KEBIJAKAN FISKAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

Draf 28 April 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN FISKAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 Paparan Menteri Keuangan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2016 Jakarta, 29 April 2015

POKOK BAHASAN 1. Pendahuluan 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015-2016 3. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 4. Resource Envelope Pagu Indikatif RAPBN 2016 5. Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Anggaran 6. Penutup 2

PENDAHULUAN ..(1) • Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun pertama (secara penuh) dari Pemerintahan Kabinet Kerja, sehingga anggaran tahun 2016 menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. • RAPBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari RPJMN tahun 2015-2019: – Merupakan langkah bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik dalam berbagai program pembangunan nasional dan tahun-tahun ke depan. – Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

3

PENDAHULUAN..(2) • Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan fiskal tahun 2016 adalah:

 Defisit dikendalikan pada tingkat yang sustainable (lebih rendah dari APBNP 2015), dengan tetap memperhatikan peran APBN dalam perekonomian.  Mengoptimalkan pendapatan negara baik perpajakan maupun PNBP.

 Pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. • Melanjutkan program-program prioritas di tahun 2015; • Memenuhi anggaran kesehatan  5% APBN; • Memperkuat desentralisasi fiskal.


4

Tantangan APBN ke Depan Mandatory Spending dan belanja bersifat wajib masih besar

Fiscal Space Terbatas

 Perlunya peningkatan penerimaan perpajakan  Lifting migas dan ICP cenderung menurun  pendapatan migas turun

 Komposisi belanja negara didominasi belanja yang bersifat wajib (a.l. belanja operasional, pembayaran bunga utang, subsidi)

 Mandatory spending semakin besar (a.l. anggaran pendidikan, DAU, dana desa, anggaran kesehatan)

Alokasi belanja belum optimal

 Belanja yang bersifat produktif (infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM) masih perlu ditingkatkan

 Upaya penghematan belanja yang tidak produktif (perjalanan dinas, rapat/ konsinyering) perlu terus dilakukan  Kualitas belanja daerah masih belum optimal

Penyerapan anggaran belum optimal  Penyerapan anggaran belanja K/L masih berkisar 90%94%  masih dapat ditingkatkan  Penyerapan menumpuk pada triwulan III dan IV


5

Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Mengendalikan Defisit Anggaran

Menuju Keseimbangan Primer Positif

Menurunkan Rasio Utang terhadap PDB

1.Memperkuat Kapasitas Fiskal  Optimalisasi Penerimaan Perpajakan  Optimalisasi PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi dan konservasi lingkungan 2.Meningkatkan Kualitas Belanja:  Meningkatkan Alokasi Belanja Produktif  Infrastruktur, penguatan SDM.  Mengendalikan Belanja (Mandatory, Subsidi, Belanja Barang Operasional, dan Biaya Perjalanan Dinas)

1. Pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) 2. Meningkatkan fiscal buffer dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, BSF, FKSSK) 1. Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang manageable 2. Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif 6

2

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015-2016

7

Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2015-2016 2015 Indikator

a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) b. Inflasi (%, yoy)

c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) d. Nilai tukar (Rp/US$)

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)

g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

APBNP

Outlook

5,7

5,2 - 5,7

5,0 6,2

12.500 60

825

1.221

4,0 - 5,0 5,0 - 7,0

2016

5,8 - 6,6 3,0 - 5,0 4,0 - 6,0

12.500 - 13.000 12.800 - 13.200 55 - 60 825

1.221

60 - 80

830 - 850

1.100 - 1.200 8

8

Di tahun 2015 dan 2016 perekonomian global diperkirakan meningkat namun masih pada taraf relatif lemah …. Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)

Dunia Negara Maju Amerika Serikat Inggeris Kawasan Eropa Perancis Jerman Italia Spanyol Yunani Portugal Jepang Negara Berkembang Tiongkok India ASEAN 5

2011 4.2 1.7 1.6 1.6 1.6 2.1 3.7 0.6 -0.6 -8.9 -1.8 -0.5

2012 3.4 1.2 2.3 0.7 -0.8 0.3 0.6 -2.8 -2.1 -6.6 -4.0 1.8

2013 3.4 1.4 2.2 1.7 -0.5 0.3 0.2 -1.7 -1.2 -3.9 -1.6 1.6

2014 3.4 1.8 2.4 2.6 0.9 0.4 1.6 -0.4 1.4 0.8 0.9 -0.1

6.2 9.3 6.6 4.6

5.2 7.8 5.1 6.1

5.0 7.8 6.9 5.2

4.6 7.4 7.2 4.6

Outlook 2015, walaupun diperkirakan adanya perbaikan kinerja ekonomi negara maju, namun masih terdapat risiko. • Perbaikan ekonomi terlihat di Amerika Serikat (AS), dan menjadi dasar berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter, khususnya kebijakan kenaikan suku bunga The Fed. • Eropa dan Jepang masih mengalami tekanan ekonomi, khususnya risiko deflasi. Kebijakan moneter cenderung longgar (stimulus moneter). • Tiongkok dipengaruhi pelemahan kinerja pasar properti, aktivitas industri serta investasi, dan berkurangnya angkatan kerja. • India pertumbuhan meningkat didorong reformasi kebijakan pemerintah baru. • Harga komoditas dunia yang masih rendah.

Sumber: WEO-IMF, 2015

2015f 3.5 2.4 3.1 2.7 1.5 1.2 1.6 0.5 2.5 2.5 1.6 1.0

2016f 3.8 2.4 3.1 2.3 1.7 1.5 1.7 1.1 2.0 3.7 1.5 1.2

4.3 6.8 7.5 5.2

4.7 6.3 7.5 5.3

Outlook 2016, pertumbuhan ekonomi global sedikit meningkat, terutama didorong oleh perekonomian negara maju. • Risiko dampak kenaikan suku bunga The Fed masih menjadi risiko pemulihan ekonomi berbagai negara. • Kenaikan FFR dapat mengurangi impor AS dan menghambat pertumbuhan perdagangan dunia. • Gejolak likuiditas global akibat kenaikan FFR dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi di negara lain. • Ekonomi Tiongkok diperkirakan kembali melambat dan menjadi downside risk pertumbuhan ekonomi EM di sekitarnya (Asia). • Perekonomian India masih cukup tinggi. 99

Sumber: WEO-IMF, 2015

9

Risiko pada perekonomian global masih berlanjut

..menuju kondisi equilibrium baru setelah berakhirnya era QE dari The Fed dan makin menurunnya harga komoditas 25

17000

20 15 10 5

INDO 10Y Nilai Tukar Rupiah thd USD (RHS)

16000

New Equilibrium

UST 10Y

15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000

0

8000

Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15

• Harga komoditas global masih menunjukkan tren pelemahan seiring dengan menurunnya permintaan global. Commodity Boom telah berakhir.

Commodity Index (monthly average) 120 110

• Pengurangan secara bertahap stimulus moneter di AS telah berdampak pada nilai tukar dan imbal hasil surat utang.

100 90 80 Feb-15

Apr-14

Sep-14

Nov-13

Jan-13

Jun-13

Agu-12

Okt-11

Mar-12

Mei-11

Jul-10

Des-10

Feb-10

Apr-09

Sep-09

Nov-08

Jan-08

Jun-08

70

*Export Price Index dihitung menggunakan enam harga komoditas ekspor (coal, natural gas, palm oil, crude oil, rubber, and Copper)

• Kondisi perekonomian global saat ini telah amat berbeda dengan kondisi 4 tahun terakhir dimana pada periode tersebut dunia menikmati stimulus moneter dan harga komoditas yang tinggi. • Ekonomi global sedang bergerak menuju “New Equilibrium”. 10

10

Perkembangan perekonomian Indonesia ...masih relatif stabil dan kondusif Pertumbuhan ekonomi Mengalami Moderasi (%, yoy) Kuartal 2013: 5.6%

6,1 6,2 5,9 5,9

10

Tahunan

2014: 5.02%

5,6 5,6 5,5 5,6

CPI YoY Jan 15 (MoM): 0.24% deflation Feb 15 (MoM): 0.36% deflation

2014

6,38 5.04

25,2 26,5 19,7 20,80

34,1 34,6 27,5 33,1 33,5

38,20 41,60 41,7

78,0 78,3 78,7 65,5 66,7 67,0 71,2 72,0 51,5 56,1 56,6 56,8

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 Foreign Direct

Core Inflation Mar 15 (MoM):0.17% inflation

Sumber: BPS

Sumber: BPS

2013

2014 Domestic Direct

Sumber: BKPM

Neraca Perdagangan Relatif Membaik 3000

120 100 80 60 40 20 0

0

5,1 5,0 4,9 5,0

2013

6.29

5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012

Investasi langsung Meningkat (Rp Tn)

Nov 2014 ~33.6% fuel hike7 8,36 6,96

Jul 2013 44% fuel hike

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 Mei-13 Jun-13 Jul-13 Agu-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Des-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 Mei-14 Jun-14 Jul-14 Agu-14 Sep-14 Okt-14 Nov-14 Des-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15

2012: 6.0%

Inflasi terkendali (yoy)

Cadangan devisa (Maret 2015) US$111 miliar

MIGAS NONMIGAS TOTAL

2000

Juta USD

1000 0 -1000 -2000

2012-J F M A M J J A S O N D 2013-J F M A M J J A S O N D 2014-J F M A M J J A S O N D 2015-J

-3000

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: BPS

11

11

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (per 28 April 2015)

.. menunjukkan masih adanya tekanan dari sentimen global, terutama akibat menguatnya US dollar terhadap hampir seluruh mata uang 13.400

Rata-rata Kurs s.d. 28 april 2015 = Rp12.838/USD

13.200 13.000 12.800

Depresiasi

12.600

Kurs 28 April 2015 Rp12.978/USD

12.400 12.200

3-Apr-15

10-Apr-15

27-Mar-15

20-Mar-15

13-Mar-15

6-Mar-15

27-Feb-15

20-Feb-15

6-Feb-15

13-Feb-15

30-Jan-15

23-Jan-15

9-Jan-15

16-Jan-15

2-Jan-15

12.000

Dolar Index

100

• Nilai tukar Rupiah s.d 28 April 2015 mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar AS sekitar 4,3% (ytd).

• Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut seiring dengan tren depresiasi mata uang yang dialami oleh negara-negara lain, yang lebih disebabkan oleh faktor eksternal antara lain penguatan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang negara-negara lain sejalan dengan perbaikan perekonomian AS serta kebijakan normalisasi moneter yang diambil oleh the US Fed.

• Ditinjau dari indikator Real Effective Exchange Rate (REER), pergerakan REER Indonesia masih sejalan dengan arah pergerakan negara emerging markets lainnya • Hasil rapat FOMC (18 Maret) sedikit meredam tekanan nilai tukar negara emerging market

REER Indonesia vs other Emerging Markets

130

25 Nov 2008 : QE 1

120

3 Nov 2010 : QE 2

90

Indeks : 2010 = 100

95

13 Sep 2012 : QE 3

85 80 75 70 Jan-08

Jan-10

1 Januari 2015 : 90.27

Jan-11

Jan-12

Jan-13

100 90 80

18 Des 2013 : Tapering Jan-09

Apresiasi

110

Jan-14

28 April 2015: DXY Index 96.8

Jan-15

70 Jan-08

Jan-09 Indonesia Turki

Jan-10

Jan-11 Jan-12 India Afrika Selatan

Jan-13

Jan-14 Brazil Tiongkok

12

Jan-15

12

3

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016

13

Pokok-Pokok Kebijakan Pendapatan Negara 2016 Perpajakan  Meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 14% (termasuk SDA migas dan pertambangan).  Meningkatkan kepatuhan WP melalui law enforcement (pemeriksaan dan penyidikan)  Memperluas tax base.  Pengajuan usul barang kena cukai baru.

PNBP

 





Mengoptimalkan penerimaan SDA migas  menahan turunnya lifting. Mengoptimalkan penerimaan SDA Non Migas  pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan perikanan. Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat mendorong peran BUMN sebagai agent of development. Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (mekanisme dan tarif).

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2011

2012

2013

Penerimaan Perpajakan

2014

2015

PNBP

14

Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2016 1500,0

Belanja K/L

Belanja Non K/L

Belanja Non K/L

1000,0

 Pembayaran bunga utang tetap diarahkan untuk (i) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan jumlah untuk kesinambungan pembiayaan, (ii) menjaga efisiensi (a.l. melalui pemilihan komposisi instrumen utang dan melaksanakan transaksi lindung nilai).  Menyediakan cadangan belanja (a.l. risiko fiskal, peningkatan PBI).  Belanja hibah kepada pemda (penerusan PHLN, dan Nationwide water hibah program).  Subsidi tepat sasaran.  Mendukung pembangunan infrastruktur berupa kerjasama pemerintah swasta.

500,0 0,0

2011

2012

2013

2014

2015

Belanja K/L  





Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi. Melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang operasional dan pengendalian belanja perjalanan dinas. Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata sesuai dengan RKP 2016. Penguatan SDM pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM.

15

Pokok-Pokok Kebijakan Subsidi Tahun 2016 Subsidi Energi • Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar. • Penerapan tariff adjusment untuk TTL. • Perbaikan bauran energi input untuk pembangkit listik.

Subsidi Non Energi

• Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual Rp1.600/kg. • Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan harga terjangkau dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2011

2012

Subsidi Energi

2013

2014

2015

Subsidi Non Energi

16

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa 2016 Transfer ke Daerah  Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar  Meningkatkan alokasi DAK.  Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa

• Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah. • Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

700

600

500

400

300

200

100

0

2011

2012

2013

Transfer Ke Daerah

2014

2015

Dana Desa

17

Pokok-Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2016  

 



 

Defisit diupayakan terus menurun, menjadi sekitar 1,7%-1,9% terhadap PDB. Primary balance diupayakan untuk terus membaik, sehingga menuju positif di tahun 2019. Pengendalian rasio utang terhadap PDB. Mendukung program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghsilan rendah (MBR) melalui alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP). Melanjutkan pemberian beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui program dana pengembangan pendidikan nasional. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pinjaminan pemerintah Mendukung peran BUMN sebagai agen pembangunan (agent of development) untuk mewujudkan program prioritas nasional (Nawacita) melalui alokasi PMN kepada BUMN.

250

2,5

200

2,0 1.7-1,9

150

1,5

100

1,0

50

0,5

0

2011

2012

2013

2014

Defisit Anggaran

2015

2016

0,0

% thd PDB

18

3

Resource Envelope Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2016

19

PAGU INDIKATIF 2016 Pagu Indikatif K/L Tahun 2016 sebesar Rp807,7 triliun: 1. Bersifat baseline, dalam arti:

a. Belum menampung kebijakan baru

b. Telah memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro, accres (kenaikan alamiah) untuk belanja pegawai, tunjangan kinerja existing, serta memperhatikan sumber-sumber pendanaan baik dari PNBP/BLU, maupun pinjaman dan hibah (dalam dan luar negeri) dan SBSN PBS;

2. Dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, proyeksi 2015, dan rencana tahun 2016  Pagu masing-masing K/L tidak harus naik dibanding APBNP 2015; 3. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.


20

20

ANGGARAN 10 BESAR K/L 2015 - 2016 No

KODE BA

1

033

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3

024

KEMENTERIAN KESEHATAN

2

012

4

060

5

025

6

022

7

023

8

042

9

015

10

018

K/L

APBNP 2015

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Pagu Indikatif 2016

118,5

102,6

51,3

75,4

102,3 57,1 60,3

97,9 62,5 60,5

65,0

55,3

53,3

53,2

43,6

45,0

25,7 32,8

32,6 30,2

Jumlah 10 K/L Besar

609,8

615,0

Jumlah K/L Lainnya

185,7

173,3

-

19,4

795,5

807,7

Cadangan Belanja K/L Jumlah


5

Triliun Rupiah

21

Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Anggaran

22

Evaluasi Permasalahan Penyusunan RKA-K/L 2015 1. Perubahan nomenklatur beberapa K/L mempengaruhi pendokumentasian RKA-K/L dan DIPA, yang pada akhirnya berpengaruh pada penyerapan anggaran  Upaya percepatan penyelesaian DIPA terus dilakukan. 2. Adanya tambahan belanja hasil pembahasan (hasil optimalisasi) yang masih diblokir mengacu pada hasil reviu BPKP. 3. Kebijakan penghematan/pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering melalui selfblocking dan usul revisi pemanfaatan  perlu dilakukan sejak awal penganggaran sehingga tidak menghambat penyerapan.

23


Upaya Peningkatan Kualitas Anggaran dari Sisi Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan outcome program dalam kerangka penerapan Performance Based Budgeting melalui arsitektur dan informasi kinerja (ADIK). Mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, a.l. belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering.

Peranan APIP K/L dalam melakukan review RKAKL harus ditingkatkan, guna menjaga governance dan akuntabilitas.

Dalam rangka pemanfaatan dana optimalisasi 2016 (jika ada), K/L agar memerhatikan kriteria pemanfaatannya, a.l. arah kebijakan yg ditetapkan dalam RKP, dan sesuai arahan/keputusan Presiden dalam Sidang Kabinet. Penerapan sistem informasi (SPAN) secara lebih baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran  perlu dukungan dan kepedulian dari K/L. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja 24

24

6

PENUTUP

25

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN..(1) Dalam rangka keberhasilan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, diharapkan K/L dan Pemda memperhatikan hal-hal berikut: 1. Untuk peningkatan kerjasama yang lebih baik perlu sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: o Pendanaan atas kegiatan sesuai dengan kewenangan/urusan o Pendanaan untuk kegiatan sejalan  hasilnya optimal. Sebagai contoh pembangunan irigasi harus dilakukan secara terkoordinasi.

2. K/L perlu menyusun rencana penyerapan anggaran per bulan dengan lebih baik sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk menjaga pengelolaan cash flow Pemerintah Pusat. 3. Seluruh K/L dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja laporan keuangan dan mendapatkan opini WTP dari BPK. 26

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN.. (2) 1. Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 serta RKP dan Prioritas Anggaran 2016 bersama dengan DPR dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016  K/L diharapkan mempersiapkan dengan baik pembahasan rencana kerja K/L bersama Komisi mitra kerjanya. 2. Untuk memperbaiki capaian sasaran dan penyerapan anggaran belanja K/L di Tahun 2016 (Pagu anggaran tahun 2016)  K/L diharapkan dapat mempersiapkan penyusunan dan perencanaan anggaran yang lebih baik. 3. Rencana Kerja dan Anggaran K/L harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan tugas pokok masing-masing K/L untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2016.

4. Penyelesaian proses penyusunan anggaran harus tepat waktu dan disiplin, baik dalam pembahasan intern Pemerintah maupun dengan DPR (Komisi). 5. Pengajuan usulan anggaran K/L harus satu pintu melalui Pemerintah (c.q. Kementerian Keuangan dan BAPPENAS)

27

TERIMA KASIH

28

28

ANGGARAN BELANJA K/L 2015-2016 (1) Triliun Rupiah

PAGU INDIKATIF 2016

NO

KODE BA

1

001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

1,0

1,0

3

004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

3,0

3,6

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

002 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

APBNP 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

5,2

MAHKAMAH AGUNG

4,7

8,6

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

9,0

4,7

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

4,8

2,1

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2,1

6,1

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

6,0

6,3

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

6,3

102,3

97,9

25,7

32,6

11,2

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

10,3

32,8

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

30,2

4,5

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

15,1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

53,3

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA

3,9 9,4

65,0

55,3

51,3

75,4

53,2

60,3

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

60,5

4,2

4,4

KEMENTERIAN SOSIAL

22,4

10,6

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

10,6

10,1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

6,7

7,2


29

ANGGARAN BELANJA K/L 2015-2016 (2) NO

KODE BA

23

033

25

035

24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

034 036 040 041 042 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PARIWISATA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


Triliun Rupiah

PAGU INDIKATIF 2016

APBNP 2015 118,5

102,6

0,3

0,3

0,5 0,4 2,4 0,1

0,5 0,4 2,6 0,1

43,6

45,0

0,2

0,3

1,6 0,2 2,6 1,7 0,1 5,0 1,1 5,6 0,5 4,9

1,6 0,2 2,0 1,0 0,0 6,8 1,4 7,2 0,5 5,4

57,1

62,5

0,4

0,3

1,2 0,6

1,5 0,6

30


PAGU INDIKATIF 2016

NO

KODE BA

45

066

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1,4

1,6

47

068

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

3,3

3,4

46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

067 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 092 093


APBNP 2015

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

9,0

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

8,0

0,1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

0,1

1,8

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1,9

1,6

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1,8

0,2

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

0,3

0,1

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

0,1

1,3

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

1,4

0,9

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

0,9

1,0

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1,1

0,7

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

0,9

0,7

BADAN STANDARISASI NASIONAL

1,1

0,2

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

0,1

0,1

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

0,2

0,3

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

0,3

0,2

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

0,2

0,6

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

0,6

1,7

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1,8

3,5

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

4,1

3,0

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

3,4

0,9


0,9

31


PAGU INDIKATIF 2016

NO

KODE BA

67

095

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1,1

1,1

69

103

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1,7

1,3

68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

100 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121


KOMISI YUDISIAL RI

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME SEKRETARIAT KABINET

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN BADAN EKONOMI KREATIF

CADANGAN BELANJA K/L 2016 JUMLAH


APBNP 2015

0,1 0,4 0,8 0,2 2,6 0,1 0,3 0,1 0,2 1,1 0,3 0,2 0,5 0,9 0,9 0,2 0,1 -

795,5

-

0,1 0,4 0,7 0,2 2,4 0,1 0,3 0,1 0,2 1,2 0,3 0,2 0,4 0,9 1,1 0,3 0,1 1,5

19,4

807,7

32

KEBIJAKAN FISKAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

Recommend Documents