LAPORAN DAN AMANAT MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENYELENGGARAAN APBN TAHUN

LAPORAN DAN AMANAT MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENYELENGGARAAN APBN TAHUN 2016 pada acara PROSESI PENYERAHAN DIPA PETIKAN TAHUN 2016 UNTUK WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Mataram, 21 Desember 2015 Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Yang saya muliakan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Yang saya hormati Para Bupati/Walikota se-Provinsi NTB Yang saya hormati Para Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB Yang saya hormati Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Provinsi NTB Yang saya hormati Ekonom Kementerian Keuangan di Provinsi NTB Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi NTB Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik di Provinsi NTB

Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-1

Yang saya hormati Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi NTB Yang saya hormati Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTB Yang saya hormati Pimpinan Perbankan mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Yang saya hormati para Kuasa Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah Provinsi NTB Serta hadirin sekalian yang kami hormati; Alhamdulillah, segala puji sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas perkenan, rahmat dan karunia-NYA, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiah pada acara Prosesi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2016 oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, untuk menerima dan atau menyaksikan penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016 yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama segenap keluarga besar Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak Gubernur, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan


hal-2

lebih fokus dan khidmat pada agenda pelaksanaan APBN Tahun 2016. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai amanat Konstitusi, setiap tahun Pemerintah selaku pemegang kekuasan eksekutif menyusun rencana kerja beserta anggaran yang diperlukan, untuk selanjutnya ditetapkan dalam suatu Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang ditetapkan dengan UU selanjutnya dilaksanakan, ditatausahakan, dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam paket UU Bidang Keuangan Negara yang meliputi UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk Tahun 2016, sebagaimana diketahui bersama, telah ditetapkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016, yang kemudian dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan otorisasi presidensial dalam rangka penetapan alokasi anggaran untuk tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan otorisasi parlementer yang masih menetapkannya secara fungsional sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN dimaksud. Berdasarkan Peraturan Presiden dimaksud, sesuai ketentuan UU telah dilakukan penyusunan dan pengesahan DIPA oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. DIPA Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-3

dimaksud disusun dalam paket DIPA Induk dan DIPA Petikan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran oleh para Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Negara, Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawas/Auditor. Dapat kami sampaikan pula bahwa sebagaimana Bapak Gubernur maklum, prosesi penyerahan DIPA Induk Tahun 2016 dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 di Istana Negara, Jakarta. Selanjutnya, pada kesempatan ini, dapat kami sampaikan bahwa sesuai arahan pimpinan Kementerian Keuangan, DIPA Petikan Tahun 2016 harus segera diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur kepada para pimpinan satuan kerja tingkat Provinsi, mengikuti atau sebagai follow up atas pelaksanaan penyerahan DIPA Induk oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dimaksud. Oleh karena itu, pada hari ini, tanggal 21 Desember 2015, kami, dengan perkenan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, bermaksud menyelenggarakan prosesi pelaksanaan penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016 dimaksud sesuai amanat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Keuangan. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Sebelum kami laporkan rincian APBN Tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada lingkup wilayah hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah Tahun 2016 yang telah Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-4

memperoleh otorisasi dari Rakyat Indonesia sebagaimana direpresentasikan dalam UU No 14 Tahun 2015. Sebagaimana dimaklumi, Tahun 2016 masih diliputi oleh suasana ekonomi yang dilatarbelakangi oleh ketidakpastian, baik dalam konteks kondisi moneter yang ditandai dengan nuansa ketergantungan terhadap kebijakan moneter global, terutama terhadap pengaruh kebijakan moneter otoritas di Negara Amerika Serikat dan Tiongkok, maupun kondisi fiskal pemerintah yang ditandai dengan tidak dapat dicapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% di tahun 2015 dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang menunjukkan tren pelemahan sejak akhir tahun 2012 lalu. Dalam perspektif lain kita menyaksikan fenomena ketaatan para wajib pajak yang cenderung melemah yang ditandai dengan kecenderungan terjadinya short fall penerimaan pajak hingga paling kurang 15% terhadap target penerimaan pajak APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp1.294 Triliun, kendati kita dapat menyaksikan masih tumbuhnya ekonomi Indonesia secara relatif konsisten pada tataran 4,7% di tahun 2015 ini. Situasi ini bahkan telah mendorong sikap positif salah satu Pimpinan Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Pajak, untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pengejawantahan tanggung jawab moral yang sepatutnya kita hargai. Dalam bayang-bayang kondisi tersebut, Pemerintah bersama DPR menyepakati arah umum kebijakan fiskal sebagai pokok-pokok kebijakan fiskal Pemerintah, yang menetapkan asumsi perekonomian nasional pada tahun 2016 hanya dapat tumbuh hingga sebesar 5,3% dalam laju inflasi yang terkendali hingga tingkat 4,7%, dan tingkat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat rata-rata Rp13.900,-. Asumsi lain yang Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-5

disepakati adalah tingkat lifting minyak bumi sebesar 830 ribu barrels per hari dan gas sebesar 1155 ribu barrels setara minyak, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5%. Dengan asumsi tersebut, diharapkan pemerintah dapat menghimpun penerimaan negara hingga sebesar Rp1.822,5 Triliun (meningkat 3,5% dibandingkan dengan target pendapatan negara dalam APBN-P Tahun 2015), kendati target APBN-P dimaksud besar kemungkinannya tidak dapat dicapai 100%. Bahkan kondisi dimaksud telah tergambar paling kurang dalam perjalanan pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Seluruh asumsi tersebut masih bersifat ceteris paribus dan oleh karenanya akan terus dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Dengan asumsi tersebut, Pemerintah bersama DPR menyepakati rencana Belanja Negara Tahun 2016 paling tinggi hingga sebesar Rp2.095,7 Triliun (meningkat 5,6% dibandingkan dengan volume Belanja Negara dalam APBN-P Tahun 2015). Dalam asumsi-asumsi tersebut diharapkan Pemerintah dapat menarik sumber-sumber Pembiayaan Anggaran hingga sebesar 2,15% dari PDB (sebesar Rp273,2 Triliun), untuk menggenjot kinerja Ekonomi Nasional yang lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan masih tetap ekspansifnya arah APBN Tahun 2016, kendati di tengah kondisi ekonomi dan moneter global yang masih penuh dengan tantangan. Pemerintah berkeyakinan, dengan merealisasikan Belanja Negara sebesar tersebut di atas, tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi 9,0% hingga 10,0% dan tingkat pengangguran dapat diturunkan ke level 5,2% hingga 5,5%, sehingga pemerataan kesejahteraan ekonomi dapat pula lebih ditingkatkan hingga -0,02 dalam ukuran gini ratio, dari sebelumnya 0,41 menjadi 0,39, serta peningkatan Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-6

Indeks Pembangunan Manusia hingga 0,7 dari sebelumnya yang diperkirakan masih berada pada tataran 69,4 menjadi 70,1. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Berbeda dengan tahun sebelumnya, kebijakan belanja negara tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas, kini, sesuai jiwa platform pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung prinsip dasar Trisakti dan program Nawa Cita, lebih diarahkan pada pembiayaan kegiatan pemerintahan di Daerah. Dengan kata lain, penekanan pada kebijakan desentralisasi fiskal semakin kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya porsi dana transfer ke Daerah dan Dana Desa hingga hampir menyamai porsi belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu 36,7% atau hanya 0,07% di bawah porsi belanja Kementerian Negara/Lembaga yang sebesar 37,4%. Dalam hitungan angka, belanja transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 mencapai Rp770,2 Triliun atau meningkat sebesar Rp105,6 Triliun dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp664,6 Triliun (meningkat sebesar 15,89%). Sementara itu, belanja Kementerian Negara/Lembaga justeru menurun hingga Rp11,4 Triliun (1,43%) dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp795,5 Triliun. Kuatnya peningkatan desentralisasi fiskal tersebut, terutama tampak pada nilai alokasi Dana Desa yang meningkat sangat signifikan hingga 127,47% dari alokasi dalam APBN-P Tahun 2015 atau 415,38% dari alokasi dalam APBN Tahun 2015, sehingga di Tahun 2016 ini dialokasikan sebesar Rp46,98 Triliun. Hal ini cukup membuktikan sikap konsekuen Pemerintah Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-7

terhadap komitmen platform Tri Sakti dan program Nawa Cita. Dengan semakin besarnya Dana Desa yang akan dikelola untuk masyarakat di desa, kami memandang semakin mendesaknya kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pengelola Dana Desa guna menjamin terselenggaranya Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar komunikasi yang baik antara otoritas pengelola Dana Desa, jajaran pimpinan pemerintahan daerah, dan penyelenggara fungsi Bendahara Umum Negara dapat lebih ditingkatkan. Selain Dana Desa, dana transfer ke Daerah tahun 2016 yang akan didistribusikan kepada 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota --yang diwujudkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Bagi Hasil (DBH)-- juga tetap menunjukan arah peningkatan paling kurang hingga sebesar 13,37% (Rp85,3 Triliun) dari alokasi tahun 2015. Dana transfer ke Daerah dimaksud, mencakup nilai sebesar Rp723,2 Triliun dengan rincian : a. b. c. d. e. f.

DAU sebesar Rp385,4 Triliun, DAK sebesar Rp209,0 Triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp5,0 Triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp17,2 Triliun, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp0,5 Triliun, dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp106,1 Triliun.

Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Pada tahun 2016 ini, DAK dirinci menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan DAK Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-8

semakin jelas dan fokus pada sasaran, sehingga memudahkan pengawasan dan semakin menunjukkan kekhususan alokasinya. Fokus tersebut tampak dalam komponen DAK Fisik yang meliputi : a. DAK Reguler, yang terdiri atas alokasi khusus untuk : 1) Pendidikan SD, 2) Pelayanan Dasar, 3) Pelayanan Rujukan, 4) Pelayanan Farmasi, 5) Keluarga Berencana, 6) Air Minum, 7) Sanitasi, 8) Infrastruktur Irigasi, 9) Pertanian, 10)Energi skala kecil, 11)Kelautan dan Perikanan, 12)Prasarana Pemda, 13)Sarpras Satpol PP, 14)Sarpras Damkar, 15)Lingkungan Hidup, 16)Kehutanan, 17)Infrastruktur Jalan, 18)Perhubungan, 19)Transportasi Perdesaan, 20)Sarana Perdagangan, 21)Industri Kecil dan Menengah, 22)Pariwisata, 23)Jalan, 24)Sarpras Irigasi dan Air Minum, dan 25)Sarpras Kesehatan, Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-9

b. DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan c. DAK Afirmasi, yang meliputi alokasi khusus afirmasi untuk : 1) Air Minum, 2) Sanitasi, 3) Infrastruktur Irigasi, dan 4) Transportasi Pedesaan. Sedangkan DAK Non Fisik mencakup : a. Bantuan Operasional Sekolah, b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, c. Tunjangan Profesi Guru, d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD, e. Bantuan Operasional Kesehatan, f. Akreditasi Rumah Sakit, g. Akreditasi Puskesmas, h. Jaminan Persalinan, i. Bantuan Operasional KB, j. Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, dan k. Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, alokasi DAK Non Fisik, secara umum, sebagian besarnya lebih bersifat bentuk lain dari alokasi dana Bantuan Sosial dan atau Bantuan Operasional Kesehatan. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Dari keseluruhan Belanja Negara Tahun 2016 sebesar Rp2.095,7 Triliun sebagaimana diuraikan di atas, sesuai lazimnya, terdapat alokasi belanja yang dilakukan di lingkup wilayah


hal-10

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alokasi tersebut kini mencapai sebesar Rp23,14 Triliun, yang meliputi : a. Belanja satuan kerja vertikal Kementerian Negara/ Lembaga sebesar Rp8,20 Triliun, yang meliputi : 1) belanja yang akan digunakan langsung untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan satuan-satuan kerja berkenaan sebesar Rp6,71 Triliun, dan 2) belanja untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp1,47 Triliun. b. Belanja yang bersumber dari bagian Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp14,94 Triliun, yang meliputi dana untuk : 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2,74 Triliun, 2) Pemerintah Kabupaten Bima sebesar Rp1.47 Triliun, 3) Pemerintah Kabupaten Dompu sebesar Rp0,98 Triliun, 4) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1,27 Triliun, 5) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp1,58 Triliun, 6) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp1,99 Triliun, 7) Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp1,36 Triliun, 8) Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp0,99 Triliun, 9) Pemerintah Kota Bima sebesar Rp0,73 Triliun, 10) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp1,08 Triliun, dan


hal-11

11) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp0,70 Triliun. Penggunaan langsung oleh satuan-satuan kerja Vertikal Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp6,71 Triliun dilakukan untuk pelaksanaan operasi satuan kerja berkenaan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan–satuan kerja vertikal dimaksud meliputi sebanyak 358 satuan kerja, khususnya dari 44 (empat puluh empat) Kementerian Negara/Lembaga yang masing-masing membidangi fungsi hukum dan hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan, pendidikan nasional, lingkungan hidup, dan keuangan, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemilihan Umum. Dana tersebut dibelanjakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Sementara itu penggunaan dana yang sebesar Rp1,47 Triliun dilakukan melalui jalur pembiayaan program pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan penyelenggaran urusan bersama. Jalur pembiayaan tersebut akan bersifat anggaran on top terhadap anggaran yang telah tersedia dalam APBD masing-masing daerah. Alokasi tersebut diberikan untuk tujuan peningkatan kapasitas pembangunan daerah di bidang pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas infrastruktur daerah, dan penyediaan layanan masyarakat di berbagai bidang. Khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Barat, bagian terbesar (sekitar 74%) dari pembiayaan melalui jalur ini dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi ekonomi, khususnya di bidang pertanian. Hal ini tentu sangat wajar mengingat menurut statistik tahun Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-12

2013, bagian terbesar (45,02%) masyarakat Nusa Tenggara Barat usia di atas 15 tahun bekerja di sektor ini. Sementara itu transfer ke Daerah yang meliputi dana sebesar Rp14,94 Triliun dialokasikan ke 11 (sebelas) pemerintah daerah tersebut di atas dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori dana perimbangan yaitu : a. Dana Alokasi Umum sebesar Rp8,2 Triliun, b. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp4,32 Triliun, meliputi : - DAK Fisik sebesar Rp1,8 Triliun, dan - DAK Non Fisik sebesar Rp2,52 Triliun. c. Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,21 Triliun, d. Dana Desa sebesar Rp0,67 Triliun, dan e. Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,47 Triliun, yang meliputi : - DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp0,93 Triliun, dan - DBH Perpajakan (termasuk PBB) sebesar Rp0,53 Triliun. Mobilisasi dana sebesar Rp23,14 Triliun ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat serta memberi dampak multiplikasi (multiplier effect) secara lebih besar pada kegiatan perekonomian, sehingga pada gilirannya secara langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Bagian penting lainnya dari alokasi dana dalam rangka desentralisasi fiskal tersebut di atas adalah Dana Desa, yang dalam tahun 2016, untuk desa-desa di wilayah Provinsi Nusa Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-13

Tenggara Barat dialokasikan sebesar Rp0,67 Triliun (sebesar 223,33% dari alokasi APBN-P Tahun 2015 atau 394,11% dari alokasi dalam APBN tahun 2015 yang hanya mencapai Rp0,17 Triliun). Alokasi dana yang meningkat tajam tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional sebagaimana dijelaskan pada awal amanat ini. Melalui dana transfer ke Daerah dan Dana Desa dimaksud, Pemerintah, secara sengaja (by intention), tengah mengarahkan kebijakan desentralisasi fiskalnya untuk tujuan menciptakan pemberdayaan dan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap dalam mencapai tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, melalui alokasi dana tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat fokus pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang secara langsung terkait dengan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat atau warga negara seperti fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif kemandirian tersebut, Pemerintah mengharapkan agar Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam menghimpun penerimaan daerahnya dari sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang menurut pengamatan kami, hingga Triwulan III Tahun 2015, masih menunjukan rata-rata 17,1% dari total Belanja Daerah yang dicanangkan dalam APBDnya. Porsi PAD terbesar saat ini dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram yang masing-masing mencapai 25,49% dan 12,75% dari APBD-nya. Sementara porsi Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-14

terkecil PAD masih dialami oleh Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Dompu, yang masing-masing baru mencapai 2,69% dan 2,84% dari pagu belanja yang dicanangkan dalam APBD-nya. Keseluruhan alokasi belanja pemerintah ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana disebutkan di atas, baik belanja yang dilakukan langsung oleh satuan-satuan kerja Pemerintah Pusat maupun yang dilakukan oleh dan atau melalui Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam satu tema kebijakan fiskal, yaitu dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tema tersebut diimplementasikan dalam suatu strategi penyiapan dan pemberian stimulus, memperkuat daya tahan, dan upaya menjamin keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Penyiapan dan pemberian stimulus digulirkan melalui pemberian insentif fiskal yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang mulai digulirkan di paruh kedua tahun 2015 ini. Stimulus juga diwujudkan melalui peningkatan belanja yang produktif dan berkualitas. Disisi lain penyediaan stimulus juga dilakukan melalui mobilisasi dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penjaminan, dan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Sementara strategi untuk menciptakan daya tahan dilakukan melalui pengelolaan cadangan resiko fiskal dan penciptaan fleksibilitas fiskal dalam UU APBN. Adapun upaya menjamin fiscal sustainability dilakukan antara lain melalui pengendalian defisit APBN, rasio utang pemerintah, dan pengamanan keseimbangan primer. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-15

Untuk mewujudkan tujuan tercapainya pemberdayaan dan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah, termasuk pembinaan kapasitas sumber daya manusia pengelola Keuangan Daerah, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembinaan dan monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah menyiapkan unit khusus pada organisasi kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di setiap provinsi melalui penyelenggaraan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain menyelenggarakan fungsi pelayanan dan bimbingan teknis, juga telah melakukan berbagai kajian dan reviu dalam rangka memperoleh gambaran tentang kondisi penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah dan kondisi ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penyelenggaran tugas dan fungsinya. Dalam pada itu, tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga dilengkapi dengan analis ekonomi yang merupakan bagian dari komponen Ekonom Kementerian Keuangan secara nasional. Untuk tahun 2015, Menteri Keuangan telah menunjuk Prof. Dr. Mansur Afifi dari Universitas Mataram sebagai Ekonom Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Barat, yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan pengkajian, seperti pelaksanaan kajian fiskal regional; pelaksanaan reviu, khususnya dalam penyusunan spending review secara berkala; dan pemberian masukan dan pertimbangan Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-16

terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terkait implementasi kebijakan fiskal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil kajian, reviu, dan monitoring dan evaluasi dimaksud, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berketetapan untuk memperkuat kegiatan edukasi, bimbingan teknis, mekanisme konsultasi, dan koordinasi serta komunikasi kepada/dengan pimpinan satuan-satuan kerja, Pemerintah Daerah, dan perbankan mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada lingkup Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dilakukan guna mendukung kebijakan Pemerintah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas belanja negara dan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi pada setiap tahapannya. Oleh karena itu pula, kami sangat mengharapkan perkenan Bapak Gubernur untuk dapat secara triwulanan mengagendakan koordinasi kegiatan evaluasi kinerja penyerapan anggaran satuan-satuan kerja baik dari kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga maupun Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui koordinasi tersebut diyakini kita dapat lebih memastikan capaian target penyerapan anggaran satuan-satuan kerja dimaksud secara lebih baik. Hal ini juga kami pandang penting guna mendorong cepat bergulirnya kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terencana dan berkelanjutan. Sebagai bahan pertimbangan, dapat kami laporkan bahwa secara keseluruhan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 15 Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-17

Desember 2015 baru mencapai Rp6,94 Triliun atau 77,59% dari pagu sebesar Rp8,94 Triliun. Dari nilai tersebut realisasi untuk belanja barang sebesar Rp1,72 Triliun atau 71,98% dari pagu dan belanja modal sebesar Rp2,23 Triliun atau 70,19% dari pagu. Sementara itu, untuk anggaran Transfer ke Daerah TA 2015, sampai dengan 15 Desember 2015 realisasinya sudah mencapai Rp11,67 Triliun atau 95,54% dari pagu. Realisasi dana transfer tersebut merupakan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang pada saat yang sama merupakan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja yang telah dicanangkan dalam APBD-nya. Berdasarkan kondisi tersebut di atas --yang menggambarkan bahwa pada 10 hari kerja terakhir sebelum tahun anggaran 2015 berakhir, realisasi belanja negara pada satuan kerja kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih menunjukan capaian relatif jauh di bawah 80% tersebut, sepatutnya kita mulai memikirkan strategi peningkatan kinerja dan kualitas penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk tahun 2016 mendatang. Oleh karena itu, pimpinan Kementerian Keuangan telah mengkomunikasikan secara lebih awal kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah terobosan, seperti : Pertama, agar semua Kuasa Pengguna Anggaran dapat memulai proses lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 dalam triwulan IV 2015 setelah ditetapkannya Undang-undang APBN 2016, terutama untuk proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa skala besar. Kendati demikian, penandatangan kontrak tetap baru dapat dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Dengan demikian, jika strategi itu dapat Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-18

dilakukan, dapat diyakini bahwa berbagai kegiatan pembangunan akan dapat mulai efektif berjalan paling lambat pada pekan kedua Januari 2016. Kedua, agar semua Kuasa Pengguna Anggaran segera meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja satuan kerjanya, termasuk meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja strategisnya, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran, seperti dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta pihak-pihak lain terutama para pihak yang tersebut dalam dokumen kontrak/perjanjian atau perikatan, dan dokumen komitmen sejenis lainnya. Selanjutnya, guna meningkatkan kepatuhan dan pemahaman masyarakat wajib pajak dan wajib bayar penerimaan negara, Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 29 November 2015 yang lalu juga mulai mencanangkan program advokasi “Masyarakat Sadar APBN”. Di sisi lain, kami juga mulai melakukan pemantauan sebaran dan tingkat ketepatan sasaran serta kualitas pengelolaan investasi pemerintah di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam penyelenggaraan program KUR, Penjaminan Kredit untuk usaha kecil dan menengah, dan Penyelesaian Kewajiban-kewajiban PDAM yang masih tertunda. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Momentum prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016 oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku wakil Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-19

Pemerintah Pusat pada hari ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2016. Adapun jumlah DIPA Petikan Tahun 2016 yang akan diserahkan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 478 DIPA, masing-masing :  349 DIPA Satker Kementerian Negara/Lembaga,  57 DIPA atas Dana Dekonsentrasi,  64 DIPA atas dana Tugas Pembantuan, dan  8 DIPA atas dana Urusan Bersama. Kendati demikian, dalam prosesi penyerahan secara langsung DIPA Petikan 2016 oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari ini, hanya akan dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) DIPA Petikan yang masing-masing akan disampaikan kepada 11 (sebelas) pimpinan pemerintah daerah se-provinsi Nusa Tenggara Barat dan 19 (sembilan belas) pimpinan satuan kerja kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada level Provinsi. Adapun 319 dokumen DIPA Petikan tahun 2016 yang lain, selanjutnya, sesuai arahan Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan disampaikan oleh Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) diseluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai wilayah kantor bayar masing-masing. Demikian Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah yang dapat kami sampaikan, dengan harapan semoga pelaksanaan anggaran Tahun 2016 yang mengambil tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” dapat berjalan lebih baik.


hal-20

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk dapat menyerahkan DIPA Petikan Tahun 2016 dimaksud kepada para: a. Bupati/Walikota yang mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima alokasi dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama dalam wilayah kabupaten/kota yang dipimpinnya, dan b. Pimpinan satuan kerja kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga tingkat Provinsi, dan mohon untuk setelahnya dapat dilanjutkan dengan penyampaian Amanat Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai penerusan atas Amanat Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kegiatan penyampaian DIPA Induk Tahun 2016 di Istana Negara – Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2015 lalu. Pada kesempatan ini pula, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memohon kesediaan Bapak Gubernur, untuk pada saatnya, dapat menyampaikan pernyataan pengakuan dan harapan kami kepada beberapa Desa dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami pandang patut untuk dimasukkan dalam kategori “Desa Pelopor Good Governance dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa”. Akhirnya, kami atas nama segenap jajaran pimpinan Kementerian Keuangan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta semua pihak yang telah bersinergi mensukseskan terselenggaranya prosesi penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016 di Gedung Graha Bakti Praja - Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ini -dengan iringan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, khilaf, dan alpa yang mungkin terjadi dalam Laporan dan Amanat Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah pada Prosesi Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2016

hal-21

koordinasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah penyelenggaraan Anggaran Negara pada Tahun 2016 mendatang. Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Mataram, 21 Desember 2015 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat Kepala Kantor,

Taukhid NIP 19681112 198912 1 001


hal-22

LAPORAN DAN AMANAT MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENYELENGGARAAN APBN TAHUN

Recommend Documents