ME N TE RK I E U A N GA N IIJD ON E S IA R E P U B LIK
SAI..INAI{ PERATL'RAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 4 6 /PMK.02/2008
TENTANG TATACARAPERUBAHANRINCIANANGGARANBELANJAPEMERINTAHPUSAT DANPERUBAHAN DAFTAR ISIANP=LAKSANAAN ANGGARAN TAHUN2OOB MENTERIKEUANGAN, M e n i m b a n g : a . bahwadalamr^angka menyesuaikan AnggaranBelanjdPemerintah Pusat dengan perubahankebutuhandan percepatanpencapaian kinerjaK'ementerian perlu dilakukanperubahan Negara/Lembaga, RincianAnggaranBelanjaPemerintah Pusatdan perubahanDaftar lsianPelaksanaan AnggaranTahun2008; I b bahwaberdasai'kan ketentuanPasal2 PeraturanPresiden'Nomor 105 Tahun 2007 tentangRincianAnggaranBelanjaPemerintah PusatTahunAnggaran2008,perubahan RincianAnggaranBelanja Pemerintah PusatTahun2008ditetapkan olehMenteriKeuangan; ?,
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor BO/PMK.05/2007 tentangPetun,iuk Penyusunandan Penelaahan RencanaKerja dan AnggaranKementerianNegara/Lembaga dan PetunjukPenyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun2008,tata cara revisiDIPA diaturdenganPeraturan lrlenteriKeuangan tersendi ri;
periimbangan d bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksuddalam hurrufa, hurufb, dan huruf c, perlumenetapkanPeraturanMenteri Keuangan tentangTataCaraPerubahan RincianAnggaranBelanja PemerintahPusat dan Perubahan Daftar lsian Pelaksanaan :. AnggaranTahun2008. Mengingat
f . iJndang-Undang Nomor17 Tahun2003tentangKeuanganNegara (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Indonesia LembaranNegaraRepublik Nomora286); Tanrbahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang'Pei.bendaharaan 2. Undang-Undang Tahun2004Nomor NegaraRepubliklndonesia Negara(Lembaran Nomor4355); Indonesia NegaraRepublik 5, iambahanLembaran 3 Undang-UndangNomor 45 Tahun 2AOT tentang Anggaran. Pendapatan dan BelanjaNegaraTahunAnggaran2008(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 133 Tambahan Nomor4778)', NegaraRepublikIndonesia Lenrbaran
4, Peraturan..
M E N ' T E RKI E U A N G A N INDONESIA REPUBL|K
,
4. PeraturanPemerintah Nomor21 Tahun2004tentangPenyusunan RencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga;. 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2OO7ientang Rincian AnggaranBelanjaPemerintah PusatTahunAnggaran2008; 6. Keputusan PresidenNomor 20lPTahun2005; 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor B0/PMK. 0512007tentang Petunjuk Penyusunandan PenelaahanRencana Kerja dan Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga dan Petunjuk Penyusunan,Penelaahan,Pengesahandan PelaksanaanDIPA Tahun2008 MENNUTUSKAN . Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN : i ANGGARANTAHUN2OOB
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 (1) Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Revisi Rincian ABPP adalah perubahan/pergeseran rinciananggaranrnenurutalokasiSatuan AnggaranPer Satuan Kerja (SAPSK)sebagaimanadimaksud dalam PeraturanPresiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang RincianAnggaran Belanja PemerintahPusat Tahun Anggaran 2008 (2)PerubahanDaftarlsian Pelaksanaan Anggaranyang selanjutnya disebut Revisi DIPA adalah perubahandan/atau pergeseran rinciananggaran dalamDIPA Pasal2 RevisiRincianABPPm'eliputi: 1. Pergeseran anggaranbelanja: a. antarunit oi"ganisasi dalanrsatubagiananggaran; b. antarkegiatandalam satu program sepanjang pergeseran dan/atau hasiloptimalisasi: tersebutmerupakan belanjadalamsatukegiatan. c. antarjenis 2. Perubahan.
MENTERIKEI.JA.NGAN
2 perubrahan ::ffi:#:ffi1 negarabukanpajak(PNIBP)
daripenerimaan ,rnnbers*mber
3 Perubahanpagupinjarnan <janhibahluar negeri(PHLN)sebagai pHLN. akibatdariluncuran percepatan penarikan dan 4 Penggunaan anggaran belanjayangbersumber daripNBp di atas pagu APBN untuk perguruantinggi non Badan Hukum Mirik Negara(FT non BHMN) 5 Perubahan anggaran sepanjang masih daram satu provinsi/kabupaten/kota untukkegiatanyang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan,atau dalam satu provinsiuniuk kegiatanyangdilaksanakan dalamrangkadekonsentra$i. 6. Perubahananggaranantarprovinsi/kabupaten/kota untukkegiatan yang dilaksanakanoleh unit organisasidi tingkat operasiorr'al pusatmaupunolehinsiansivertikalnya di daerah. 7. Perubahanpagu pinjamandan hibahruarneger:i1n:ur-tr; senagai akibat perubahankurs sepanjangperubal'Lan fersebut terjioi , setelahkontrakditandatangani. purrf S (1)Pergeseran anggaranbelanjaantarkegiatan dalamsatu program dari hasil optimalisasi sebagaimanadimaksuddalam Pasal z angka t huruf b merupakanhasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaandan/atau penandatanganan kontrakdarisuatukegiatanyangtargetsasarannya telahdicapai. ( 2 ) H a s i lo p t i m a l i s a s ie b a g a i m a ndai m a k s u dp a d a a y a t ( 1 ) d a p a t digunakan untuk meningkatkansasaran atau untuk kegiatan lainnyadalamprogramyangsama. Pasal4 (1)Perubahan anggaran belanja yang brersumberdari , PNBP' sebagaimanadimaksuddaiam Pasal 2 angka 2 merupakan kelebihan'realisasipenerimaandari target yang direncanakan dalamAnggaranPenCapatan dan BelanjaNegara. (2)KelebihanrealisasiPNBP sebagaimana paila ayat (1) dimaksud, , dapat digunakanoleh KementerianNegara/Lembagapenghasil sesuaidenganketentuan yangberlaku. ijinpenggunaan Pasal5 (1) PerubahanpagLrPHLN sebagaimana dimaksuddalam Pasal2 angka 3 merupakanpeningkatanpagu PHLN sebagaiakibat adanya luncuranpinjamanproyekdan hibah luar negeriyang penarikanpinjamanyang bersifatmultiyoersdan/ataupercepatan pemanfaatan sudah disetujuidalam rangka mengoptimalkan PHLN. (2) Luncuran.
lL'Jff'.T,lT,iH3ilE3X . (2)Luncuran pinjamanproyek dan hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikanpinjamansebagaimana dimaksudpadaayat (1) tidaktermasukPHLNyang belumdisetujuidalarnAPBNtahun 2008dan pinjamanyangbersumber darikreditekspor. (3)PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun 2008 sebagaimana dimaksudpada ayat (2) merupakanpinjaman/hibah luar negeri yang naskah perjanjiannyabelum ditandatangani sampaidenganAPBI-.| Tahun2008ditetapkan.
Pasal6 ,mengenai Ketentuan penggunaan anggaranbelanjayang bersumber dari PNBP di atas pagu APBII untuk perguruantinggi non Badan Hukum Milik Negara (PT non BFIMN)diatur de.nganPeraturan DirekturJenderalPerbendaharaan.
Pasal7 (1) Revisi Rincian ABPP dapat dilakukan sepanjarfg tidak mengakibatkan: a. Pengurangan terhadap: . 1) alokasibelanjarnengikat(kegiatan0001 dan 0002)kecuali dalamrangkamernenuhi kegiatanoperasionat; 2) alokasidanauntukpembayaran berbagaitunggakan; 3) RupiahMurniPendamping PHLN; 4) alokasidana kegiatan. yang bersifatmultiyears;dan 5) alokasi dana pada rincian Kelornpok "Pengeluaran/ Subkegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan,dan/ataur direalisasikan dananyasehinggamenjadiminus. b. Penggunaandana hasil optimalisasitidak sesuai. dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dala.m Lampiran I PeraturanMenteriKeuanganNomor 80/PMK.05/2007 antara lainpengadaan pemban$unan kendaraanoperasional, gedung kantor,dan pembayaran honor-honor. (2)Kegiatanoperasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a butir 1) merupakankegiatanyang didanaidari belanjapegawai mengikatdan belanjabarangmengikatdalam rangkamenunjang pelaksanaan tugaspokokdan fungsinya.
BAB
M E N T E F iK E U A N G A N R F P t I E L I KI h I D O N E S I A
B A BI I TATACARAREVISIRINCIA.N ABPP PasalB (1)SekretarisJenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat EselonI Kementerian Negara/Lembaga selakukuasa penggunaanggaran menyampaikanusulan Revisi RincianABPP kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur" JenderalAnggarandengan tembusan kepadaDirekturJenderalPerbendaharaan. (2)UsulanRevisiRincianABPPsekurang-kurangnya dirampiri : a. Format 1.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang mernuat usulan perubahan/pergeseran anggaranper kegiatan,,baik'yang dananyabersumber dari RupiahMurnimaupdndari luncuran' penarikan ataupercepatan PHLN; b. Perhitungananggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran, ternrasuk penyediaan dana pendampinguntuk PHLN yang mensyaratkan adanyadana r u p i a hp e n d a m p i n g ; c. Rinciansisa dana PHLN yang ditandatangani oleh kepala datuan kerja dan diketahuioleh Kepata Kantoi'pelayanan Perbendaharaan Negarasetempat,khusus untuk perubahan paguPHLNsebagaiakibatdariluncuranPHLN; d. surat keterangandari Praject ManagementIJnit (pMu) dan AnnualWorkPlan (AWP)yangtelahdisetujuilender dalarnhal percepatan penarikan PHLN; e. Format 1.4 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(RKA-KL)untuk kegiatan yang dananya bersumber dariPNBP;dan : f. Data Pendr.ikung yang terkaitseperliKerangkdAcuan [erja, RincianAnggaranBiayadan RevisiDIPAterakhir,. Pasal9 (1)DirekturJenderalAnggaranmelakukanpenelaahanatas usul RevisiRincianABPPyangdisampaikan setetahseluruhdokumen diterimasecaralengkapdenganmemperhatikan substansirevisi, penetapannya. batasanrevisrdan kewenangan (2)Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) DirekturJenderalAnggaranmenetapkanRevisi RincianABPP yang dituangkandalam perubahanSAPSK selambat-lambatnya dalamwaktr.r 5 (lima)harikerja (3) Direktur,.
AHUSJ,iTIT$8ilF3ll (3)DirekturJenderalAnggaranmenyampaiF
B A BI I I PELAPORAN REVIS]RINCIAN ABPPKEFADADPR-RI Pasa1 l 0 ( 1) SetiapRevisiRincianABPP yang ditetapkandalam perubahan SAPSK. sebagaimanadimaksud dalam pasar g ayat (2) tembusannya dikirimkankepadaDPR-RIoleh DirekturJenderal AnggaranatasnamaMenteriKeuangan. (2)SeluruhPerubahan SAPSKsebagairnana dimaksudpadaayat(1) dilaporkanoleh DirekturJenderalAnggaranatas nama Menteri Keuangankepada DPR-RIdalam ApBN-perubahdn(ApBN-p) pusat(LKpp). dan/atauLaporanKeuangan Pemerintah (3)Perubahanrincian/pergeseran yanE dilaporkandalam ApBN-p sebagaimanadimaksudpada ayat (2) merupqkanpeiubahan SAPSKyang dilakukansebelumAPBN-PdiajukdnkepadaDpR-
Rt.
(4)Perubahanrincian/pergeseran yang dilaporkandalam LKpp sebagaimanadimaksudpada ayat (z) merupakanperubahan SAPSKyangdilakukan sepanjang tahun2008. (5)DiagramTataCaraRevisiRincianABPP sebagaimana ditetapkan daiamLampiranPeraturan MenteriKeuanganini.
B a bl V .
MEI{TERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB IV TATACARAREVISIDIPA Pasa1 l1 (1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukanRevisi DIPA dan mengajukanpengesahan Revisi DIPA kepada DirekturJenderalPerbendaharaan/Kepaia Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan. (2)Revisi DIPA disahkanoteh DirekturJenderal Perbendaharaan atau KepalaKantorWilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan. (3)RevisiDIPAdilaksanakan: perubahan berdasarkan SAPSK;atau ,t, '" , b. tanpa perubahanSAPSK dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diaturdalampasal7.
a.
F a s a l1 2 (1)Pengesahan RevisiDIPAsebagaimana dimaksuddalamPasal11 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkanRevisiRincianABPP yangditetapkan dalamperubahan SAPSKmeliputi: .a. Pergeseran anggaranbelanja: 1) antarunit organisasi dalamsatubagiananggaran; 2) antarkegiatan dalam satu programsepanjangpergeseran tersebutmerupakarr hasiloptimalisasi; dan/atau 3) antarjenis belanjadalamsatukegiatan l.
b. Perubahan anggaran belanja yang penerimaan negarabukanpajak(PNBP);
bersumber dari
c. Perubahanpagu pinjamandan hibah luar negeri.(PHLN) sebagaiakibatdariluncurandan percepatan penarikanPHLN; d. Perubahan anggaran sepanjang masih :dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaturgaspernbantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkq dekonsentrasi; e, Perubahan anggaran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatanoperasional yangdilaksanakan olehunitorganisasi di tingkatpusatmaupunolehinstansivertikalnya di daerah; f. Pencairanblokir/tandabintang (") yang dicantumkanoleh DirekturJenderalAnggaran;dan g. Perubahanpagu pinjamandan hibah luar negeri (PHLN) sebagaiakibatperubahankurs sepanjangperubahantersebut terjadisetelahkontrakditandatangani. (2) Pengesahan
A!'ilIf,?,iT,5HAilF3,X (2)Pengesahan RevisiDIPAsebagaimana dirnaksud dalampasat11 ayat(3) hurufb metiputi: a. Perubahan/ralat karenakesalahan administrasi, b, Perubahan kantorbayar(KPPN); c. Perubahan anggaran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk. yangdilaksanakan kegiatanoperasional olehunitorganibasi di tingkat,pusat maupun oleh instansivertikalnyadi daerah sepanjangdigunakanuntukkodeakun(MAK)yangsama;. d. Perubahan alokasi dana antarsubkegiatah , termasuk menambah subkegiatanbaru dalam satu kegiatan,'satu program,satujenisbelanjadan satusatkersepanjangsasaran programdan/atauvolumekeluarankegiatan/subkegiatan telah dicapaidan tidakmengurangi dana alokasi belanjamengikat; e. Perubahanvolume keluaran pada subkegiatansepanjang sasaranprogramdan volumekeluarankegiatantelahdicapai tanpa mengubah alokasidana pada kegiatan,program,jenis belanjadan satker; f, Pencairandana yang diblokir/bertanda bintang(-) sepanjang dicantumkanoleh DirekturJenderalPerbendaharaan atau KepalaKantorWilayahDirektoratJenderalPerbendaharaan, apabilapersyaratan telahdipenuhi; g. Pengguqaananggaranbelanjayang bersumberdari PNBPdi atas pagu APBN untuk perguruantinggi non Badan Hukum M i l i kN e g a r a( P Tn o nB H M N ) . (3)Revisi dapat dilaksanakanoleh Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranSatuanKerjadenganketentuan: ', ' perubahan DIPA; . a. tidakmengakibatkan .' b. tidak mengurangibelanjagaji dan tunjanganilainnyayang melekatpadagaji, c. tidakrnengurangi/merelokasi dan belanjamengikat; yangsama. d, masihdalamkelompokpengeluaran (4)Revisisebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukandengan mengubahPetunjukOperasionalKegiatandan dokumenRKAKL berkenaan,dan selanjutnyamenyampaikan arsip data komputer (ADK)perubahanRKAKLdimaksudkepadaDirekturPelaksanaan setempatuntuk Anggaran/Kepala KanwilDitjenPerbendaharaan dilakukanpemutakhiran data DIPA seda tembusandisampaikan kepadaKPPNbersangkutan,
Pasa1 l 3....
#SL1T,iT,iHAil::3,} P a s a l1 3 (1)Pengesahan RevisiDIPAdiatursebagaiberikut: a. RevisiDIPA untukDIPA satkerPusai yang berlokasidi DKI Jakarta,disahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaan. . a
'l
,
b. RevisiDIPAuntuk:
1) 'DIPA satker pusat yang berlokasidi daerah (diluarDKI Jakarta); ,
2) DIPAsatkervertikal;
,
I
3) DIPADekonsentrasi; dan 4) DIPATugasPembantuan
Baik untukDIPAyang awalnyadisahkandi pusatntaupundi daerah, disahkan oleh Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan. (2)Dalam pengesahanrevisitidak diperbolehkan mengurangipagu dana Kelompok'Pengeluaran/subkegiatan/Kegiatan pada DlpA yang telah dikontrakkandan/atau direalisasikanpencairan dananya. (3)Bataswaktu pengesahan RevisiDIPA palinglama S (lima)hari kerja setelah usulan perrgesahanrevis'iserta data pendukung diterimasecaralengkap. (4)Penyampaian RevisiDIPA yang telah disahkandiatui sebagai berikut: a. RevisiDIPA sebagairnana dimaksudpada ayat (1)'hurufa, disampaikankepadasatker yang bersangRutan dan KppN terkaitbesertaADK dan tembusankepada: '. : 1) Menteri/Ketua Lembaga; 2) KetuaBadanPemeriksa Keuangan; 3) GubernurPropinsi; 4) Direktur Jenderal Anggaran; 5) DirekturJenderalPerbendaharaan c.q. DirekturAkuntansi dan PelaporanKeuangan,DitjenPerbendaharaan; dan 6) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaanterkait besertaADK.
h
#5J,'$.1'iT,5H3ilE3[ b. RevisiDIPA sebagaimana drmaksudpada ayat ( 1) huruf b, disampaikankepadasatker yang bersangkutan dan KppN terkaitbeserlaADK dan tembusankepada: 1) Menteri/Ketua Lembaga; 2) KetuaBadanPemeriksa Keuangan; 3) Gubernur.Propinsi;
: ,:r
4) Direktur Jenderal Anggaran; 5) Direktur JenderalPerbendahaaraan: a. DirekturPelaksanaan AnggaranDitjenPerbendaharan, besertaADK;dan b. DirekturAkuntansidan PelaporanKeuanganDitjen Perbendaharaan (5)RevisiDIPAyangdisahkanoleh KepalaKantorWilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaanwajib dilaporkan kepada Direktur JenderalPerbendaharaan c.q. DirekturPelaksanaanAnggaran setiapbulanbesertaseluruhADK baik yang dilaporkanrevisinya maupunyangtidakdirevisi. Pasal14 Dalam rangka memperolehdata yang akurat, Dir:ektorat Jdnderal Anggaran,DirektoratJenderalPerbendaharaan, dan Satuan Kerja melakukanpemutakhirandata anggaranberdasarkanrevisi.DIPA yangtelahdisahkan
BABV KETENTUANLAIN-LAIN P a s a l1 5 (1) Revisi RincianABPP yang memerlukanpersetujuanDpR-Rl diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaranuntukselanjutnya persetujuan dimintakan DPR-Rl. (2)Batasakhirpengajuan RevisiRincianABPP untukAPBNmaupun APBN-Padalahtanggal31 Cktober2008,sedangkanuntuksatker PT Non BHMN pengajuandan penetapanRevisiRincianABPP adalahtanggal31 Desember 2008. (3)Ketentuanmengenaitata cara Revisi DIPA untuk $atker BLU MenteriKeuangantersendiri. diaturdenganPeraturan
l0
'
MENTERK I EUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
' , i
Pasa1 l 6 Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka" pelaksanaan PeraturdnMenteriKeuanganini ditetapkanlebih lanjulolbh Direktur JenderalAnggarandan DirektirrJenderalPerbendAhardan secara, bersama-samaatau secara sendin-sendiri sesuai dengan bidang tugasmasing-masing P a s a 1l 7 Pada saat PeraturanMenteriKeuanganini mulaiberlaku,Ketentuan dalam Lampiranll Bab lV hr-irufC PeraturanMenteriKeuangan Nomor 80/PMl(.05/2007tentang Petunjuk Penyusunandan Penelaahan RKAKL dan Fetunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA TahunAnggaran2008 dicabut dan dinyatakan tidakberlaku. Pasa1 l B (i ) PeraturanlVlenteriKeuanganini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandan rnempunyaidaya laku surut sejak tanggal. 1 Januari2C08 (2)Peraturan lMenteriKeuangan tentang Tata Cara Perubahan RincianAnggaran BelanjaPemerintahPusat dan Peruhahan DaftarlsianPelaksanaan AnggaranTahun2008 inl tetapberlaku untuk tahun-tahunanggaranberikutnyasepanjarlgtidak biatur lain. (3)Agar setiaporangrnengetahuinya, pengumuman mernerintahkan PeraturanMenteriKeuanganini cienganpenempatannya.dalam BeritaNegaraRepubiik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta p a d a t a n g g a l3 l U l a r e t MENTERI KELTANGAN ttd. SRI MUI.,YANI INDRAWATI
2008
lvltrNTElil t,Alr4PIRAN IA PEIiI\TUltAlJ KEUANCAN NON4oR 46 t I'MK02/2(x)u CARA PERUBAHAN ]-EI\IIANC TATA IiINCIAN ABPP DAN PEIIUBAHAN DIPI\ TAHUN 2OO8
,
M E N T E R IK E U A N G A N ' F E P U B L I KI N D O N E S I A
DIAGRAh,{ T'ATA C,,\RA REVISI RINCIAN ABT'P I(e men tria ni'Le ln ba ga
No.
UraianKegiatan
Eselon I
Satker selaku P.{.rKPA
D e o a r t e m e nK e u a n
Direktorat Jenderal An
DirektoratJenderal Perbendaharaanl Kanwil DJPBN
DPR RI
UsulanRevisiRincian ABPP
usulan Penelaahan RevisiRincianABPP
perubahan Penetapan SatuanAnggaranPer SatuanKerja (SAPSK)
Penyampaian SAPSK peruLiahan
Revisi Pelaporatr ABPP Rincian (APBNPdanLKPP)
o-.
- - l
r-=lll t
I
l--'.=-t
ill
iu
.
MENTERIKEUAI{GAN F E P U B L I KI N D O I ' I E S I A
I-AMPIRAN IB PERATURAN MENTERI KEUANGAN NoN{oR 46 /PMK.o2/2008 .fEN-TANG IA-fA CAT{A I'ERUBAHAN RINCIAN ABI'P DAN PERUBAHAN DIPA TAIIUI'J 2008
DIAGRAM TATA CARA REVISI DIPA BERDASARKAN PERUBAHAN SAPSK Instansi Terkait Lainnya
Keuan Uraian Kegiatan
Ditjen PBN/ Kanwil DJPBN
Penyarnpaianperubahan SAPSK
UsulanRevisiDIPA
usulanRevisi Penelaahan DIPA berdasarkanusulan K/L dan dicocokkandengan perubahanSAPSK dari DJA
RevisiDIPA Pengesahan Pengesahan Penyampaian R e v i s iD I P A
t a I r I t
1-ANll)llt,:\N lC PEITATURAN NIENf[Iil KELJANGAT.JNOMOR 46 /PNll< U21201J8 fEi{I.A.NG T,ATA CARA PERUBAHAN I
DIAGRAM TATA CARA REVIStrIJIPA T'AN['A PERUBAHANSAPSK --l--
No.
Uraian Kegirrtan
Ke rnentri zrn /L e[r bagl Satker selaku EselonI PA/KPA
I
+
UsulanRevisiDIPA
IL-
I
usulan Penelaahan Revisi DIPA tanpa menungguperubahan SAPSK dari DJA PengesahanRevisi DIPA
Perryampaian Revisi Pengesahan DIPA
-.c-;l r.-_--.:-1||
l.
ill
I lu L__-==-J
