2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH MENTERI KEUANGAN,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07/2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH MENTERI KEUANGAN, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

6.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN KAPASITAS FISKAL DAERAH.

TENTANG

PETA


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

4.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

5.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.

Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali.


8.

Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

(1) Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah atau untuk kebijakan lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. (2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi, Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota, dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemekaran. BAB III PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL Pasal 3 Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu: a. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. BAB IV PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DAN INDEKS KAPASITAS FISKAL Pasal 4 (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut : KF

= ( PAD + DBH + DAU + LP) – BP Jumlah penduduk miskin


KF

= Kapasitas Fiskal

PAD

= Pendapatan Asli Daerah

DBH

= Dana Bagi Hasil

DAU

= Dana Alokasi Umum

LP

= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BP

= Belanja Pegawai

(2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir. (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2007. (4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Provinsi. (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota. (6) Berdasarkan indeks yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut: a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks ≥ 2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi; b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 (1≤indeks<2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi; c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5

Pasal 5 Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi Daerah pemekaran tahun 2007 dan tahun 2008 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah Induk. BAB V PETA KAPASITAS FISKAL MASING-MASING DAERAH Pasal 6 Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut : a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini; b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini; dan c. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemekaran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 (1) Daerah yang tidak dikategorikan adalah:

a. Daerah yang tidak menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2007; dan b. Daerah yang telah menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2007 namun tidak disertai rincian informasi yang diperlukan untuk penghitungan kapasitas fiskal. (2) Daerah yang tidak dikategorikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak dapat menerima alokasi hibah yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2007 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2008 MENTERI KEUANGAN, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07./2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH


PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DAERAH 2 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat

Indeks Kapasitas Fiskal

Kategori

3 0.5758 0.3274 0.5324 1.5154 1.0579 0.4348 0.4847 0.2043 7.6010 0.3155 0.1753 0.5366 0.2261 0.4922 1.2797 1.4816 4.2967 0.6174 0.3372 0.4365 0.3190 1.4901 0.1633 0.1890 0.5824 0.4605 1.2168 0.6039 1.7850 0.3983 1.6338 0.7536 0.4759

4 Sedang Rendah Sedang Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah Sangat Tinggi Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sedang Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Rendah Sedang Rendah Tinggi Sedang Tinggi Rendah Tinggi Sedang Rendah

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07./2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH


PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA No.

DAERAH

1 2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1 Kab. Aceh Barat 2 Kab. Aceh Besar 3 Kab. Aceh Selatan 4 Kab. Aceh Singkil 5 Kab. Aceh Tengah 6 Kab. Aceh Tenggara 7 Kab. Aceh Timur 8 Kab. Aceh Utara 9 Kab. Bireuen 10 Kab. Pidie 11 Kab. Simeuleu 12 Kota Banda Aceh 13 Kota Sabang 14 Kota Langsa 15 Kota Lhokseumawe 16 Kab. Gayo Lues 17 Kab. Aceh Barat Daya 18 Kab. Aceh Jaya 19 Kab. Nagan Raya 20 Kab. Aceh Tamiang 21 Kab. Bener Meriah Provinsi Sumatera Utara 22 Kab. Asahan 23 Kab. Dairi 24 Kab. Deli Serdang 25 Kab. Tanah Karo 26 Kab. Labuhan Batu 27 Kab. Langkat 28 Kab. Mandailing Natal 29 Kab. Nias 30 Kab. Simalungun 31 Kab. Tapanuli Selatan

Indeks Kapasitas Fiskal

Kategori

3

4

0.3192 0.2086 0.3493 0.4618 0.4268 0.5466 0.3377 0.2290 0.2156 0.1824 0.5977 1.2484 1.3811 0.6263 1.0271 0.4161 0.9215 0.4138 0.7871

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Rendah Sedang Rendah Sedang

0.4609 0.5188 0.4420 0.3619 0.1369

Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah

0.1621 0.2391 0.2668

Rendah Rendah Rendah


No. DAERAH 1 2 32 Kab. Tapanuli Tengah 33 Kab. Tapanuli Utara 34 Kab. Toba Samosir 35 Kota Binjai 36 Kota Medan 37 Kota Pematang Siantar 38 Kota Sibolga 39 Kota Tanjung Balai 40 Kota Tebing Tinggi 41 Kota Padang Sidempuan 42 Kab. Pakpak Barat 43 Kab. Nias Selatan 44 Kab. Humbang Hasundutan 45 Kab. Serdang Bedagai 46 Kab. Samosir Provinsi Sumatera Barat 47 Kab. Lima Puluh Kota 48 Kab. Agam 49 Kab. Kepulauan Mentawai 50 Kab. Padang Pariaman 51 Kab. Pasaman 52 Kab. Pesisir Selatan 53 Kab. Sawah Lunto Sijunjung 54 Kab. Solok 55 Kab. Tanah Datar 56 Kota Bukit Tinggi 57 Kota Padang Panjang 58 Kota Padang 59 Kota Payakumbuh 60 Kota Sawahlunto 61 Kota Solok 62 Kota Pariaman 63 Kab. Pasaman Barat 64 Kab. Dharmasraya 65 Kab. Solok Selatan

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.2150 0.4029 0.5517 1.2078 0.6322 0.7196

Kategori 4 Rendah Rendah Sedang Tinggi Sedang Sedang

0.8812 1.1562 0.6657

Sedang Tinggi Sedang

0.2216 0.7332 0.3088 0.4625

Rendah Sedang Rendah Rendah

0.4259 0.3678 2.0421 0.4411

Rendah Rendah Sangat Tinggi Rendah

0.4417 0.6713 0.3545 0.7311 2.6971 4.8391 0.9045 1.6552 11.3558 5.9868

Rendah Sedang Rendah Sedang Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

0.7090 0.7820

Sedang Sedang


No. DAERAH 1 2 Provinsi Riau 66 Kab. Bengkalis 67 Kab. Indragiri Hilir 68 Kab. Indragiri Hulu 69 Kab. Kampar 70 Kab. Kuantan Singingi 71 Kab. Pelalawan 72 Kab. Rokan Hilir 73 Kab. Rokan Hulu 74 Kab. Siak 75 Kota Dumai 76 Kota Pekanbaru Provinsi Jambi 77 Kab. Batanghari 78 Kab. Bungo 79 Kab. Kerinci 80 Kab. Merangin 81 Kab. Muaro Jambi 82 Kab. Sarolangun 83 Kab. Tanjung Jabung Barat 84 Kab. Tanjung Jabung Timur 85 Kab. Tebo 86 Kota Jambi Provinsi Sumatera Selatan 87 Kab. Lahat 88 Kab. Musi Banyuasin 89 Kab. Musi Rawas 90 Kab. Muara Enim 91 Kab. Ogan Komering Ilir 92 Kab. Ogan Komering Ulu 93 Kota Palembang 94 Kota Prabumulih 95 Kota Pagar Alam 96 Kota Lubuk Linggau 97 Kab. Banyuasin

Indeks Kapasitas Fiskal 3

Kategori 4

2.0462 0.5252 1.0745 0.9978 0.7733 1.2289

Sangat Tinggi Sedang Tinggi Sedang Sedang Tinggi

2.5491 2.2227

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

0.7312 1.4679 0.6587 0.7493 1.0694 0.7518 1.3276 1.3174 1.2167 1.0977

Sedang Tinggi Sedang Sedang Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

0.3874

Rendah

0.3162 0.3890 0.2975 0.8981 0.4817 2.7037 2.0118 0.9395 0.3443

Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang Rendah


No. DAERAH 1 2 98 Kab. Ogan Ilir 99 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 100 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Bengkulu 101 Kab. Bengkulu Selatan 102 Kab. Bengkulu Utara 103 Kab. Rejang Lebong 104 Kota Bengkulu 105 Kab. Kaur 106 Kab. Seluma 107 Kab. Mukomuko 108 Kab. Lebong 109 Kab. Kepahiang Provinsi Lampung 110 Kab. Lampung Barat 111 Kab. Lampung Selatan 112 Kab. Lampung Tengah 113 Kab. Lampung Utara 114 Kab. Lampung Timur 115 Kab. Tanggamus 116 Kab. Tulang Bawang 117 Kab. Way Kanan 118 Kota Bandar Lampung 119 Kota Metro Provinsi Jawa Barat 120 Kab. Bandung 121 Kab. Bekasi 122 Kab. Bogor 123 Kab. Ciamis 124 Kab. Cianjur 125 Kab. Cirebon 126 Kab. Garut 127 Kab. Indramayu 128 Kab. Karawang 129 Kab. Kuningan

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.3685

Kategori 4 Rendah

0.4432

Rendah

0.2903 0.2418

Rendah Rendah

0.7366 0.3260 0.2729 0.5203 1.0361 0.7975

Sedang Rendah Rendah Sedang Tinggi Sedang

0.2706

Rendah

0.1275 0.1357 0.1401 0.1458 0.3785 0.2781 0.3659

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

0.2528 0.5608 0.1928 0.2092


0.1224 0.1238

Rendah Rendah

0.2281 0.1836

Rendah Rendah


No. DAERAH 1 2 130 Kab. Majalengka 131 Kab. Purwakarta 132 Kab. Subang 133 Kab. Sukabumi 134 Kab. Sumedang 135 Kab. Tasikmalaya 136 Kota Bandung 137 Kota Bekasi 138 Kota Bogor 139 Kota Cirebon 140 Kota Depok 141 Kota Sukabumi 142 Kota Tasikmalaya 143 Kota Cimahi 144 Kota Banjar Provinsi Jawa Tengah 145 Kab. Banjarnegara 146 Kab. Banyumas 147 Kab. Batang 148 Kab. Blora 149 Kab. Boyolali 150 Kab. Brebes 151 Kab. Cilacap 152 Kab. Demak 153 Kab. Grobogan 154 Kab. Jepara 155 Kab. Karanganyar 156 Kab. Kebumen 157 Kab. Kendal 158 Kab. Klaten 159 Kab. Kudus 160 Kab. Magelang 161 Kab. Pati 162 Kab. Pekalongan 163 Kab. Pemalang

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.1490 0.2264 0.1821

Kategori 4 Rendah Rendah Rendah

0.2046 0.1333 1.0691 0.6667 0.4160 0.9922 1.3284

Rendah Rendah Tinggi Sedang Rendah Sedang Tinggi

0.4753

Rendah

2.1140

Sangat Tinggi

0.1186 0.1226 0.1498 0.1677

Rendah Rendah Rendah Rendah

0.0870 0.1493 0.1249 0.1079 0.3007 0.1950 0.0917 0.1748 0.1393 0.4027 0.1755 0.1548 0.1480 0.1123

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah


No. DAERAH 1 2 164 Kab. Purbalingga 165 Kab. Purworejo 166 Kab. Rembang 167 Kab. Semarang 168 Kab. Sragen 169 Kab. Sukoharjo 170 Kab. Tegal 171 Kab. Temanggung 172 Kab. Wonogiri 173 Kab. Wonosobo 174 Kota Magelang 175 Kota Pekalongan 176 Kota Salatiga 177 Kota Semarang 178 Kota Surakarta 179 Kota Tegal Provinsi Yogyakarta 180 Kab. Bantul 181 Kab. Gunung Kidul 182 Kab. Kulon Progo 183 Kab. Sleman 184 Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur 185 Kab. Bangkalan 186 Kab. Banyuwangi 187 Kab. Blitar 188 Kab. Bojonegoro 189 Kab. Bondowoso 190 Kab. Gresik 191 Kab. Jember 192 Kab. Jombang 193 Kab. Kediri 194 Kab. Lamongan 195 Kab. Lumajang 196 Kab. Madiun

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.1293 0.1843 0.1396 0.2799 0.1688 0.2266 0.1369 0.2062 0.1288 0.1083 1.2193 1.0653 0.9920 0.8855 0.3806 0.7878

Kategori 4 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Sedang Sedang Rendah Sedang

0.1351 0.1906

Rendah Rendah

0.1079

Rendah

0.1972 0.1360 0.1334 0.1500 0.1201 0.1534 0.1584 0.1202 0.1649 0.1826

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah


No. DAERAH 1 2 197 Kab. Magetan 198 Kab. Malang 199 Kab. Mojokerto 200 Kab. Nganjuk 201 Kab. Ngawi 202 Kab. Pacitan 203 Kab. Pamekasan 204 Kab. Pasuruan 205 Kab. Ponorogo 206 Kab. Probolinggo 207 Kab. Sampang 208 Kab. Sidoarjo 209 Kab. Situbondo 210 Kab. Sumenep 211 Kab. Trenggalek 212 Kab. Tuban 213 Kab. Tulungagung 214 Kota Blitar 215 Kota Kediri 216 Kota Madiun 217 Kota Malang 218 Kota Mojokerto 219 Kota Pasuruan 220 Kota Probolinggo 221 Kota Surabaya 222 Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat 223 Kab. Bengkayang 224 Kab. Landak 225 Kab. Kapuas Hulu 226 Kab. Ketapang 227 Kab. Pontianak 228 Kab. Sambas 229 Kab. Sanggau 230 Kab. Sintang

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.2392 0.1656 0.2221 0.1371

Kategori 4 Rendah Rendah Rendah Rendah

0.1024 0.1429 0.1766 0.1213 0.0812 0.3183

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

0.1103 0.1662 0.1412 0.1761 0.9401 0.9171 1.2423 0.6255

Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi Sedang

0.7572 0.5578 0.7038 0.8495

Sedang Sedang Sedang Sedang

0.8052 0.2962

Sedang Rendah

0.8492 0.6206

Sedang Sedang


No. DAERAH 1 2 231 Kota Pontianak 232 Kota Singkawang 233 Kab. Sekadau 234 Kab. Melawi Provinsi Kalimantan Tengah 235 Kab. Barito Selatan 236 Kab. Barito Utara 237 Kab. Kapuas 238 Kab. Kotawaringin Barat 239 Kab. Kotawaringin Timur 240 Kota Palangka Raya 241 Kab. Katingan 242 Kab. Seruyan 243 Kab. Sukamara 244 Kab. Lamandau 245 Kab. Gunung Mas 246 Kab. Pulang Pisau 247 Kab. Murung Raya 248 Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan 249 Kab. Banjar 250 Kab. Barito Kuala 251 Kab. Hulu Sungai Selatan 252 Kab. Hulu Sungai Tengah 253 Kab. Hulu Sungai Utara 254 Kab. Kota Baru 255 Kab. Tabalong 256 Kab. Tanah Laut 257 Kab. Tapin 258 Kota Banjarbaru 259 Kota Banjarmasin 260 Kab. Balangan 261 Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur 262 Kab. Berau


Kategori 4 Sedang Tinggi Sedang Sedang

1.8272 2.5415 0.8288 1.6262 1.0326 2.1805 2.7695

Tinggi Sangat Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

7.9064 5.2665 2.6541 1.9554 4.7505 1.6085

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi

1.4193 1.0443

Tinggi Tinggi

0.9972 0.8421 1.4993 1.2891

Sedang Sedang Tinggi Tinggi

1.8682 2.5363 1.7577 1.9406 1.3886

Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

6.4999

Sangat Tinggi


No. DAERAH 1 2 263 Kab. Bulungan 264 Kab. Kutai 265 Kab. Kutai Barat 266 Kab. Kutai Timur 267 Kab. Malinau 268 Kab. Nunukan 269 Kab. Pasir 270 Kota Balikpapan 271 Kota Bontang 272 Kota Samarinda 273 Kota Tarakan 274 Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara 275 Kab. Bolaang Mongondow 276 Kab. Minahasa 277 Kab. Kep. Sangihe dan Talaud 278 Kota Bitung 279 Kota Manado 280 Kab. Kepulauan Talaud 281 Kab. Minahasa Selatan 282 Kota Tomohon 283 Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Tengah 284 Kab. Banggai 285 Kab. Banggai Kepulauan 286 Kab. Buol 287 Kab. Toli-Toli 288 Kab. Donggala 289 Kab. Morowali 290 Kab. Poso 291 Kota Palu 292 Kab. Parigi Moutong 293 Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Selatan 294 Kab. Bantaeng

Indeks Kapasitas Fiskal 3 3.4296 4.5693

Kategori 4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

3.9950 6.3884 2.7898 2.2334 5.2596 7.0585 2.2250 4.0937 2.7044

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

0.6110

Sedang

0.7547 1.0073 1.4974 0.5187 1.9987

Sedang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi

0.5020 0.4394 0.4896 0.4935 0.2455

Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah

0.4650 0.6209 0.2742 0.3313


1.0293

Tinggi


No. DAERAH 1 2 295 Kab. Barru 296 Kab. Bone 297 Kab. Bulukumba 298 Kab. Enrekang 299 Kab. Gowa 300 Kab. Jeneponto 301 Kab. Luwu 302 Kab. Luwu Utara 303 Kab. Maros 304 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 305 Kab. Pinrang 306 Kab. Selayar 307 Kab. Sidenreng Rappang 308 Kab. Sinjai 309 Kab. Soppeng 310 Kab. Takalar 311 Kab. Tana Toraja 312 Kab. Wajo 313 Kota Pare-Pare 314 Kota Makassar 315 Kota Palopo 316 Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Tenggara 317 Kab. Buton 318 Kab. Konawe 319 Kab. Kolaka 320 Kab. Muna 321 Kota Kendari 322 Kota Bau-Bau 323 Kab. Konawe Selatan 324 Kab. Bombana 325 Kab. Wakatobi 326 Kab. Kolaka Utara Provinsi Bali 327 Kab. Badung

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.7216 0.2317 0.4609 0.4776 0.3279 0.2198 0.2977 0.4891 0.2366 0.2713

Kategori 4 Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

0.9435 0.5144 1.5794 0.4858 0.2164 0.5663 1.8516

Sedang Sedang Tinggi Rendah Rendah Sedang Tinggi

1.0007

Tinggi

0.2355 0.3505 0.3430 0.3171 0.5826 0.6261 0.4249 0.9227 0.5817 0.8258

Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang

3.6182

Sangat Tinggi


No. DAERAH 1 2 328 Kab. Bangli 329 Kab. Buleleng 330 Kab. Gianyar 331 Kab. Jembrana 332 Kab. Karangasem 333 Kab. Klungkung 334 Kab. Tabanan 335 Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat 336 Kab. Bima 337 Kab. Dompu 338 Kab. Lombok Barat 339 Kab. Lombok Tengah 340 Kab. Lombok Timur 341 Kab. Sumbawa 342 Kota Mataram 343 Kota Bima 344 Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur 345 Kab. Alor 346 Kab. Belu 347 Kab. Ende 348 Kab. Flores Timur 349 Kab. Kupang 350 Kab. Lembata 351 Kab. Manggarai 352 Kab. Ngada 353 Kab. Sikka 354 Kab. Sumba Barat 355 Kab. Sumba Timur 356 Kab. Timor Tengah Selatan 357 Kab. Timor Tengah Utara 358 Kota Kupang 359 Kab. Rote Ndao 360 Kab. Manggarai Barat

Indeks Kapasitas Fiskal 3 0.9617 0.4908 0.7899 0.8335 0.5859 1.0782 0.7107 2.6673

Kategori 4 Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Sangat Tinggi

0.1942 0.2160 0.0929 0.0920 0.1010 0.1646 0.4705 0.8386 0.6184

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang

0.3466 0.2196 0.3603


0.2278 0.4403 0.1503 0.8478 0.3600 0.4282

Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah

0.1149

Rendah

0.8406 0.5155 0.3481

Sedang Sedang Rendah


No. DAERAH 1 2 Provinsi Maluku 361 Kab. Maluku Tenggara Barat 362 Kab. Maluku Tengah 363 Kab. Maluku Tenggara 364 Kab. Pulau Buru 365 Kota Ambon 366 Kab. Seram Bagian Barat 367 Kab. Seram Bagian Timur 368 Kab. Kepulauan Aru Provinsi Papua 369 Kab. Biak Numfor 370 Kab. Jayapura 371 Kab. Jayawijaya 372 Kab. Merauke 373 Kab. Mimika 374 Kab. Nabire 375 Kab. Paniai 376 Kab. Puncak Jaya 377 Kab. Yapen Waropen 378 Kota Jayapura 379 Kab. Sarmi 380 Kab. Keerom 381 Kab. Yahukimo 382 Kab. Pegunungan Bintang 383 Kab. Tolikara 384 Kab. Boven Digoel 385 Kab. Mappi 386 Kab. Asmat 387 Kab. Waropen 388 Kab. Supiori Provinsi Maluku Utara 389 Kab. Halmahera Tengah 390 Kota Ternate 391 Kab. Halmahera Barat 392 Kab. Halmahera Timur


Kategori 4

0.4018 0.3037 0.3704 0.5502

Rendah Rendah Rendah Sedang

0.3726

Rendah

0.4510 1.2950 0.2503 1.2831 1.7429 0.3945 0.5384 0.5606 0.7177 0.5026 5.1943 2.5366 0.4222 0.6871 0.9744 4.6875 1.7239 1.6467 2.6597 3.1395

Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah Sedang Sedang Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2.1254 2.9931 1.0034

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi


No. DAERAH 1 2 393 Kab. Halmahera Selatan 394 Kab. Halmahera Utara 395 Kab. Kepulauan Sula 396 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Banten 397 Kab. Lebak 398 Kab. Pandeglang 399 Kab. Serang 400 Kab. Tangerang 401 Kota Cilegon 402 Kota Tangerang Provinsi Bangka Belitung 403 Kab. Bangka 404 Kab. Belitung 405 Kota Pangkal Pinang 406 Kab. Bangka Selatan 407 Kab. Bangka Tengah 408 Kab. Bangka Barat 409 Kab. Belitung Timur Provinsi Gorontalo 410 Kab. Boalemo 411 Kab. Gorontalo 412 Kota Gorontalo 413 Kab. Pohuwato 414 Kab. Bone Bolango Provinsi Kepulauan Riau 415 Kab. Karimun 416 Kab. Bintan 417 Kab. Natuna 418 Kota Batam 419 Kota Tanjung Pinang 420 Kab. Lingga Provinsi Papua Barat 421 Kab. Fak-Fak 422 Kab. Manokwari


Kategori 4 Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

0.1968

Rendah

1.8608 0.7631

Tinggi Sedang

1.5322 2.2080 2.3972 1.6251

Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi

1.8361

Tinggi

0.4880

Rendah

1.1043 0.4663 0.3703

Tinggi Rendah Rendah

1.7802 6.2648 0.5736

Tinggi Sangat Tinggi Sedang

0.9610

Sedang

1.3282 0.4721

Tinggi Rendah


No. DAERAH 1 2 423 Kab. Sorong 424 Kota Sorong 425 Kab. Raja Ampat 426 Kab. Sorong Selatan 427 Kab. Teluk Bintuni 428 Kab. Teluk Wondama 429 Kab. Kaimana Provinsi Sulawesi Barat 430 Kab. Majene 431 Kab. Mamuju 432 Kab. Polewali Mandar 433 Kab. Mamasa 434 Kab. Mamuju Utara

Indeks Kapasitas Fiskal 3 1.2579 0.4227 3.0245 2.4983 1.5769 2.2259 2.9795

Kategori 4 Tinggi Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

0.4395 0.7813 0.1900 0.5673

Rendah Sedang Rendah Sedang


LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07./2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH


PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PEMEKARAN DAERAH INDUK No.

DAERAH Nama

1

2

3


Kategori 5

PEMEKARAN TAHUN 2007 Daerah Kabupaten/Kota 1 Kab. Pidie Jaya 2 Kota Subulussalam 3 Kab. Batubara 4 Kab. Padang Lawas Utara 5 Kab. Padang Lawas 6 Kab. Empat Lawang 7 Kab. Pesawaran 8 Kota Serang 9 Kab. Bandung Barat 10 Kab. Kayong Utara 11 Kab. Kubu Raya 12 Kab. Tana Tidung 13 Kab. Minahasa Tenggara 14 Kab. Bolaang Mongondow Utara 15 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 16 Kota Kotamobagu 17 Kab. Gorontalo Utara 18 Kab. Konawe Utara 19 Kab. Buton Utara 20 Kab. Nagekeo 21 Kab. Sumba Tengah 22 Kab. Sumba Barat Daya 23 Kab. Manggarai Timur 24 Kota Tual 25

Kota Memberamo Raya.

Kab. Pidie Kab. Aceh Singkil Kab. Asahan Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Selatan Kab. Lahat Kab. Lampung Selatan Kab. Serang Kab. Bandung Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Bulungan Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolaang Mongondow Kab. Kep. Sangihe dan Talaud Kab. Bolaang Mongondow Kab. Gorontalo Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Kab. Manggarai Kab. Maluku Tenggara Kab. Sarmi Kab. Waropen

0.1824 0.4618

Rendah Rendah

0.2668 0.2668 0.3874


0.2528

Rendah

3.4296 0.5187

Sangat Tinggi Sedang

0.3505 0.3171 0.8478 0.4282 0.4282 0.1503 0.3704 5.1943 2.6597

Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi


DAERAH INDUK No.

DAERAH Nama

1

2

3


Kategori 5

PEMEKARAN TAHUN 2008 Daerah Kabupaten/Kota 1 Kab. Labuhan Batu Utara 2 Kab. Labuhan Batu Selatan 3 Kota Sungai Penuh 4 Kab. Bengkulu Tengah 5 Kab. Anambas 6 Kab. Buru Selatan 7 Kab. Maluku Barat Daya 8 Kab. Bolaang Mongondow Timur 9 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10 Kab. Sigi 11 Kab. Tana Toraja Utara 12 Kab. Lombok Utara 13 Kab. Dogiyai 14 Kab. Yalimo 15 Kab. Memberamo Tengah 16 Kab. Puncak 17 Kab. Nduga 18 Kab. Lanny Jaya

Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Kab. Kerinci Kab. Bengkulu Utara Kab. Natuna Kab. Pulau Buru Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Kab. Donggala Kab. Tana Toraja Kab. Lombok Barat Kab. Nabire Kab. Jayawijaya Kab. Jayawijaya Kab. Puncak Jaya Kab. Jayawijaya Kab. Jayawijaya

0.3619 0.3619 0.6587 0.2418 6.2648 0.5502 0.4018

Rendah Rendah Sedang Rendah Sangat Tinggi Sedang Rendah

0.2455 0.2164 0.0929 0.3945 0.2503 0.2503 0.5606 0.2503 0.2503

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah


2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH MENTERI KEUANGAN,

Recommend Documents