) Jumlah Uang yang diterima dalam Angka (16) Nama, Stempel dan Tanda tangan Bendahara Pengeluaran (17) Nama dan Tanda tangan penerima uang yang melakukan perjalanan dinas) (18) Jumlah Uang yang dikeluarkan dalam Angka (19) Jumlah Uang yang dibayarkan dalam Angka (20) Selisih lebih yang harus dikembalikan, bila ada selisih kurang maka tidak akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran (21) Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran anggaran (Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) (22) NIP


48

e. Rincian Perjalanan Dinas Rampung

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS RAMPUNG Lampiran SPPD No. Tanggal Surat Tugas / Tanggal


: : :

(1) (2) (3)

No

Perincian Biaya

Jumlah

Keterangan

(4)

(5)

(6)

(7)

JUMLAH Terbilang

(8) (9)

Telah dibayar sejumlah Rp. (12) Bendahara Pengeluaran

Nama : NIP :

(10) (11) , Tanggal Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. (13) Yang Menerima

(14)

Nama : NIP :

(15)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

(16) (17)

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN SPPD RAMPUNG No Keterangan (1)


(2)

Tanggal SPPD

(3)

Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas

(4)

No urut rincian SPPD

(5)

Uraian perincian SPPD yang diberikan

(6)

Jumlah uang yang diberikan

(7)

Keterangan tambahan yang diperlukan

(8)

Total Jumlah Uang yang diberikan dalam Angka

(9)

Total Jumlah Uang yang diberikan dalam Huruf


49

(10) Tempat diterimanya Uang (diisi oleh bagian keuangan) (11) Tanggal diterimanya Uang (diisi oleh bagian keuangan) (12) Jumlah Uang yang dibayarkan dalam Angka (13) Jumlah Uang yang diterima dalam Angka (14) Nama, Stempel dan Tanda tangan Bendahara Pengeluaran (15) Nama dan Tanda tangan penerima uang yang melakukan perjalanan dinas) (16) Nama, Tandatangan dan stempel Pejabat yang berwenang melakukan pengeluaran anggaran (Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) (17) NIP (bila ada)

f. Daftar Nominatif SPPD Pembayaran Perjalanan Dinas (SPPD) harus melampirkan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisi antara lain: Informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/Golongan), Tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominatif harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah mendapatkan SP2D dari KPPN. Catatan : Proses pengajuan SPM-LS ke KPPN baru dapat diproses untuk transaksi SPPD 5 (lima) hari sebelum keberangkatan seperti terdapat dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER66/PB/2005 jo PER-02/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. “Untuk menghindarkan pengendapan dana secara berlebihan pada Bendahara Pengeluaran, pencairan dana untuk belanja perjalanan dinas hanya dapat dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan tanggal keberangkatan.”


50

(5)

(4)

(6)

Nama

:

:

Nama

NIP

(9)

Tujuan

: :

(27)

(23)

(11)

(12)

Lama Perjalanan (Hari)

Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran Satuan K erja K om nas H A M 2010

Nama NIP

(10)

Kembali

Tanggal Berangkat

disahkan a.n Kepala KPPN I Kepala Seksi Perbendaharaan II

(21)

(8)

Asal

Perjalanan Dinas

(26)

(7)

Pangkat / Golongan

(22)

Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran

TOTAL Terbilang (

NO SPPD

No


NIP

Nama

Disetujui

)

(13)

Uang Harian

:

51

:

(24)

(14)

Tiket

(25) (28)

(15)

Penginapan

Nomor Nomor RABK Program / Kegiatan / Sub Kegaitan / MAK

(16)

Representasi

(17)

Transport

DAFTAR NOMINATIF SPPD : : :

(18)

Airport Tax

(1) (2) (3)

(20)

(19)

Jumlah

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF SPPD (DN-SPPD) No Keterangan

(1)

Nomor Daftar Nominatir SPPD (cth : 003/DN-SPPD/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Nomor RABK

(3)

Nomor program, kegiatan, subkegiatan (cth 11.04.04 6613 0050 5241xx)

(4)

No urut dalam daftar nominatif

(5)

No SPPD

(6)

Nama yang akan melakukan Perjalanan Dinas

(7)

Pangkat / Golongan yang melakukan perjalanan Dinas

(8)

Kota tempat dimulainya perjalanan Dinas

(9)

Kota tempat tujuan perjalanan Dinas

(10) Tanggal dimulainya perjalanan Dinas (11) Tanggal berakhirnya perjalanan Dinas (12) Lamanya Perjalanan Dinas (13) Besaran uang harian (14) Besaran tiket perjalanan (15) Besaran biaya penginapan (16) Besaran uang representasi (17) Besaran transport dari / ke bandara (18) Besaran airport tax (19) Jumlah Biaya yang diperlukan dalam Perjalanan Dinas (20) Total keseluruhan Biaya SPPD dalam angka (21) Total keseluruhan Biaya SPPD dalam huruf (22) Nama dan tandatangan Bendahara Pengeluaran (23) Nama dan tandatangan Pejabat KPPN (24) Tempat dan tanggal (25) Nama dan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (26) NIP Bendahara Pengeluaran (27) NIP Pejabat KPPN (28) NIP Pejabat Pembuat Komitmen


52

g.

Daftar Pengeluaran Riil

Adalah daftar biaya yang dikeluarkan saat melakukan perjalanan dinas yang tidak didapat bukti-bukti pengeluarannya.


DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : NIP : Jabatan :

(1) (2) (3)

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD): Tanggal : (4) Nomor : (5) Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh pengeluaran-pengeluarannya, meliputi: No

Uraian

Jumlah

(6)

(7)

(8)

Jumlah

(9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari tedapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui: Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

(10) (11)

, (12) (13) Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas Nama NIP

: :

(14) (15)


53

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL No Keterangan

(1)

Nama yang Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang membuat pernyataan

(2)

Nomor Induk Pegawai dari pembuat pernyataan

(3)

Jabatan lengkap pembuat pernyataan

(4)

Tanggal SPPD

(5)

Nomor SPPD

(6)

Jabatan Nomor urut

(7)

Uraian pengeluaran dalam SPPD

(8)

Nominal pengeluaran dalam SPPD

(9)

Penjumlahan semua pengeluaran SPPD

(10) Nama dan Tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (11) Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen (12) Lokasi Daftar Pengeluaran Riil ditandatangani (13) Tanggal Daftar Pengeluaran Riil ditandatangani (14) Nama dan Tandatangan pembuat pernyataan (15) Nomor Induk Pegawai pembuat pernyataan


54

5.5.

(21) (24)

, Tanggal (20)

(8)

(9)

Rp

Satuan

Nama : NIP :

(22) (25)


Jabatan

(10)

Volume

(18)

(16)

(12)

Jumlah (Rp.) Pajak

: : : : :

Nama : NIP :

55

(23) (26)

Disetujui Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

(15)

(11)

Bruto

Nomor Program / Kegiatan / Subkegiatan / MAK Kegiatan Nomor Surat Keputusan Nomor RABK

(17)

(13)

Netto

HIMPUNAN DAFTAR HONORARIUM


Nama : NIP :

Dibuat oleh Sekretaris Tim

(19)

Terbilang (Bruto)

(7)

(6)

JUMLAH

Nama

No


Himpunan Daftar Honorarium

(1) (2) (3) (4) (5)

(14)

Tanda Tangan

PETUNJUK PENGISIAN HIMPUNAN DAFTAR HONORARIUM No Keterangan (1)

Nomor Himpunan PKK/VIII/2010)

Daftar

Honorarium

(cth

:

003/DN-SPPD/S-

(2)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK (cth 03.03.03 / 6602 / 2129 / 51xxx)

(3)

Nama Kegiatan

(4)

No Surat Keputusan Pembentukan Tim

(5)

Nomor RABK

(6)

No urut daftar honor

(7)

Nama Lengkap penerima honor

(8)

Jabatan penerima honor

(9)

Harga satuan

(10) volume (11) Jumlah bruto (12) Potongan pajak (13) Jumlah honor yang diterimakan (14) Tanda tangan penerima honor (15) Total penjumlahan bruto (16) Total penjumlahan potongan pajak (17) Total penjumlahan jumlah yang diterima (18) Total bruto dalam huruf (19) Tempat daftar honor dibuat (20) Tanggal daftar honor dibuat (21) Nama lengkap dan tanda tangan Sekretaris Tim (22) Nama lengkap dan tanda tangan Bendahara Pengeluaran (23) Nama lengkap dan tanda tangan kuasa pengguna anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (24) NIP staf operasional (25) NIP bendahara pengeluaran (26) NIP kuasa pengguna anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen


56

5.6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertandatangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan

: : :

(1) (2) (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Perhitungan yang terdapat pada honorarium kegiatan

(4)

bagi satuan kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah dihitung benar. 2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang honorarium tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya Jakarta,

(5)

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Komnas HAM Pejabat Pembuat Komitmen Program (6)

Nama NIP

: :

(7) (8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK No Keterangan (1)

Nama yang Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat pernyataan

(2)


(3)

Jabatan lengkap pembuat pernyataan Komitmen Program Penegakan HAM)

(4)

Berisi penjelasan kegiatan yang dilakukan.

(mis:

Pejabat


Pembuat

57

(5)

Tanggal Surat Pernyataan dibuat

(6)

Jabatan lengkap pembuat pernyataan

(7)

Nama dan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat pernyataan

(8)


5.7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor


1 2 3 4 5

Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Tanggal / No DIPA Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja

: : : : :

:

(1)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 074 0001.0/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 (2) (3)

Yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Komnas HAM menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut

NO

MAK

(4)

(5)

PENERIMA

URAIAN

(6)

(7)

BUKTI TANGGAL

NOMOR

(8)

(9)

JUMLAH

JUMLAH

(10)

Rp.

(11)

Bukti-bukti tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Komnas HAM Untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya (12) , Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

(13)

(14) (15)


58

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA No Keterangan (1)

No SPTJB (cth : 003/SPTJB/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (cth 03.03.03 / 6602 / 2129)

(3)

Diisi jenis belanja (cth belanja bahan)

(4)

No urut dalam SPTJB

(5)

Berisi MAK

(6)

Nama Penerima pembayaran

(7)

Uraian Penerima Pembayaran

(8)

Tanggal kuitansi

(9)

Nomor kuitansi

(10) Jumlah Pembayaran (11) Total Pembayaran (12) Tempat ditandatangani / dikeluarkannya SPTJB (13) Tanggal ditandatangani / dikeluarkannya SPTJB (14) Tanda tangan, stempel dan nama lengkap penandatangan SPTJB (15) NIP penandatangan SPTJB


59

5.8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja GU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA GU Nomor


1 2 3 4 5

Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Tanggal / No DIPA Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja

: : : : :

:

(1)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 074 0001.0/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 (2) (3)

Yang bertandatangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komnas HAM menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut NO

MAK

(4)

(5)

PENERIMA

URAIAN

(6)

(7)

BUKTI TANGGAL

NOMOR

(8)

(9)

JUMLAH

JUMLAH

(10)

Rp.

(11)

Bukti-bukti tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Komnas HAM Untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya (12) (13) , Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : NIP :

(14) (15)


60

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA GU No Keterangan (1)

No SPTJB (cth : 003/SPTJB/S-PKK/VIII/2010)

(2)


(3)

Diisi jenis belanja (cth belanja bahan)

(4)

No urut dalam SPTJB

(5)

Berisi MAK

(6)

Nama Penerima pembayaran

(7)

Uraian Penerima Pembayaran

(8)

Tanggal kuitansi

(9)

Nomor kuitansi

(10) Jumlah Pembayaran (11) Total Pembayaran (12) Tempat ditandatangani / dikeluarkannya SPTJB (13) Tanggal ditandatangani / dikeluarkannya SPTJB (14) Tanda tangan, stempel dan nama lengkap penandatangan SPTJB (15) NIP penandatangan SPTJB


61

5.9. Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN UANG MUKA


No Tanggal Nomor DIPA

: (1) (2) : : 0001.0/074-01.1/-/2010

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama Jabatan

: :

(3) (4)

Bahwa dalam penggunaan Uang Muka Akan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1 . Uang Muka yang kami ajukan dalam Rincian Permohonan tanggal (5) akan kami pertanggungjawabkan, paling lama 5 hari kerja setelah kegiatan. 2 . Uang Muka tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan melalui pengeluaran langsung ( LS). 3 . Apabila ada kelebihan Uang Muka yang kami ajukan,akan kami setorkan kembali kepada bendahara pengeluaran bersama dengan pertanggungjawaban. 4 . Bila Uang Muka yang kami ajukan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan, maka kami tidak akan mengajukan Uang Muka selanjutnya. Jakarta, (6) Pembuat Pernyataan Pelaksana kegiatan

Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

Nama NIP

(7) (8)

: :


(9) (10)

62

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN UANG MUKA No

Keterangan

(1)

No SPPUM (cth : 003/SPPUM/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Tanggal SPPUM dibuat

(3)

Nama Pelaksana Kegiatan

(4)

Jabatan Struktural pelaksana kegiatan

(5)

Tanggal UM diajukan

(6)

Tanggal pernyataan dibuat

(7)

Nama dan tandatangan Pelaksana kegiatan

(8)

NIP Pelaksana kegiatan

(9)

Nama dan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen

(10) NIP Pejabat Pembuat Komitmen


63

5.10. Ringkasan Kontrak Adalah uraian singkat mengenai Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja yang harus dilampirkan dalam pengajuan SPM-LS

RINGKASAN KONTRAK Nomor

:

(1)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni 1 Nomor dan Tanggal DIPA

:

2 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

:

DIPA No 0001/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 (2)

3 Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak

:

(3)

4 Nomor Rencana Anggaran Belanja Kegiatan

:

(4)

5 Nama Perusahaan

:

(5)

6 Alamat Perusahaan

:

(6)

7 Nilai SPK / Kontrak

:

(7)

8 Uraian dan Volume Pekerjaan

:

(8)

9 Cara Pembayaran

: (9)

10 Jangka Waktu Pelaksanaan

:

(10)

11 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

:

(11)

12 Jangka Waktu Pemeliharaan

:

(12)

13 Ketentuan Sanksi

:

(13) (14) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Nama NIP

: :

(15) (16)


64

PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK No Keterangan (1)

Nomor Ringkasan Kontrak (cth : 020/RK/S-PKK/VII/2010)

(2)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK (cth 11.04.04 / 6613 / 0050 / 521119)

(3)

Diisi nomor dan tanggal SPK / Kontrak yang berkenaan

(4)

Diisi Nomor Rencana Anggaran Belanja Kegiatan

(5)

Diisi alamat nama rekanan dan nama perusahaan sesuai SPK / Kontrak

(6)

Diisi alamat perusahaan rekanan yang bersangkutan

(7)

Diisi nilai SPK / Kontrak yang diperjanjikan

(8)

Diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai SPK / Kontrak

(9)

Diisi Bank beserta cabang milik rekanan, nomor & nama rekening rekanan

(10) Diisi jumlah hari penyelesaian pekerjaan (11) Diisi tanggal penyelesaian pekerjaan (12) Diisi jumlah hari masa pemeliharaan (13) Diisi prosentase pinalti denda keterlambatan minimal dana maksimal (14) Diisi tempat dan tanggal pembuatan ringkasan kontrak (15) Tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang / jasa (16) NIP Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang / jasa


65

5.11. Himpunan Kuitansi Himpunan kuitansi adalah kumpulan bukti-bukti pengeluaran baik yang berbentuk kuitansi ataupun tidak (nota, bukti tertulis rincian pembelian dll) semua pengeluaran tersebut dapat dikumpulkan dan dihimpun menjadi suatu himpunan kuitansi dengan cara merekapitulasi semua pengeluaran tersebut, dan hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam kuitansi internal, dimana nama penerima adalah nama pembuat daftar himpunan kuitansi tersebut, dengan ketentuan himpunan kuitansi berdasarkan jenis belanja dan maksimal berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

HIMPUNAN KUITANSI Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

:

(1)

No RABK

:

(2)


No

Tanggal

Uraian

(3)

(4)

(5)

JUMLAH Terbilang (Bruto)

(13)

,

Tanggal

Dibuat oleh Penanggungjawab Kegiatan

Nama NIP

: :

(15) (16)

Bruto

Jumlah (Rp.) Pajak

Netto

(6)

(7)

(8)

(9) (12)

(10)

(11)

(14) Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran

Nama NIP

: :

(17) (18)

Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Nama NIP

: :


(19) (20)

66

PETUNJUK PENGISIAN HIMPUNAN KUITANSI No Keterangan (1)


(2)

Nomor RABK

(3)

Nomor urut transaksi dalam himpunan kuitansi

(4)

Tanggal transaksi

(5)

Uraian transaksi termasuk nama tempat (toko) transaksi dilakukan

(6)

Jumlah kotor termasuk pajak-pajak

(7)

Total potongan pajak dalam satu transaksi (PPN + PPh)

(8)

Jumlah bersih setelah potongan pajak.

(9)

Total Jumlah bruto

(10) Total Jumlah Potongan Pajak (11) Total Jumlah netto (12) Jumlah bruto dalam huruf (13) Tempat himpunan kuitansi dibuat dan ditandatangani (14) Tanggal himpunan kuitansi dibuat dan ditandatangani (15) Tanda tangan dan Nama Penanggungjawab kegiatan (16) NIP Penanggungjawab kegiatan (17) Tanda tangan dan Nama Bendahara Pengeluaran (18) NIP Bendahara Pengeluaran (19) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (20) NIP Pejabat Pembuat Komitmen


67

5.12. Faktur Pajak Merupakan dasar perhitungan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPn) untuk transaksi yang menjadi penambahan penghasilan wajib pajak. Faktur Pajak diisi oleh wajib pajak ditandatangani dan di stempel. Bendahara Pengeluaran / KPPN atas dasar Faktur Pajak akan melakukan pemotongan dan penyetoran.

FAKTUR PAJAK STANDAR Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak Nama :

(1)

Alamat

:

(2)

NPWP

:

(3)

Tanggal Pengukuhan PKP

:

(4)

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak (5) Nama : Alamat

:

(6)

NPWP

:

(7)

No Urut

Harga Jual (Rp)

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

(8)

(9)

(10)

Harga Jual Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Tarif DPP % Rp. % Rp. % Rp. Jumlah

Mewah PPnBM Rp. Rp. Rp. Rp.

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

Tanggal

(17)

(18) Nama (19) Jabatan


68

PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK No Keterangan (1)

Nama Penyedia Barang / Jasa

(2)

Alamat Penyedia Barang / Jasa

(3)

Nomor NPWP Penyedia Barang / Jasa

(4)

Tanggal Pengukuhan dalam NPWP

(5)

Nama Instasi Satuan Kerja

(6)

Alamat Instasi Satuan Kerja

(7)

Nomor NPWP Penyedia Barang / Jasa

(8)

No Urut

(9)

Rincian Penjualan

(10) Harga (11) Total Harga (12) Potongan Harga (13) Bila ada Uang Muka yang telah dibayarkan (14) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (No 14 = No 11 – 12 -13) (15) Pajak Pertambahan Nilai (No 14 x 10%) (16) Tempat Penyedia Barang / Jasa (17) Tanggal dibuat faktur pajak (18) Nama lengkap penyedia barang / jasa (19) Jabatan penyedia barang / jasa


69

5.13. Surat Setoran Pajak


70

PETUNJUK PENGISIAN SSP


71

5.14. Surat Perjanjian (Kontrak) Merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu ikatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dimana kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surat Perjanjian harus dibuat bila melakukan pekerjaan dengan nilai diatas 50 (lima puluh) juta rupiah dan untuk pekerjaan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dalam pengerjaannya. Surat Perjanjian harus dilampirkan dengan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak kecuali untuk jasa Konsultansi.


72

SURAT PERJANJIAN JUDUL (1) Nomor Hari/Tanggal Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

: : :

(2) (3) (4)

Pada hari ini (5) Tanggal (6) kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian, antara: Nama Jabatan Satker Alamat

: : : :

(7) (8) (9) (10)

Yang selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama, dengan Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

(11) (12) (13) (14)

Yang selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua. Bahwa Pihak Pertama setuju menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan (15) Bahwa Pihak Kedua setuju memberikan (15) berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian. Bahwa kedua belah Pihak dalam Surat perjanjian ini sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di bawah ini : Pasal 1 Jenis Pekerjaan

(16)

Pasal 2 Lingkup Pekerjaan (17) Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pasal 4 Harga Pekerjaan

(19)

Pasal 5 Cara Pembayaran

(20)

(18)

Pasal 6 Hak dan Kewajiban (21) Pasal 7 Keadaan Kahar

(22)

Pasal 8 Pemutusan Perjanjian (23) Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan (24) Pasal 10 Penutup Pihak Pertama

Nama Jabatan

(25) Pihak Kedua

(26) (28)

Nama Jabatan


(27) (29)

73

PETUNJUK PENYUSUNAN KONTRAK / SURAT PERJANJIAN No Keterangan (1)

Judul dari kontrak yang akan ditandatangani dan jenis pekerjaan

(2)

Nomor kontrak (cth : 003/SP/S-PKK/VIII/2010)

(3)

Hari, Tanggal, Bulan dan tahun kontrak ditandatangani

(4)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK (cth 03.03.03 / 6602 / 2129 / 53xxxx)

(5)

Hari surat perjanjian dibuat dan ditandatangani.

(6)

Tanggal bulan tahun ditandatangani.

(7)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang/jasa

(8)

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang/jasa

(9)

Nama Instansi / Satker

dengan huruf surat

perjanjian dibuat dan

(10) Alamat Instansi / Satker (11) Nama penyedia barang/jasa (12) Jabatan penyedia barang/jasa (13) Perusahaan penyedia barang/jasa (14) Alamat penyedia barang/jasa (15) Pekerjaan yang disepakati dalam surat perjanjian (16) Memuat Pengertian / Penjelasan pekerjaan yang disepakati dalam surat perjanjian (17) Memuat Lingkup / rincian pekerjaan dalam yang disepakati surat perjanjian (18) Memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (19) Memuat Harga dari pekerjaan yang disepakati dalam angka dan huruf (20) Memuat cara pembayaran meliputi Nomor rekening, Bank dan Nama Pihak Kedua untuk menerima pembayaran. (22) Memuat suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak terpenuhi. (23) Memuat ketentuan kapan perjanjian dapat diputuskan oleh penyedia barang / jasa atau oleh pengguna barang / jasa. (24) Memuat ketentuan penyelesaian perselisihan atau sengketa para pihak dalam kontrak melalui pengadilan atau melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi / arbitrase. (25) Memuat pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut.


74

(26) Tanda tangan dan Stempel di atas materai Rp. 6.000,- dan Nama Lengkap sesuai dengan No (5) Materai harus bertanggal yg sama dengan tanggal kontrak. (27) Tanda tangan dan Stempel di atas materai Rp. 6.000,- dan Nama Lengkap sesuai dengan No (6) Materai harus bertanggal yg sama dengan tanggal kontrak. (28) Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Barang / Jasa (29) Jabatan penyedia Barang / Jasa

5.15. Surat Perintah Kerja Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat perjanjian pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan yang bernilai diatas 5 juta s/d 50 juta yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat yang berwenang dengan sekurang-kurangnya harus memuat : •

Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah melaksanakan pekerjaan serta ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

•

Pokok pekerjaan yang diperjanjikan.

•

Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya.

•

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

•

Sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya dan sanksi bila pihak yang memerintahkan terlambat melakukan pembayaran.

•

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan penyedia barang / jasa.

•

No Rekening Bank pelaksana pekerjaan harus No rekening Perusahaan bukan rekening perorangan.


75


SURAT PERINTAH KERJA No SPK Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

Pada hari ini tanggal Nama Jabatan Instansi Alamat

(3)

: : : :

: :

(1) (2)

kami yang bertandatangan dibawah ini: (4) (5) (6) (7)

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan dengan Nama Jabatan Perusahaan Alamat NPWP

: : : : : a/n

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14)

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA. Surat Perintah Kerja ini berdasarkan: 1. Hasil evaluasi pejabat pengadaan / panitia pengadaan barang dan jasa nomor (15) tanggal (16) 2. Surat Ketetapan Pemenang nomor

(17)

tanggal

(18)

Dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan

(19) dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Pekerjaan dilaksanakan tanggal

(20)

2 Pekerjaan meliputi : a. b. c.

(22) (22) (22)

3 Total harga sebesar Rp.

(23)

s/d

(

(21)

(24)

) (SPK Halaman 1)


76

4 Pembayaran dilakukan setelah berita acara penyerahan pekerjaan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibayarkan melalui KPPN dengan dikeluarkan SP2D yang selanjutnya akan ditransfer dari Kas Negara ke dalam Rekening Bank PIHAK KEDUA ke Rekening Bank (25) cabang (26) atas nama (27) No Rek (28) 5 Pembayaran akan dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 8 Pekerjaan yang tidak sesuai dengan SPK/tidak lengkap dan sebagainya akan dikembalikan atas resiko pihak yang menyerahkan (PIHAK KEDUA). 7 Apabila pekerjaan tidak diserahkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pemotongan pembayaran setiap hari 1 0/00 (satu permil) maksimum 5% dari jumlah harga pekerjaan tersebut. 8 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan klaim dan atau membatalkan pekerjaan akibat kenaikan harga. 9 Surat perintah kerja ini dibuat rangkap 3 (Tiga). 10 Surat perintah kerja ini berlaku sejak surat ini dikeluarkan. PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(30) (32)

(29) (31)

(SPK Halaman 2)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH KERJA No Keterangan (1)

Nomor SPK (cth : 003/SPK/S-PKK/VIII/2010)

(2)


(3)

Hari, Tanggal, Bulan dan tahun SPK ditandatangani

(4)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(5)

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(6)

Instansi / Subkomisi / Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(7)

Alamat Instansi / Subkomisi / Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa


77

(8)

Bertindak atas nama Instansi / Subkomisi / Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(9)


(10) Jabatan Penyedia Barang / Jasa (11) Nama Perusahaan Penyedia Barang / Jasa. (12) Alamat Perusahaan Penyedia Barang / Jasa (13) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Penyedia Barang / Jasa (14) Nama perusahaan dalam NPWP (15) Nomor Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa (16) Tanggal Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa (17) Nomor Surat Ketetapan Pemenang (18) Tanggal Surat Ketetapan Pemenang (19) Pekerjaan yang akan dilaksanakan (20) Tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan (21) Tanggal pekerjaan selesai dilaksanakan (22) Rincian pekerjaan. (23) Total harga pekerjaan pengadaan barang / jasa. (24) Terbilang harga pekerjaan pengadaan barang / jasa. (25) Bank rekanan tempat perimaan pembayaran (26) Cabang tempat bank rekanan (27) Nama Rekening dalam Bank Rekanan (28) No Rekening rekanan (29) Tanda tangan dan Stempel di atas materai Rp. 6.000,- dan Nama Lengkap sesuai dengan No (4) Materai harus bertanggal yg sama dengan tanggal SPK. (30) Tanda tangan dan Stempel di atas materai Rp. 6.000,- dan Nama Lengkap sesuai dengan No (9) Materai harus bertanggal yg sama dengan tanggal SPK. (31) Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa (32) Jabatan Penyedia Barang / Jasa


78

5.16.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Adalah pernyataan yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dan rekanan atas penyerahan penyelesaian pekerjaan sesuai prestasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak / surat perjanjian dan atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan diketahui oleh Kepala Satker / Pejabat Pembuat Komitmen.


BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN : No Program / Kegiatan / : Sub Kegiatan / MAK Pada hari ini Nama Jabatan Instansi Alamat

(3) : : : :

(1) (2)


Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan dengan Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

(8)

(9) (10) (11) (12)

Selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini disebut PIHAK KEDUA. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini berdasarkan: Kontrak (Surat Perjanjian) / Surat Perintah Kerja Nomor (13) tanggal

(14)

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA sebagai berikut : 1 Pekerjaan telah diterima seluruhnya dalam keadaan lengkap dan baik. 2 Pekerjaan tersebut meliputi : a. (15) b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat rangkap 3 (Tiga) Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(16) (18)

(17) (19) Mengetahui / Menyetujui

(20) (21)


79

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BA-STP) No Keterangan (1)

Nomor BA Serah Terima Pekerjaan (cth : 003/BA-STP/S-PKK/VIII/2010)

(2)


(3)

Hari, Tanggal, Bulan dan tahun BA-STP ditandatangani

(4)

Nama Pelaksana Kegiatan

(5)

Jabatan Pelaksana Kegiatan

(6)

Instansi / Subkomisi / Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan

(7)

Alamat Instansi / Subkomisi / Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(8)

Bertindak atas nama Instansi / Subkomisi / Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(9)


(10) Jabatan Penyedia Barang / Jasa (11) Nama Perusahaan Penyedia Barang / Jasa. (12) Alamat Perusahaan Penyedia Barang / Jasa (13) Nomor SPK (14) Tanggal SPK (15) Rincian pekerjaan yang telah diterima (sesuai dengan SPK) (16) Tanda tangan dan Stempel dan Nama Lengkap sesuai dengan No (4). (17) Tanda tangan dan Stempel dan Nama Lengkap sesuai dengan No (9). (18) Jabatan Pelaksana Kegiatan (19) Jabatan Penyedia Barang / Jasa (20) Tanda tangan dan Nama Lengkap penandatangan SPK (21) Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen / penandatangan SPK

5.17. Berita Acara Pembayaran Adalah pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Satker / Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang dan Jasa / Pejabat yang berwenang dan penyedia barang / jasa atas pembayaran yang dilakukan atas penyelesaian pekerjaan sesuai prestasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak / surat perjanjian dan atau Surat Perintah Kerja (SPK).


80


BERITA ACARA PEMBAYARAN : No Program / Kegiatan / : Sub Kegiatan / MAK Pada hari ini Nama Jabatan Instansi Alamat

(3) : : : :

(1) (2)


Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan dengan Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

(8)

(9) (10) (11) (12)

Selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut PIHAK KEDUA. Berita Acara Pembayaran ini berdasarkan: 1 Surat Perintah Kerja Nomor (13) tanggal 2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor Nomor (15) tanggal

(14) (16)

Dengan ini PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut : 1 Total Harga Rp. (17) ( (18) ) 2 Pembayaran dilakukan melalui KPPN dengan dikeluarkan SP2D yang selanjutnya akan ditransfer dari Kas Negara ke dalam Rekening Bank PIHAK KEDUA yaitu pada Bank (19) Cabang (20) atas nama (21) No Rek (22) 3 Pembayaran akan dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berita Acara Pembayaran ini dibuat Rangkap 3 (Tiga) Demikian Berita Pembayaran ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA (23) (25)

PIHAK KEDUA (24) (26)


81

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBARAN (BA-P) No Keterangan (1)

Nomor BA Pembayaran (cth : 003/BA-P/S-PKK/VIII/2010)

(2)


(3)

Hari, Tanggal, Bulan dan tahun BA-P ditandatangani

(4)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(5)

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa

(6)

Nama Instansi Satuan Kerja

(7)

Alamat Instansi Satuan Kerja

(8)

Bertindak atas nama Instansi / Satuan Kerja

(9)


(10) Jabatan Penyedia Barang / Jasa (11) Nama Perusahaan Penyedia Barang / Jasa. (12) Alamat Perusahaan Penyedia Barang / Jasa (13) Nomor Surat Perintah Kerja (14) Tanggal Surat Perintah Kerja (15) Nomor BA Serah Terima Pekerjaan (16) Tanggal BA Serah Terima Pekerjaan (17) Total harga pekerjaan pengadaan barang / jasa. (18) Terbilang harga pekerjaan pengadaan barang / jasa. (19) Bank rekanan tempat perimaan pembayaran (20) Cabang tempat bank rekanan (21) Nama Rekening dalam Bank Rekanan (22) No Rekening rekanan (23) Tanda tangan dan Stempel dan Nama Lengkap sesuai dengan No (4). (24) Tanda tangan dan Stempel dan Nama Lengkap sesuai dengan No (9). (25) Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Barang / Jasa (26) Jabatan penyedia Barang / Jasa


82

5.18. Laporan Naratif Kegiatan Laporan naratif kegiatan berisi uraian singkat mengenai pelaksanaan kegiatan, termasuk didalamnya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan harus mencantumkan keluaran dan sasaran yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

LAPORAN NARATIF KEGIATAN


Nomor LNK

:

(1)

No KAK

:

(2)

Program / Kegiatan /

:

(3)

Subkegiatan / MAK

1. JUDUL PROGRAM / KEGIATAN (4) 2. GAMBARAN SINGKAT

(5)

3. KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI (6) 4. SASARAN (OUTCOME) YANG DICAPAI (7) 5. CATATAN (8)

(9) Dibuat Penanggungjawab Kegiatan

Disetujui Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

Nama : NIP :

(10) (12)

(11) (13)


83

PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN NARATIF KEGIATAN (LNK) No Keterangan (1)

Nomor LNK (cth : 003/KAK/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Nomor KAK yang akan dilaporkan

(3)


(4)

Judul KAK dari kegiatan yang telah dilaksanakan dana akan dilaporkan.

(5)

Gambaran singkat tentang bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

(6)

Diisi dengan uraian tentang hasil spesifik yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan proyek baik fisik maupun non fisik.

(7)

Diisi dengan uraian tentang keberhasilan fungsi langsung yang telah dicapai dari keluaran setelah pelaksanaan proyek selesai beserta target yang menjadi sasaran.

(8)

Diisi dengan catatan yang diperlukan, misal : Persentase penyelesaian pekerjaan

(9)

Tempat dan tanggal LNK dibuat.

(10) Nama dan tandatangan Penanggungjawab kegiatan (11) NIP Penanggungjawab kegiatan (12) Nama dan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (13) NIP Pejabat Pembuat Komitmen

5.19. Laporan Realisasi Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Laporan Realisasi RABK berisi seberapa banyak penyerapan terhadap Rencana Anggaran Kegiatan yang telah diberikan dalam SPP UP. Realisasi harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RABK, tidak diperbolehkan melakukan pembayaran yang tidak terdapat dalam RABK dan melampaui pagu.


84

LAPORAN REALISASI RABK


NO

: : : : :

(1) (2) (3) (4) (5)

PENGELUARAN ANGGARAN

URAIAN

I 1

No LR-RAB No RABK Tanggal RABK PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN / MAK

Selisih Lebih (Kurang)

REALISASI

UP

LS

UP

LS

UP

LS

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(6) ANGGARAN

II 1

(7) (8)

a b c Subtotal 2 a b Subtotal 3 a b Subtotal 4 a b c i ii

Subtotal TOTAL REALISASI RABK (27)

,

(28)

Dibuat Penanggungjawab Kegiatan

Diperiksa Pemegang Uang Muka

Disetujui Pembuat Komitmen

Nama NIP

Nama : NIP :

Nama : NIP :

: :

(29) (30)

(31) (32)

(33) (34)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI RABK No

Keterangan

(1)

Nomor Laporan Realisasi RABK (cth : 003/LR-RABK/S-PKK/VIII/2010)

(2)

Nomor RABK yang akan dilaporkan realisasinya

(3)

Tanggal RABK dibuat

(4)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK (cth 03.03.03 / 6602 )

(5)

Kode Sub Kegiatan dan No MAK (cth 2129 / 521119)


85

(6)

Nama Kegiatan (cth : “Pelatihan HAM di lingkungan PTN/PTS se Propinsi Sumatera Barat”)

(7)

Jenis Pengeluaran (cth : Honorarium, Bahan, Biaya Perjalanan, Akomodasi)

(8)

Sub Jenis Pengeluaran Narasumber, Fasilitator)

(9)

Jumlah UP dalam RABK

(cth

:

Sub

Honorarium

adalah

Notetaker,

(10) Jumlah LS dalam RABK (11) Jumlah Realisasi UP (12) Jumlah Realisasi LS (13) Selisih antara UP dalam RABK – UP Realisasi (14) Selisih antara LS dalam RABK – LS Realisasi (15) Sub Total dari UP dalam RABK (16) Sub Total dari LS dalam RABK (17) Sub Total dari Realisasi UP (18) Sub Total dari Realisasi LS (19) Sub Total dari Sisa UP (20) Sub Total dari Sisa LS (21) Total dari Semua Sub Total UP dalam RABK (22) Total dari Semua Sub Total LS dalam RABK (23) Total dari Semua Sub Total Realisasi UP (24) Total dari Semua Sub Total Realisasi LS (25) Total dari Semua Sub Total Sisa UP (26) Total dari Semua Sub Total Sisa LS (27) Tempat LR-RABK dibuat (28) Tanggal LR-RABK dibuat (29) Tanda tangan dan Nama Penanggungjawab Kegiatan (30) NIP Penanggungjawab Kegiatan (31) Tanda tangan dan Nama Pemegang Uang Muka (32) NIP Pemegang Uang Muka (33) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (34) NIP Pejabat Pembuat Komitmen


86

5.20.

Himpunan Daftar Belanja Jasa Profesi HIMPUNAN DAFTAR BELANJA JASA PROFESI Nomor Program / Kegiatan / Subkegiatan / MAK Kegiatan Nomor Surat Keputusan Nomor RABK


No

Nama

Jabatan

(6)

(7)

(8)

Satuan

: : : : :

(1) (2) (3) (4) (5)

Rp

Volume

Bruto

Jumlah (Rp.) Pajak

Netto

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(16)

(17)

JUMLAH

(15)

, Tanggal

(20)

Dibuat oleh Staf Operasional

Nama : NIP :

(14)

(18)

Terbilang (Bruto)

(19)

Tanda Tangan

(21) (24)


Disetujui Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

Nama : NIP :

(22) (25)

(23) (26)

PETUNJUK PENGISIAN HIMPUNAN DAFTAR BELANJA JASA PROFESI No Keterangan (1)

Nomor Himpunan PKK/VIII/2010)

Daftar

Honorarium

(cth

:

003/DN-SPPD/S-

(2)


(3)

Nama Kegiatan

(4)

No Surat Keputusan Pembentukan Tim

(5)

Nomor RABK

(6)

No urut daftar honor

(7)

Nama Lengkap penerima honor

(8)

Jabatan penerima honor

(9)

Harga satuan

(10) volume (11) Jumlah bruto (12) Potongan pajak


87

(13) Jumlah honor yang diterimakan (14) Tanda tangan penerima honor (15) Total penjumlahan bruto (16) Total penjumlahan potongan pajak (17) Total penjumlahan jumlah yang diterima (18) Total bruto dalam huruf (19) Tempat daftar honor dibuat (20) Tanggal daftar honor dibuat (21) Nama lengkap dan tanda tangan Staf operasional (22) Nama lengkap dan tanda tangan Bendahara Pengeluaran (23) Nama lengkap dan tanda tangan kuasa pengguna anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (24) NIP staf operasional (25) NIP bendahara pengeluaran (26) NIP kuasa pengguna anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen


88

BAB VI PETUNJUK PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 1. Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah semua Pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Bendahara Pengeluaran Sebagai Wajib Pungut Pelaksana Perpajakan adalah Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Bendahara Pengeluaran dan badanbadan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 Dimana Bendahara Pengeluaran selaku pejabat yang ditetapkan sebagai pemungut/penyetor pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak dari setiap dilakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan/peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam pelaksanaan anggaran Komnas HAM tahun 2010, pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak menjadi tugas dan kewajiban: – Bendahara Pengeluaran untuk transaksi LS. – Pemegang Uang Muka masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen untuk transaksi melalui TUP / UP. 3. Jenis Pemungutan Pajak Jenis Pemungutan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Uang Muka meliputi: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yaitu pajak yang dikenakan kepada Pengusaha/Importir/Pedagang yang menyerahkan barang/jasa kena pajak. 2. Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi, Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Negara / Anggota TNI / Polri, Pensiunan, dan Pegawai, Karyawan atau Karyawati bukan Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Negara / Anggota TNI / Polri dan Pensiunan, atas penghasilan yang diterimanya. 3. Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan maupun Perorangan yang menjadi Rekanan Pemerintah yang memperoleh pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN.

7

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 18


89

4. Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap serta Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya atas penghasilan yang berasal dari: a) Hadiah dan Penghargaan. b) Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. c) Jasa Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 5. Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal (kurang 183 hari dalam satu tahun) atau berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang berasal dari: a) Hadiah dan Penghargaan. b) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. c) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya. d) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. e) Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap. 4. Tarif Pajak Tarif pajak merupakan besaran nilai pemotongan pajak, tarif pajak dihitung berdasarkan jenis transaksi yang terjadi

PPN Pph 21 Pph 22 Pph 23 Uraian % 15 15

Honorarium (selain Honor Anggota dan PTT Komnas HAM) Lembur / Uang Makan Pembelian Barang / Bahan (ATK, fotocopy) Sewa Mobil Sewa Ruangan / Gedung dan Bangunan Sewa Laptop / Infocus Jasa Kebersihan Katering

10 10 10 10 10 10

1.5 2 10 2 2 2 2 2 2 2

Paket Meeting (ruangan, makan, snack) Event Organizer Biaya Pengiriman (bukan jasa kantor pos) Biaya transkripsi / terjemahan oleh Badan Usaha

10 10 10 15

Biaya transkripsi / terjemahan oleh perorangan

10

Jasa Keamanan Talk Show / Jasa penyiaran

2 2

Catatan : Dalam satu transaksi hanya dikenakan satu tarif pajak penghasilan.


90

Contoh Pembelian ATK secara swakelola & LS maka dikenakan PPN dan Pph 22 Pembelian ATK sebesar Rp. 1.600.000,- dengan rincian sebagai berikut No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Uraian Amplop Coklat Folio - Airmail Amplop Putih Paperline 90 Artline 70 Permanent marker Bantex Ordner A4 5 Cm Battery Energizer Alkaline size AAA Kenko Binder Clip No.155 Kertas A4 Label Tom & Jery Paper Clip Kenko No.3 Paper Clip No.5 Jumbo Size PaperOne F4 80 gsm Penghapus pensil faber castle Pensil Pulpen Staples Max No.10-1m Staples Max No.3-1m Total

Qty 10 10 12 12 12 12 5 6 10 10 5 5 12 5 10 10

Satuan 38,000 18,000 8,000 20,000 6,000 7,000 34,000 5,000 2,000 2,500 38,000 2,000 1,500 3,000 3,000 4,000

Jumlah 380,000 180,000 96,000 240,000 72,000 84,000 170,000 30,000 20,000 25,000 190,000 10,000 18,000 15,000 30,000 40,000 1,600,000

Perhitungan Pajak-pajaknya adalah sebagai berikut:

DPP

= Total / 11 x 10 = 1,600,000.00 / 11 x 10 = 1,454,545.45

PPN

= Total / 11 = 1,600,000.00 / 11 = 145,454.55

PPh 22

= DPP x 1,5% = 1,454,545.45 x 1,5% = 21,818.18


91

5. Pengecualian Pemungutan Pajak Bendahara Pengeluaran / Pemegang Uang Muka tidak melakukan pemungutan pajak untuk keadaan sebagai berikut:

No

Uraian

Pengecualian Pajak PPN PPnBM PPh 22 PPh 23 PPh 26

1 Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

X

X

X

X

X

2 Pembayaran untuk pembebasan tanah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak 4 Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 5 Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh P.T.(Persero) PERTAMINA 6 Pembayaran atas rekening telepon, PLN dan PDAM 7 Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan 8 Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 9 Pembelian Buku (terdaftar di Depdiknas) 10 Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi: a. Jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa dokter gigi. b. Jasa dokter hewan. c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, ahli gigi; d. Jasa kebidanan, dan dukun bayi. e. Jasa paramedis, dan perawat,dan f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. 11 Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi: a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial. c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial. e. Jasa pemakaman termasuk krematorium. f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. g. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero); 12 Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi: a. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang. b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi, dan c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi. 13 Jasa di bidang keagamaan, meliputi: a. Jasa pelayanan rumah ibadah. b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah, dan c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.


92

No

Uraian

14 Jasa di bidang pendidikan, meliputi: a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.

Pengecualian Pajak PPN PPnBM PPh 22 PPh 23 PPh 26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19 Jasa di bidang perhotelan, meliputi: a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

X

X

X

X

20 Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang k dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

X

X

X

X

15 Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma. 16 Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 17 Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta. 18 Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi: a. Jasa tenaga kerja. b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.


93

6. Proses Pemungutan dan Pelaporan Pajak Bendahara Pengeluaran / Pemegang Uang Muka pada saat melakukan pembayaran harus melakukan 1. Memungut pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku 2. Membuat bukti pemotongan pajak 3. Menyerahkan bukti pemotong pajak kepada pihak yang menerima pembayaran. 4. Menyetorkan pajak dengan menggunakan Surat Setoran. Selanjutnya Uang Pajak dan SSP disetorkan pada tempat yang menerima penyetoran pajak (Bank atau Kantor Pos). SSP terdiri 5 rangkap untuk didistribusikan sebagai berikut: Lembar 1. Lembar 2. Lembar 3. Lembar 4. Lembar 5.

Untuk Untuk Untuk Untuk Untuk

Arsip WP KPP melalui KPKN dilaporkan Oleh WP ke KPP Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro Arsip Wajib Pungut atau pihak lain

Pemotongan dan Pelaporan SSP harus dilakukan untuk masing-masing pembayaran dan tidak dapat digabungkan. Misalnya Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 harus dibuat / dilaporkan dalam SSP tersendiri. Alur Pemotongan dan Pelaporan

Penerima Kerja

Serah Terima Pekerjaan

Pemberi Kerja (Pemotong Pajak)

(Penerima Penghasilan)

1. Pembayaran 2. Memotong Pajak dengan memberikan Bukti Potong

Memotong dan Menyetor

Melaporkan

Melaporkan

(SPT Tahunan)

(SPT Masa)


94

Kewajiban Wajib Pajak (SPT MASA) No

Batas Waktu Pelaporan

Jenis SPT 1 PPh Pasal 21/26

Batas Waktu Pembayaran Tgl. 10 bulan berikut

Tgl. 20 bulan berikut

2 PPh Pasal 23/26



3 PPh Pasal 22 - Bendahara Pengeluaran

Pada hari yang sama saat penyerahan barang


4 PPN dan PPn BM Bendahara Pengeluaran

7 (tujuh) hari setelah pembayaran tagihan

15 (lima belas) hari setelah pembayaran tagihan

7. Bea Materai 7.1. Pengertian Bea Meterai adalah retribusi yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 7.2. Pengenaan Materai pada Dokumen Dokumen yang dikenakan Bea Materai berdasarkan UU No. 13/1985 tentang Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya; c. Akta-akat yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; d. Surat-surat yang memuat jumlah uang, yaitu : • Yang menyebutkan penerimaan uang; • Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimapan uang dalam rekening Bank; • Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; • Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagaiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu : g. Surat-surat biasa dengan surat-surat kerumahtanggaan; h. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan


95

i. j.

tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semua. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari: • Pakta Integritas • Formulir Isian Kualifikasi • Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa • Penawaran • Penawaran Hasil Negosiasi • Surat Perjanjian / Kontrak • Surat Perintah Kerja

7.3. Pengenaan Materai pada Transaksi Keuangan Transaksi keuangan yang harus dikenakan Bea Materai adalah : • Transaksi dengan harga nominal s/d Rp. 250.000,- tidak dikenakan bea materai • Transaksi dengan harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan bea materai Rp. 3000,-. • Transaksi dengan harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan bea materai Rp. 6.000,-. 7.4. Validitas Materai Materai dianggap sah secara hukum bila digunakan sebagai berikut: a. Materai yang digunakan harus digunakan sesuai dengan tarif yang berlaku, bila mana dalam keadaan mendesak dapat menggunakan 2 (dua) buah materai senilai Rp. 3.000 untuk pengesahan sebesar Rp. 6.000,b. Materai harus ditindas oleh tandatangan dan stempel perusahaan (bila dikeluakan oleh perusahaan). c. Materai harus diisi tanggal saat ditandatangani. d. Materai tidak berisi coretan-coretan lainnya. e. Tidak menggunakan materai bekas. f. Materai harus menempel pada dokumen / kuitansi.


96

BAB VII PETUNJUK PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa. Dalam Petunjuk pelaksanaan ini batasan pengadaan barang dan jasa adalah sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 2.1. Jadwal Pengadaan JADWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA KOMNAS HAM TA 2010 Nama Pengadaan

:

(1)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

:

(2)


:

(3)

Unit Kerja

:

(4)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

URAIAN Memo User ke PPK Surat Perintah Penunjukan Langsung Harga Perkiraan Sendiri Dokumen Prakualifikasi Rencana Kerja dan Syarat Undangan Pengadaan Penjelasan (Aanwijzing) Pemasukan Penawaran Pembukaan Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Negosiasi Penawaran Laporan hasil pengadaan dan usulan penetapan pemenang penyedia barang dan jasa SK Penetapan Pemenang Surat Perintah Kerja

APRIL 2010 (5) 1 2 5 6 6 7 9 14 15 16 20 22 27 28

(6) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Nama : NIP :

(7) (8)


97

PETUNJUK PENGISIAN JADWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA No Keterangan (1)

Nama Pengadaan Barang dan Jasa

(2)


(3)

Nama Pejabat pembuat Komitmen

(4)

Asal Unit Kerja dari Pengadaan Barang dan Jasa

(5)

Berisi tanggal Jadwal pengadaan

(6)

Tempat dan tanggal Jadwal Pengadaan dibuat

(7)

Nama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

(8)

NIP Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


98

2.2. Daftar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA KOMNAS HAM TA 2010 Nama Pengadaan

:

(1)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK

:

(2)


:

(3)

Unit Kerja

:

(4)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

URAIAN SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Memo User ke PPK Surat Perintah Penunjukan Langsung Harga Perkiraan Sendiri Dokumen Prakualifikasi Rencana Kerja dan Syarat Undangan Pengadaan Penjelasan (Aanwijzing) Penawaran Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Pakta Integritas Formulir Isian Kualifikasi Pemasukan Penawaran BA Pembukaan Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Negosiasi Penawaran Penawaran Hasil Negosiasi Laporan hasil pengadaan dan usulan penetapan penyedia barang dan jasa SK Penetapan Pemenang Surat Perintah Kerja Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi, Faktur Pajak, SSP PPN, SSP PPh Ringkasan Kontrak SPTJB

TANGGAL

NO DOKUMEN

(5)

(6)

(7) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Nama : NIP :

(8) (9)


99

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA No Keterangan (1)


(2)


(3)

Nama Pejabat pembuat Komitmen

(4)

Asal Unit Kerja dari Pengadaan Barang dan Jasa

(5)

Berisi tanggal Dokumen

(6)

Berisi Nomor Dokumen

(7)

Berisi tanggal Jadwal pengadaan

(8)

Tempat dan tanggal Jadwal Pengadaan dibuat

(9)


(10) NIP Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


100

2.3. Memo dari User


MEMORANDUM Nomor Hari / Tgl Kepada

: :

Dari Perihal

: :

:

(1)

(2) Pejabat Pembuat Komitmen Program (4) (5)

(3)

(6)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Penanggungjawab Kegiatan

Nama NIP

: :

(7) (8)

PETUNJUK PENGISIAN MEMO DARI USER No Keterangan (1)

Nomor Memo

(2)

Hari / Tanggal Memo

(3)

Program Pejabat Pembuat Komitmen

(4)

Nama User pembuat memo

(5)

Perihal Memorandum

(6)

Berisi Dasar perlunya pengadaan barang dan jasa

(7)

Nama user (penanggungjawab kegiatan)

(8)

NIP user (penanggungjawab kegiatan)


101

2.4. Surat Perintah Penunjukan Langsung


SURAT PERINTAH PENUNJUKAN LANGSUNG Nomor

(1)

:

Yang bertandatangan dibawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Program (2) memerintahkan kepada : Nama Jabatan Pengadaan

: : :

(3) Pejabat Pengadaan (4)

Demikian perintah ini harap dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melapor apabila pekerjaan sudah selesai. (5)

Nama : NIP :

(6) (7)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENUNJUKAN LANGSUNG No Keterangan (1)

Nomor Surat Perintah

(2)


(3)


(4)


(5)

Tempat dan Tanggal Surat dibuat

(6)

Nama user (penanggungjawab kegiatan)

(7)

NIP user (penanggungjawab kegiatan)


102

2.5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)


HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) Nomor

Pengadaan

:

Sumber Dana Program / Kegiatan Sub Kegiatan / MAK

: :

(1)

:

(2)

DIPA Komnas HAM No.0001/074-01.1/-/2010 (3)

NO

URAIAN

VOLUME

HARGA SATUAN

TOTAL

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

TOTAL (10)

Terbilang (11)

Nama : NIP :

Menyetujui / Mengesahkan

(12) (13)

Nama : : NIP

(14) (15)

PETUNJUK PENGISIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) No Keterangan (1)

Nomor HPS

(2)


(3)


(4)

Nomor urut

(5)

Rincian pengadaan barang dan jasa

(6)

Volume


103

(7)

Harga satuan sesuai POK

(8)

Jumlah Harga satuan dikalian dengan volume

(9)

Penjumlahan kebawah dari

(10) Jumlah ditulis dalam huruf (11) Tempat dan tanggal HPS dibuat (12) Nama dan tandatangan Pejabat pengadaan barang dan jasa (13) NIP Pejabat pengadaan barang dan jasa (14) Nama dan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (15) NIP Pejabat Pembuat Komitmen

2.6. Dokumen Prakualifikasi

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI NOMOR TANGGAL PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN / MAK SUMBER

: : :

(1) (2) (3)

:

(4)

(5)

(6)


104

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI NOMOR

:

(7)

Prakualifikasi ini dilaksanakan untuk pengadaan barang / jasa berdasarkan surat perintah Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan : (8) Dengan ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 UMUM 1.1 Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terntentu lainnya dari peserta pelelangan setelah memasukan penawaran. 1.2 Peserta adalah penyedia barang / jasa / perusahaan / koperasi yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi usaha kecil yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku. PASAL 2 DOKUMEN PRAKUALIFIKASI 2.1 Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagai Pedoman dalam Proses Prakualifikasi 2.2 Dokumen Prakulaifikasi disediakan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dapat diambil oleh peserta secara gratis pada saat pengambilan dokumen pengadaan. 2.3 Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ketentuan dalam dokumen prakualifikasi dapat disampaikan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada saat penjelasan dokumen pengadaan. PASAL 3 DOKUMEN KUALIFIKASI 3.1 Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang dibuat dan dilengkapi oleh Peserta berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi. 3.2 Peserta harus membuat / melengkapi Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari: • Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan (Lampiran 1). • Pakta Integritas (Lampiran 2). • Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (Lampiran 3). 3.3 Bahasa yang digunakan dalam Dokumen Kualifikasi adalah Bahasa Indonesia.


105

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

PASAL 4 CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI Dokumen Kualifikasi harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari: • 1 (satu) set dokumen asli • 2 (dua) set dokumen salinan / fotocopy Setiap set Dokumen Kualifikasi harus dijilid dengan rapi dan ketiga rangkap (keseluruhan) dokumen kualifikasi tersebut dimasukkan ke dalam sampul penawaran sesuai ketentuan cara penyampaian dokumen penawaran pada Dokumen Rencana Kerja dan Syarat. Dokumen kualifikasi harus disampaikan langsung kepada Pejabat Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada tanggal, hari, waktu dan tempat yang sama dengan jadwal penyampaian dokumen penawaran sesuai ketentuan cara penyampaian dokumen penawaran pada Dokumen Rencana Kerja dan Syarat. Apabila penyampaian Dokumen Kualifikasi peserta terlambat dari jadwal yang telah ditentukan sesuai butir 4.3 diatas maka peserta yang bersangkutan dinyatakan GUGUR dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Seluruh Dokumen Kualifikasi yang telah disampaikan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tidak dapat dikembalikan kepada peserta.

PASAL 5 PENILAIAN KUALIFIKASI 5.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa akan melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan cara memeriksa dan membandingklan Dokumen Kualifikasi Peserta terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi. 5.2 Peserta dinyatakan LULUS kualifikasi apabila memenuhi persayaratan kualfikasi sebagai berikut: • Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1.2; • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; • Telah melunasi kewajiban pajak serta memiliki laporan bulanan Pph Pasal 25 atau Pasal 21 / Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kecuali perusahaan yang baru berdiri; • Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam; • Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai; • Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas yang sedang dilaksanakan (khusus untuk jasa pemborongan); • Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; • Apabila diperlukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dapat melakukan konfirmasi dengan instansi terkait dalam rangka verifikasi terhadap data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi. • Peserta yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan butir 5.2 di atas dinyatakan GUGUR dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya.


106

5.5 Keputusan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi sepenuhnya adalah wewenang Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan tidak dapat diganggu gugat (9) (10) Ditetapkan, Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

(11) (12)

Dibuat, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Nama : NIP :

(13) (14)

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI No Keterangan (1)

Nomor Dokumen Prakualifikasi

(2)

Tanggal Dokumen Prakualifikasi

(3)


(4)

Sumber Dana

(5)


(6)

Tahun Pengadaan Barang dan Jasa

(7)

Nomor Dokumen Prakualifikasi

(8)


(9)

Tempat dan tanggal dokumen dibuat

(10) Nama Program dari Pejabat Pembuat Komitmen (11) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (12) NIP Pejabat Pembuat Komitmen (13) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pengadaan (14) NIP Pejabat Pengadaan


107

2.7. Rencana Kerja dan Syarat

RENCANA KERJA DAN SYARAT NOMOR : TANGGAL : PROGRAM / KEGIATAN : SUB KEGIATAN / MAK SUMBER :

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6)


108

RENCANA KERJA DAN SYARAT NOMOR

:

(7)

A UMUM Pengadaan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : (8) A.1. Peraturan/ketentuan : Peraturan/ketentuan yang berlaku pada pengadaan ini adalah : 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya. A.2. Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagaimana terdapat dalam Surat keputusan KPA (9) nomor :

A.3. Pekerjaan : Pekerjaan adalah

(10)

A.4 Sumber Dana : Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan adalah Anggaran Komisi Nasional (11) Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2010

A.5. Nilai Perkiraan Pekerjaan : Nilai perkiraan pekerjaan Rp.

(12)

A.6 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komnas HAM nomor : (13)


109

A.7 Peserta Peserta adalah perusahaan/lembaga yang memenuhi persyaratan kualifikasi/klasifikasi dan telah ditunjuk langsung untuk mengikuti pengadaan.

A.8 Dokumen Pengadaan Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pembuatan dan penyampaian dokumen penawaran oleh peserta serta evaluasi penawaran oleh Pejabat Pengadaan Barang /Jasa. Dokumen pengadaan terdiri dari , undangan, Dokumen Prakualifikasi, Rencana Kerja dan Syarat dan Berita Acara Penjelasan

A.9 Pelaksana Pekerjaan : Pelaksana pekerjaan adalah peserta yang telah ditetapkan dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bersedia melaksanakan pekerjaan.

B. PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN Penjelasan dokumen pengadaan yang berisi penjelasan mengenai ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan akan dilaksanakan pada Hari / Tanggal : (14) Waktu : (15) Tempat : (16)

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI Peserta harus membuat dokumen penawaran sesuai ketentuan dokumen pengadaan dan menyampaikannya kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai batas waktu dan alamat tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. C.1 Dokumen Penawaran : C.1.1. Dokumen penawaran terdiri dari : Surat penawaran harga, Peserta harus membuat 1 (satu) jenis penawaran saja (tanpa penawaran alternatif) dan ditandatangi oleh Direktur Utama atau yang diberi Kuasa dan distempel atau pejabat yang diangkat dalam perusahaan dengan menunjukkan dokumen yang otentik.


110

C.1.2.

C.1.3.

C.1.4.

Penggunaan produksi dalam negeri : 1) Produksi dalam negeri adalah semua jenis barang dan jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri (Indonesia). 2) Peserta diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan produksi dalam negeri, tenaga ahli/tenaga pendukung dalam negeri dan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri seperti jasa asuransi/perbankan, angkutan, ekspedisi, penyewaan dan pencetakan/penggandaan 3) Penggunaan tenaga ahli asing diperbolehkan hanya apabila keahliannya benar-benar tersebut diwajibkan mempunyai pendamping (counterpart) tenaga ahli dalam negeri dengan kualifikasi yang memungkinkan terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing ke tenaga ahli dalam negeri. 4) Apabila peralatan yang akan disewa telah dimiliki oleh penyedia jasa dalam negeri dan peralatan tersebut pada saat pembukaan dokumen penawaran telah berada di Indonesia maka jasa penyewaan alat tersebut dianggap sebagai produksi dalam negeri Bahasa yang digunakan : Bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah Bahasa Indonesia dan Mata uang yang digunakan dalam penawaran adalah Rupiah Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak tanggal surat penawaran peserta.

C.2 Cara Penyampaian Dokumen Penawaran : C.2.1. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem Satu Sampul, yaitu Dokumen Penawaran yang berisi persyaratan administrasi dan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup I, C.2.2. Dokumen penawaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komnas HAM C.2.3. Dokumen penawaran disampaikan / dikirimkan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komnas HAM selambat-lambatnya : (17) Hari / Tanggal : (18) Waktu : Tempat : (19) D. PERSYARATAN TEKNIS Persyaratan teknis pekerjaan adalah sesuai perincian pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran 1 E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan dokumen penawaran akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komnas HAM, pada : Hari / Tanggal : (20) Waktu : (21) (22) Tempat :


111

F. EVALUASI PENAWARAN F.1. Sistem evaluasi yang digunakan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komnas HAM untuk mengevaluasi penawaran adalah sistem gugur, yakni sistem penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dan urutan proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi persyaratan administrasi, teknis, dan kewajaran harga F.2. Evaluasi administrasi meliputi penilaian/pemenuhan kelengkapan dan data administrasi sesuai persyaratan dokumen pengadaan. F.3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan peserta berdasarkan dokumen pengadaan. Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang telah disepakati oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan peserta, maka peserta harus membuat surat penawaran hasil klarifikasi dan negosiasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberi Kuasa dan distempel atau pejabat yang diangkat dalam perusahaan dengan menunjukkan dokumen yang otentik. G. PELAKSANAAN PEKERJAAN G.1. Harga pekerjaan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang telah disepakati oleh peserta dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian adalah bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan pekerjaan. G.2. Seluruh pekerjaan harus diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) / oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pelaksana pekerjaan. G.3. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta I dengan cara ditransfer ke rekening penyedia barang/jasa, setelah hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dibuktikan dengan berita acara. G.4. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian pelaksana dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan. Apabila telah mencapai 5% (lima perseratus) dari harga pekerjaan, maka penggunaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa ganti rugi apapun dan pengguna berhak mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain (23) (24) Ditetapkan, Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : NIP :

(25) (26)

Dibuat, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Nama : NIP :


(27) (28)

112

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) No Keterangan (1)

Nomor RKS

(2)

Tanggal RKS

(3)


(4)

Sumber Dana

(5)


(6)

Tahun Pengadaan Barang dan Jasa

(7)

Nomor RKS

(8)

Nomor dan Tanggal Surat Perintah Penunjukan Langsung

(9)

Nomor dan Tanggal SK KPA tentang pengangkatan PPK

(10) Nama Pengadaan Barang dan Jasa (11) Sumber Anggaran (12) Nilai pengadaan barang dan jasa dalam angka dan huruf (13) Nomor dan Tanggal SK KPA tentang pengangkatan Pejabat Pengadaan (14) Hari dan tanggal Penjelasan dokumen pengadaan (15) Jam Penjelasan dokumen pengadaan (16) Lokasi Penjelasan dokumen pengadaan (17) Hari dan tanggal pemasukan dokumen penawaran (18) Jam Penjelasan pemasukan dokumen penawaran (19) Lokasi Penjelasan pemasukan dokumen penawaran (20) Hari dan tanggal pembukaan dokumen penawaran (21) Jam Penjelasan pembukaan dokumen penawaran (22) Lokasi Penjelasan pembukaan dokumen penawaran (23) Tempat dan tanggal dokumen dibuat (24) Nama Program dari Pejabat Pembuat Komitmen (25) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (26) NIP Pejabat Pembuat Komitmen (27) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pengadaan (28) NIP Pejabat Pengadaan


113

2.8. Undangan Penawaran


(1) Nomor Perihal

: :

(2) Undangan Penawaran Kepada Yth (3) (4)

Dengan hormat, Bersama ini kami mengundang perusahaan saudara untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa Satuan Kerja Komnas HAM Tahun Anggaran 2010, Dengan Perincian sebagai berikut: Nama Pekerjaan

:

(5)

Pagu Anggaran

:

(6)

Batas Pemasukan Penawaran

:

(7)

Dokumen Pengadaan dapat diambil di: Nama Alamat

: :

(8) (9)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Nama : NIP :


(10) (11)

114

PETUNJUK PENGISIAN UNDANGAN PENAWARAN No Keterangan (1)

Tempat dan tanggal surat undangan penawaran

(2)

Nomor surat undangan penawaran

(3)

Nama rekanan penyedia barang dan jasa

(4)

Alamat penyedia barang dan jasa

(5)


(6)

Pagu pengadaan barang dan jasa sesuai POK

(7)

Tanggal akhir pemasukan dokumen penawaran

(8)

Nama pejabat pengadaan barang dan jasa

(9)

Alamat kantor pejabat pengadaan barang dan jasa

(10) Tanda tangan dan Nama Pejabat Pengadaan (11) NIP Pejabat Pengadaan


115

2.9. Formulir Isian Kualifikasi

Kop Surat Penyedia Barang dan Jasa

Formulir Isian Kualifikasi

(1)

Yang bertandatangan dibawah ini: Nama

:

(2)

Jabatan

:

(3)

Bertindak untuk dan atas nama

:

(4)

Alamat

:

(5)

Telepon Fax

: :

(6) (7)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta (8) yang dibuat dihadapan Notaris

(9)

2.

Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3.

Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;

4.

Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI 1. 2. 3.

4.

Nama Status Alamat

: : :

(10) (11) (12)

Telepon Faks

: :

(13) (14)

Alamat

:

(15)

Telepon Faks

: :

(16) (17)

(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan / bukan perusahaan pusatnya)


116

B.

IJIN USAHA NO TDP/SIUP* Tanggal Masa Berlaku Ijin Usaha Instansi pemberi ijin usaha

: : : :

(18) (19) (20) (21)

*pilih yang sesuai C.

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

(22) (23) (24)

Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

(25) (26) (27)

D. PENGURUS 1.

Komisaris (untuk PT) No 1 2 3 4

2.

Nama

No KTP

(28)

(29)

Jabatan Dalam Perusahaan (30)

Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No 1 2 3

Nama

No KTP

(28)

(29)

Jabatan Dalam Perusahaan (30)


117

E.

DATA KEUANGAN 1.

Susunan Kepemilikan Saham (untukPT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma) No 1

Nama

No KTP

Alamat

%

2

(31)

(32)

(33)

(34)

3

2.

Pajak 1. 2. 3.

Nomor Pokok Wajib Pajak Bukti Pelunasan Pajak Tahunan Terakhir Laporan bulanan PPh/PPN

(35) (36)

: : :

(37)


118

3.

Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal

Aktiva Lancar (37) Kas & Bank Piutang Dagang Piutang Karyawan Pajak dibayar dimuka

Rp Rp Rp Rp

Total Aktiva Lancar

Rp

Aktiva Tetap Peralatan Kantor Bangunan Kendaraan Akumulasi Penyusutan Total Aktiva Tetap

Rp Rp Rp Rp Rp

Total

Rp

(38) Passiva Lancar Hutang Pajak

Rp

Hutang Bank

Rp

Modal Laba ditahan Laba berjalan

Rp Rp

Total

Rp (39) (40)

Nama Jabatan

: :

(41) (42)


119

F.

DATA PERSONALIA 1.

Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan) No

Nama

Tgl/Bln/Thn

Pendidikan

Jabatan dalam “Proyek”

Lahir

2.

Pengalaman Kerja

Profesi /

Sertifikat /

(tahun)

keahlian

Ijazah

Lokasi Sekarang

Bukti Kepemilikan

Data peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan) No

Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas atau output pada

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi Baik/rusak

saat ini

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.

H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN (43) (nilai 3 paket tertinggi pengalaman dibidang/subbidang yang sesuai) Pemberi Tugas

Bidang/Sub No

I.

Nama Pekerjaan

Bidang Pekerjaan

Lokasi

Nama

Alamat / No Telp

Kontrak No / Tanggal

Tgl Selesai Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN (hanya untuk jasa pemborongan) Pemberi Tugas

Bidang/Sub No

Nama Pekerjaan

Bidang Pekerjaan

Lokasi

Nama

Alamat / No Telp

Kontrak No / Tanggal


Tgl Selesai Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

120

J.

MODAL KERJA (bukan untuk jenis usaha kecil) Surat dukungan keuangan dari Bank Nomor

:

Tanggal

:

Nama Bank : Nilai

:

Terbilang

:

(44) (45)

Materai 6000 Nama Jabatan

: :

(46) (47)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI No Keterangan (1)


(2)

Nama Penandatangan Formulir Isian Kualifikasi

(3)

Jabatan Penandatangan Formulir Isian Kualifikasi

(4)

Nama Rekanan Penyedia Barang dan Jasa

(5)

Alamat Rekanan Penyedia Barang dan Jasa

(6)

Nomor Telepon

(7)

Nomor Faksimili

(8)

Nama Rekanan Penyedia Barang dan Jasa, Nomor dan Tanggal Akte pendirian.

(9)

Nama Notaris

(10) Nama Rekanan Penyedia Barang dan Jasa (11) Status Rekanan (Kantor Pusat atau Cabang) (12) Alamat Rekanan Penyedia Barang dan Jasa (13) Nomor Telepon (14) Nomor Faksimili


121

(15) Alamat Kantor Pusat (bila yang memasukan penawaran kantor cabang) (16) Nomor Telepon Kantor Pusat (17) Nomor Faksimili Kantor Pusat (18) Nomor Ijin Usaha (19) Tanggal Ijin Usaha (20) Masa Berlaku (21) Instansi penerbit ijin usaha (22) Nomor Akta Pendirian (23) Tanggal Akta Pendirian (24) Nama Notaris (25) Nomor Akta Perubahan Terakhir (26) Tanggal Akta Perubahan Terakhir (27) Nama Notaris (28) Nama Komisaris (sesuai dalam akta) (29) No KTP (sesuai dalam akta) (30) Jabatan dalam perusahaan (sesuai dalam akta) (31) Nama Direksi (sesuai akta) (32) No KTP (sesuai dalam akta) (33) Jabatan dalam perusahaan (sesuai dalam akta) (34) Prosentase saham (35) Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Barang dan Jasa (36) Bukti dan tanggal pelunasan pajak (37) Bulan, nomor bukti dan tanggal setoran pajak bulanan utk PPN dan PPh (38) Tanggal Neraca dibuat (39) Tempat dan tanggal formulir isian kualifikasi (40) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (41) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (42) Jabatan (43) Berisi pengalaman perusahaan (44) Tempat dan tanggal formulir isian kualifikasi (45) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (46) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (47) Jabatan


122

2.10. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertandatangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan (1) pada satuan kerja Komnas HAM, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. 2.

Tidak akan melakukan praktek KKN; Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3.

Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini;

4.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) No

Nama

1

(3)

Instansi / Penyedia Barang dan Jasa' Komnas HAM

Jabatan

Tanda Tangan

Pejabat Pembuat

(8)

Komitmen

2

(4)

Komnas HAM

Pejabat Pengadaan

(9)

Barang dan Jasa

3

(5)

(6)

(7)

(10)

Materai 6000


123

PETUNJUK PENGISIAN PAKTA INTEGRITAS No Keterangan (1)

Nama pengadaan barang dan jasa

(2)

Tempat dan tanggal

(3)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen

(4)


(5)

Nama Direktur / Direktur Utama Penyedia Barang dan Jasa

(6)


(7)

Jabatan

(8)

Tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen

(9)

Tanda tangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

(10) Tanda tangan direktur / direktur utama


124

2.11.

Surat Pernyataan Minat

KOP SURAT PENYEDIA BARANG DAN JASA

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN (1) Yang bertandatangan dibawah ini: Nama

:

(2)

Jabatan

:

(3)

Bertindak untuk dan atas nama

:

(4)

Alamat

:

(5)

Telepon / Faks

:

(6)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2010, maka dengan ini kami menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan (7) Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. (8) (9)


: :

(10) (11)


125

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN MINAT No Keterangan (1)


(2)

Nama Penandatangan Formulir Isian Kualifikasi

(3)

Jabatan Penandatangan Formulir Isian Kualifikasi

(4)


(5)

Alamat Rekanan Penyedia Barang dan Jasa

(6)

Nomor Telepon dan faksimili

(7)


(8)

Tempat dan tanggal surat pernyataan minat

(9)


(10) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (11) Jabatan


126

2.12.

Contoh Penawaran


(1) Nomor : Perihal : Penawaran Harga Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (2) (3)

Dengan Hormat, Yang bertandatangan dibawah ini atas nama

(4)

, Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dengan ini kami mengikuti pengadaan dan mengajukan penawaran sesuai kebutuhan dokumen pengadaan dan tidak melakukan kolusi dengan pihak manapun 2. Setelah membaca, meneliti dan memahami semua ketentuan dalam dokumen pengadaan (5) kami sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan harga total sebesar (6) dengan rincian sebagai berikut : NO

URAIAN

VOLUME

HARGA SATUAN

TOTAL

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

TOTAL

(12)

Terbilang (13) 3. Pekerjaan tersebut sanggup kami selesaikan selama 3 (tiga) hari kalender berturut-turut terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK). 4. Surat penawaran ini berlaku selama 30 (tigapuluh) hari kalender berturut-turut sejak tanggal surat penawaran ini. Demikianlah surat penawaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. (14) (15)


: :

(16) (17)


127

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH PENAWARAN No Keterangan (1)

Nomor surat penawaran

(2)

Nama Pejabat pengadaan barang dan jasa

(3)

Alamat Kantor

(4)


(5)


(6)

Jumlah pengadaan dalam angka dan huruf

(7)

Nomor urut

(8)

Rincian yang pengadaan barang dan jasa ditawarkan

(9)

Volume

(10) Harga satuan (11) Total dari volume dikalikan dengan harga satuan (12) Penjumlahan kebawah dari total (13) Total dituliskan dalam huruf (14) Tempat dan tanggal penawaran (15) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (16) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (17) Jabatan


128

2.13.

Contoh Penawaran Hasil Negosiasi


(1) Nomor : Perihal : Penawaran Harga Hasil Negosiasi Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (2) (3)

Dengan Hormat, Yang bertandatangan dibawah ini atas nama

(4)

, Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa kami menyepakati hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran kami nomor (5) untuk pengadaaan (6) dengan harga hasil negosiasi menjadi (7) dengan rincian sebagai berikut: NO

URAIAN

VOLUME

HARGA SATUAN

TOTAL

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

TOTAL

(13)

Terbilang (14) 2. Pekerjaan tersebut sanggup kami selesaikan selama 3 (tiga) hari kalender berturut-turut terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK). 3. Surat penawaran ini berlaku selama 30 (tigapuluh) hari kalender berturut-turut sejak tanggal surat penawaran ini. Demikianlah surat penawaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. (15) (16)


: :

(17) (18)


129

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH PENAWARAN HASIL NEGOSIASI No Keterangan (1)

Nomor surat penawaran

(2)

Nama Pejabat pengadaan barang dan jasa

(3)

Alamat Kantor

(4)


(5)

Nomor dan tanggal penawaran sebelumnya

(6)

Nama Pengadaan barang dan jasa

(7)

Jumlah pengadaan dalam angka dan huruf

(8)

Nomor urut

(9)

Rincian yang pengadaan barang dan jasa ditawarkan

(10) Volume (11) Harga satuan (12) Total dari volume dikalikan dengan harga satuan (13) Penjumlahan kebawah dari total (14) Total dituliskan dalam huruf (15) Tempat dan tanggal penawaran (16) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (17) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (18) Jabatan


130

2.14.

Contoh Kuitansi

T elah T erim a D ari

:

K uasa P engguna A nggaran Satker K om nas H A M

U ang Sejum lah

:

Rp

(1) (2)

U ntuk Pem bayaran

:

(3)

(4) (5) Materai

N am a Jabatan

:

(6)

:

(7)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH KUITANSI No Keterangan (1)

Jumlah uang dalam angka

(2)

Jumlah uang dalam huruf

(3)


(4)

Tempat dan tanggal kuitansi

(5)


(6)

Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa

(7)

Jabatan


131

2.15. Berita Acara Penjelasan


Pekerjaan : Lokasi Satker

: : :

Sumber Anggaran

Komnas HAM

Pada hari ini

BERITA ACARA PENJELASAN (1) (2) Nomor (3) Tanggal

(6)

: :

(4) (5)

bertempat di (7) telah menyelenggarakan rapat penjelasan pekerjaan : (8)

Hadir dalam rapat : 1. Pejabat Pengadaan barang & Jasa 2. (9) Pokok-pokok penjelasan, perubahan dan penambahan sebagai berikut : 1. Penjelasan umum 2. Penjelasan administrasi 3. Penjelasan teknis Hasil penjelasan, perubahan dan penambahan secara rinci tercantum dalam lampiran berita acara rapat penjelasan. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. (10)

Nama

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

:

(11)

Nama :

(13)

Jabatan :

(12)

NIP

(14)

:


132

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENJELASAN No Keterangan (1)


(2)

Alamat kantor

(3)

Sumber Anggaran (APBN atau Donor)

(4)

Nomor BA Penjelasan

(5)

Tanggal BA Penjelasan

(6)

Hari dan tanggal

(7)

Alamat kantor

(8)


(9)


(10) Tempat dan tanggal (11) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (12) Jabatan (13) Nama dan tanda tangan Pejabat Pengadaan barang dan jasa (14) NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa


133

2.16. Berita Acara Pembukaan Penawaran


BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN Pekerjaan : Lokasi Satker Sumber Anggaran

: : :

(1) (2) Komnas HAM

Nomor Tanggal

(3)

Pada hari ini

(6)

: :

(4) (5)

bertempat di (7) telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan : (8)

Hadir dalam rapat : 1. Pejabat Pengadaan barang & Jasa 2. (9) Dengan ini menyatakan 1. Calon penyedia barang/jasa yang mendaftar dan mengambil dokumen sebanyak 1 (satu) perusahaan dan yang telah memasukan dokumen penawaran adalah 1 (satu) perusahaan. 2. Hasil pembukaan penawaran terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. (10)


Nama

:

(11)

Nama :

(13)

Jabatan

:

(12)

NIP

(14)

:

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN No Keterangan (1)


(2)

Alamat kantor

(3)


(4)

Nomor BA Penjelasan

(5)



134

(6)

Hari dan tanggal

(7)

Alamat kantor

(8)


(9)


(10) Tempat dan tanggal (11) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (12) Jabatan (13) Nama dan tanda tangan Pejabat Pengadaan barang dan jasa (14) NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa

2.17. Evaluasi Dokumen Penawaran a.

Evaluasi Administrasi EVALUASI ADMINISTRASI LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Nomor : (1) Tanggal : (2)

NO

NAMA PERUSAHAAN

(3)

(4)

PERNYATAAN PAKTA MINAT INTEGRITAS (5)

(5)

ISIAN KUALIFIKASI

SURAT PENAWARAN

KETERANGAN

(5)

(5)

(6)


Nama : NIP :

(13) (14)


135

PETUNJUK PENGISIAN EVALUASI ADMINISTRASI No Keterangan (1)

Nomor evaluasi administrasi

(2)

Tanggal evaluasi administrasi

(3)

Nomor urut

(4)


(5)

Diisi SAH / TIDAK

(6)

Diisi LULUS / TIDAK LULUS

(7)

Nama dan tanda tangan Pejabat Pengadaan barang dan jasa

(8)

NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa

b. Evaluasi Kewajaran Harga

EVALUASI KEWAJARAN HARGA LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Nomor : (1) Tanggal : (2)

NO

NAMA PERUSAHAAN

(3)

(4)

HPS

PENAWARAN

TERHADAP HPS (%)

WAJAR / TIDAK WAJAR

(5)

(6)

(8)

(9)


Nama : NIP :

(10) (11)


136

PETUNJUK PENGISIAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA No Keterangan (1)


(2)


(3)

Nomor urut

(4)


(5)

Harga dalam HPS

(6)

Harga dalam penawaran

(7)

Harga penawaran dibagi dengan Harga HPS

(8)

Berisi WAJAR / TIDAK WAJAR

(9)


(10) NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa

c.

Evaluasi Teknis

EVALUASI TEKNIS LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Nomor : (1) Tanggal : (2)

NO

NAMA PERUSAHAAN

SPESIFIKASI TEKNIS

PELAKSANAAN PEKERJAAN

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(5)

(6)


Nama : NIP :

(7) (8)


137

PETUNJUK PENGISIAN EVALUASI TEKNIS No Keterangan (1)


(2)


(3)

Nomor urut

(4)


(5)

Diisi SAH / TIDAK

(6)

Diisi LULUS / TIDAK LULUS

(7)


(8)

NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa


138

d. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran


BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Pekerjaan : Lokasi Satker Sumber Anggaran

: : :

(1) (2) Komnas HAM

Nomor Tanggal

(3)

Pada hari ini

(6)

: :

(4) (5)

bertempat di (7) telah menyelenggarakan evaluasi dokumen penawaran pengadaan : (8)

A. Uraian Evaluasi 1. Evaluasi Administrasi 2. Evaluasi Kewajaran Harga 3. Evaluasi Teknis

(9) (10) (11)

B. Kesimpulan No

Nama Perusahaan

Administrasi

Teknis

Harga

Jumlah

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka pejabat pengadaan barang & jasa berkesimpulan bahwa: (18) memenuhi syarat administrasi, teknis dan kewajaran harga Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. (19)


Nama

:

(20

Nama :

(22)

Jabatan

:

(21)

NIP

(23)

:


139

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN No Keterangan (1)


(2)

Alamat kantor

(3)


(4)

Nomor BA Penjelasan

(5)


(6)

Hari dan tanggal

(7)

Alamat kantor

(8)


(9)

Nomor dan tanggal evaluasi administrasi

(10) Nomor dan tanggal evaluasi kewajaran harga (11) Nomor dan tanggal evaluasi teknis (12) Nomor urut (13) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (14) Berisi SAH / TIDAK SAH (15) Berisi SAH / TIDAK SAH (16) Berisi WAJAR / TIDAK WAJAR (17) Harga penawaran (18) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (19) Tempat dan tanggal (20) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (21) Jabatan (22) Nama dan tanda tangan Pejabat Pengadaan barang dan jasa (23) NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa


140

2.18. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga


BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN Pekerjaan:

(1) (2)

Lokasi Satker

: : Sumber : Anggara

Komnas HAM

Nomor Tanggal

(3)

Pada hari ini

: :

(4) (5)

(6) bertempat di (7) telah menyelenggarakan klarifikasi dan negosiasi penawaran pengadaan

Nama Pekerjaan : Metode : 1 (satu) sampul Acuan : a. Berita Acara Penjelasan b. Berita Acara Evaluasi Penawaran

(8)

(9) (10)

Negosiasi dilakukan terhadap penawaran sebagai berikut : No (11)

Nama Perusahaan (12)

Nomor Penawaran LULUS (13)

Tanggal (14)

Jumlah (15)

Berdasarkan negosiasi terhadap penawaran tersebut, maka diperoleh/dicapai kesepakatan hasil negosiasi sebagai berikut : Harga : Terbilang : Keterangan :

(16) (17) a. Dokumen pendukung telah sesuai dengan aslinya. b. Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak sesuai ketentuanyang berlaku. c. Penawaran hasil negosiasi terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

(10)

Nama


:

(11)

Nama :

(13)

Jabatan :

(12)

NIP

(14)

:


141

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA No Keterangan (1)


(2)

Alamat kantor

(3)


(4)

Nomor BA Penjelasan

(5)


(6)

Hari dan tanggal

(7)

Alamat kantor

(8)


(9)

Nomor dan tanggal BA Penjelasan

(10) Nomor dan tanggal BA Evaluasi Penawaran (11) Nomor urut (12) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (13) Nomor penawaran (14) Tanggal penawaran (15) Harga penawaran awal (16) Harga hasil negosiasi dalam angka (17) Harga hasil negosiasi dalam huruf (18) Tempat dan tanggal (19) Nama dan tandatangan yang bertanggungjawab atas penyedia barang dan jasa (20) Jabatan (21) Nama dan tanda tangan Pejabat Pengadaan barang dan jasa (22) NIP Pejabat Pengadaan barang dan jasa


142

2.19. Laporan Pengadaan dan Usulan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa


MEMORANDUM Nomor Kepada Yth Program Dari Perihal Lampiran

: : : : :

(1)

:

Pejabat Pembuat Komitmen (2) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (3) 1 (satu) berkas

Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Langsung (4) untuk kegiatan pengadaan (5) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : A. LAPORAN HASIL PENGADAAN 1. Undangan penawaran dilaksanakan

:

(6)

2. Penjelasan pengadaan dilaksanakan

:

(7)

3. Pembukaan penawaran dilaksanakan

:

(8)

4. Evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan

:

(9)

5. Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan

:

(10)


143

6. Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti pengadaan adalah (11) Nama Perusahaan : Alamat : (12) Nomor Penawaran : (13) Tanggal Penawaran: (14) Harga Penawaran : (15) Penyedia Barang dan Jasa telah menyatakan sepakat terhadap hasil negosiasi, sebagai berikut: Nomor Penawaran hasil negosiasi : (16) Tanggal Penawaran hasil negosiasi : (17) Harga Penawaran hasil negosiasi : (18)

B. USULAN PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA Berdasarkan butir A.1 s/d 6 diatas, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengajukan usulan penetapan penyedia barang/jasa sebagai berikut : Nama Perusahaan Alamat

: :

(19) (20)

Demikian kami laporkan, keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Nama : NIP :

(21) (22)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGADAAN USULAN PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA No Keterangan (1)

Nomor Memorandum

(2)


(3)

Berisi Usulan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan (Nama pengadaan barang dan jasa)

(4)

Nomor dan tanggal Surat Perintah Penunjukan Langsung

(5)


(6)

Nomor dan tanggal undangan penawaran

(7)

Nomor dan tanggal BA Penjelasan

(8)

Nomor dan tanggal BA Pembukaan Penawaran

(9)

Nomor dan tanggal BA Evaluasi dokumen penawaran

(10) Nomor dan tanggal BA Klarifikasi dan Negosiasi penawaran (11) Nama rekanan penyedia barang dan jasa


144

(12) Alamat rekanan penyedia barang dan jasa (13) Nomor penawaran dari penyedia barang dan jasa (14) Tanggal penawaran (15) Harga penawaran (16) Nomor penawaran hasil negosiasi dari penyedia barang dan jasa (17) Tanggal penawaran hasil negosiasi (18) Harga penawaran hasil negosiasi (19) Nama rekanan penyedia barang dan jasa (20) Alamat rekanan penyedia barang dan jasa (21) Nama dan tandatangan pejabat pengadaan barang dan jasa (22) NIP pejabat pengadaan abrang dan jasa

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyedia Barang dan Jasa

No

Dokumen

1 Dokumen Prakualifikasi 2 Rencana Kerja dan Syarat 3 Formulir Isian Kualifikasi 4 Pakta Integritas 5 Surat Pernyataan Minat 6 Contoh Penawaran 7 Contoh Penawaran Hasil Negosiasi 8 Contoh Kuitansi


145

BAB VIII PETUNJUK PELAPORAN ASET 1. Pengertian Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.8 2. Pengelompokan Aset Aset dapat dikelompokan berdasarkan sifat dan jenisnya sebagai berikut: 1. Pengelompokan berdasarkan sifat: • Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. • Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2. Pengelompokan berdasarkan jenis: • Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan termasuk Persediaan dimana mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. • Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. 3. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

8

LAMPIRAN III, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 24 TAHUN 2005 Tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PERNYATAAN NO. 01, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN


146

4. Pengukuran / Penilaian Aset Pengukuran / penilaian aset adalah sebagai berikut: 1. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 2. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan 5. Pelaporan Aset Aset yang diadakan / digunakan dalam Satker Komnas HAM, harus dicatat dan dilaporkan secara berkala. Kepada masing-masing pejabat pembuat komitmen harus melaporkan aset yang dikelolanya kepada bagian perlengkapan untuk dicatat dan dibuat laporan secara berkala untuk selanjutnya dilaporkan kepada Departemen Keuangan sebagai laporan aset Satuan Kerja Komnas HAM.

Keterangan 1. Barang yang telah diserahterimakan oleh penyedia barang dan jasa kepada Tim Penerima barang langsung dilaporkan dan diserahkan kepada Subag Perlengkapan dan Inventaris dengan menyertakan dokumen pendukungnya (SPK, Surat Jalan, BA Serah Terima Barang, Kartu Garansi dsb).


147

2. Saat dilakukan pembayaran atas pengadaan barang tsb melalui KPPN (Pembayaran LS) ataupun penggantian GU fotocopy SP2D diserahkan kepada Subag Perlengkapan dan Inventaris untuk dilakukan pemutakhiran aplikasi / SIMAK BMN, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SP2D keluar. Selanjutnya Subag Perlengkapan dan Inventaris akan membuat laporan aset Satuan Kerja Komnas HAM kepada Kuasa Pengguna Barang (akan diatur tersendiri dalam SOP Pelaporan Barang Milik Negara.)


148

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

Recommend Documents