MENTERI KEUANGAN REPTELIK]NDONESIA
PERATURANMENTERIKEUANGAN N O M O R r 3 0 / P r { ( .0 2 / 2 0 0 8 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,PENYEDIAAN,PENCAIRAN,DAN DANA APBNYANG KEGiATANNYA PERTANGGUNGIAWABAN DILAKSANAKANOLEHPT ASABRI(PERSERO) MENTERI KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa dalam APBN dialokasikan dana untuk pembayaran penyelenggaraan progtam pensiun Prajurit TNI, Anggota POLRI. dan PNS Departemen Pertahanan/ POLRI yang kegiatannyadilaksanakanoleh PT ASABRI (Persero); b. bahwa dalam rangka penggunaan dana APBN untuk pembayaran penyelenggaraanprogram pensiun Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Departemen Pertahanan/POIRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur mengenai tata cara perhitungao penyediaao pencairan. dan pertanggungjawabandana APBN dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan,Pencairan,dan PertanggungiawabanDana APBN yang KegiatannyaDilaksanakanoleh PT ASABRI (Persero);
Mengingat
:1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pernberian Pensiury Tunjangan Bersifat Pensiury dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2611); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan |anda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1969Nomor 42);
q
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Nomor Tahun 2004 tentang Undang-Undang L Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa00); 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 63,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4848); 7. Perafuran Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 73, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4214) sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan PresidenNomor 72 Tahun 2004 (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4418); 9. KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005; 10.Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran BelanjaPemerintahPusatTahun Anggaran 2008; 11.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.03/1989 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pembayaran pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan-Angkatan Betsenjata Republik lndonesia; 12.PeraturanMenteri KeuanganNomor 08/PMK.02/ 2005teniang PengelolaanBagianAnggaran Pembiayaandan Perhitungan; 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam PelaksanaanAnggaran Pendapatandan BelanjaNegara;
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-3-
14.PeraturanMenteri KeuanganNomor 80/PMK 05/2007tentang Petunjuk Penyusunan dan PenelaahanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan' Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2008; Memperhatikan
: Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1a0/11'959 tanggal 19 Januari 1989 tentang Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Prajurit ABRI dan PegawaiNegeri Sipil Dephankamdan ABRI oleh Perum ASABRI; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURANMENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA DAN PENCAIRAN PENYEDIAAN, PERHITUNGAN, YANG DANA APBN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI (PERSERO). Pasal1 DalamPeraturanMenteti Keuanganini yang dimaksud dengan: 1. Dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero)adalahBelanjaPensiundan Biaya Cetak Dapem. 2. BelanjaPensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun Prajurit TNI, Anggota POLRI dan PNS kegiatannya Pertahanan/POlRl yang Departemen PT ASABRI (Persero). oleh dilaksanakan 3. Biaya Cetak Dapem adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar penggantian biaya pembuatan aplikasi, pencetakan,pengirimanDapem dan biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran pensiun ke-13 oleh PT ASABRI(Persero). Pasal2 (1) Pf ASABRI (Persero) mengajukan kebutuhan dana pembayaranBelanjaPensiun dan Biaya Cetak Dapem setiap tahun kepadaMenteri Keuangan. (2) Berdasarkan pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1.),Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan perhitungan terhadap kebutuhandanatersebut.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINOONES
afat CI dimaksud (3) ' ' Hasii perhitungan sebagaimana 9aj1 oleh dituangkan da1*amBeriti Acara yang ditandatangani Direktorat wakil-iakil dari Departemen Keuangan c'q Perbendaharaan'dan JenderalAnggaran, Diiektorat ]enderal PI ASABRI(Persero). Berita Acara sebagaimanadimaksud (4) '-' Hasil perhitungan sesuai dana puau ayat (3) ienladi acuanuntuk mengusulkanaiokasi pos BeianiaPensiundan BiayaCetakDapemdalam Rancangan AnggaranPendaPatandan BelanjaNegara' (5) Dalam rangka perhitungan penga]ofsian dana pembayaran Belania Pensiun dan Biaya Cetak Dapem tahun anggaran berikutnya, Menteri Keuangan c'q' Direktorat Jenderal Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran. Pasal3 (1) Alokasi dana pos Belanja Pensiun dan Biaya-Cetak Dapem ditetapkan dalim Anggaran Pendapatandan BelaniaNegara pada tahun berkenaan. pada ayat (2) Berdasarkanalokasi dana sebagaimana .dlm1J<sud alokasi pagu (1),Direktur JenderalAnggaranmemberitahukan dan dana dimaksud kepada Direktur JenderalPerbendaharaan PT ASABRI(Persero). Pasal4 (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukanpermintaan penyediaandana untuk pos Belania Pensiun dan Biaya Cetak Dapem kepada Direktut Jenderal Anggaranberdasarkanusulandari PT ASABRI(Perseto)' (2) Pengajuanpenyediaandana untuk Pos BeianjaPensiundapat dilakukan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. (3) Pengajuan penyediaan dana untuk Biaya Cetak Dapem dihitung berdasarkanpenilaian atas biaya penyelenggaraan pembayaranpensiunke-13. (4) Berdasarkan permintaan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran III bersamadengan Direktorat Jenderal Perbendaharaanc.q. Direktorat PengelolaanKas Negara dan PT ASABRI (Persero) melaksanakan penelaahan atas rencana penggunaandana untuk kebutuhanBelanjaPensiundan Biaya CetakDaoem.
KEUANGAN MENTEHI INDONESIA REPUBLIK
(5) Hasil Penelaahanatasrencanapenggunaal.danasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam- Berita Acara PenelaahanBelanja Pensiun dan Biaya Cetak Dapem -dan jenderal ditandatangani oieh wakil-wakil dari Direktorat dan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan' PT ASABRI(Persero). (6) Berdasarkan permintaan penyediaan dana .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Ang[aran menerbitkan Su]at PenetapanSatuan Anggaran Per untuk keperluan BelanjaPensiundan Satiin Kerja (SP-SAPSK) BiayaCetak DaPem. (7) SP-SAIrSKsebagaimanadimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi Direktur jenderal Perbendaharaanuntuk menerbitkan Da{tar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA)' Pasal5 Berdasarkanalokasi dana pos Belanja Pensiun dan Biaya Cetak Dapem yang kegiatannyadilaksanakanoleh PT ASABRI (Persero) dan surat pemberitahuan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana himaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atasnama Menteri Keuanganmenetapkan: Perbendaharaan a. KuasaPenggunaAnggaran (KPA); tindakan b. pefabat yang bertugas melakukan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanta selanlutnya disebut PeiabatPembuat Komitmen (PPK);
yang yang
c. pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah bayar, yang selaniutnyadisebutPejabatPenerbitSPM; melaksanakan tugas d. bendahara pengeluaran untuk kebendaharaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan anggaranbelanja. Pasal6 (1) PT ASABRI (Persero) menyampaikan surat tagihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pos belanja dari jumlah dana yang disediakan dalam DIPA kepada KPA c.q. PPK dengandilampiri: a. kuitansi/tanda terima senilai tagiha+ dan b. Surat PernyataanTanggungfawab Mutlak. yang ditandatanganioleh pejabatPT ASABRI (Persero).
KEUANGAN MENTERI NEPUBLIK INDONESIA -b-
(2) Khusus untuk pos BelaniaPensiun,surat tagihan sebagaimana dimaksud padi ayat (1) harus dilampiri persetuiuanDirektur JenderalPerbendaharaan. Pasal7 (1) Berdasarkansurat tagihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)kepada PejabatPenerbit SPM dengandilampiri: a. SuratPernyataanTanggungJawabBelanjadari PPK; dan b. kuitansi yang telah disetujui oleh PPK. (2) Dalam hal PPK berhalangan,KPA dapat meiaksanakantugastugasPPK. Pasal8 Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PejabatPenerbit SPM menerbitkan SPM-IS dan menyampaikan kepadaKPPN pencairdana DIPA dengandilampiri: a. Surat PernyataanTanggungJawabBelanjadari PPK dan b. Kuitansi yang telah disetujui oleh PPK. Pasal9 Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPPN pencair dana DIPA menerbitkan SP2D untuk untung PT ASABRI(Persero)pada rekening bank yang ditunjuk. Pasal10 (1) PT ASABRI (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaandana pos belanjayang diterimanya. (2) Penggunaandana pos belanja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diaudit oleh auditor sesuaiketentuanyang berlaku. (3) KPA bertanggungjawab terhadap penyaluran dana dari kas negarakepadaPT ASABRI(Persero). (4) Tata cara pertanggungjawabansebagaimanadimaksud pada ayat (3) mengacupada ketentuanyang berlaku.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
^
-7-
Pasal11 Untuk keperluan Perencanaananggaran, PT ASABRI (Persero) menyusu; laporan realisasi penyerapan dana yang terinci sesuai TNI' der,gan jenis penerima pensiun, meliputi pensiun Prajurit serta Anglota POLifI, dan PNS Departemen Pertahanan/POlRl kepada Direktur Jenderal Anggaran dan *uilurrrpaiku.nya Direktur JenderalPerbendaharaan. Pasal12 Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuanganini diatur oleh Direktur JenderalAnggaran dan Direktur jendeial Perbendaharaan,baik sendiri-sendiri maupun bersama-samasesuaidengan kewenangannya' ,l.3 Pasal Peraturan Menteri Keuangan ini beriaku sepaniang Belanja Pensiun dan Biaya Cetak Dapem masih dianggarkan/ disediakan dalam Anggaran Pendapatandan BelaniaNegara' Pasal14 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal d itetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengumuman Pe-raturanMenteii Keuangan ini dengan penemPatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia'
Ditetapkan di ]akarta padatanggal 10 September 2008 MENTERIKEUANCAN ttd. Salinansesuai
SRIMULYANIINDRAWATI
